1 - Acehbooks.org

EBHS

UNIT 

PERENCANAAN DAERAH 

Laporan Hasil Penelitian 

di Aceh, Bal?, Sulawesi Selatan 

Jawa Timur dan Ka limantan Timur 

disusun oleh 

Team Penelitian LP3ES 

bekerjasama dengan 

BAPPENAS, Direktorat Tata Kota 

& Daerah (Dep, PUTL) 

dan Pemerintah Daerah Ka limantan Timur 

Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan 

Ekonomi & Sosial (LP3ES) 

Jakarta 

1973

KATA PENGANTAR 

Da lom tahap Pelita II nanti, peranan Pemerintah Daerah P opinsi akan sangat 

meningkato Peranan penfing di afas bukan saja dalam rangka membantu Pemerintah 

Pusat, - mïsalnya dalam ikuf mengarahkan proyek-proyek sektoral di daerahdaerah, 

- fapi juga dalam proses pembangunan daerah yang direncanakan, dïlaksanakan 

dan dibiayainya sendïrio 

Dalam hal inilah suatu Unit Perencanaan Daerah akan memegang peranan penting„ 

Sampai dimanakah tïngkat perkembangan unit-unit perencanaan daerah di 

atas; bagaimanakah kemungkinan-kemungkinan perkembangannya; apa saja yang 

bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan potens? yang ada dsb„ itulah 

yang menjadi sasaran penelitian LP3ES, yang laporannya kita sajikan dalam penerbitan 

ini» 

Laporan ini disusun oleh tenaga-tenaga ahli da?! pemerintah sendirï, khususnya 

dari Bappenas, Direktorat Tata-Kota dan Daerah (PUTL), yang dibantu oleh unsur-unsur 

Departemen Dalam Neger?, tenaga-fenaga dar? Bagian Planologi ITB 

serta dibantu oleh pejabat-pejabat daerah„ Laporan ini barangkali baru merupakan 

tahap permulaan yang sudah tentu harus diteruskan oleh penelitïan-penelitian 

berikutnya, yang lebih detail atau lebih mendalamo Semoga penerbitan ini 

bermanfaat adanya,, 

Lembaga Penelitian, Pendidikan dan 

Pe^&'angan Ekonom? dan SosiaL

I! 

DAFTAR 1S1 

Halaman 

Kata Pengantar i 

Daftar Isi ü 

Dafrar Bagan v 

Daftar Tabel vi 

BAG1AN SATU 

LAPORAN UMUM 

UNIT PERENCANAAN DAERAH Dl ACEH, 

BALI, SULAWESI SELATAN DAN JAWA TIMUR 

BAB I 

PENDAHULUAN 

BAB II 

RINGKASAN HASIL PENELITIAN 6 

I. TENTANG SEJARAH KEDUDUKAN TUGAS DAN STRUKTUR 

UNIT PERENCANAAN DAERAH 

* Sejarah dan Landasan Hukum 6 

* Kedudukan 7 

* Tugas-tugas 9 

* Struktur 13 

* Po Sa Staff 17 

* Pembiayaan 18 

* Unit Perencanaan Departemen PUTL 19 

* Hubungan dengan Unïversitas 20 

* Hubungan dengan Swasta 22 

IS. TENTANG PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

* Konsepsi Perencanaan 24 

* Pola Garis Besar dan Kebijaksanaan Pembangunan Daerah 

25 

* Program dan Rencana Tahunan 27 

* Proses Penyusunan Pola Garis Besar Kebijaksanaan 

Pembangunan Daerah 27 

* Pengawasan Evaluasi dan Pengendalian 29 

* Program Bantuan Kabupaten dan Dana Cess 32 

UI. TENTANG SARANA-SARANA PENUNJANG UNIT 

PERENCANAAN 

* Sistim Jnformasï untuk Perencanaan 32 

* Operation Room 34 

* Research untuk Perencanaan 34

iïi 

BAB lil 

MASALAH-MASALAH POKOK 

PEMBENTUKAN UNIT PERENCANAAN DAERAH 

Halaman 

I. TENTANG PANDANGAN PUSAT DAN DAERAH 

* Orientasi Pusat Daerah 36 

* Departemen Dalam Negeri 37 

* Bappenas 38 

* Departemen PUTL 39 

* Departemen-deparremen Lain dan Dïrektorat Jendral PMD 41 

* Pandangan Pemerintah Daerah 41 

II. MASALAH-MASALAH POKOK PEMBENTUKAN UNIT 

PERENCANAAN DAERAH 

* Konsepsi Perencanaan ' 44 

* Hubungan Pusat dan Daerah 48 

* Pembagian Wilayah Perencanaan 49 

* Kedudukan Unit Perencanaan Daerah Dalam Struktur 

Organisasi Pemerintah Daerah Propinsi 51 

* Struktur Intern Organisasi Dari Unit Perencanaan Daerah 53 

* Masalah Personalia Unit Perencanaan Daerah 54 

* Masalah Pembiayaan dan Peralotan 56 

* Pengawasan dan Pengendalian Operasionil Pembangunan 56 

* Pelaksanaan Fungsi Perencanaan Dari Segi Proses dan 

Tehnik 58 

BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN UMUM 

* Proses Pembinaan Unit Perencanaan Daerah 60 

* Konsepsi Perencanaan 64 

* Ruang Lingkup Perencanaan Daerah 69 

* Struktur dan Tugas 72 

* Staff dan Personalia 75 

* Pembiayaan 77 

* Hubungan Eksternal 78 

* Tata Kerja 79 

* Hubungan antara Pusat dan Daerah 80 

* Hubungan antara Unit Perencanaan Daerah dengan 

Instansi Pelaksana 83 

* Hubungan antara Unit Perencanaan Daerah dan Instansi 

Pengawasan 84 

* Pengumpulan dan Pemanfaatan Data oleh Unit 

Perencanaan Daerah 85 

* Operation Room 86

iv 

BAG1AN DUA 

LAPORAN KHUSUS 

UNIT PERENCANAAN Dl KALIMANTAN TIMUR 

BAB V 

RINGKASAN LAPORAN DAN ANALISA 

HASIL PENELITIAN UNIT PERENCANAAN DAERAH 

KALIMANTAN TIMUR 

Halaman 

I, TINGKAT PERKEMBANGAN UNIT PERENCANAAN 

DAERAH KALIMANTAN TIMUR 

* Irtstitusionil 87 

* Fungsionil 89 

* Staff, Pembiayaan dan Peralatan 91 

* Kerjasama dengan Badan-badan Lain 94 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN 

TENTANG PENGEMBANGAN UNIT PERENCANAAN DAERAH 


* Masalah Pokok 96 

* Sasaran Perencanaan di Kalimantan Timur 100 

* Tugas Bappepda 105 

* Sfrategi Pembinaan Bappepda 109 

APPENDIX 

DAFTAR PERTANYAAN RISET 


Dl KALIMANTAN TIMUR 116

V 

DAFTAR BAGAN 

Hal oman 

Bagan ! s Struktur Organisatj BSro Perencanaan 

Daaraf» Bal! 14 a 

Bcaan 31 ; Bagan Organisasi Aceh Developmenf 14b 

Beigan II! : Struktur Biro Perencanaan Pembangunan 

Kantor Gubernur Sulawesï Seloran 15a 

Bagan IV : Bagan Organisasi Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Jawa Timur 16a 

Bagan V : Struktur Organisasi Bagian Proyek 

Technical Assistance Unit Perencanaan 

DATI I BALJ 20a 

Bogen V? Unit-unit & Unsur-unsur Perencanaan 46a 

Bagan VS! : Hubungan Vertikal Lembaga-lembaga 

Perencanaan 40a 

Bagan VIII : Unit-unit Perencanaan & Jenis-jenis 

Proyek Pembangunan 4^0 

Bagan IX % Proses Pembinaan Unit Perencanaan 

Daerah 63a 

Bagan X s Struktur Organisasi Unit Perencanaan 

Daerah 75a 

Bagan XI i Struktur Organisasi Bappepda Koiimanton 

Timur 88a

vi 

DAFTAR TABEL 

hblaman 

Tabel 1 ; KoordsnasJ 7 Jenk Proyek-proyek 49b 

Pembangunan 

'abel 2 s Beberapa Keputusan Pemerintah Pusat 51a 

Mengenai Unit Perencanaan Daerah 

Tabel 3 : Usaha Yang Dslakukan Oleh Guber - 51b 

nur KDH Untuk Membïna Unit Pe 

rencanaan Daerah 

Tabel 4 s Hubungan Antar Beberapa Lembaga 57a 

Dengan Fungs? Kontrol 

Tabel 5 s Kedudukan Dan Tanggung jawab 89a 

Serta Tugas, Fungs Dan Wewenang 

Bappepda (surat Keputusan Guber •- 

nur No 72/1972) 

Tabel 6 ; Disknpsï Pekerfaan (Job-Description) 89d 

Pejabat-pejabafr dan Bagian-bagïan 

dari Bappepda (Surat Keputusan G u 

ber nu* No c 73/1972) 

label 7 ; Disknps? Pekerjaan (Job Descrïptïon) 89h 

Berdasarkan Hasll Rapat Bappepda 

Tanggal 9 Mei 1972 

Tabel 8 : Tingkat Pendsdskan Pegawaï Bappep- 92a 

da 

Tabel 9 ; GoSongan Umur Pegawai Bappepda 92a 

Tabel 10 : Tingkat Dan KwaÜfïkasï Jabatan Pe- 92b 

gawaï Bappepda 

Tabel 'II g Bïdang-bidang Pendidikan Menurut 92b 

Jumlah Dari Pegawa? Bappepda 

Tabel 12 s Sistim Penempatan & Latar Belakang 92c 

Pendidikan Pejabat-pejabat Pentïng 

Bappepda 

Tabel 13 g Matrix Tentang Kebutuhan Bappepda 104

BAGIAN SATU 

LAPORAN UMUM 

UNIT PERENCANAAN DAERAH Dl 

ACEH, BA LI, SULAWESI SELATAN DAN 

JAWA TIMUR

- 1 - 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1, Proyek penelitian Ini merupakan kelanjutan dar«pada kerjosama antara Lem- 

baga Penelitian, Pendidikandan Penerangan Ekonomi danSos!al(LP3ES) f Bap- 

penas dan Direktorat Tata Kota dan Daerah (DKTD) Departemen PUTL dalam 

membantuusaha-usaha regional planning untuk daerah Kal «mantan Timur, Ker- 

jasama tersebut dimulai dalambulan Ju!» 1971 ketika ketiga lembaga dan ins 

tansi pemerintah tersebut membentuksuatu Reconnalsance Team untuk memper- 

siapkan WorkshopRencana Pembangunan Daerah Kalimanfan Timu» dengan kun- 

jungan team tersebut selama kurang lebih seminggu ke Ka?i tg 1.4 s/d 9 Oktobe- 1971 

yang lalu. 

Salah satu masalah yang menjadi bahan pemikiran setelah berakhirnya Work 

shop yang telah menghasilkan suatu d»aft Rencana Pembangunan Daerah Kali- 

mantan Timur 1972-1979 tersebut diatas adalah, bagaïmana dapat diusahakan 

kelangsungan daripada tugas - tugas perencanaan pembangunan daerah yang 

menjadi tugas dan tanggung-jawab Pemerintah Daerah setempat. Untuk ini 

dirasakan periunya suatu wadah yang dapat menampung tugas perencanaan pem 

bangunan daerah ini dimasa-masa yang akan datang didaerah Kalimantan Tï 

mur, Berdasarkan kebutuhan ini maka telah diadakan perjanjian kerjja-sama 

antara LP3ES dengan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur (berdasarkan Surat 

Gubernur KDH Kalimantan Timu? tertanggal 17 Nopember, 1971) untuk me- 

laksanakansuatu penelitian yang dapat menghasilkan sa«an-saran bagi Peme 

rintah Daerah Kalimantan Timur perihal pembinaan unit perencanaan pemba 

ngunan daerah dipropinsi ini. Bappenas dan Direktorat Tata Kota dan Daerah 

mendukungpenelitian ini denganharapanagar hasil-hasjI penelitian in? dapat 

dïmanfaatkan pula untuk membina unit perencanaan pembangunan daerah dï- 

daerah-daerah lain diseluruh Indonesia, Khususnya Direktorat Tata Kota dan 

Daerah menaruh minat yang besar atas usaha penelitian ini mengingot banwa 

Direktorat ini telah merintis pembentukan unit perencanaan daerah sebagai 

salah satu proyek dalam Pelita I yang sedang be« jalan, walaupun titïkberat 

daripada usahanya lebih pada bïdang perencanaan fisik tata-kota dan tata- 

daerah, Dengan kerjasama antara ketiga lembaga dan instansi peme- intah ter 

sebut diatas, maka proyek penelitian unit perencanaan pembangunan daerah 

ini kemudian diper luas dengan mempelajari kasus-kasusdibeberapa daerah lain 

yaitu Aceh, Bali, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Pemilihan keempat dae 

rah tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa didaerah-daerah tersebut sudah 

terben tuk dan beroperasi suatu unit perencanaan pembangunan daerah (dengan

- 2 - 

fïdakmengurangï penghargaanpada usaha-usaha daerah lain), walaupun tugas 

dan bentuknya berbeda antara satu daerah dengan lainnya. Dengan mempelajari 

keempat daerah tersebut dïharapkan dapat dïkumpulkan bahan-bahan pengalaman 

yang cukupbanyak untuk dapat memberikan saran-saran yangkonkrït 

kepada Pemerintah Daerah Kalimantan Timur, maupun saran-saran umum yang 

dapat dimanfaatkan bag i pembinaan unit perencanaan daerah di daerah-daerah 

lainnya 0 

2. Sejalan dengan proses terbentuknya proyek penelitian ini, maka tujuan utama 

proyek penelitian ini adalah : 

a. Mengumpulkan bahan-bahan keterangan mengenai pengalaman-pengala- 

man unit perencanaan pembangunan daerah di daerah-daerah Aceh, Bali, 

Sulawesi Selatan dan Jawa Timur,dan menyusun analisa dar? bahan-bahan 

keterangan tersebut. 

b. Memberikan saran-saran umum mengenai usaha pembinaan unit perenca 

naan pembangunan daerah yang dapat digunakan bagï daerah-daerah lain 

di Indo nes ia pada umumnya. 

c„ Memberikan saran-saran konkrit kepada Peme'jnfrah Daerah Kalimantan 

Timur tentang usaha-usaha yang harus dilakukan untuk pembinaan unit 

perencanaan pembangunan daerah setempat» 

Dengansendïrïnya hasil-hasil usaha penelitian in? diharapkan dapat memberi 

kan bahan-bahan saran pula pada Pemerintah Daerah yang daerahnya menjadi 

obyek penelitian in? untuk menyempurnakan dan meningkatkan kegiatan d? - 

masing-masïng daerah yang sejauh ini telah dirintis. 

3. Untuk melaksanakan penelitian ini telah dibentuk suatu team peneliti yang 

terdiri atas team intï sebagai berikut s Drs. M. Dawam Rahardjo (LP3ES), lr„ 

Hendropranoto (Direktorat Tata Kota dan Daerah) dan Drs„ Sumitro Maskun 

(DepartemenDalam Negeri). Dalam team ini pada mulanya termasuk pula Drs. 

Saukat Sacheh dan Drs,. Amdan? Boer dari LP3ES yang hanya membantu Team 

dalammelakukanpenelitian di daerah Aceh saja. Didalam melaksanakan tugas 

survey lapangan ke daerah-daerah team telah mendapatkan bantuan dari sau- 

dara-saudara : Hesti Dharma Wahyuni, Sudarto, Widjono Ngudio, Dimmy Kir- 

bandirman dan Oo Susongko, kesemuanya mahasiswa tingkat Sarjana I Bagian 

Plano log? ITB asisten luar biasa untuk mata kuliah Administrasi Perancangan 

yang telah memberikan bantuan yang amat berha^ga bagi terlaksananya tugas 

penelitian ini. Disamping itu team telah mendapatkan bantuan pula dari Ir. 

Frans Mardi Hartanto dari ITB yang telah ikut serta dalam tugas survey lapa 

ngan ke Jawa Timur dan membantu merumuskan rekomendasi umum dari team. 

Pada kesempatan ini team ingin menyampaïkan terima kasihnya kepada semua 

pihak yang telah membantu bagï terlaksananya tugas penelitian ini terutama 

kepada Dr. Ir. Poernomosidi Deputy Perencanaan Pembangunan Regional dan

- 3 - :~x 

• • /JÊ 

Daerah Bappenas, Drs, Hariry Hady Kepala Biro Perencanaan Pembangursarï 

Regional dan Daerah Bidang Ekonomi Bappenas, dan Ir Radïna! Moechtar Dï~ 

rektur Tata Kota dan Daerah yang selalu memberikan dorongan dan himbingan 

kepada team. Kemudian team merasa berhutang-budi kepada Pemerintah Dae 

rah khususnya pimpinan dan staff unit perencanaan daerah didaerah-daerah 

yang dikunjungi oleh team dalam survey untuk penelitian ini, yaïtu kepada 

Bapak Prof Drs-, Madjid Ibrahim dan staff dari Aceh Development Board, Drs, 

Njoman Dhana dan staff dari Biro Perencanaan Pembangunan Daerah Bali, 

Ir, Wisnu Sndradjit dan staff dari Proyek Unit Perencanaan Bal' D&po • ?• 

PUTL, Prof. Dr Hafidz, Drs, Burhamzah, Drs Halide dari Univërsifras Hasan- 

uddin dan staff Panitia 9 Sulawesi Selatan, serta Drs, A t 

Samad Suhaib dan 

Drs o Idris Siola dari Biro Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, 

dan Bapak Brigjen, Subandono dan Letnan Kolonel Ngudio beserta staff de? 

Bappeda Jawa Timur, serta Drs AnwarChanani dan staff dari Bappepda Kali 

mantan Timur; yang kesemuanya telah memberikan bantuan yang sangaf ber- 

harga kepada team dalam mengatur pertemuan-pertemuan setempat, memberi 

kan fasüitas-fasilitas sepenuhnya kepada anggota-anggota team dan memberi 

kan bahan-bahan keterangan ba ik lisan maupun data-data tertulis tanpa bahan- 

bahan mana penelitian ?ni tak mungkin akar b Se'an|u?nva team me- 

nyatakanterima kasih yang tak terhingga pada semua anggora inti dan asisten- 

asistenpembantu yang dengan segala ketekunan telah melaksanakan tugas pe 

nelitian ini 

4c Didalam melaksanakan penelitian ini team telah menyusun suatu daffar per- 

tanyaan yang memuat garis besar pendekatan team untuk mengumpulkan bahan- 

bahan keterangan bagi tercapainya tujuan penelitian (Daftar pertanyaan untuk 

Kalimantan Timur dilampirkan dalam laporan ini)= Daftar pertanyaan tersebut 

dibagikansebelumnya kepada unit perencanaan dar? daerah-daerah yang akan 

dikunjungi, sehingga dapat diadakan persiapan-persiapan seperlunya oleh da 

erah-daerah ybs. Kemudian pada waktu survey kedaerah-daerah diadakan be- 

berapa macam pertemuan,yaitu pertemuan umum dengan seluruh staff unit pe 

rencanaan setempat, pertemuan umum dengan seluruh Kepala-kepaia Dïnas 

dan Kepala-kepala Biro Kantor Gubernur dan unit perencanaan serempet yang 

dibeberapa daerahdihadiri pula oleh Kepala DPRD dan Muspida setempat, dan 

pertemuan-pertemuan khusus dengan bagian-bagian unit perencanaan atau de 

ngan dinas-dinas/bïro-biro dan instansi pemerintah daerah/swasta lainnya yang 

dianggap pentïng Survey kedaerah-daerah telah dilakukars menurut jadwal 

acara sebagai berikut : 

(Diantara waktu-waktu penelitian \apangan telah dilakukan berbagas diskus* 

dengan beberapa pejabat Pusat dan Daerah seperti misalnya dengan Dr. k. 

Pdarnomosidi, Drs. Hariry Had?, Prof. A. Madjtd Ibrahim, serta dengan pe- 

jcbat-pejabat Pemerintah Daerah Kalimantan Timur seperti Drs. Dja'far Ach- 

mad, Ir. Rachman Karïm, Ir, Sulaiman Ismail, dll.)

Jadwal Acara Penelitian 

- 4 - 

Tanggal Daerah Anggota Team 

1„ 1 s/d 5Februari "72 Aceh Ir. Hendropranoto 

Sumatera Utara Drs. Sumitro Maskun 

Drs. Saukat Sacheh 

Drs. Amdani Boer 

Dr. K.G. Koehler 

Hesti Dharma Wahyuni 

Sudarto 

2. 3 s/d 8 April 72 Bali Ir. Hendropranoto 

&3 s/d 5 Mei '72 Drs. Sumitro Maskun 

Drs. M. Dawam Rahardjo 

Sdr. Widyono Ngudïjo 

3. 3 s/d 8 Juni 72 Sulawes? Selatan Drs. Sumitro Maskun 


Sdr. Dimmy Kirbandirman 

4. 17 s/d 20 Juni 72 Jawa Timur Ir. Hendropranoto 

Ir. Frans Mardï Hartanto 


5. 26 s/d 30 Sept. 72 Kalimantan Timur Ir. Hendropranoto 

Drs. Mo Dawam Rahardjo 

Sdr. Oo Susongko 

5. Perlu kiranya diberikan beberapa penjelasan yang bersangkutan dengan laporan 

hasil penelitian ini sebagai berikut % 

Pertama, bahwa pada mulanya dikandung maksud untuk menerbïtkan laporan 

hasil penelitian ini daerah per daerah. Maksud tersebut kemudian diurungkan 

berhubung dengan beberapa alasan yaitu s (a) Laporan yang demikian cenderung 

untuk bersifat deskriptip tanpa mempunyai nilai perbandingan yang berarti 

(b) Laporan per daerah akan mengetengahkan banyak hal-hal yang sama 

mengingat adanya keseragamandalam prosedur dan tingkat kemajuan yang kirakira 

sama antara unit-unit perencanaan yang dise lid Ski yang tidak memungkïnkan 

bagi team untuk menggali keterangan-keterangan spesïfïk yang berguna

. - 5 - 

untuk penelitian ini (c) Laporan semacam ïtu akan sanrjat bönyak memakan 

waktu,hal mana tidakmungkin dapat dilakukan berhubung cftngan tugas-tugai 

lain yang membobani anggora-anggola team Berdasarkan atgs pertimbarg - 

an-pertimbangan tersebut-diatas maka team telah memutuskgn untuk menerbïtkan 

laporan hasil penelitian unit perencanaan pembangunan daerah ini dalam 

bentuk seperti disajïkan dalam buku in», yang lebih rnementin^kan esensi kesimpulan 

dan analïsa perbandingan dari péngalamüh-pengGlaman unit peröncanaan 

pembangunan daerah yang disei.diki 

Kedua, bi la dalam laporan ini disebutkan pula beberapa keadaan unit perencanaan 

didaerah Sumatera Utara adalah disebabkan karena dqiam kunjungannya 

ke Aceh, team telah sempat singgah pula di Medan dan mengadakan wawancgra/pertemuan 

singkat dengan Bakopda Sumatera Utara Bahan-bahan 

keterangan yang dcpat dikumpulkan mengenai daerah Sumatera Utara adalah 

minim sekali, karenanya bïla hal-hal yang menygngkut daergh ierakhir ini 

hanya disebut secara dangkal saja dalam laporan ini hendaknyo hal tersebut 

dapat diterima dengan pengertian tersebut diatas Bukanlah sama sekgli maksud 

team untuk mengecilkan arti daerah yang disebutkan terakhir ini 

Ketiga, penyusunan laporan ini akan dïbagi dalam c'ua baglan, yaitu bagtan 

pertama memuat ringkasan hasil survey, pcrriasakihan dan Issues,ck.v-.kesirnpt - 

lan-kesimpu!an rekomendasi umum tentqng pembinaan unit perencanaan pembangunan 

daerah, dan bagian kedua nemuat hasil survey dan kesimpuign/saran-saran 

khusus untuk Pemerintch Daerah Kalimantan Timur Pembagicn tersebut 

diatas disesuaikan dengan tujuan utama penelitian yang telah diuraixan 

terdahulu.

- 6- 

BAB 11 

RINGKASAN HASIL PENELITIAN 

/ . . . 

I. TENTANG SEJARAH KEDUDUKAN, TUGAS DAN STRUKTUR UNIT PE 

RENCANAAN. 

Sejorah dan Landasan Hukum 

\. Sampai saar ini belum ada suatu landasan hukum yang mengatur ëecatö 

nasional pembentukan unit perencanaan pembangunan dderöh yang döpat 

beker ja secara effektip, Sebagaimana telah dikemukakan dimukö peda 

tahun 1964, dengan keputusan Presiden no, 19tahun 1964 d«bentgk!ah 

Badan Koordinasi Pembangunan Daerah (BAKOPDA) dïtïap propinsi Badan 

ini sesuai dengan namanya hanya berfungsi sebagai koordinator pembangunan 

daerah, sedangkan dalam prakteknya badan ini belum dapat memberikan 

pengarahan dan melakukan seleksi yang effektip atas proyek-proyek 

pembangunan yang disusun oleh dinas-dinas, Susunan dari Bakopda 

ini pada dasarnya berintikan unsur-unsur dïnas. Selain itu Bakopda juga 

merupakansemacam badan representasi politik Oleh sebab. itu selain terdapat 

kesamaan diantara Bakopda-Bakopda diseluruh propinsi dalam hal 

terdapatnya unsur-unsur dinas, susunan badan tersebut juga berbeda pada 

tïap daerah, sesuai dengan pencermïnan kekuatan politik dan kelompok 

kepentingan pada tiap-tiap daerah Ketua dari Bakopda-Bakopda adalah 

masing-masïng Gubernur pada tïap Propinsi ,, 

2, Dengan terbentuknya Pemerintahan Orde Baru yang lebih berorientasi pada 

pembangunan ekonomi secara rasionil, maka kebutuhan akan adanya 

suatu unit perencanaan pembangunan daerah sangat dirasakan, terutama 

didaerah-daerah yang pesat perkembangannya. Dalam menanggap? sïtuas? 

baru ini, maka ada dua pola dalam perkembangan unit perencanaan didaerah-daerah, 

Pertama, adalah pembentukan Biro Perencanaan Pembangunan 

Daerah berdasarkan Surat Keputusan Men*eri Dalam Neger? no, 

145/69, yang merupakan bagian dari Sekretariat Daerah Tidak semua 

daerah mengikuti keputusan Menteri Dalam Neger! ini dengan alasan terutama 

karena pertimbangan kebutuhan dan "kondisi daerah", Kedua, adalah 

pembentukan Badan-badan perencanaan pembangunan daerah dengan 

variasi nama yang berlain-lainan dibeberapa daerah Badan-badan inidibentuk 

dengan surat keputusan Gubernur sebagai badan yang terpisah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, sedangkan strukturnya berbeda 

dari satu daerah kedaerah lain Disamping in« sebenarnya masih ada 

pola yang merupakan kombinasi atau variasi dar! kedua pola tersebut diatas,baik 

dalam struktur ataupun eksistensinya-

- 7 - 

3' Pola pertgma ditempuh oleh daerah Bali dan Sulawesi Se'a'an Dikedua 

daerah tersebut telah di bentuk Biro Perencanaan Pembangunan Daerah yang 

kira-kïra seragam dalam struktur dan kedudukannya, dengan catatan bahwa 

diaaerah Sulawesi Selatan dïsamping Biro tersebut masih terdapar suatu 

panitio (yang lebih d'kenal dengan nama Panitia 9) Panitia ini dibentuk 

dengan surat keputusan Gubernur tersendir! dan berfungsi sebagai penasehof 

Gubernur dalam merumuskan dan menilai pelaksanaan kebijaksanaan 

serta pola garis besar pembangunan daerah didaerahie? 3>' Sedangkan 

polo kedua digunakan didaerah-daerah Aceh, Sumatera Utara dan 

Jav/a Timur Ditiap-tiap daerah ini telah dibentuk Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Aceh atau Aceh Development Board (ADB), Badan 

Koordïnasi Pembangunan Daerah atau Bakopda (tidak sama dengan Bakopda 

tahun 1964) Sumatera Utara, dan Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah (BAPPEDA) jawa Timur, 

4. Dari keterangan tersebut diatas kïta dapat menarik kesimpulan oahwa baik 

Biro Perencancan maupun Badan Perencanaan yang baru itu mempunyai be 

berapa perbedaan pokok dengan Bakopda, Apabila Bakopda diketuai oleh 

Gubernui sendiri, maka baik Biro Perencanaan maupun Badan Perencanaan 

Hdak I sgi diketuai oleh Gubernur Biro Perencanaan dalam hal ini dike 

tuai olehseorang Kepala Biro dibawah kcordinasi dari Administratur Pem 

bangunan, sedangkan Badan Perencanaan mempunyai seorang Ketua sen 

diri (misalnya Ketua ADB atau Ketua Bappeda) Apabila Bakopda mem 

punyai kedudukan sebagai s*aff Gubernur dan langsung berada dibawah 

koordinasï Gubernur, maka Biro Perencanaanhanya taktis operasionil saja 

dibawah Gubernur, namun admïnistratip berada d'bawah Sekretarïs Dae 

rah Badan Perencanaan dc'am hal ini ada sedikü persamaannya dengan 

Bakopda dalam hal kedudukannya yang berada langsung dibawah Guber 

nur, hanya saja karena Badan Perencanaan mempunyai Ketua-nya sen- 

dïrï kedudukan badan ini lebih otonom dibanding dengan Bakopda 

Kedudukan 

5 Kedudukan unit perencanaan daerah dalam struktur pemer?r>tahan daerah 

mempunyai art! penting karena kedudukan int menentukan berapa besar 

wewenang dan kekuatan effekttpnya dalam melakukan fungsinya dan de 

ngan demikian juga menentukan sompa! seberapa besar arti perencanaan 

dalam keseluruhan aktivitas pembangunan dari Pemerintah Daerah yang 

bersangkutan Team menjumpa! dua macam kedudukan dari unit perenca 

naan daerah ini Pertama adalah dibawah Sekretariat Daerah dan diko- 

ordlnïr oleh seorang Administratur Pembangunan dengan diketuai oleh se 

orang Kepala Biro Keduo adalah langsung dibawah Gubernur den meru 

pakan suatu staff da. ï Gubernur sendiri yang betbentuk badan dengan di 

ketuai olehseorang Ke'ua atau oleh Guber nur sendiri (dalam kasus Bakop-

- 8 - 

da Sumatera Utara), Kedudukan unit perencanaan dibawah Gubernur memberikan 

otonomi yang cukup luas bagi badan tersebut dalam melakukan 

aktivitasnya sedangkan kedudukan dibawah sekretariat daerah memberikan 

ikatan-ikatan tertentu kepada unit tersebut dalam organisasi Sekretariat 

Daerah. 

6, Kedudukan Biro Perencanaan Pembangunan Daerah dalam hal ini adalah 

sebagai bagiandari Sekretariat Daerah dan karenanya secara teoritis maka 

Biro ini baik taktis maupun admïnistratip berada dibawah Sekretaris Daerah 

, Menterï Dalam Negerr dalam hal ini rnenegaskanbahwa Biro ini "taktis 

operasionil langsung berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah" 

(Keputusan Menteri D N, no, 145/69), Dalam kenyataannya, kedudukan 

Biro tidak memberikan kewenangan yang effektip sebagai unit 

perencanaan karena statusnya setingkat dengan (bilg tidak setingkat dibawah) 

dinas-dinas sebagai unsur pelaksana.. Kedudukan Biro juga kurang 

menguntungkanditinjau dari segi fleksïbilitas dalam pembinaanmanpower 

dan otonomi dalam logistik, kedua-duanya merupakan faktor yang amat 

dibutuhkan bagi suatu unit yang dinamis dan strategis seperti unit perencanaan 

. 

7, Unit-unit perencanaan yang berbentuk Badan umumnya berada langsung 

dibawah Gubernur atau diketuai oleh Gubernur sendiri, Kedudukan ini selain 

memberikan otonomi yang luas bagi badan tersebut juga memberikan 

wewendngyang lebih effektip dalam men ja lankanfungsi perencanaan komrehensif 

terutama dalam mengkoordinir dinas-dinas kabupaten dan kotamadya 

serta instansi-instansi lainnya, Kedudukan ini juga memungkinkan 

badan tersebut untuk lebih leluasa menyusun dan melaksanakan program 

operasioniInya oleh karena badan fsb, umumnya mempunyai budget sendiri 

,melakukanpenempatan tenaga.-tenaga dan memperlengkapi fasilitasfasiiitaskhususnya 

sendiri dengan tidak tergantung dari badan-badan iain. 

(tentang budget pola staf, fungsi dan tugas dst, akan diuraikan lebih terperinci 

dalam bagian-bagian berikut). 

8, Salah satu alasan mengapa di Sulawesi Selatan telah dibentuk lagi oleh 

Gubernur yangdisebut Panitia 9" adalah karena Gubernur membutuhkan 

suatu rencana pembangunan yang komprehensif untukmana diperlukan suatu 

wewenang yang lebih besar untuk melakukan koordinasi sektoral maupun 

regional, karena Biro Perencanaan Pembangunan di Sulawesi Seiatan 

selama ini tugasnya terbatas dalam perencanaan tahunan dan wewenang 

maupun kemampuannya (dilihatdari segi staff, pembiayaan, peralatandsb,) 

juga terbatas. Oleh sebab itu maka Gubernur perlu membentuk semacam 

staff ahli yang mempunyai wewenang yang cukup besar untuk membantu 

Gubernur secara langsung dalam melakukan perencanaan komprehensif dan 

dalam jangka waktu yang lebih lama.

Tugas-tugas 

- 9 - 

9, Tugas-tugas utama unit perencanaan digariskan dengan jelas dalam kasus 

pembentukan unit perencanaan didaerah Aceh, Dalam lampiran surat ke 

putusan Gubernur yang membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Da 

erah Aceh atau Aceh Development Board (ADB) di jelaskan tugas-tugas ba 

dan ini, yang kemudian diartikulasikan secara jeias oleh pejabat-peja- 

bat unit perencanaan ini Tugcs-tugas tersebut pada dasarnya meliput? : 

penyusunan pola dasar dan rencana pembangunan lima tahun, penyusunan 

program dan anggaran tahunan, memberikan nasehat kepada Gubernur da 

lam masalah-masalah yang menyangkut segi ekonomï dan keuangan pada 

umumnya, mengadakan survey dan penelitian untuk perencanaan, dan 

membantu pengusaha-pengusahaswasta dalam melakukan feasibility studies 

untuk proyek-proyek pembangunan swasta.. Tugas yang disebutkan terakhir 

ini memberikan si fat yangspesïfik dari ADB,yang semula dalam keputusan 

Gubernur tersebut diatas hanya disebutkan :"memberikan saran mengenai 

pencipraan kondisi yang dapat menggairahkan dan mengarahkan investas? 

swasta nasional maupun swasta asing",tetapi kemudian berkembang dalam 

bentuk pelayanan jasa yang aktip. 

10c Rumusan tugas yang klra-kira sama digariskan untuk Panitia 9 didaerah 

Sulawesi Selatan dan BAPPEDA Jawa Timur, Khususnya untuk daerah Jawa 

Timur, baik dalam lampiran surat keputusan Gubernur pada waktu pemben 

tukan BAPPEDA atau sebagaimana diartikulasikan oleh pejabat-pejabot 

ybso, tugas-tugasnya banyak ditekankan pada koordinasi proyek-proyek 

pembangunan nasional terurama dalam perencanaannya,Hal ini dapat di- 

mengerti mengingat bahwa BAPPEDA merupakan perkembangan dari Staff 

Khusus Repelita Jawa Timur yang ada sebelumnya,yang tugasnya memang 

dititikberatkan pada pengawasan pelaksanaan proyek-proyek Repel ita Na 

sional, Dan hingga saat penelitian yang dilakukan oleh team, BAPPEDA 

belum secara aktip ikut serta dalam perencanaan dan penyusunan program 

untuk proyek-proyek Repel ita Daerah , Dengan demikian terdapat perbeda- 

an yang jelas dengan ADB di Aceh yang memberikan perhatiannya teruta- 

ma pada proyek-proyek pembangunan daerah (RepeÜta Daerah), 

11. Keputusan Menterï Dalam Negeri nOc145/69 tidak menggariskan dengan 

tegas tugas-tugas Biro Perencanaan Pembangunan Daerah, Dengan demi 

kian perumusan tugas Biro ini diserahkan kepada masing-masïng Guber 

nur untukmenyusunnya Pada umumnya paraGubemur dalam melihat fung- 

si Biro ini masïh berorientas! pada fungsi Bakopda yaitu "membantu Ke 

pala Daerah dalam penglolaan perencanaan daerah", Dalam fungsi ini 

termasuk 3 macam tugas pokok yaitu, (a) Rlset dan pengumpuian data (b) 

penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan (c) pengawasan = Disamping 

itu,seja!an dengan hubungan antara Gubernur dengan proyek-proyek Pe- 

lita Nasional, para Gubernur umumnya juga melihat per iunya mencantum-

kan tugas "membantu Pusat",Tapi bantuan terhadap Pusat ini bisa ditafsirkan 

dua macam, pertama membantu Pusat dalam penyusunan "Rencana 

Pembangunan Nasional", dan kedua membantu Pusat hanya dalam pengawasan 

pelaksanaan Pelita Nasional saja„ Di Bali disamping ketiga tugas 

pokok tersebut diatas dicantumkan pula tugas "Memberi bantuan kepada 

Perencanaan Pembangunan Nasional", Akan tetapï di Sulawesi Selatan 

tugas itu terbatas hanya dalam soal pengawasan terhadap proyek-proyek 

Pelita NasionaLSekalipun demikian Biro Perbang ini di Sulawesi Selatan 

bertugas pula untuk membantu Kota Madya dan Kabupaten dalam mengevaluasi 

proyek-proyeknya dalam rangka menyeleksi proyek-proyek yang 

perlu dimintakan pembiayaan dari Pusat untuk diusulkan sebagai proyek 

Pelita Nasional, hanya saja bagian khusus untuk tugas ini tidak dibentuk 

dan fungsi ini dimasukkan dalam salah satu tugas dari bagïanpengawasun 

Dalam kenyataannya tugas Biro inï akan tergantung pada kondïsi daerah 

masing-masing Seperti di Bali, disamping Bagian-bagian yang telah ditetapkan 

oleh Menteri Dalam Neger i, Guber nur memasukkan pula kedalam 

Biro Perencanaan Pembangunan Daerah dua Bagian lain yang sebelumnya 

merupakan Biro tersendiri, yaitu Bagian Pembangunan dan Bagian Pendidikan 

dan Kebudayaan (mental) yang sebenarnya berada diluar fungsi 

perencanaan yang lazim, Dengan pemasukan kedua Bagian ini,maka Biro 

tersebut mendapatkan pula tambahan tugas-tugas yang khusus sifatnya sesuai 

dengan keperluan daerah Bali, yaitu antara lain pemberian izin-izin 

pembangunan industr? pariwïsata,usaha hotel,travel biro dsb, 

12, Salah satu ciri yang membedakan tugas Biro Perencanaan Pembangunan 

Daerah dengan misalnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Aceh 

adalah karena Biro ini umumnya lebih menitikberatkan tugasnya pada penyusunan 

dan evaluasi program tahunan, Sedangkan untuk kebijaksanaan 

pembangunan daerah yang menyeluruh pengarahannya dilakukan oleh Panitia 

9didaerah Sulawesi Selatan.Di Bali panitia pengarahyang demikian 

tidak ada, tetapi untuk hal-hal khusus seperti pariwisata,Gubernur membentuk 

suatu team penasehat khusus dalam bïdang pembangunan pariwisata 

13. Disamping tugas-tugas yang diuraikan diatas,umumnya semua unit perencanaan 

daerah melakukan tugas-tugas pula sebagai aparat Gubernur dalam 

perencanaan dan evaluasi program bantuan Kabupaten (Proyek Inpres), Dalam 

fungsi ini unit perencanaan ditiap-tiap daerah mempunyai kesempatan 

pula untuk mengarahkan pembangunan pada daerah-daerah setingkat dibawahnya 

yaitu di kotamadya-kotamadya dan kabupaten-kabupaten. Selain 

program bantuan kabupaten dïdaerah-daerah terdapat pula pembangunan 

yang dibiayai dengan dana-dana CESS, Untuk program ini didaerah 

Bali terdapat suatu Badan Urusan Cess (BUC) yang berada diluar Biro Perencanaan 

Pembangunan Daerah setempat .PenggunaandanaCess ini umum-

- n - 

nya membutuhkan perse tujuan dari Pemerintah Pusat (berbeda dengan prog 

ram bantuan kabupaten dimana Gubernur mempunyai wewenang sepenuh- 

nyg untuk memutuskan). 

14. Suatu perkembangan yang mempengaruhi pula tugas-tugas unit perenca 

naan daerah adalah integrasi antara tugas- tugas pengawasan dan pengen 

dalian terhadap proyek-proyek Pelita Pusat (yang dilakukan oleh Sekreta 

riat Pengendalian Operasioni l Proyek-Proyek Pembangunan atauSPOPser- 

ta terhadap proyek-proyek Pelita Daerah yang dilakukan oleh Bagian Pe 

ngawasan dari unit perencanaan daerah), dengan tugas-tugas perencana 

an, Di Aceh misalnya masih terdapat SPOP yang berada diluar Badan Pe 

rencanaan Pembangunan Daerah Aceh (ADB) Tetapi di Jawa Timur tugas- 

tugas SPOP ini sudah diintegrasikansepenuhnya dengan BAPPEDA,sedang 

kan di Baji walaupun secara resmi SPCP masih ada tetapi pimpinan dan 

personalianya umumnya dirangkap oleh pejabat-pe jabai Biro Perencanaan 

Pembangunan Daerah, Tugas SPOP ini di Bali dilaksanakan oieh Baaien 

Pengawasan Perencanaan Pembangunan Dqerah dari Biro Perencancan Pem 

bangunan Daerah, Di Sulawesi Se iatan tidak dikenal badan yang bei na • 

ma SPOP ini Di Aceh disamping tugas-tugas pengawasan dan pengendali 

an pelaksanaan proyek-proyek pembangunan ( dalam arti pengendalian 

administratip dan target) yang di lakukan oleh SPOP, ADB sendiri juga 

melakukan tugas-tugas pengendalian yang sifatnya lebih ditujukan untuk 

mendapatkan informasi umpanbalik guna memperbaiki dgn menyempurna- 

kan perencanaan pembangunan jangka panjang, 

15. Diatas telah diuraikanperbandingan antara tugas-tugas berbagai unit.-pe 

rencanaan daerah sebagaimana telah digariskan oleh unit-unit yang ber- 

sqngkutan Tapi tugas-tugas tersebut diatas belum bisa menggambarkan 

akiivitas sebengmyg yang telah dilakukan oleh unit tersebut .Tugas-tugas 

itu bigsanya diuraikan lebih terperinci lagi dalam rumusan "job descrip- 

tion" Dari rumusan itu sedikit banyak juga sudah tergambar sampai sebe- 

rapa tingkatdanruang lingkup aktivitas perencanaan yang dijalankan oleh 

unit tersebut Namun demikian rumusan "job description" juga belum bisa 

dijadikan kriteria dari aktivitas sebenarnya yang telah dilakukan oleh 

unit tsb. Di Bali Biro Pembangunannya belum merumuskan "job descrip 

tion" dari tiap-tiqp bagian, Unit-unit perencanaan didaerah-daerah lain 

telah merumuskan "job descriptionnya" namun ini juga sekedar hanya bisa 

menggambarkan fungsi formil dari unit-unit tersebut diatas. 

16. Diantara unit-unit perencanaan yang diketahu? oleh Team,maka ADB-lah 

yang bisa dikatakan paling bisa memenuhi fungsi formilnya dalem aktivi- 

tasnya Hanya saja fungsi-fungsi dibidang penanaman modal. keuangan 

daerah dan perkreditan serta bagian pengawasan dan evaluasi, sekalipun 

sudah jelas dirumuskanfungsi formilnya namundalam kenyataannya belum

- 12 - 

effektip dilaksanakan» DI Bali tugas riset dan pengumpulan data serta tugas 

bantuan terhadap perencanaan nasional sama sekall belum bisa di|aiankan, 

bahkan untuk 2 bagian itu belum ada petugasnya. Di Jawa Timur 

oleh karena Bappeda baru beberapa bulan saja diresmikan ketika Team 

berkunjung ke Surabaya, Team belum bisa memberikan evaluasi tentang 

tingkat aktivitas dari badan tersebut, dibanding dengan fungsi formil yang 

telah dftetapkannya. Biro Perencanaan di Sulawesi Seiatan, karena tugasnya 

terutama hanya berkisar pada penyusunan dan evaluasi, program tahunan 

(dalam proses penyusunan DIP dan evaluasi pelaksanaan proyekproyek 

APBD), maka pengumpulan data dan riset regional belum sepenuhnya 

dilakukan oleh Biro tersebut. Demikian pula fungsi bantuan kepada 

perencanaan dan pengawasan Pelita Nasional belum sepenuhnya bisa dijalankan, 

17, Yang menjadi masalah dar? fungsi unit perencanaan daerah tersebut adalah 

: seberapa jauh ruang lingkup fungsinya, sebagaimana telah dirumuskan 

oleh unit-unit tersebut. Team memang melihat perbedaan ruang lingkup 

fungsi perencanaan yang ingin dicakup oleh unit-unit perencanaan 

tersebut»ADB terutama memusatkan fungsi perencanaannya dengansasaran 

utama pada Pembangunan Daerah, Demikian pula susunan utama Biro Perbang 

di Bali dan Sulawesi Selatan, Hanya saja Panitia di Sulawesi Selatan 

karena pengaruh dari kecilnya penghasilan daerah, maka pemerintah daerah 

mengarahkan susunan perencanaannya juga pada prr yek-proyek dengan 

biaya besar yang akan dïusulkan sebagai proyek Pelita Nasional. 

Kesadaran untuk mengarahkan susunan perencanaannya kepada dua jurusansekaligus 

yaitu sebagai proyek Pelita Daerah dan Pelita Nasional nampaksangat 

jelas pada fungsi Bappeda Jawa Timur, Ini barangkali disebabkan 

karena embryo utama dari organisasi Bappeda adalah Team pengawas 

Pelita yasigselama itu memiHkï fungsi dïlingkungan proyek-proyek Pelita 

Nasional atau karena pengaruh besarnya proyek-proyek Pelita Nasional 

yang selama ini beriokasï di Jawa Timur „ 

18. Dari penelitian yang telah dilakukan Team melihat bahwa fungsi perencanaan 

yang umumnya dilihat oleh unit-unit perencanaan daerah adalah 

berorientasi pada sektoral.ini mungkindisebabkan karena masih dominannya 

hingga kini pengaruh-pengaruh kuatdarï dïnas-dinas dalam penentuan 

proyek, Sekalïpun dinas-dinas dalam menentukan proyek-proyek pembangunan 

melihat juga faktor lokasi, namun wawasan perencanaan regional 

secara menyeluruhbelum banyak dïterapkan. Wawasan ini sebenarnya 

sedikit banyak tergantung dari apakah sudah ada wawasan perencanaan 

ïnter-sektoral pada unit-unit perencanaan t Sebetulnya suatu unit perencanaan 

dibentuk adalah justru untuk melakukan "koordinasi" proyek-proyek 

0 Jad? sifatnya antar sektoral, namun karena umumnya unit-unit perencanaan 

yang ditinjau oleh Team adalah masih dalam taraf perkembang-

-13- 

cr>, maka Team memahamï fuga tentang masih belum berkembangnya konsepsi 

perencanaan antar sektoral pada unit-unit perencanaan tsb, Oleh 

sebab itu "konsepsi perencanaan regional" masih sangot larang terpikirkan, 

apalagi diterapkan dalam praktek. Dengan demikian tungs? perencanaan 

regional sebagai imbangan dari perencanaan sektoral belum tercantum 

dalam tugas unit-unit perencanaan daerah, 

19, Luas atau sempitnya ruang lïngkup fungsi perencanaan yang se cc a riii 

dilaksanakan oleh unit-unit perencanaan tersebut dïaras sebenarnya tergantungdarï 

beberapa hal,antara lain sangat dïtentukan o'eh kwaÜtasdcn 

kwantitas pimpinan dan staff dari unit perencanaan «tu sendiri Kurang 

atau tidak effektipnyu fungsi yang telah dïtetapkan oleh unit perencanaan 

tersebut barangkai? juga tergantung dan pembiayaan yang dïsediakan staff 

dan pembiayaan yang terbatas akan sangat mempengaruhï keputusan hingga 

sebercpo icuh unit perencanaan itu akan menjalankan fungsinya, 

Struktur 

20, Sebagaimana telah disinggung dalam bagian terdahulu Surat Keputusan 

Menteri Dalam Negeri No. 145/69 hanya menetapkan pembentukan Biro 

Perencanaan Pembangunan Daerah saja berïkut ketentuan tentang kedudukannya 

dalam struktur Pemerintah Daerah = Pedoman selanjutnya, misal - 

nya saja tentang struktur dasar dari organisasi Biro sendiri tidak dïcantumkan 

Susunan organisasi itu dengan demikian diserahkan kepada tiap-tiap 

Gubernur untuk pengembangannya Sekalipun keadaantersebut diatas memungkinkan 

dibentuknya susunan organisasi yang sangat berbeda antara 

satu propinsi dengan propinsi lainnya, namun karena pada umumnya para 

Gubernur masih berorïentasi pada struktur organisasi lama dari Bakopda, 

maka pada umumnya-pun pendapat para Gubernur kira-kïra sejalansepanjang 

mengenai bagian-bagian yang essensiïl yang dibutuhkan bagi suotu 

unit perencanaan Persamaan umum terdapat bagïan^bagïan yang setalu 

ada pada tiap-tïap Biro Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu Bagian 

Riset dan Pengumpulan Data, Bagïan Penyusunan Rencana Pembangunan 

Daerah, Bagian Pengawasan dan Bagian Bantuan terhadap PerencGnGar> 

Nasional 

21, Baik d? Bali maupun di Sulawesi Selatan semua bagïan-bagian yang essensül 

tersebut diatas tercermin dalam struktur organisasi dar • B ro Perbang 

nya, Di Sulawesi Selatan Bagïan Ban*uan Kepada Perencanaan Nas-ona! 

baru saja ditambahkandalam susunan Biro dan bagian ini fungsi utamarya 

adalah mengkoordinir proyek-proyek Nasional didaerah, memberikan laporan 

dan evaluasi berkala kepada Pusat tentang jalannya proyek-proyek 

Pelita Nasional serre mengevaluir proyek-proyek daerah untuk dimasukkan 

dalam Pelita Nasional. Dï Bali terdapat sedïkït kelainan sebagaimana

- u - 

juga telah dïsïnggung dï afas yasfu disamping 4 bagïan essensïïl tersebut 

dï atas dlmasukkan pula dua bagïan lagï masïng-masing Bagïan Pembangunan 

dan Bagïan Pendïdskan dan Kebudayaan (Mental/Agama) yang sebenarnya 

bukan melaksanakan fungsï perencanaan» Adanya dua bagïan ïnï 

adalah sebaga? akïbat dari peleburan Bïro Pembangu.ian dari Sekretariat 

Daerah ke dalam Bïro Perbang (Lïhat Bagan I). 

22 0 Untuktïap-tiap bagïan pada Bïro Perbang dï Sulawesi Selatan telah dïbuat 

job descrïptïonnya. Akan terapï dï BaIï job descrïptïon tersebut belum ada. 

Bahkan 2 bagïan essensïïl yaitu Bagïan Research dan Pengumpulan Data 

serta Bagïan Bantuan terhadap perencanaan Nasional hingga Team s het ïnï 

datang belum berjalan oleh karena belum ada tenaga yang bisa dipekerjakan 

pada bagïan tersebut. 

23. Unït=unït perencanaan yang berbentuk Badan, strukturnya juga dïtentukan 

oleh masïng-masïng Gubernur dan karenanya bentuknya tidakseragam dïdaeran-daerah 

yang menggunakan bentuk ïnï. ADB dï Aceh menggunakan 

struktur yang hampïr bersamaan dengan BAPPENAS d? tingkat Pusat. (Lïhat 

Bagan II) „ Yaïtu pada eseion pertamo dïtunjuk Deputy-Deputy untuk bidang-bïdang 

Perencanaan, Keuangam, Penanaman Modal dan Pengawasan 

dan Evaluasio Pada eselon seianjutnya Deputy Perencanaan membawah? bïro-bïro 

sektoral yaïtu melïputï bidang-bidang Prasarane Ekcnomï, P'oduksi 

Pangan, Produksï Ekspor, Mental dan Kesejahfe assn Masyairakat, dan Industrï 

Pertanïan^dïtambah dengan dua bïro lagï yaïtu untuk bïdang Research 

dan Statïstïk/OperatgonRoom. Deputy Keuangan membawahi bïro-bïro Keuangan 

Daerah dan Perkredïtan, Deputy Penanaman Modal membawahi bïro-biro 

PenanamanModa! Dalam Negers dan Penanaman Modal Asïng, dan 

Deputy Pengawasan dan Evaluasi membawahi bïro-bïro Pengawasan dan Evaluasi 

. 

Yang menarïk dari ADB adalah bahwa penentuan bïro-bïro sektoral yang 

berada dï bawah Deputy Perencanaan dïsesuaïkan dengan urutan prïorïtas 

dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah (Lïhat uraïanseianjutnya tentang 

Proses Perencanaan dï bawah) „ Suatu kelemahan dalam struktur ADB adalah 

pembagïan beban tugas yang tidak seïmbang antara Deputy yang saw 

dengan lainnya, sehingga Deputy Perencanaan mendapatkan rentangan kontrol 

yang terbesar» Hal ïnï dapat dïbondingkan dengan struktur BAPPENAS 

dïmana untuk pembinaan bïro-bïro sektoral telah dïtunjuk 3 orang Deputy. 

Penetapan tugas-tugas masïng-masing bïro dnn Deputy belum digariskan 

dalam suatu keputusan, dan sementara in? pelaksanaannya diatur ofeh P " 

pinan Harïan. Disamping Deputy-Deputy tersebut di atas, kekhususan ADB 

ferletak pula pada kenyataan bahwa ADB memïlikï suatu Dewan Pertimba 

ngan dan Komisarïat Jakarta. Dewan Perrïmbangan dibentuk dengan maksud 

untuk menampung dan menyalurkan pendapat-pendapat dan evaluasi

I 

O 

2 

Z 

< 

z 

3 

O 

z 

< 

CQ 

— LU 

11 

O < 

CÉ LU OQ 

Z i-jjjj 

< ^ °- < 

O iOË 

< £ SÉ < 

l/l CD Q 

< 

CÉ 

LU 

5 < 

< Q 

CÉ -7- 

< < < 

Q Z Z 

z o 

< O lö _ 

z z < g 

3 < Z < 

9?z z 

J Z D 

Lu ^ Ü 

< < Z < 

j 7 < oü 

Z 

< 

>. 

< 

=3 ^ Lu ^ W 

Ü CÉ o- 3 Z * 

s|gz"lg 

co 

— LU Ui X UI lil 

0^ Q_ CL CG D- Q_ 

z z z z z z 

-O 

r—« 

! 

2 

LU 

£ 

O 

. —1 

LU 

> 

LU 

Q 

LU 

u 

< 

LO 

2 

< 

< < 

ca co

-15- 

pemuka-pemuka dan tokah-tokoh masyarakat termasuk Muspïda setempat, 

hal ma na dirasakan sangat penting untuk suatu daerah yang masih mempunyai 

tradis? agama yang kuat seperti Aceh. Pembentukan suatu Komïsarïat 

Jakarta dïmaksudkan sebagai suatu "lobbyïng agency" untuk memper 

joangkan kepentingan daerah Aceh dï Pemerintah Pusat, suatu alat 

yang dapat berfungs? effektip untuk daerah yang jjauh letaknya dari Pusat. 

Pembentukan badan-badan tersebut pada ADB dapat diterapkan pula di 

daerah-daerah lain setelah dïsesuaïkan dengan keadaan daerah masïngmasing. 

Fungsi Komïsariat Jakarta sepertï yang dimïlïki ADB dapat dimanfaatkan 

pula untuk menyalurkan ïnformasï-ïnformasï darï Pusat bagï 

perencanaan pembangunan daerah. Selain bagïan-bagïan tersebut dï atas, 

ADB juga memïlïkï suatu Team Ah II untuk memberikan dukungan keahlian 

(ferufama daiamspesïalïsasï fertenfu)dan obyektïvïfaspernïlaïan terhadap 

pelaksanaan tugas-tugas ADB. Untuk menampung pekerjaan-pekerjaan 

admïnistrasï, kepegawaïan, keuangan dsb. ADB dïperlengkapï oleh sebuah 

Sekretariat dan Pengawas keuangan yang merupakan aparat-aparat penunjang. 

24. Dï daerah-daerah lain struktur organisasi unit perencanaannya mempunyai 

bentuk yang berbeda-beda. Panitia 9 dï Sulawesi Selatan tidak mempunyai 

struktur organisasi yang ekstensïp sepertï ADB selain Ketua, Wakïl 

Ketua, Sekretarïs dan Anggota. Pembagïan tugas dilakukan secara intern 

dï antara anggota, karenanya bersifat sangat fleksibel. Hal ïn? sejalan 

dengan sïfat panitia yang tidak tetap keanggotaannya, yang pada saat 

pembentukannya sebenarnya hanya bertugas untukmenyusunRencana Pola 

Pembangunan Lima Tahun tetapi kemudian dipertahankan oleh Gubernur 

sebagai penasehat untuk memberikan pengarahan terus menerus pada pelaksanaan 

pembangunan daerah setïap tahun . 

Sebagaimana kïta ketahuï disamping panitia 9, dï Sulawesi Selatan telah 

ada Bïro Perbang (lihat bagan UI) Bïro ïni terdïrï darï 3 bagian utama yaïtu 

Bagïan Riset dan Pengumpulan Data, Bagian Penyusu nan Perencanaan Daerah 

dan Bagian Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah. 

Dïsïnï kïta tïdak melihat pembagian sektoral seperti yang kïta lihat 

pada ADB atau pembagïan regional yang pada kebanyakan badan atau 

bïro perencanaan juga tidak ada„ Pembagian dilakukan atas dasar urutanurutan 

proses perencanaan. Apabila pada ADB kïta melihat pembagïan 

sektoral pada Deputy Perencanaan, maka pada Bagïan Penyusunan Perencanaan 

Daerah Bïro Perbang dï Sulawesi Selatan tïdak kïta lïhat pembagïan 

tersebut. Bagïan tersebut hanya dïbagï menjadi 2 seksï yaïtu seksi 

Penyusunan Perencanaan dan seksï Pengesyahan DIP/DUP. Jadï kïta lïhat 

dengan jelas bahwa karena Bïro Perbang dï Sulawesi Selatan tugasnya 

terutama dalam penyusunan proyek-p oyek tahunan yang dïbïayaï dengan 

APBD, maka Bagïan Perencanaan tersebut tïdak mengenai tugas perenca-

CÉ 

Z) 

z 

CÉ 

-, LU 

^ O 

CÉ < -7 

O. ^ 4 < 

^ ~f t~z 

O tf < 

CÉ < -> - 7 LU 

— CQ CO 

~*Olo 

-7 H Z LU 

9 ^ s 5 

- 16 - 

naan komprehensif yang sebagaimana terdapat pada ADB,memerlukan pembagian 

sektoral dalam rangka perencanaan komprehensif. , 

25. Pada Biro Perbang di Sulawesi Selatan terdapat juga staff ahlS tehnik yang 

membantu Kepala Biro serta Bagian Tata Usaha sebagai bagian pelengkap 

yang menunjang bekerjanya biro tsb, Adanya Tata Usaha sebagai bagian 

penunjang itu merupakan petunjuk yang lebih moju dari Biro Perbang d? 

Bali misalnya. Bagian-bagian penunjang itu dibentuk secara rebih luas 

lagi di Aceh- Dalam hal ini ADB mempunyai bagian-bagian sekretariat 

dan Pengawas Keuangan yang membawahi 5 seksi-seksi penunjang yaitu 

Bagian Umum, Bagian-Keuangan, Bagiar, Hukum, Bagian Humas, Bagian 

Personalia dan Bagian Statistik, Disini kita melihat bahwa bagian-bagian 

tersebut dibentuk karena unit-unit tersebut telah memiliki otonomi yang 

luas yang melakukan administrasi dan pembiayaan yang diatur sendiri (lihat 

bab khusus mengenai pembiayaan), Di Bali dan Sulawesi Selatan, karena 

biro-biro didaerah tersebut secara tehnis administratif berada dibawah 

Sekretariat Daerah, maka biro-biro tersebut tidak memiliki bagianbagian 

penunjang yang khusus, 

26. Suatu bentuk struktur organisasi yang lain kita jumpai di BAPPEDA Jawa 

T'mur (Lihat Bagan IV) . Disini unit perencanaan mempunyai 3 orang Administratur 

masing-masing untuk Riset Pembangunan, Perencanaan Pémbangunan 

dan Pengendalian Pembangunan, Dibawah administratur terdapat 

assisten-assisten Penelitian dan Pembangunan dibawah Administratur Penelitian 

Pembangunan, Perencanaan Proyek-Proyek Nasional dan perencanaan 

Proyek-Proyek Daerah/Desa dibawah Administratur Perencanaan Pembangunan, 

dan Pengendalian Proyek-Proyek Nasional dan Pengendalian 

Proyek-Proyek Daerah/Desa dibawah Administratur Pengendalian Pembangunan, 

Sebagai unsur penunjang BAPPEDA mempunyai Kepala Sekretariat 

yang membawahi bagian-bagian Statistik,Operation Room,Gedung Pola, 

Hubungan Masyarakat dan Administrasi Bakopda di Sumatera Utara memiliki 

struktur organisasi yang terdiri dari Pengurus Harian dan Anggota 

Pleno Anggota Pleno terdiri dari unsur-unsur tenaga ahlT7 wakTi^wakÏÏ 

dari pelbagai dinas dan perguruan tinggi, 

27. Dari uraian diatas kita dapat mengenai pelbagai pola struktur intern organisasi 

unit perencanaan didaerah, Pola yang berbeda-beda tersebut diakibatkankarena 

pengalaman yang berbeda-beda serta karaktenstik yang 

berbeda dari pemuka-pemuka yang mempengaruhi terbentuknya unït perencanaan 

ditiap-tiap daerah Umumnya unit perencanaan yang terbentuk 

belakangan mempunyai * kecenderungan. untuk meniru modej-model yang 

sudah ada, diantaranya yang banyak ditiru adalah BAPPENAS dan Badan 

Perencanaan Pembangunan (BPP) DKI Jakarta,walaupun yang terakhir ini

Z 

< 

2 

D 

8 

< 

co 

K 

1Ü 

!*< 

Ü LU £ 

< < < 2 

^^§^ 

CQ CQ CQ O

- 17 - 

lebih sesuai untuk kondisi daerah yang bersifat urban, Agaknya terlalu 

prematur untuk menilai efektivïtas daripada pelbagai macam struktur unit 

perencanaan tersebut karena umumnya semua unit perencanaan yang digambarkan 

diatas masih dalam taraf perkembangan, Dibidang perencanaan 

struktur ADB di Aceh sudah cukup berkembang, tetapi dibagian-bagian 

lainnya (Keuangan, Penanaman Modal, dan terutama Pengawasan dan 

Evaluasi) peranan dan tugasnya belum menonjol. Selain beberapa bagian 

tersebut baru saja dibentuk atau baru ditunjuk personalianya, masih harus 

dipikirkan bagaimana hubungan kerja bagian-bagian ini dengan bagian 

perencanaan da!am proses perencanaan dan bagaimana menyusun keseimbangan 

tugas antara kesemua bagian-bagian tersebut. BAPPEDA di Jawa 

Timur baru saja dibentuk pada tgl. 1 April 1972 yang lalu, dan meskipun 

susunan organisasinya sudah terumuskan tetapi belum semua bagian berfungsi 

karena belum ada tenaga-tenaga yang mengisi semua jabatan yang 

ada. Dan sementara ini fungsi BAPPEDA masih mencerrrnnkao kelanjutan 

daripada tugas-tugas Staf Khusus Repel ita Jawa Timur yang ada sebelumnya, 

karena belum semua tugas-tugas BAPPEDA, diantaranya yang berhubungan 

dengan penyusunan program dan rencana tahunan pembangunan 

daerah (Repelita Daerah) dilaksanakan oleh Badan ini» Tugas penyusunan 

program tahunan tersebut pada waktu ini masih dilakukan oleh Biro Keuangan 

Daerah o 

Pola Staff 

28, Dari pelbagai unit perencanaan yang telah diselidiki dapatlah disimpulkan 

adanya beberapa macam pola staff sesuai dengan keadaan bermacam-macam 

daerah,Ds Aceh staff ADBterdiri sebagian besar dari kaum cendekiawan 

Universitas Sjiah Kuala : Demikian pula Panitia 9 di Sulawesi Selatan 

anggota-anggotanya sebagian berasal dar! Universitas Hasanuddin, sedangkan 

lainnya terdiri dari wakil-wakil dinas terpenting,kantor Gubernur 

dan anggota DPRD setempat, Di Jawa Timur staff BAPPEDA umumnya 

terdiri dari anggota Angkatan Bersenjata dari kêempat angkatan,ditambah 

dengan petugas Kejaksaan dan beberapa cendekiawan. Sedangkan staff 

Biro Perencanaan Pembangunan Daerah di Bali semuqnyq terdiri dari pejaba 

t-pe ja bar Pemerintah Daerah setempat. 

29, Ditinjau dari komposisi keahliannya, staff ADB di Aceh sebcgian besar 

terdiri dari sarjana-sarjana ekonomi (10 orahg) c Disamping itu ADB masih 

mempunyai 5 sarjana pertanian, 2 sarjana tehnik sipil dan 1 sarjana ahli 

peternakan, Jumlah seluruh personalia ADB kira-kira 50 orang yang terdiri 

dari 26 staff ahli dan selebïhnya adalah pegawaï sekretariat, (Catatan 

: Data-data komposisi staff tersebut .diatas hanyalah dari 18 staff ahli 

yang diperoleh datanya oleh Team), Komposisi staff Panitia 9 dï Sulawe-

. - 18 - 

si Selatan juga didominir oleh sar ja na-sar ja no ekonomi,dengan tambahan 

beberapa sarjana tehnik dan beberapa keablian lain,Staff BAPPEDA Jawa 

Timur umumnya berasal dari pendidikan angkatan bersenjata, selebïhnya 

adalah sar jana-sarjana sosial bukan ekonomi, Jumlah seluruh personil BA 

PPEDA adalah 12 orang yang kesemuanya merupakan tenaga ahli, Di Bali 

Biro Perencanaan Pembangunan Daerah mempekerjakan sebanyak 17 orang 

dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda, Komposisi personalia Biro 

ini terdiri dari 3 sarjana sosial politik, 3 sarjana muda lulusan akademi 4 

lulusan SMEA/SMA, 2 lulusan SMPN/SKP dan 4 lulusan SD. 

30, Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat lah disimpulkan peranan dan sumbangan 

yang dapat dtberikan oieh perguruan tinggï dalam mengisi staff 

unit perencanaan daerah „ Kesempatan in! dapat dgunakan pula oleh para 

cendekiawan untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman praktek dalörn 

proses pembangunan yang nyata, Dibeberapa daerah sudah cukup disadarï 

pentingnya untuk mendapatkan komposisi staff yang terdiri dari pelbagai 

dïsiplin pengetahuan, tetapi ahll-qhli dan beberapa dlsiplin yangdiper» 

lukan untuk suatu unit perencanaan tidak selalu mudah didapat disemua 

daerah . Untuk mengisi kekosongan in' dapat diadakan kursus-kursus untuk 

meningkatkan pengetahuan tenaga-tenaga yang ada, seperti misalnya di 

daerah Bali. Didaerah ini setiap tahun Departemen PUTL (cq, Direktorat 

Tata Kota dan Daerah) secara reguler menyelenggarakan kursus-kursus dïbidang 

tehnik perencanaan pembangunan daerah , Salah satu masalah yang 

dikemukakan oleh daerah Sumatera Utaia adalah tentang status kepegawaian 

staff unit perencanaan,Pemanfaatan tenaga-tenaga dari luar untuk 

mengisi kekurangan staff unit perencanaan termasuk pïmpinannya mengakibatkan 

bahwa jabatan-jabatan kunci didalam unit ini kebanyakan dipegang 

oleh tenaga-tenaga yang bukan organik merupakan petugas Pemerintah 

Daerah Status tersebut dapat berjalan dengan baik didaerah 

Aceh, tetapi mendapatkan tentangan dibeberapa kalangan Pemerintah 

Daerah Sumatera Utara, Sudah jelas bahwa tenaga-tenaga perguruan tinggi 

merupakan salah satu sumber untuk tenaga staff yang mampu guna mengisi 

staff unit perencanaan, Soalnya masih, untuk menjamin agar tenagatenaga 

tersebut dapat menyumbangkan waktunya yang cukup bagi pemikiran 

dan pelaksanaan tugas-tugas unit perencanaan Suatu inti tenaga 

yang dapat beker ja sepenuhwaktu (fu ll-t 'ine) sangat diperlukan untuk menjaga 

kelangsungan kerja unit perencanaan, 

Pembiayaan 

31. Jumlahbiaya yang dialokasikan serta kebebasan penggunaannya berbedabeda 

untuk unit perencanaan didaerah-daerah yang diselidiki Di Aceh, 

ADB mendapatkan alokasi biaya pada tahun 1969/70 sebesar Rp 5 juta 

untuk biaya rutin dan Rp 3,5 juta untuk biaya pembangunan, pada tahun

- 19 - 

1970/1971 angka-angka tersebut menjod» Rp.4 don Rp ó |uta, der. p ;-: 

tahun 1971/1972 mencapai Rp,4,9 dan Rp5,5 juta, Biaya pembangunan 

dipergunakan oleh ADB untuk kepentingan research perencanaan dan membina 

Operation Room, BAPPEDA di Jawa,Timur mendapatkan untuk tahun 

1972/1973 ini anggaran pembangunan sebesar Rp,30 juta (anggaran rutin 

tidak diperoleh angka-angkanya). Pembiayaan untuk Biro Perencanaan 

Pembangunan Daerah di Bali diperoleh dar! alokasi Sekretariat Daerah 

dan dimjntakan berdasarkan keperluan. Gambaran perkiraan biaya rutin 

yang ditenma oleh Biro ini tiap-tiap tahun adalah : Rp,858,000,- disamping 

ïni Biro tidakmenerima anggaranpembanguTtsr " •> jka-angka 

diatosdapatlahdss'mpulkan bahwa terdapat suatu variasi yang sangat menyolok 

antara pembiayaan unit perencanaan dipelbagai daerah, Hal in? 

disebabkan antara lain karena kemampuan keuangan yang berbeda-beda 

da>" daerah-dae-ah yang bersangkutan.Misalnya daerah Aceh mempunyai 

anggaran pembangunan daerah (rutin dan pembangunan sejumlah Rp 2,2 

miliar pada tahun 1971/1972, dibandingkan dengan jumlah Rp 130 juta 

untuk tahun 1972/1973 didaerah Bali, Sampai berapa jauh angka-angka 

biaya tersebutdïatasmerupakan jumlah yang berarti harusdiukur pula dari 

permasalahan yangdihadapi oleh masing-masing daerah (jumlah penduduk, . 

luasnya daerah kompleksitas masalah dsb), serta daya absorbs! unit perencanaan 

(terdapatnya konsultan,tenaga mahasïswa dlLyang dapat membantu 

tugas-tugas unit perencanaan setempat). 

Unit Perencanaan Departemen PUTL 

32„ Dalam kunjungan team kebeberapa daerah, team menjumpai usaha-usaha 

yang sedang giat dilaksanakan oleh Departemen PUTL untuk membina unit 

perencanaan didaerah pada tingkat Propinsi. Unit perencanaan Departemen 

PUTL ini befumlah merupakan suatu unit perencanaan yang resmi merupakan 

bagian dari Peme "rtah Daerah, tetapi statusnya barulah merupakan 

proyek pembentukan wnit perencanaan daerah tingkat I yang termasuk dalam 

program Repel sta I Direktorat Tata Kota dan Daerah Departemen PUTL, 

Maksud pembentukan unit perencanaan Departemen PUTL ini adalah untuk 

membina suatu embrio unit perencanaan yang dikemudian hap 'apat menjadi 

pembantu Gubernur terutama dalam perencanaan fisik kota-kota dan 

daerah, Sebagai unit perencanaan fisik maka tugasnya adalah untuk (a) 

membantu kota-kota dan kabupaten didaerah dalam menyusun rencana 

pembangunan yang dapat dijadikan pedoman bagi pembangunan f sik d - 

masing-masing kota dan daerah (b) mengadakan evaluasi terhadap rencana 

pembangunan fisik yang disusun oleh kota-kota dan daerah (c) membantu 

unit perencanaan Pe- erintah Daerah dengan menyajikan analisa dan informasi 

tentang pola-pola kemungkinan pengembangan potensi fisik daerah 

seita memberikanpertimbangan dalam lokasi proyek-proyek pembangunan

- 20- 

dceroh, dan (d) membina terbentuknya unit perencanaan fisik didaerah 

tingkat li, yaitu dikota-kota dan kabupaten Sesuai dengan fungsinya, 

maka struktur organisasi dari unit perencanaan PUTL di Bali ini terdiri dari 

3 bagian pokok yaitu :(Tl) PJ( °an Riset, Dokumentasi & Perpustakaan, (2) 

Bagian Perencanaan Kota, dan (3) Bagian Perencanaan Daerah, (Lihat Bagan 

V) Sebagai sarana penunjang dari fungsi perencanaan kota dan daerah 

yang menitïk beratkan pada perencanaan fisik tersebut, unit PU~L ini 

. mempunyai sebuah Studio yang diperlengkapi dengan peralatan-peralatan 

gambar, reproduction-unit, dsb : yang umumnya tidak dïmiliki oleh unitunit 

perencanaan daerah, baik di Baii atau daerah-daerah lain Selain 

Studio,unit tersebut juga mempunyai Bagïan Umum yang berfungsi sebagai 

penyelenggara administratip dari kegiatan perencanaan dalam unit tsb 

Menurut pengamatanTeam,unit PUTL tersebut bisa dijadikan sebagai model 

darï suatu bagian khusus dalam unit perencanaan Pemerintah Daerah 

yang berfungsi merencanakan perkembangan kota dan daerah 

Proyek unit perencanaan Departemen PUTL ini sudah ada didaerah-daerah 

Bali, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur, Dalam melaksanakan tugas-tugas 

tersebut dictas, Departemen PUTL menempatkan tenaga-tenaga perencana 

sebagai bantuan sementara, membantu dalam menyediakan fasïlitas fisik 

yang diperlukan untuk operasi unit perencanaan (bangunan, peraïatan, 

dsb), dan mengadakan latihan-latihan dan kursus-kursus untuk membina 

tenaga-tenaga perencana daerah didaerah Bali;sedangkan didaerah Sula 

wesi Selatan dan Jawa Timur baru lah fasilitas fisik yang dapat disediakan, 

Dewasa ini proyek unit perencanaan Departemen PUTL tersebut sudah mu lal 

aktip melaksanakan tugasnya di Bali dengan kerfasama Biro Perencanaan 

Pembangunan Daerah setempat Direncanakan oleh Departemen PUTL agar 

dikemudian hari (dalam jangka waktu 3 atau 4 tahun) kegiatan-kegiatan 

unit perencanaan fisik ini dapat diserahkansepenuhnya kepada Pemerintah 

Daerah, 

Hubungan dengan Universitas , 

33= Unit perencanaan dimanapun, apalagï dalam tingkat perkembangan se~ 

karang ini tentu membutuhkan hubungan kerjasarna dengan badan-badan 

atau lembaga-lembaga lain, Hubungan yang paling dekot untuk dilibat 

adalah dengan universitas, Sebagaimana Bappenas banyak mendapatkan 

bantuan tenaga-tenaga universitas baik dengan basis part-time atau full 

time, maka hal yang serupa dilakukan pula oleh ADB- Dï Aceh antara 

ADB dan Universitas Syiah Kuala rnalahan sulit untuk dipisahkan. Ketua 

ADB adalah juga Rektor Syiah Kuala, Demikian pula tenaga-tenaga inti 

ADB mulaï darï pimpinan, staff (ahli), analist, surveyors dsb,, berasal darï 

universitas Syiah Kuala yang kebanyakan beker-ja-rang kap, Peneiitian- 

penelitian yangdibutuhkan oleh ADBdikerjakan oleh tenaga-tenaga uni 

versitas .Sebaliknya bagt universitas sendiri ADB merupakan lapangan un-

-•> 

LU 

< 

(— 

CO 

co • 

2< 

_] _ 

< 

w I u 



l/l LU Z. 

8° v 

0 1 

co co 

E 

LU 

3

- 21 - 

tuk latihan praktis bagi tenaga-tenaga akademis untuk lebih banyak memperoleh 

keahliandalam bidang perencanaan komprehensif atau penelitian. 

Unit-unit yang terutama berperan untuk ADB adalah fakultas-fakultas 

ekonomi, tehnik dan pertanian, Dalam kerjasama ini perlengkapan-perlengkapan 

penelitian dari universitas dapat pula dipergunakan. 

34, Di Sulawesi Selatan staff Bïro Perbang beker ja atas dasar full-Hme, Sekalïpun 

demikian beberapa diantaranya mengajarpula dï-universitas, Namun 

ini tidak berart? bahwa Biro Perbang didaerah itu telah memanfaatkan 

potensï universitas» Untuk penelitian-penelitian bagi perencanaan misalnya 

Biro Perbang belum memanfaatkan tenaga-tenaga universitas sekalipun 

hasil-hasïl riset universitas sebagian dïpakai juga oleh Biro sebagai 

bahan ïnformasi, Belum adanya kerjasama dalam pengumpulan data itu 

umumnya disebabkan karena terbatasnya biaya pada pihak Bïro, Di Bali 

hanya belum lama ini dibuat suatu perjanjian kerjasama antara Biro Perbang 

dengan Universitas Udayana,khususnya dalam bidang penelitian dan 

pengumpulan informasi pembangunan,Untuk mana dengan Surat Keputusan 

Gubernur telah dibentuk lembaga yang bernama "Lembaga Penasehat Perencanaan 

Pembangunan Daerah Propinsi Bali" Sebeiumnya kerjasama 

dilakukan antara universitas (terutama Fakultas Ekonomi dan Pertanian) 

dengan dïnas-dinas (khususnya Dïnas Pertanian), Di Sulawesi Selatan kerjasama 

antara Universitas Hasanuddin dengan Pemerintah Daerah antara 

lainterwujud melalui Panitia 9„Ketua Panitia 9 adalahRektor Universitas 

HasanuddinsendSri,sedangkan anggota-anggotanya adalah tenaga-tenaga 

ahli (khususnya ekonomi)dar? universitas, Melalui kerjasama dengan universitas 

ini perencanaan daerah dapat disusun secara lebih komprehensif. 

Oleh sebab itu nampaknya jika nanti telah dibentuk suatu badan perencanaan 

yang memiliki fungsi yang lebih luas lagi dari Biro Perbang dan 

' Panitia 9 yang sekarang ini ada,maka kemungkinan besar sumber staffnya 

akan berasal dari tenaga-tenaga universitas, Sementara itu baik pihak 

universitas maupun pihak pemerintah daerah sendiri telah sadar akan perlunya 

kerjasama baik dalam pembentukan unit perencanaan tersebut maupun 

dalam pengembangannya kemudian, 

35„ Di Jawa Timur sebagian besar darï tenaga yang beker ja di Bappeda adalah 

pegawai full-tïme. Namun demikian beberapa tenaga staff dari badan itu 

dïambildarï Universitas Air langga yang bekerja atas basis part-time, Perjanjian 

kerjasama yang khusus antara Bappeda dengan universitas belum 

dibentuk sekalipun rencana untuk itu telah ada untuk masa-masa mendatang, 

Kerjasama universitas selama ini dilakukan dengan dinas-dïnas 

khususnya dinas Pertanian, PUTL dan Perindustrian, Kerjasama dalam bidang 

perencanaan akan dilakukan setelah ada keputusan bahwa Bappeda 

mempunyai anggaran yangdïaturnya sendiri dandalam jumlah yang cukup 

besar. Disini kita melihat kenyataan juga bahwa riset dan penelitian pe-

- 22 - 

rencanaan yang akan dilakukan oleh universitas sangat tergantung pada 

faktor pembiayaan, 

36, Selain itu perlu dicatat kiranya adanya suatu lembaga yang merupakan 

proyek Departemen PDK yang disebut Regional Science and Development 

Centre yang dijumpai oleh Team di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan , 

Kegiatan utama yang dilakukan oleh lembaga tersebut adalah, pertaina 

mengembangkan suatu pusat penelitian ümu pengetahuan didaerah dan 

kedua adalah penelitian mengenai perkembangan daerah„Di Jawa Timur, 

badan tersebut telah melakukan kerjasama dengan Bappeda, sedang di 

Sulawesi Selatan Team belum melihat adanya kegiatan yang telah dilakukan 

oleh badan tersebut, oleh sebab badan itu didaerah tersebut masih 

merupakan proyek pembinaan prasaran fisik, Dalam kenyataannya RSDC 

berpusat di universitas-universitas setempat,dalam hal di Jawa Timur RSDC 

berpusat pada Universitas Air larigga dan berintikan tenaga ahli dari universitas 

tersebut, Sekalipun per jan jian kerjasama antara RSDC dan Bappeda 

di Jawa Timur telah disyahkan, namun nampaknya kegiatan dan fungsi 

kongkritdari badan tersebut dalam hubungannya dengan perencanaan pembangunan 

daerah atau hubunganfungsïonil dari badantersebut dengan unit 

perencanaan daerah masih dalam taraf pencarian, 

Hubungan dengan Swasta 

37 o Dibeberapa daerah unit-unit perencanaan daerah mempunyai hubunganhubungantertentu 

dengan badan-badan swasta atau langsung dengan masyarakat, 

Di Aceh, ADB bertindak juga sebagai semacam badan konsultasi 

usaha swasta yang juga melakukan " feasibility study " atas penugasan 

swasta, Dengan demikian ADB sedikit banyak juga bisa mengarahkan investasï 

swasta, Disamping itu telah kita kemukakan juga bahwa ADB mempunyai 

bagian-bagian khusus dibawah Deputy Penanaman Modal yang 

fungsinya adalah untuk menilai atau melakukan promosi aktip terhadap 

penanaman modal baik dalam rangka PMDN maupun PMA Dengan melalui 

aparat ini ADB bisa melakukan pengarahan investasi swasta sesuai 

dengan strategi pembangunan Pemerintah Daerah, 

38. Didaerah-daerah lain seperti Bali,Sulawesi Selatan dan Jawa Timur tidak 

dijumpai bagian-bagian yang berhubungan dengan perencanaan atau pengarahan 

sektor swasta,sekalipun Bappeda Jawa Timur sekarang in? sudah 

merasakan kebutuhannya untuk membentuk satu bagian khusus yang berhubungan 

dengan perencanaan sektor swasta tsb,Masalah penanaman modal 

umumnya masih dianggap masalah jangka pendek yang bisa diproses kasus 

demi kasus, Oleh sebab itu masalah itu diberbagai daerah dianggap cukup 

ditangani oleh Biro Perekonomian atau Biro Pembangunan- Di Sulawesi

- 23 - 

Selatan nampaknya pendekatan untuk lebih mengarahkan sektor swasta 

tersebut lebih banyak datang dari pihak organisasi-organisasi swasta sendiri. 

Hal ini disebabkan terutama karena pengaruh menurunnya volume 

perdagangan di Makasar (Ujung Pandang) akibat disedot oleh Surabaya, 

Akibat pendekatan dari pihak swasta ini dikalangan Pemerintah Daerah 

telahtimbul niat untuk membentuk bagian khusus dalam Badan Perencanaan 

yang akan dibentuk yang berfungsi mengarahkan investasi swasta ini, 

39. Hubungan antara unit perencanaan dengan sektor swasta dapat pula dilihat 

dari tingkatpartisipasi swasta,dalam ikutserta melakukanpengarahan 

terhadap proses pembangunan, Di Aceh kita temukan organisasi pengusaha 

swasta, misalnya saja yang tergabung dalam GASUDA (Gabungan 

Saudagar Indonesia Daerah Aceh) dan Kadin. Kedua organisasi itu merupakan 

wadah kegiatan usahawan swasta yang sejak lama berpengaruh, 

Dengan adanya ADB diharapkan terciptanya suatu pola hubungan swasta 

pemerintah, misalnya saja dengan berdasarkan feasibility study, pihak 

swasta bisa menyusun rencana-rencana untuk kemudian diajukan kepada 

ADB sebagai bahan perencanaan sehingga terdapat kesesuaian antara Pemerintah 

Daerah dengan kegiatan-kegiatanswasta didaerah,Sebagai contoh 

bisa diambil misalnya dalam perencanaan lokasi Pusat Tenaga Listrik 

dalam hubungannya dengansuatu rencana industri swasta pihak swasta bisa 

dimïntai atau mengajukan saran-saran. 

40. Sekalipun hubungan swasta pemerintah tersebut diatas sudah dipïkirkan 

namun ADB hingga sekarang ini dalam kegiatan perencanaannya belum 

mengikut-sertakan pihak swasta, Swasta masih beranggapan bahwa kegiatan 

ADB sementara ini hanya mendistribusikan budget daerah (budget 

allocation) dan belum membuat perencanaan yang menyeluruh yang mencakuppengarahan 

sektor swasta atau mengikut-sertakan unsur swasta dalam 

proses perencanaan. Akibatnya ialah bahwa proyek-proyek pemerintah di 

Aceh belum banyak bisa menimbulkan kegiatan masyarakat sendiri yang 

berarti akan meng ikut sertakan masyarakat menunjang pembangunan, Kurangnya 

informasi tentang kepentingan swasta misalnya bisa mengakibatkan 

ketidak-serasian perencanaan sektoral , 

41. Di Bali, partisipasi swasta dalam perencanaan terdapat pada perencanaan 

proyek-proyek yang dibiayai oleh Cess yaitu oleh Badan Urusan Cess,Didaerah 

ini BUC hampir sama pentingnya dengan Biro Perbang oleh sebab 

di Bali kita mendapatkan dua macam APBD yaitu APBD yang dibiayai dengan 

penerimaan-penerimaan daerah kecuali dana Cess serta APBD yang 

dibiayai oleh dana cess yang besarnya hampir sama dengan dana-dana 

non cess BUC juga pentingperanannya karena pentingnya peranan ekspor 

di Bali yang menghasilkan banyak devisa terhadap daerah itu. Dalam hal 

perencanaan proyek-proyekfiUC (yaitu proyek-proyek yang mengembang-

- 24 - 

kan sektor ekonomi yang menghasilkan dana Cess >tu sendiri) unsur swasta 

diikut-sertakan dalam lembaga BUC yang terdiri dari 50 % unsur swasta 

a!an 50 % unsur pemerintah khususnya dïnas-dïnas propinsi - Fungsi BUC 

tidak saja terbatas dalam merencanakan proyek-proyek tetapi termasuk 

juga dalam pengawasan pelaksorcon proyek -p»oye'

kalipunsebagian darï isïnya masih tetap relevant dengan masalah-masalah. 

pembangunan sekarang , Naskah 'ersebut bemamo "Pola Pembangunan Daerah 

Sulawesi Selatan 1964-1968 yang dïsusun oleh Bakopda, yang terdiri 

darï 3 jïSïd,mas?ng-masïng ber judu! Pola Potensi (Buku !), Polo Pembeianjoan 

(Buku II) dan Pola P«"oyek(Buku MO-Naskah serupo untuk periode 1969- 

1973, tidak diadakan secaro tersendirï. 

44, Sebagaimana telah kita kemukakon dïmuka hanya ADB Aceh-lah yang 

pernah memproses naskah-naskah perencanaan dari sejak Polo Dasar Repelita 

hingga RAPBD Umumnya bïro-bïro Perbang yang ado sekarang hanya 

memproses atau pernah memproses RAPBD saja . Bahkan Repe'ïta di Bali 

dïsusun oleh Bakopda Demikian pula Repelita dï Sulawesi Selatan dan 

jawa Timur Hanya saja dï Sulawesi Selatan untuk menyusun Repelita ïnï 

dibuat Panitia Intï darï Bckopda yang kemudian menjad? Panitia 9 yang 

sekalipun Bakopda telah d«bubarkan dan dïganti dengan Biro Perbang opa 

yang dïsebut Panïtïa 9tersebut walaupun ada pergantian personalia, namun 

lembaga itu sendiri masih tetap berdirï hingga sekarang. Dï Sulawesi Selatan 

untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tahun ke— i 11 Repelita 

baru-baru inï telah dibentuk suatu Panïtïa Workshop yang kemudian 

diiaksanokan pertengahan Januari 1972, Penyempurnaan hasil workshop 

tersebut kemudian diserahkan kepada panitia yang bersntikan 9 orong Jadï 

kïta melihat bahwa fungsi perencanaan komprehensif dl Sulawesi Selatan 

dianggap masih diluar jangkauan kemamnuan Biro Perbang. 

45, Darï pengalaman-pengalamandïberbaga? daerah tersebut d

- 26 - 

tang proses dan dasar-dasar pemikiran yang melandasi penyusunan pola 

dasar kebijaksanaan pembangunan daerah, yang umumnya dituangkan dalam 

bentuk Repelita Daerah, 

47. Di Aceh, ADB (dibentuk tahun 1968) telah menyusun dua macam naskah 

kebijaksanaan dan pola pembangunan daerah untuk Repelita I ini Pertama 

adalah Pola Pasar yang memuat penggarisan prioritas pembangunan daerah 

Aceh,dan kedua adalah Repelita yang berisikan target-target pembangunan 

dan perumusan program secara garis besar dari tiap-tiap sektor dïsertai 

perkiraan biayanya, Pola Dasar tersebut mendapatkan pengesahan dari 

DPRD setempat;sedangkan Repel ita tidak, sehingga pelaksanaannya dapat 

disesuaïkan dengan keadaan dan perkembangan dari tahun ketahun, jadi 

sifatnya lebih fleksibeL Rencana pembangunan daerah Aceh menganut 

sistim prioritas yang tegas berdasarkan urutan yang berikut : (a) prasarana 

ekonomi, (b) produksi pangan, (c) produksi ekspor, (d) mental/spirituïl dan 

(e) industri penunjang pertanian, 

48. Didaerah-daerah yang lain, yaitu di Bali, Sulawesi Selatan dan Jawa 

Timur tidak diadakan pembedaan antara pola dasar dan rencana seperti 

dilakukan di Aceh.Di Bali terdapat pengecualian dïmana disamping Repelita 

Daerah yang bersifat perencanaan ekonomi,daerah ini dengan bantuan 

Departemen PUTL telah menyusun pula suatu rencana pengembangar 

fisik regional yang telah disahkan pula oleh DPRD,Rencana fisik regional 

tersebut dituangkan dalam bentuk rencana tata guna tanah dan tata ruang 

daerah Bali. Di Sulawesi Selatan disamping target-target sektoral Repelita 

Daerah ini menetapkanpula tujuan umum pembangunan daerah berupa 

peningkatan pendapatan daerah Sulawesi Selatan sebesar 5% setahun 

atau rata-rata Rp.8 mi lïar. Tujuan pembangunan daerah ini diarahkan pula 

untuk menunjang leading sector daerah Sulawesi Selatan yaitu pertanian 

dengan padi sebagai produksi utamanya dan pada saat yang sama ingin 

pula merombak tata ekonomi daerah dari monokultur menjadi polikultur. 

Seianjutnya Rencana Pembangunan daerah Sulawesi Selatan memuat targettarget 

sektoral lengkap dengan rencana investasi biayanya dan perinciannya 

per tahun, Kelengkapan yang sama diusahakan pula dalam Repelita 

daerah Jawa Timur, namun daerah ini mempunyai sistimatik sektor pembangunan 

yang berbeda. Lagi pula kelengkapan tersebut tidak selalu konsisten 

untuk setiap sektor, 

49. Ternyata dari hasil-hasil penelitian, bahwa dalam penyusunan Pola garis 

besar kebijaksanaan pembangunan daerah, tiap-tiap daerah mempunyai 

cara-caranya sendiri dengan sistimatik yang berbeda pula, Misalnya, hanya 

daerah Acehyang menggunakan sistimatik yang sama dengan yang 

digunakan dalam Repelita Nasional,

Program dan Rencana Tahunan 

- 27 - 

50, Program dan rencana tahunan didaerah tercermin dalam anggaran pendapatan 

dan belanja daerah (APBD) yang setiap tahun disahkan oleh DPRD, 

Dalam proses pengajuan dan evaluasinya ditingkat Pusat dlpergunakandokumen-dokumen 

DUP (Daftar Usu lan Proyek) dan DIP (Daftar Isian Proyek) , 

Daerah Aceh menggunakan dokumen-dokumen yang sama dengan yang digunakan 

oleh Pusat» Bila di Pusat penanda-tanganan DIP dilakukan oleh 

BAPPENAS (cq Deputy Pelaksanaan dan Penyusunan Program) dan Departemen 

Keuangan (cq. Direktur Jenderal Anggaran), maka di Aceh DIP disahkan 

oleh Gubernur dan Ketua ADB, Daerah Bal? menggunakan Dl n 

sendiri yang bentuk serta ïsinya dibuat jauh lebih sederhano,dan disahkan 

oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur , Di Jawa Timur sistim DUP 

dan DIP tïdak digunakan sama sekalL Juga didaerah ïnï tidak diadakan 

evaluasi terhadap APBD secara keseluruhan, tetapi penilaiannya dilakukan 

proyek per proyek oleh Bïro Keuangan, Namun menurut rencana untuk 

tahun 1973-1974 proses pengesahan DIP dan DUP akan dilakukan melalui 

penïlaian Bappeda bersama-sama dengan Biro Keuangan 

Proses Penyusunan Pola Garis Besar Kebijaksanaan Pembangunan Daerah 

51. Seperti telah disebutkan terdahulu, data-data tentang proses penyusux 

Pola Garis Besar Kebijaksanaan Pembangunan Daerah tïdak mudah dïdapat 

karena pada waktü penyusunan itu dilakukan umumnya unit perencanaan 

tersebut belum ada Suatu ïlustrasi tentang proses penyusunan Pola Garis 

Besar Kebijaksanaan Pembangunan Daerah ïnï dapat diambil kasus Aceh 

(yang diperoleh data-datanya oleh team) Di Aceh, untuk mempersiapkan 

Pola Dasar dan Repelita telah dibentuk suatu Panitia yang terdir? darï 20 

orang dengan anggota-anggota dar? ADB, D?nas-d?nas dan Staff Gubernur. 

Kemudian untuk penyusunan program yang tercantum dalam Repelïâ dibentuk 

lagï panïtïa-panitïa kecïl untuk tiap-tiap sektor,yang terdiri dari 

2 atau 3 orang dan anggota-anggotanya tersusun dari Dinas-dïnas dan Birobiro 

ADB, Pengikut-sertaan dinas-dinas sepertï yang dilakukan oleh ADB 

mempunyai keuntungan-keuntungan yang positipdiantaranya adalah penggunaan 

keahlian yangdïmilik? oleh dinas-dinas Disamping itu dinas-dinas 

mendapatkan pula pengalaman-pengalaman dari unit perencanaan serta 

melalui konsultasi dengan dinas-dinas lain mengenai pendekatan yang lebih 

menyeluruh didalam menghadapi masalah-masalah pembangunan, Suatu 

hal yang tidak terlihat jelas (dalam arti formil) dalam proses penyusunan 

Pola Dasar dan Repelita ADB adalah hubungannya dengan Repelita Nasional, 

kecuaiï penjelasandarï pimpinan ADB bahwa secara ïnformil masalah 

penentuan prioritas pembangunan di Aceh seperti tergambar dalam Pola 

Dasar daerah tersebut telah mendapat persetujuan pula dari Ketua Bappenas ,

- 28 - 

52, Dalam rangka penyusunan program dan rencana tahunan ada dua cara yang 

dïtempuh oleh daerah-daerah , Di Bali penyusunan program dan rencana 

tahunan in! sepenuhnya dilakukan oleh Biro Perencanaan Pembangunan 

Daerah, yang naskahnya kemudian dirapatkan dengan dinas-dinas dan 

Biro-biro lain untuk kemudian dibahas bersama dengan Panitia Anggaran 

DPRD.Setelah itu rencana yang sudah berbentuk anggaran (APBD) dibahas 

dalam sidang pleno DPRD untuk disahkan, Proses seianjutnya adalah penyusunan 

DIP dan pengesahannya oleh Sekretaris Daerah setelah diteliti 

oleh Bïro Perencanaan Pembangunan Daerah, Di Aceh dan Sumatera Utara 

untuk penyusunan program dan rencana tahunan dibentuk suatu Panitia 

Penyusunan Anggaran. Panitia tersebut di Aceh terdiri dari anggota-anggota 

Dinas-dinas terpenting, Pimpinan Harian ADB dan Biro-biro Kantor 

Gubernur , Di Sumatera Utara, panitia semacam itu diketuai oleh Gubernur 

Muda dengan Ketua Bakopda sebagai wakil ketua dan Administratur 

Pembangunan Kantor Gubernur sebagai sekretaris, sedangkan anggotaanggotanya 

terdiri dari anggota-anggota Bakopda, Biro-biro Sekretariat 

Daerah dan dinas-dinas, Naskah program dan rencana tahunan yang telah 

disusun diplenokan bersama-sama seluruh staff ADB dan Dinas-dinas (di 

Aceh), kemudiandibawa dalam rapat Panitia Anggaran DPRD dan kesidang 

pleno DPRD untuk disahkan, Setelah disahkan, maka untuk penelitian dan 

evaluasi DIP tiap-tiap proyek dikedua daerah tersebut. diatas dibentuk 

suatu Panitia Pengesahan DIP Proses menurut cara kedua ini (seperti yang 

dilakukan didaerah Aceh dan Sumatera Utara) mengandung suatu esensi 

bahwa sebelumnya program dan rencana tahunan dibahas secara rormil 

kedinasan (antara semua fungsionaris yang bersangkutan) dirasakan perlunya 

untuk membentuk suatu panitia tehnis yang menyiapkan bahan-bahan 

program dan rencana tahunan tersebut terlebih dahulu, Dengan cara ini, 

unit-unit perencanaan sektoral diikut-sertakan secara aktip dalam penyusunan 

program dan rencana tahunan daerah. Me la lui proses konsultasi 

dalam panitia tehnis tersebut diadakan koordinasi dan sinkronisas? antara 

rencana-rencana sektoral yang akan dilaksanakan oleh dinas-dinas berdasarkan 

target-target rencana yang telah ditetapkan dalam Repelita Daerah, 

Dalam proses tersebut juga dipertemukan siklus penyusunan program 

dan rencana dengan siklus penyusunan anggaran,sehinqga anggaran daerah 

(APBD) tidak hanya merupakan pen jumlahan rencana-rencana biaya sektoral 

yang diajukan oleh dinas-dinas setelah mengalam? proses pemotongan 

tertentu berdasarkan plafond anggaran, tetapi merefleksikan pula suatu 

sistim rencana pembangunan sektoral yang mengarah pada target-target 

pembangunan yang secara rasionil telah dïtentukan dan disepakati,

-29 - 

Pengawasan Evaluasi dan Pengendalian 

53. Pada tiap-tiap unit perencanaan daerah selalu dijumpai bagian khusus 

yang dinamakan Bagian Pengawasan yang logisnya melakukan fungsi pengawasan 

terhadap pelaksanaan Pelita Daerah, Namun, bagian ini biasanya 

erat hubungannya dengan badan lain diluar unit ini yang fungsinya 

serupa dengan Sekretariat Pengendalian Operasionil Pembangunan,hanya 

saja pada tingkat propinsi „Di Aceh dan Bali kita kenal SPOP tingkat propinsi. 

Badan yang serupa di Sulawesi Selatan dinamakan Team Pengawas 

Pelita sedangkan di Jawa Timur (sebelum digabungkan dengan Bappeda) 

dinamakan Staff Khusus Repelita Jawa Timur. Semua badan-badan tersebut 

dikatakan juga melakukan fungsi pengawasan. Da lam hal ini Team melihat 

jenis fungsi pengawasan yaitu pertama, pengawasan terhadap pelaksanaan 

rencana-rencana pembangunan dalam rangka pengendalian operasionil 

pembangunan dan kedua, pengawasan untuk mendapatkan feed-back perencanaan 

dalam rangka penyusunan rencana-rencana seianjutnya. Dari 

segi sasaran Team juga melihat dua jenis sasaran pengawasan, yaitu pertama 

terhadap proyek-proyek Pelita Nasional dan kedua pengawasan terhadap 

proyek-proyek Pel ita Daetch Hal-hal tersebut diatas membuat perbedaan 

institusionil maupun fungsionïl yang menyangkut fungsi perencanaan 

daerah. 

54. Di Aceh fungsi pengawasan dilakukan oleh dua badan, yaitu oleh SPOP 

dan oleh Bagïan Pengawasan darï ADB, SPOP di Aceh fungsinya meliputi 

tugas-tugas : (1), melakukan evaluasi umum terhadap progres fisik dan 

keuangan proyek-proyek daerah maupun nasional didaerah berdasarkan 

rencana tahunan yang telah ditetapkan, dan (2). membuat berita acara 

mengenai pemerïksaan terhadap pelaksanaan proyek-proyek fisik. Jadi 

fungsi pengawasan dilakukan dalam dua bentuk yaitu dengan melakukan 

inspeksi rutïn/biasanya tiap-tiap kwartal dan pemeriksaan sewaktu-waktu 

ditempat (checkïng on the spot) serta dengan pembuatan laporan. Dalam 

pembuatan laporan ini SPOP terutama mendasarkan diri pada laporanlaporan 

pertanggunganjdwab darï dïnas-dïnas serta menilainya dengan 

mempergunakan Standard performance, yaitu dengan sïstim bobot sebagaimana 

yang digunakan oleh DPU, Laporan yang telah diterima kemudian 

dituangkan dalam Berita Acara SPOP (Berita acara ini hanya dibuat untuk 

pekerjaan yang dïborongkan dan dibuat setiap termyn) serta diteruskan 

kepada Gubernur untuk dïtanda-tangani. Setelah dïtanda-tangani oleh 

Gubernur, laporan dïkembalikan kepada pïmpinan proyek. Selain laporan 

yang berbentuk Berita Acara untuk Gubernur, SPOP juga membuat ringkasan 

laporan yang telah dibuat oleh dinas-dinas dan telah disetujui oleh 

SPOP,yang kemudian menjadi laporan kwartalan dan tahunan yang dikirimkan 

kepada Presiden, Bappenas, Menteri Dalam Negri, Gubernur dan 

ADB, Sementara itu ADB melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi sen-

- 30 - 

diri, baik terhadap proyek-proyek Nasional maupun Daerah, akan tetapi 

diperuntukkan sebagai "feed-back" perencanaan dari ADB sendiri, Beda 

antara fungsi SPOP dan Bagian Pengawas ADB adalah bahwa SPOP disamping 

dimaksudkan sebagai aparatGubernur yang melaksanakan fungsi Gubernur 

dalam "ikut bertanggungjawab dan turut serta mengawasï kelancaran 

pelaksanaan proyek-proyek pembangunan nasional yang diselenggat akan 

didaerah" juga adalah merupakan andahan (verlengstuk) dari SPOP 

Pusat. 

55. Di Bali SPOP menyatakan dirinya mempunyai hubunganfungsionïl yang 

jelas dengan SPOP Pusat danbertugas melakukan pengawasan dan pengendalian 

operasionil khusus terhadap proyek-proyek Pelita Nasional yang 

ada di Bali sekalïpun keanggotaan SPOP ini terdiri juga dari personalia 

dan diketuai oleh Biro Perbang sendiri Bagian Pengawasan Biro Perbang 

(karena kekurangan staff), Adapun terhadap proyek-proyek Daerah tugas 

ini dilaksanakan oleh Bagian Pengawasan Biro Perbang . Bagian ini juga 

melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek Inpress yang ada di Kabupaten-kabupaten 

dan Kota-kota Madya, Salah satu kelainan di Bali 

dengan daerah-daerah lain adalah bahwa fungsi pengawasan terhadap 

proyek-proyek PMD dan proyek-proyek bantuan Rp 100,000,- per desa 

dilakukan oleh Direktorat PMD tingkat Propinsi sendiri yang membuat 

laporan yang tersendir? pula kepada Pusat, Demikian pula pengawasan 

terhadap proyek-proyek yang dibiayai dengan dana Cess, dilakukan oleh 

BUC Daerah sendiri, 

56. Di Sulawesi Selatan didapatkan semacam kekaburan dalam fungsi Team 

Pengawas Pelita dengan Bagian Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, 

Badan yang pertama secara resmi bukan merupakan aparat pembantu 

Gubernur dalam "ikut mengawasi dan ikut bertanggungjawab" terhadap 

proyek-proyek Pelita Nasional, oleh karena TPP ini dipandang sematamata 

sebagai andahan dari SPOP dï Pusat. Masalah apakah TPP ini juga 

merupakan aparat Gubernur atau bukan masïh menjadi persoalan dilingkunganTPP 

sendiri, Bahkan tugasTPP ini,hanya terbatas pada "pengawasan" 

saja serta menyusun laporan kwartalan dan tahunan kepada Pusat, akan 

tetapi tidak termasuk tugas "pengendalian operasionil pembangunan" seperti 

SPOP Pusat, Disamping ïtu pada Biro Perbang dijumpai Seksi Pengawasan 

Pembangunan Nasional disamping seksi Pengpwasan Pembangunan 

Daerah yang nampaknya merupakan aparat Gubernur dalam melaksanakan 

fungsi yang tak ada pada TPP tersebut diatas 

57. Sesuai dengan namanya Staff Khusus Repelita Jawa Timur fungsinya juga 

khusus ditujukan kepada Pengawasan Pelita Pusat, Hanya saja staff khusus 

Repelita ini adalah merupakan staff atau aparat Gubernur dan bukan me-

-31- 

rupakcm andahan dari SPOP Pusat, sekalïpun melalui Gubernur laporanlaporan 

yang dïsusun oleh SCP ïnï dipertanggungjawabkan kepada Pusat 

sebagai pelaksanaan darï fungsi dan tugas Gubernur terhadap Pelita Pusat 

didaeraho Pada waktu SCP ini masih berdiri, fungsi pengawasan terhadap 

pioyek-proyek Pelita Daerah dïlaksanakan oleh Bagïan Pengawasan dari 

Biro Perbang Menurut rencana, Bappeda akan mengïntegrasikan fungsi 

SPOP pada bagian Pengawasan Bappeda ïnï sehingga bagian ini melakukan 

pengawasan dan pengendalian, baik terhadap proyek-proyek Pelita Nasional 

maupun Daerah, 

58. Dari penglihatan Team, proses pengawasan dan pengendalian operasionil 

pembangunan dïkebanyakan daerah, terutama dilakukan terbatas dalam 

bentuk inspeksï perïodïk dan penyusunan laporan kepada instansi-instansi 

yang lebih tinggï berdasarkan laporan-laporan dari kepala-kepala dinas 

yang langsung melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek. Proses 

evaluasi dan feed-back perencanaan belum secara intensïp dan kontïnu 

dilakukan . Hal ini terutama disebabkan karena kekurangan staff yang 

ahli dalam analïsa data dan evaluasi proyek. Di Sulawesi Selatan suatu 

evaluasi besar-besaran telah dilakukan terhadap pelaksanaan proyek Pelita 

Daerah setelah 3 tahun berjalan, Sebagaimana telah kita kemukakan 

terdahulu,evaluasi tersebut dilakukandalam bentuk workshop yang mengundang 

para ahli dari berbagai daerah dan Pusat pada bulan Januari 1972 

yang lalu. Di Jawa Timur Staff Khusus Repelita juga telah melakukan 

evaluasi 3tahundan menerbitkan laporan-laporan "Tiga Tahun Pelaksanaan 

Repelita I" yang melaporkan hasil-hasü pembangunan,baik dari Pelita 

Pusat, Pelita Daerah maupun proyek-proyek Swasta. Laporan ini akan 

merupakan bahan yang cukup berharga dalam penyusunan Repelita II nant? 

baik Pusat maupun Daerah , 

59, Hasil pengawasan juga bisa pula dïwujudkandalam laporan-laporan bulanan 

yang telah disistimatisir, ditabulasi dan divisuilkan Bentuk laporan 

tersebut akan mempermudahGubernur dalam melakukan pengawasan serta 

pengendalian, Biasanya hasil-hasü laporan yang demikian disajikan oleh 

operation-room dar? Kantor Gubernur, Dï Sulawesi Selatan dan Jawa Timur 

operation-room merupakan bagian dari unit perencanaan - Di Bali tidak 

dijumpai operation-room melainkan data-room, namun mempunyai fungsi 

yang sama dengan operation-room didaerah-daerah lain. Data-room ini di 

Bali terpisah dari Biro Perbang, Baik operation-room maupun data-room 

biasanya berisïkan laporan-laporan dalam wujud tabel-tabel, grafik-grafik, 

monogram-monogram/histogram-histogram dsb, Operation-room yang 

terpisah dari unit perencanaan, biasanya mencari dan mengumpulkan datadata 

sendiri,baik langsung maupun melalui badan-badan pengumpul data 

lainnya. Dari kenyataan - kenyataan yang dijumpai oleh Team tentang

-32- 

proses pengawasan di lihat darï segi ïnstitusïonïl maupun fungsionil tersebut 

diatas dapat dïpahami bahwa diberbagai daerah ada kecenderungan untuk 

menggabungkan badan-badan SPOP, Operation-room dan Bagian Pengawasan 

dari unit perencanaan daerah kedalom suatu badan yang integral, 

dimana fungsi pengawasan,pengendalian operasionü,evaluasi,pengolahan 

feed - back perencanaan, dsb,, dikoordinlr oleh satu bagian khusus 

dari unit perencanaan daerah. Selain karena alasan fungsionil, kecenderungan 

ini juga dïdasarkan pada pertimbangan praktïs, misalnya saja karena 

alasan kekurangan staff, pembiayaan, peralatan, dsb„ 

Program Bantuan Kabupaten dan Dana Cess 

60c Kedua program ini merupakan program khusus Pemerintah Pusat, Masingmasing 

program mempunyai prosedur pengaturan sendiri serta lembaga pelaksanaan 

nya sendiri. Program bantuan kabupaten sudah tertentu jumlahnya 

bagi tiap-tiap daerah (berdasarkan jatah rupiah per kapita yang dïrentukan 

oleh Pusat) dan penggunaannya harus mengïkuti petunjuk-petunjuk 

kriferia proyek-proyek yang ditetapkan oleh Pusat, antara lain bahwa 

proyek-proyek yang dibiayai dengan bantuan ini tidak boleh merupakan 

proyek gotong-royong, harus selesai dalam waktu satu tahun, harus merupakan 

proyek-proyek prasarana ekonomi dsb. Tetapi wewenang sepenuhnya 

untuk menyetujuï proyek-proyek ini diserahkan kepada Gubernur, 

yang dalam pelaksanaannya diserahkan kepada unit perencanaan setempat, 

Sedangkan dana Cess dimaksudkan untuk digunakan bagi pengembangan 

tanaman budidaya yang bersangkutan (Dana Cess ditarik dari hasil produksi 

tanamanbudidaya setempat yang dïperdagangkan keluar daerah),tetapi 

dalam kenyataannya dana-dana ini juga digunakan untuk kepentingan 

pembangunan prasarana daerah, Penggunaan dana ïnï harus mendapatkan 

persetujuan darï Badan Urusan Cess Nasional, sedang untuk pelaksanaannya 

dibentuk suatu Badan Urusan Cess Daerah yang berada diluar unit 

perencanaan daerah 

III. TENTANG SARANA-SARANA PENUNJANG UNIT PERENCANAAN 

Sistim Informasi untuk Perencanaan 

61 . Sistim informasi meliputï ïnstïtusï dan kegiatan pengumpulan, penyaluran, 

pengolahan, penyajian, penyimpanan dan pengendalian data-data untuk 

perencanaan. Data-data tersebut dapat bersifat (a) Data-data umum, yaitu 

informasi dasar mengenai keadaan dan perkembangan ekonomi, sosial daerah 

yang meliputï antara lain data-data tentang penduduk, produksi dipelbagai 

sektor kegiatan ekonomi, prasarana dsb. dan (b) Data-data yang 

terbatas peredarannya maupun penggunaannya (classified data) seperti la-

-33- 

poran kemajuan proyek-proyek pembangunan, laporan inspeksï SPOP, 

dsb. Data-data yang pertama terutama diperlukan untuk penyusunan pola 

dasar serta perencanaan jangka panjang, sedangkan data-data kedua diperlukan 

untuk kegiatan operasionil perencanaan rutin termasukevaluasi 

dan penyesuaian target-target perencanaan, 

62, Unit-unit perencanaan didaerah umumnya mempunyai bagian khusus yang 

bertugas dalam pengumpulan dan pengolahan data-data. ADB di Aceh 

mempunyai Biro Statistik dan Biro Operation Room;Biro-biro Perencanaan 

Pembangunan Daerah dï Ba]? dan Sulawesi Selatan mempunyai Bagian Research 

dan Pengumpulan Data, demïkian pula BAPPEDA Jawa Timur mempunyai 

Bagïan Statistik dan Operation Room dibawah Sekretariat, Diluar 

unit-unït perencanaan tersebut, umumnya dïdaerah-daerah terdapat kantor 

sensus dan statistik daerah, Effektivïtas kerja dari bagian-bagian pengumpulan 

data unit-unit perencanaan didaerah ini tergantung pada anggaran 

yang disedia kan, pada hubungan yang baik antara unit perencanaan 

dengan unsur-unsur sektoral (dinas-dinas) dan pada kemampuan pengumpulan 

data-data unsur-unsur sektoral (dinas-dinas) tersebut, Dinas pertanian 

dan peker jaan umum termasuk dïantara dinas-dinas yang mempunyai datadata 

yang relatip baik dan teliti karena dinas-dinas in! mempunyai aparat 

yang ekstensip dilapangan dankarenanya dapat mengandalkanpada datadata 

sumber pertama, Sedangkan beberapa dinas lain, seperti misalnya 

dinas perindustrian tidak mempunyai staff lapangan yang sekuat dua dinas 

tersebut; ditambah dengan kesukaran pada umumnya untuk mengumpulkan 

data-data tentang industri yang sebagian besar tergantung pada bahanbahan 

keterangan yang diberikan oleh pengusaha-pengusaha swasta yang 

mengandung resiko distorsie Sama halnya dengan data-data umum, demikian 

pula ckjta-dbta_2erbatas,ketelitiannya dan reliability-nya tergantung 

pada sumber-sumber data tersebut, Data-data inspeksi biasanya mengandung 

nilai informasi yang lebih tinggi daripada data-data atau laporan 

yang dibuat berdasarkan keterangan instansi lain, Kesukaran lain dalam 

hal data-data untuk perencanaan ini terletak pada kenyataan bahwa beberapa 

jenis data-data tertentu (sepert! misalnya data-data yang menyangkut 

kondisi fisik daerah) kebanyakan tidak terdapat didaerah-daerah, 

tetapi tersimpandi Jakarta, Bogor atau Bandung ,Banyak lembaga-lembaga 

penelitian dan team-team survey yang melakukan kegiatan-kegiatan pengumpulan 

data atau penelitian dipelbagai sektor, tetapi data-data hasil 

survey/penelitian tersebut kemudian hanya dlsimpan ditempat-tempat pusat 

penelitian tersebut dan tidak diteruskan kedaerah-daerah, 

63 „ Masalah seianjutnya yang dihadapi dalam pembinaansistim informasi untuk 

perencanaan adalah untuk menetapkan Standard klasifikasi data-data tsb, 

Misalnya,apakah disamping data-data sektoral tidak perlu juga dikumpulkan 

data-data berdasarkan unit-unit daerah (per kabupaten atau kota-

- 34 - 

madya)? Hal ini dihubungkan dengan proses seianjutnya daripada datadata 

tersebut, yaïtu pengolahannya untuk perencanaan. Macam-macam 

pengolahan apa saja yang perlu dilakukan sebagai bagian dari kegiatan 

perencanaan itu sendiri? Usaha-usaha pengolahan telah dilakukan dibeberapa 

daerah» Di Jawa Timur misalnya kepada team telah diperlihatkan 

suatu skema target kebutuhan serta produksi bermacam-macam bahan 

makanan untuk daerah tersebut, beserta perhitungannya „ Tetapi sejauh ini 

usaha-usaha pengolahan data masih berlangsung sangat minim, belum konsisten 

untuk semua sektor serta belum teratur sistimatiknya maupun kontinuitasnya, 

baik dikalangan unit-unit sektoral (dinas-dinas) maupun diunit 

perencanaan sendiri, 

Operation Room 

64, Data-data yang telah dikumpulkan, diselektir, dïklasifir dan dioloh kemudian 

harus disajikan dalam bentuk gambar-gambar, grafik-grafik atau 

peta agar dapat dipergunakan untuk keperluan operasionil perencanaan 

dan pengendalian pelaksanaan „Operation Room bermaksud untuk menampung 

presentasi visuïl daripada data-data ini. Bentuk daripada Operation 

Room biasanya adalah ruangan rapat yang diperlengkapi dengan penyajian 

data-data. Daerah Aceh dan Sumatera Utara memiliki Operation Room 

pusat yang pembïnaannya dilakukan oleh SPOP, sedangkan Operation 

Room pusat didaerah Jawa Timur dibina oleh BAPPEDA. Di Bali, Operation 

Ropm mempunyai staff tersendiri yang terdiri dari petugas-petugas 

Sekretariat Daerah. Selain Operation Room pusat, ADB dï Aceh memiiiki 

Operatïon Room tersendiri „Dïsemua Operation Room yang dikunjungi oleh 

team, semua daerah telah berusaha untuk menyajikan data-data tentang 

kegiatan-kegiatan proyek-proyek pembangunan serta kemajuannya didaerah 

tersebut, disamping juga data-data tentang keadaan ekonomi-sosial 

daerah pada umumnya (jumlah penduduk, keadaan prasarana, produksi 

pertanian dsb). Kekurangan umum yang dijumpai oleh team dalam pembinaan 

OperationRoom ini antara lain adalah :diberikannya lebih banyak 

perhatïan pada segi dekoratip daripada segi informasinya sendiri, kurangnya 

staff tehnis yang khusus keahliannya dalam presentasi visuil, dan penyajïan 

data-data yang kurang berartï (seperti misalnya prosentase kemajuan 

proyek-proyek). Ni lai dan fungsi Operation Room juga ditentukan 

oleh inputsdata-data yang masuk keinstansi induk pembinanya,serta kwalitasdari 

staff pembina dalam memilih dan menjamin up-to-dateness daripada 

data-data tersebut melalui input data-data secara kontinu. 

Research untuk Perencanaan 

65, Peningkatan mutu perencanaan daerah tergantung pada kegiatan-kegiatan 

research yang dilakukan untuk perencanaan. Dalam kegiatan research ini, 

V

- 35 - 

baru dibeberapa daerah unit perencanaan mempunyai aktivitas yang menonjol. 

Hal tersebut tergantung pula pada anggaran yang tersedia untuk 

maksud itu. ADB d? Aceh melakukan pel baga? research untuk perencanaan 

diantaranya penelitian regional income, luas areal sawah, dsb. Perkembangan 

baru dalam research untuk perencanaan daerah adalah dengan diadakannya 

kerjasama antara Bappenas denganperguruan-perguruan tinggi 

diseluruh wilayah tanah air serta dïalokasikannya dana-dana research 

untuk perguruan tinggi guna penelitian dan pengumpulan data-data keadaan 

sosial-ekonomi daerah. Sampai laporan ini ditulis belum diperoleh 

laporan tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh perguruan-perguruan 

tinggi tersebut, Agar penelitian tersebut benar-benar dapat bermanfaat 

bagi pembangunan daerah, maka unit-unit perencanaan sudah pada tempatnya 

untuk melakukan peranan yang aktip dalam pengarahannya seperti 

kerjasama yang dilakukan antara BAPPEDA Jawa Timur dengan Badan Koord? 

nasi Penelitian Perguruan Tinggi setempat.

- 36 - 

BAB !!! 

MASALAH-MASALAH POKOK PEMBENTUKAN 


I. TENTANG PANDANGAN PUSAT DAN DAERA 1 

- J 

Orientasi Pusat dan Daerah 

1, Sebagaimana telah disajikan dalam Laporan Bab II, dewasa ini kita mengenai 

adanya dua pola perkembangan unit perencanaan didaerah-daerah. 

Pola pertama adalah, unit perencanaan yang perkembangannya bersumber 

pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No, 145/69 yang menghasilkan 

Biro Perencanaan Pembangunan Daerah yang kedudukannya berada 

dibawah Sekretariat Daerah. Pola kedua adalah unit perencanaan yang 

perkembangannya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur pada masing-masing 

daerah yang menghasilkan badan-badan perencanaan daerah dengan 

nama yang berbeda-beda pada tiap daerah, tapi umumnya mempunyai kedudukan 

langsung dibawah Gubernurserta bekerja secara lebih ofonom dari 

Biro Perencanaan Pembangunan Daerah, 

2, Seperti juga telah kita singgung pada Bab sebelumnya, dewasa ini kita 

jumpai kecenderungan pada berbagaï Pemerintah Daerah yang memï!ik! 

Biro Perbang untuk mengubah atau mengembangkan biro-biro tersebut menjadi 

badan-badan perencanaan yang politis lebih kuat kedudukannya dan 

secara tehnisadministratipléfcheffisien. Untuk melakukan perubahan-perubahan 

tersebut^Pemerintah Daerah umumnya menunggu Keputusan dari 

Pusat, cq Óepartemen Dalam Negeri atau dari Presiden sendiri, yakni 'keputusan 

yang menyangkut unit perencanaan daerah, baik secara khusus 

menyangkut unit itu sendiri atau dalam kerangka re-organisas? Pemerintahan 

Daerah yang tentunya juga mencakup masalah unit perencanaan daerah. 

Di Sulawesi Selatan persiapan untuk membentuk sebuah Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah sudah dilakukan-baik dari segi konsepsi 

maupun dari segi prasarana fisik, dimana "untuk membentuk badan tersebut 

masih dinantikan suatu keputusan atau pedoman dari Pusat, 

3, Dari hal tersebut diatas Team menaük kesimpulan bahwa masalah pembentukan 

dan pengembangan unit perencanaan daerah ternyata jugo menyangkut 

faktor pertimbangan Pusat, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri, 

disamping faktor pertimbangan daerah sendiri, Faktor pertimbangan Pusat 

tersebut, sebagaimana teriihatjuga dari data-data dan informasi yang telah 

dikumpulkan oleh Team didaerah-daerah, ternyata juga tidak hanya 

menyangkut Departemen Dalam Negeri, melainkan menyangkut pula per-

- 37 - 

timbangan-pertimbangan dari departemen-departemen dan lembaga-lembaga 

tingkat Pusat lainnya, seperti Departemen PUTL, BAPPENAS, dll. 

Oleh sebab itu keputusan yang akan diambiloleh Departemen Dalam Negeri 

dengan sendirinya Juga mempertimbangkansudut-sudutpandangan dan 

kepentingan dari departemen-departemen dan lembaga-lembaga lainnya 

yang mempunyai hubungan langsung maupun tak langsung dengan aktivitas 

perencanaan didaerah-daerah. 

| 

Dari kenyataan tersebut dia tas Team melïhcrt bahwa pemikiran tentang pembentukan 

dan pengembangan unit-unit perencanaan daerah tersebut sesungguhnya 

mengandung masalah-masalah yang tidak sederhana. Disamping 

pertimbangan-pertimbangan daerah yang data-datanya telah kita kern 

ukakan pada Bab II, Team merasa perlu untuk juga mempelajari faktorfaktor 

yang timbul dari pandangan dan kepentingan Pemerintah Pusat. Dalam 

uraian berikut ini akan diketengahkan beberapa orientasi dari lembaga-lembaga 

di Pusat yang mempunyai hubungan dengan proses perencanaan 

didaerah-daerah. 

Dep temen , Dalam Neger! 

4, Selama ini masalah pembentukan unit perencanaan daerahselalu dïtentukan 

atauditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri kalau tidak oleh Presïden 

sendiri, Bakopda tahun 1964 - 1969 dïtetapkan dengan Surat Keputusan 

Presiden sedangkan pembubaran Bakopda dan pembentukan Biro Perbang 

dilakukan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Sumber ketetapan 

hukum ini adalah demikian oleh sebab hal itu menyangkut masalah 

organisasi dari aparat-aparat pemerintahan, Oleh karena itu dalam masalah 

pembentukan unit perencanaan daerah dewasa ini Departemen Dalam 

Negeri jugasedang memikirkan beberapa kemungkinan danmerancangkan 

pembentukan unit perencanaan daerah ini. 

Dalah hal ini Departemen Dalam Negeri melihat masalah pembentukan 

unit perencanaan daerah ini terutama dari segi institusionil dan dari segi 

hukum, (a) Seg? Institusionil akan menyangkut masalah struktur organisasi 

intern maupun extern serta fungsi politis maupun administratip dari unit 

perencanaan tersebut. (b) Segi Hukum akan menyangkut masalah status dan 

wewenang perencanaan dari unit perencanaan tersebut dalam hubungannya 

dengan lembaga-lembaga dan organisasi pemerintahan lainnya dalam masalah 

perencanaan dalam arti yang luas. 

5, Kepentingan dan perhatian Departemen Dalam Negeri sebenarnya meiiputi 

masalah yang lebih luas lagidari hanya sekedar memikirkan masalah pembentukan 

unit perencanaan daerah itu sendiri Dimensi masalahnya tidak 

hanya yang bersifat horizontal seperti misalnya masalah unit perencanaan 

daerah dengan badan-badan lain dilingkungan Pemerintah Daerah, melain-

6 ; 

- 33 - 

kan juga yang bersifatvertikal yaitu masalah hubungan Pusat dan Das 

hubungan antara Pemerintah Daerah Tingkat I (propinsi) dan Tingkat 11 

(kabupaten) serta desa Masalah pembangunan desa mempunyai sïfat-sifat 

yang unik di Indonesia, yakni memiliki hubungan-hubungan khusus yang 

sifatnya langsung dengan Pusat (Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa 

Departemen Dalam Negeri). Dalam perencanaan Kota dan Daerah serta 

perencanaan antar sektoral banyak tersangkut didalamnya masalah-masalah 

hukum yang harus dipecahkan dqn dlserasikan yang merupakan salah 

satu pusat perhatian Departemen Dalam Negeri pula, 

Peranan Departemen Dalam Negeri tentang pembentukan unit perencanaan 

daerah ini adalah paling menentukan oleh sebab dalam instansi yang ter- 

akhir, pembentukan unit perencanaan ini akan dïtentukan dan ditetapkan 

oleh Departemen Dalam Negeri atau oleh Presiden sendiri dengan reko- 

mendasi dari Departemen Dalam Negeri. Sungguhpun demikian proses peng- 

ambilan keputusan ini akan menyangkut badan-badan lain, oleh karena- 

nya Departemen Dalam Negeri harus pula memperhatikan segï-segï dan 

kepentingan !e«?haga-lembaga lain, khususnya yang menyangkut berbagai 

masalah tehnis, proses dan prosedur perencanaan serta administrasi pem 

bangunan umumnya. 

B a p p e n a s 

7, Unit perencanaan daerah biasanya diasosiasikan dengan Bappenas, bahkan 

sering juga disebut sebagai 'Bappenas lokal', Sungguhpun demikian unit 

perencanaan yang ada didaerah sekarang ini sebenarnya tidak mempunyai 

hubungan hirarkïs dengan Bappenas. Akan tetapi dilihat dari fungsi Bap 

penas, badan inisesungguhnya berkepentïngan terhadap adanya suatu unit 

perencanaan daerah, yaïtu dalam rangka untuk membantu perencanaan 

nasional yang dituangkan dalam Repelita Nasional. Disamping itu, Bap 

penas, juga berkepentïngan untuk membantu perkembangan daerah yang 

dïlaksanakan melalui Repelita Daerah. Tugas-tugas pembinaan pembangun 

an daerah dalam lingkungan organisasi Bappenas dipegang oleh Deputy V 

Perencanaan Regional dan Daerah. Selama ini perencanaan pembangunan 

regional dilakukan melalui mekanisme organisasi Departemen yang meng- 

qkibatkan perencanaan yang dilakukan oleh Bappenas selama ini lebih 

bersifat sektoral daripada regional. Disamping itu usaha yang dilakukan 

oleh Bappenas dalam perencanaan daerah dilakukan barusampaï pada ta- 

raf'bantuan expert' serta 'konsultasi' terhadap Pemerintah Daerah dalam 

penyusunan rencana-rencana pembangunan., Adanya unit perencanaan da 

erah yang mampu menyusun suatu rencana pembangunan yang komprehen 

sif akan sangat membantu Bappenas dalam melakukan perencanaan regio 

nal dan daerah.

-39- 

Kepentïngan langsung yang dilïhatoleh Bappenas dengan dibentuknya unit 

perencanaan daerah ini adalah bagaimana unit ini bisa membantu Bappenas 

(baik dalam mendapatkan data-data regional, dalam proses pengusulan 

proyek-proyek dan rencana-rencana pembangunan maupun laporan pelaksanaan 

rencana pembangunan) dalam penyusunan rencana dan kebïjaksanaan 

regional dan daerah sebagai salah satu instrument dari perencanaan 

nasional. 

8. Segi yang terutama dilihatoleh Bappenas adalah segi-segi proses dan prosedur 

perencanaan dari tingkat bawah sampai ketingkat pusat. Oleh sebab 

itu dalam gagasan pembentukan unit perencanaan daerah ini, Bappenas 

akan melihat daerah-daerah dalam unit-unit, wilayah-wilayah dan kawasan-kawasan 

ekonomi. Bappenas akan melihat masalahnya pula dari segi 

perencanaan darisentra-sentra pertumbuhan, melihat kepada fungsi region 

dalam proses pembangunan nasional serta memperhatikan pula faktor-faktor 

pengaruh ekonomi internasional terhadap pertumbuhan ekonomi nasional 

dan regional. Oleh sebab itu ada kemungkinannya Bappenas melïhatnya 

dari segi yang berbeda dari misalnya Departemen Dalam Negeri yang 

mungkin lebih mendasarkan pembentukan unit perencanaan daerah pada 

pembagian wilayah-wilayah admïnistratip. Kedua perbedaan ini tentusaja 

bisa diatasi apabila kedua lembaga pemerintah tersebut saling mempertïmbangkan 

segi-segi lain dari sudut pandangannya masing-masing. 

Departemen PUTL 

9. Direktorat Tata Kota &Daerah pada Ditjen Cipta Karya, Departemen PUTL 

ternyata telah lama pula mempunyai kepentingan untuk membentuk atau 

mengembangkan unit-unit perencanaan daerah. Sejak tahun 1969, PUTL 

telah membentuk proyek yang disebut proyek "Unit Perencanaan Daerah". 

Beberapa daerah telah dipilih untuk mengembangkan unit perencanaan ini 

diantaranya Jawa Barat, Bali, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara dan beberapa 

daerah lain. Adapun fungsi dari unit perencanaan itu sebagaimana 

telah diuraikan pada Bab H adalah : (a) membina dan merencanakan perkembangan 

fisik kota-kota yang ada dalam daerah yang bersangkutan secara 

luas, termasuk evaluasi daripada rencana-rencana perkembangan yang 

telah dibuatoleh kota masing-masing, (b) mengisi perencanaan pembangunan 

daerah dengan presentasi, pemikiran dan informasi mengenai potensipotensi 

perkembangan daerah pada umumnya dan potensï-potensi fisik pada 

khususnya, serta pertimbangan-pertimbangan yang menyangkut lokasi 

kegiatan, dan (c) mempersiapkan dan kemudian membina unit-unit perencanaan 

fisik untuk daerah-daerah setingkat dibawahnya yaitu pada tingkat 

Kota-madya dan Kabupaten. 

10. Dalam kenyataannya, unit perencanaan di Bali, dewasa ini telah melaku-

-40- 

kan bukon saja perencanaan fisik, melaïnkan juga perencanaan regional 

yang komprehensif . ini ada hubungannyc dengan apa yang telah dilakukan 

oleh suatu Team Survey dari Direktorat Tata Kota dan Daerah pada tahun 

1965 yang telah menyusunsuatu konsep Regional Plan Bal? yang kemudian 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan merupakan bahan pokok dari 

apa yang dlsebut Regional Plan Bali dan disyahkan oleh DPR-D-GR Propinsi 

Bal? pada tahun 1969 menjadi rencana jangka panjang dan' Pemda 

Bali yang hingga sekarang masih berlaku, Sekarang ini, unit perencanaan 

d! Bali sedang melakukan pengumpulan data-data ekonomi regional, melakukan 

evaluasi terhadap Regional Plan Bali tahun 1969 serta Repelita 

Bali 1969 - 1974 Dalam rangka penyerahan unit tersebut kepada Pemda 

Bali, unit perencanaan di Bali ditetapkan pula sebagai pusat pembinaan 

tenaga-tenaga perencana daerah untuk wïlayah Indonesïa bagian Timur 

yang bertugas untuk menyelenggarakan kursus-kursus perencanaan terhadap 

pejabat-pejabat pemerintahan d? Bali dalam rangka membentuk kaderkader 

perencana yang mempunyai pengetahuan tehnis dan persepsï yang 

luas dibidang perencanaan 

11. Dar? kasus di Bali tersebut dapat diketahui bahwa Departemen PUTL ternyata 

juga telah melakukan usaha-usaha pengembangan daerah, bukan saja 

darï segi perencanaan fisik, tetapï juga darï segi-segi lain yang sifatnya 

komprehensif Dan memang, menurut programnya unit-unit perencanaan 

tersebut akan diserahkan secara berangsur-angsur kepada Pemda, dan karena 

itu harus berorientasï pada fungsï unit perencanaan Pemda Propinsi 

yang melihat pembangunan daerah secara komprehensif. Unit Jawa Barat 

kïni sudah digabungkan dengan Badan Perencanaan Daerah, sekalïpun sebenarnya 

program pembinaan yang dilakukan oleh Departemen PUTL didaerah 

tersebut terlalu sïngkat Sedangkan unït d? Bali yang berdomisili dï 

Sanur kïni sudah cukup terbina, namun hingga sekarang belum siap untuk 

dïintegrasikan dengan Biro Perencanaan Pembangunan Bali, oleh sebab 

kesulitan mencarï tenaga pïmpinan serta staff yang mampu mendukung unit 

perencanaan rersebut. 

12 Kepentingan dari Departemen PUTL dalam pembentukan unït perencanaan 

daerah ïtusebenarnya adalah bahwa hendaknya dalam badan perencanaan 

Pemda Propinsï, Kabupaten dan Kota-madya, ada unsur yang mampu menjalankan 

fungsi perencanaan fïsik untuk mengembangkan kota dan daerah 

Namun dalam perencanaan fïsïk itu dibutuhkan juga data-data don juga 

tenaga-tenaga ahlï dalam bidang ekonomi sosial, Inïlah yang membawa 

orientasi Departemen PUTL untuk mengembangkan perencanaan regional 

yang komprehensif Sebab itulah maka^ peranan dansudut pandangan serta 

program-program yang telah dilakukan oleh Direktorat Tata Kota dan 

Daerah menjadi faktor dan varïable yang penting dalam pemïkïran kearah 

pembentukan dan pembinaan unït perencanaan daerah.

-41 - 

Departemen-departemen lain dan Direktorat Jendral PMD. 

13. Selain Departemen PUTL,masih ada beberapa departemen-departemen lain 

yang mempunyai kepentingan untuk perkembangan sektor-sektornya masing-masing 

didaerah. Jad? pada tingkat Pusat,tiap-tiap Departemen mempunyai 

kebijaksanaan-kebijaksanaan regional untuk perkembangan sektornya 

sendïri-sendiri. Olehsebab itu hubungan langsung dari Bagian Perencanaan 

pada departemen-departemen dengan daerah-daerah dilakukan melalui 

bagian-bagian perencanaan dari dinas-dinas. Akan tetapi dalam hal 

ini perencanaan-perencanaan sektoral dari dinas-dinas harus dikoordinir 

dalam rangka sinkronisasi sektoral pada tiap-tiap daerah. Yang bertugas 

untuk melakukan koondinasi dan sinkronisasi tersebut adalah unit perencanaan 

propinsi, kabupaten dan kotamadya. Jadi dinas-dinas, dalam pembuatan 

perencanaan harus berorientasi pada dua koordinator, yaitu unit 

perencanaan daerah dan Departemen di Pusat. 

14. Pandangan Departemen Dalam Negeri darï segi DitjenPMD, dalam hal ini 

agak unik, Ditjen ini mempunyai kepentingan untuk melakukan perencanaan 

desa dari segi sosial. Posisi Ditjen PMD hampir serupa dengan Direktorat 

Tata Kota & Daerah. Kedua-duanya mempunyai kepentingan untuk 

melakukan perkembangan daerah pedesaan (rural development). Hanya saja 

Ditjen PMD mei ihatnya terutama dari segi perkembangan sosial atau perkembangan 

desa secara keseluruhan, sedangkan Direktorat Tata Kota & 

Daerah mei ihatnya dari segi pembangunan fisik. Perlu dicatat bahwa Ditjen 

PMD sekarang ini sedang memikirkan masalah 'perencanaan desa'. 

Dalam hal ini karena desa-desa dianggap tidak atau belum mampu untuk 

memiliki unit perencanaannya sendiri, maka sedang dipikirkan unit mana 

yang akan memikirkan perencanaan desa secara komprehensif, unit tingkat 

kabupaten, tingkat propinsi atau tingkat nasional, yaitu Ditjen PMD 

atau Bappenas sendiri. Yang jelas sekarang ini Ditjen PMD sedang melakukansurvey 

desa dalam rangka perencanaan desa. Baik Ditjen PMD maupun 

Bappenas Bagian Perencanaan Regional akan melakukan perencanaan 

desa. Akan tetapi bagaimana pembagian tugasnya, belum diketahui. 

Oleh sebab itu perlu dicatat bahwa baik Ditjen PMD maupun Bappenas 

memiliki kepentingan agar pada tiap propinsi dan kabupaten ada suatu 

unsur pada bagian perencanaannya yang mempunyai fungs> knusus melakukan 

perencanaan desa. 

Pandangan Pemerintah Daerah 

15. Pada tingkat perkembangan perencanaan sekarang, hampir semua daerah 

sudah merasa adanya kepentingan langsung untuk mengembangkan dan 

membentuk unit perencanaan daerah yang merupakan bagian yang integral

-42 - 

dari organisasi Pemerintah Daerah, Sebagaimana telah kita utarakan pada 

bagian yang terdahulu, daerah-daerah pada waktu ini masih menanti-nantikan 

keputusan Pusat (Departemen Dalam Negeri atau Pressden), tentang 

pembentukan unit perencanaan daerah ini. Banyak daerah yang ragu-ragu 

untuk mengambil ïnisiatif sendiri dalam pembentukan unït perencanaan ini. 

Sebagaimana kita ketahui beberapa daerah (Aceh dan JawC* Timur) telah 

mengambil ïnisiatif untuk membentuk Badan Perencanaan sebagai gant» 

darï Biro Perbang. 

16. Berbagaï daerah lainnya belum mengambil inlsiatsf karena belum mengetahui 

sampai seberapa jauh ketetapan Pusat itu akan mengatur unït perencanaan 

daerah. Yang menjadi masalah dan kemungkinannya ditetapkon 

pada tingkat pusat adalah yang menyangkut hukum dan wewenang perencanaan, 

fungsinya, hubungannya dengan Pusat serta hubungannya dengan 

unit-unit perencanaan lainnya dalam satu kawasan ekonomi, Kawasan ekonomi 

ini juga belum diketahui pembagiannya, bisa dalam satuan-satuan 

pulau yang lebih bersifat geografis bisa pula mencakup wilayah-wilayah 

yangsifatnya sudah antar pulau dan merupakan satuan ekonomi , Integrasi 

antara pembagian-pembagian adminïstratïf, geografis dan ekonomisitu ti- » 

dak bisa dïtentukan,oleh daerah dan diharapkan dïpecahkan pada tingkat 

pusat. 

17. Yang terutama menjadi masalah Pemerintah Daerah adalah bagaimana struktur 

organisasi internnya. Dalam hal ini pemerintah Daerah juga masih ragu-ragu 

apakah struktur organisasi intern ini akan diatur oleh Pusat, Masih 

menjadi bahan pemikiran apakah segi ini perlu diseragamkan untuk semua 

daerah. Disatu pihak dalam upaya untuk melakukan perencanaan nasional 

(termasuk dïdalamnya mengatur saluran informasi dan data) dïrasakan 

perlunya ketentuan-kefentuan pusat mengenai berbagaï bagian-bagian 

tertentu yang harus ada pada unït perencanaan daerah, tapi dilaïn pihak 

mengïngat varïable-variable yang berlaïnan pada tïap-tiap daerah, dïrasakan 

perlu ada kebebasan bagï daerah untuk menentukan sendiri struktur 

organisasi internnya. 

18.. Sungguhpun Pemerintah Daerah adalah institusï yang paling mengetahui 

kondisidan varïable-variable didaerahnyasendiri, namun mereka bisa juga 

menjadi 'bias' dalam pembentukan unït perencanaan didaerahnya sendiri, 

terutama jika hal ini dihubungkan dengan konsep inter-regïonal dan 

konsep perencanaan nasional. Dilaïn pihak Pemerintah Daerah menghadapï 

kesulitan dalam mencari orang-orang atau lembaga-lembaga (universitas 

atau lembaga Penelitian loka!)yang memiliki kemampuan politïs dan tehnis 

untuk menyusun suatu konsep tentang unit perencanaan daerah sesuai 

dengan kepentingan-kepentïngan obyektïp, yaknïyangmempertimbangkan 

berbagaï variable pada tingkat nasional, inter-regïonal, regional maupun

-43- v 

Sokal, Sehingga sebelum suatu pembentukan unit perencanaan tersebut di 

lakukan, secara obyektip memang diperlukan suatu penelitian yang ber- 

sifat luas, dengan mempelajarï secara empiris variable-varïabSe yang ada 

didaerah yang bersangkufan itu sendiri, didaerah-daerah lain serta vari- 

abie-variable yang ada pada tingkat pusat yang bifisanya*untuk memecah- 

kannya memerlukan wewenang Pemerintah Pusat, 

19. Selain struktur intern organisasi dar? unït perencanaan tersebut yang men 

jadi perhatian dan menyangkut langsung persoalan Pemerintah Daerah ada 

lah : (a) masalah mencarï fïgur yang akan mengepala? unït perencanaan, 

(b) mendapatkan staff yang mampu mendukung fungsi darï unït tereebut, 

(c) membiayai kegiatan darï unit perencanaan, baïk yang sïfatnya rutïn 

• atau 'revolving' maupun yang sïfatnya ïnsidentïl sepertï dalam survey dan 

penelitian dan (d)membina peralatan yang diperlukan oleh suatu unïf pe 

rencanaan sepertï data-room, studio, alat-alat computer, dsb, Selain itu 

Pemerintah Daerah melihat pula masalah bagaimana membina mekanlsme 

perencanaan yang menyangkut lembaga-lembaga yang sïfatnya vertïkal 

maupun yang sïfatnya horïsonta! 'seperti misalnya masalah hubungan don 

tata kerja unit perencanaan propinsi dengan unit-unit perencanaan pGda 

tingkat kabupaten dan desa, 

20. Sekaüpun hal-hal tersebut dïatas dïharapkan menjadï perhatian Pemerin 

tah Daerah, namun tidak semua daerah cukup mempunyai kesadaran atau 

pengertïan yang memadal akan kebutuhan daerah itusendirs terhadap r : o - 

nya unit perencanaan daerah yang benar-benar kuat Dalam hal ïnï sskap 

dan pola pemïkïran Gubernur memegang peranan pentïng, misalnya saja 

untuk mengambil ïnisiatif melakukan kerjasama dengan perguruan *ïr;ggi 

didaerah tersebut atau daerah Saïn yang terdekat, atau ikut membina per 

guruan tinggi yang sudah adatapï belum begïtu berkembang dalam rangka 

membina potensï ahlï dan peralatan yang bisa membanns pekerjaan peren 

canaan darï Pemerintah Daerah, Dsberbagaï daerah terb uk t> bahwa pergu 

ruan tinggi merupakan counterpart yang baik bagï Pemerintah Daerah un 

tuk mengembangkan unït perencanaan daerah , Dalam ha! pencïptaon ker 

jasama antara kedua lembaga tersebut peranan Pemerintah Pusat (Bappenas 

dan Departemen Dalam Neger?) akan sangat menentukan, 

H. MASALAH-MASALAH POKOK PEMBENTUKAN UNIT PERENCANAAN DAERAH 

21. Adanya berbagaï sudut pandangan, baïk darï segï Pusat maupun darï segi 

daerah tersebut dïatas memberikan pengertian kepada kïta bahwa masalah 

pembentukan dan pengembangan unït-unït perencanaan daerah bukan ha 

nya merupakan masalah Pusat atau Daerah saja dan oleh sebab itu harus 

dïcarï pemecahannya secara sntegral, Dari pengalaman peneiïtïan dsber 

bagaï daerah akhïrnya dïtemukan berbagaï masalah pokokyang menyangkut

-44- 

pembentukan dan pengembarsgan unït perencanaan daerah ini, 

Konsepsi Perencanaan 

22. Sebelumkira melangkah lebih lanjut untuk membentuk suatu unit perencanaan 

daerah, seyogyanya terlebih dahulu dïpïkirkan hal-hal yang lebih 

fundamentil yang mendasarï pembentukan lembaga tersebut. Sebab pada 

akhirnya proses instïtuslonalïsasi yang baik haruslah didasarkan pada konsepsi 

yang baikpula. Oleh sebab itu masalah pertama yang harus dipecah 

kan pada tingkat Pusat kemudian juga pada tingkat Daerah adalah masalah 

konsepsi perencanaan. Lembaga-lembaga perencanaan yang akan dibentuk 

atau dilembagakan akan merupakan refleksi dari konsepsi perencanaan 

tersebut dl atas. 

Konsepsi perencanaan akan menyangkut segi masalah jika dilïhat dari sudut-sudut 

pandangan sbb.s 

(A). Di lihat Dari Segi Proses 

23« Di lihat dari segi proses, maka perencanaan da lam arti yang luas akan menyangkut 

proses-proses sbb„ s 

(a) Proses pengumpulan^ pengolahan danpenyajian data untuk keperluan 

perencanaan. 

(b) Proses penyusunan rencana, sejak dari rencana-rencana jangka panjang, 

jangka menengah, program tahunan hingga kepada penyusunan 

proyek-proyek. 

(c) Proses pengawasan dan pengendalian operasionil pelaksanaan rencana 

pembangunan. 

(d) Proses pengumpulan, pengolahan dan penyajian laporan untuk keperluan 

evaluasi,feed-back danbahanpenyusunan rencana seianjutnya. 

Dalam konsepsi perencanaan tersebut harus jelas tergambar hubungan antara 

berbagaï proses tersebut dl atas yang tercermin pula dalam hubunganhubungan 

institusionil dari berbagai lembaga, baik da lam dimensï horïsontal,misalnya 

diantara lembaga-lembaga setingkat pada setiap jenjang pemerintahan,maupun 

dalam dïmensi vertfkal,misalnya antara lembaga-lembaga 

Pusat sam pa? tingkat-tingkatterbawah.Konsepsi yang kemudian mencerminkan 

hubungan antara lembaga-lembaga tingkat Pusat seperti antara 

Bappenas dengan Sekretariat Pengendalian Operasionil Pembangunan, BPS, 

Badan Urusan Cess Pusat, Departemen Dalam Negeri (Ditjen Urusan Pemerintahan 

Umum dan Otonomi Daerah), Direktorat Tata Kota & Daerah, 

Departemen PUT, dst. selain perlu diperjelas dan diperbaharui fungsinya 

dalam hubungannya dengan proses perencanaan, yang terpenting juga adalah 

mempunyai refleksï vertikal kebawahsehïngga lembaga-lembaga ting-

- 45 - 

kat Propinsi menjadi jelas pula hubungan fungsïonïlnya dalam proses perencanaan 

daerah (lihat bagan yl ) 

ö'lihat Dan' Seg» Tehnis 

24, Konsepsi perencanaan menyangkut pula pembidangan yang memiliki proses 

dan tehnik yang berlainan pula, yaitu : 

(a) Perencanaan ekonomi dan moneter 

(b) Perencanaan fisik 

(c) Perencanaan sosial & tenaga kerja 

(d) Perencanaan proyek, dimana umumnya digunakan peralatan analisa 

'cost & benefit' baik terhadap rencana-rencana ekonomi, fisik', maupun 

terhadap rencana-rencana sosial & tenaga kerja, 

(e) Perencanaan program yang menyangkutsejumlah proyek yang mempunyai 

kaïtan dalam sasaran pembangunan, 

(f) Perencanaan komprehensif (nasional maupun regional), 

Bagaimana menghubungkan berbagaï proses dan tehnik perencanaan tersebut 

diatas menjadi suatu proses perencanaan yang komprehensif akan memerlukan 

pemikiran dan konsepsi apabila proses tersebut diatas hendak dilembagakan 

dalam suatu unit perencanaan, 

(C). Di lihat Dari Segi Sasaran Perencanaan 

25, Konsepsi perencanaan ini juga menyangkut masalah ruang lingkup dar? sasaran 

perencanaan, khususnya mengenai hubungan antara sektor pemerintah 

dan sektor swasta, Selama ini pengertian •umum : tentang perencanaan 

di Indonesia adalah perencanaan yang dilaksanakan melalui proyek-proyek 

pemerintah, Perencanaan terhadap sektor swasta yang memerlukan tehnik 

perencanaan yang disebut planning by inducement'masih banyak terluput 

dari perhatian, 

Dï Aceh ADB telah mempunyai suatu bagian khusus yang mengatur masalah 

penanaman modal, baïk dalam rangka PMA maupun PMDN, bagian mana 

dimaksudkan untuk mengatur dan mengarahkan ïnvestasi swasta sesuai dengan 

tujuan-tujuan pembangunan dan kepentingan daerah. Namun dïberbagai 

daerah lainnya, sepanjang yang diketahuï oleh Team, masalah pengarahan 

sektor swasta ïnï belum dïkoordïnïr dalam fungsi unït perencanaan 

daerah, sehïngga karenanya, proyek-proyek ïnvestasi didaerah lebïh banyak 

dïtentukan oleh proses yang berlangsung pada tingkat Pusat. 

26, Pengarahan ïnvestasi dan sektor swasta ïnï akan menjadi masalah yang makin 

penting bagï Pemerintah Daerah, mengingat bahwa masalah ini sejalan 

dengan gagasan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, khusus-

-46- 

nya sektor ekonomi swasta dalam proses pembangunan, yaitu dalam rangka 

untuk lebih menjamin dicapainya tujuan-tujuan pembangunan seperti menaikkan 

pendapatan masyarakat didaerah, menyediakan lapangan kerja, 

meningkatkan pendapatan daerah darï pajak-pajak yang banyak dïtentukan 

oleh volume kegiatan ekonomi swasta, dst, Oleh sebab itu maka sasaran 

perencanaan dimasa-masa mendatanq akan me'uas kepada sektor swasta, 

hal mana membutuhkan pembaharuan konseps' perencanaan yang sekarang 

ini dilaksanakan. 

(D) Di lihat Dari Segi Jangka Waktu 

27, Dari segi jangka waktu, kita mengenai pula beberapa jenis naskah perencanaan 

sejak dari naskah-naskah perencanaan jangka panjang sampai kenaskah-naskah 

RAPBN/D, Dalam Bob II antara I ain telah dïkemukakan 

tentang beberapa jenis naskah perencanaan yang umumnya ada d«semua 

daerah, yaïtu naskah Repel ita serta rencana tahunan dan dibeberapa daerah 

telah dibuat pula naskah Pola Pembangunan yang terpisah dar? naskah 

Repelita. Yang menjadi pertanyaan adalah : apakah naskah-naskah Pola 

tersebut termasuk dalam naskah perencanaan jangka panjang atau jangka 

menengah, Dalam hal ins telah kita kemukakan pula tentang perbedaan 

naskah Pola dï Bali yang tidak menyeburkan jangka waktu berlakunya rencana 

tersebut dengan naskah Pola d? Aceh (1969-1973) dan Sulawesi Se- 

Selatan (1964-1968) yang dïbatasï jangka berlakunya, 

28, Yang belum dikemukakan adalah perlu tidaknya naskah perencanaan yang 

bernama Master Plan yang biasanya memaka> jangka waktu panjang. Dalam 

tinjauannyc kedaerah Bal? Team mencatot adanya sebuah Master Plan 

darï Parawïsata Bali dalam jangka waktu 20 - 25 tahun yang dïbuat oleh 

Sceto International Consultant atas pesanan dari UNDP-World Bank. Di 

Sulawesi Selatan kïta ketelhui juga adanya naskah Master Plan Kota Ujung 

Pandang. Yang tïdak kita temukan adalah suatu perencanaan jangka panjang 

tentang suatu daerah propinsi, Master Plan biasanya dibuat seboga? 

suatu perencanaan kota atau perencana tentang suatu growth pole, 

29, Adanya berbagaï jenïs naskah perencanaan yang dibeda-bedakan menurut 

jangka waktu yang ada didaerah tersebut meref leksïkan pula dïmens? dan 

ruang lingkup tugas perencanaan dari unit-unit perencanaan daerah, Sebagaimana 

juga telah kita kemukakan pada bagian ferdahulu, unit-unit 

perencanaan yang baru saja dïdirikan dan d'kembangkan itu mempunyai 

pengalaman yang berbeda-beda tentang penyusunan berbagaï jenis naskah 

tersebut , Umumnya pengalaman yang agak banyak telah didapatkan dalam 

penyusunan program tahunan serta bagaimana penjabarannya dalam bentuk 

RAPBN dan kumpulan DIP. Dalam hal penyusunan Repelita Daerah ADB 

termasuk dïantarasatu daerah yang memiliki pengalaman untuk menyusun-

- 47 - 

nya sendiri, Biro-biro Perbang dl Sulawesi Selatan dan Bali serta Bappeda 

di Jawa Timur hanya menggunakan naskah Repelita yang telah dibuat oleh 

team lain sebelumnya. Dan sejauh ini belum diadakan evaluasi kembcli 

terhadap naskah yang lama tersebut, Dalam memproyeksi fungsi dan tugas 

unit-unit perencanaan daerah yang akan datang tentulah perlu dipikirkan 

tentang konsepsi perencanaan di lihat dar? dimens? waktu tersebut. Pengertian 

yang menyeluruh tentang adanya berbagai jenis naskah perencanaan 

iersebutakan memper je las ruang lingkup fungsi perencanaan dari unit-unit 

perencanaan daerah, 

(E) Dilihat Dari Segi Jenjjang Pemerintahan 

30. Naskah-naskah rencana, khususnyc Repelita, telah dïbuatsejak dari tingkat 

nasional sampa? ket?ngkat-t?ngkat propinsi, kabupaten dan kota-madya. 

Ditinjau dari segi perencanaan regional tingkat propinsi, ketiga-tïga 

jenis naskah perencanaan tersebut mempunyai hubungan satu sama lain. 

Kita mengetahui bahwa suatu proyek Repelita Nasional itu lokasinya adalah 

dïsuatu desa atau kota tertentu. D? kota atau desa yang sama bisa terdapat 

berbagai jenis proyek pembangunan, ada kalanya proyek-proyek 

Pehta Nasional, Pelita Kabupaten atau Pelita Kota-madya. Keseluruhan 

dar? proyek-proyek yang berbagai jenis tersebut secara bersama-sama memberï 

pengaruh terhadap proses pembangunan dalam kota atau desa tersebut . 

Namun luas pengaruh atau fungsi dari beberapa jenis proyek tersebut dalam 

proses pembangunan akan berbeda-beda, ada kalanya pengaruhnya 

terbatas da lam lingkungan perkembangan desa atau kota itu saja, bisa pula 

mempunyai arti tertentu dalam perkembangan wilayah propinsi atau mempunyai 

effek terhadap pembangunan nasional, Oleh sebab itu, baik Pemerintahan 

Propinsi, kabupaten, kota-madya, maupun pemerintah Pusat 

sendiri harus sekalïgusmemperhatikan berbaga? jenis rencana dan proyekproyek 

pembangunan yang berbeda-beda menurut jenjang pemerintahan 

tersebut. 

31. Dalam hal ini, baik Pemerintah Pusatmaupun Pemerintah Daerah harus memiliki 

pengerfian yangseragam mengenai jenis-jenïs perencanaan tersebut 

diatas, Suatu definis? yang dïsertaï dengan kriteria pembedaan diantara 

berbagai jenïs proyek tersebut dïatas perlu kiranya disusun dalam suatu 

konsepsi perencanaan yang ïntergral, Dalam rangka pembentukan dan pengembangan 

unït perencanaan tersebut suatu konsepsi perencanaan amat 

diperlukan, oleh sebab hanya dengan konsepsi yang jelas tersebut akan 

bisa diproyeks? struktur dan fungsi suatu unït perencanaan tersebut, bagaimana 

hubungan-hubungan vertikal maupun horïsontalnya terhadap badanbodan 

lain diluar unït perencanaan tersebut dalam hubungannya dengan 

proses perencanaan dari berbagaï jenis proyek tersebut.

Hubungan Pusat dari Daerah 

-48- 

3i., Masalah hubungan Pusat dan Daerah ini adalah merupakan masalah hubungan 

antara lembaga-lembaga Pemerintahan Pusat dan lembaga-lembaga 

Pemerintahan Daerah baik dari segi poliris admïnistratip dan administratip 

institutioniL Diantara masalah-masalah Pusat - Daerah yang menyangkut 

masalah perencanaan adalah : (lihat bagan VI!) 

(a) Bagaimana proses pengumpulan data-data perencanaan sejak dari tingkat 

desa, kabupaten dan kota-madya, propinsi hingga ketingkat Pusat, 

Hal ini menyangkut masalah pengumpulan data-data sektoral, data-data 

regional dan data-data aggregatif yang meiiputi semua sektor dan daerah 

(region). 

Dalam proses pengumpulan data ini rersangkut berbagaï hubungan si lang, 

yaïtu antara badan resmï yang bertugas mengumpulkan data seperti B PS dan 

aparat-aparat dïbawahnya, sumber-sumber data yang terdapat pada bagïan 

statistik dari badan-badan pelaksanaan pembangunan, (seperti misalnya 

bagïan statistik darï departemen-departemen atau dïnas, bank-bank dst ,), 

badan-badan perencanaan dipusat maupun didaerah, serta badan-badan 

pengawasan pelaksanaan pembangunan yang juga mengumpulkan data, 

(b) Bagaimana hubungan antara Bappenas dan Departemen-departemen dalam 

hubungan horisontal dan hubungan antüra kedua badan itu dengan 

unït-unïtdibawahnya atau dengan badan-badan/biro-biro/bagian-bagian 

perencanaan daerah, 

(c) Bagaimana proses pengawasan dan pengendalian operasionil pembangunan 

antara proyek-proyek Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten 

serta kota-madya, 

Masalah-masalah tersebut diatas, bukan sofa masalah pengaturan institusionil 

akan tetapi juga menyangkut pengaturan kekuasaan dan wewenang 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerïntah-pemerïntah Daerah atau antara 

badan-badan ditïngkat pusat dan badan-badan dïtïngkat bawah Bac,a.' V ' 

melukiskan gambaran tentang situasï institusionil yang menyangkut hubungan 

berbagaï badan-badan tingkat pusat dan daerah dalam proses pengumpulan 

data, penyusunan rencana, pembangunan dan pengawasan pelaksanaan 

rencana-rencana pembangunan, 

33. Masalah Pusat dan Daerah dapat juga dïlihatdari segi kebijaksanaan pembangunan, 

Misalnya saja yang mengatur mengenai perïmbangan keuangan 

antara Pusat dan Daerah yang antara lain mengatur masalah subsidi Pusat 

kepada proyek-proyek didaerah (tingkat Propinsi, Kabupaten dan Desa) 

masih dalam rangka penyusunan kembalioleh DPR dan karena itu segi kebijaksanaan 

ini menyangkut masalah koordinasidarfadminïstras! perenco-

BAGAN VII 

- 48a - 

HUBUNGAN VERTIKAL LEMBAGA-LEMBAGA PERENCANAAN

-49- 

naandan pengendalian operasionil pembangunan dari berbagai jenis proyek 

sejak dari Pusatsampaï ke daerah. "Pemerintah Pusat perlu mengetahui se~ 

tiap jenis proyek selaïn proyek Pelita Nasional dan melakukan pengendalian 

sejak dari proses pengumpulan data sampai kepada proses pengawasan 

dan pengendalian operasionil. Darï baganVIH dapatdïlïhatbeberapa jenis 

proyek-proyek pembangunan, yaïtu : (1) Proyek Pelita Pusat, (2) Proyek 

Inpres, yang diatur dalam, Instruksï Presïden No.1/1971, (3) Proyek-proyek 

Pelita Daerah Propinsi, (4) Proyek-proyek Pelita Daerah Kabupaten, 

dan Kota-madya, (5) Proyek-proyek Pelita Daerah Kota-madya, (6) Proyek-proyek 

PMD, serta (7) Proyek bantuan Rp, 100.000,- per desa yang 

diatur dalam Keputusan Presïden No. 16/1969, (8) Proyek-proyek yang dibiayai 

oleh Dana Cess. Kesemua proyek ïtu memerlukanpenge : u • mengenai 

koordïnasï yang menyangkut proses dan prcsedur perencanaan. 

Darï tabel 1 dapat dïtarïk kesimpulan bahwa koordïnasï perencanaan darï 

proyek-proyek tersebut masïh dilakukan secara terpencar-pencar. Koor 

dïnasï secara menyeluruh perlu dilakukan apabïla kïta ïngin mencari hu 

bungan antara perencanaan jangka panjang dan menengah dengan peren 

canaan tahunan dan perencanaan proyek-proyek. Distribusï wewenang pe 

rencanaan dari proyek-proyek tersebut dï atas juga perlu diatur baik dalam 

dïmensï horïsonfal maupun vertïkal. 

Pembagïan Wïlayah Perencanaan 

34. Masalah pembentukan unit-unit perencanaan daerah menyangkut masalah 

pembagian wilayah-wïlayah perencanaan dan bagaimana pencerminamya 

secara institusionil. Kïta mengenai klasïfïkasï pembagian wïlayah peren 

canaan sbb. : 

(A) Perencanaan nasional 

(B) Perencanaan regional dengan pembagianwïlayahsecaraadmï : stratip, 

dengan propinsi, kabupaten dst. sebagai unït-unïtnya. 

(C) Perencanaan inter-regïonal, dengan pembagïan wïlayah : 

(1) Menurut satuan pulau, seperti Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, 

dst. 

(2) Menurut kesatuan-kesatuan ekonomi, mïsalnya satu kesatuan wï 

layah yang menyangkut dua atau tïga propinsi sepertï Kalimantan 

Timur, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan. 

(3) Menurut kesatuan geografis, yaknï antara daerah-daerah yang 

jaraknya berdekatan, mïsalnya antara Sulawesi Selatan dengan 

Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. 

(4) Menurut pengembangsn ïïsïk sepertï daerah alïran sungaï (river 

/ basïn development). 

(D) Perencanaan lok-? 1 

dan ïnterloka!, yaknï perencanaan dengan wïlayah 

kecïl yang diukur dengan proyek-proyek pembangunan, biasanya ber-

z 

< 

z 

D 

O 

z 

< 

CQ 

LU 

CL. 

V 

LU 

Ö 

Q£ 

Q_ 

LO 

z 

LU 

-> 

LO 

z 

LU 

—1 

od 

Z 

z 

< 

u 

z 

LU 

Q£ 

LU 

Q_ 

— I— 

>z 

ca D

Tabel 1 

KOORDINASI 7 JEN!S PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN 

IENIS PROYEK P E N G U S U L KOQRWNATOR PEREN- KOORD! NA TOR PEREN- 

, CANAANFISIK CANAAN PEMBÜAYAAN 

lj Pelita Nasional Deparremen-departe- B A P P E N A S Ditjen, Anggaran 

\ m e n Departemen Keuangan 

• 

—L__ — • 1 

2.1 Proyek Inpress Bupati/Walïkota Biro Perbang (Pemda Pro- Biro Keuangan Pemda Pro- 

| pinsi)/Badan Perencanaan pinsï 

—} ; _ • : 

3J Pe|?ta Propinsi Dinas-dinas/kabupa- Biro Perbang/Badan peren- Biro Keuangan Pemda 

| ten/Kodya canaan Propinsi 

i • • ' ~ " " ' ' 

4] Pelita Kabupaten Kepala Desa Bagian Perencanaan Pem- Bagian Keuangan Pemda 

i da Kabupaten Kabupaten 

J , . — A 

5) Pelita Kota-madya Dinas-dinas Kodya Bagian perencanaan Kod- Bagian Keuangan Kodya 

j ya 

I — — i 

ó\ Proyek Bantuan Kepala-kepala desa Bagian Perencanaan Pem- Bagian Keuangan Pemda j 

Rp.100.000,- per da Kabupaten Kabupaten 

desa j ^ 

7. Proyek-proyêk PMD j Departemen Da lam Ditjen, Anggaran De- 

(termasuk dalam Peli- j Negeri (Ditjen. PMD) I B A P P E N A S partemen Keuangan 

ta Nasional) \ 

i \ 1 1 

8. Proyek-proyek yang ! Dinas-dinas Kabupa- 1, Biro Perbang (Pemda | 1 Bodan Urusan Cess / 

dibiayai dengan Da- I ten Propinsi) | Pusat 

i n a Cess 2. Badan Urusan Cess \ 2. Badan Urusan Cess 

| J^L er 

f!!] | Daerah , • i

- 50 - 

sifat fisik, 

(E) Perencanaan desa dan kota, dengan unit-unit kota dan desa-desa sebagai 

sasaran perencanaan, 

35, Dengan adanya beberapa jenis pembagian wilayah perencanaan tersebut 

diatas timbul masalah sepertï mïsalnya : apakah tepat suatu unït perencanaan 

dibagi-bagi menurutsatuan-satuan admïnistratip, sebab hal demikian 

ini bisa menïmbulkan konflik antar propinsi atau konflïk antara Pusat dan 

Daerah. Dalam sejarah perencanaan di Indonesïa kita mengenai apa yang 

disebut 'Mokogïnta Plan'yang dimaksudkansebagai Master Plan Sumatera, 

atau 'Azhari Plan' yang dimaksudkan sebagai Master Plan Sulawesi, Kowilhan 

Indonesia Tïmurdewasa ini juga membentuk apa yang disebut Team 

Konsultasi Ekonomi Antar Daerah Indonesia Timur yang dimaksudkan sebagai 

suatu unit perencanaan yang sasarannya adalah wilayah antar daerah 

dï Indonesia Timur. 

36, Sebalïknya diberbagai daerah yang telah ma ju perencanaan lokal dipandang 

sangat penting. Di Jawa Tengah misalnya, Pemerintah Daerah Propinsi 

memiliki program 'Modernïsasi Desa' yang dengansendirinyamemandang 

perencanaan desa menjadi masalah yang penting, Di Jawa Timur perencanaan 

lokal yang lebih bersifat perencanaan fisik dipandang sangat 

penting, sehingga yang menjadi masalah didaerah itu adalah bagaimana 

membentuk unit-unit perencanaan fisik untuk mengembangkan kota-kota 

dan daerah. Wilayah Jawa Timur dipandang sebagai wilayah yang terlalu 

luas untuk dikoordinir oleh suatu unit perencanaan tingkat propinsi, sehingga 

karenanya dibutuhkan unit-unit perencanaan lokal dengan wilayah-wilayah 

yang lebih kecïl. 

37, Masalah pembagian wilayah tersebut diatas harus terlebih dahulu dipecahkan 

pada tingkat nasional, khususnya oleh Bappenas, Dengan adanya definisi-definisi 

wilayah perencanaan beserta fungsi-fungsi wilayah yangdiatur 

dalam kerangka nasional, maka tiap-tiap unit propinsi akan mengetahui 

fungsi wilayahnya masing-masing, baïk dalam perencanaan nasional, 

perencanaan propinsi maupun terhadap perencanaan-perencanaan lokal 

dalam wilayahnya. Dewasa ini Bappenas mempunyai bagian khusus dibawah 

Deputy Perencanaan Regional dan Daerah yang mempunyai fungsi 

sesuai dengan namanya, Namun dalam hal ini perlu dicatat bahwa dalam 

Repelita I, perencanaan yang dilakukan oleh Bappenas masih bertitik beratpada 

perencanaan sektoral, yakni mengkoordinir rencana-rencana dari 

departemen-departemen, Sementara itu pada masa 3 tahun pelaksanaan 

Repelita, Departemen PUTL telah mengembangkan aktivitas perencanaan 

regional yang bersifat fisik dalam rangka mengembangkan kota-kota dan 

daerah, Demikian pula, Departemen Dalam Negeri telah pula mengembangkan 

aktivitas perencanaan desa, Kedua aktivitas tersebut yakni pe-

- 51 - 

rencanaan fisik dan perencanaan desa sekarang ini telah mulai pula memperoleh 

respons dan' Bappenas, 

38, Proses perkembangan dibidang aktivitas perencanaan tersebut diatas sudah 

tentu akan mempunyai refleksi-refleksi tertentu dalam aktivitas perencanaan 

pada tiap-tiap daerah propinsi. Oleh sebab itu masalah pembagian 

wilayah perencanaan dalam rangka perencanaan nasional yang mempunyai 

hubungan eratdengan masalah-masalah perencanaan fisik untuk mengembangkan 

kota-kota dan daerah serta perencanaan desa baik dalam arti fisik 

maupun sösial akan bisa pula dicerminkan dalam struktur intern maupun 

fungsi darï un't perencanaan daerah. Secara lebih kongkritbcrangkali bisa 

dibayangkan tentang keperluan unit perencanaan daerah untuk mempunyai 

bagian-bagian yang berfungsi : (1) memberibantuan terhadap perencanaan 

nasional serta kerjasama perencanaan ïnter-regional dalam rangka perencanaan 

nasional, (2) perencanaan desa, baik dalam bentuk perencanaan 

fisik maupun sosial, dan (3) perencanaan untuk mengembangkan kotakota 

dan daerah dengan titik berat pada perencanaan fisik, 

Kedudukan Unit Perencanaan Daerah Dalam Struktur Oganisasi Pemerintah 

Daerah Propinsi 

39, Kedudukan unit perencanaan daerah dalam struktur organisasi Pemerintah 

Daerah Propinsi erat hubungannya dengan fungsi dan wewenang dari unit 

tersebut dalam perencanaan daerah, Selama ini, unit perencanaan daerah 

sepanjang yang pernah diatur oleh Pusat pernah ditempatkan pada posisiposisi 

seperti digambarkan dalam Tabel 2 sebagaimana kita ketahui, Sekarang 

ini peraturan yang masih berlaku untuk unit perencanaan adalah Surat 

Keputusan Menteri Dalam Negeri No, 145/1969, namun karena dibeberapa 

daerah unit perencanaan yang bernama Biro Perbang tersebut kurang 

effektif, maka Gubernur KDH mengambil inisiatif sendiri-sendiri dan 

mengeluarkan Surat Keputusan sendiri-sendiri untuk membentuk unit perencanaan 

untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing, 

Dari Tabel 3 dapat di lihat bahwa berbagai Gubernur cenderung untuk menempatkan 

unit perencanaan seperti posisi Bakopda dulu. Perbedaannya 

adalah bahwa : (a) Bakopda disusun dengan perf ïmbangan-pertimbangan 

representasi politis dan berbagai unsur politik dan kelompok kepentingan 

dal am masyarakat, sedangkan unit perencanaan daerah sekarang disusun 

dengan mempertimbangkan segi-segi tehnis, (b) Int? dari susunan Bakopda 

adalah unsur-unsur d?nas, sehingga Bakopdasebenarnya hanyalah merupakan 

badan koordïnator dar? perencanaan yang dilakukan oleh dinas-di-nas, 

sedangkan unit perencanaan sekarang merupakan badan yang tersendiri 

dengan staff yang diambil dar? luar dinas-dinas (di Sulawesi Selatan 

unsur perwakilan dinas digabung dengan unsur kemampuan individuil dari

Tabel 2 

B EB ERA PA KEPUTUSAN PEMERINTAH PUSAT MENGENAü 

UNÏT PERENCANAAN DAERAH 

N A MA U N I T P O S I S I ~T F U N G S 1 

I 

j : 

i ••'.•]'-. 

1, BA K O PDA Sraff Gubernur dimana Gyber- *; Koord i na tor Perencanaan Pemnur 

langsung menjadi ketuanya. ( bangunan Daerah, 

I f 

I 2. Biro Perbang Taktisoperasionil dibawah Gu- f 1. Pengumpulan Data & Surveyj 

I \ bernur, tehnis administratif di- l 2, Mengkoordinlrpenyusunan DlPj 

bawah Sekretarïs Daerah, di- Daerab & proyek-proyek i 

| koordinit oleh Administratif l Inpress 1 

i' : Pembangunan. I 3. Bantuan terhadap Pelita Pusat \ 

f . I [ 4 . Pengawasan Pelita Daerah | 

r .) \ i 

| 3. Direktorat Pembinaan & ! Merupakan Direktorat dibawah \ 1, Pengumpulan, Analisa dan | 

' ; Pengembangan Daerah koordïnasï Gubernur Muda. I Penyajian Data i 

[ I 2. Peneiitian/pengembangan & 5 

ï pengawasan 

i I | 3, Perencanaan & penyusunan ! 

; > program operasionil Dekonsen-< 

i l trasi 

r i • 

, _ 1 — i — , 1 , 

*) 

Direktorat inï kita jumpai dalam struktur organisasi Pemerintah Daerah 

di Bali dan Sulawesi Selatan sekitar tahun 1969 yang belum diketahui 

dasar hukumnya darï keputusan Pusat,

Tabel 3 

USAHA YANG DILAKUKAN OLEH GUBERNUR KDH 

UNTUK MEMBINA UNIT PERENCANAAN DAERAH 

N A M A U N I T P O S I S i F U N G S i 

1. ADB Aceh Badan Perencanaan dari Pemerïn- ( 1. Pengumpulan Data 

tah Daerah, langsung dibawah j 2. Penyusunan rencana Daerah 

Gubernur j 3, Perancangan RAPBD 

| 4, Pengawasan terhadap Pelita 

*) 

Daerah 

! 

2. Panitia 9 Sulawesi Selatan Staff tidak permanen dari Guber- 1. Membantu Gubernur dalam 

i | 

bemur j penyusunan Repel ïta Daerah > 

j - I 

3. Badan Perencanaan Pem- \ Badan Perencana Pemerïntah Dae- \ 1. Pengumpulan Data 

1 » ' l 

bangunan Daerah rah, langsung dibawah Gubernur {, 2. Penyusunan Rencana-renca- \ 

t . f i 

\ na Daerah ; 

I I i 

j ( 3. Perancangan RAPBD [ 

i' i 

I i 4. Pengawasan terhadap Pelita j 

! **) I 

Daerah & Pelita Nasional • 

i '1 

: 

*) . 1 

Pengawasan terhadap Pelita Nasional dilakukan oleh SPOP Daerah 

**\ 

Pengawasan terhadap Pelita Nasional 8, Daerah dijadikan satu (SPOP Daerah tidak ada)

- 52 - 

kepaia-kepala dinas yang diangkat menjadi anggota Panitia 9), yang fungsinya 

tidak semata-mata mengkoordinir dinas-dinas dalam perencanaan, 

akan tetapi melakukan perencanaan yang komprehensif sendir i secara otonom. 

40. Pertimbangan untuk menempatkan unit perencanaan daiam struktur intern 

organisasi Pemerintahan Daerah, adalah : 

(1) Segi wewenang perencanaan yang dimiliki oleh unit Perencanaan ter 

sebut kebanyakan daerah menghendaki agoi unit perencanaan tersebut 

mempunyai wewenang yang penuh den luas dalam bidang perencanaan 

dan merupakan badan resmi satu-satunya yang memi liki wc enang meng 

koordinir perencanaan untuk daerah tersebut. 

(2) Segi otonomi dari unit tersebut dalam melakukan perencanaan. 

(3) Segi effisiensi organisasi dari unit tersebut, baik dalam tehn'h ar - 

canaan maupun administrasi. Termasuk didalamnya adalah pertimbang 

an agar unit tersebut mempunyai budget yang dïtetapkan, dan penggu 

naannya diatur sendiri oleh unit tersebut, 

41. Darï pertimbangan-pertïmbangan tersebut diatas, kecenderungan Pemerin 

tah Daerah sekarang adalah menempatkan unit perencanaan dalam posisï 

sbb. : 

(1) Unït perencanaan ditempatkan dalam posisi langsung dibawah Guber 

nur, agar memiliki wewenang yang cukup kuat Tentu saja ini dïser- 

tai dengan dïskrïpsi fungsi dan wewenang yang jelas dan tegas. 

(2) Unit perencanaan tersebut mempunyai ketua sendiri dimana ketuanya 

adalah seseorang yang bukan Gubernur atau Wakü Gubernur sendiri, 

yang dibantu dengan staff yang bekerja secara otonom dibawah pim- 

pinan dan koordïnasï ketua unit perencanaan itu sendiri. 

(3) Unit tersebut dilengkapi dengan staff tehnïs pelaksanaan fungsi peren 

canaan serta bagian khusus yang mengatur administrasi dari unit ter 

sebut yang biasanya diwujudkan dalam bagian tata-usaha. 

42. Untuk menetapkan posisi dari unit perencanaan tersebut dibutuhkan kepu 

tusan dari Pemerintah Pusat yang harus dirundingkan antara Departemen 

Dalam Negeri dengan badan-badan yang ada hubungannya dengan masa 

lah pembentukan unit perencanaan, seperti Bappenas, BPS, PUTL, dll. 

Sudah barang tentu ketetapan dar» Pusat teisebut harus didasarkan pula pa 

da kondisi dan kepentïngan-kepentingan dae-ah

- 53 - 

Struktur Intern Organisasi Darï Unit Perencanaan Daerah 

43 „ Struktur intern organisasi darï unït perencanaan daerah tergantung dari luas- 

an (scope) fungsi dar? unït itu sendiri, Sebaliknya juga suatu struktur or 

ganisasi darï unït perencanaan harus mampu mencerminkan fungsi dari unït 

tersebut, Sebagaimana kita kemukakan terdahulu fungsi perencanaan akan 

meliputï fungsï-fungsï s 

(a) Pengumpulan data dan survey untuk perencanaan dan pengawasan, 

(b) penyusunan rencana-rencana pembangunan, baïk yang sïfatnya regio 

nal komprehensif maupun sektoral, jangka panjang maupun program 

tahunan dan proyek-proyek, 

(c) pengawasan dan pengendclïan operasionil pembangunan, 

Fungsi ïnï menyangkut juga masalah pembidangan perencanaan sepertï mï 

salnya perencanaan ekonomi, fïsïk, sosial & tenaga kerja, moneter dan 

perencanaan proyek Berdasarkan deskripsï tentang fungsi perencanaan itu 

maka dïsusunlah suatu struktur organisasi yang mencerminkan dan mendu- 

kung fungsi unït perencanaan tersebut 

44„ Struktur organisasi intern ïnï juga merupakan fungsi darï susunan masalah 

45 0 

ekonomi daerah dïtïnjau secara sektoral Pembïdangan secara sektoral ini 

bisa berbeda-beda pada tiap-tiap daerah Cara pembidangan juga bisa 

memakaï krïterïa yang berbeda-beda Satu daerah bisa membïdangkan ba 

gian-bagian darï unït perencanaan menurut sektor-sektor pembangunan, 

daerah lain bisa berdasarkan krïterïa menurur ukuran proses perencanaan, 

Selaïn pembagïan secara sektoral, dapat pula dilakukan pembïdangan ber 

dasarkan konsep pembagïan wïlayah, Dalam pengaturan struktur intern or 

ganisasi intern darï unït perencanaan daerah perlu dïpïkïrkan adanya ba 

gian-bagian yang memikirkan g 

(1) Bantuan terhadap perencanaan nasional dan kerjasama dalam perenca 

naan inter-regïonal, 

(2) Perencanaan desa, baik perencanaan sosial maupun fisik dari desa 

desa, 

(3) Masalah pengembangan kota-kota dan daerah dengan titik berat pada 

perencanaan fïsïk, 

Adgnya pembagïan susunan organisasi tersebut dïatas sudah tentu tergantung 

dar? konsepsi perencanaan sebagaimana telah kïta kemukakan pada bagïan 

terdahulu dan bagaimana fungsi pemerintahan propinsi dalam proses peren 

canaan secara keseluruhan, 

46, Dar?" unït-unït perencanaan yang ada sekarang kïta melihat dua macam po 

lo dan organisasi intern, yaïtu (1) Pola Aceh, dengan pembagian dan pem-

-54- 

bidangan menurut krïteria sektoral, dan (2) Pola Jawa Timur dengan pembagian 

dan pembidangan menurut krïterïa fungsï dan proses perencanaan, 

sehingga didapatkan bagian-bagian utama seperti : bagian survey dan pengumpulan 

data, bagian perencanaan, dst Sudah tentu dua macam pola 

itub'sa dïkombinasïkan Namun

- 55 - 

kemampuan daerah untuk mengïsï staff„ 

5Ü. Unit perencanaan daerah akanmemerlukan tïga macam poia keahlïan, yaitu 

s (1) staff yang memiliki keahlïan ïnfer-dïsïplïner yang dibutuhkan sebagai 

tenaga pïmpïnan yang memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang 

masa bh-masalah pembangunanaîjpe/encanaandaerah, (2) staff yang 

memiliki keahlïan-keahlïan khusus untuk berbagai sektor pembangunan sebagai 

tenaga perencana sektoral, dan (3) tenaga-tenaga yang tekun tapi 

krealsp untuk menangani tugas-tugas dibidang pengumpulan data dan survey 

serta pengawasan rencana-rencana pembangunan. 

Karena suksesnya pelaksanaan fungsï unït perencanaan daerah t ingkat Propinsi 

ïnï tergantung juga dari unït-unït tingkat yang jauh lebïh bawah, 

maka persoalan staff ïnï juga menyangkut petugas-petugas perencanaan 

pada tingkat kabupaten, kota-madya dan desa juga B 

51 . Untuk tenaga-tenaga pada tingkat Propïnsï, diperlukan staff yang mempunyai 

kemampuan setingkat dengan sarjana, demikian juga untuk tenagatenaga 

pïmpïnan pada unït perencanaan tingkat kabupaten dan kota-madya . 

Sebab ïtu persoalan staff ïnï erat hubungannya juga dengan kemampuan 

produksi univers' ; 

CK-univers; sas setempat'serta rersedlanya tenaga ah!'? setempat, 

Kesulïtan yangdïa'amï oleh daerah dengan staff ïnï adalah bahwa 

sekalïpun suatu daerah memïlïkï 'putera-putera'-nya yang belajar dï universïtas-unïversïtas 

dilaïn daerah namun banyak dïantara mereka yang telah 

Sulus, termasuk tenaga-tenaga yang terbaïk darï 'putera-putera' itu 

enggan untuk kembalï kedaerahnya masïng-masïng, karena daerah tersebut 

dianggap tïdak memben harapan bagï per.kémbangara karïer mereka. 

52 Untuk mengatasï kesuiïtan staff ïnï, beberapa daerah mempraktekkar» sistim 

kerja 'part-time", dïmana untuk sebagïan dïpakaï tenaga-tenaga dan 

universitas atau darï kantor-kantor pemerintah laïnnya (biasanya darï dinas-dinas 

propïnsï). Pekerjaan rangkap ïnï tïdak memungkïnkan effïsïensi 

dan kwalïtas pekerjaan yang baïk. Namun ïnï Sah yang bïsa dilakukan untuk 

mengatasï persoalan staff ïnï. 

53. Cara lain untuk mengatasï persoalan staff dibeberapa daerah adalah dengan 

melakukan kursus-kursus dan traïnïng-traïnïng. Namun ini juga memakan 

tempo dan biaya. Kesulitan lain darï persoalan staff ini adalah bahwa tenaga— 

*e- 3ga pengajar kursus biasanya diambïlkan darï Pusat (Bappenas, 

BPS, PUTL, dll) yang sebenarnya juga masih terbatas, baïk dï lïhat darï 

jumlah orang maupun dï lïhat darï segi waktu dan biaya. 

54. Penem pa tan sta ff pada bagïan-bagïan tersebut dï atas tïdak mestï harus men 

rut latar belakang pendïdïkan akademïsnya, bahkan tentang hal ini ha-

" 56 °" 

rus ada f leksibilïtas. Hanya saja kesulïtannya, staff yang demikian harus 

mempunyai kelebihan lain yaïtu kemauan belajar dan kreativitas, tentang 

hal mana sulit untuk diatas?. 

Masalah Pembiayaan dan Peralatan 

55. Suatu unit perencanaan yang aktip juga mempunyai konsekwensi d?b?dc'- , 

g 

pembiayaan danperalatanc ADB Aceh misalnya, untuk tahun l°7 1 

/72 r elah 

menghabiskan biaya budgeter sebesar Rp, 10,4 juta, yaitu Rp. 4,9 

untuk biaya rutin dan Rp. 5,5 untuk biaya pembangunan. Untuk Bappeda 

Jawa Timur telah disediakan biaya (yang ditetapkan dalam RAPBD) sebesar 

Rp.30,- juta untuk tahun 1972/1973. 

Badan perencanaan yang lebih muda dan masih dalam taraf perkembangan 

sepertï Biro Perbang Bali hanya menghabiskankira-kira Rp.850.000,- pada 

tahun 1970/1971 oleh karena pembiayaan in? tidak ditetapkan secara 

khusus, melaïnkandimasukkan pada rekening pembiayaan dari Sekretariat 

daerah. Namunsuatu badan perencanaan yang otonom yang telah mengetahui 

fungsinya yang luas ïtu sudah tentu akan memperkirakan biaya yang 

cukup tinggi. Ini tentu saja merupakan kesulitan bagi Pemda. 

56. Unït perencanaan yang baik, tentu akan memerlukan peralatan yang banyak 

sepertï reproduction unit, alat-alat peragaan, mesin-mesin tik dan 

mesin-mesïn hïtung,alat-alat gumbar,dst. Untuk pengumpulan dan pengolahan 

data bahkan sekarang telah digunakan alat komputer. Kesemuanya 

itu memerlukan biaya yang besar dan harus dibina secara bertahap, 

Pengawasan dan Pengendalian Operas!onïl Pembangunan. 

57. Perencanaan dalam art? luas sebagaimana kïta ketahui mencakup fungsi 

pengawasan dan pengendalian operasionil dari pelaksanaan rencana-rencana 

pembangunan. Setidak-tïdaknya,jika fungsi itu dianggap terpisah 

dari fungsi perencanaan da lam arti yang lebih sempit, maka fungsi pengawasan 

dan pengendalian operasionil sangat erat hubungannya dengan fungsi 

perencanaan, oleh sebab kriteria dalam pengawasan dan pengendalian tersebut 

tïada laïn adalah rencana-rencana pembangunan itu sendiri. Ditingkat 

Pusat, fungsi tersebut dïatas dïlaksanakan oleh Sekretariat Pengendalian 

Operasïonï! Pembangunan (ïnï ïstilah yang dipakcn dï daerah sendiri) 

.Dï tingkat Propïnsï fungsï tersebut dilakukan oleh SPOP Daerah yang 

dibentuk dengan mencontoh badan yang ada di Pusat. Diberbagai daerah 

badan yang berfungsi serupa dengan SPOP ïtu, yaitu melakukan pengawasan 

dan pengendalian operasionil terhadap proyek-proyek Pelita Nasional 

ïtu mungkïnmempunyai nama laïn, seperti misalnya kalau di Sulawesi 

Sela^ön namanya adalah Team Pengawas Pelita Nasional dan di Jawa

- 57 - 

Timur bemama Staff Khusus Urusan Repel ïtö'jöwü Tïfflur yang sejak 1 April 

1972 telah diintegrasikan kédölöm Bappeda jatim. 

58, Masalah pelembagaan dari fungsi kontrol tersebut diatas sebenürnya harus 

dïlïhat secara lebih fundament!I lagï yang menyangkut : (1) konsepsi dari 

fungsï kontrol, (2)obyek atau sasarandürï fungsï kontrol tersebutyaitu yang 

menyangkut berbagaï jenïs proyek - proyek pembangunan, Darï tabel 4, 

dapat dïlïhat hubungan antara fungsï kontrol dan lembaga kontrol, sedangkan 

pada tabel 1 atau bagan VIII kïta lïhat adanya 8 jenïs pröyek- proyek 

pembangunan, 

Dïtïnjau darï segï konsepsi kïta melihat adanya 3 jenis kontrol yaitu s 

(öf) kontrol terhadap pelaksanaan operasïonïl dar? rencana-rencana pembangunan, 

khususnya yang menyangkut progres fisik dan keuangan, (b) 

kontrol kwalïtas(qualïty control) khususnya yang berhubungan dengan soal- 

soal tehnis dan admrnistratïp keuangan dari pelaksanaan proyek-pro- 

«yek, (c) kontrol dalam rangka feed - back perencanaan, atau kómbïnasi 

darï jenïs kontrol tersebut diatas, Kontrol kwalitas sekarang ini adalah jelas 

merupakan tugas darï lembaga Inspektorat pada tïap-tiap departemen, 

atau pada Pemerintah Daerah Propïnsï, Yang menjadi 

rang adalah, apakah pada tingkat propïnsï, kabupaten dan köfö - fflüdya 

fungsï kontrol terhadap pelaksanaan operasïonïl (pengendalian Operasionil) 

pembangunan perlu dïgabungkan dengan fungsï kontrol sebagai feed-back 

perencanaan dalam satu badan, Dï Jawa Timur fungsï SPOP sekaligus dilaksanakan 

oleh Bagïan Pengawasan darï Bappeda , 

Darï segï sasaran kontrol, dïjumpa? masalah tentang perlu atau tïdaknya 

, dilakukan koordïnasï kontrol dïantara berbagaï jenïs proyek yang tercantum 

pada tabel 1. Dengan kata lain, apakah perlu SPOP Pusat dan Daerah 

melakukan kontrol terhadap semua jenïs proyek dalam satu kesatuan. Diberbagaï 

daerah kontrol terhadap proyek Pelita Nasional dilakukan secara 

terpisah darï proyek-proyek Pelita Daerah (kabupaten, Lu ma:', • dan 

propinsi), Demikian pula SPOP Pusat hanya melakukan kontrol terhadap 

proyek-proyek Pelita Pusat safa, Keperluan koordïnasï dan ïntegrasï ïnï 

adalah, agar Pemerintah Pusat bisa mengetahuï tentang semua jenïs proyek 

dan dengan demïkïan pula mengetahui secara keseluruhan darï proses pembangunan, 

Demikian pula Pemerintah Daerah bisa mengetahuï apa yang sedang 

terjadï didaerahnya, dan bukan sekedar mengetahui proyek-proyek 

daerahnya sendiri-sendiri, tetapi tïdak atau kurang mengetahui proses pembangunan 

yang tïmbul darï proyek-proyek Pemerintah Pusat didaerah-daerah, 

Langkah ïntegrasï dan koordïnasï terhadap kontrol berbagaï jenïs proyek 

ïtu telah dilakukan dï Jawa Timur dengan adanya Bappeda, dïmana 

fungsï SPOP d? egrasi'kan kedalam badan tersebut.

Tabei 4 

HUBUNGAN ANTA! BEBERAPA Lb 

BAGA DENGAN FUNGSI KONTROL 

I N S T I T U S I FUNGS! KONTROL 

1 „ SPOP Kontro! terhadap pelaksanaan operasionll : 

- bersifat fisik 

- keuangan 

2. Inspektorat Kontrol kwal! tas (quality control) 

i 

- te h nis 

Q 

I 

- administratip keuangan 

3. Bagian Pengawas dari Biro 1 „ Kontrol terhadap pelaksanaan operasioni! 

Perencanaan Daerah 2. Mendapatkan feed-back perencanaan 

4. Badan Urusan Cess Kontrol terhadap pelaksanaan operasionil 

penggunaan da na cess : 

- bersifat fisik 

- keuangan

- 58 - 

Pelaksanaan Fungsi Perencanaan Dorï Segï Proses Dan Tehnik. 

59, Masalah pelaksanaan fungsï perencanaan, terutama dïlïhat darï segï proses 

akan mengandung pula masalah yang sïfatnya institusionil, yaïtu yang menyangkut 

badan-badan laïn, khususnya badan-badan eksekutïf. Dï berbagaï 

daerah , proses dan prosedur yang resmi yang menyangkut ke Jasa» a dari 

berbagaï instansi ïtu umumnya belum dirumuskan, Ini kerapkalï menïm - 

bulkan ketïdak pastïan dari lembaga-lembaga yang bersangkutan tersebut 

dalam melakukan tugas-tugas perencanaan bersama-sama dengan unït perencanaan 

daerah Dï Aceh, Team menjumpaï rumusan proses dan prosedur 

perencanaan yang menyangkut kerja sama dï antara instansi pemer *. ntah daerah 

darimanakita mf lïhat pula tata hubungan antara ADB derân berbafjaï 

instansi sepertï DPRD Tingkat I, Bïro Keuangan, dinas-dinas dan SPOP dari 

mana dapat kita lihat pula bagaimana Rencana dan Anggaran Tahunan 

dïproses sejak darï semula (yang bersumber darï Jinas-dïnas) hïngga sampaïpada 

kontrol pelaksanaan darï proyek-proyek dalam rencana tersebut. 

Proses dan prosedur tersebut dï atas tentu saja terbatas hanya dalam hal penyusunan 

Program dan Anggaran Tahunan, !nï dïsebabkan karena unit-unit 

perencanaan daerah yang ada sekarang ïnï fungsïnya masih begïtu terbatas 

pada atau dïsekïfar penyusunan rencana-rencana proyek saja, Sebagaimana 

kïta ketahui fungsï unït perencanaan tïdak sekedar hanya terbatas pada 

fungsi penyusunan proyek-proyek tahunan saja, tapï proses perencanaan 

secara keseiuruhan^ Olehsebab itu rumusan tentang proses dan prosedur darï 

berbagaï fungsï perlu pula dirumuskan, Persoalan ïnï akan kïta lïhat lebih 

jelas lagï jïka kita melihafrnyq dar* dimensï waktu, Team telah menjumpaï 

beberapa eon? oh darï proses dan prosedur perencanaan Rencana dan A~ - 

garan Tahunan dalam dïmensï waktu Dalan hal ïnï kïta mengetahuï pula 

bahwa jangka waktu pelaksanaan fungsi perencanaan dapat dïbagï dalam 

lima tahunan (sesuaï dengan jangka waktu masa tugas Gubernur), tahunan, 

bulanan dan seterusnya Inï akan menjangkau berbagaï tugas, tïdak saja 

dalam perencanaan satu tahun, tapï juga lïma tahun (Repelita Daerah), 

bahkan juga tugas perencanaan jangka panjang yang memerlukan jadwal 

(time schedule) untuk berbagaï tugas dalam melaksanakan fungsï ïtu, 

60i Proses perencanaan, sebagaimana telah kita kemukakan pada bagïan terdahulu, 

akan menyangkut pula masalah kerjasama antar dïsipiïn, yaïtu dalam 

dimensï tehnis Ini juga mengandung implïkasï-ïmplikasï tata hubungan 

institusionil yang perlu dirumuskan pedoman-pedomannya, Dalam hal ini 

per lu dïbuat semacam 'manual' (yang hï-ngga kïni belum ada) tentang proses 

dan tehnik perencanaan, seperti misalnya dalam bïdang perencanaan 

fïsïk, moneêr, sossal,dan seterusnya baïk yang menyangkut masalah-masalah 

perencanaan pada umumnya, maupun yang menyangkut perencanaan 

suatu proyek.

- 59 -. 

Suatu manual, dewasa ïnï amat diperlukan bukansaja ogar pekerjaan perencanaan 

daerah itu sendiri bisadilaksanakansecara lebïh efisïen dilihat darï 

segi regional maupun nasional, melaïnkan juga untuk mencapaï keseragaman 

dalam proses perencanaan d? berbagaï daerah„ Dewasa ïnï, karena 

belum ada pedoman perencanaan, maka Bagiar» Perencanaan Regïoral 

Bappenas terpaksa harus banyak menyedïakan waktu untuk memberikan konsultasï 

kepada unit-unit perencanaan daerah dan Pemerintah Daerah Propïnsï 

dalam tugas-tugas perencanaan daerah, Pemerintah Daerah juga untuk 

mengatasi kesuiitan tehnik tersebut harus menyelenggarakan workshop-workshop 

yang antara lain untuk memanfaatkan keahlïan-keahlïan darï F c 

atau dari daerah-daerah laïn (universitas, lembaga penelitian atau pejabat-pejabat 

daerah lain) yang tïdak diperoleh dï daerah-daerah yang bersangkutan, 

Dengan adanya manual, maka pembinaan kemampuan tehnis darï 

unït-unït perencanaan daerah tersebut bisa dilakukan secara lebih efisïen»

- 60 - 

BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN UMUM 

Proses Pembinaan Un«t Perencanaan Daerah 

1 o Setiap daerahtelah merintis pembentukan unit perencanaan didaerah masingmasing, 

tetapi berhubung dewasa ini belum ada peraturan atau undang-undang 

yang mengatur secara seragam pada tingkat nasional cara pengorganisasian 

dan cara kerja unit perencanaan daerah, maka sebagai akibatnya terdapat 

bermacam corak ragam unit perencana daerah, Perbedaan antara berbagai 

unit planning daerah terutama terdapat pada segi institusionil, strukturil, cara 

kerja, dan effektivïtasnya, Perbedaan itu tïmbul karena berbagai alasan, 

antara lain karena : 

(a) Perbedaan padasumber-sumber (resources) yangtersedïa pada setiap daerah, 

seperti kemampuan merekrut staf yang baïk, kemampuan dalam pembiayaan, 

dan sebagaïnya. 

(b) Persepsï tïap daerah terhadap kegiatan perencanaan yang berbeda, misalnya 

ada daerah yang menganggap kegiatan perencanaan daerah ïdentik 

dengan perencanaan ekonomi, sehïngga unït perencanaan di daerah 

itu melihat proyek-proyek pembangunan terutama darï sudut ekonomi saja „ 

(c) Perbedaan pada sïfat kepemïmpïnan lokal (local leadership). 

(d) Kondisï daerah yang berlaïnan, baïk yang menyangkut kekayaan daerah, 

kondïsï prasarana, tradïsï, kondïsï geografis, jumlah penduduk, dan sebagai 

nya-, 

2, Daerah telah juga merasakan, bahwasanya unït planning daerah memerlukan 

bïmbïngan dari Pemerintah Pusat, Tetapi jelas dïrasakün bahwa dalam rangka 

pembinaan unit perencana daerah itu bimbïngandarï Pemerintah Pusat itu masih 

kurang sekalï, dan bi la ada, seperti yang kïnï telah dilakukan oleh Departemen 

Pekerjaan Umum dan Tenaga Lïstrïk, pelaksanaannya belumdïkoordïnasïkan 

dengan baïk, merafa dan terarah, Padahal "bïmbïngan ïtu diperlukan 

sebab : 

(a) Sumber-sumber (resources) banyak terdapat dï Pusat, sepertï pengalaman, 

ketrampïian dan keahlïan. 

(b) Banyak masalah daerah yang tak dapat dïtanggu langï tanpa campur tangan 

Pusat. 

(c) Banyak masalah Pusat yang perlu dïtanggula'gïdengan bantuan daerah. 

(d) Perlu dïbina kerjasama antar daerah dalam bidang perencanaan pembangunan 

daerah „ 

«

-61 - 

3. Jadi jelasJah, bahwa bïmbïngan ïtu tidak sekedar menguntungkan unit perencanaan 

daerah, tetapi akan juga membawa banyak manffoï bagi Pemerintah 

Pusat sendiri. Hal ini dïsebabkan, karena unit perencanaan daerah yang baik 

dengan sendirmya akan dapat banyak membantu Pemerintah Pusat, terutama 

dalam penyediaan informasi dan data perencanaan yang tepat. Disamping itu 

campur tangan Pusat dalam pembinaan unit perencanaan daerah akan memung» 

kinkan terbinanya kerjasama antar daerah dalam bidang perencanaan pembangunan,suatu 

kondisi yangmutlak diperlukan bagi terlaksananya pembangunan 

nasional yang baïk. Dewasa ïnï sinkronisasi dari rencana pembangunan daerah 

yang satu dengan rencana pembangunan daerah yang lain masih sukar dilaksanakan 

tanpa bïmbïngan dan pengarahan darï Pusat. 

4. Berdasarkanpengalaman-pengalaman penelitian sebagaimana telah dilaporkan 

dalam bab-bab terdahulu, berïkut ini akan kita coba sïmpulkan pokok-pokok 

gagasan tentang unit perencanaan daerah, berdasarkan mana saran-saran umum 

akan kïta coba rumuskan da lam rangka pengembangan unit perencanaan daerah. 

Sebelum kïta sampai pada saran-saran umum yang lebïh terperincï, ada baiknya 

kïta kemukakan terlebïh dahulu logïka dari proses pembinaan Unit Perencanaan 

Daerah berdasarkan kesïmpulan darï laporan yang telah kïta kemukakan 

dalam bab-bab terdahulu 5 

Pertama, terlebïh dahulu perlu kïta rumuskan pengertian dan batasan kita tentang 

perencanaan darï berbagaï sudut pandangan. Darï rumusan tersebut kita 

akan memperoleh pengertïan tentang ruang lïngkup tugas perencanaan dengan 

berbagaï jenïs perencanaan yang kïta ketahuï. 

Kedua, berdasarkan konsepsi perencanaan tersebut kïta akan memperoleh refleksï 

tentang ruang lïngkup fungsï perencanaan yang menjadi tugas darï Unit 

Perencanaan Daerah. Sudah barang tentu darï konsepsi tersebut kita akan juga 

memperoleh pengerf:dn tentang berbagaï fungsï perencanaan yang tïdak menjadi 

tugas darï Unït Perencanaan Daerah, karena fungsï tersebut mïsalnya saja 

adalah merupakan tugas dar? badan-badan laïn, sepertï Bappenas, Bagian Perencanaan 

Kabupaten dan Kota Madya, dan seterusnya. 

Tugas dar? Unit Perencanaan Daerah tingkat Propïnsï tersebut perlu dikukuhkan 

dengan undang-undang atau peraturan pemerintah yang merupakan dasar hukum 

darï bekerjanya Unit Perencanaan Daerah tersebut. Dalam undang-undang/peraturan 

pemerintah tersebut akan tercermïn apa yang menjadi tugas dan wewenang 

Unit Perencanaan Daerah dan secara ïmplïsit akan dapat diketahuï juga 

apa yang bukan termasuk dalam tugas dan wewenangnya. 

Ketiga, secara keseluruhan, tugas umum dan ruang lïngkup perencanaan tersebut 

di atas dilembagakan dalam organïsa'. • Unït Perencanaan Daerah. Tugas 

umum darï Unit Perencanaan perlu dïperïncï untuk bisa mendapatkan gambaran 

tentang bagïan-bagïan yang dïperlukan oleh unit untuk melaksanakan semua 

tugas yang telah ditetapkan.

-62- 

Struktur Un«t Perencanaan Daerah bukansaja merupakan penjumlahan dar? baï-ïri-bagian 

yang telah ditetapkan, me!a?nkan pula merupakan totalitas organisasi 

dimanu tercermjn hubungan timbal balïk antara bagian-bagian yang telah 

ditetapkan hubungan mana mampu memberi dukungan terhadap fungsi umum 

dan fungsi yang pokok dari unit, 

Dar? uraïan-uraïan pada bab-bab yang terdahulu kita melihat bahwa fungsi unït 

perencanaan daerah ïnï tidak berdïri sendiri ° la mempunyai pula hubungan-hu- 

bungan eksternal, baïk yang sïfatnya vertïkal (mïsalnya dengan Bappenas atau 

dengan unït-unït perencanaan tï gkat kabupaten & Kota Madya) maupun yang 

sïfatnya horïsontal (nr'salnya saja dengan Bïro Keuangan Propinsi, dïnas-dinas 

propinsi, Kantor Sensus Penduduk & Statistik, dan laïn-laïn instansi tingkat 

Propïnsï)/ yaitu berupa hubungan-hubungan fungsionil maupun admïnïstratïf, 

Seianjutnya stru s 

! T organïsas'yang telah d'tetapkan untuk men ja lankan fungsi 

umum aan fungsi yang lebïh terper'nci dar' unit ïtu harus didukung oleh tïga 

faktor utama yaitu 

(a) Adanya sar ana-sa a a penunjang, sepertï mïsalnya bagïan-bagïan keuang 

an & seKretarïat studio, bagïan hubungan masyarakat dll, yang sebenar- 

nya sudah te

-63- 

tusan Gubernur dan merupakan refleksi lebih lanjut dari fungsï perenca 

naan yang telah dïtetapkandalam perumusan yang lebïh terpenncS dan lebih 

je las c 

(b) Untuk setiap pe*ugas, baik pïmpïnan maupun staff, memerlukan pedoman 

kerja, baïk yang menyangkut tugas-tugas ristin, tugas-tugas yang tïdak 

rutin (bisa bersifat bulanan atau tahunan), maupun untuk tugas»tugas khusus 

yang berhubungan dengan rencana-rencana jangka panjang atau rencana-rencana 

yang diperlukan sewaktu-waktu o Untuk pedoman tersebut 

diperlukan semacam deskrïpsï pekerjaan (job descrïption) berdasarkan pada 

ketentuan-ketentuan Gubernur, fungsï formïl dar? unit perencanaan 

serta struktur organisasi dari unit tersebut dï atas ; 

(c) Seianjutnya fungsï dan tugas perencanaan yang teiah dirumuskan tersebut 

dïatas harusdïterjemahkan secara lebïh kongkrit !ag« dalam bentuk program 

umum, program tahunan, bahkan mungkin juga program bulanan, Sudah 

tentu dalam program tersebut termasuk juga program kerjasama dengan 

badan-badan atau lembaga-lembaga laïn, dengan assums? bahwa Unït Perencanaan 

Daerah, dalam melaksanakan fungsï perencanaannya tïdak bisa 

beker ja sendiri oleh sebab, sebagïandars tugas yang mereka tetapkan mesti 

harus dilakukan da lam rangka kerjasama dengan badan-badan atau lembaga-lembaga 

Ia?n„ 

(d) Berdasarkan program yang telah disusun tersebut harus disusun pula suatu 

Anggaran Pembiayaan atau Budget, Dalam penyusunan budget tersebut memang 

timbul persoalan apakah budget tersebut harusdïsusun menurut program 

yang telah ditetapkan, ataukah sebalïknya, program yang akan ditetapkan 

harus dïsesuaikan dengan kemampuan keuangan yang ada, 

(e) Berdasarkan program dan pembiayaan harus pula ditetapkan jadwal umum 

maupun jadwal tahunan dan jadwal bulanan dari pelaksanaan program yang 

telah ditetapkan o Penyusunan jadwal ïnï juga akan tergantung darï staff 

yang ada serta dar? badan-badan atau lembaga-lembaga laïn yang bekerjasama 

dengan Unït Perencanaan Daerah» 

(f) Sebagai pedoman darï pelaksanaan tugas, perlu juga disusun atau dirumuskan, 

proses dan prosedur dari perencanaan, baik yang sïfatnya

O Lp 

§ e s § °J •% 

E r § S _ E Q- C O 

o « Eo § i c 3 3» O O 

5> -O oc g> ^ _ O ^ * : 

H- —j C£ £ < —. " Cu Q. *— 

«— CN J CO ^ "O O fs 

c ^ ë> _ 

E? - §- g_ 8 

-8 "5 - •! \ _ / J 

/ ^ 

«— y ö s _ i' / O) 

•in \ -1 * / T - H 

c I § •= P4UQSUOH \ = § „ g l c_ g . 

§ .9-1 0 / | T \ 2 1 

= g j£ jjo 2 O. \ co 

- - | \ 

~ " K t t \ . 

-rï C G / «*; \ — 1 

n 3 "O \ G 

C l * : O — 

•§ •£ •- § S g § 

zz 

°a « "° I 

3 c 

Q 

0 —i O O 

• C C "O O 

LU —I O 00 C 

— o *o 

Iz 

X LU LU 

—' CU _ 

ï 1 I 

z co o. 5 rz r .. , , 

- 64 - 

kïta ïngïn menguraïkan satu persatu kesïmpuian dam saran-saran kïta tentang 

proses pembïnaan Unït Perencanaan Daerah tersebut dï atas berdasarkan studï 

perbandïngan yang telah kïta utarakan daiam bab-bab sebelumnya„ Pembahasan 

mengenai unït perencanaan tïdak semata-mata menyangkut segï struktur?! 

organïsatorïs saja, tetapi akan fuga menyangkut seluruh segï tata kerja perencanaan 

(planning process), Ha! ïnï berarts, bahwa dï sinï perlu pula dibahas 

ïnteraksï yang timbul pada proses perencanaan antara pïhak-pshak : 

(a) Instansi perencana (planning agencïes), 

(b) instansi pelaksana (implementïng agencies), 

(c) instansi pengontro! (control agencïes), 

(d) eksekutip (chïef executive), dan 

(e) sumber data dan informasi (informatïonsources) sepertï Bïro Pusat Statistik 

(BPS) yang merupakan sumber data untuk keperluan perencanaan, 

* •* 

6, Pembahasan mengenai unït perencanaan d? daerah dengan tata kerja perencanaannya 

tïdak dapatdïpïsahkan dar? pembahasan mengenai proses perencanaan 

yang terjadï pada tingkat nasional, karena adalah suatu syarat mutlak bahwasanya 

polïcy dan prosedur perencanaan pada tingkat daerah ïtu sejalan dan 

sïnkron dengan polïcy dan prosedur perencanaan pada tingkat nasional, bïla 

diingïnkan pembangunan yang berlangsung berdasarkan satu rencana yang ïntegral 

dan baïk, 

Dianggap pula bahwa semua peraturanresmï yang kin? telah ada yang ternyata 

menghambat tata kerja atau kurangserasi dengan kondïs? unit perencanaan daerah 

yang ïdeal, dapatdïsesuaïkan dengan kondïsï ïdeal ïtu; sebaiiknya segala 

peraturanresmï yang diperlukan untuk mendukung legalitas dan tata kerja unït 

perencanaan daerah yang dewasa ini belum ada, dianggap dapat pula diadakan 

pada waktunya» Pembahasan seianjutnya mengenai unït perencanaan daerah in» 

akan dilakukan berdasarkan pemikiran dan anggapan-anggapan ïnï, 

Konsepsi Perencanaan 

7, Sebaga ïmana telah kïta kemukakan dï muka, maka sebelum kïta membuat batasah 

tentang ruang lïngkup perencanaan yang menfadï tugas dar? Unït Perencanaan 

Daerah, terlebïh dahulu pe. !u J ; 

iunuskin i -ê-t-ar da |-o»o

- 65 - 

(c) Perencanaan lokal^ : yaitu perencanaan yang ruang lïngkup wilayahnya 

dïbatasï oleh suatu cirï kegiatan tertentu (perkotaan atau pedesaan) dan 

merupakan unït terkecïl bagï pengembangan wilayah„ 

Menurut ruang lïngkup materïnya, perencanaan dapat dïbedakan atas : 

( a 

) Perencanaan menyeluruh; yaïtu perencanaan yang melïputi keseluruh 

an sektor atau program pembangunan yang sudah dïïntegrasïkan untuk mencapa? 

sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan pembangunan yang lengkap, 

(b) Perencanaan sektoral : yaïtu perencanaan yang melïputi sua u sJ • 

atau program pembangunan tertentu dan terdiri atas proyek-proyek pembangunan 

yang sudah dïïntegrasïkan untuk mencapai sebagïan dari sasaransasaran 

dan tujuan-tujuan pembangunan, 

(c) Perencanaan proyek „ yaïtu perencanaan yang melïputi suatu kegiatan 

atau usaha untuk mencapai sasaran-sasaran disuatu sektor atau program 

pembangunan tertentu. 

Menurut ciri-ciri teknisnya, perencanaan dapat dibedakan atas : 

(a) Perencanaan ekonomi s yaitu perencanaan yang m-:-.";. . 1 sasaransasaran 

atau tujuan-tujuan pembangunan yang dijabarkan dalam krïterïakriteria 

atau ukuran-ukuran ekonomi, sepertï kenaikanpendapatan nasional, 

kenaikan pendapatan per kapita, angka-angka produksi, target pembiayaan 

dan ïnvestasi, dsb» 

(b) Perencanaan fisik : yaitu perencanaan yang mempunyai sasaransasaran 

atau tujuan-tujuan pembangunan yang dijabarkan dalam krïteriakriterïa 

atau ukuran-ukuran fïsïk, sepertï pola tata gunatanah, tata ruang 

dsb„, dan yang terutama memperhatïkan pengembangan potensi fïsïk suatu 

wïlayah» 

(c) Perencanaan sosial : yaïtu perencanaan yang mempunyai sasaransasaran 

atau tujuan-tujuan pembangunan yang dijabarkan dalam krïterïakrïteria 

atau ukuran-ukuran sosïal, seperti tercapainya situasï keamanan, 

taraf pendidikan, taraf kesehatan, taraf kemakmuran, taraf kesadaran sosïal 

dsb. tertentu» 

Wilayah perencanaan dapat mempunyai salah satu batas yang berikut : 

(a) Batas-batas admïnïstratip : yaïtu wïlayah perencanaan yang melïputi satu 

atau beberapa daerah admïnïstratip pemerintahan (propïnsï atau antar propinsi, 

kabupaten atau antar kabupaten, kotamadya atau antar kotamadya, 

antar kotamadya dan kabupaten dsb») 

(b) Batas-batas fïsïk : sepertï lautan (satuan pulau), daerah alïransungaï 

(wilayah pengembangan sungai), dsb, 

(c) Batas-batas buatan : yaïtu batas-batas yang dibuat berdasarkan sua-

- 6c> - 

tu kriterla tertentu untuk maksud perencanaan, mïsalnya kesamaan kegïat- 

an (daerah tur isme, daerah pertanian, dsb.), daerah yang termasuk dalam 

satu kawasan ekonomi, daerah-daerah yang mempunyai kepadatan pendu- 

duk yang sama dsb. 

Proses perencanaan melïputi siklus kegïatan-kegfatan yang berïkut : 

( a 

) Pengumpulan dan pengolahan data-data ^fjttu semua kegïatan untuk men 

dapatkan data-data yang diperlukan untuk perencanaan, Kegiatan ïnï ber 

sifat terus menerus dan termasuk di dalamnya kegiatan mengumpulkan, 

mengolah, mengadakan seleksï, membuat klasïfikasï serta menyajikan da 

ta-data tersebut dalam bentuk laporan tertulïs atau vïsuil yang memudah- 

kan penggunaannya untuk analïsa dan penyusunan rencana o 

(b) Anajïsa dan Penyusunan Rencana : yaïtu semua kegiatan untuk menga- 

nalïsa data-data yang ada (menyïmpulkan masalah-masalah dan potensï 

perkembangan, membuat proyeksï-proyeksi perkembangan, mengadakan 

peih;>ungon-pe'hi!ungan dsb ), mengadakan konsul*as ; 

u- tuk maksud ko 

ordïnasï dan ïntegrasï, perumusan tujuan-tujuan pembangunan umum dan 

sektoral, menjabarkan tujuan-tujuan tersebut ke dalam sasaran-sasaran 

pembangunan yang terukur dengan angka-angka, menyusun strategi pen- 

capaïan. tujuan-tujuan tersebut yang dapat bersifat umum atau strategi 

pelaksanaan, menetapkan prioritas pembangunan danpelaksanaannya, ser 

ta merumuskan dan menyajikan kesemuanya itu dalam bentuk laporan ter 

tulïs atau vïsuil o 

(c) Pengendalian Rencana ; yai •»• keg lotos '-keg «o?c • c : J . . 

sudkan untuk mendapatkan umpan baiik guna menyesuaïkan kembalï dan 

menyempurnakan rencana, yang mencakupï analïsa-analïsa laporan pe 

laksanaan, penyesuaïan dan penyempurnaan target-target rencana, peru 

musan kembalï strategi dan tujuan pembangunan, dan memperpanjang ho- 

rïson waktu perencanaan jangka panjang sehïngga tak pernah ketïnggalan 

terhadap perkembangan. 

Menurut jangka waktu dan kegunaannya, perencanaan dapat dïbedakan atas : 

(a) Pola dasar pembangunan daerah s yaïtu penggambarandaripada pola- 

pola potensï darï kemungkfnan perkembangan daerah yang masih berïsïkan 

alternatïp-alternatïp dan belum dïpïlïhsatu atau beberapa alternatïpyang 

diingïnkan untuk dïcapaï dalam jangka waktu tertentu. 

( B 

) £ËL_S5L^^ • yaifru perencanaan yang memuat 

pengarahan pembangunan daerah untuk jangka waktu panjang, yang sïfat 

nya dapat berupa pengarahan garis besar (rencana garis besar) - umum - 

dan mencakupï konseps? secara menyeluruh atau pengarahan yang lebïh 

terperïncï (rencana ïnduk) yang lebih spesïfïk dan memberikan pengarah 

an sektoral. Jangka waktu rencana ïnï tertentu dan mencakupï 20 tahun

- 67- 

atou lebih, 15 tahun atau 10 tahun. 

(c) Perencanaan lima tahun : yaitu perencanaan jangka pendek yang memberikan 

pengerahan yang lebih jelas untuk pembangunan daerah dan karenanya 

memberikan pengarahan yang lebih terperinci, dan juga berisikan 

program pembangunan ditiap-tiap sektor yang perlu untuk mencapai 

tujuan-tujuan serta sasaran-sasaran pembangunan dalam jangka waktu ini. 

(d) Perencanaan tahunan : yaitu perencanaan untuk jangka waktu satu 

tahun yang berisikan program pelaksanaan yang sudah dijabarkan dalam 

proyek-proyek pembangunan dengan perincian data-data yang lengkap 

dan kongkrit untuk tiap-tiap proyek, sehinggamembey.i'i&i;. peganganyarsg 

pasti untuk pelaksanaan. 

Pengendalian operasionil di dalam pelaksanaan pembangunan mempunyai dua 

makna di dalam mengawasi apakah pembangunan berlangsung sesuai dengan 

target-target(fisik dan keuangan)yang telah ditetapkan, yaitu : 

(a) Faktor-faktor tata laksana apakah yang dapat menjadi penghambat tercapainya 

target pembangunan, dan karenanya harus diberitahukan kepada 

pihak pelaksana. 

(b) Faktor-faktor dalam perencanaan apakah yang menyebabkan target-target 

yang telah ditetapkan tak dapat dicapai, dan karenanya harus diberitahukan 

kepada unit perencanaan agar dapat diadakan peninjauan kembali 

dan kemungkinan penyesuaian atau revisi dari target-target yang telah 

ditetapkan. 

Review terhadap suatu perencanaan dimaksudkan untuk : 

(a) Mengeceksasaran, kebijaksanaan dan tujuan pembangunan yang telah digariskan 

pada permulaan perencanaan berdasarkan pengalaman-pengalaman 

pelaksanaan sampai saat diadakannya review. 

(b) Menyesuaikan, mengubah dan menyempurnakan proyeksi serta kecenderungannya 

(trends) berdasarkan hasil-hasil review. 

(c) Memperpanjang jangka waktu perencanaan sesuai dengan jangka waktu 

yang semula. 

Review perencanaan dapat dilakukan tahunan, secara menyeluruh pada saat 

tertentu atau secara insidentil sewaktu-waktu dibutuhkan. 

Data-data yang dibutuhkan untuk perencanaan dapat berupa : 

(a) Data-data umum : yaitu data-data umum tentang keadaan fisik, sosial 

dan ekonomi daerah atau sektor pembangunan yang umumnya dibutuhkan 

untuk perencanaan terutama perencanaan jangka panjang dan sifatnya 

terbuka untuk umum.

- 6 J « 

(b) Data-data terbatas : yaïtu data-data yang berbenfuk laporan-laporan di 

nas, laporan ïnspeksï atau laporan perïodik yang hanya dïpergunakan un 

tuk dinas dan untuk pengendalian perencanaan terutama perencanaan Jang 

ka pendek dan tahunan . 

Obyek perencanaan meliputï : 

(a) Kegiatan-kegïatan pemerintah : yaitu kegiatan-kegiatan yang menjadi 

tugas dan tangyung jawab pemerintah dan pelaksonaannya dibiayai darï 

anggaran pemerintah serta dllaksanakan ataudïawasi oleh apc :' porno 

tah sendïrï. 

(b) Kegïatan-kegïatan Masyarakat sendïrï : yaïtu kegiatan -kegiatan yang dï- 

lakukan o'eh masyarakat sendïrï dengan atau tanpa adanya bantuan dan 

dorongan pemeiïntah f terapi pelaksanaannya diatur berdasarkan ketentu- 

an-ketentuan dan peraturan-peraturan pemerintah. 

Akhïrnya di lïhat dar> ienjang admïnistratip, kïta membedakan pula beberapa 

Jenïs rencana atau proyek yarg !uas pengaruhnya berbeda pula sesuai dengan 

jenjancj tersebut, yaitu : 

(a) Rencana atau proyek Pemer ntah Pusat : yaïtu rencana atau proyek yang 

disusun dan dïbïaya, oieh APBN» Rencana atau proyek tersebut dïsusun 

berdasarkan anggapan atau perkïraan bahwa rencana atau proyek tersebut 

luas pengaruhnya bersfa^ nasïonal dan yang dalam pengerjaannya mem- 

butuhkan staf dan keah'>> hanya merupakan bagi 

an darï perencanaan daeroi» Kabupaten dan Kota-Madya,

-69- 

' Ruang Lïngkup Perencanaan Daerah, 

8 Sebelum kïta membicarakan tentang ruang lïngkup perencanaan daerah, perlu 

kiranya dïjelaskan lebïh dahulu apa yang kïta maksud dengan "Unït Perencanaan 

Daerah", Dalam hal ïnï yangdsmaksud dengan 'unïtperencanaan daerah' 

adalah : "Suatu badan yang merupakan bagïan dar ï pemerintahan daerah, 

baik pada tingkat Propïnsï, Kabupaten maupun Kota-Madya, yang berfungsi 

melaksanakan kegiatan perencanaan bagï Pemerintah Daerah", Unït Perencanaan 

Daerah tingkat Propïnsï dalam hal ïnï mempunyai peranan yang terpenting 

dan pasïng sentral dalam proses dan kegiatan perencanaan daerah, oleh 

karena ïtu pada tahap pertama sasaran pembinaan unït perencanaan daerah seyogyanya 

d t iukan terutama kepada unït perencanaan daerah tïngkat propïnsï, 

Pembinaan unït perencanaan tingkat Propins" sebagaï sasaran utama fuga akan 

mempunyai n I i strategïsdalam arts bah a pemïlïhamasaran ïm akanmember ï 

pengaruh pos: i baik yang bersifat orïsonta! maupu 1 

" yang bersifat vertikal . 

Yang dïmaksud dengan penga uh horïson a adalah : p-ngaruh pembinaan unit 

perencanaan tersebut terhadap proses dan kegiatan perencanaan dï lïngkungan 

organïsas? Pemerintah Daerah serta badan-badan laïn dï luarnya pada tïngkat 

propïnsï, Sedangkan yang dïmaksud dengan pengaruh vertikal adalah : pengaruh 

pembinaan unit perencanaan tersebut terhadap proses dan kegiatan perencanaan 

baïk pada tïngkat Pusat jtau Nas'onal maupun pada tïngkat yang lebïh 

bawah sepertï pada kegiatan perencanaan pada tïngkat Kabupaten dan Kota- 

Madya . 

9, Berdasarkan pengertian-pengertïan kïta tentang konsepsi perencanaan dan pengertïan-pengertian 

kita tentang unït perencanaan daerah, maka seianjutnya 

kita ïngïn memperoleh pengertïan tentang batas-batas dan ruang hngkup dar» 

fungsï dan tugas Unjt Perencanaan Daerah, Fungsï dan tugas umum dar? Unit 

Perencanaan Daerah tïngkat Propïnsï pada dasarnya tïdak berbeda dengan fungsï 

perencanaan pada tïngkat pusat dan oleh karena ïtu Urn! Perencanaan Daerah 

(untukseianjutnya yang kïta maksudkan adalah unit tingkat propinsi) mengandung 

berbagaï unsur, segï atau tehnïk yang serupa dengan perencanaan nasional. 

Namun tïtïk pusat dar? beker janya unït perencanaan daerah terarah pada 

perkembangan suatu propïnsï tertentu, Perencanaan daerah sudah tentu akan 

berhubungan dan menyangkut perencanaan nasional atau perencanaan kota dan 

kabupaten. Demikian pula, sebagaimana perencanaan pusat, maka perencanaan 

daerah juga mempunyai unsur-unsur perencanaan sektoral, perencanaan regional, 

perencanaan ekonomi, fïsïk atau sosial, Akan tefepï ruang hngkup dar? 

pekerjaan unït perencanaan daerah tersebut terbatas pada sasaran pengembangan 

suatu propïnsï tertentu, 

Dalam hubungannya dengan Unit Pe>encanacr'' ff gkat P'opms', mo'o uang 

lïngkup perencanaan daerah akan melïputi :

(a) Penentuan pola pengembangan regional dan penyusunan rencana daerah 

propinsi yang kemudian dijabarkan dalam proyek-proyek atau kegiatan 

yang akan dijalankan oleh dan dengan pembiayaan Pemerintah Daerah 

Propinsi. 

(b) Membantu Pemerintah Pusat (Nasional) dalam penyusunan Repelita serta 

program tahunan (baik melalui saluran Departemen Dalam Negeri atau 

langsung ke Bappenas maupun melalui saluran dinas-dinas vertikal ke de 

partemen-departemen sektoral) yang kemudian akan dijabarkan menjadi 

proyek-proyek Pelita Nasional. Bantuan ini bisa dilihatdari segi sektoral 

maupun regional darï perencanaan nasional. 

(c) Memberikan pengarahan dan pedoman bagi penyusunan Repelita dan prog 

ram tahunan yang akan disusun oleh pemerintah daerah tingkat Kabupaten 

d@n Kota-Madya yang termasuk da lam wilayah kekuasaannya, yang kemu 

dian akan dijabarkan dalam proyek-proyek Pel'ta Kabupaten da- Kca- 

Madya. 

(d) Membantu Pemerintah Pusat dalam mengarahkan program-program khusus 

seperti bantuan kepada desa dan kabupaten serta kota-madya, proyek-pro 

yek Cess, proyek kepadatan penduduk dll, 

(e) Mengarahkan proyek-proyek serta kegiatan ekonomi swasta, khususnya 

melalui perencanaan ïnvestasi (PMA maupun PMDN) baik dalam rangka 

ïntegrasïnya dengan proyek-proyek pemerintah maupun pengembangan sek 

tor swasta dalam pembangunan itu sendiri, 

Dalam perumusan tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa unït peren 

canaan daerah tingkat Propinsi mempunyai dua macam fungsi yaitu : pertama, 

fungsi menghasilkan out-put berupa rencana Pemerintah Daerah Propinsi, dan 

kedua, fungsi memberikan in-put untuk perencanaan nasional dan perencana- 

an~daerah tingkat kabupaten serta kota-madya. Dalam perencanaan tingkat 

Propinsi, unit perencanaan tersebut melakukan perencanaan langsung, hasil 

perencanaan mana akan dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah tingkat 

Propinsi. Dalam perencanaan nasional, unit perencanaan Propinsi hanya mem 

berikan bahan-bahan serta memberikan pengarahan agar proyek-proyek pusat 

bisa dïarahkan untuk membangun daerah tersebut. Terhadap perencanaan dae 

rah tingkat kabupaten dan kota-madya, unit perencanaan propinsi mempunyai 

fungsi untuk mengarahkan agar proyek-proyek atau rencana dari pemerintah 

kabupaten dan kota-madya tersebut se ja lan dengan arah pembangunan regional, 

selain terarah pada kepentingan daerah-daerah kabupaten dan kota-madya itu 

sendiri. 

Untuk bisa menunaikan fungsi yang cukup luas tersebut diatas, diperlukan ada 

nya suatu badan dengan mekanisme pekerjaan yang terus menerus (revolvïng) 

dengan tugas rutin, bulanan dan tahunan, yakni untuk sejak semula melakukan 

pengumpulan data & informasi, melakukan survey & feasibility study (pelaksa-

noon tugas ïnï bisa diserahkan kepada badan atau lembaga laïn namun dengan 

tujuan yang sesuai atau dïtentukan oleh unït perencanaan tersebut), melakukan 

perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, serta 

melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian, baik untuk mengontrol jalannya 

proses pelaksanaan rencana pembangunan maupun dalam rangka mendapatkan 

umpan balïk (feed-back) bagi perencanaan seianjutnya, 

10. Ruang lïngkup fungsï dan tugas perencanaan yang akan dijalankan oleh unit 

perencanaan daerah tersebut diatas harus diatur dan ditentukan batas-batasnya 

oleh Undang-undang atau Peraturan Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, 

Dalam hal ïnï sangat diperlukan suatu Surat Keputusan Presïden atau Menteri 

Dalam Negeri bagï pendïrïan unit perencanaan daerah yang dalam batas-batas 

tertentu bertujuan untuk mengatur dan menyeragamkan dasar pertumbuhan dan 

pengembangan unit perencanaan daerah di seluruh Indonesia, Darï Surat Keputusan 

atau peraturan pemerintah tersebut di atas akan tercermin wewenang 

dari unït perencanaan daerah dan bagaimana hubungannya dengan Pusat (Departemen 

Dalam Negeri, Bappenas, atau departemen-departemen lainnya) dalam 

proses perencanaan. 

Sudah tentu ketentuan darï Pusat tersebut akan bertitik tolak darï pandangan 

Pusat mengenai proses perencanaan secara menyeluruh, dimana unit perencanaan 

daerah akan dipandang sebagai bagïan darï mekanisme perencanaan nasional 

, 

Ketentuan dari Pusat tersebut tïdak perlu melïputi hal-hal yang sangat detail, 

misalnya saja mengenai struktur organisasi secara keseluruhan, melainkan hanya 

menyangkut hal-hal pokok bagï pendïrian dan pengembangan unit perencanaan 

daerah, yaïtu s 

(a) Kedudukan, wewenang, fungsi dan tugas umum dari unït perencanaan daerah 

sebagai pemegang wewenangsatu-satunya dantertinggi di lingkungan 

pemerintah daerah di bidang perencanaan, 

(b) Hubungan unit perencanaan daerah denganjjeberapa lembaga Pusat, baik 

dilihatdari segï administrasi pemerintahan maupundari segi proses perencanaan. 

(c) Bagian-bagian pokok yang disyaratkan oleh unït perencanaan daerah serta 

bagian-bagian dari eselon pertama darï struktur organisasinya yang memungkinkan 

unït tersebut mendukung fungsinya, dalam hubungannya dengan 

proses pembangunan daerah, maupun dengan proses pembangunan nasional. 

(d) Hubungan unit perencanaan daerah tingkat Propinsi dengan unit-unit perencanaan 

tingkat kabupaten dan kota-madya, atau dalam hubungannya 

dengan badan-badan laïn yang ada hubungannya dengan proses perencanaan, 

pengawasan dan pengendalian operasionil pembangunan, yang se-

- 72 - 

karang ini tata hubungannya dipandang masih kurang jelas, 

Seianjutnya, ketentuan dari Pusat tersebut akan merupakan dasar dari pengem 

bangan unit perencanaan daerah yang akan diatur kemudian dengan Surat Ke 

putusan atau peraturan Gubernur KDh\ Dengan demikian, maka di luar keten- 

tuan-ketentuan mengenai bagian-bagian pokok dan bagian-bagian dari eselon 

pertama, Gubernur bisa mengeluarkan berbagai ketentuan yang mungkin akan 

berbeda darï satu daerah ke daerah laïn, tergantung dari berbagaï faktor se 

perti : kondisi sosial ekonomi dan tïngkat perkembangan suatu daerah, staff 

dan kemampuan pembeayaanyang ada, faktor-faktorsosial budaya, dsb. Deng 

an demikian, di samping adanya keseragaman, maka peraturan-peraturan hu 

kum yang akan dïtentukan masih memberi kesempatanbagi berkembangnya va 

riasi darï unit perencanaan daerah sesuai dengan in-put dari daerah-daerah 

yang bersangkufan, 

Struktur dan tugas, 

11 . Struktur organisasi unit perencanaan daerah disusun setelah kita mengetahui 

dengan jelas ruang lingkup fungsi dan kegiatan perencanaan daerah iersebut 

serta setelah jelas bagi kita dasar hukum dan hal-hal yang telah ditetapkan 

oleh peraturan dan undang-undang sebagaimana telah kita uraikan tersebut di 

atas. 

Setelah kita memperoleh pengertian yang jelas tentang unit perencanaan daerah, 

fungsi dan ruang lingkup kegiatan yang telah ditetapkan, maka gambaran 

umum tentang susunan organisasi unit perencanaan daerah dapat kita lukiskan 

sebagai berikut : 

Pertama, untuk bisa memenuhi fungsinya sebagai badan yang menjalankan-*tugasperencanaan 

yang terus menerus (revolving planning machinary), maka unit 

perencanaan daerah, pertama-tama harus memiliki bagian-bagian pokok, yaitu 

: 

(a) Bagïan pengumpulan data & informasi, yang bekerja mengumpulkan ba 

han-bahan kwalitatïf maupun kwantitatïf untuk keperluan perencanaan , 

Bagïan ïni berfungsi juga untuk mengolah, menganalisa dan menyojikar 

data-data & informasi tersebut dalam bentuk-bentuk deskriptif, tabel-ta 

bel, grafik-grafïk, monogram-monogram, dll, sesuai dengan ujuan yang 

diperlukan untuk perencanaan, 

(b) Bagian perencanaan rencana pembangunan yang bertugas menger jakan ber 

bagai naskah perencanaan seperti % pola rencana jangka panjang, renca 

na lima tahun, rencana tahunan, RAPBD, rencana proyek, dsb, 

Bagïan ïnï juga bertugas untuk menyusun sesuatu laporan yang diperlukan 

oleh pïmpinan, seperti mïsalnya laporan-laporan atau keterangan-kete- 

rangan yang akan diucapkan oleh Gubernur dï APR, nota keuangan, lam-

-73 ~ 

piran-lampiran data dari berbagai laporan Gubernur dst, 

(c) Bagian pengawasan & pengendalian yang tugas utamanya adalah melakukan 

pengawasan serta pengendalian operasionil terhadap proses pelaksaan 

rencana-rencana pembangunan, baik yang menyangkut proyek-proyek 

Pusat (yaitu proyek-proyek Repelita nasional yang dilaksanakandi daerah 

tersebut) maupun proyek-proyek Pemerintah Daerah „ Bentuk pengawasan 

dan pengendalian dari proyek-proyek Pusat dan proyek-proyek Daerah » - 

sebut sudah tentu berlaïnan, Pengawasan terhadap proyek-proyek Pusat 

dilaksanakan dalam rangka tugas Gubernur yang dalam kedudukannya sebagai 

Gubernur turut bertanggungjawab serta turut mengawasi jalannya 

proyek-proyek Pusat di daerah. Terhadap proyek-proyek daerah, fungsï 

unit perencanaan adalah melaksanakan fungsi Gubernur sebagai Kepala 

Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan proyek-proyek yang 

dïrencanakan oleh Pemerintah Daerah sendiri, 

Diberbagaï daerah fungsi pengawasan & pengendalian proyek-proyek Pusat 

dan Daerah dilaksanakan oleh badan yang berbeda, namun dalam hal 

ïnï kita menganjurkan agar dua macam tugas tersebut disatukan ke dalam 

satu bagian saja dari unit perencanaan daerah serta berada langsung dalam 

koordinasi Gubernur Kepala Daerah, Sebagai konsekwensinya, maka 

badan SPOP yang sekarang ini banyak dibentuk pada tingkat Propinsi harus 

diintegrasikan dalam unït perencanaan daerah, 

Selain ïtu, dalam batas-batas tertentu serta dalam bentuk-bentuk yang lebih 

sederhana, unit perencanaan daerah seyogyanya juga melakukan pengawasan 

terhadap proyek-proyek kabupaten dan kota-madya. Bentuk pengawasan 

ïnï sudah tentu dilakukan secara tidak langsung, namun setidak-tidaknya 

Pemerintah Daerah Propinsi, lewat unit perencanaan daerahnya, 

selalu mengikutï dan ikut mengawasi secara umum terhadap proyek-proyek 

kabupaten dan kota-madya, sehïngga dengan demikian, Pemerintah Daerah 

Propinsi selalu mengetahuï proyek-proyek pemerintah yang bc 'ü'*gsung 

didaerah tersebut secara menyeluruh, Dengan demikian maka seleksi 

terhadap proyek-proyek menurut jenjang admïnistratip bisa dilakukan secara 

lebih telitï sehïngga setiap tahun bisa dïtentukan secara lebïh mudah 

proyek-proyek mana yang harus dïbeayai dan dilaksanakan oleh Pemerintah 

Pusat, Propïnsï, Kabupaten atau Kota-madya, 

Dalam rekomendasi kita tersebut dï atas, kïta membedakan antara tugas pengumpulan 

data & informasi, tugas perencanaan dan tugas pengawasan & pengendalian, 

Ketiga tugas-tugas ïtu tïdak mestï harus dïlembagakan dalam tïga 

bagian yang tersendiri, khususnya yang menyangkut tugas pengumpulan data & 

informasi serta tugas pengawasan & pengendalian, Kedua tugas ini misalnya 

bisa disatukan menjadi satu bagian saja, dan kemudian dalam pembagian tugas 

berikutnya bisa dilakukan pemisahan.

Kedua, pada tingkat berikutnya harus dilakukan pembagïan tugas lebih lanjut 

pada bagian perencanaan„ Secara garis besarnya, bagian perencanaan bisa 

dibagï menjadï dua fungsi : 

(a) Fungsi perencanaan sektoral, yang melïputi semua sektor pembangunan, 

seperti mïsalnya sektor-sektor pertanian, indusfri, tenaga kerja, sosial, 

komunikasï, dst, pembagian mana barangkalï bisa mengikuti pembagian 

departemental atau pembagian menurutdïnas-dïnas yang ada, Sektor-sektor 

pembangunan tersebutdïatas sebenanryabïsadigolong-golongkanmenjadi 

4 bagïan utama, yaitu bagian-bagian produksi, prasarana (fisik), sosial 

dan moneter (keuangan), Pola pembagian kerja sektoral ini harus dilakukan 

dengan me nperhatïkan sektor yang dianggap menonjol (lead 

sector) untuk mana seyogyanya ada satu organ khusus yang menanganï 

leading sector ïnï dan pengaruhnya terhadap sektor-sektor lain, 

(b) Fungsï perencanaan regional yang merupakan ïmbangan terhadap perencanaan 

sektoral, yaïtu yang mempertimbangkan proyek-proyek produksi, 

prasarana, sosial dan aspek keuangan darï dimensi-dimensi perkembangan 

regional, Dalam pembagian kerja seianjutnya, bagïan perencanaan regional 

bisa mem bagi-bagi" fungsï tersebut menurut satuan-satuan kabupaten 

dan kota-madya, atau menurut satuan-satuan kota-kota dan desa-desa 

ataupun satuan-satuan wilayah yang dirumuskan dalam konsep pengembangan 

daerah. 

Kedua fungsi perencanaan tersebut bisa dikoordïniroleh dua pejabot yang berlainan 

yang masïng-masïng membawahi bagïan perencanaan sektoral dan perencanaan 

regional, 

Ketiga, seianjutnya dalam unït perencanaan daerah diperlukan pula suatu bagian 

khusus yang mengurus? masalah perkembangan swasta, termasuk ó> da lamnya 

masalah penanaman modal asï'ng (PMA) serta penanaman modal dalam negeri 

(PMDN). Untuk mengkoordïnïr bagïan ïnï diperlukan seorang deputy atau 

wakïl ketua tersendiri. 

Keempat, unit perencanaan daerah memerlukan pula bagïan sekretariat yang 

khusus yang mengurusï masalah ketata usahaan dan keuangan. Dï samping itu 

diperlukan beberapa bagïan-bagïan penunjang seperti mïsalnya : hubungan masyarakat, 

studïo serta 'operation room' (tempat penyajïan data yang telah diolah), 

Seksi hubungan masyarakat bisa dimasukkan ke dalam sekretariat dan 

dikoordinir oleh Sekretaris, sedangkan studïo dan operation room bisa dimasukkan 

ke dalam bagian pengumpulan data & pengawasan. 

Kejjma, sebagai tambahan terhadap struktur organisasi yang pokok, diperlukan 

pula bagian-bagian khusus, yaïtu : 

(a) Dewan pertimbangan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dan tokoh-tokoh 

cendekïawan yang berfungsi sebagai penasehat khusus terhadap 

Ketua unit perencanaan.

(b) Suatu staff ahlï darï berbagai keahlian khusus, sepertï ahli-ahlï pertanian, 

industrï, keuangan, sosial budaya, dll, yang berfungsi sebagai penasehat 

ahlï dalam tugas-tugas perencanaan, 

Kedua bagian khusus tersebut dïatas bisa berada langsung dibawah koordïnas? 

Ketua, walaupun bisa pula berhubungan langsung dengan bagian-bagian, Un 

tuk mengkoordinir bagian-bagian tersebut di atas diperlukan 4 orang deputy/ 

koordinator dengan pembagïan tugas sebagai berïkut : 

(1) Deputy/koordïnator Urusan Perencanaan Sektoral 

(2) Deputy/koordïnator Perencanaan Regional 

(3) Deputy/koordinafor Urusan Ekonomi Swasta dan Penanaman Modal 

(4) Deputy/koordïnator Urusan Data & Pengawasan 

Adapun bagïan Sekretariat yang mambawahi seksï-seksï tata usaha, ke.;c ga> 

dan hubungan masyarakat dïkoordinïr oleh seorang Sekretaris, Sedangkan stu 

dio dan operation room kita masukkan dalam koordïnasï Deputy Urusan Data & 

Pengawasan, 

Secara vïsuil, struktur organisasi pokok dar? unït perencanaan daerah tersebut 

dapat kita gambarkan dalam bagan X 

Staff dan Personalia 

12- Fungsï, tugas dan struktur organisasi yang telah kïta uraïkan dïatas sudah ten 

tu mempunyai konsekwensï-konsekwensi tertentu di bidang personalia, yaitu 

bahwasanya unït perencanaan daerah tersebut harus didukung oleh staff yang 

mampu menjalankan fungsï yang telah ditetapkan Pada umumnya, unit harus 

didukung oleh staff yang ahli tentang perencanaan disamping ahlï diberbagai 

bidang khusus, seperti pertanian, perïndustrian, tenaga kerja, dst. Secara ïdeal 

kombïnasi darï keahlian dï bïdang perencanaan dan keahlïan-keahlian khusus 

tersebut adalah yang palïng cocok dengan tugas di unit perencanaan Namun 

karena staff yang demikian sulit diperoleh, apalagï dï daerah-daerah yang 

umumnya kekurangan tenaga ahlï, maka syarat utama darï staff yang dïkehen- 

daki adalah orang yang mempunyai keahlian di bidang perencanaan dengan 

memiliki atau tidak memiliki keahlïqn-keahlïan khusus atau orang yang sudah 

mempunyai keahlian khusus dapat diberikan up-gradïng dalam segï planni :j- 

nya, Apabila demikian halnya, maka staff perencana tersebut harus dibantu 

olehsekumpulan darï staff ahli yang bisa dïambil darï dinas-dinas serta orang- 

orang universitas, Alternatif laïn dari masalah pengambïlan staff ïtu adalah 

dengan cara merekrut orang-orang yang sudah punya keahhar khusus (*•»•>- 

tama darï bidang ekonomi dan tehnik) yang kemudian kepadanya diber ikan up- 

gradïng untuk meningkatkan keahlian perencanaannya dan untuk memperluas 

basis persepsinya.

X 

< 

c_ 

Q 

Z 

z 

< 

_ 

LU 

c_ 

LU 

Ou 

_ 

Z 

co 

Z 

< 

_ 

O 

X _ 

Z t— 

«3; (_ 

co co

- 76 - 

Beberapa keahlian yang dibutuhkan dalam unit perencanaan diantaranya adalah 

di bidang-bidang . 

(1) Pertanian dan kehutanan 

(2) Industri 

(3) Ma kro» ekonomi 

(4) Perencanaan sosial budaya (termasuk di dalamnya ahli tentang sosiologi 

agama) dan tenaga kerja 

(5) Perencanaan fisik dan perkembangan kota 

(6) Perkembangan pedesaan dan masyarakat desa 

(7) Ahli Statistik 

(8) Ahli ekonomi mikro dan masalah-masalah dunïa usaha 

f9) Perencanaan moneter 

(10) Perencanaan regional 

Ketua dari unït perencanaan daerah seyogyanya adalah seorang ahlï ekonomi 

pembangunan (makro ekonomi), ïnsïnyur yang mempunyai keahlian d? bidang 

perencanaan atau seorang ahlï dalam administrasi pembangunan Syarat yang 

ïdeal tersebut dengan satu dan laïn cara seyogyanya dïusahakan semaksimal 

mungkïn» 

13. Pada waktu ïnï kebanyakan daerah-daerah mempunyai kesulitan untuk menda 

patkan orang-orang ahlï. Untuk mengatasï kesulïtan tenaga ahlï telah dilaku 

kan mïsalnya pengambïlan tenaga-tenaga ah ï yang bekerja secara part-time. 

Ini memang cara yang tepat, namun untuk jabatan-jabatan pentïng (key posï- 

tion) kita merekomendasïkan agar untuk jabatan tersebut harus diserahkan ke 

pada ahlï-ahlï yang bekerja atas dasar full-tïme, setïdak-tïdaknya jabatan , ;u 

merupakan jabatan utamanya disamping tugas-tugas laïn yang tïdak terlalu 

berat tanggung jawabnya. 

Dalam masalah pengïsïan personalia ini harus dïcarïkan berbagaï jalan laïn 

sepertï s 

(a) Mengadakan kursus-kursus perïodïk yang dïselenggarakan dï daerah terse 

but dengan mengambil tenaga-tenaga pengajar darï pusat, darï universi 

tas-universitas lainnya dar? kalangan ahlï yang bekerja dï dïnas-dïnas se 

tempat misalnya saja untuk memberikan kursus tentang sesuatu pengetahu- 

an atau keahlian. 

Cara group diskusï bisa pula dïselenggarakan untuk menïngkatkan penge- 

tahuan masïng-masing anggota diskusï. 

(b) Menyelenggarakanprogramdïssemïnasï pengefahuan dengan jalan mengum 

pulkan dan menyebarkan berbagaï karangan tentang perencanaan atau 

yang ada hubungannya dengan masalah-masalah pembangunan, paper 

paper tentang statistik, analïsa cost-benefït, evaluasi proyek, dsb. yang 

menyangkut berbagaï masalah tehnïs perencanaan.

: -77- ; 

(c) Menyusun semacam 'manual' atau buku petunjuk tentang berbagai tehnik'. 

perencanaan, baik yang umum sïfatnya maupun yang langsung membicarakantehnïk 

perencanaan regional Manual semacam'ïnï bisa dïsusun ber-.., 

dasarkun kerjasama antara unït perencanaan, dinas-dinas dan universitas 

setempat, bïsa pula dilakukan pada tïngkat nasional atas ïnisiatif Bappenas, 

Dengan cara tersebut dïatas, maka staff yang ada menurut kondïsï daerah bïsa 

dïtïngkatkan pengetahuan dan kemampuan tehnïsnya untuk lebïh mampu mendukung 

tugas-tugas perencanaan» Mengïngat pentingnya'faktor dukungan sfaff 

ini adalah seyogyanya proyek-proyek tersebut di atas mendapatkan perhatian 

yang serius, 

14. Rencana pembangunan yang baïk hanya dapat dïsusun, bï la untuk peny'Jsunan 

nya dapatdisedïakandana yang cukup, Dana ïnï harus cukup untuk membïayai :. 

- 1 

Riset dalam bidang perencanaan (planning research), 

- latïhan bagï para karyawan unit perencanaan, 

- seminar, lokakarya dan konperensi, 

- survey 

- ïnspeksï dan konsultasï, 

- pengumpulan data, pembelian lïteratur, dokumen dan buku-buku, 

- publïkasi darï laporan-laporan dan rencana-rencana yang telah selesai disusun, 

- ïnsentip bagï para karyawan (bïla dianggap bahwasanya gaji para karyawan 

akan dibebankan pada anggaran rutïn Pemerintah Daerah), 

- operation room (bïla pembïnaannya diserahkan pada unït perencanaan daerah), 

- barang dan bahan yang habïs terpakaï (expendables), 

- pemeliharaan alat-alat untuk keperluan perencanaan yang penggunaannya 

diserahkan kepada unit perencanaan daerah 

Pembiayaan 

15. Untuk bïsa mendukung fungsï dan keg ïatan unït perencanaan dengan ruang 

lingkup yang cukup luas ïtu, Pemerintah Daerah Propïnsï seyogyanya menyediakan 

anggaran belanja yang tersendiri yang pembelanjaannya diatur sendiri oleh 

unit perencanaan tersebut serta yang berorïentasi pada program yang dïtetapr 

kan, 

Anggaran ïnï sebaiknya dïanggarkan dalam APBD dan dïsyahkan oleh DPRD, 

Pembiayaan yang khusus sudah tentu membutuhkan jumlah yang besar. Akan te - 

tapi jïka aktivitas yang dibiayai tersebut bïsa mengurangï atau meringkaskan 

tugas yang selama ïnï secara terpencar-pencar dan tïdak teratur dilaksanakan 

oleh berbagaï instansi padahal banyak diantara tugas-tugas tersebut (mïsalnya 

saja dalam pengumpulan data, perencanaan, laporan, pe igendalïan, penga-

-78- 

wasan, dij) adalah mengenai hal yang sama (karena itu pekerjaannya bersifat 

'over-lapping' atau dikerjakan dobel), maka pembiayaan yang besar itu rasanya 

memadai dan memberï manfaat yang besar pula dilihat dari segi administrasi 

perencanaan dan pembangunan, 

Untuk sekedar mengurangï beban biaya pada pihak unit perencanaan, maka se- 

. yogyanya dalam berbagai tugas survey dan penelitian yang umumnya memakan 

biaya yang besar, dilakukan ker jasama dengan badan-badan atau ïnstansï-ïnstansi 

lain (dengan dinas-dinas, universitas-universifas, lembaga-lembaga penelitian, 

badan-badan luar negeri, dsb,), Demikian pula bagian riset & pengumpulan 

data harusselalurajin menelïti hasïl-hasïlsurvey & riset yang telah 

dilakukan oleh badan-badan lain untuk dimanfaatkan penggunaannya, 

Hubungan eksternal 

16, Hubungan unit perencanaan daerah propinsi menyangkut kedudukan ,dan wewenang 

unit tersebut, baik dalam proses perencanaan nasional maupun dalam proses 

perencanaan dï hngkungan pemerintahan daerah sendïrï. Refleks? hubung* 

an eksternal darï unït perencanaan daerah tersebut kïra-kïra dapat digambarkan 

sebagai berïkut s 

Pertama, unït perencanaan daerah adalah suatu badan yang otonom, yang mekanïsme 

administrasi dar» mukanisme pekerjaannya diatur sendïrï oleh badan 

tersebut serta berkedudukan sebagai staff Gubernur Kepala Daerah dï bidang 

perencanaan pembangunan. 

Kedua, dï dalam struktur organïsasï Pemerintah Daerah, unït perencanaan adalah 

satu-satunya badan yang mempunyai wewenang tertïngg? dan satu-satunya 

badan yang melakukan koordïnasï perencanaan dalam artï yang luas, yakni 

sejak tahap pengumpulanaara, > ïnformasï, perencanaan hingga ke tahap peng^ 

awasan dan pengendalian operasionil pelaksanaan rencana pembangunan (khususnya 

yang bersangkutan dengan tugas perencanaan pembangunan, bukan pengendalian 

management admïnistratip), 

Dalam kedudukannya itu, unït perencanaan berkedudukan sebagai badan pembantu 

Gubernur yang mengarahkan pembangunan daerah, mengkoordïnïr rencana-rencana 

sektoral dar? Jinas-dinas dan instansi-instansi pemerintah daerah 

tïngkat propïnsï, rencana-rencana regional darï kabupaten-kabupaten, 

kota-madya-kota-madya dan desa-desa dï lïngkungan propïnsï, rencana keuangan 

dan adminïstratïp darï Pemerintah Daerah tingkat Propïnsï, dst, serta 

merupakan pusat pengawasan dan pengendalian pelaksanaan rencana-rencana 

pembangunan (khususnya yang bersangkutan dengan tugas perencanaan pembangunan, 

bukan pengendalian management admïnïstratip), baïk proyek-proyek 

Pusat maupun Daerah, yang dilaksanakan dalam lïngkungan wïlayah Propinsi. 

Ketiga, secara vertikal, unït perencanaan daerah mempunyai hubungan admi-

- 79 - 

nistratïp dan fungsionil dengan lembaga-lembaga Pemerintah Pusat maupun 

lembaga-lembaga Pemerintah Daerah andahannya, hubungan mana sebagian 

sudah diatur, sebagian belum ada sebagian lag? mungkin perlu dipertegas. Peraturan 

yang mengatur hubungan admïnistratip dan fungsionil itu dïharapkan 

datang darï Departemen Dalam Negeri setelah melakukan konsultasï dengan 

dan memperoleh bahan-bahan pertimbangan (terutama yang menyangkut hubungan-hubungan 

fungsionil) dari ïnstansï-instansi lain sepertï Bappenas, PUTL 

dan departemen-departemen laïn, BPS, dll. instansi yang mungkin mempunyai 

hubungan fungsionil dengan unit-unit perencanaan daerah dalam proses perencanaan. 

Hubungan yang perlu dipertegas peraturannya adalah antara unït perencanaan 

daerah dengan Bappenas. Namun hubungan ïnï sangat dïtentukan oleh ruang 

lïngkup fungsï Bappenas sendiri dalam dimensï regïonalnya, oleh sebab dalam 

pengertian kïta ruang lingkup perencanaan Bappenas dewasa inï masih bertitïk 

berat pada perencanaan nasional yang sektoral sïfatnya. Pengembangan dimensï 

regional dari ruang lingkup perencanaan Bappenas sudah tentu akan menyangkut 

masalah hubungan Bappenas dengan unit-unit perencanaan daerah, baik tingkat 

propïnsï, kabupaten sampai ke kota-madya. 

Masalah saluran data & informasi juga perlu diatur kembalï, terutama yang 

menyangkut fungsï BPS dan andahan-andahannya dengan Bappenas dan unitunït 

perencanaan daerah serta dengan departemen-departemen dan dïnas-dïnas 

dï daerah. Kesemuanya membutuhkan keputusan dan peraturan darï Pusat. 

17. Dalam hubungannya dengan Pusat, soalnya sangat banyak dïtentukan oleh peraturan 

Pusat. Namun, dengan dinas-dinas dï lïngkungan pemerintah daera h 

propïnsï sampai ke tïngkat bawah serta dengan unit-unit perencanaan tingkat 

kabupaten dan kota-madya, Pemerintah Daerah Propïnsï bïsa membuat berbagaï 

peraturan yang menyangkut mïsalnya, prosedur aliran data (data inflow), prosedur 

dan proses perencanaan serta prosedur dan proses pengawasan dan pengendalian 

darï proyek-proyek pembangunan dï lïngkungan daerah propïnsï 

tersebut. 

Tata Kerja 

18. Setelah fungsi perencanaan pembangunan daerah selesaï dirumuskan pelembagaannya,maka 

pelaksanaan dari fungsi dan tugas unit perencanaan tersebut memerlukan 

landasan dan pedoman kerja sebagai langkah pertama. Dalam permulaan 

rekomendasi team tentang logika dari proses pembentukan dan pengembangan 

unit perencanaan daerah, telah kita sebutkan beberapa hal yang perlu 

dirumuskan, yaitu : 

(a) Fungsi dan tugas yang lebih terperïncï dari unit perencanaan daerah baïk 

secara umum maupun secara lebih detail yang menyangkut bagïan-bagïannya.

- 30 - 

(b) Deskrlpsï kerja (job descrïptïon) darï setïap pejabat. 

(c) Program-program umum, tahunan, bulanan dan program rutin. 

(d) Anggaran Pembiayaan atau budget 

(e) Jadwal umum, tahunan atau bulanan darï pelaksanaan program. 

(f) Pedoman tentang proses dan prosedur perencanaan . 

(g) Tata kerja dan unït perencanaan, 

Hai-hal tersebut dï atas mungkïn secara sebagian dan secara sederhana telah 

dilakukan oleh unït-unït perencanaan dï beberapa daerah. Namun suatu peru 

musan secara sïstïmatïs, menyeluruh (ïntegrated) serta konsïsten belum dilak 

sanakan d? suatu daerahpun, Pekerjaan ïnï memang harus dilakukan sejak darï 

perm laan usaha membentuk dan mengembangkan unït perencanaan tersebut. 

Oleh sebab ïtu, menurut hernat kïta, suatu kerja 'pembaharuan' harus dilaku 

kan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dï atas. 

Hubungan antara Pusat dan Daerah 

19. Hubungan armaio Pusa! dan Daerah, khususnya antara unït perencanaan daerah 

dengan Bappenas, merupakan hubungan timba! ba lik yang memperlihatkan in- 

terdependensi (saI! ng ketergantungan) yang besar sekalï. Berkenaan dengan 

hubungan tïmba! balük dengan ïnterdependensï ïnï, maka dapat dïkemukakan 

hal-hal berïkut ïnï , 

Pertama, Pemerintah Pusat, cq. Bappenas, dalam rangka menyusun rencana 

pembangunan nasional membutuhkan informasi darï daerah o Dewasa ïnï infor 

masi yang dïterïma Bappenas darï daerah ïtu kurang, baïk ditinjau dari segi 

kelengkapannya maupun dïtlnjau darï sïfat informasi itu. 

Dalam rangka melengkapï data dan informasi yang kurang itu, maka dïsaran- 

kan dïsinï agar dilakukan hal-hal berïkut : 

(a) Dinas vertikal darï departemen-departemen sektoral yang ada dï daerah 

hendaknya menyiapkan data dan ïnformasï sektornya masing-masing yang 

telah dïsïnkronkan dengan sektor pembangunan laïn dï daerah. Untuk tu 

juan ïnï perlu dïcïptakan suatu forum untuk menyiapkan rencana pembang 

unan dan proyek-proyek, dïmana setïap sektor pembangunan dlwakïli. 

Kegiatan forum Ini sebaïknya dï koord! nasi kan dandïarahkan oleh unït pe 

rencanaan daerah o 

Perlu dltambahkan disïnï, bahwa hingga saat ïnï data dan informasi yang 

dïterïma Pusat kebdnyakan berasal dari dmas-dïnas vertikal, dan dalam 

keadaan belum dïsïnkronkan dengan sektor pembangunan lain dï daerah 

(b) Dalamrangka intensd ïkasl pembangunan regional, maka disamping penye- 

suaïan-penye$uaïan yang diperlukan dï daerah, perlu pula diadakan pe- 

nyesuaïan pada organïsas? bagïan perencanaan regional dan daerah Bap 

penas yang dewasa ïnï kurang menspesïalïsïr dïrï pada daerah, U s-

- 81 - 

perluan terakbïr ïnï dïsarankan agar dï lïngkungan Bappenas dïbentuk bagian-bagian 

baru yang mempunyaï spesïalïsasï daerah. Tetapi ini tïdak 

berartï bahwa untuk setïap propïnsï perlu diadakan bagïan tersendiri dï 

Bappenas, tetapi cukup bïla dï Bappenas ada bagïan yang mempunyaï spesïalïsasï 

wïlayah yang bïsa melïputi beberapa propïnsï. 

(c) Dewasa ïnï hampïr setïap propïnsï mempunyaï perwakïlan dï Jakarta. Kïnï 

perlu dïjejakï sampai seberapa jauh perwakïIon-perwakïlan ïtu dapat dïmanfaatkan 

sebagaï media penghubung antara Pusat dengan daerah dalam 

bidang penyusunan rencana pembangunan nasional dan daerah. 

(d) Skala prïorïtas darï setïap proyek yang dïsampaikan daerah untuk mendapatkan 

persetujuan Bappenas sudah harus dïtentukan dï daerah oleh unït 

perencanaan daerah yang bekerja sama dan berkonsultasï dengan dïnas-d» = 

nas vertikal yang ada dï daerah. Dengan cara ïnï Bappenas dapat memperoleh 

gambaran yang jelas tentang kondïsï daerah serta keingïnan pemerintahnya. 

(e) Untuk memungkïnkan sïnkronïsasï darï rencana pembangunan nasional dengan 

rencana pembangunan daerah secara kontinu, maka unsur-unsur Pusat 

sebaïknya dïïkut sertakan dalam kegiatan perencanaan di daerah. Hal ini 

tïdak saja memungkïnkan sïnkronïsasï yang baru disebutkan dï atas, tetapi 

akan juga memungkïnkan unït perencanaan daerah memanfaat keahlian 

(expertise) darï Pusat, sehïngga rencana-rencana pembangunan daerah bïsa 

disusun dengan baïk. 

(f) Jadwal waktu perencanaan pembangunan tahunan harus ditetapkan oleh 

Pusat dan disampaïkan pada daerah. Jadwal waktu perencanaan di daerah 

harus disesuaïkan dengan jadwal waktu perencanaan Pusat, dan dewasa 

ïnï sebagaï ancar-ancar dapat ditetapkan tanggal 1 Oktober sebagai tanggal 

paling lambat untuk penyerahan Daftar Usulan Proyek daerah kepada 

Bappenas. 

Kedua, Pemerintah Pusat, cq. Bappenas, tïdak hanya membutuhkan ïnformasï 

darï daerah, tetapï juga berkewajïban untuk memberï informasi kepada daerah 

mengenai strategi pembangunan daerah, terutama tentang fungsi dan peranan 

masïng-masing daerah dalam pembangunan nasional. Dan adalah kewajiban 

daerah dengan unït perencanaannya untuk menyusun rencana pembangunan daerah 

yang sejalan dengan strategi tersebut. Perlu dïjelaskan disïnï, bahwa pembangunan 

daerah tïdak bïsa semata-mata dilaksanakan mengikutï kemauan Pemerintah 

Daerah yang bersangkutan, tetapï harus berlangsung sesuai dengan 

proporsi fungsï dan peranannya masïng-masing daerah tersebut dï dalam pembangunan 

nasional. Adalah tugas darï Pemerïntah Pusat, cq. Bappenas, untuk 

menjelaskan keseïmbangan pembangunan antar daerah ïnï kepada Pemerintah 

Daerah yang bersangkutan, khususnya pada unït perencanaan darï masing-masing 

daerah ïtu.

-82- 

Kef (ga, • ipiêmen-departemen sektoral pada tïngkat Pusat harus menjelaskan 

pula strategi- pembangunan sektoral bagï sesuatu daerah kepada Pemerintah 

Daerah /ang bersangkutan hrformasi inï hendaknya tidak hanya disampaikan 

kepada daerah,,melalui dinas-dinas vertikal dar? masing-masing departemen, 

tetapï hendaknya disampaikan juga secara langsung kepada Pemerintah Daerah, 

cq, unït perencanaannya. Informasi in? tidak hanya d?perlukan oleh dinas-dinas 

vertïkal ïtu saja, tetapi juga dibutuhkan oleh unït perencanaan daerah 

bagi keperluan sinkronisasi inter sektoral pada tingkat daerah 

Keerr.po*, B-vntuan Pemerintah Pusat kepada daerah berupa program-program 

khusus, sepertï bantuan desa dan kabupaten, maupun proyek-proyek Cess, hendaknya 

dïsalurkan melalui unït perencanaan daerah, agar bantuan-bantuan itu 

dapat dimanfaatkan secara optïmal, artïnya penggunaan bantuan-bantuan itu 

dapatdirencanakan sede^rkianrupa, sehïngga tidak sampaï meogganggu program 

pembangunan laïn, tetapï justru akan mendukungnya» Unit perencanaan 

daerah adalah badan yang paling cocok untuk merencanakanpenggunaan bantuan 

khusus 'nï, karena badan ini adalah satu-satunya instansi di daerah yang 

paling mengetahuï tentang keseluruhan rencana pembangunan daerah. sph'ngga 

diperkirakan bahwa badan ïnïlah yang dapat menganahkunpenggu''-oj---. c-antuon 

'ni secara paling tepat. 

Kelima, aktïvïtas-aktïvïtas ,,dar? badan-badan asing (international or foreïgn 

agencïes) di daerah dalam angka bantuan asing kepada Pe^r ^rintah Rl, hendaknya 

dïwaktu-waktu yang akan datang dïkoordïnasïkar» olel ^nit perencancan 

daerah yang bersangkutan. Dengan cara inï, maka daerah dapat langsung memberikan 

bantuan yang diperlukan, dan pada saat yang sama daerah bïsa pula 

mendapat manfaat langsung darï bantuan tersebut berupa pengalaman keria 

yang berharga. Disamping itu, dengan wewenang koordïnas? yang dipunyainya , 

unit perencanaan daerah dapat secara tïdak langsung mengawasi kegiatan badan-badan 

asing itu, .3hingga dapat dïhïndarkan isaho-usaha badan-badan 

asing yang merugikan daerah maupun negara, 

Diinginkan pula, agar sedapat mungkin daerah, cq, unït perencanaan atau 

dinas-dinas vertikal di daerah, dïikut sertakan dalam kegiatan badan-badan 

asing di daerah, karena hal ini jelas lebïh bermanfaat bagi êrah. Keadaan 

sekarang menunh ' kan bahwa dï beberapa daerah terdapat kegiatan-kegiatan 

perencanaan atau : uksanaan yang dilakukandenga.-technh a! assistance luar 

negeri, topi aparat unït perencanaan daerah sendiri belum berpartisipasi secara 

aktip dala i ft-giatan-kegiatan tersebut. 

J. Apa yang baru dikemukakan di atas, adalah ïntï dari hubungan timbal balïk 

dan interdependensï yang seyogyanya ada antara Pusat dan daerah. Demi terjalinnya 

hubungan kerja yang seperti di atas antara Pusat dan Daerah, maka 

jelas dirasa poriu pelimpahan wewenang yang lebih besar kepada daerah, Tetapi 

pelimpaiian wewenang yang lebïh besar ini tidak dengan sendirinyc akan

- 8; - 

memberikan hasil kerja yang lebih baik, bila inï tïdak dïsertaï perbaïkan pada 

organisasi unït perencanaan daerah, perbaïkan pada tata ker ja perencanaan, 

pembinaan staf perencana, dan usaha-usaha laïn yang se jenïs Diharapkan bah* 

wa dimasa yang akandatang dapat terbina unït perencanaan daerah yang mempunyaï 

staf yang tangguh, yang dapat bekerja menurut suatu tata kerje perencanaan 

yang baïk. Dalam keadaan ini, maka campur tangan Pusatpada kegiatan 

perencanaan didaerah dapatdïkurangi, tanpa mengurongi hakêkat daripada 

hubungan tïmbal ba!ik dan Inrerdepehdensi yang disebutkan dï depan Dar» 

" akhirnya perlu ditambahkan dïsïnï, bahwa unit perencanaan daerah yang ideal 

adalah yang bukansaja mampu melakukan perencanaan yang baik, tetapi yang 

jyga mempunyai horizon perencanaan yang tidak dibatasï oieh batas-batas administratip 

deerahnyt; masing-masing, artïnya yang mampu melihat kepentingan 

nasional, daerah ia'r disekitarnya, dan daerahnya sendiri menurut prOpor$ ; 

yang wajar. Dengan perkataan lain, unit perencanaan daerah yang ïdeal ada» 

lah yang dapat men ; 

aiïn kerjasama ya-g erat dengan Pemeiintah Pusat, cq. 

Bappenas, dan dengan P*»meiintai Daerah yang lain, cq unit perencanaan 

mereka masing-masing Haiya dengan kerjasama sepertï ini lah, problema ;r«e*reka 

yang saling tumpongsuh dapat dïcari pemecahannya yang adil. 

Hubungan antara Un a v J . , w • ênân Instansi Pelaksana. 

21 Intïsari hubunga- antara unit pe«encanaar dae»ab ri .rgan ?n

- -84 - 

(e) Ikut sertanya instansi pelaksana di dalam proses perencanaan juga akan 

mengurangi beban dari unit perencanaan daerah, baik beban tugas maupun 

beban pekerjaan. 

(f) Ikut sertanya instansi pelaksana di dalam proses perencanaan, maka akan 

lebih terjamïn bahwa rencana yang tersusun akan lebih praktis sifafnya 

dan tidak hanya merupakan penggambaran keinginan yang mu I uk-mul uk „ 

Perencanaan hendaknya tidak dilakukan di dalarn, suatu menara gading, 

karena rencana-rencana mul uk yan^ dihasilkann/a kurang nilaï gunanya, 

dan biasanya juga sukar implementasinya instansi pelaksana dengan pengalaman 

prakteknya dapat menghindarkan terjadinya hal tersebut. 

Tetapi partisipasi .dari instansi pelaksana di dalam proses perencanaan haruslah 

dijaga sedemikian rupa, sehihgga tidak sampai ada dominasi oleh suatu instansi 

pelaksana tertentu. Dominasi oleh suatu instansi pelaksana selama proses perencanaan 

akan menghasi'knn e^cana yang tidak obyektip, karena seperti telah 

dikemukakan didepan maouknyasuatu interest tertentu di dalam suatu rencana 

hendaknya dlhlndarkan, karena jelas akan memberi pengaruh yang negatip, 

Hanya suatu rencana >a..j disusun secara obyektiplah yang menjamin adanya 

hasil yang optimal yang dapat dlnikmati masyarakat luas . 

Hubungan antara Unit Perencanaan Daerah dan Instansi Pengawasan. 

22. Dimuka telah kita kemukakan saran agar badan pengendalian operasionil proyek-proyek 

Pusat yang didaerah-daerah dilaksanakan oleh SPOP, Team Pengawas 

Pelita, Staff Khusus Urusan Pelita Pusat dan badan-badan serupa dïïntegrasïkan 

dengan Unit Perencanaan Daerah dan diiembagakan pada Bagian 

Pengawasan dan Pengendalian Operasionil Pembangunan. Pada bagïan terdahulu 

juga telah dikemukakan persoalan jenïs-jenis kontrol yang sekarang ini 

ada, yaitu : 

(a) Kontrol terhadap pelaksanaan operasionil pembangunan, khususnya yang 

menyangkut progres fisik dan keuangan, 

(b) kontrol kwalitas (quality control), khususnya yang berhubungan dengan 

soal-soal tehnis dan admïnistratip keuangan darï pelaksanaan proyek-proyek, 

dan 

(c) kontrol dalam rangka feed-back perencanaan atau kombinasi dari jenis 

kontrol tersebut di atas. * 

Dari ketiga jenis kontrol tersebut di atas, maka kontrol kwalitas jelas bukan 

merupakan tugas das I unïtpe rencanaan daerah, meiainkan merupakan tugas dari 

badan pelaksana atau jelasnya bagïan pengawasan dari badan pelaksana. Hal 

tersebut di atas oor' 'j dijejaskanagar Unit Perencanaan Daerah tidak mengambil 

oper dari tugas-tugas pengawasan yang menjadi kewajlban intrinsik dari badan

pelaksana, Tugas darï bagïan pengawasan dan pengendalian operasïonïl pembangunan 

darï Unït Perencanaan Daerah adalah kontrol terhadap target dan 

kontrol untuk mendapatkan feed-back perencanaan. Mïsalnya saja, apabila 

suatu target pembangunan tïdak tercapaï, maka ïnï bïsa dïsebabkan oleh dua 

hal, pertama, tata laksana proyek (project management) nya kurang balk, maka 

Inï menjadi tanggungiawab darï pelaksana dan kedua, rencananya yang kurang 

tepat dan ïnï merupakantanggungjawabdarï Unït Perencanaan (Bappenas, 

untuk proyek nasional dan Unït Perencanaan Daerah untuk proyek-proyek Propïnsï) 

Dalam ha! ïtulah maka Unït Perencanaan Dacah bertanggungjawab untuk 

melaksanakan kontrol, baïk langsung (untuk proyek daerah) maupun tïdak 

langsung (untuk dïteruskan kepada SPOP dï Pusat) , 

23. Kontrol kwal itas dalam hal ini adalah merupakan tugas dari bagian pengawasan 

' dari badan pelaksana. Di Pusat kïta mengetahuï adanya Inspektorat Departemen 

dan di daerah kita mengetahui adanya Inspektorat Umum dari Kantor Gubemuran, 

Dengan perkataan lain, kontrol kwalitas hendaknya diserahkan kepada 

instansi-instansi tersebut di atas Sebagai contoh, untuk melakukan pengendaüan 

admïnïstratip keuangan dan pengendalian mutu darï proyek-proyek 

yang dilaksanakan, maka instansi "nspektoratlah yang harusmelaksanakannya, 

Sudah tentu untuk memperlancar rug as nya, maka Inspektorat harus melakukan 

kerjasama dengan bagian pengawasan dari Unit Perencanaan Daerah. Bentuk 

kerjasama yang paling effisïen ïtulah yang harus dïkefemukan, melalui proses 

pengalaman Namun dalam fungsï formd harus ada aturan-aturan yang tegas 

yang membedakan dua macam tugas dari dua instansi yang berbeda ïtu 

Pengumpulan dan Pemanfaatan Data oleh Unit Perencanaan Daerah. 

24, Dari pembahasan terdahulu telah jelas apa yang menjadi tugas dari unït perencanaan 

daerah, Darï sim dapat dirumuskan bagaimana seyogyanya fungsi 

unït perencanaan daerah dalam pengumpulan dan pemanfaatan data yang diperlukan 

bagï keperluan penyusunan rèncana-rencana pembangunan, 

25 Fungsï unit perencanaan daerah dalam bidang in? adalah sebagai pembïna dan 

pengolah data yang dïkumpulkon oleh pïhak la«n, sepc; V: dl-'nas-d'rüs vcrtlfcal, 

kabupaten, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat Unit perencanaan daerah 

tïdak mengumpulkan sendïrï data dan informasi ïtu, tetapï akan mengarahkan 

cara-cara pengumpulan data ïtu oleh pïhak lain Data dan informasi 

yang telah terkumpul dan dttenma oleh unit perencanaan daerah, akan dïolah 

lebïh lanjut dïsïtu, sèhïngga data Itu sïap untuk digunakan sebagai bahan untuk 

menyusun rencana-rencana pembangunan 

26, Pengarahan cara-cara pengumpulan data dimaksudkan untuk memungkïnkan pengumpulan 

data yang tepat, dapat dipercaya, berlaku (valïd), dan relevan

- 86 - 

dengan rencana pembangunan yang akan disusun berdasarkan data yang bersangkutan 

. 

Data dan informasi yang diperoleh uni t perencanaan daerah tidak hanya digunakan 

untuk menyusun rencana-rencana yang baru, tetapi kerap kali akan digunakan 

untuk menyesuaikan rencana-rencana yang telah selesai disusun dengan 

perkembangan-perkembangan terbaru, dalam rangka analisa dan evaluasi dari 

rencana-rencana tersebut. Dalam hal yang terakhir ïnï, maka biasanya data 

dan ïnformas? ïtu berupa laporan dan feed-back darï pïhak pelaksana. 

Operation Room. 

27 Operation Room yang biasanya ada pada kantor Pemerintah Daerah tidak lain 

adalah media untuk menyajikan uata dan informasi tentang kondisï pembangunan 

yang sedang berlaku didaerah yang bersangkutan Data dan informasi yang 

disajïkar* biasanya adalah data umum dan data kegiatan. Penyajiannya biasanya 

aïiakukan secara visuii dengan menggunakanpeta-peta, diagram-diagram, 

tabel-tabel dan gambar-gambar. Presentasi vïsuil memungkinkan penyajian 

secara lengkap, tetapi singkat, Data Ini bukan saja bersifat Informatip, tetapi 

harus juga bersifat anahtïs, karena data ïnï akan juga digunakan bagï tujuan 

pengendaijan operasïonïl . 

28, Oleh karena data dan ïnformas? yang dïsajikan dï dalam operation room akan 

juga digunakan untuk keperluan pengendalian operasïonïl, maka disarankan 

agar data Itu selalu dïjaga agar tetap "up-fo-date" dan tïdak sekedar bersifat 

dekoraflp D'samplng ïtu, karena data ïtu bersifat informatip, maka harus dïcarï 

cara presentasi yang sederhana, sehïngga data itu mudah dïpahamï. 

29, Agar operation room dapat beker ja dengan baïk, operation room ïnï hendaknya 

dïperlengkapi dengansuatu studïo, dimanasegala keg ïatan gambar menggambar 

dapat dilaksanakan dengan baikdan cepat. Studïo ini hendaknya dïperlengkapi 

dengan alat-alat dan fasïlïtas menggambar dan reproduksi yang memada? „ 

30, Meskipun operation room bukan merupakan bagian organïk darï unït perencanaan 

daerah, bagïan inï hendaknya membina kerjasama dansaluran komunikasi 

yang baïk dengan unït perencanaan daerah. Hal yang sama hendaknya juga 

dïbina dengan instansi-ïnstansï pelaksana. Hal ïtu dïsebabkan karena unït perencanaan 

daerah adalah surnbei data dan ïnformas? tentang rencana-rencana 

pembangunan daerah, sedangkan instansi-instansi pelaksana adalah sumber informasi 

tentang kemajuan realisasï proyek-proyek pembangunan.

BAGIAN DUA 

LAPORAN KHUSUS 


Dl KALIMANTAN TIMUR

- 87 - 

BAB V 

RINGKASAN LAPORAN DAN ANALISA HASIL 

PENELITIAN UNIT PERENCANAAN DAERAH 


I. TINGKAT PERKEMBANGAN UNIT PERENCANAAN DAERAH KALIMAN - 

TAN TIMUR 

Institusionil 

1. Dï Kalimantan Timur dewasa ini terdapat sebuah un't perencanaan daerah 

Propinsi yang bernama Badan Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan 

Daerah yang dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur KDH Kalimantan 

Timur No, 49 Tahun 1969. Pembentukan unit perencanaan tersebut adalah 

merupakan pelaksanaan dari Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nö. 145 

Tahun 1969 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah 

yang antara lain menetapkan pasal pembentukan unit perencanaan daerah 

yang bernama Biro Perencanaan Pembangunan Daerah. Sebagaimana kita 

ketahui, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas hanya menentukan 

bahwa Biro Perencanaan tersebut taktis operasionil berada dibawah 

Gubernur dan administratipmerupakan bagian dari Sekretariat Daerah. 

Karena ketentuan lebih lanjut tïdak ada, maka hal ini menyediakan kesempatan 

bagi Gubernur-gubernur untuk mengambil inisiatipsendiri-sendiri dalam 

menyusun struktur dan fungsï unït tersebut lebih lanjut. Demikian pula 

yang dilakukan oleh Gubernur KDH Kalimantan Timur. 

2. Unit perencanaan daerah Kalimantan Timur disempurnakan melalui Surat Keputusan 

Gubernur, yaitu Surat Keputusan No. 70 Tahun 1971, serta No. 

72, 73 dan 78 Tahun 1972. Setelah unit perencanaan tersebut dibentuk 

dengan Surat Keputusan Gubernur No. 69/1969, maka Surat Keputusan No. 

70 secara serba singkat dan umum mengatur fungsi dan wewenang Bappepda. 

Pöda bulan Oktober 1971, Pemerintah Daerah menyelenggarakan suatu workshop 

untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah 7 Tahun (1972 - 1979) 

yang antara laïn memuat keputusan tentang reorganisasi unït perencanaan 

daerah. Berdasarkan hasïl workshop tersebut maka Gubernur melakukan penyempurnaan 

institusionil terhadap Bappepda dengan Surat Keputusan No. 

72/1972 yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai kedudukan dan tanggungjawab, 

tugas, fungsi, wewenang serta susunan organisasi yang baru dari 

Bappepda 

Seianjutnya Gubernur lebih menyempurnakan unit ini dengan penetapan job 

descrïption darï tiap-tiap pejabat Bappepda melalui Surat Keputusan No. 73/ 

1972.

-88- 

Kemudïan setelab jobdescrïptïondïtentukan, maka Gubernur membuat ketetapan 

tentang personalia dengan Surat Keputusan No„78/73 . Ketetapan 

tersebut memuat daftar nama yang diangkat menjadi pejabat dan pegawai 

dalam Bappepdadisertaï pula denganpangkat dan jabatannya dalam badan 

tersebut» Dengan peraturan-peraturan tersebut maka Bappepda mulai bekerja 

melaksanakan fungsinya sebagai unit perencanaan daerah. 

3. Menurut pengamatan Team, kedudukan dan wewenang Bappepda sekarang 

ini sepertï yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur No.72/1972 

adalah cukup kuat, Bappepda, menurut ketentuan yang ada adalah merupakan 

suatu badan yang berfungsi staff kepada Gubernur serta merupakan 

suatu badan yang otonom. Dengan demikian maka Bappepda dapat melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan program-program yang ditentukannya sendiri 

sebagaï suatu unit perencanaan serta hanya menerïma perïntah dan 

dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur. Dengan kedudukan seperti 

ini maka Bappepda juga mempunyaï konsekwensi lain, yaitu bahwa 

badan ?ni fjdak memiliki saluran-saluran perintah, koordinasi dan tanggungjawdb 

dengan badan-badan laïn yang setingkat atau yang berada pada 

eselon yang lebih bawah, oleh karena dalam hubungan ïni Bappepda bekerja 

sebagaï staff dari Gubernur, 

Selain ïtu perlu pula dicatat bahwa meskrpun Bappepda telah bekerja secara 

otonom dan admïnistratip sudah berdlrï sendiri untuk mana Bappepda 

memïlïkï sebuah Sekretariat yang membawahi seksi-seksi Keuangan dan 

Tata Usaha sendiri, namun ternyata dalam pembiayaan routine, badan ïni 

Secara admïnistratip masihdilayanï oleh Sekretariat Daerah. Keadaan ïnï 

sebagaimana kïta kenal, merupakan salah satu ketentuan dari tata kerja 

Bïro Perencanaan Pembangunan Daerah menurut Surat Keputusan Menteri 

Dalam Negér? No.145/1969 yang menetapkan bahwa secara admïnïstratip 

badan ?nï merupakan bagian darï Sekretariat Daerah, 

4. Struktur organisasi dari Bappepda dapat kïta lihat pada Bagan X! Dari 

bagan tersebut dapat kïta tarïk kesimpulan bahwa ïnti dari pembidangan 

Bappepda adalah berdasarkan sektor-sektor yang dikelompokkan pada bidang-bïdang 

produksi/ekonoml,prasarana/umum dan bidang sosial Bagianbagian 

ini lah yang berfungsi melakukan penyusunan rencana - rencana 

pembangunan, Koordïnasï dari bagian-bagian ïni dilakukan oleh dua macam 

koordïnator, yaïtu masïng-masing untuk Proyek-proyek Nasional dan 

untuk Proyek-proyek Daerah, Pembagïan in? dilakukan mungkin karena 

fungsi Bappepda masïh berori en tas 5 pada proses penyusunan RAPBD Bagian 

riset dan pengumpulan data serta bagïan pengendalian evaluasi dan pengawasan 

yang dïberbagai daerah merupakan bagian-bagian yang terpisah, 

pada Bappepda di Kalimantan Timur disatukan tugasnya dalam satu koordinasi 

dan bidang yaïtu Bidang Pengendalian.

- 89 - 

Hanya saja Bidang ïni dibagi menjadi dua seksï yang terpisah, masing-masing 

seksi riset & statistik dan seksi pengendalian. Erat hubungannya dengan fungsi 

in? adalah bagian khusus yang disebut operation room yang berada langsung 

dibawah Ketua. Bagian ini bertugas pula untuk mengumpulkan bahanbahan, 

mengolah dan mepresentasikan data-data. Tidak diketahui dengan 

jelas bagaimana hubungan tata kerja dar? kedua bag?an ini dalam ketentuan 

resminya, 

5. Secara keseluruhan struktur Bappeda Ini dapat dibagi dalam dua bagian po- 

koï , yaitu (a) bagian-bagian pokok yang terdiri dari bagian-bagian yang 

berfungsi dalam riset & pengumpulan data, perencanaan sektoral serta da 

lam pengawasan, evaluasi dan pengendalian, dan (b) bagian-bagian penun 

jang. Bagian yang terakhir ini terdiri dari Sekretariat, Operation-room dan 

sebuah Dewan Pertimbangan yang beranggotakan staff ahli. Sekretariat ber 

fungsi sebagai penyelenggara keuangan dan administratip, Operation-room 

berfungsi sebagai bagian yang menyajikan data-data dan Dewan Pert'mbang- 

an berfungs! sebagaï penasihat ahl? kepada bagian-bagian pokok Bappepda. 

Jadï menurut penglïhatan Team, Bappeda ïnï merupakan pery 

pola Aceh dan pola Sulawesi Selatan yang dïwujudkan dalam struktur orga 

nisasi yang lebïh seder*ama. 

Fungsïonïl 

6. Tingkat perkembangan fungsionil darï Bappepda dapat kïta lihat darï dua segï 

pertama darï segï formïl yaitu yang menyangkut ketetapan resmï (formil) ten 

tang tugas dan fungsï darï unït perencanaan tersebut dan kedua darï segi in- 

formïl yaknï yang menyangkut sampai seberapa atau bagaimana kenyataan 

yang sebenarnya darï badan tersebut dalam melaksanakan fungsinya atau da 

lam melakukan aktïvïtasnya. Fungs? formil dari Bappepda sebagaï suatu unït 

perencanaan daerah tercermïn dalam ketentuan-ketentuan yang ada pada 

Surat Keputusan Gubernur No. 72/1972, sebagaimana terlïhat pada tabel 5, 

lebïh lanjut Gubernur jüga memperïncï tugas dan fungs? pejabat-pejabat 

serta bagïan-bagian darï Bappepda tersebut dalam Surat Keputusannya No. 

73/1972. Selain penggambaran fungsi cetera lebïh terperïnci (lïhat tabel 6), 

ketetapan tersebut pada hakekatnya juga merupakan semacam job-descrïp- 

tïon dar? masing-masing pejabat, bidang-bidang dan bcj r -La • dari ba 

dan tersebut. Tabel 7 menggambarkan job-description, dalam bentuk yang 

ïebïh kongkrït yang dïsusun oleh Bappepda sendïrï. 

7„ Surat Keputusan Gubernur No. 73/1972 tersebut diatas baru dikeluarkan pa - 

da bulan April 1972 yang lalu, s h'n^é karc.\c< yc?' bov sesudci ! 

an itu 

Bappepda yang diperbaharuï organisasi dan tugasnya melakukan pekerjaan 

nya.

- 89o - 

Tabel 5 

KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB SERTA TUGAS, FUNGSI DAN 

WEWENANG BAPPEPDA 

(SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR No. 72/1972) 

No. PERIHAL DISKRIPSI 

1. KEDUDUKAN DAN 1. Badan perencanaan dan pengawas daerah pro- 

TANGGUNG JAWAB - pinsi Kalimantan Timurdisingkat Bappeda, adalah 

suatu badan otonom dan langsung merupakan 

badan yang memiliki fungsï staff terhadap Gubernur 

Kepala Daerah serta memiliki wewenang 

perencanaan dan pengendalian yangpenuh dalam 

proses pembangunan daerah. 

2. Bappeda berkedudukan dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Gubernur Kepada Daerah. 

2. TUGAS, FUNGSI 1. Menyusun rencana pembangunan daerah yang 

DAN WEWENANG komprehensip dan program tahunan berdasarkan 

bahan-bahan sektoral dan memberikan bantuan 

terhadap rencana nasional. 

2. Melakukan koordinasi dan mengusahakan keserasian 

antara rencana sektoral maupun nasional 

dan mengadakan penginfegrasian rencana-rencana 

tersebut kedalam rencana pembangunan regional. 

3. Menetapkan, mengarahkan dan mengamankan 

proporsi perbidang pembangunan sesuai dengan 

kondisi daerah Kaltim. 

4. Mengamati persiapan dan perkembangan pelaksanaan 

perencanaan pembangunan serta mengusahakan 

konsestensi antara program-program 

dan proyek-proyeknya. 

5. Menentukan urgensi program pembangunan dan 

penetapan prioritas proyek yang mencarikan kebijaksanaan 

pokok dan mencerminkan perencanaan 

sektoral. 

6. Mengamankan nilai strategi sasaran dengan pe-

- 89b - 

No. PERIHAL DISKRIPS! 

nyerasian ditinjau dari segi tersedianya keuangan 

dan kemampuan pelaksanaan tehnis untuk 

mencapai cita-cita, 

7. Menetapkan potensi pembangunan daerah yang 

perlu dikembangkan dan memilih wilayah yang 

perlu diprioritaskan menurut kemampuan. 

8. Memberikan pandangan dan saran kepada Gubernur 

Kepala Daerah tentang penerimaan dan 

penggarïsan segala bentuk kredit dan bantuan 

luar negeri untuk pembangunan. 

9. Melakukan pengumpulan data, survey dan analisa 

untuk keperluan perencanaan serta penilaian 

pembangunan daerah. 

3. F U N G S I 1. Koordinasi tertingg? dalam tingkat pemerintah 

daerah propinsi, integrasi dan sinkronisasi dalam 

perencanaan don pelaksanaan pembangunan 

daerah. 

2. Pengendalian pembangunan yang dilaksanakan 

dalam 3 fase : 

a. Pada fase perencanaan yaitu pada waktu 

pengajuan DUP dan proyek statement yang 

dikendalikan menurut krïteria proyek dan 

anaiisa dengan bermacam-macam approach 

darï aspek tehnis, ekonomis, komersiil, finansïil, 

management, organisasi dan institusionil 

. 

b. Pada fase pelaksanaan proyek (in-proses control) 

pengendalian ditujukan kepada ketetapan 

target dengan realisasi perbulan atau 

triwulan dan bi lamana terjadi penyïmpangan 

dilakukan tindakan-tindakan pengamanan 

= 

c. Pada fase pertanggungan jawab keuangan dan 

fisik (export control) bi lamana terjadi penyimpangan 

bagi proyek yang telah berjalan 

dïambil tindakan kuratïf disamping itu

- 89c - 

No. PER I HAL DISKRIPSl 

di lakukan proses feed-back dalam penyusunan 

rencana yang akan datang. 

4, W E W E N A N G 1. Memintasegala keterangan yang diperlukan dari 

instansi-instansi pemerintah dan swasta yang 

yang diwajibkan memberikan keterangan-keterangan 

tersebut. 

2. Membentuk panitia-panitia yang diperlukan 

yang terdiri atas ahli-ahli dan pejabat-pejabat 

yang berpengalaman. 

3. Setiap saat/waktu mengadakan rapat baik yang 

sifatnya ke da Jam maupun ke luar. 

T»r4r—»—»—— •• ... , • , li |. | ,, , .

N 

- 89d - 

Tabel 6 

DISKRIPSI PEKERJAAN (JOB-PESCRIPTION) PEJABAT-PEJABAT DAN 

BAGIAN-BAGIAN DAR! BAPPEPDA 

(SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR No, 73/1972) 

T^BIG^N 1 

P A W 

DISKRIPSI PEKERJAAN 

1, KETUA & WAKIL a, Memimpin pelaksanaan tugas, fungsï &wewe- 

KETUA nang BAPPEPDA, 

b, Menentukan kebijaksanaan dan melakukan tindakan-tïndakanyang 

dianggap perlu,guna memper 

lancar tugas-tugas yang dïberïkan oleh Gubernur 

Kepala Daerah, 

c, Mengatur pembagian tugas serta menetapkan perincian 

tata-kerja BAPPEPDA, 

d, Menunjuk salah seorang staff BAPPEPDA sebagai 

pejabat pïmpinan bi lamana ketua dan wakil 

ketua berhalangan menjalankan tugasnya, 

2, SEKRETARIS BAPPEPDA 1. Sekretaris BAPPEPDA bertugas : 

a, Membantu ketua danwakïl ketua BAPPEPDA 

dalam usaha pembïnaan administrasi, 

b, Mengkoordïnïr dan mengendalïkan pelaksanaan 

fungsï - fungsï administrasi BAPPEPDA 

dalam segala bidang, yang meliputi baïk 

proyek-proyek nasional maupun proyek-proyek 

daerah, 

c, Memimpin sekretariat untuk melaksanakan 

tugas - tugas ketatalaksanaan administrasi 

pembinaan personalia, pengaturan keuangan 

dan anggaran,dan pengaturan perlengkapan 

rumah tangga 

2, Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut pada 

ayat 1 pasal ini sekretariat BAPPEPDA bertanggungjawab 

kepada ketua/wakil ketua BAPPEP 

DA, 

3, DEWAN PERTIMBANG- 1, a, Memberikansaran dan pertimbangan kepada 

A N/STAF F AHLI ketua/wakï I ketua, 

b. Memberikan keterangan dan penjelasan ke-

BAGIAN 

- 89e - 

- 

_ 

D!SKR!PS! PEKERJAAN 

pada assïsten, kepala bagïan dan kepala seksï. 

c„ Melaksanakan tugas khusus yang dïberikan 

oleh ketua/wakïl ketua. 

d. Staff ahli bertanggung jawab kepada ketua/ 

wakil ketua BAPPEDA. 

4. ASSISTEN PROYEK 1. Menyusun rencana pembangunan daerah yang 

DAERAH komprehensip dan program tahunan berdasarkan 

bahan-bahan sektoral. 

2. Mengkoordinir dan menserasikan rencana sektoral 

dan mengintegrasikan rencana tersebut kedalam 

rencana pembangunan regional. 

3. Menetapkan, mengarahkan dan mengamankan 

proporsï per bidang pembangunan sesuai dengan 

kondïsi daerah Kaltim. 

4. Menetapkan potensi daerah yang perlu dikembangkan 

dan memïlihdaerah yang perlu dïprioritaskan 

dalam pembangunan ( growthpole ) untuk 

melanjutkan menyebar menuruf olievlek sïstem. 

5. Mengenai problema di daerah dan mengetahui 

problema mana yang perlu segera dïpecahkan. 

6. Mengolah, menyajikan dan mengevaluasikan data 

untuk menyusun laporan/kesimpulan sementara 

untuk disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah. 

5. ASSISTEN PROYEK 1. Mengïnventarisïr proyek-proyek nasional di dae- 

NASIONAL rah sesuai DIP yang diterïma. 

2. Membantu mengkoordinir perencanaan dan pelaksanaan 

proyek-proyek nasional di daerah. 

3. Membantu memecahkan problema-problema yang 

dïhadapi proyek officer dalam pelaksanaan proyek. 

4. Menerima, mempertimbangkah, meneruskan usul 

perobahan DIP yang bersifat prinsïpiil kepada

- 89f - 

N o pABAgN/BIDANG/| DISKR,PSI PEKERJAAN 

Departemen yang bersangkutan BAPPENAS dan 

DEPT. KEUANGAN. 

5. Mengolab, menyajikan, menganalisa dan mengevaluasi 

data untuk menyusun laporan kesimpulan 

sementara untuk disampaikan kepada Gubernur 

Kepala Daerah. 

6. BIDANG 1. Memperincikan pengarahan dan bidang ke sektor, 

sub-sektor, program sampai proyek. 

2. Mengamati persiapan dan pengembangan pelaksanaan 

perencanaan pembangunan serta mengusahakan 

konslstensi antara program dengan proyek. 

3. Menentukan urgensi program pembangunan dan 

menetapkan prior itas proyek yang mencirikan kebijaksanaan 

pokok dan mencerminkan perencanaan 

sektoral. 

4. Mengamankan nila? strategi sasaran dengan penen 

tuan alokasi anggaran yang mencerminkan prioritas. 

A. EKONOMI a. Melaksanakan tugas-tugasbïdang yang menyangkut 

kegiatan ekonomi dalam sektpr-sektor : 

- Pertanian dan Irigasi 

- Industri dan Pertambangan 

- Tenaga Listrik 

- Perhubungan dan Pariwisata 

- Pembangunan Daerah dan Desa 

- Penyertaan Pemerintah 

b. Mengkoordinir leading sektor (kehutanan)dan beberapa 

sektor yang paling erat hubungannya 

dengan leading sektor tersebut. 

c. Mengkoordinir perencanaan fisik dengan tujuan 

pengembangan Kota dan Daerah, 

d. Mengkoordinir perencanaan investasi dan keuangan 

.

JAB H BlGrN DAR5; 

T~ 

- 89g - 

DIS 

" 

KR,PSI reKERJAAN 

" ' 

B. S O S I A L Melaksanakan tugas-tugas bidang yang menyangkut 

kegiatan nyata bagi masyarakat oleh pemerintah dalam 

sektor-sektor : 

- Agama 

- Pendidikan dan Kebudayaan 

- Perumahan, Kesejahteraan Sosial dan Penyediaan 

air minum 

- Penerangan 

- Tertib Hukum 

- Kesehatan dan Keluarga Berencana, 

C. U M U M Melaksanakan tugas-tugas bidang dalam pembinaan 

perasaan dan sarana pemerintahan untuk dapat melakukan 

kegiatan pembangunan dalam bidang ekonomi 

dan sosial, melïputi sektor : 

- Pemerintahan Umum 

- Pertahanan dan Keamanan 

- Badan-badan Perwak?lan 

- Pengurusan Keuangan 

D. PENGENDALIAN a. Pada fase perencanaan ya?tu pada waktu pengajuan 

DUP dan proyek statement yang dïkendalikan 

menurut krireria proyek dan analisa dengan 

bermacam-macam approach darï aspek tehnis, 

ekonomi, komersïil, fïnansiil, management, organisasi 

dan ïnstitutïonïl, 

b. Pada fase perencanaan proyek (ïn-proses control) 

pengendalian ditujukan kepada ketetapan target 

dengan realïsasï per bulan afauf'ïwulan danbilamana 

penyïmpangan dilakukan tindakan-tïndakan 

pengamanan. 

c. Pada fase pertanggunganjawab keuangan dan fisik 

(expost-control) bïlamana terjadi penyimpangan 

darï proyek yang telah berjalan diambïl tindakan 

kuratïf dï sampïng itu dilakukan proses 

feedback dalam penyusunan rencana yad. 

d. D? sampïng ïtu mempunyaï tugas pula dalam mengumpulkan 

data survey, analisa serta informasi

- 89h - 

Tabel 7 

DISKRIPSI PEKERJAAN (JOB DESCRIPTION) BERDASARKAN HASIL 

RAPAT BAPPEPDA TANGGAL 9 MEI 1972 

No, JABATAN/BIDANG DISKRIPSI PEKERJAAN 

1, KETUA DAN WAKIL 1 „ Memimpin pelaksanaan tugas, fungsi dan wewe- 

KETUA nang BAPPEPDA, 

2, Menentukan kebijaksanaan dan melakukan tïndakan-tïndakan 

yang diperlukan guna memperlancar 

tugas-tugas yang diberikan oleh Gubernur Kepala 

Daerah, 

3 , Mengatur pembagïan tugas serta menetapkan perincïan 

tatakerja BAPPEPDA» 

4, Menunjuk salah seorang staff BAPPEPDA sebagaï 

pejabatpïmpinan bïla ketua/wakïl ketua berhalangan, 

2, SEKRETARIS A, 1, Dalam melaksanakan tugas administrasi, ketua 

dibantu oleh seorang sekretaris» 

2, Sekretaris berada dibawah dan bertanggungja 

wab kepada ketua „ 

Bo 1 o Membantu ketua dalam pembinaan administrasi 

2 o Mengkoordinir dan mengendalïkan pelaksanaan 

fungsï-fungsï admïmstrasï BAPPEPDAdalam segala 

bïdang (proyek nasional dan daerah), 

C o Sekretaris BAPPEPDA memimpin sekretariat untuk 

melaksanakan tugas ketatalaksanaan admïnïstratïf, 

pembinaan perso na Ha, peraturan keuangan dan anggaran, 

pengaturan perlengkapan rumah-hangga 

3 o DEWAN PERTIM- 1 = Memberikansaran dan pertimbangan kepada ketua 

BANGAN/STAFF BAPPEPDA, 

2, Memberikan keterangan dan penjelasan kepada assïsten, 

kepala bagïan dan kepala seksï» 

3 , Melakukan tugas khusus yang diberikan oleh ketua, 

4, Staff ahlï bertanggungjawab kepada ketua BAP 

PEPDA,

- 89i - 

No. JABATAN/B1DANG DISKRIPSI PEKERJAAN 

4„ ASSISTEN PROYEK 1. Mempelajari/menilal rencana (Proyek State- 

DAERAH ment dan DUP) Proyek Pembangunan Daerah 

yang diajukan Dinas/non-dinas, 

2 c Menyusun rencana pembangunan ekonomï Kaltim, 

3, Mengkoordinir, mensinkronisasikan proyekproyek 

O 

4, Mempelajari/menilai DIP» 

5o Mengendalïkan dan menilai pelaksanaan proyek-proyek 

0 

6» Mengolah,menyajikan,menganalisadanmengevaluasï 

data untuk menyusun laporan/kesïmpulan 

sementara untuk disampaikan kepada 

Gubernur/KDH. 

5, ASSISTEN PROYEK 1» Menginventarïsïr proyek-proyek Nasional di- 

NASIONAL daerah sesuai DIP yang diterima. 

2o Membantu Gubernur mengkoordinir proyekproyek 

Nasional didaerah, 

3» Membantu memecahkan problema - problema 

yang dihadapi proyek officer dalam pelaksanaan 

proyek o 

4„ Menerima, mempertimbangkan, meneruskan 

usul perobahan DIP yang bersifat prinsïpiil 

kepada departemen yang bersangkutan, Bappenas 

dan Departemen Keuangan» 

5, Mengolah,menyaj?kan,menganalisadan mengevaluasï 

data untuk menyusun laporan/kesimpulan 

sementara untuk disampaikan kepada 

Gubernur Kepala Daerah„ 

6, BIDANG Bidang dibantu oleh seksi-seks? dalam melaksanakan 

tugas penyusunan rencana pengendalian

- 89j - 

No, JABATAN/B1DANG DISKRIPSI PEKERJAAN 

A, PRODUKSI Meliputï : 

B, PRASARANA Meliputï : 

operasïonïl, analisa data dan penyusunan laporan 

baik proyek daerah, maupun proyek nasionaL 

- pertanian - kehutanan 

- perkebunan - industri 

- perïkanan - pertambangan 

- peternakan - pariwisata 

- irigasi - perhubungan 

- penye lamatan tanah - desa 

dan air - daerah 

- tenaga listrik - pemerintahan 

C SOSIAL, BUDAYA Melïputi : 

KEWIRAAN - agama - perumahan 

- pendidikan - air minum 

- kebudayaan - penerangan 

- tenaga kerja - tertib hukum 

- kesehatan - kelembagaan 

D, PENGENDALIAN Meliputï : 

4 

- pengendalian dan pengawasan 

- research 

- statistik

- 89k - 

k l JABATAN/BIDANG/ m c „ D I K I B C., D 1 A A M 

No. BAGIAN DISKRIPSI PEKERJAAN 

tentang keadaan pembangunan dalam masyarakat 

luas. 

7. DATA ROOM Bertugas mengumpulkan bahan-bahan, mengolahnya 

dan memprosentasikan dalam bentuk yang lebih sederhana 

seperti : bagan, tabel, petachart, dsb. 

8. SEKRETARIAT 1. Mengaturketatalaksanaan administrasi mengenai 

organisasi, prosedur legislasi dan masalah-masalah 

hukum. 

2. Pembinaan personalia yang meliputi tata usaha 

kepegawaian penjejangan, dan kesejahteraan pegawai. 

3. Pengaturan keuangan yang mencakup pembiayaan 

kas, daftar gaji dan pembukuan . 

4. Pengaturan perlengkapan Rumah Tangga, Arsip 

dan Ekspedisï. 

5. Pengaturan hubungan kerja dengan instansi-instansï 

lain.

- 90 - 

Beberapa ha! yang telah dïlakukannya antara laïn adalah (a) penyusunan 

Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahun 1971/1972 sampaï Kwarto' 

I yang merupakan Lampïran Pïdato Gubernur KDH Kalïmantan Tïmur 

dïmukaDPR-D tanggal 17 Agustus 1972, dan (b) penyusunan APBD tambahan 

1972/1973 yang pada waktu Team berkunjung ke Samarïnda masïh dalam 

proses penyelesaïan, Selaïn ïtu, Bappepda juga telah melakukan penïiaïan 

terhadap DUP yang akan dïajukan kepada Pusat» 

8» Sebagaimana kita ketahuï,setïap perencanaan harus dïmulaï dengan proses 

pengumpulan dan pengolahan da»a Oleh sebab ïtu pelaksanaan fungsi 

dari Bappepda juga tergantung dari sudah atau belumnya Bappepda mulai 

dengan proses tsb, Dalam hal in« Team melihat bahwasanya Bidang Pengen 

dalian hingga saat ïni belum melakukan fungsï rïsetdan pengumpulan data 

tersebut» Data-data yang diperlukan untuk sementara dikumpulkan oleh 

Operation-room yang tadïnya merupakan aparat darï Kantor Gubernuran, 

Beberapa waktu yang lalu ketïka Pemerintah Daerah Kalïmantan Timur me 

lakukan workshop untuk menyusun Rencana Pembangunan 7 tahun (1972- 

1979) maka data-datanya juga dïorganisir oleh Operation-room tersebut» 

Sekarang ini setelah badan inï digabungkan dengan struktur Bappepda, 

maka untuk sementara data-data untuk perencanaan masih berpusat pada 

badan ïnï „ 

9o Dalam bidang penyusunan rencana-rencana pembangunan maka Bappepda 

dewasa ïni baru "dïcoba" untuk menyusun RAPBD tambahan 1972/1973 de 

ngan harapan, dengan sendïrïnya untuk seianjutnya melaksanakan tugas 

menyusun rencana tahunan dan RAPBD 1973/1974, Seianjutnya Bappepda 

dengan sendinnya mempunyai tugas pula untuk menyusun Repel ita Daerah 

(1974-1979) serta memberikan bahan-bahan atau bantuan kepada Bappenas 

dalam penyusunan Repelita Nasïonal, Sebagaimana kita ketahuï Naskah 

Rencana Pembangunan 7 tahun yang sekarang ïnï ada, hanya lah merupa 

kan hasïl darï workshop dan belum mempunyaï kekuatan hukum untuk di 

laksanakan, Da!om ha! ïnï Team melihat bahwa hïngga kïni belum dïpi- 

kïrkan oleh Bappepda untuk menïnjau kembalï naskah tersebut untuk se 

ianjutnya dïproses menjadi dokumen resmï sebagaï Rspeüsfa Daerah yang 

resmï tahun 1974-1979, 

10, Sebagaimana telah dïsïnggung dïmuka Bappepda telah menyusun Laporan 

pelaksanaan rencana pembangunan 1971/1972 hïngga bulan Maret 1972, 

Dalam proses penyusunan laporan tersebut sedïkit banyak telah dilakukan 

evaluasi yang akan merupakan feed-back untuk perencanaan yang akan 

datang, Namun kegiatan pengawasan daiam. artï yang luas yang melïputi 

tugas-tugas pengumpulan data dan evaluasi untuk pengendalian operasïonïl 

pembangunan serta da lam rangka mendapatkan feed-back yang komprehen- 

sïf untuk rencana-rencana yang akan datang # Team melihat bahwasanya 

Bappepda masih terbatas usahanya dalam kegiatan ïnïmengingat bahwa ba 

dan ïnï juga baru beberapa bulan melaksanakan tugas-tugasnya yang baru.

- 91 - 

11. Dalam melihat kedepan te'hadap pelaksanaan fungsi Bappepda maka Team 

melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Bappepda pada waktu sekarang inï 

masih bersifat insidentll, dalam art! bahwa Bappepda pada waktu ini baru 

menger jakan tugas-tugas yang datang kepadanya atas perïntah Gubernur, 

misalnya saja perïntah Gubernur untuk me- >\.\>o< _n, menyiapkan RAPBD 

tambahan dan sebagaïnya. Program tahunan serta program-program dalam 

jangka waktu yang lebrh lama lagï yang dïrumuskannya sendïrï untuk dilaksanakan, 

belum ada. Dengan demikian ijuga jadwal waktu pelaksanaan 

program, pembagïan tugas untuk suatu kegiatan, rencana kerja jangka pendek 

untuk melaksanakan suatu proyek dolam rangka pelaksanaan fungs? Bappepda, 

dan sebagaïnya juga belum dibuat, Sementara itu, dirasakan oleh 

Bappepda bahwasanya tugas-tugas yang sekarang ïni ada sudah dirasakan 

cukup berat jïka dïukur oleh batas-batas waktu yang dïbeMkan, mïsalnya 

saja dalam menyusun RAPBD tambahan. Pelaksanaan tugas yang sekaieng 

ïni dirasakan |uga sudah cukup banyak mengïngat kebanyakan pejabat-pejabat 

dan petugas-petugas yang adü sekarang ïnï melakukan tugas-tugasnya 

dalam basis part-time, dimana dijumpai juga keadaan rangkap jabatan yang 

terlalu banyak pada seseorang yang dijumpai pada kebanyakan pejabaf te»pentïng 

di Bappepda. 

12. Dïatas telah dïterangkan bahwa Bappepda ba-u mulo bekerja sejak April, 

1972 dan karena itu masih terlalu prematur bagi Team untuk mengukur per 

formance mereka. Akan tetapï yang perlu dicatat adalah bahwa Bappepda 

dengan kondïsï yang ada sekarang masih berada dalam taraf orientesi tentang 

ruang lïngkup pekerjaannya. Berdasarkan pengalaman riset yang telah di 

lakukan di berbagai daerah, maka pengembangan fungsi formil yang telah 

ditetapkan sekarang dan ruang lïngkup kegiatannya dïmasa mendotang akan 

tergantung dar? faktor-faktor sebaga? berïkut: (a) kwalitas pimpïnan seper- 

tïKetua dan Wak? I Ketua Bappepda, Sekretaris, para Aslsten (ketua bidang) 

serta kepala-kepala bagian, (b) kwalitas dan kwantïtas tenaga-tenaga teh 

nis dan ahlï, (c) pembiayaan untuk rencana kegiatan, dan (d) peralatan un 

tuk kegiatan riset dan perencanaon. Tugas, wewenang don fungs» formil 

yang telah ditetapkan sekarang ïnï cukup kuat dan luas dïukur dengan kon 

dïsï Bappepda yang ada. 

Staff, Pembiayaan dan Peralatan 

13. Sebagaimana telah dïterangkan diatas, pelaksanaan fungsï dan tugas darï 

Bappepda tergantung dar? faktor-faktor staff, pembiayaan dan peralatan 

yang dimilïkï oleh badan tersebut. Keterangan pertama yang dïterïma oleh 

Team tentang situasi staff tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah Kali 

mantan Timur di Samorindo merasokan adanya kekurangans*off, \•: d«f»n- 

jau darï segï jumlah, kwalïfikasi maupun mutu. Gambaran sïtuasï kepega-

-92- 

waïan sejak darï pimpinan sampaï kepada pelaksana tehnis (pegawaï sekrefarïat, 

seksï-seksï, protokol, dsb.) dapat dïlïhat pada Tabel 8& 10, Jumlah 

staff seluruhnya ada 35 orang, 12 orang dïantaranya bertitel sarjana penuh 

dan 3 orang sarjana muda. Yang berpendïdïkan SMA kebawah 16 orang dan 

yang tidak dïketahui tingkat pendidikannya 4 orang (umumnya pegawaï rendah). 

Perlu dicatat disini bahwa diantara 12 orang sarjana tersebut 6 c o-'g 

adalah staff ahlï yang jabatan utamanya bukan dï Bappepda, melaïnkan di 

badan-badan lain (umumnya darï dïnas-dïnas) » 

Jabatan pimpinan (13 orang) sebagian dïpegang oleh tenaga-tenaga sarjana 

penuh (6 orang), sebagian lagï dipegang oleh sarjana muda, pegawaï senior 

dan lulusan SMA. Tabel 11 memperlïhatkan latar belakang pendidikan serta 

variasi darï bïdang-bidang pendidikan darï seluruh pegawaï, sedangkan 

tabel 12 menggambarkan bidang pendidikan dari tiap-tiap pegawai darimana 

dapat dïketahuï apakah jabatan-jabatan tersebut sesuai atau tidak dengan 

latar belakang pendidikan para pejabatnya. Dari dua tabel tersebut dapat 

diambil kesïmpulan bahwa Pemerintah Daerah merasakan adanya kekurangan 

tenaga ahli sehïngga Pemerintah Daerah terpaksa harus mengambil tenagatenaga 

sarjana yang ada atau pegawai yang dipandang memiliki pengalaman 

untuk menjabat tugas sesuatu bidang yang mungkin kurang sesuai dengan latar 

belakang pendidikannya. 

Ha! yang terlïhat nyata pada Bappepda adalah tïdak adanya tenaga sarjana 

ekonomi, sehingga karenanya beberapa jabatan yang seyogyanya dïpegang 

oleh sarjana ekonomi, terpaksa harus dïjabat oleh tenaga sarjana bidang nonekonomi. 

Demikian pula tenaga-tenaga insïnyur bidang sipil, pertanian, 

peternakan, kehutanan, dsb. tidak ada yang memegang jabatan pimpinan 

atau inti pada Bappepda. Tenaga-tenaga dengan keahlian tersebut umumnya 

dïambïl dar? dinas-dinas dan diletakkan sebagai staff ahli yang tïdak bekerja 

penuh atau mengamb?l tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas perencanaan. 

Dilihat dar? seg? umur (lïhat Tabel 9) tenaga-tenaga pimpïnan manengah 

(middle management) umumnya memang telah dipegang oleh tenagatenaga 

muda lulusan universitas, tapï tenaga muda sarjana universitas ini 

lebïh kuat berperanan dalam Dewan Pertimbangan (Staff Ahlï). 

Kelangkaan serta kesulïtan untuk mendapatkan staff yang mampu dan bisa 

dipekerjakan di berbagaï bidang tersebut dirasakan pula oleh Bappepda maupun 

Pemerintah Daerah sendiri. Untuk mengatasï masalah ïni, maka apa yang 

telah dan terutama dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan membina 

kemampuan tehnis dan pengetahuan pejabat-pejabat Bappepda dan pejabat-pejabat 

lain yang berhubungan dengan tugas-tugas perencanaan (mïsalnya 

darï dinas-dinas) dalam bidang perencanaan. Dalam hal ini Pemerintah 

Daerah Kalïmantan Timur telah menyelenggarakan kursus atas bantuan 

penuh dari Bappenas selama dua kali, yaitu pada bulan Maret dan pada bu-

Tabel O 

-92a - 

TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAÏ BAPPEPDA 

I 1 _ ,.. -i 

NO. TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH 

1 . Sarjana Penuh 12 

2. Sarjana Muda 3 

3. SMA Ke Bawah 16 

4. Tidak Jelas Tingkat 

Pendidikannya 4 

JUMLAH 35 

Tabel 9 

GOLONGAN UMUR PEGAWAÏ BAPPEPDA 

NO. ! TING KATAN UMUR JUMLAH 

1. 40 - 50 6 

2. 35-39 9 

3. 30 - 34 3 

4. Tak Diketahui 

(Pegawai Rendah) 17 

JUMLAH 35

Tabe! 10 

- 92 br 

TINGKAT DAN KWALIFIKASI JABATAN PEGAWAÏ BAPPEPDA 

[NO. TING KAT/ KWAL IFI KAS I JUMLAH 

L __ , , —, , 1 

j 

1 D Pimpinan 14 

2 Staff Ahli 7 

3. Pelaksana Tehnis dan 

Pegawai Rendah 14 

— 1—,—; , , , 

JUMLAH 35 

Tabel ï 1 

BIDANG-BIDANG PENDIDIKAN MENURUT JUMLAH DARI 

PEGAWAÏ BAPPE PDA 

NO BiDANG PENDIDIKAN JUMLAH 

1. Sospol 2 

2. Pendidikan 3 

3» Pertanian/Peternakan 3 

4 | Kehutanan 1 

5. | Ekonomi/Keuangan 3 

6. ! Sastra 1 

7. Kimia • 2 

8. I Hukum 1 

9. i Tehnik 1 

10. I SMA 2 

11. S M P 3 

12. SD 9 

13. Tak Diketahui 4 

JUMLAH 35

Tabe! 12 

- V2c - 

SISTIM PENEMPATAN & LATAR BELAKANG PENDIDIKAN 

PEJABAT-PEJABAT PENTING BAPPEPDA 

• ~I ———~———"——~r ——' ~ ' ' . 'i 

NO. J A B A T A N LATAR BELAKANG PENDIDIKAN j 

1. Ketua Bappepda Sarjana Sospol (Drs) 

2„ Wakil Ketua Bappepda Sarjana Pendidikan (Drs) 

3. Sekretaris Bappepda Sarjana Pendidikan (Drs) 

4. Assisfren Proyek Daerah Sarjana Pendidikan (Drs) 

5. Assisten Proyek Pusat Ahlï Pertanian (Tak Bertitel) 

6. Anggota-anggota Dewan 

Pertimbangan (staff ahlï) Sarjana-sarjana Pertanian (Ir) 

K i m ï a (Ir) 

Kehutanan (Ir) 

Keuangan (Drs) 

Hukum fSH) 

Peternakan (Ir) 

Ahlï Tehnik 

(Tak Bertitel) 

7. Ketua Bidang Ekonomi Tak Diketahui (Pegawai Senior) 

8. Ketua Bidang Sosial Sarjana Muda Ekonomi (BBA) 

9 0 Ketua Bidang Umum Tak Diketahui (Pegawaï Senior) 

10. Ketua Bidang Pengendalian Sarjana Sospol (Drs) 

11. Kepala Bau-an Pengendalian Assisten Apoteker 

12 = Kepala Operation Room Sarjana Sas tra (Drs) 

13o Kepala Bagian Keuangan SMA 

14. Kepala Bagian Administrasi 

Umum j Sarjana Muda Ekonomi (BA c. BSc) 

m»m&bim prasarana fftfk mm âvwtöadttféPfi _&* ta_i_ Ö*3^PÖW* 

15. Pegawai Sekretariat SMA, SMP, SMEP 

1 1 1

-93- 

lan September, 1972. Usaha untuk mengatasï masalah ïni dengan misalnya 

mencari tenaga-tenaga sarjana atau ahli dari daerah laïn dengan sistim insentive 

misalnya, masih terbatas sekali dilakukan. 

14. Salah satu usaha Bappepda untuk meningkatkan mutu staff-nya adalah dengan 

menyelenggarakan kursus perencanaan yang telah dilaksanakan pada bulan 

Maret dan September, 1972, Kursus yang diselenggarakan oleh Pemerintah 

Daerah Kalimantan sendiri itu mengambil tenaga-tenaga pengajar dari ahli-ahli 

perencanaan di bidang pertanian, pekerjaan umum, industri, tenagakerja, 

dsb. yang sekarang ini bertugas di beberapa instansi pemerintah pusat 

seperti Bappenas, PUTL, Departemen Tenaga Kerja, BPS, Universitas 

Indonesia, ITB, dll, Menurut pengalaman Team yang ikut juga verlibat dalam 

kegiatan tersebut beberapa kekurangan yang ada dalam penyelenggaraan 

kursus tersebut antara lain adalah : (a) tenaga pengajarnya kurang mempunyai 

waktu untuk menyusun bahan-bahan kuliahnya sehïngga tiap-tiap 

mata pelajaran dirasakan kurang lengkap ïsinya. Untuk bahan kursus memang 

seyogyanya dïsusun semacam text-book atau manual yang bisa dipelajari 

sendiri oleh peserta-peserta kursus sedangkan pengajar hanya memberi 

keterangan yang perlu-perlu saja serta membïcarakan kasus-kasus perencanaan 

yang kongkrit, (b) isi antara satu mata pelajaran dan mata pelajaran 

yang lain kurang koordinasïnya sehïngga seluruh kuliah tersebut 

belum merupakan satu bahan yang komprehensif. 

Selain dalam bentuk kursus, Team belum melihat usaha-usaha laïn yang 

pernah dilakukan oleh Bappepda untuk meningkatkan mutu staffnya, mïsalnya 

saja dengan mencïptakan suatu forum diskusï atau "bull-session" dïantara 

kelompok-kelompok ahli yang ada di Samarinda,baik dïdalam maupun 

diluar Bappepda Forum ini hanya mungkin berkembang jika ada beberapa 

ahli yang menonjol dl lïngkungan itu yang memberi kepemimpinan dalam 

penciptaan forum-forum diskusï, 

15. Dalam melaksanakan fungsinya Bappepda juga merasakan adanya hambatan 

darï segi pembiayaan, Berdasarkan peraturan yang hingga kin? berlaku Bappepda 

tidak memiliki budget khusus, dan karena itu anggaran untuk Bappepda 

tidak dicantumkan, baïk pada APBD 1971/1972 maupun APBD 1972/ 

1973 . Selama ini pembiayaan Bappepda dïambilkan darï anggaran Sekretariat 

Daerah. Sungguhpun demikian, dalam APBD 1972/1973 tambahan, dïrencanakan 

untuk mengalokasïkan budget khusus untuk Bappepda sebesa, 

Rp. 31,-juta, Team mencatat bahwa biaya ïnï menurut rencana belum akan 

banyak digunakan untuk membiayai kegiatan riset perencanaan, dsb. yang 

akan dilakukan oleh Bappepda, melainkan akan banyak digunakan untuk 

membina prasarana fisik dari Bappepda sendiri dan usaha-usaha pembinaan 

umumnya.

- 94 - 

16» Bappepda, pada waktu ini juga masïh merasakan adanya kekurangan prasarana 

fisïk dalam melaksanakan tugasnya. Pada waktu Team berkunjung 

ke Samarïnda, Bappepda telah memiliki sebuoh gedung tersendiri yang terdiri 

darï ruang rapat, ruang tamu, kamar-kamar untuk bekerja, ruang sekretariat, 

dsb», yang semuanya masih serba sederhana» Operation-room 

untuk sementara masih meminjam salah satu ruangan dïkantor Gubernuran . 

(Namun menurut rencana, kepada Bappepda akan diberikan sebuah gedung 

yang tersendiri yang representatïp) .Selaïn ïtu Team juga mencatat bahwa 

Bappepda pada waktu ïnS belum memïlikï peralatan untuk perencanaan 

fisïk seperti meja-meja dan alat-alat gambar, reproductïon unit, dsb 

Kerjasama Dengan Badan-badan Laïn 

17. Dari pengalaman didaerah-daerah lain, unit-unit perencanaan daerah yang 

kebanyakan masïh merupakan lembaga baru, umumnya memerlukan pembinaan 

yang membu;uhkan pertolongan atau kerjasama dengan badan-badan 

atau lembaga-lembaga lain khususnya dari universitas yang sudah tumbuh 

menjadi "centre of execelence" dibeberapa daerah Dengan melihat 

pada kasus hubungan antara Unïversïtas Sjiah Kuala dengan ADB dï Aceh, 

Universitas Hasanuddïndengan Bïro Perbang dï Sulawesi Selatan, Universitas 

Udayana dengan Bïro Perbang dï Bali, dll», dïmana ternyata kerjasama 

antara kedua macam lembaga tersebut merupakar syarat bagï perkembangan 

unït perencanaan daerah, maka ketika Team berkunjung ke 

Samarïnda, Team juga me lïhat kepada hubungan Bappepda dengan Universitas 

setempat, yaïtu Universitas Mulawarman» 

Dewasa inï antara kedua lembaga tersebut memang sudah ada perjanjian 

kerjasama formil yang dïwujudkan dalam badan yang bernama "Lembaga 

Pengabdian Masyarakat". Namun Team mencatat juga bahwa baïk Bappepda 

(dengan organisasi barunya) maupun Unïversïtas Mulawarman, keduanya 

masïh merupakan lembaga-lembaga baru yang masïng-masing masih 

memerlukan pembinaan kedalam,Sebab ïtu hasïl kerjasama itupun belum 

menghasilkan sesuatu. Dalam rencana akan dilakukan kerjasama untuk 

melakukan riset don survey buat perencanaan, misalnya dalam penyusunan 

statistik vital Kalimantan Tïmur, penelitian tentang regional income 

survey tentang kondïsï atau konsesï-konsesi kehutanan, pertanian, 

perkebunan, peternakan, dsb» Menurut rencana juga, mengïngat bahwa 

Universitas Mulawarman sendiri masïh belum kuat, Bappepda juga akan 

merencanakan kerjasama dengan unïversïtas-universitas laïn yang terdekat 

seperti Universitas Hasanuddïn dï Ujung Pandang, serta Unïversïtas 

Lambung Mangkurat dï Banjar Baru (Kalïmantan Selatan).Bahkan Bappepda 

juga merencanakan ker jasama dengan Universitas Indonesia dï Jakarta 

dan Universitas Gajah Mada di Jogyakarta,

- 95 - 

18, Sebeiumnya, hubungan kerjasama untuk pengembangan dan perencanaan 

regional dilakukan langsung oleh Pemerintah Daerah Propinsi, misalnya 

saja dalam penyusunan Rencana Pembangunan 7 tahun (1972-1979) yang 

dilakukan pada akhir tahun 1971,Pemerintah Daerah telah menyelenggarakan 

suatu workshop dengan bantuan penuh dari Bappenas serta dengan 

mengundang berbagai ahli dari Pusat, untversïtas-unïversïtas serta pejabatpejabat 

Pemerintah Daerah dari lain propinsi, Hal ini dilakukan oleh sebab 

Pemerintah Daerah memandang bahwa unit perencanaan yang ada, masih 

belum mampu melaksanakan tugas perencanaan tsb» Hal yang serupa telah 

pula dilakukan didaerah-daerah laïn, seperti di Sumatera Utara dan Sulawesi 

Selatan, masïng-masing dalam rangka menyusun rencana pembangunan 

daerah 1974-1979» Dengan kerjasama dan bantuan lembaga-lembaga 

laïn tsb.diharapkanpejabat-pejabatperencanaan yang ada bïsa memperoleh 

pengalaman untuk menunaikan fungsï mereka»

Masalah Pokok 

-96- 

BAB V! 

KESIMPULAN DAN SA3AN - SARAN 

TENTANG PENGEMBANGAN UN!T 

PERENCANAAN DAERAH D! 


1 „ Pada Bagian ! bab IV telah kita kemukakan saran-saran yang sïfatnya umum, 

dalam art? berlaku untuk unit perencanaan di semua daerah, sudah tentu 

termasuk untuk Kalimantan Timur Yang menjadi persoalan adalah i (1) tiap-tiap 

pemerintahan daerah, dalam hal in? pemerintah daerah tingkat propinsi, 

kotamadya dan kabupaten, mem?lik! tingkat perkembangan dan kemampuan 

administrasi yang berbeda-beda, (2) tingkat perkembangan dan 

kemampuan administrasi pemerintahan daerah tersebut dengan sendïrinya 

pula mempengaruh? tingkat perkembangan dan kemampuan administrasi unit 

perencanaan daerah dan oleh sebab itu unït perencanaan daerah pada 

tiap-tiap propinsi mempunyai tingkat perkembangan yang berbeda-beda pula, 

(3) tlap-tïap daerah memilïkï potens? atau 'resources' yang berbedabeda 

pula, yaitu yang menyangkut sumber keuangan, staff ahlï atau persónïl, 

lembaga-lembaga yang bisa membantu perkembangan un«'t perencanaan 

daerah, dst, dan (4) tiap-tiap daerah sudah tentu juga mempunyai kompleks 

persoalan yang berbeda-beda, sebagian sudah dlpecahkan melalui proses 

perencanaan, sebagian lagï masïh banyak belum dïsentuh oleh proses tsb», 

tïngkat darï intervensï perencanaan komprehensif tsb berbeda-beda pada 

setïap daerah Hal-hal yang kïta kemukakan dï atas adalah merupakan dasar 

bahwa saran-saran untuk mengembangkan unit perencanaan pada tiaptiap 

daerah past» bïsa berbeda 

2. Tentang sïtuas* masalah unit perencanaan daerah Kalïmantan Tïmur, yaïtu 

Bappepda, dapat kïta sïmpulkan dar? Bab V Bagïan I) secara sïngkat sebagaï 

berïkut : 

Pertama, pemerintah daerah Kalïmantan Tïmur dewasa inï sudah memiliki 

unït perencanaan daerah dï tïngkat propïnsï ya«tu Bappepda„ Sekalipun 

sumber hukumnya adalah masih berdasarkan S K Menteri Dalam Negerï 

No. 145/1969, namun pendïrïan badan tersebut berikut kedudukan, tanggung-jawabdanwewenangnya 

telah mendapatkan dasar yang lebih kuat lag? 

pada S.K» Gubernur No 72/1972, yaitu sebaga? "badan otonoom dan 

langsung merupakan badan yang memiliki fungsi staff terhadap Gubernur 

Kepala Daerah se'ta mem?lik? wewenang perencanaan dan pengendalian 

yang penuh dalam proses pembangunan daerah".

- 97 - 

Kedua, Bappepda, juga atas dasar S»K. Gubernur No= 72/1972 felah memiliki 

fungs? dan tugas yang jelas, berdasarkan mana dapatlah dïka*akan 

bahwa badan ?n? dimaksudkan sebaga? suatu YevoMng planning unit',yaitu 

suatu badan perencanaan daerah yang secara penuh dan terus menerus 

melaksanakan fungsi dan tugas perencanaan sejak dar? proses pengumpulan 

data, penyusunan rencana pembangunan hingga kepada pengawasan dan 

pengendal?an operasionil pelaksanaan rencana pembangunan 

Ketiga, struktur organ?sas? dar? Bappepda juga sudah disusun yang perumusannya 

tercermïn dalam S»K» Gubernur No, 73/1972, bahkan untuk tiapt?ap 

bagian yang ditetapkan sudah pula dïberï rumusan tugas dan fungsinya 

secara form?l dalam S K yang secara lebïh terperïnc? juga sudah dirumuskan 

dalam Rapat Bappepda tanggal 9 Me? 1972» 

Keempat, dalam S»K» Gubernur No. 78/1973, Gubernur telah menetapkan 

staff dan personalia lengkap dengan pangkat dan jabatannya pada Bappepda» 

Kelima, untuk pembiayaan Bappepda, maka dalam APBD 1972/1973 Tambahan, 

telah dïalokasïkan suatu budget, dengan mana Bappepda akan bisa 

menjalankan tugasnya» 

3. Dengan dasar dukum dan ketetapan resmï yang kïta kemukakan dïatas, maka 

Bappepda telah mem?lïkï dasar pendïrïan yang kuat dan karena ïtu, secara 

teorïtïs telah bïsa memulaï melaksanakan tugasnya. Sampa? sebe»apa 

Bappepda telah berhasïl melaksanakan tugas dan fungsïnya belum banyak 

diperoleh keterangan mengïngat bahwa badan ïnï baru mulaï bekerja pada 

bulan April 1972, dï mana pada bulan-bulan pertama Bappepda hanya bisa 

melakukan kegiatan yang bersifat persïapan dengan biaya dan peralatan 

yang bersifat serba sementara. Sebagaimana juga telah kïta kemukakan pada 

bab terdahulu, tugas yang mula-mula dilakukan oleh Bappepda adciah 

(1) mencoba menyusun RAPBD 1972/1973 Tambahan atasperïntah Gubernur, 

dan (2) menyusun naskah Laporan Gubernur tentang pelaksanaan pembangunan 

1971/1972 kepada DPRD» 

4, Proses pembinaan Bappepda, dengan mendasarkan dïrï pada saran-saran umum 

yang kïta kemukakan pada bab IV sebaga? model, sudah tentu tïdak 

dapat d?laksanakan sekal?gus, melaïnkan harus dengan suatu strategi tertentu 

yang dilaksanakan secara bertahap dengan memakaï sïstïm prioritas, 

sesuai dengan urgens? serta kemampuan dan sumber-sumber yang dim?iikï, 

Unït perencanaan daerah d? Kalimantan Timur memang bisa dibangun ber-

- 98 - 

dasarkan perhatian yang khusus sehïngga, dï tengah-tengah sïtuasï administrasi 

pemerintahan yang belum begïtu berkembang,unït tersebut bïsa me - 

rupakan badan yang menonjol dan berperanan secara ïstïmewa pula, Kasus 

ïni mïsalnya kïta lïhat pada Aceh Development Board yang berdïrï sebagai 

instïtusï 'modern 1 

yang dï lïngkungan pemerintahan daerah memïlïkï peran 

an dan pengaruh yang ïstïmewa. Hal yang sama kita lïhat pula pada Bappenas 

sekïtar tahun 1963 yang tïba-tïba muncul dengan peranan yang menonjol 

dan amatmenentukan, Sepertï yang kïta lïhat pada kedua kasus dï atas, 

sumber yang memberï motïvasï kegiatan kedua badan ïtu adalah sekelompok 

tehnokratyang terjun darï unïversïtas dan dïpïmpïn oleh seseorang individu 

yangselaïnmemïlïkï kwalïtas-kwalïtastehnis juga memïlïkï kepemïmpïnan, 

Peranan Aceh Development Board yang menonjol dïmungkïnkan karena sumber 

ahlï yang kuat, Unïversïtas Sjïah Kuala, 

5. Dalam memikirkan tentang strategi darï pembinaan Bappepda dï Kalïmantan 

Tïmur, sudah tentu kïta harus melïhat pula badan-badan atau ïnstansï-ïn- 

stansï laïn yang telah memïlïkï unsur perencanaan, setïdak-tïdaknya seba 

gian darï kegïatan-kegïatannya mempunyaï hubungan dengan proses peren 

canaan, sepertï mïsalnya dïnas-dïnas, khususnya dïnas kehutanan, perïn- 

dustrïan, PUTL, dan pertanian (yaïtu dïnas-dïnas yang telah memïlïkï ba 

gïan statistik yang baïk yang juga mempunyaï staff perencana yang mampu), 

Kantor Statistik dan Sensus Penduduk, operation-room dan unïversïtas Mu 

lawarman, Dengan melïhat kepada ïnstansï-ïnstansï tersebut ada dua macam 

strategi yang mungkïn dapat dilaksanakan, 

Pertama, memïndahkan sebagian darï unsur-unsur perencana dan perenca 

naan ïtu ke Bappepda, sepertï mïsalnya menggabungkan operation-room 

kantorGubernuran untuk dïsatukandandïtïngkatkanfungsinya ke dalam ba- 

gïan-bagian tertentu dï Bappepda (bagïan pengumpulan data atau bagïan 

pengawasan) atau merekrut sebagian staf fnya untuk bekerja d? Bappepda ba 

ïk atas dasar full-tïme atau part-time (bentuk kerjanya adalah full-timer 

Bappepda dan part-tïmer di ïnstans? laïn atau full-tïmer dï ïnstans? laïn ta 

pï part-timer di Bappepda, mïsalnya sebagai staff ahli) , Dengan mengum 

pulkan tenaga-tenaga perencana serta unsur-unsur perencanaan dari berba 

gaï ïnstansï untuk membina Bappepda tersebut dïharapkan unït tersebut a- 

kan bïsa muncul dengan peranan yang lebïh besar dalam proses perencana 

an pembangunan, serta menjadi semacam 'agent of change" dï lïngkungan 

pemerintahan daerah, sebagaimana yang dïperankan oleh Aceh Develop 

ment Board dï Aceh 

Kedua, Bappepda tetap menjadi semacam koordinator perencanaan d? an 

tara berbagaï unsur perencanaan dï lïngkungan pemerintahan daerah ting-

- 99 - 

kat propinsi, hanya saja peranan Bappepda ini dïtïngkatkan dengan cara s 

(1) memperkuatsecara kwalitatïf peranan Bappepda dengan membentuk suatu 

bagian atau kumpulan staff inti dalam badan tersebut, dan (2) memperkuat 

unsur-unsur perencanaan pada berbagai instansi, khususnya dinas-dinas, 

Kantor Statistik dan Sensus Penduduk, dan operation-room, di mana 

unsur-unsur perencanaan tersebut mempunyaï fungs? dan tugas khusus yang 

melayanï kebutuhan Bappepda dalam proses perencanaan. 

Sudah tentu secara ïdeal kedua pola pengembangan ïtu seharusnya dilakukan, 

yaitu baïk membina Bappepda sendïrï secara ïntensïf (kwalïtatïf) dan 

ekstensïf (kwanjïtatïf), maupun memperkuat unsur-unsur perencanaan dï berbagai 

instansi. Beda antara dua pola ïtu adalah, dengan cara yang pertama 

kïta benar-benar akan menjadïkan Bappepda sebagai pusat darï kegïatan 

perencanaan pembangunan, sedangkan dalam pola kedua, Bappepda hanya 

menjadi semacam koordïnator perencanaan darï unsur-unsur perencanaan 

yang dewasa ïnï masïh bekerja sendïrï-sendïrï. Kecenderungan Bappepda 

sebagaimana tercermïn pada berbagaï S.K. Gubernur yang kita sebutkan 

di atas adalah, pengembangan Bappepda dengan pola pertama, Dalam hal 

inï kita mempunyaï dua catatan, (1) kïta melïhat kesulïtan Bappepda dalam 

mendapatkan staff sekalïpun biaya bukan merupakan masalah, dan (2) 

sukses atau tïdaknya Bappepda sangat tergantung dari tingkat perkembangan 

unsur-unsur perencanaan pada ïnstansï-ïnstansi di lïngkungan pemerintahan 

daerah propinsi, bahkan juga sangat tergantung darï unsur-unsur perencanaan 

dï tïngkat kabupaten dan kotamadya, Meskïpun strategi yang 

pertama yang dïambïl oleh Bappepda, dua hal yang kïta kemukakan dï atas 

perlu juga dïperhatïkan, 

6, Berbagaï cara dan bentuk dapat kïta ambïl untuk mengembangkan Bappepda, 

yaïtu i (1) dengan cara formïl melaluï keputusan-keputusan pemerintah 

baïk darï Pusat (darï Departemen Dalam Negerï atas usul-usul darï ïnstansï-ïnstansï 

yang berhubungan atau berkepentïngan dengan proses perencanaan 

sepertï Bappenas atau departemen-departemen laïn), maupun darï Pemerintah 

daerah sendïrï, (2) dengan pembinaan institusionil maupun fungsionil 

secara bertahap sesuaï dengan kemampuan staff, pembiayaan, peralatan 

maupun tugas-tugas, (3) melaluï proses pendidikan, formil maupun 

ïnformïl terhadap staff dan personïl Bappepda, baïk dalam bentuk kursuskursus, 

upgradïng-upgradïng, group-group dïskusï, latïhan kerja dsb», dan 

(4) dengan melakukan kerjasama secara permanen maupun untuk suatu proyek 

tertentu (insidentïl) dalam melakukan tugas perencanaan yang dilakukan 

secara terus menerus ?*u, Sudah tentu kïta bisa melakukan pembinaan 

dengan berbagaï bentuk dan cara sepertï yang kita uraïkan dï atas, tapï 

yang pentïng untuk jangka waktu mendesak ïnï, perlu dilakukan langkah 

yang berdasarkan suatu strategi tertentu, Sebagai contoh, pada tahap per-

- 100 - 

tama memang diperlukan keputusan-keputusan pemerintah yang menyangkut 

kedudukan, tanggung jawab dan wewenang untuk memanfapkan peranan 

Bappepda. Tapi keputusan-keputusan pemerintah seianjutnya yang menyangkut 

fungsi dan tugas Bappepda harus dïsesuaikan dengan berbagai kemungkinan 

yang bïsa dilaksanakan yang dalam banyak ha! tergantung darï 

kemampuan staff, pembiayaan, faktor politïs dan psïkologïs, dl! 

7» Berdasarkan pengamatan kita tentang kondïsï dï Kalïmantan Tïmur sepertï 

telah kïta uraïkan pada Bab V dapatlah kïta tarik kesïmpulan bahwa untuk 

menghadapï tugas-tugas pembangunan yang besar dï daerah tersebut, Bappepda 

memang amat perlu dïkembangkan» Meskïpun demïkïan kïta juga 

berpendapat bahwa persoalan-persoalan pembangunan dï wïlayah tersebut 

masïh belum begïtu kompleks sepertï halnya persoalan-persoalan pembangunan 

dï Jawa. DSversïfïkasï kegiatan ekonomi belum begïtu kelïhatan. 

Bahkan kegiatan-kegiatan produksi dan ekonomi di wilayah ïtu masïh baru 

pada tahap permulaan, Oleh sebab ïtu tugas perencanaan d5 Kalïmantan 

Tïmur sasarannya adalah tïngkat pertumbuhan sosial dan ekonomi yang masih 

mula-mula. Tugas ïtu memang 'besar' tapï tïdak begïtu ruwet (complïcated). 

Inï memberikan saran kepada kïta bahwa konsentrasï pada beberapa sektor 

yang menonjol yang perlu dïkembangkan sebagaï sektor yang memimpin 

(leading sector) adalah merupakan dasar dar? strategi pembinaan Bappepda. 

Sebab itu pembinaan strukturïl, staff, pembiayaan dsb. perlu diarahkan untuk 

menggarap perencanaan dar? leading sector yang dïharapkan akan menumbuhkan 

'supplementary and derïved sectors 1 

ïtu. 

Sasaran perencanaan dï Kalïmantan Tïmur , 

8, Untuk memperoleh keterangan dasar tentang strategi pembinaan Bappepda 

Kalïmantan Tïmur, kïta harus mengetahuï terlebïh dahulu persöalan-persoal 

an pokok dari perencanaan pembangunan dï wïlayah itu, Dalam hal ïnï kïta 

melïhat beberapa cïrï atau karakterïstïk yang perlu kïta candra mengenai 

persoalan pembangunan dï Kalimantan Tïmur berdasarkan candraan mana 

langkah-langkah ke arah pembinaan Bappepda akan sangat banyak dipengaruhï. 

Karakteristïk tersebut akan kïta coba ringkaskan t#>pe*iS berïkut 

; 

Pertama, Kalïmantan Tïmur adalah suatu wïlayah yang cukup luas dengan 

tïngkat perkembangan yang lebïh terbelakang dïbandsng dengan beberapa 

daerah dïsekïtarnya sepertï Sulawesi Selatan dan Kalïmantan Selatan, namun 

boleh dïkatakan setingkat lebih berkembang dar? daerah Kalimantan 

Tengah atau Sulawesi Tengah mïsalnya. Pada taraf pertama, Kalïmantan 

Tïmur telah memïlïh dua daerah untuk pengembangan tïngkat pertama de-

- 101 - 

ngan menjadikan dua daerah ïtu sebagaï sentra perkembangan (growthpole),ya?tu 

daerah Samarïnda-Balïkpapan dan Tarakan-Nunukan-Tanjungselor, 

Dalam pengembangan sentra pertumbuhan ïtu diperlukan perencanaan 

fïsïk untuk mengembangkan prasarana sepertï jalan-jalan dan jembatan, 

lalulinfas sungaï dan pelabuhan-pelabuhan, pendïrïan bangunan-bangunan 

"public utilities", per umahan dan gedung-gedung pemerintahan, dïsampïng 

pengembangan daerah tempat tïnggal (resïdentïal areas), daerah ïndustri 

(ïndustrïal estates) serta perencanaan kota dan daerah pada umumnya (rural 

and urban development). 

Dalam pengembangan prasarana ïnï, maka aspek hubungan ïnter-regïonal 

seperti mïsalnya dengan Kalïmantan Selatan dan Tengah serta Sulawesi Selatan 

dan Tengah bahkan langsung dengan Jawa, menjadï masalah yang 

penting dan perlu dïperhatïkan, sebab pengembangan wïlayah Kalïmantan 

Tïmur ïnï erat hubungannya bahkan banyak tergantung darï daerah 'a n 

Dar? sudut ïnïlahmaka, peranan Pemejïntah Pusat amaf penting, sebab masalah 

pembangunan fïsïk Kalïmantan Tïmur ïnï dïperkïrakan akan terlalu luas 

dan berat jïka dïpikul oleh Pemerintah Daerah, Sebab ïtu perencanaan 

fïsïk yang menyangkut perkembangan wïlayah Kalïmantan Tïmur ïnï harus 

selalu dïhubungkan dan dïlïhat dengan kaca-mata nasional , Proyek-proyek 

dalam sektor pembangunan ïnï barangkalï harus dïbebankan sebagaï proyek 

nasional karena memerlukan bïaya yang besar o 

Darï masalah yang kïta kemukakan tersebut dï atas dapat kïta tarïk kesïmpulanbahwa 

dï KalïmantanTïmur, perencanaan fïsïk adalah merupakan masalah 

yang menonjol , Dïsampïng itu dalam perencanaan fisïk ïnï karena unsur 

danruang lïngkup perencanaan nasïonalrrya menonjol, maka setiap rencana 

atau proyek selalu harus dïpïkïrkan dalam hubungannya dengan proyek-proyek 

Pelïta Nasional o 

Kedua, kegiatan perekonomïan dï daerah ïnï juga belum begïtu berkembang, 

Namun Kalïmantan Tïmur adalah suatu daerah yang amat potensiil 

karena sumber kekayaan alamnya cukup besar, khususnya dï bidang kayu 

dan mïnyako Kegiatan eksplotasï kayu mengalamï ! 

boom ! 

sejak pertengahan 

1968 setelah masuknya modal asing yang melakukan eksploïtasï dengan ïnvestasi 

besar-besaran„Sebelumnya,sektor yang telah berkembang lebih dulu 

adalah eksploïtasï mïnyakyang berpusat dï Balïkpapan dan Tarakan,Namun 

operasï permïnyakan ïni dïkerjakan secara otonom oleh Pertamina dïmana 

Pemerintah Daerah tidak terlibat ddlam kegiatan langsung operasï 

tersebut, Berbeda dengan daerah laïn sepertï Sulawesi Selatan atau Kalïmantan 

Selatan, dï Kalïmantan Tïmur sektor pertanian bukan merupakan 

sektor yang pentïng dibanding dengan sektor kehutanan (khususnya d? bidang 

perkayuan) atau sektor pertambangan (khususnya d? bidang permïnyakan) 

.Dalam Workshop Pembangunan Daerah bulan Oktober 1971 yang meng-

-102 - 

hasïlkon naskah Rencana Pembangunan Daerah Kalïmantan Tïmur 1972 - 

1979, antara laïn ditetapkan bahwa bïdang kehutanan adalah merupakan 

sektor utama (leading sector) dalam pembangunan darï mana dïharapkan bïsa 

dïtarik perkembangan sektor-sektor laïn (devïded sectors). Sektor pettanïan 

(termasuk dïdaiamnya sub-sub sektor perkebunan, perïkanan Iaut,perïka 

nan darat,dll ,)dengan demïkïan berkedudukan sebaga? "derïved sector", 

Karena sektor pertanian tïdak dïutamakan dïbandïng dengan sektor kehutanan, 

maka masalah pemenuhan produksi pertanian (terutama bahan makanan 

pokok) harus dïpecahkan melaluï ker jasama dengan daerah-daerah lain, 

khususnya Kalïmantan Selatan dan Sulawesi Selatan yang merupakan daerah 

surplus atau daerah yang lebïh ma ju ds bidang pertanïan , 

Konsekwensï darï pemïlïhan strategi sektoral dalam pembangunan daerah dï 

atas adalah bahwa perencanaan dï bïdang kehutanan (baïk yang menyang 

kut kegiatan eksploïtasï, ekologï hutan dan kegiatan perekonomïan yang 

dïtïmbulkan oleh pengusahaanhutan ïtu) akan merupakan masalah yang ha 

rus mendapatkan perhatian utama,Dewasa in? kegiatan perencanaan bïdang 

kehutanan sangat dïtentukan oleh Dinas Kehutanan Propïnsï Kalimantan Tï 

mur. Apabïla fungs? perencanaan bïdang kehutanan ïnï dïgeser ke dalam u- 

nit perencanaan daerah, maka hasd perencanaan kehutanan ïnï tentu akan 

mengandung unsur-unsur pertimbangan yang lebïh luas yang dïhubungkan 

dengan sektor-sektor laïn sesua? dengan fungsinya sebagai leading sector. 

Hal ?tu memang d? per lukan sebab perkembangan lebïh lanjut darï sektor ke 

hutanan in? akan sangat tergantung darï sektor-sektor pembangunan laïnnya 

seperti mïsalnya dï bïdang prasarana, industri, tenaga kerja, pertanian, 

dll, Atas dasar pertimbangan dï atas, maka dalam unït perencanaan daerah 

dïper lukansuatu team ahli yang cukup kuat kompetensïnya untuk merenca 

nakan pengembangan sektor kehutanan, tanpa mengurangï arti perencana 

an tehnïs yang dilakukan oleh Dïnas Kehutanan yang perlu tetap dïperta- 

hankan. Team ahlï yang méngkonsentrasïkankegïatannya dalam perencana 

an pengembangan sektor kehutanan ïnï barangkalï untuk Kalïmantan Tïmur 

bïsa merupakan unsur ïnti dalam struktur organisasï dan personalia unït pe 

rencanaan daerahnya, 

Ketiga, Kalimantan Tïmur adalah merupakan daerah yang luas dengan ke- 

padatan penduduk (menurut sensus penduduk 1972) rata-rata 4 jïwa per km2 

pada tahun 1971 . Penyebarannya juga tidak merata, dï Kabupaten Berau 

misalnya densïtas rata-ratanya adalah 1 jïwa per km2, sedangkan d? Ba- 

likpapan 759 jïwa per km2 dan dï Samarïnda 323 jïwa per km2. Dengan de 

mikian maka pada umumnya problïm penduduk yang dïhadapï bukanlah ke- 

padatan melaïnkan kelangkaan tenaga kerja berhadapan dengan masalah 

pembangunan pertanian, ïndustrï, dIL 

Perencanaan tenaga kerja adalah relatïf mudah, sebab masalah pokok- 

nya bukanlah pencïp*aan lapangan kerja untuk tenaga yang mcngarxjgur

- 103 - 

di daerah tersebut, melaïnkan justru sebaliLnya, yaitu bagaimana lebih 

meng-effektïf-kan tenaga kerja yang sudah tersedia atau menampung dan 

mendatangkan tenaga kerja dari daerah-daerah lain yang padat penduduknya 

seperti dari daerah Jawa atau Sulawesi Selatan. Persoalan tenaga ker 

ja dï daerah tersebut adalah justru terletak pada tingkat perkembangan ekonomi 

(di lapangan pertanian, ïndustrï, jasa-jasa dll.) yang masïh rendah. 

Untuk meningkatkan kegiatan produksi tsb. diperlukan kerja sama dengan 

daerah-daerah lain dalam hal pemenuhan (supply tenaga kerja), baik dalam 

kwantita maupun kwal ita (tenaga ahlï atau tenaga dengan pendidikan 

atau keahlian menengah. 

Masalah perencanaan tenaga kerja dan kependudukan in? akan erat hubungannya 

dengan masalah transmigras? dan pendid?kan tenaga kerja yang dihubungkan 

dengan kegiatan perekonomïan khususnya dï sektor kehutanan, 

ïndustrï, pertanian dan kepegawaian pemerintah (public service). Sebagai 

masalah khusus, sektor kependudukan dan tenaga kerja ini bukanlah merupakan 

masalah berat, namun cukup penting artinya jika dihubungkan dengan 

perencanaan di sektor-sektor lainnya untuk meningkatkan taraf kegiatan 

produksi dan ekonomi. Oleh sebab ïtulah maka perhatian khusus yang 

diberikan pada perencanaan tenaga kerja ini harus dihubungkan dengan 

dua hal s (1) dengan sektor-sektor produksi dï mana aspek tenaga kerja merupakan 

persoalan, dan (2) dengan masalah pendidikan tenaga kerja, yang 

sifatnya lebïh kwalïtatif darï pada kwantitatïf. 

Keempat, problïm sosial yang dihadapï oleh Kalimantan Tïmur juga bersifat 

unïk sehubungan dengan tingkat kebudayaan dan tïngkat pendidikan sebagian 

penduduk Kalimantan Timur. Dï wilayah tsb. kita mengenai yang 

dïsebut 'suku-suku terasing' dengan mata pencaharïan berLuru dan pertanian 

yang berpïndah-pïndah (shiftïng cultïvatïon) sehïngga karenanya Pemerintah 

Daerah maupun Pemerintah Pusat dewasa ïnï menghadapï masalah 

khusus yang disebut masalah "resettlement penduduk' atau masalah penempatan 

masyarakat darï suku-suku terasing itu kepada tempat tïnggal tertentu 

dengan mata pencarïan yang teratur dan penggunaan tehnologï tertentu. 

Persoalan ïnï cukup sulït mengïngat mereka tïnggal dï daerah-daerah yang 

jauh atau terpencïl, sedïkït sekali kontak dengan masyarakat yang sudah 

lebïh maju atau dengan peradaban, mempunyai adat-ïstïadat yang berbeda, 

sulït d?hubungï dst., sehïngga suatu perencanaan sosïal yang dibuat dalam 

kerangka yang rasïonïl dapat dïbayangkan sulït untuk bïsa dïterapkan untuk 

suku-suku atau kelompok-kelompok masyarakat tersebut. 

Masalah-masalah sosïal yang sïfatnya sangat erat hubungannya dengan masalah 

pendidikan dan penïngkatan peradaban atau kebudayaan tïdak saja 

menyangkut suku-suku terasing tapï juga berbagaï kelompok masyarakat lainnya 

hampir dï seluruh wïlayah Kalïmantan Tïmur, mengïngat seluruh dae-

- 104 - 

rah Ka I? ma ra n Tïmur ïtu sendiri dï masa-masa yang lalu termasuk dalam 

kategor? daerah terpencil karena kurangnya komunïkasi dengan daerah-daerah 

laïn, Mengïngat akan hal itu maka Pemerintah Daerah harus menyediakan 

budget untuk masalah-masalah sosial, pendidikan dan penïngkatan 

kebudayaan dari kelompok-kelompok masyarakat yang ada dalam wilayahnya, 

Perencanaan dï bïdang sosïal tersebut nampaknya akan lebïh sulit dari 

perencanaan ekonomï mïsalnya karena . (1) bïdang perencanaan sosïal 

adalah bïdang yang relatïf masih baru dan belum begïtu dïkembangkan, sekalïpun 

pada tïngkat nasional, (2) sulïtnya mempergunakan ukuran-ukuran 

matematis atau kwantitatïf dalam perencanaan sosial Namun karena masalah 

sosïal dï Kalïmantan Tïmur ïnï amat unlkdan menonjol, maka perhatian 

yang khusus seyogyanya pula diberikan kepada bïdang inï» 

Kelima, hal laïn yang ïstïmewa yang perlu dicatat adalah corak perekonomiannya, 

yaïtu : (1) dï bïdang produksi pera«>an modal asing atau peranan 

modal berskala besar (baïk dar? swasta nasional maupun dar? pemerintah) 

amat menonjol, khususnya d? bïdang eksploïtas? hutan,bukan saja pada masa 

kin?, tap? juga masih bisa dïharapkan pada masa-masa mendatang, dan 

(2) pemasaran produksi hasil Kalïmantan Tïmur yang berorïentasï pada pasaran 

luar neger? (ekspor) Dua hal tersebut dï atas menyebabkan tïmbulnya 

sïtuas? di mana perekonomïan Kalïmantan Tïmur merupakan bagïan yang 

penting darï perekonomïan nasional dan ïnternasional, atau dengan perkataan 

lain perekonomïan d? wïlayah in? mempunyai aspek-aspek persoalan 

nasional maupun Snternas?onal, 

Masalah tersebut sudah tentu membutuhkan perhat?an khusus, sepertï misalnya 

dalam perencanaan ïnvestas? dan pengarahan penanaman modal (termasuk 

PMA atau PMDN), pelayanan (servïce) dalam 'feasïbïlïty study^ 

survey potensï alam (pertanian, pertambangan, kehutanan, dsb) atau survey 

sosial-ekonomï, yang kesemuanya itu harus dilakukan melalui kerjasama 

dengan instansï-instansi Pusat atau badan-badan ïnternasional seperti 

Bank Dunia, AID, perusahaan-perusahaan ïnternasional yang bertaraf multi-national, 

dsb, Kesemuanya ïtu merupakan tugas, setidak-tidaknya berada 

dalam ruang lïngkup fungsï dari unit perencanaan daerah 

Keenam, bahwa Kalïmantan Timur berbeda dengan daerah laïnnya mempunyaï 

sistim transportasi utama jaringan sungai, dengan sunga? ter besar Mahakam, 

Karena ïtu semua kegiatan (konses? hutan, settlements, kota) dsb 

terkonsentrïr sepanjang atau di dekat sungaï Mahakam 

Pembinaan lalu lïntas sunga? ïni adalah merupakan persoalan baru d? Indonesia 

dan membutuhkan partisipasi badan-badan ïnternasional Pengembangan 

sektor kehu'anan dan ?ndustr? perkayuan banyak tergantung darï lalulïntas 

sungai yang membutuhkan bïaya yang amat besar untuk membïnanya 

itu, Oleh sebab itu dalam hal ïnï pula Pemerintah Daerah perlu bekerjasa-

- 105 - 

ma dengan Pemerintah Pusat dan badan-badan ïnternasional dalam rangka 

pembinaan transportasi sunga? ?n?„ 

9. Berdasarkan observasi singkat di atas dapatlah ditarik kesïmpulan bahwa 

dalam perencanaan pembangunan di Kalimantan Timur, maka kehutanan aadalah 

merupakan "leading sector 8 

. Pertanian (perkebunan, perïkanandarat 

dan laut, dst), industri (di luar perkayuan), jasa-jasa dan kegiatankegiatan 

produksi dan perekonomian pada umumnya adalah merupakan 

'derived sector'. Sektor-sektor prasarana, perhubungan, tenaga kerja, koperasi 

dan transmigrasi, dsb. berkedudukan sebagai 'supplementary sector'. 

Sebenarnya, sektor pertanian, ïndustrï non kayu, dsb. juga bïsa dianggap 

sebagaï 'supplementary sectors" terhadap sektor kehutanan, dalam arti perkembangan 

sektor-sektor tersebut dïarahkan untuk menunjang pertumbuhan 

sektor kehutanan. Oleh sebab itu pengembangan darï sektor-sektor ïtu 

bïsa dilakukan di daerah laïn atau melaluï kerja sama dengan daerah-daerah 

di luar Kalimantan Timur. 

10. Dengan melïhat pada kerangka prioritas penangguiangan persoalan-persoalan 

pembangunan di atas, maka seyogyanya pembinaan Bappepda diarahkan 

untuk melayanï kebutuhan sektor utama dï atas. Intï dari struktur organisasi 

Bappepda harus dïperkuat dengan bagïan yang didukung oleh staff 

yang menjuruskan usahanya ke arah kegiatan perencanaan sektor kehutanan 

yang akan berkembang ke arah proses ïndustrïalïsasï perkayuan ïtu. Sudah 

tentu dalam perencanaan sektor kehutanan dan ïndustrïalisasi kayu itu terdapat 

aspek-aspek tenaga kerja, transmigrasi, sosial, prasarana, dsb. dan 

karena itu beberapa staff infi disamping memperhatikan perencanaan sektor 

utama, harus pula memperhatikan perencanaan 'supplementary sector', khususnya 

dï bïdang prasarana dan tenaga kerja, serta 'derived sectors', khususnya 

sektor industrï dan pertanian. 

Tugas Bappepda 

11. Rencana Pembangunan Daerah 1972-1979, dïsusun ketika Bappepda belum 

mengalami perubahan struktur, fungsï dan personalia. Naskah tersebut sebenarnya 

dïsusun oleh dinas-dinas dan melibarkan hampir semua unsur dari 

pemerintahan daerah propinsi, berdasarkan hasïl survey pejabat-pejabat 

pusat, khususnya Bappenas dan PUTL yang kemudian dioiah dalam suatu 

workshop, dïmana telah dïmanfaatkan pula berbagaï ahli dari pusat, daerah-daerah 

laïn serta lembaga penelïtïan dan unïversïtas-unïversïtas darï 

daerah-daerah lain. Proses penyusunan rencana jangka panjang sepertï itu 

dilakukan dengan anggapan bahwa Bappepda pada waktu itu dirasakan belum 

mampu menyelenggarakan tugas demikian berat yang membutuhkan banyak 

keahlian. Meskipun proses yang demikian, pada waktu ïtu dïnilai cu-

- 106 - 

kup tepat dan bljaksana,, namun pada masa-masa mendatang, tugas yang 

demikian itu seyogyanya cukup dilaksanakan oleh Bappepda sendiri, yaknï 

sesudah badan ïnï melakukan fungs? sebagaï 'revolving planning unït' selama 

beberapa tahun, 

i 2» Tugas untuk mepiyusun Repelita Daerah II, adalah tugas jangka waktu de- 

kat. Selaïn ïtu untuk menyusun Repelita II, Bappenas juga rremcuiu n 

data-data dan wawasan pembangunan reg ional darï pemerintah daerah-dae 

rah» Oleh sebab ïtulah maka tugas besar yang segera harus dspïku! oleh 

Bappepda sekarang In? adalah melakukan evaluasi dan penyempurnaan ter 

hadap naskah di atas, dan kemudian menyusun Repelita H Daerah dan ba 

han-bahan atau usul-usul bagï Repelita ü Sekalïpun Repel?ta Daerah II 

itu sendïn sebenarnya tïdak perlu mendapatkan pengesyahan darï DPRD, 

namun pola atau garïs-garis besar haluan Repeh'a Daerah II, perlu men 

dapatkan persetujuan darï DPRD (sebagaimana yang dilaksanakan d? Aceh) „ 

Oleh sebab itu dengan tenaga yang ada, Bappepda dengan bekerjasama 

dengan dinas-dinas dan unsur-unsur pemerintah daerah lainnya, seyogya 

nya mulo' melaksanakan tugas mendekat tersebut di atas 

13 Tugas urgenyang laïn adalah menyusun RAPBD 1973/1974, yang pada wak 

tu rekomendasi ïni selesai disusun, sedang dalam proses penyusunan untuk 

dilaksanakan kira-kira mulai pada bulan Mei-Junl yang akan datang. Se 

ianjutnya, penyusunan RAPBD ini merupakan salah satu tugas pokok yang 

dilakukan secara rutin dan pelaksanaannya dikerjakan pada bulan-bulan 

tertentu sekltar bulan-bulan Oktober-Maret setïap tahun Dalam tugas ïnï, 

peranan Bappepda bersifat sentral Ka'au pada tahun-tahun yang lalu Bap 

pepda hanya berfungsi koordïnator dan penyusunan proyek-proyek, maka 

pada tahun-tahun seianjutnya Bappepda adalah badan yang langsung mela 

kukan penyusunan konsep dan da (rancangan) bagï Gubernur untuk d«a- 

jukan kepada DPRD guna mendapatkan pengesyahan Dengan fungsï yang 

langsung ïnï diharapkan RAPBD benar-benar bïsa bersifat komprehensif ser 

ta terarah pada sasaran, sesuai dengan strategi perencanaan yang telah fi - 

garïskan dalam Repelita Daerah» Dalam waktu yang bersamaan Bappepda 

juga mempunyai tugas untuk mengkoordinir jawatan-jawatan dan dïnas-dï 

nas vertikal dalam rangka penyusunan proyek-proyek Pelita Nasional. Da 

lam tugas Inï Bappepda harus memikirkan dua hal, pertama, mengarah - 

kan proyek-proyek Pelita Nasional dalam rangka membangun daerah dan 

kedua, Bappepda harus memikirkan juga agar proyek-proyek Nasional yang 

dilaksanakan dï daerah adalah sejalan dengan target-target pembangunan 

yang telah dlrancangkan oleh Bappenas Tugas dï atas bagï Bappepda yang 

masïh muda ïtu bukan merupakan tugas yang gampang dilaksanakan» 

14» Tugas lain yang juga harus dilaksanakan adalah menjaiankan pengendalian

- 107 - 

operasionil pembangunan, baik terhadap proyek-proyek Repelita Nasional 

yang dititipkan kepada Gubernur di daerah< dïmanaGubernur juga Ikut 

bertanggung jawab mengenai pelaksanaannya, juga terhadap pelaksanaan 

proyek-proyek Repelita Daerah sendiri, Pada masa yang sudah-sudah, tugas 

ini dïjalankan terutama dalam bentuk laporan yang disusun berdasarkan 

laporan pertanggungan jawab dari kepala-kepala proyek, Berdekatan dengan 

tugas pengendalian tsb. adalah tugas pengawasan yang dilakukan-clalam 

bentuk inspeksi atau tinjauan 'on the spot' secara sewaktu-waktu berdasarkan 

mana juga biasanya dibuat laporan. Dari laporan-laporan di atas, 

selain dibuat evaluasi untuk menilai apakah suatu proyek telah benar-benar 

dijalankan sesuai dengan target fisik, keuangan dan waktu, juga dibuat 

evaluasi dalam rangka mendapatkan 'feed-back' untuk perencanaan yang 

akan datang. Umumnya fungsi yang kita kemukakan di atas belum sepenuhnya 

bisa dilaksanakan, mengingat terbatasnya waktu yang dimiliki oleh 

staff, biaya dan keahlian, terutama fungsi untuk menyusun suatu 'feedback 

report'. Oleh sebab itulah, maka pada masa-masa yang akan datang 

Bappepda mempunyai tugas untuk menyempurnakan pelaksanaan fungsi di 

atas, suatu tugas yang merupakan bagian yang essensïïl dalam proses perencanaan 

D 

15. Sebagai dasar dari perencanaan diperlukan data-data, yang selain harus 

lengkap, dalam arti meüputi semua bïdang yang akan dïrencanakan, juga 

harus merupakan data yang dapat dïpercaya, dalam arti harus berdasarkan 

survey Hingga sekarang, data yang ada pada Bappepda, baru terbatas pada 

data-data yang didapatkan dari laporan-laporan rutin atau formullr-formulir 

edaran yang dlkeluarkan oleh operation room kantor Gubernur Jenis-jenis 

dan formulir edaran yang tekth dikeluarkan Itu sudah tentu masïh 

amat terbatas jumlahnya yang menyebabkan data-data yang dïdapatkan amat 

tidak lengkap bagï keperluan perencanaan. Data-data darï sektor kehutanan 

adalah yang palïng lengkap dïbandïngkan dengan data-data darï 

sektor-sektor lain, Kemudian menyusul data-data darï sektor pertanian dan 

industri. Dgta-data yang menyangkut bïdang tenaga kerja, data-data sosïal 

dan data-data yang menyangkut sektor swasta masih amat langka Datadata 

perbankanrelatif lengkap karena bank-bank (pemerintah) adalah lembaga 

yang telah lama mengembangkan sïstïm pengumpulan data 

Tugas pengumpulan data inï bersifat dua macam : (1) untuk data-data yang 

urgen dan dasar perlu segera dilakukan pengumpulan dan penyempurnaan, 

(2) untuk data-data yang komprehensif yang memerlukan survey atau penelitian 

yang luas dan detail bïsa dïrencanakan dalam jangka panjang Oleh 

sebab ïtu kepada bagian data di Bappepda perlu ada rencana dan proyekproyek 

pembinaan data-data dan informasi, sehingga Bappepda benar-benar 

b"sa merupakan pusat data d at% ïnformas' perencanaan wilayah Kahman-

- 108 - 

fan Timur. Rencana dan proyek ini sudah tentu akan melibatkan aparat-aparat 

pengumpulan data, tidak saja pada dinas-dinas dan ïnstansi-instansi 

di lïngkungan pemerintahan daerah propinsi melainkan juga melibatkan aparat-aparat 

di tingkat kotamadya dan kabupaten. Dari pandangan di atas 

dapat disimpulkan bahwa pembinaan data dan informasi adalah merupakan 

tugas berat, termasuk menyangkut masalah pembinaan staff pengumpulan 

data di tingkat- tingkat kabupaten dan kotamadya. Bagi perencanaan ini 

diperlukan seorang ahli statistik yang memiliki pengetaûan perencanaan 

disamping memiliki wawasan-wawasan pembangunan, yang diperlukan untuk 

bisa memimpin bagian data d? Bappepda. Bagian inï juga memerlukan 

analis serta staff yang mampu mengerjakan tugas presentasi data dan penyusunan 

laporan berdasarkan interpretasï data, 

Tugas pengumpulan data ïni sudah tentu tidak harus dikerjakan oleh staff 

Bappepda sendiri , melainkan dapat dikerjakan atas penugasan Bappepda, 

oleh lembaga-lembaga penelitian, universitas, badan-badan luar negeri 

sepertï UNDP atau AID atau konsultant-konsultant luar negeri, dsb. Yang 

penting adalah, bahwa Bappepda harus mengetahui se tidak-tidaknya mempunyaï 

wawasan tentang data-data apa yang diperlukan. Tentang inipun 

Bappepda bïsa melakukan konsultasi dengan ahli-ahli dari luar. Jadi setidak-tidaknya 

pada bagian data di Bappepda tsb. diperlukan kepemïmpinan 

yang tepat yang mempunyai pandangan dan appresiasi terhadap data-data 

perencanaan yang diperlukan oleh badan-badan eksekutip untuk menyusun 

rencana-rencana dan proyek-proyek pembangunan. 

16. Tugas perencanaan fisik untuk pengembangan kota-kota dan daerah juga 

nampak menonjol untuk Kalïmantan Tïmur. Sebagaimana telah kita laporkan 

juga pada Bab !l, Direktorat Tata Kota dan Daerah, Departemen PUTL, 

dewasa ini sedang melaksanakan pembinaan unit-unit perencanaan fisik di 

beberapa daerah. Dari pengalaman kïta dï Bali, dapat kita tarik keterangan 

bahwa tugas perencanaan fisik untuk merencanakan kota-kota dan daerah 

inï diperlukan satu group khusus yang terdïrï dari ahli-ahli planologi. Sebagaimana 

kita ketahui juga ahli-ahli d? bïdang ini amat terbatas dan dirasakan 

sendiri amat kurang untuk keperluan pembinaan unit perencanaan PUTL 

ini. Namun pemerintah daerah Kalïmantan Timur bisa pula berusaha untuk 

mendapatkan ahli-ahli yang bisa dïpekerjakan di Bappepda dari lulusan ITB 

atau Gajah Mada serta mendapatkan bantuan dari Direktorat Tata Kota dan 

Daerah untuk pembinaan group semacam ïnï dalam Bappepda. Melalui kerjasama 

dengan staff yang laïn (ahli-ahli ekonomi dan sosial) beberapa ahli 

planologi tentu akan bisa merinfis membina staff perencanaan fisik untuk 

Bappepda,

Strategi pembinaan Bappepda 

- 109 - 

17, Pada saat ïni Bappepda hanya bisa berfungsi dan menjalankan tugas-tugas- 

nya dalam serba keterbatasan Pokok-pokok tugas Bappepda secara rïngkas 

telah kita uraikan dl muka Tugas dan fungsï Bappepda tersebut akan meng- 

alaml perkembangan ïntensïf atau ekspansïf, tergantung darï kemampuan 

Bappepda sendïrï. Beberapa variable modal yang diperlukan bagi pembina 

an dan perkembangan unit perencanaan daerah adalah : (1) tenaga pimpin 

an, terutama ketua dan kepala-kepala bagïan urusan data, perencanaan 

sektoral dan regional, urusan swasta dan penanaman modal serta bagian pe 

ngawasan, (2) staff ahlï yang dalam peker jaannya lebih membutuhkan ke- 

tekunan, serta memiliki kemampuan tehnïs (technïcal skiIIs) dalam mem 

proses data-data dan rencana-rencana pembangunan, (3) tenaga-tenaga 

personïl yang melaksanakan tugas-tugas operasïonïl serta tenago-tenaga 

yang melaksanakan 'auxïhary functïon' sepertï bagïan administrasi, keu 

angan, sekretariat, humas, dsb, (4) peralatan yang diperlukan, baïk un - 

tuk keperluan kantor bïasa maupun alat-alat yang khusus diperlukan bagi 

tugas-tugas perencanaan seperti mesïn-mesïn hïtung, alat-alat dan per- 

lengkapan gambar (untuk perencanaan fisïk), unit-unit reproduksï, buku- 

buku dan dokumentasï, kendaraan, dsb» (5) pembiayaan yang cukup untuk 

membïna sarana-sarana fïsïk, bïaya operasionil atuu r nfuk pembiayaan pro 

yek-proyek perencanaan, termasuk d< dalamnya untuk keper luan riset dan 

survey. 

Tabel 13. 

Kemampuan 

Dï bawah ïnï adalah bagan matrix untuk mengecek kebutuhan-kebutuhan 

Bappepda pada varïable-variable dï atas,sesuai dengan fungsï yang dite 

tapkan, (yang menghendaki penjabaran lebih lanjut dalam program-pro 

gram Bappepda). 

(kwantitas/kwa^ Pimpinan Staff Ahli Personïl jPeralatan 'Pembiayaan 

lïtas)^-^-'"" Tugas/Fungsï 

I. a, Pengumpulan Data 

b. Survey 

c. Feasïbülty Study 1 2 3 4 5 

d Analisa 

e. Presentasi Data 

f Laporan 

II, Perencanaan 

a Rencana jangka pan- 

jang/Master plan 6 7 8 9 10 

b. Repelita 

c. RAPBN i 

d. Proyek 

Hl. a. Pengendalianoperational 

b. Pengawasan 11 12 13 14 15 

c. tvaluasi

-110- 

18» Jadl kita melihat adanya korelasi positip antara perkembangan fungsi dan 

tugas di satu pihak dengan perkembangan organïsas, Bappepda di !a?n pihak, 

Sebagai dasar pelaksanaan tugas kita melïhat telah adanya Rencana 

Pembangunan Daerah 1972-1979, hasil Workshop bulan Oktober 1971 yang 

lalu yang sudah bisa dijadikan sebagai landasan pengarahan sementara bagi 

pembangunan daerah dalam Pelita II yang akan datang Darï isi rencana 

dï atas kïta bïsa menarïk refleksï tugas-tugas Bappepda seianjutnya yaïtu, 

pertama, yang menyangkut kegiatan rutin sebaga» ke lan ju tan dar' usahausaha 

dalam Pelïta I yang dïtïtïk beratkan pada ekspioi'asi hutan, mengupgrade 

prasarana yang ada dan meneruskan rencana-rencana pembangunan 

yang sudah terikat pada Pelita I, kedua, yang menyangkut kegiatankegiatan 

yang bertujuan untuk meletakkan landasan yang lebïh kokoh bagï 

perubahan-perubahan strukturïi pembangunan dï Kalïmantan Tïmur, yaïtu 

perubahan-perubahan dalam sektor kehutanan sendïrï yang mengarah pada 

industrialïsasï perkayuan, meletakkan prasaran-prasaran baru bagï pertumbuhan 

ekonomï dansosïal yang lebih luas serta usaha pembukaan tanah-tanah 

pertanian dalam rangka menaïkkan produksi dan proses dïversïfïkasï hasi 

l-hasïl pertanian, khususnya yang bersifat horïsontaL 

Sesuai dengan kedua pokok ïsï Rencana Pembangunan Daeroh dï atas, ma 

ka perlu dilakukan usaha-usaha, yaïtu pertama, penyusunan suatu daftar 

krïterïa yang sederhana dan jelas yang dapat dipakai oleh Bappepda dalam 

rangka mengarahkan usaha-usaha pembangunan,yaïtu menyangkut persïap- 

an-persiapan dan evaluasi DIP dalam jangka pendek, dan kedua, usaha-u 

saha dalam jangka waktu dekat untuk meletakan dasa* ipoûmbarân 

jangka panjang, yaïtu yang dïtïtïk bera*kan pada usaha-usaha studï, pe 

nelitian dan pengumpulan data sebagaï bahan persïapan untuk menyusun 

Master Plan Kalïmantan Tïmur yang lebïh lengkap dan detail serta lebïh da 

sar lagï darï rencana-rencana yang pernah dïbuat. Untuk ïnï per lu dïsusun 

suatu strategi rïset yang ferarah serta mengandung wawasan-wawasan yang 

komprehensif tantang persoalan-persoalan jangka panjang d> Kalimantan 

Tïmur. 

19. Dengan melihat pada persoalan dï atas, maka Pemerintah Daerah Propïnsï 

d? Kalimantan Timur mempunyai tugas doublé, yaïtu dï satu pïhak membina 

Bappepda dan di lain pihak memenuh? kebutuhan-kebutuhan pembangunan 

di Kalïmantan Timur akan bahan-bahan perencanaan Tugas doublé ïtu bï 

sa dilakukan sekalïgus sambïl berjalan, dengan pïmpïnan, s'aff ahlï dan 

personïl yang ada, Beberapa langkah strategie yang sngln kïta .saranken 

adalah % . 

Pertama, dalam melaksanakan beberapa proyek perencanaan, pemer*ntah 

daerah seyogyanya melakukan kerjasama dengan universltas-unïversftas 

yang besar sepertï Universitas Gajah Mada (yang telah membentuk kerjasa 

ma dengdn Unïversïtas Mulawarman dalam bidang pongajaran), Unïversïtas 

Indonesia atau Instltute Tehnologï Bandu.ng, Banyak hal bïsa dilakukan da-

- 11! - 

lam rangka kerjasama ïni sepertï mïsalnya, survey sosïal ekonomï, perhïtungan 

pendapatan daerah (regional ïncome accounting), feasibïlïty-study 

proyek-proyek sektoral (dï bïdang kehutanan, pertanian, ïndustrï, dsb,), 

kegiatan penyuluhan atau extentïon-servïce, dsb. 

Sebagaï langkah permulaan, ada baïknya, kepada badan-badan unïversïtas 

dïmïnfakan untuk melakukan ïnventarssasï tentang proyek-proyek penelitian 

apa saja yang pernah dilakukan dï wïlayah Kalïmantan Tïmur, Dewasa 

inï dïperkïrakan telah banyak penelïtïan-penelstïan yang dilakukan, baïk 

oleh badan-badan yang ada dï Kalïmantan Tïmur sendïrï (mïsalnya dari dïnas-dïnas, 

Kantor Sensus Penduduk dan Statistik Propïnsï, Unïversïtas 

Mulawarman, perusahaan-perusahaan asing yang beroperasï dï Kalïmantan 

Timur dalam eksploïtasï hasil hutan, dsb,), maupun oleh badan-badan dari 

Pusat atau darï daerah-daerah laïn, bahkan juga badan-badan ïnternasional 

(IPB, World Bank, AID, Gajah Mada, PUTL, Departemen Pertanian, 

Bappenas, Departemen Dalam Negeri, Departemen Hankam, dll, kïta 

ketahuï pernah melakukan studï tentang masalah-masalah pembangunan dï 

Kalimantan Tïmur), Snventarïsasï ïtu penting, bukan saja untuk bïsa memanfaatkan 

data-data dan informasi yang telah ada, akan tetapï juga sebagaï 

bahan dasar bagi penyusunan strategi riset dan agar tïdak terjadi pengulangan 

terhadap hal-hal yang telah dilakukan, 

Sebelum dïsusun suatu program kerjasama, perlu juga dilakukan penelitian 

pendahuluan tentang rencana-rencana studï apa saja yang akan dilakukan 

dï wïlayah Kalïmantan Tïmur, baïk oleh badan-badan dï wïlayah propïnsï, 

badan-badan Pusat atau badan-badan darï daerah laïn serta badan-badan 

ïnternasional, Keputusan Menteri Dalam Negeri yang antara laïn menetapkan 

bahwa semua proyek-proyek riset yang akan dilakukan dï suatu daerah 

harus mendapatkan ïdzïn terlebih dahulu darï Gubernur,, adalah merupakan 

dasar yang kuat untuk menyerahkan fungsï koordïnasï rïset tersebut 

kepada Bappepda, Keputusan Menteri Dalam Negeri dï atas adalah tepat, 

bukan saja karena alasan tentang perlunya ada koordïnasï dï tïngkat propinsi 

dalam kegiatan rïset, melainkan juga karena berdasarkan pengalamanpengalaman 

yang lalu banyak sekalï kegiatan rïset yang dilakukan ©Seh 

badan-badan dan lembaga-lembaga darï Pusat, daerah-daerah laïn atau 

badan-badan ïnternasional yang tïdak sepengetahuan Gubernur, sedangkan 

hasil-hasïlnyapun juga tïdak diketahui atau dïkïrïmkan kepada Gubernur, 

Penyerahan tugas kepada Bappepda untuk fungsï koordïnasï r ïset tingkat 

propïnsï adalah tepat, karena Bappepda dïharapkan memïlïkï wawasanwawasan 

ma kso terhadap persoalan-persoalan pembangunan daerah, dïsampïng 

badan ïnï bïsa memanfaatkan hasïl-hasïl penelitian secara langsung 

yaïtu untuk keperluan perencanaan, Rencana-rencana studï yang dilakukan 

oleh berbagaï badan ïtu hïngga kïni belum diketahui oleh pemerintah daerah, 

Oleh sebab ïtu fungsï koordïnasï ïtu harus terlebih dahulu dïmulaï de-

-112- 

ngan Koordïnasï rencana-rencana yang telah dibuat, Lembaga-lembaga penelitian 

darï unïversïtas bïsa dïmïntaï bantuan untuk melakukan ïnventdrïsasi 

ïtu, 

Sülanjutnya setelah suatu daftar kegiatan penelitian telah dapat dïkumpulkan, 

diklasïfïkasï dan dïanalïsa dengan ukuran kebutuhan data-data perencanaan 

komprehensif dï Kalïmantan Tïmur, maka suatu program dan strategi 

penelitian bïsa dïproyeksïkan, Sudah tentu darï proyeksï ïtu bïsa diperoleh 

suatu daftar kegiatan rïset yang belum dïrencanakan oleh badan apapun 

dan yang dibutuhkan oleh Bappepda Untuk melaksanakan program 

rïset seianjutnya Bappepda bisa memïnta bantuan pada badan-badan penelitian 

darï dalam atau luar unïversïtas berdasarkan suatu perjanjïan kerjasama 

Dalam pelaksanaannya, seyogyanya unsur-unsur daerah dïïkut sertakan, 

bukan saja agar peneiitian-penelïtïan bïasa lebïh terarah berdasarkan 

'input' darï daerah, melainkan juga dengan adanya partisipasi ïtu Bappepda 

bisa sekalïgus meng-upgrade unsur-unsur daerah dalam pekerjaanpekerjaan 

s@p_ctï itu, 

Kedua, untuk melaksanakan tugas doublé sepertï yang kita kemukakan dï 

atas, kïta sarankan agar Bappepda men coba untuk memperkerjakan 2 a 3 

konsultant dalam jangka waktu 6 sampai 12 bulan, syukur bïsa mendapatkan 

tenaga konsultant yang bersedia bekerja dï Kalïmantan Timur untuk jangka 

waktu lebïh darï ï tahun, Untuk ïtu kïta sarankan agar pemerintah daerah 

menghubungi badan-badan seperti Bappenas, PUTL, unïversïtas-unïversïtas, 

atau badan-badan luar negeri, atas petunjuk Bappenas, untuk menjajagï 

kemungkïnan bïsa dïdapatkannya tenaga ahlï sebagaï tenaga konsultant Bappepda, 

Pemakaïan tenaga-tenaga konsultant tersebut, menurut hernat kïta bïsa amat 

bermanfaat dan effïsïen, Sebagaimana diketahui, dewasa ïnï amat sulït 

bagï Bappepda untuk memperoleh tenaga pimpinan dan staff ahlï yang 

mampu memïkul tugas doublé dï atas, Sebagaï substïtusi, maka kïta menyarankan 

kepada pemerintah daerah untuk mengïsï tugas tersebut dengan bentuk 

technïcal assistance' yakni suatu team yang tugasnya bersifat konsultatif 

dan melakukan aktivitas (1) melakukan studï tentang masalah-masalah 

pembangunan daerah,, baïk yang sïfatnya kwalïtatïf maupun kwantïtatïf yang 

perumusan-perumusannya dapat dïfadïkan dasar bagi penyusunan rencana 

dan kebïjaksanaan-kebïjaksanaan pembangunan, (2) melakukan ïdentïfïkasï 

proyek-proyek pembangunan, baik menurut sektor-sektor maupun menurut 

daerah-daerah beserta rencana-rencana ïnvestasinya, tïdak saja ïnvestasi 

mikronya melainkan juga ïnvestasi makronya agar bïsa dïjadikan pedoman 

bagï penyusunan RAPBD yang komprehensif, dan (3) melakukan 'transfer of 

knowledge and know-how' kepada pimpinan dan staff Bappepda agar dalam 

jangka waktu tertentu apa yang telah dïrïntïs oleh 'technïcal assistance' 

dapat dïteruskan oleh pimpinan dan staff Bappepda sendiri.

- 113 - 

Jenis-jen is pengetahuan yang secara urgen dibutuhkan untuk ditanamkan 

pada Bappepda yang bïsa dïdapatkan darï konsultant yang tergabung dalam 

'technïcal assistance' dï atas adalah s 

(1) Statïstïk untuk perencanaan berïkut metode-metode survey, pengum 

pulan data, pengetahuan analisa dan proyeksï, 

(2) Mak?o ekonomï dan matematïk ekonomï yang berïsïkan pengetahuan 

untuk mempergunakan model-model ïlmu ekonomi bagi perencanaan » 

(3) Pengetahuan tehnïs sepertï cost benefit analysïs, evaluasi proyek, 

fïnancïal analysïs, feasibïlïfy study, dIL 

(4) Pengetahuan tentang 'regional economïcs' berikut masalah perenca 

naan fïsïk, sosïal, serta moneter (ïnvestasi), 

(5) Administrasi pembangunan, 

Setelah dilakukan ker|a perïntïsan oleh team bantuan tehnïs tersebut di a- 

tas maka kerja-kerja seianjutnya akan lebïh mudah dilakukan, oleh karena 

dasar-dasar perencanaannya telah terlebïh dahulu dïletakkan oleh team ter 

sebut, 

Ketiga, untuk memperïngan tugas-tugas Bappepda seianjutnya, maka se 

yogyanya dalam rangka kerja team bantuan tehnïs, diikut sertakan pula 

unsur-unsur dinas, khususnya dïnas-dïnas yang terpentïng dï Kalïmantan Tï 

mur sepertï dïnas-dïnas kehutanan, PUTL, perïndustrian dan pertanian, De 

ngan dïikut sertakannya dïnas-dïnas tersebut dalam proses pembinaan pe 

rencanaan, maka unsur-unsur perencanaan darï dïnas-dïnas ikut pula ter- 

bïna, Kuatnya unsur perencanaan pada dïnas-dïnas akan merupakan du- 

kungan kuat bagï Bappepda dalam menjalankan tugasnya, Sebab sebagai 

mana kïta ketahui, sumber 'input' darï rencana-rencana pembangunan ada 

lah dinas-dinas, 

Bersama-sama dengan dïnas-dïnas, bïsa dibentuk workshop- workshop yang 

secara langsung menggarap kasus-kasus perencanaan-perencanaan, Sïstïm 

workshop ïnï, nampaknya akan lebih effïsïen dilakukan daripada mengada 

kan kursus-kursus semacam yang pernah diadakan pada bulan-bulan Maret 

dan September 1972 yang lalu, Kursus-kursus yang demikian ïtu terbuktï 

kurang bisa effisïen dan ïntenslf, khususnya karena keterbatasan waktu ser 

ta sulitnya penyelenggaraan. Lagï pula kursus demikian biayanyaamst ma- 

hal karena harus mendatangkan ahli-ahli dari pusat , Dengan sïstïm work 

shop dan metode 'group dynamïcs 8 

maka tenaga-tenaga kader perencana 

dari berbagaï instansi, yang berïntïkan group Bappepda bisa dibïna sekali- 

gus dengan menggarap bahan-bahan perencanaan, 

Selain melaluï workshop, maka pembinaan staff bïsa dilakukan dengan me-

- 114 - 

monfaatkan kursus-kursus perencanaan yang diadakan oleh badan-badan 

pusat atau dari daerah-daerah lain, kalau mungkin fuga dari badan-badan 

ïnternasional yang mengadakan kursus-kursus atau latïhan-latihan semacam 

itu, 

20, Masalah pembiayaan sudah tentu perlu merréapatkan perhatian darï pemerintah 

daerah, Sekalïpun pembiayaan barangkalï bukan merupakan masalah 

besar bagï pemerintah daerah, namun faktor 'Input' dan 'output' darï proses 

pembiayaan tersebut hendaknya berdasarkan prïnsfp-prinsïp tertentu 

agar dana yang ada bïsa dimanfaatkan se-effïsïen mungkin, bukan saja untuk 

menghïndarï 'pemborosan' yang mungkin selama ïnï telah terjadi, akan 

tetapï juga agar dana ïtu bisa dimanfaatkan untuk membïayaï proses peren 

canaan seluas-luasnya, Berïkut ïnï adalah beberapa prïnsïp yang ïngin kita 

usulkan : 

Pertama, penggunaan dana seyogyanya berdasarkan 'absorbtïon capacïty' 

darï Bappepda sendiri, yakni kemampuan darï mekanïsme organisasi Bappepda 

untuk bïsa menggunakan suatu dana, Dengan demikian maka alokasï dana 

yang besar bukanlah prinsïp untuk meningkatkan kegiatan, melainkan 

sebaliknya, yaïtu alokasï dana bïsa semakïn naik jïka kegiatan meningkat, 

Prïnsïp ïni penting untuk menghindari proyek-proyek yang dïbuat berskala 

besar padahal target darï proyek tersebut (sepertï seminar, loka-karya, kursus-kursus, 

dsb) bisa dlcapaï dengan cara yang lebïh sederhana dan biaya 

yang sedïkït. 

Kedua, tugas darï Bappepda yang banyak berdasarkan kreatïvitas ïndïvïduil 

akan bisa dïtïngkatkan dengan sïstïm pemberïan ïnsentïf, Kesulïtan mendapatkan 

tenaga ahlï yang sekarang dïhadapï Bappepda barangkalï akan dapaf 

diatas? apabila Bappepda bïsa menyedïakan dana khusus untuk keperluan 

ïnsentïf, Dengan pemberïan ïnsentïf kepada pekerjaan-pekerjaan yang 

membutuhkan ketekunan sepertï kerja yang bersifat ïlmïah (waktu yang digunakan 

kerapkalï tak terbatas dan membutuhkan pemïkïran terus menerus 

dan intensif) maka produktïvïtas darï kerja Bappepda bïsa meningkat, Dengan 

sistim inï maka potensï-potensï yang ada dï dïnas-dïnas, unïversïtasuniversitas, 

dll, akan terangsang untuk memasukï jenïs-jenïs pekerjaan 

kreafff yang amat dibutuhkan oleh badan sepertï Bappepda, 

Ketiga, untuk menghïndarï pemborosan dana, sebaïknya suatu kerja penelitian 

dan perencanaan dilakukan dalam rangka kerjasama dengan badanbadan 

dan lembaga-lembaga laïn yang mempunyaï kegiatan serupa, Sepertï 

kita ketahuï, dïnas-dïnas tentu mempunyaï proyek-proyek dan menyedïakan 

dana untuk penelitian, Demikian pula badan sepertï Badan Urusan Cess 

yang kegiatan ufamanya adalah melakukan penelitian dan eksperimen untuk 

mengembangkan tanaman-tanaman ekspor, atau perusahaan-perusahaan

- 115 - 

besar (terutama perusahaan-perusahaan asing) yang juga menyedïakan dana 

untuk keperluan pengembangan. Dewasa inï kita sinyalïr terjadïnya berbagai 

proyek-proyek penelitian yang akan dilakukan oleh suatu lembaga , 

padahal sebagian darï obyek penelitian tersebut telah digarap oleh lembaga-lembaga 

lain. Demikianlah maka sebenarnya berbagai hasïl penelitian 

yang pernah dilakukan, jika dikumpulkan, dïtelit? dan diolah, pasti dapat 

dijadïkan bahan bagi penyusunan rencana-rencana pembangunan. 

21 . Akhirnya dalamrekomendasi inï ïngïn kïta tekankan pula pentingnya digalang 

kerjasama yang erat antara Bappepda dan Universitas Mulawarman. 

Juga antara dïnas-dïnas tertentu, khususnya dïnas-dïnas pertanian dan kehutanan 

dengan Fakultas Pertanian Unïversïtas Mulawarman. Dengan mengambil 

contoh kerjasama antara Aceh Development Board dengan Unïversi - 

tas Syiah Kuala, di mana tenaga-tenaga universitas bisa menyumbangkan 

keahliannya pada ADB,sebaliknya jugaADB bisa memberikan pengalamanpengalamanpraktïspada 

tenaga-tenaga pengajar universitas,maka hal yang 

sama bïsa pula diterapkan di Kalimantan Timur, Kerjasama ini bukan saja 

bisa dilakukan dalam bidang survey dan penelitian, melainkan juga dalam 

pembinaan tenaga ahli,yaïtu dari dinas-dinas,pejabat-pejabat kotamadya 

dan kabupaten dan instansi-instansi lainnya yang merupakan pendukung 

darï tugas-tugas Bappepda dï masa-masa mendatang.

APPENDIX 

DAFTAR PERTANYAAN RISET 


Dl KALIMANTAN TIMUR 

«t,

- 116 - 

DAFTAR PERTANYAAN RISET UNIT PERENCANAAN 

DAERAH Dl KALIMANTAN TIMUR 

I. POLA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

:\. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 

(1) Type-type rencana pembangunan jangka panjang apakah yang dimiliki 

oleh daerah ini ? 

a. Rencana Pembangunan Daerah,yaitu pegangan pelaksanaan pembangunan 

dalam jangka waktu yang terbaies (misalnya : Repelita 

Daerah). 

b. Pola Pengembangan Daerah, yaitu pengarahan pembangunan daerah 

dalam jangka waktu yang lebïh panjang ? 

(2) Rencana Pembangunan Daerah apa saja yang termuat dalam rencana 

ini ? Bagaimana sistimatik ïsï rencana ini ? 

a. Apakah target pembangunan yang dikehendaki telah didefinisikansecara 

jelas danbilamana mungkin dinyatakan secara kwantitatip 

(misalnya pendapatan per kapïta), kesempatan kerja, produksi 

bermacam-macam sektor dsb.)„ Dapatkah kiranya dibedakan 

antara target umum dan target bagian atau sektoral ? 

b. Apakah ada penetapan prioritas antara satu sektor terhadap sektor 

lainnya ? Apakah pembagian prioritas tersebut cukup terperïncï 

untuk memberikan pegangan operasionil ? 

c. Apakah target-target pembangunan tersebut dilengkapi dengan 

target/proyeksi tabungan serta ïnvestasi (Pemerintah dan masyarakat) 

menurut masing-masing sektor pembangjnan ? 

d. Apakah dalam rencana ini diperhitungkan pula usaha-usaha pembangunan 

Pemerintah Pusat, atau bantuan luar negeri (serta penanaman 

modal asing) ? 

e. Apakah dalam rencana inï diperhitungkan/telah ditetapkan pula 

. program-program dan proyek-proyek untuk masing-masing sektor 

pembangunan ? 

f. Apakah dalam rencana ini diadakan pula breakdown menurut tahunan 

daripada masing-masing kegiatan ? 

g. Apakah ada perincian lokasi daripada tiap-tiap kegiatan?

- 117- 

(3) Apakah daerah ini memiliki Pola Pengembangan Daerah dan apakah 

isinya ? 

a. Apakah telah diadakan identifikasi daripada wilayah perkembangan 

daerah ini ? Kriteria apakah yang dipakai untuk ini ? 

b. Apakah fungsi dari tiap-tiap urbancentre dalam daerah ini telah 

ditetapkan (menurut fungsi sentra utama, subcentre, sentra kecil, 

dsb.)? Dan target perkembangannya (dalam jenis kegiatan, 

jumlah penduduk, dsb.) ? 

c. Beberapa daerah memiliki suatu pola tata guna tanah untuk pengembangan 

potensï fisik daerah, apakah daerah ini juga memiliki 

pola semacam ïtu ? 

d„ Bagaimana konsistensi antara Rencana Pembangunan Daerah dengan 

Pola Pengembangan Daerah ini ? 

B. RENCANA DAN PROGRAM PELAKSANAAN TAHUNAN 

(1) Bagaïmanakah konsistensi antara program/proyek tahunan dengan 

Rencana Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan? 

a. Apakah konsistensi ini dapatdilihat dari pemilihan program/proyek 

ini dapat dïukur darï segi pencapaïan target-target pembangunan 

tertentu ? (target fungsionil). 

b. Apakah terlïhat koordïnasï antara program/proyek satu dengan 

yang lain ? 

c. Apakah diadakan revisi secara teratur daripada target-target 

pembangunan berdasarkan pengalaman pelaksanaan tiap-tiap tahun 

? Adakah revisi Perencanaan Pembangunan Daerah ? 

d. Bagaimanakah persïapan-persiapan yang telah dilakukan untuk 

penyusunan Rencana Pembangunan Daerah seianjutnya ? 

C. PERENCANAAN SEKTOR SWASTA 

(1) Adakah data-data yang menyangkut kegiatan sektor Swasta dalam 

pembangunan : 

a. Data-data investasi 

b. Data-data produksi dari perusahaan-perusahaan swasta. 

c. Data-data institusionil 

d. Data-data tenaga kerja

- 118 - 

(2) Sudah adakah perencanaan (Planning by inducement) terhadap sektor 

swasta? 

a„ Badan apa yang mengkoordinir fungsi tersebut 

b. Bagaimana cara/tehnik inducement yang dilakukan 

(3) Bagaimana kerjasama antara dinas vertikal dan otonom dalam pengendalian 

sektor Swasta ïnï. 

(4) Apakah Sektor Swasta dalam batas tertentu telah berpartisipasi dalam 

perencanaan daerah. 

(5) Bagaimana tehnik/cara pengendalian penanaman modal asing dan 

modal dalam negeri, bagaimana pula hubungannya dengan Pusat dalam 

fungsi ini. 

II. UNIT PERENCANAAN DAERAH 

(1) Sejarah serta dasar-dasar hukum unit perencanaan. 

a. Apakah dasar hukum (kepufusqn-keputusan/peraturan-peraturan) 

yang mengatur bentuk organisasi, tugas/fungsi serta cara kerja 

daripada unit perencanaan? 

b. Bagaimana perkembangan/sejarah unit perencanaan serta prospeknya? 

c. Adakah instansï-instansi/badan lain yang mengurus/menyelenggarakan 

soal-soal perencanaan, serta sampai seberapa jauh pengaruhnya 

terhadap unit perencanaan yang ada? 

(2) Kedudukan unit perencanaan dalam struktur Pemerintahan Daerah. 

a. Bagaimanakahsaluran tanggungjawab, perintah serta koordinasi 

dari unit perencanaan, baik dengan organ-organ yang ada di bawah/di 

atasnya ataupun yang sejajar dengannya (serta skema/ 

chart organïsasinya). 

b. Sampai sejauh mana posisi ïni berpengaruh pada penyelenggaraan 

fungsi/tugas daripada unit perencanaan (jelaskan mengenai keuntungan/kerugiandar? 

posisi unït perencanaan yang ada sekarang). 

(3) Tugas dan fungsi darï unit perencanaan. 

a. Apakah tugas dan fungsi daripada unït perencanaan ini? 

b. Sampai sejauh mana dapat dilaksanakan tugas serta fungsi tsb.?

- 119 - 

c. Adanya perkembangan daerah, bagaimana pengaruhnya terhadap 

perkembangan tugas/fungsi; serta bagaimana koordinasï dilakukan 

dalam rangka pelaksanaan tugas/fungsi, agar menjadi lebih 

effektif ? 

d. Bentuk-bentuk pekerjaan apakah yang telah dihasilkan (misalnya 

report, feasibility study, dsb„). 

e. Masalah-masalah apa yang ditemui dï dalam penyelenggaraan 

tugas dan fungsi tersebut ? 

(4) Staff dari unït perencanaan. 

a. Bagaimana susunan staff darï unit perencanaan ini?, baik mengenai 

komposisi, jumlahnya, back-ground pendidikan dari pegawa 

i-pegawa ïnya afaupun keahliannya ? 

b. Apakah ada usaha-usaha untuk mem per kembang kan/meni ngka tkan 

mutu staff, jika ada dalam bentuk apa ? 

c. Sejauh mana tenaga ahlï di luar unït perencanaan ini diikut sertakan?, 

serta bagaimana sifat dari penggunaan tenaga ahli tersebut 

? (misalnya full timer, part timer, dsb.nya) ? 

(5) Pembiayaan daripada unit perencanaan. 

a. Apakah surat-surat keputusan/peraturan-peraturan yang mengatur 

pembiayaan unitperencanaan?(dari mana sumber biaya diperolehnya) 

? 

b. Berapa besarnya biaya yang diperoïeh, serta perkembangannya 

dari tahun ketahun (diperïnci di dalam macam pekerjaan) ? 

c. Apakah ada pemikiran-pemikiran ke arah mendapatkan sumbersumber 

pembiayaan yang baru ? 

d„ Masalah-masalah apa yang ditemui dalam pembiayaan ? 

(6) Fasïlitas-fasilïtas unït perencanaan, 

a. Di dalam rangka menyelenggarakan tugas perencanaan peralatan-peralatan 

planning apakah yang sudah dïpunyai ? (misalnya 

reproduction unit, ruang rapat, operation room, meja gambar, 

dsb.nya). 

Sebutkan jumlah dan kwalitasnya. 

b. Adakah bantuan alat-alat darï instansi - instansï/badan-badan 

lain ?

- 120 - 

(7) Intern Organisasi Unit Perencanaan. 

a„ Bagaimana susunan intern organisasi serta apa tugas dan fungsi 

dari tiap-tiap bagian organisasi tersebut ? 

b„ Bentuk-bentuk pekerjaan apakah yang telah dilakukan dan dihasilkan 

? 

c, Bagaimana perkembangan daripada intern organisasi ? 

(8) Hubungan Ekstern Unit Perencanaan. 

a. Di dalam penyelenggaraan tugas unit perencanaan, kerjasama 

apa yang telah pernah dilakukan dengan badan-badan lain, baik 

yang berbentuk formil (dengan surat-surat keputusan), maupun 

yang informil ? 

b. Hasil-hasil apa yang telah dicapai dengan adanya kerjasama tersebut 

? 

c. Bagaimana kerjasama itu dilakukan?dan dalam bentuk yang bagaimana 

? 

III. PROSES DAN PROSEDURE PERENCANAAN DAERAH. 

(1) Dibeberapa daerah lain dijumpai beberapa jenis naskah perencanaan 

seperti : 

i Pola Dasar Pembangunan Daerah 

ii Repelita Daerah 

ïii Program tahunan yang tercermin dalam APBD 

tv Rencana-rencana proyek yang dituangkan dalam DIP Pusat dan 

DIP daerah. 

Pertanyaan % 

a. Apakah untuk daerah ini naskah-naskahtersebut di atas pernah 

disusun ? 

b. Diantara naskah-naskah tersebut diatas, mana saja yang pernah 

disusun ? 

c. Jika ada jenis-jenis atau bentuk-bentuk naskah perencanaan 

lain, apa saja naskah-naskah tersebut ? 

(2) Pola Dasar Pembangunan Daerah biasanya mencerminkan :

- 121 - 

i Strategi dasar pembangunan daerah balk dalam hubungannya dengan 

perkembangan daerah maupun dengan Repelita Nasional, 

ii Penentuan Prioritas, 

Pertanyaan : 

a Siapa yang bertugas menyusun PD PD ? 

b. Bagaimana proses penyusunannya ? 

c Darï mana bahan-bahan naskah ïtu dïdapatkan ? 

d Pernahkan dilakukan seminar/workshop pendahuluan ? 

e, Apakah dalam menyusun PDPD dibentuk suatu panitia khusus ? 

f, Badan-badan mana saja yang ikut membuat/menyusun PDPD ter 

sebut ? 

g, Bagaimana cara menentukan prioritas ? 

h Apakah PDPD tersebut harus disyahkan oleh DPRD ? 

ï Bagaimana prosedur hïngga suara PD PD tersebut dapat disyahkan ? 

(3) Di dalam penyusunan Repelita Daerah biasanya ada suatu badan ter 

tentu yang bertanggungjawab dalam penyusunan ïtu, Sïapa (badan) 

apa yang bertanggungjawab terhadap penyusunan Repelita ? 

a, Adakalanya untuk menyusun Repelïta dibentuk suatu panitia ad- 

hoc Apakah hal inï juga dilakukan ? 

b, Jika tïdak dïsusun suatu panïtïa, bagaimana naskah Repelïta itu 

dïsusun ? 

(4) Jawatan-jawatan, Dïnas-dinas atau Badan apa saja yang ikut mem 

buat Repelïta Daerah ? Sïapa yang mengkoordinïmya ? 

(5) Apakah Dïnas-dïnasdi Kalimantan Timur juga telah membuat peren 

canaan sektoral ? Mana saja yang telah membuat ? 

(6) Apakah unit perencanaan dï Kal ïmantan Tïmur telah melakukan sua 

tu perencanaan yang komprehensif ? 

(7) Adakah badan-badan atau ïnstansï-ïnstansï laïn yang telah mengum 

pulkan data-data perencanaan ? Apakah badan-badan ïnï mempu- 

nyaï/merupakan sumber informasi darï perencanaan ? 

a» Dïnas-dïnas otonom 

b, Dïnas-dïnas vertikal 

c Operation Room 

d Kantor Sensus & Statistik Daerah 

e, Unïversitas/iembaga-lembaga penelitian 

f. Badan-badan/organïsasï swasta, baïk asing maupun nasional.

g. Bank Indonesia 

- 122 - 

h. Badan-badan khusus yang dibentuk oleh Pusat 

ï. Team-team penelitian dari Pusat 

j. Laïn-lain. 

i 

(8) Adakah dan badan apakah yang ada dï daerah yang menjadi pusat 

informasi dan pengumpulan data perencanaan ? 

(9) Sudah pernahkah dilakukan suatu survey ekonomï untuk daerah inï? 

Siapa yang melaksanakan dan dalam bidang apa saja? Apakah hasil 

survey tersebut diketahui dan dïrerïma oleh Pemerintah daerah, 

khususnya unit perencanaannya ? 

(10) Badan-badan mana saja yang telah melakukan pengolahan data perencanaan 

? 

(11) Darï Repelita Daerah biasanya disusun suatu program Tahunan. Siapakah 

yang bertugas menyiapkan program tahunan tersebut ? 

(12) Bagaimana cara penyusunan program tahunan ? 

a. Apakétji dalam hal ini juga dïtentukan suatu panitia khusus ? 

b. Badan-ibadan mana saja yang ikut serta menyusun naskah tersebut 

i 

c. Apakah unït perencanaan daerah telah melakukan fungsi koordinasi 

? 

(13) Bagaïmanakah peranan dïnas-dïnas (otonom ataupun vertikal)dalam 

penyusunan Repelita ? 

(14) Dalam program tahunan, biasanya terdapat daftar proyek-proyek 

yang disebut DlPbaïk sebagai Proyek Pusat maupun Proyek Daerah. 

a. Bagaimana DIP itu dïpersïapkan dan disusun ? 

b„ Siapa yang bertugas mempersiapkan dan menyusun DIP tersebut ? 

c. Bagaimanakah prosedurnya ? 

(15) Bagaimana hubungan antara pusat (Departemen) dengan Pemerintah 

daerah dalam menentukan DIP Pusat ? Apakah dinas otonom berpartïsipasi 

atau ikut menentukan juga suatu proyek Pusat ? 

(16) Untuk menyusun suatu proyek dan diusulkan sebagai proyek, pernahkah 

dilakukan feasïbilïty study ? Sïapa yang melakukannya ? 

'v

- 123 - 

(17) Bagaimana hubungan antara BUC dengan Unit Perencanaan Daerah ? 

(18) Apakah dalam fungsi perencanaan sudah termasuk fungsi kontrol ? 

Jika ada badan lain yang melakukan fungsi kontrol secara khusus, 

badan apakah itu ? Bagaimana hubungan antara badan yang mempunyai 

fungsi kontrol itu dengan unit Perencanaan ? 

(19) Dalam fungsi pengawasan, apakah hubungan atau pembagian kerja 

diantora badan-badan di bawah ini ? 

1. SPOP (Sekda Lobang) 

2. Bagian Pengawasan dari Biro Perencanaan dan Pembangunan Daerah 

3. Inspektorat Umum 

4. Direktorat PMD 

5. Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Daerah 

6. Badan Umum Cess Daerah 

7. DPRD 

(20) Bagaimana fungsi feed back dilakukan ? 

a. Siapa yang membuat laporan pelaksanaan suatu proyek atau program 

? 

b. Laporan-laporan apa saja yang dibuat ? 

c. Siapa yang melakukan penilaian terakhir dari laporan tersebut? 

d. Bagaimanakah suatu laporan itu disusun ? 

(21) Adakah unit-unit perencanaan pada tingkat Kabupaten ? 

a. Bagaimana fungsi dari unit perencanaan di tingkat Kabupaten dilaksanakan, 

apakah mereka juga melakukan koordinasi perencanaan 

terhadap dinas-dinas tingkat kabupaten ? 

b. Bagaimana hubungan antara Unit Perencanaan Kabupaten dan Unit 

perencanaan tingkat propinsi ? 

c. Apakah unït perencanaan kabupaten juga memberikan laporanlaporan 

(data-data & informasi) secara periodik kepada unit perencanaan 

di tingkat propinsi. Data-data & informasi jelas apa 

saja yang dilaporkan ? 

(22) Siapakah yang membuat perencanaan desa kabupaten, Pemda Propinsi 

atau Ditjen PMD sendiri ? 

a. Badan mana yang merupakan pusat informasi tentang data-data 

pembangunan masyarakat desa.

- 124 - 

b, Bagaimana hubungan antara perencanaan fisik dan desa dan perencanaan 

sosial (pembangunan masyarakat desa), adakah badan 

yang mengkoordinirnya, bagaimana sinkronisasi dan integrasinya ? 

(23) Dalam bidang perencanaan, sudah adakah suatu bentuk kerjasama 

dengan Pemda».pemda lain yang berdekatan secara geografis, ekomis 

maupun adminisfrratif ? Bagaimana mïsalnya peranan Kowilhan 

dalam hal ini ? 

(24) Apakah Pemerintah sudah melihat semua bentuk proyek-proyek di 

bawah ini secara integral ? 

1. Pelita Nasional 

2. Proyek-proyek Inpres 

3. Proyek-proyek Pelita Daerah Propinsi 

4. Proyek Pelita Daerah Kabupaten 

5. Proyek bantuan Rp. 150,- per kapita kepada Kabupaten 

6. Proyek-proyek PMD 

Badan mana yang mengkoordinir semua jenis proyek-proyek itu secara 

integral ? 

IV. SARANA-SARANA PENUNJANG UNTUK PERENCANAAN 

A. SISTIM INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

(1) Data-data apakah yang dikumpulkan, dimiliki dan dipublisir oleh 

instansi-instansi unit perencanaan daerah, kantor statistik daerah, 

dinas-dinas dan instansi-instansi pelaksana/perencanaan lainnya di 

daerah ? 

(2) Laporan periodik apa saja yang dibuat oleh instansi unit perencanaan 

daerah, pengawasan/pengendalian (SPOP, Sekdalobang) Biro 

Sekretariat Daerah. Dinas-dinas serta instansi-instansi pelaksana/ 

perencanaan lainnya di daerah ? Kepada siapa saja laporan tersebut 

dïkirimkan dan bagaimana periode waktunya ? 

(3) Laporan periodik apasaja yang diterima oleh instansi tersebut pada 

nomor 2 ? Dari manakah asal laporan-laporan tersebut ? Periode 

waktunya ? 

(4) Sebutkan/tunjukkan mana diantara laporan-laporan/data-data ter-

- 125 - 

sebut di atas yang merupakan prïmary sources (hasil pengamatan/ 

penelitian sendiri) dan mana yang merupakan secondary sources, 

(didapat dari sumber-sumber lain)? 

(5) Sampai berapa jauh usaha-usaha yang telah dilakukan untuk processing 

dan penyajian hasil laporan/data-data tersebut? (manakah yang 

telah dipresentir dalam bentuk visuil)? 

(6) Laporan-laporan/data-data apa saja yang menurut masing-masing 

instansi tersebut pada 1 dan 2 diharapkan dari instansi-instansi lainnya 

? 

(7) Sudah adakah usaha untuk menstandardisir bentuk laporan/penyajian 

data-data tersebut ? Siapa yang melakukan ini ? Apakah sudah 

diusahakan penyederhanaan laporan tanpa mengurangi nilai sisinya ? 

(8) Apakah daerah ini sudah mempunyai monografi daerah ? Bag ai manakah 

sistimatika penyusunan data-data dalam Monografi tersebut ? 

Apakah diusahakan break-down-nya sampai Kabupaten ? Bagaimanakah 

kontinuitas penerbitannya ? 

(9) Bagaimanakah fasilitas komunikasi yang dimiliki oleh tiap-tiap instansi 

tersebut pada nomor 1 dan 2 (kendaraan, hubungan telepon, 

dsb.)? 

(10) Seringkah diadakan pertemuan-pertemuan/rapat bersama ? Adakah 

panitia-panitia kerjasama yang dibentuk antar instansi tersebut di 

atas untuk pelaksanaan tugas-tugas tertentu, tetap atau sementara ? 

(11) Adakah faktor-faktor di daerah ini yang memungkïnkan terjalinnya 

komunikasi informil yang lebih baik (misalnya pendidikan yang sama 

dari pejabat-pejabat di pelbagai instansi dsb) ? Atau malahan ada 

yang menghambat komunikasi antar pejabat (faktor suku, agama, dan 

sebagainya)? 

B. OPERATION ROOM 

(1) Adakah Operation Room di daerah ini ? Berapa jumlahnya ? Adakah 

perbedaan antara fungsi operation room satu dengan lainnya ? 

(2) Data apa saja yang terdapat (secara visuil) dalam operation room 

masing-masing (buatlah daftar isi data-data ini). Bagaimana up-to 

dateness daripada data-data lain? Apakah data-data yang ada meng-

- 126 - 

gambarkan kemajuan daripada kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan 

oleh daerah (untuk laporan kemajuan pelaksanaan) ? Adakah 

data-data proyeksi penduduk dan target-target/perkembangan 

di pelbagai sektor pembangunan/produksi ? 

(3) Bagaimanakah hubungan kerja antara bagian pembinaan operation 

room dengan bagian pengumpulan data-data/dokumentasi ? Adakah 

peralatan-peralatan dan staff teknis penggambaran dimasing-masing 

instansi ? 

C. RESEARCH UNTUK PERENCANAAN 

(1) Publikasi research apa saja yang telah dihasilkan oleh unit perencanaan 

di daerah dan instansi lainnya dï daerah (universitas, dll.)? 

(2) Bi lamana unit perencanaan daerah melakukan kegiatan-kegiatan 

research sendïrï, bagaimanakah penentuan prioritas dan program 

research tersebut ? Berapakah biaya yang dikeluarkan tiap tahun 

dan bagaimanakah hasïlnya ? 

(3) Adakah bïro-bïro research/konsultasi dï daerah inï ? Sebutkanlah 

nama, kegiatan serta hasïl-hasïl yang dïcapaï.

- 72 - 

karang ini tata hubungannya dipandang masih kurang jelas, 

Seianjutnya, ketentuan dari Pusat tersebut akan merupakan dasar dari pengem 

bangan unit perencanaan daerah yang akan diatur kemudian dengan Surat Ke 

putusan atau peraturan Gubernur KDH, Dengan demikian, maka di luar keten- 

tuan-ketentuan mengenai bagian-bagian pokok dan bagian-bagian dar? eselon 

pertama, Gubernur b?sa mengeluarkan berbagaï ketentuan yang mungkin akan 

berbeda darï satu daerah ke daerah laïn, tergantung darï berbagaï faktor se 

perti : kondisï sosïal ekonomi dan tingkat perkembangan suatu daerah, staff 

dan kemampuan pembeayaanyang ada, faktor-faktor sosial budaya, dsb. Deng 

an demikian, di sampïng adanya keseragaman, maka peraturan-peraturan hu 

kum yang akan dïtentukan masïh memberi kesempatanbagi berkembangnya va 

riasi darï unit perencanaan daerah sesuai dengan in-put dari daerah-daerah 

yang bersangkutan, 

Struktur dan tugas. 

11 . Struktur organisasi unit perencanaan daerah disusun setelah kita mengetahui 

dengan jelas ruang lingkup fungsi dan kegiatan perencanaan daerah ïersebut 

serta setelah jelas bagi kita dasar hukum dan hal-hal yang telah ditetapkan 

oleh peraturan dan undang-undang sebagaimana telah kita uraikan tersebut di 

atas, 

Setelah kita memperoleh pengertian yang jelas tentang unit perencanaan dae 

rah, fungsi dan ruang lingkup kegiatan yang telah ditetapkan, maka gambaran 

umum tentang susunan organisasi unit perencanaan daerah dapat kita lukiskan 

sebagai berikut : 

Pertama, untuk bisa memenuhï fungsinya sebagaï badan yang menjalankan*tu- 

gasperencanaan yang terus menerus (revolving planning machinary), maka unit 

perencanaan daerah, pertama-tama harus memiliki bagian-bagian pokok, ya 

itu : 

(a) Bagian pengumpulan data & informasi, yang bekerja mengumpulkan ba 

han-bahan kwalitatïf maupun kwantitatif untuk keperluan perencanaan , 

Bagian ïni berfungsi juga untuk mengolah, menganalisa dan menyc;j«'

1 - Acehbooks.org

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?