BAB III URUSAN DESENTRALISASI - Situs Resmi Kab. Luwu Utara

BAB III 

URUSAN DESENTRALISASI 

A. RINGKASAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 

Muatan RKPD akan difokuskan pada kebijakan-kebijakan dalam 

rangka mempercepat pencapaian sasaran dan target pembangunan sampai 

tahun 2010. Untuk mengakselerasikan kebijakan tersebut secara khusus 

telah dituangkan ke dalam RPJMD Kabupaten Luwu Utara 2006-2010 dimana 

fokus utamanya adalah mengawal Grand Strategi dan Sasaran Strategi yang 

dalam implementasinya sebagai landasan /pedoman bagi SKPD dalam 

penyusunan program dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi 

SKPD yang selanjutnya dituangkan dalam penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terdiri atas 2 (dua) 

Buku, yakni Buku I memuat tentang kondisi umum, pokok-pokok kebijakan 

dan prioritas pembangunan daerah, dan Buku II berisi matriks program dan 

kegiatan beserta indikasi program anggaran untuk masing-masing program 

dan kegiatan. 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Utara 

Tahun 2008 terfokus pada Visi Operasional Kabupaten Luwu Utara dengan 

memilih Kakao sebagai komoditi andalan yang diharapkan menjadi leverage 

atau pengungkit percepatan pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Mekanisme penyusunan RKPD Tahun 2008 mengacu pada amanat 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional yaitu memperhatikan dan mengacu pada dokumen 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD ) 

Kabupaten Luwu utara T.ahun Anggaran 2008 32

perencanaan RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJM Provinsi, RPJM 

Kabupaten dan Rencana Kerja SKPD sebagai penjabaran lebih lanjut Hasil 

Musrenbang secara berjenjang untuk menampung aspirasi masyarakat. 

Rencana pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2008 

yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 

Anggaran 2008 secara ringkas sebagaimana terlampir. 

B. PRIORITAS URUSAN WAJIB 

B.1. Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga 

B.1.1. SKPD : Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata 

B.1.1.1. Program dan Kegiatan 

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategik Dinas 

Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara, disusun 

suatu Program Kerja setiap tahunnya. Program kerja ini merupakan 

penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. 

Rinciannya sebagai berikut : 

1. Penatausahaan administrasi kepegawaian bagi tenaga guru dan Non 

Guru 

1.1. Penilaian Angka Kredit jabatan fungsioanl guru. 

1.2. Seleksi Guru Berprestasi 

1.3. Seleksi Kepala Sekolah Berprestasi 

1.4. Seleksi Pengawas Berprestasi 

2. Pengawasan 

2.1. Peningkatan pengawasan dan pembinaan sekolah menengah 

( Supervisi ). 

2.2. Lokakarya Pengawas 

3. Peningkatan Pelayanan Pendidikan Dasar 



3.1. Lomba Mata Pelajaran SD dan Kreativitas anak didik 

3.2. Lomba Gugus SD 

3.3. Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 

3.4. Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah ( UAS ) SD/MI 

3.5. Olimpiade IPA dan Matematika tingkat SD/MI 

3.6. Diklat KBK Guru SD/MI 

3.7. Pengadaan Buku laporan untu siswa baru SD. 

3.8. Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa. 

3.9. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa. 

3.10. Festival Prestasi & Kreativitas Siswa dan Guru SD/MI. 

3.11. Lomba Kreativitas anak didik TK 

3.12. Lomba Olahraga tingkat SD/MI 

3.13. Lomba Paduan Suara tingkat SD/MI. 

3.14. Diklat Guru Taman Kanak-Kanak 

3.15. Pengelolaan SMP Unggulan 

3.16. Pelaksanaan UAS tingkat SMP/MTs 

4. Peningkatan Pelayanan Pendidikan Menengah. 

4.1. Pengelolaan Kelas Unggulan SMA 

4.2. Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa SMA 

4.3. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 

4.4. Lomba bidang akademik tingkat SMP/MTs, SMA/MA dan SMK 

4.5. Pengelolaan Kelas Unggulan SMAN 1 Masamba 

4.6. Pelaksanaan UAS 2006/2007 tingkat SMA/MA. 

4.7. Seleksi dan pelaksanaan Paskibraka 

4.8. Pengadaan Buku Raport SMP,SMA dan SMK 

4.9. Pengadaan perlengkapan sekolah untuk SMKN 



5. Peningkatan Mutu dan prestasi PLS dan Kepemudaan 

5.1. Seleksi dan pelaksanaan PASKIBRAKA 

5.2. Penuntasan Buta Aksara 

5.3. Kesetaraan Paket B 

5.4. Pembentukan kelompok belajar Buta Aksara 

5.5. Pembinaan Sekolah Sehat 

5.6. Ujian Akhir Warga Belajar Paket A setara SD dan Paket B setara 

SMP 

5.7. Lomba Seni dan Olahraga dalam rangka hari aksara tingkat 

propinsi. 

5.8. Lomba Seni dan Olahraga dalam rangka HUT RI 

5.9. Perseni Warga Dikbudpar Luwu Utara. 

6. Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan. 

6.1. Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 

6.2. Pengembangan mutu dan kualitas program diklat bagi pendidik dan 

tenaga kependidikan. 

6.3. Pelaksanaan peningkatan kualitas pendidikan guru (Diploma 

menjadi S1) 

6.4. Penyetaraan S1 dan D2 guru SD/MI 

6.5. Penyelenggaraan Kompetisi Sekolah. 

7. Manajemen Pelayanan Pendidikan. 

7.1. Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan. 

7.2. Pembinaan terpadu Kepala Sekolah dan Komite Sekolah terhadap 

pelaksanaan MPMBS. 

7.3. Mengadakan MK2S/Lokakarya Kepala Sekolah. 

7.4. Pembinaan Dewan Pendidikan. 



8. Program Mutu Pendidikan. 

8.1. Pemberian Bantuan Khusus Murid (BKM) 

8.2. Pemberian Beasiswa kurang mampu tingkat SD, SMP, dan SMA. 

8.3. Pelatihan KBK Guru Mata Pelajaran tingkat SMP/MTs, SMA/MA dan 

SMK 

8.4. Mengadakan MGMP tingkat SMP/MTs. 

8.5. Mengadakan MGMP tingkat SMA/MA dan SMK 

8.6. Seleksi Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah SMP/SMA/SMK 

9. Peningkatan gedung yang layak TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK 

dan Sarana Penunjang Pendidikan Pengadaan Meubeler dan Alat 

Permainan TK 

B.1.1.2. Tingkat Pencapaian SPM/Capaian Program 

1. Penatausahaan Administrasi kepegawaian bagi tenaga guru dan 

non guru. 

Pencapaian sasaran ini dilihat dari indikator – indikator sebagai berikut : 

Indikator Satuan Target Capaian 

Penetapan angka kredit jabatan guru Orang 300 180 

Seleksi guru berprestasi Orang 47 35 

Seleksi kepala sekolah berprestasi Orang. 47 12 

Seleksi pengawas sekolah berprestasi Orang 3 - 

Terlihat bahwa sasaran ini telah dicapai dengan optimal, tampak target 

indikator sasaran ini dapat dicapai. 



2. Pengawasan 



Peningkatan pengawasan dan 

pembinaan sekolah menengah 

( Supervisi ) 

Unit 54 90 % 



3. Peningkatan kualitas pendidikan pra sekolah dan sekolah dasar 



Lomba mata pelajaran SD dan Sekolah 33 33 

kreativitas anak didik 

Lomba kreativitas guru Guru 24 24 

Lomba Gugus SD Sekolah 54 53 

Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah Siswa 

( UAS ) SD/MI 

6746 100% 

Pengadaan alat olahraga u/ 225 SD Buah 450 450 

Olimpiade IPA dan Matematika MP 44 44 

Pengadaan Buku Laporan untuk siswa 

baru SD 

Buah 11.800 11.800 

Penyetaraan S1 Orang 350 350 

Diklat KBK SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA 

dan SMK 

Orang 500 500 

Pembinan Cabang Dinas Unit 11 11 

Pembinaan SMP Sekolah 37 37 

Pembinaan SMA/SMK Sekolah 17 17 





4. Peningkatan Pelayanan Pendidikan Tingkat Menengah 



Pengelolaan kelas unggulan SMA Orang 100 99 

Pelaksanaan UAS 2006/2007 tingkat 

SMP/MTs 

Orang 4242 96% 

Pelaksanaan UAS 2006/2007 tingkat 

SMA/MA 

Orang 1772 98% 

Lomba Prestasi SMA/MA Orang 425 20 

Beasiswa Kurang Mampu SD/MI, Orang 2492 2942 

SMP/MTs, SMA/MA dan SMK 

Pemberian BKM Orang 77 77 

Pengadaan buku raport untuk siswa 

baru SMP, SMA dan SMK 

Orang 11.800 11’.800 



5. Meningkatkan pelayanan pendidikan luar sekolah 



Seleksi Paskibraka Orang 45 45 

Penuntasa Buta Aksara (APBD 700 

org, APBN 1500 org) 

Orang 1700 1700 

Ujian Akhir Warga Belajar Paket B 

Setara SMP 

Orang 497 354 



Ujian Akhir Warga Belajar Paket C 

setara SMA 

Orang 1032 757 

Pembinaan Sekolah Sehat Sekolah 24 24 

Lomba Seni dan Olahraga dalam 

rangka Hari Aksara Tingkat Propinsi 

Cabang 4 12 Piala 

Perseni Warga Dikbudpar Luwu Utara Cabang 6 18 Piala 



B.1.1.3. Alokasi dan Realisasi Anggaran 

Anggaran tahun 2008 dituangkan dalam APBD yang menganut 

sistem anggaran Berbasis Kinerja sebesar Rp. 140.728.665.455,- Bila 

dibandingkan dengan anggaran tahun 2007 sebesar Rp. 11.093.960.000maka 

terdapat kenaikan sebesar Rp. 131.143.927.763- atau naik sebesar 

98,94,99% Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu 

Utara tidak Mengelola Pendapatan Asli Daerah. 

Dari anggaran pendapatan dan belanja sebesar 

Rp. 142.237.887.763 pada tahun 2008 telah direalisasi mencapai sebesar 

Rp. 140.728.665.455 atau sebesar 98,94 %. 

Secara garis besar, pelaksanaan APBD tahun anggaran 2008 dari 

sisi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan maupun 

Belanja Modal dapat kami jelaskan sebagai berikut : 

berikut : 

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2008 adalah sebagai 



No. U r a i a n Anggaran 

( Rp. ) 

I 

Belanja 

Administrasi 

Umum 

Realisasi 

( Rp. ) 

91.829.419.000 90.185.164.759 99,30 

1 Belanja Pegawai 91.353.499.000 90.719.637.759 99.30 

2 Belanja Barang dan 

Jasa 

3 Belanja Perjalanan 

Dinas 

4 Belanja 

Pemeliharaan 

Belanja 

II Operasional dan 

Pemeliharaan 

1 

Belanja Pegawai 

242.920.000 235.655.000 99,31 

200.000.000 199.900.000 97,01 


Kabupaten Luwu utara T.ahun Anggaran 2008 40 

% 

32.000.000 29.927.000 99,95 

15.589.242.863 15.330.773.646 

4.320.145.400 

4.263.997.500 

98.34 

2 Belanja Barang dan 

Jasa 

10.368.014.863 10.220.331.146 98.58 

3 Belanja Modal 34.819.225.900 34.212.727.050 98.26 

Jumlah 142.237.887.763 140.728.665.455 98,94 

Belanja tidak langsung digunakan untuk menunjang kelencaran 

penyelenggaraan pemerintahan yang dikerjanya diukur pada saat 

pengalokasian kepada seluruh kegiatan non investasi yang dikerjakan pada 

tahun anggaran 2008. 

Secara keseluruhan, realisasi belanja dalam tahun anggaran 2008 

sebesar Rp 140.728.665.455,- memenuhi anggaran yang ditetapkan 

sebesarRp. 142.237.887.763- hal ini disebabkan karena dilakukannya 

pengendalian dalam pengelolaan keuangan daerah. Upaya peningkatan

pengendalian dilakukan dengan memperketat prioritas kebutuhan dan 

penghematan biaya ( efesiensi anggaran ) dengan tetap mengacu pada 

prinsip – prinsip disiplin anggaran. 

Belanja Modal adalah belanja yang dikeluarkan untuk membiayai 

kegiatan – kegiatan investasi yang dianggarkan dan dilaksanakan pada tahun 

2008. Secara keseluruhan realisasi belanja Modal dalam tahun anggaran 

2008 sebesar Rp. 34.212.727.050 Tidak sesuai anggaran yang disediakan 

sebes Rp. 34.819.225.900. 

Berdasarkan perhitungan APBD Tahun Anggaran 2008 

sebagaimana yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa : 

a. Dari sisi pendapatan, tidak adanya sumber pandapatan yang dikelola Dinas 

Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara. 

b. Dari sisi belanja hanya terealisasi sebesar 98,94 % dari anggaran belanja. 

Hal ini menunjukkan pengendalian anggaran memberikan dampak 

penghematan anggaran ( efesiansi ) yang cukup signifikan. 

B.1.1.4. Permasalahan dan Solusi 

Meskipun pendidikan menempati skala prioritas pembangunan di 

Luwu Utara, tetapi karena keterbatasan dana maka anggaran belanja 

pendidikan masih kecil, masih jauh dari memenuhi keperluan yang dapat 

menopang penyelenggaraan pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan 

yang berkualitas dan efesiensi pemerataannya. Di samping itu, 

penyelenggaraan pendidikan di Luwu Utara masih mengahadapi beberapa 

kendala sebagai berikut : 

1. Penyebaran guru secara seimbang dan merata, khususnya daerah 

terpencil (kecamatan Limbong, Seko, Rampi dan daerah sulit lainnya) 

masih sangat sulit. Hal ini disebabkan antara lain sangat terbatasnya 



pengangkatan guru,, tidak adanya biaya mutasi, rendahnya kompensasi 

dan kurangnya fasilitas untuk guru yang ditugaskan di daerah terpencil. 

2. Untuk pendidikan menengah masih kekurangan guru bidang studi tertentu 

seperti guru IPA, Matematika, Biologi, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, 

Sosiologi/Antropologi dan Pendidikan Agama Islam sehingga dirasakan 

sebagai hambatan bagi proses belajar mengajar. 

3. Masih dirasakan kurang relevannya antara lulusan pendidikan dengan 

kebutuhan tenaga kependidikan. Banyak tenaga kerja lulusan lembaga 

pendidikan tenaga kependidikan yang menganggur karena keahlian, 

pengetahuan, dan keterampilannya tidak sesuai dengan kebutuhan 

(misalnya, Jurusan Pendidikan Kurikulum) 

4. Banyak satuan pendidikan (TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK) 

yang tidak memiliki sarana dan fasilitas belajar mengajar yang memadai 

telah mempersulit para guru dalam bertugas. Bangunan sekolah terutama 

gedung SD sudah banyak yang rusak berat sehingga membutuhkan 

penanganan cepat. 

B.2. Urusan Kesehatan 

B.2.1. SKPD : Dinas Kesehatan 


Bidang Kesehatan merupakan Urusan Wajib di Kabupaten/Kota 

yang secara fungsional dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Adapun 

program kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara terkait langsung di 

bidang kesehatan Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut : 



I. Program Obat dan perbekalan Kesehatan, terdiri dari kegiatan sebagai 

berikut : 

1. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 

2. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 

3. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan 

II. Program Upaya Kesehatan Masyarakat, terdiri dari kegiatan: 

1. Peningkatan kesehatan masyarakat 

2. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana 

3. Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan 

4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan ( Penunjang proyek DHS- II ADB ) 

III. Program Pengawasan Obat dan Makanan, dengan kegiatan Peningkatan 

pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 

IV. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 

terdiri dari kegiatan sebagai berikut : 

1. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 

2. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat. 

3. Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan 

4. Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 

5. Peningkatan upaya kesehatan anak usia prasekolah dan usia sekolah 

6. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan masyarakat. 

V. Program Perbaikan Gizi Masyarakat, dengan ini kegiatan : 

1. Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 

2. Pemberian tambahan makanan dan vitamin 

3. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia, gizi besi, 

gangguan akibat kurang yodium, kurang vitamin A. 

4. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 



VI. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 


1. Penyemprotan / fogging sarang nyamuk 

2. Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 

3. Pengadaan vaksin penyakit menular 

4. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 

5. Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik 

6. Peningkatan Imunisasi 

7. Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah 

VII. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana 

puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya, terdiri dari kegiatan 

sebagai berikut : 

1. Pembangunan puskesmas. 

2. Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap 

3. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas 

4. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pustu 

5. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 

6. Pembangunan poskesdes 

7. Pengadaan Alat kesehatan 

8. Pengadaan Roda Dua 

9. Pengadaan Meubelair 

10. Rehabilitasi ringan/sedang/berat rumah dinas dokter dan paramedis 

VIII. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan lansia, dengan kegiatan 

Pelayanan Kesehatan l 

IX. Program Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan kesehatan, 

dengan kegiatan : 



1. Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan 

hasil produksi rumah tangga. 

2. Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan 

restaurant. 

X. Program Peningkatan Kesehatan ibu melahirkan dan anak 

terdiri dari kegiatan: 

1. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan ibu dan anak 

2. Peningkatan manajemen program kesehatan ibu dan anak 

XI. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan: 

1. Peningkatan Upaya Perencanaan dan SIK 

2. Peningkatan Upaya Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan 

Kesehatan 

XII. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Puskesmas : 

1. Belanja Operasional Puskesmas Sabbang 

2. Belanja Operasional Puskesmas Lara 1 

3. Belanja Operasional Puskesmas Limbong 

4. Belanja Operasional Puskesmas Seko 

5. Belanja Operasional Puskesmas Rampi 

6. Belanja Operasional Puskesmas Malangke 

7. Belanja Operasional Puskesmas Malangke Barat 

8. Belanja Operasional Puskesmas Masamba 

9. Belanja Operasional Puskesmas Cendana Putih 

10. Belanja Operasional Puskesmas Bone-Bone 

11. Belanja Operasional Puskesmas Sukamaju 

12. Belanja Operasional Puskesmas Baebunta 




Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan telah ditetapkan 

dengan dengan 9 jenis Kewenangan Wajib, 27 Jenis Pelayanan dan 54 

Standar Pelayanan Minimal (SPM ). Capaian Standar Pelayanan Minimal 

Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2008 di Kabupaten Luwu Utara sebagai 

berikut : 

I. Penyelenggaraan Pelayanan Dasar : 

a. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi 

• Persentase cakupan kunjungan ibu hamil K4 = 86,53 % 

• Persentase cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau 

tenaga kesehatan = 89,74 % 

• Presentase Ibu hamil Resiko tinggi yang dirujuk = 100% 

• Persentase cakupan kunjungan neonatus = 100% 

• Persentase cakupan kunjungan bayi = 90,99 % 

• Persentase cakupan BBLR yang ditangani = 100% 

b. Pelayanan Kesehatan Anak Pra Sekolah dan Usia Sekolah 

• Persentase Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita 

dan prasekolah = 62,10 % 

• Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan 

setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih ( Guru UKS 

atau dokter kecil ) = 65,45% 

• Persentase Cakupan pelayanan kesehatan remaja = 22,19% 

c. Pelayanan Keluarga Berencana 

• Persentase Cakupan Peserta Aktif KB = 71,05% 

d. Pelayanan Imunisasi 

• Persentase Desa/Kelurahan UCI = 79,50 % 



e. Pelayanan Pengobatan/Perawatan 

• Persentase Cakupan Rawat Jalan = 27,60 % 

• Persentase Cakupan Rawat Inap = 2,79 % 

f. Pelayanan kesehatan Jiwa 

• Persentase Pelayanan Gangguan Jiwa di Sarana Pelayanan 

Kesehatan Umum = 0,02% 

II. Penyelenggaraan Perbaikan Gizi Masyarakat 

a. Pemantauan Pertumbuhan Balita 

• Perse.ntase Balita yang naik berat badannya ( N/D ) = 52,09 % 

• Persentase Balita bawah garis merah (BGM) = 7,17 % 

b. Pelayanan Gizi 

• Persentase Cakupan balita mendapat kapsul Vitamin A, 2 kali 

per tahun = 86,4 % 

• Persentase Cakupan ibu hamil mendapat 90 tab Fe = 86,59 % 

• Persentase Cakupan pemberian makanan pendamping ASI 

pada bayi BGM dari keluarga miskin =100% 

• Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan = 100% 

III. Penyelenggaraan Yankes Rujukan dan Penunjang 

a. Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar dan 

Komprehensip 

• Persentase ibu hamil resiko tinggi/komplikasi yang tertangani 

=100% 

• Persentase Neonatus resiko tinggi / komplikasi yang tertangani 

= 100% 

b. Pelayanan Gawat darurat 

• Persentase sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan 

gawat darurat diakses masyarakat = 62% 



IV. Penyelenggaraan Pemberantasan Penyakit Menular 

a. Penyelenggaraan Penyelidikan epidemiologi dan Penanggulangan 

KLB dan Gizi Buruk 

• Persentase Desa/Kelurahan mengalami KLB yang ditangani

• Persentase rumah/bangunan bebas jentik nyamuk Aedes = 

81,68 % 

c. Pelayanan Hygiene Sanitasi di tempat-tempat umum 

• Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan = 

56,52% 

VI. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan 

Penyuluhan Perilaku Hidup sehat 

• Persentase Rumah Tangga Sehat = 50,60% 

• Persentase Bayi yang mendapat ASI Ekslusif = 42,35% 

• Persentase Desa dengan Garam beryodium baik = 61,98 % 

• Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri = 19,48 % 

VII. Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika 

& zat adiktif lain, Penyuluhan NAPZA yang berbasis masyarakat 

• Persentase upaya penyuluhan P3 Napza oLeh petugas kesehatan = 

56,76% 

VIII. Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian dan Pengamanan Sediaan 

Farmasi, Alkes serta Makanan dan Minuman, 

a. Penyediaan obat dan Perbekalan Kesehatan untuk Pelayanan 

Kesehatan Dasar : 

• Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan = 90% 

• Persentase pengadan obat esensial = 90% 

• Persentase pengadaan obat generik = 90% 

b. Pelayanan Penggunaan Obat Generik 

• Persentase penulisan obat generik = 78,56% 

IX. Penyelenggaraan Pembiayaan untuk Pelayanan Kesehatan Perorangan 

• Persentase cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar = 

100% 



X. Penyelenggaraan Pembiayaan untuk keluraga miskin dan masyarakat 

rentan 

• Persentase cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan gakin dan 

masyarakat rentan = 100% 

XI. Pelayanan Wajib lainnya 

a. Pelayanan Kesehatan Kerja 

• Persentase cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja 

formal = - 

b. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 

• Persentase cakupan pelayanan pra usia lanjut dan usia lanjut = 

13,62 % 

c. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV-AIDS 

• Presentase donor darah yang diskrining terhadap HIV-AIDS = 

100% 

d. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Malaria 

• Persentase penderita malaria yang diobati = 100% 

e. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Kusta 

• Persentase kusta yang selesai berobat (RFT rate ) = 88,88% 

f. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Filariasis 

Persentase kasus fialriasis yang ditangani = tidak ada kasus 


Alokasi anggaran kesehatan tahun 2008 adalah 

Rp. 36.135.671.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 34.977.511.590,- atau 

96,80 %. Untuk lebih jelasnya rincian anggaran Dinas Kesehatan Tahun 

Anggaran 2008 disajikan dalam tabel berikut ini : 



No Uraian 

Belanja Tidak 

Anggaran 

( Rp) 

Realisasi 

( Rp) 

I Langsung 12.482.825.000 12.211.717.738 



% 

97,83 

Belanja Pegawai ( Gaji ) 10.539.875.000 10.448.617.738 99,13 

Belanja Tambahan 

Penghasilan PNS 1.942.950.000 1.763.100.000 92,25 

II Belanja Langsung 23.652.846.800 22.766.393.852 96,25 

Belanja Pegawai 1.479.195.800 1.374.691.161 92,94 

Belanja Barang dan Jasa 8.436.886.400 7.661.030.091 90,80 

Belanja Modal 13.736.764.600 13.730.672.600 99,96 

JUMLAH 36.135.671.800 34.978.111.590 96,80 


Permasalahan 

1. Jumlah Tenaga yang belum memadai terutama pada 

daerah yang sulit dijangkau 

2. Rendahnya kemampuan teknis yang dimiliki oleh petugas 

3. Sarana untuk operasional yang tidak memadai dan terbatas 

4. Koordinasi lintas sektor dan lintas program yang belum 

optimal 

5. Faktor perilaku masyarakat yang tidak serta merta dapat 

mengadopsi semua pesan yang berikan oleh petugas 

kesehatan

Solusi 

1) Menyarankan kepada Bupati untuk ditingkatkannya 

pelaksanaan koordinasi pihak terkait guna pencapaian 

tujuan program. 

2) Merencanakan dan mengusulkan kepada Bupati untuk 

penambahan dan pemerataan tenaga berdasarkan 

3) 

pendidikan dan keahlian. 

Merencanakan,melaksanakan dan melakukan pembinaan 

dan bimbingan teknis kepada petugas 

puskesmas/pelaksana program. 

4) Merencanakan,melaksanakan dan melakukan pengawasan 

serta evaluasi dalam setiap penyelanggaraan kegiatan dan 

program. 

5) Meningkatkan upaya Komunikasi, Informasi dan Edukasi 

(KIE), baik langsung maupun tidak langsung, melalui lisan 

maupun media cetak dan elektronik. 

B.2.2. SKPD : Kantor Pelayanan Kesehatan RSUD Andi Djemma 


Untuk mendukung upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi 

dengan memperhatikan capaian-capaian kinerja pada tahun-tahun 

sebelumnya, maka RSUD Andi Djemma Masamba pada Tahun Anggaran 

2008 menetapkan 8 (delapan) program dan 41 (empat puluh satu) kegiatan, 

khusus yang terkait dengan urusan kesehatan masing-masing : 



a. Standarisasi Pelayanan Kesehatan 

1. Penyusunan standar kesehatan 

2. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan RS 

b. Pengadaan, peningkatan sarana dan prasana rumah sakit/rumah sakit 

jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata. 

1. Pengembangan ruang gawat darurat 

2. Rehabilitasi bangunan rumah sakit 

3. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 

4. Pengadaan obat-obatan rumah sakit 

5. Pengadaan mebeleur rumah sakit 

6. Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 

7. Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit 

c. Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah 

sakit paru-paru/rumah sakit mata. 

1. Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 

2. Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit 

3. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 

4. Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah 

5. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur rumah sakit 

6. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit 

d. Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 

1. Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 

2. Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan 




Dengan mengacu pada uraian diatas, RSUD Andi Djemma 

Masamba pada Tahun Anggaran 2008 diperoleh nilai capaian masing-masing 


a. Standarisasi Pelayanan Kesehatan(96,97 %) 

1. Penyusunan standar kesehatan (99,29 %) 

2. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan RS (96,69 %) 

b. Pengadaan, peningkatan sarana dan prasana rumah sakit/rumah sakit 

jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata.(97,90 %) 

1. Pengembangan ruang gawat darurat (99,73 %) 

2. Rehabilitasi bangunan rumah sakit (85,03 %) 

3. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (98,81 %) 

4. Pengadaan obat-obatan rumah sakit (99,99 %) 

5. Pengadaan mebeleur rumah sakit (99,66 %) 

6. Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit (99,88 %) 

7. Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit 

(99,85 %) 

c. Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah 

sakit paru-paru/rumah sakit mata (99,98 %) 

1. Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit (99,51%) 

2. Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit 

(99,57 %) 

3. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit (99,98 %) 

4. Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah (99,55 %) 

5. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur rumah sakit (99,70 %) 

6. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit (99,93 %) 

d. Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan (99,89 %) 



1. Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis (99,93 %) 

2. Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan (99,79 %) 


Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan 

diatas , RSUD Andi Djemma Masamba pada TA 2008 memiliki Pagu 

Anggaran berdasarkan APBD Kab. Luwu Utara sejumlah 

Rp. 20.424.767.085,- dengan perincian sebagai berikut : 

1. Belanja Tidak Langsung 

- Belanja Pegawai (Gaji PNS) Rp. 7.588.983.000,- 

- Belanja Tunjangan Pegawai Rp. 1.241.500.000,- 

2. Belanja Langsung 

- Belanja Pegawai Rp. 2.180.355.000,- 

- Belanja Barang & Jasa Rp. 7.846.053.840,- 

- Belanja Modal Rp. 2.809.375.245,- 

Dari total Pagu Anggaran tersebut direalisasikan sejumlah 

Rp. 20.139.537.015,88,- yang terdiri dari : 


- Belanja Pegawai (Gaji PNS) Rp. 6.439.469.207,- 

- Belanja Tunjangan Pegawai Rp. 1.183.300.000,- 


- Belanja Pegawai Rp. 2.115.833.624,- 

- Belanja Barang & Jasa Rp. 7.817.673.339,88 

- Belanja Modal Rp. 2.584.985.000,- 




a. Permasalahan 

- Kurangnya tenaga yang sesuai dengan keterampilannya 

untuk mendukung kelancaran pelayanan, utamanya dokter 

spesialis dan dokter umum. 

- Belum adanya standar Sistem Informasi manajemen (SIM) 

Rumah Sakit. 

- Belum tersedianya IPAL Rumah Sakit. 

b. Solusi 

- Mengupayakan tersedianya tenagamedis spesialis dan 

dokter umum sesuai kebutuhan rumah sakit. 

- Mengupayakan pembinaan dan pengembangan SDM tenaga 

medis, paramedis dan lainnya melalui pendidikan formal dan 

non formal. 

- Memprogramkan pengadaan Sistem Informasi managemen 

(SIM). 

- Mengupayakan Pengadaan IPAL Rumah Sakit. 

B.3. Urusan Lingkungan Hidup 

B.3.1. SKPD : Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup 


Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat/aparatur 

tentang pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan 

berwawasan dan ramah lingkungan, maka ditetapkan program dan kegiatan 

terkait dengan urusan lingkungan hidup sebagai berikut : 

1. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan : 

• Penyediaan Sarana dan Prasana Pengelolaan Persampahan 



• Penambahan Sarana & Prasarana Pengelolaan Persampahan 

2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LingkunganHidup 

• Koordinasi Penertiban Kegiatan Pertambangan tanpa Izin (PETI) 

• Pengawasan Pelaksanaan kebijakan Bidang Lingkungan Hidup 

• Studi AMDAL Rencana Pembangunan Kawasan Perikanan Terpadu 

• Studi AMDAL Rencana Pembangunan Pasar Sentral Sukamaju 

• Studi AMDAL Rencana Pembangunan Pelabuhan Rakyat Munte 

• Pemantauan Kualitas Lingkungan 

• Pengelolaan B3 dan Limbah B3 

• Koordinasi Pengelolaan Prokasih 

3. Seminar Pengelolaan Terpadu DAS Rongkong berbasis LH 

• Kajian UKL dan UPL Pembangunan Laboratorium Lingk. Hidup 

• Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Laboratorium 

4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam 

dan Lingkungan Hidup : 

- Pengembangan data & Informasi Lingkungan 

- Penguatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah 

5. Program Peningkatan Pengendalian Polusi dengan kegiatan 

Pembangunan Gedung Laboratorium LH 

6. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dengan kegiatan : 

- Penghijauan Kota 

- Pemeliharaan RTH 




1. Dokumen hasil Study AMDAL Kawasan perikanan Terpadu 

Kec.Malangke, Sudy AMDAL di Kec.Sukamaju, Pelabuhan 

Rakyat dan Jalan Munte Kec.Bone-Bone. 

2. Dokumen Kelayakan PLTMH di Kec.Seko, Rampi dan 

Masamba 


Pada tahun Anggaran 2008, Dinas Pertambangan, Energi dan 

Lingkungan Hidup mendapat anggaran sebesar 

Rp.4.774.609.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta 

Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah). Namun pada Anggaran Perubahan 

mendapat tambahan Anggaran Sebesar Rp.1.532.454.700,-sehingga 

menjadi Rp. 6.307.063.700,- (Enam Milyar Tiga Ratus Tujuh Juta Enam Puluh 

Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah), yang meliputi pengeluaran 


1. Belanja Tidak Langsung : Rp. 1.173.443.000,- 

2. Belanja Langsung : Rp. 5.173.620.700,- Dari jumlah Anggaran tersebut 

tingkat realisasi rata - rata sebesar 98,51% Keuangan dan 100 % 

Fisik. 


• Permasalahan 

• Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur masih sangat minim, 

baik dari jumlah maupun dari sisi mutu, khususnya aparat 

teknis. 



• Alokasi anggaran yang disediakan masih terbatas bila 

dibandingkan dengan permasalahan/isu dan program kerja 

yang semestinya dapat dilaksanakan. 

• Belum adanya kendaraan Opersional Roda 4 untuk 

menunjang mobilitas Kegiatan. 

• Solusi 

• Perlunya segerah dialokasikan penambahan SDM, aparatur 

dengan kualifikasi yang sesuai kebutuhan. 

• Dukungan pembiayaan yang relative memadai dimasa 

datang. 

• Direncanakan di Anggarkan pada APBD perubahan 2009. 

B.4. Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan 

B.4.1. SKPD : Dinas Pekerjaan Umum 


Secara umum sasaran kinerja Dinas Pekerjaan Umum Luwu Utara 

pada Penyelenggaraan Kegiatan Desentralisasi di tahun 2008 terbagi atas 

beberapa Komponen Pelayanan Menurut Bidang Kelembagaan dan 

mempunyai indikator kinerja yang terdiri dari : 

NO 

1. 

KOMPONEN PELAYANAN 

MENURUT KELEMBAGAAN 

PEMBANGUNAN JALAN DAN 

JEMBATAN 

INDIKATOR KINERJA 

Terbangunnya Jalan dengan capaian 

panjang minimal 17 Km 

Terbangunnya Jembatan dengan capaian 



2 PENINGKATAN JALAN DAN 

JEMBATAN 

3 PEMELIHARAAN JALAN DAN 

JEMBATAN 

4 REHABILITASI JARINGAN 

IRIGASI 

5 PENINGKATAN JARINGAN 

IRIGASI 

6 OPERASI DAN 

PEMELIHARAAN JARINGAN 

IRIGASI 

total bentang minimal 250 M 

Meningkatnya kondisi Jalan dari kondisi 

buruk menjadi sedang dengan capaian 

minimal 80 Km 

Meningkatnya kondisi Jalan dari kondisi 

sedang menjadi baik dengan capaian minimal 

44.8 Km 

Meningkatnya jumlah Jembatan menjadi 

kondisi baik dengan capaian minimal 1000 M 

Terlaksananya pemeliharaan Jalan dengan 

capaian sepanjang minimal Kerikl 25 Km 

Terlaksananya pemeliharaan Jembatan 

dengan capaian minimal 5 Buah 

Berfungsinya kembali secara normal Jaringan 

Irigasi sebanyak 17 unit dan 9.747 M tersebar 

di kecamatan Masamba. Sabbang, Baebunta, 

Bone-Bone, Limbong, Sukamaju dan 

Mappedeceng 

Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi pada 5 

unit dan 105 M tersebar di kecamatan 

Masamba, 

Sukamaju. 

Sabbang, Baebunta, dan 

Meningkatnya operasionalisasi dan 

pemeliharaan Jaringan Irigasi di Kabupaten 

Luwu Utara 

Membangun Drainase dengan capaian 

minimal 28.000 M 

7 PENGENDALIAN BANJIR Tersedianya bangunan Proteksi, Tanggul, 

Bangunan Kreb, Pengerukan dan 

Normalisasi pada sungai Masamba, Bone- 

Bone, Uraso, Baliase, Saluampak, 

Lampuawa, Batang Tongka, dan Waelawi. 



8 PENGEMBANGAN SARANA 

DAN PRASARANA 

PERKOTAAN 

9 PENYEHATAN LINGKUNGAN 

PERUMAHAN DAN 

PERMUKIMAN 

10 PENINGKATAN SARANA DAN 

PRASARANA PEMERINTAHAN 

DAN PERKANTORAN 


Dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 

2008, pencapaian target dalam indikator kinerja sasaran telah tercapai secara 

optimal dan dapat digambarkan dalam tabel berikut : 

NO. SASARAN INDIKATOR SATUAN TINGKAT 

1. Terwujudnya 

kesejahteraan 

masyarakat petani 

atas tersedianya 

jaringan irigasi 

persawahan 

1. Terbangunnya saluran 

pembuangan 

2. Terbangunnya 

Saluran Irigasi 

3. Terpeliharanya Lining 

Saluran Irigasi 


Bangunan Pengarah 

Intake Jaringan Irigasi 

5. Terpeliharanya 

saluran jaringan 

Meningkatnya lingkungan yang berkualitas, 

aman, dan nyaman di 8 Kecamatan 

Penyediaan Sarana Air Bersih di 13 desa 

Meningkatnya kualitas dan kuantitas 

Perumahan dan Permukiman di 2 Desa 

dengan membangun sarana sanitasi (MCK 2 

unit ) 

Tersedianya Sarana dan Prasarana 

Pemerintahan dan Perkantoran 

Unit 

Meter 

Meter 

Unit 

Meter 

CAPAIAN 

2500 



105 

9747 

1 

1031

2. Terwujudnya Pola 

Penataan Ruang 

dan lingkungan 

yang berkualitas 

dan berwawasan 

lingkungan 


kelancaran 

transportasi 

barang dan jasa 

atas terbukanya 

isolasi wilayah. 

irigasi 

6. Terbangunnya sarana 

fisik penanggulangan 

banjir (Tanggul). 

7. Terbangunnya Sarana 

Fisik Pembangunan 

Talud. 


fisik penanggulangan 

banjir (Bronjong). 


Drainase Lingkungan 

Permukiman 


dan prasarana 

pemerintahan 

3. Tersedianya sarana 

air bersih. 

1. Bertambahnya 

panjang jalan 

beraspal 

2. Terpeliharanya Jalan 

Aspal 


panjang jalan 

berkerikil 

4. Terpeliharanya Jalan 

Meter 

Meter 

Meter 

Meter 

Paket 

Paket 

19740 

1682 



Km 

Km 

Km 

Km 

380 

28551 

6 

13 

16.4 

28.4 

80.064 

33


Sarana dan 

Prasarana 

Perkantoran dan 

Pemeliharaan 

Kebersihan Kota 

Kerikil 

5. Pembentukan badan 

Jalan 

6. Bertambahnya Plat 

duiker. 

7. Bertambahnya Rabat 

Beton 

8. Pembuatan Proteksi 

Jalan dan Jembatan 

9. Perintisan Ruas 

Pincara - Onondoa 


jembatan Permanen 

yang terbangun 


jembatan Gantung 

yang terbangun 

1. Terbangunnya Pagar 

Gedung Workshop 

2. Tersedianya 

Dumptruk Untuk 

Pemeliharaan Rutin 

Jalan 

3. Terdsedianya 

Kendaraan Arm Roll 

4. Tersedianya Tempat 

Sampah Rumah 



KM 

Meter 

Meter 

Meter 

Km 

Meter 

Meter 

Unit 

Unit 

Unit 

Unit 

17.44 

196.5 

802 

1499 

10 

106 

95 

1 

1 

1 

200

Tangga 

5. Tersedianya Alat 

Berat 

Eskapator . 

6. Tersedianya 

Kendaraan Tronton. 

7. Tertimbunnya Lokasi 

Gedung Workshop 

8. Tersedianya Peralatan 

Bengkel 

Unit 

Unit 

Paket 

Paket 


Untuk melaksanakan program dan kegiatan di Instansi Dinas 

Pekerjaan Umum pada tahun 2008 telah ditetapkan Pagu Pendapatan dan 

Anggaran Belanja sebesar : 

Pendapatan ................................. Rp. 594.461.700,- 

Belanja ......................................... 

A. Belanja Tidak Langsung 

Rp. 90.458.081.315,- 

- Belanja Pegawai .................... Rp. 2.865.546.000,- 

B. Belanja Langsung 

- Belanja Pegawai .................... Rp. 1.400.584.000,- 

- Belanja Barang dan Jasa ....... Rp. 10.294.577.592,- 

- Belanja Modal ........................ Rp. 75.897.373.723,- 

(Defisit) .......................... Rp. (89.863.619.615,-) 



1 

1 

1 

1

Sedangkan Jenis Belanja, Objek Belanja dan Rincian Objek Belanja 

sebagaimana akan diuraikan pada bagian Uraian Pelaksanaan. 


Permasalahan yang dihadapi dan isu penanganan yang dilakukan 

oleh Dinas Pekerjaan Umum dijabarkan sesuai bidang / perangkat organisasi 

sebagai berikut: 

A. Bidang Pengairan 

1) Sebagian Jaringan Irigasi tidak mampu melayani kebutuhan air pada 

areal/lahan sawah petani. 

2) Tidak maksimalnya pembagian / penyaluran air irigasi disebabkan 

banyaknya bangunan pelengkap jaringan irigasi sudah rusak. 

3) Adanya rencana pengembangan areal persawahan membutuhkan 

jaringan irigasi baru. 

4) Meluapnya air sungai ke lokasi pemukiman dan perkebunan / 

persawahan masyarakat. 

B. Bidang Bina Marga 

1) Tidak lancarnya jalur-jalur ekonomi terutama pada sektor-sektor 

strategis untuk menunjang perekonomian masyarakat. 

2) Tidak terpeliharanya struktur badan jalan yang telah terbentuk / 

terbangun 

3) Masih rendahnya tingkat pelayanan jalan dan jembatan. 

C. Bidang Cipta Karya 

1) Kurangnya prasarana pembuangan air limbah rumah tangga 

2) Terjadi genangan air hujan pada daerah perumahan dan permukiman 



3) Struktur jalan lingkungan sebagian besar masih terdiri dari tanah 

dasar 

4) Taman kota belum tertata dengan baik 

5) Sarana dan Prasarana Perkotaan belum memadai 

6) Sarana dan Prasarana Pemerintahan belum memadai 

7) Sebagian masyarakat masih kesulitan mendapatkan air bersih 

terutama pada musim kemarau. 

D. Bidang Sarana dan Prasarana 

1) Masih kurangnya prasarana pelayanan kebersihan dan persampahan 

2) Masih kurangnya sarana dan prasarana laboratorium/workshop Dinas 

Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara. 

Adapun hambatan dan masalah Sumber Daya Manusia yang 

mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut: 

1. Terbatasnya jumlah tenaga organik di Dinas Pekerjaan Umum; 

2. Masih rendahnya profesionalisme dan inovasi aparat; 

3. Lambannya proses pemberdayaan aparat; 

4. Belum adanya Master Plan Jalan Dan Jembatan, Ke Cipta Karya, Dan 

Sumber Daya Air sehingga dalam penyusunan Detail Desing 

Enggenering hasilnya tidak maksimal sesuai dengan yang kita harapkan. 

5. Kurangnya Kepedulian dan Partisipasi masyarakat di Kab. Luwu Utara 

dalam proses pembangunan di segala bidang. 

Solusi 

Program Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara Tahun 

2008 disesuikan dengan Rencana Strategis yang telah disusun untuk 

menjawab permasalahan yang dihadapi sebagai berikut: 



a. Bidang Pengairan 

1) Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Irigasi 

2) Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai. 

3) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 

4) Penyediaan Data Base Sungai Dan Jaringan Irigasi 

5) Operasi dan Pemeliharaan Sungai. 

b. Bidang Bina Marga 

1) Pembangunan Jalan dan Jembatan 

2) Peningkatan Jalan dan Jembatan 

3) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 

4) Penyediaan Data Base Perencanaan Jalan Dan Jembatan 

c. Bidang Cipta Karya 

1) Penyehatan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman 

2) Pengembangan Prasarana dan Sarana Perkotaan 

3) Penyediaan Sarana Air Bersih 

4) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan 

5) Penyediaan Data Base Keciptakaryaan 

d. Bidang Sarana dan Prasarana. 

1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kebersihan dan 

Persampahan 

2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium/Workshop Dinas 

Pekerjaan Umum 

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum di Tahun 

2009 dibutuhkan : 

1. Penambahan jumlah tenaga organik; 

2. Peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan; 



3. Meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam 

pembangunan dengan membentuk Organisasi Masyarakat Desa/OMS. 

B.5. Urusan Perencanaan Pembangunan dan Statistik 

B.5.1. SKPD : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA) 


Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut : 

1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi mencakup kegiatan : 

- Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah 

- Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 

Kab. Luwu Utara 

2. Program Perencanaan Bidang Sosial dan Budaya 

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan bidang Sosial 

dan Budaya 

- Rencana Aksi Daerah Pendidikan untuk Semua 

- Penyusunan Master Plan Kesehatan 

- Strategi Pengembangan Model Pengentasan Kemiskinan di Kab. 


3. Program Perencanaan Daerah Rawan Bencana 

- Koordinasi Pembangunan Daerah Rawan Bencana 

4. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 



- Penyusunan, pengumpulan, pengolahan, Updating dan Analisis Data 

dan Statistik Daerah Kab. Luwu Utara Tahun 2007 

- Penyusunan, pengumpulan, pengolahan, Updating dan Analisis Data 

PDRB Kab. Luwu Utara Tahun 2007 

- Penyusunan dan Penghitungan Gini Ratio Kab. Luwu Utara Tahun 

2007 

- Penyusunan Indeks Kemiskinan Kab. Luwu Utara Tahun 2007 

5. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan kegiatan : 

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pemanfaatan 

Ruang (BKPRD) 

6. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 

- Penyusunan Perencanaan Pengembangan Perbatasan 

7. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat 

Tumbuh 

- Penyusunan Perencanaan pengembangan Wilayah Strategis dan 

Cepat Tumbuh 

8. Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan 

pengairan lainnya 

- Pemberdayaan Petani Pemakai Air 

9. Program Pengembangan Data/Informasi 

- Penyusunan, Pengumpulan, Updating dan Analisis Data/Informasi 

Target Kinerja Program dan Kegiatan 

- Pemutakhiran/Validasi Sistem Informasi Profil Daerah 

- Penelitian Prospek Pengembangan Perusahaan Daerah 

- Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap rendahnya mutu dan 

produksi kakao di Kabupaten Luwu Utara 

- Revitalisasi Pengembangan Kakao di Kab. Luwu Utara 



- Penelitian potensi pengembangan alumni BAPPTEK menjadi kelompok 

usaha ekonomi 

- Identifikasi penyimpangan pemanfaatan Tata Ruang Ibukota 

Kecamatan dan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara 

10. Program Kerjasama Pembangunan 

- Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah 

11. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 

- Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program 

dan Kebijakan Pelayanan Publik 

- Penyusunan dan penetapan RPJPD Kab. Luwu Utara 

- Penyusunan Rancangan RKPD dan Penetapan RKPD Tahun 2009 

- Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

(LKPJ) Bupati Tahun 2008 

- Penyusunan dan Penetapan KUA, PPAS dan PPA Tahun 2009 

- Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Manusia 

12. Program Perencanaan Tata Ruang 

- Survey dan Pemetaan 

13. Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA 

- Koordinasi penyusunan master plan prasarana perhubungan daerah 

- 


Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara yang telah dicapai pada 

Tahun Anggaran 2008 adalah sebagai berikut: 

a. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan 

Jaringan Pengairan lainnya dengan kegiatan sebagai berikut : 



1) Perkuatan kelembagaan dan pengolahan Sumber Daya Air Kab. 

Luwu Utara dengan output tersosialisasinya program WISMP pada 

6 kecamatan di Kab. Luwu Utara dan capaian sasaran kegiatan 

100%. 

b. Program Perencanaan Tata Ruang 

1) Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan, output yang 

dihasilkan adalah dokumen Tata Ruang Kawasan Pesisir (1 

dokumen) dan capaian sasaran kegiatan 100%. 

2) Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang, output yang dihasilkan 

adalah terlaksananya rapat koordinasi lintas SKPD di Kab. Luwu 

Utara dan capaian sasaran kegiatan 100%. 

3) Revisi rencana tata ruang; output yang dihasilkan adalah 

terlaksananya evaluasi/revisi RTRK Masamba dan tersedianya 

dokumen RTRK Kota Masamba (3 dokumen) dengan capaian 

sasaran kegiatan 100%. 

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

1) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan; 

realisasi kegiatan adalah terlaksananya bimtek untuk para aparat 

(15 orang). 

2) Workshop mind setting untuk para pendidik; realisasi kegiatan 

adalah terlaksananya workshop mind setting untuk guru-guru SMA 

di Kab. Luwu Utara (80 orang guru). 

d. Program Pengembangan Data/Informasi 



1) Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan 

penyusunan dokumen perencanaan; realisasi kegiatan adalah 

terlaksananya Musda Indeks Pembangunan Manusia dan dokumen 

IPM. 

2) Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan 

pembangunan ekonomi; realisasi kegiatan adalah tersedianya 

dokumen Data Ukuran Tingkat Kesejahteraan Petani (Nilai Tukar 

Petani) dan dokumen Indeks Harga Konsumen dan Inflasi (20 

buku). 

3) Penyusunan profil daerah; realisasi kegiatan adalah terlaksananya 

pemetaan perwilayah komoditas unggulan Kab. Luwu Utara dan 

validasi data system informasi profil daerah (8 kelompok data). 

e. Program Kerjasama Pembangunan 

1) Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah; realisasi 

kegiatan adalah terlaksananya program kerjasama antar daerah. 

2) Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah; realisasi 

kegiatan adalah terlaksananya koordinasi penyelenggaran DAK 

bidang infrastruktur. 

f. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

1) Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah; 

realisasi kegiatan adalah terlaksananya bimbingan teknis 

perencanaan pembangunan ekonomi. 

g. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 

1) Pengembangan pastiripasi masyarakat dalam perumusan program 

dan kebijakan layanan publik; realisasi kegiatan adalah 



terlaksananya musrenbang kecamatan, kabupaten, Propinsi, 

regional dan pusat TA. 2009. 

2) Penyusunan dan penetapan RKPD TA. 2009; realisasi kegiatan 

adalah tersedianya dokumen RKPD, PPAS, PPA dan KUA TA (1 

dokumen). 

3) Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah; realisasi 

kegiatan adalah tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (1 dokumen). 

4) Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

(LKPJ); realisasi kegiatan adalah tersedianya Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati TA. 2007 (10 buku). 

5) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana 

pembangunan daerah; realisasi kegiatan adalah tersedianya 

laporan Triwulan pelaksanaan pembangunan di 11 kecamatan. 

6) Koordinasi dan pengendali pelaksanaan pembangunan jalan di 

desa tertinggal; realisasi kegiatan adalah terkendalinya pelaksanaan 

pembangunan jalan di desa tertinggal. 

7) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan TA. 

2008; realisasi kegiatan adalah tersedianya dokumen Kebijakan 

Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan PPAS TA. 2008 (1 

dokumen). 

h. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 

1) Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah; realisasi 

kegiatan adalah tersedianya dokumen pemetaan potensi ekonomi 

(20 buku). 



2) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi; realisasi 

kegiatan adalah terlaksananya koordinasi perencanaan lintas SKPD 

bidang ekonomi. 

3) Penyusunan SKPD dalam rangka Penyusunan Publikasi Gini Ratio 

(Koefisien Gini) Kab. Luwu Utara; realisasi kegiatan adalah 

tersedianya dokumen Perhitungan Angka Gini Ratio Kab. Luwu 

Utara Tahun 2008 (30 buku). 

4) Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan Kab. 

Luwu Utara; realisasi kegiatan adalah tersedianya 

data/informasi/statistic daerah sebagai acuan pelaksanaan 

pembangunan (1 dokumen). 

i. Program Perencanaan Sosial dan Budaya 

1) Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan; realisasi kegiatan 

adalah tersedianya dokumen masterplan pendidikan (20 buku). 

2) Penyusunan perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya; 

realisasi kegiatan adalah terlaksananya koordinasi dan penyusunan 

matriks Paket P2KP di Kecamatan Mappedeceng dan Malangke 

Barat. 

j. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 

1) Pendampingan penyusunan AWP program WES; realisasi kegiatan 

adalah tersusunnya program AWP WES di Desa Pararra Kec. 

Sabbang dan Desa Cendana Putih Kec. Mappedeceng. 

k. Program Perencanaan Pembangunan Daerah rawan Bencana 

1) Koordinasi penyusunan profile daerah rawan bencana; realisasi 

kegiatan adalah tersedianya dokumen Peta profil daerah rawan 

bencana (15 buku). 

l. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistk Daerah 



1) Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah; realisasi 

kegiatan adalah tersedianya dokumen Luwu Utara dalam Angka 

(100 buku) dan Kecamatan dalam Angka (110 buku). 

Pengolahan, updating dan analisis data PDRB; realisasi kegiatan adalah 

tersedianya dokumen Buku PDRB Kab. Luwu Utara (60 buku) dan Buku 

PDRB Penggunaan Kab. Luwu Utara Tahun 2007 (30 buku). 


Dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diatas telah 

ditetapkan anggaran pada APBD TA. 2008 untuk Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara sebesar Rp. 5.733.896.000,yang 

terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 850.573.000,- dan 

Belanja Langsung sebesar Rp. 4.883.323.000,- 

Alokasi Belanja Langsung digunakan untuk belanja administrasi 

umum yang penggunaannya untuk belanja pegawai/personalia, belanja 

barang/jasa serta belanja modal. Adapun perincian belanja sebagaimana 

tersebut diatas adalah sebagai berikut: 

No Uraian 

Anggaran 

(Rp) 

I. Belanja Daerah 5.733.896.000,00 

I.A. Belanja Tidak Langsung 850.573.000,00 

Belanja Gaji Pegawai 850.573.000,00 



I.B. Belanja Langsung 4.883.323.000,00 

Belanja Pegawai 1.973.519.500,00 

Belanja Barang dan Jasa 2.449.801.000,00 

Belanja Modal 460.002.500,00 

Belanja Langsung Perkegiatan Tahun Anggaran 2008 dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan 

Jaringan Pengairan Lainnya 

a. Perkuatan Kelembagaan dan Pengolahan 

Sumber Daya Air Kab. Luwu Utara Rp. 121.295.000,- 

2. Program Perencanaan Tata Ruang 

a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang 

Kawasan Rp. 150.000.000,- 

b. Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata 

Ruang Rp. 75.600.000,- 

c. Revisi Rencana Tata Ruang Rp. 251.250.000,- 

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 5.300.000,- 

b. Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor Rp. 25.000.000,- 



c. Penyediaan Jasa Administrasi 

Keuangan Rp. 113.000.000,- 

d. Penyediaan Jasa Kebersihan 

Kantor Rp. 10.000.000,- 

e. Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp. 65.000.000,- 

f. Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan Rp. 95.000.000,- 

g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ 

Penerangan Bangunan Kantor Rp. 7.500.000,- 

h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor Rp. 88.650.000,- 

i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-Undangan Rp. 15.000.000,- 

j. Penyediaan Makanan dan Minuman Rp. 25.000.000,- 

k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 

Ke Luar Daerah Rp. 400.000.000,- 

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

a. Pengadaan Kendaraan 

Dinas/Operasional Rp. 44.000.000,- 

b. Pengadaan Meubiler Rp. 65.835.000,- 

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 



Kantor Rp. 30.000.000,- 

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional Rp. 43.500.000,- 

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengakapan 

Gedung Kantor Rp. 5.000.000,- 

f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 

Gedung Kantor Rp. 8.000.000,- 

g. Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Meubiler Rp. 5.000.000,- 

h. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung 

Kantor Rp. 148.125.000,- 

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 

Perundang-Undangan Rp. 125.000.000,- 

b. Workshop Mind Setting untuk Para 

Pendidik Rp. 192.965.000,- 

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan 

a. Penyusunan Laporan Keuangan 

Semesteran Rp. 8.000.000,- 

b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir 

Tahun Rp. 8.000.000,- 



7. Penyusunan Peta Administrasi Pemerintah yang Efektif dan Efisien 

a. Pengadaan Peta Batas Administrasi 

Pemerintahan Rp. 0,- 

8. Program Pengembangan Data/Informasi 

a. Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan 

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Rp. 35.000.000,- 

b. Penyusunan dan Analisa Data Informasi Perencanaan 

Pembangunan Ekonomi Rp. 152.000.000,- 

c. Penyusunan Profile Daerah Rp. 310.000.000,- 

9. Program Kerjasama Pembangunan 

a. Koordinasi Kerjasama Pembangunan antar 

Daerah Rp. 100.000.000,- 

b. Koordinasi dalam Pemecahan Masalah- 

Masalah Daerah Rp. 40.000.000,- 

10. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat 

Tumbuh 

a. Penyusunan Perencanaan Pengembangan 

Wilayah Pesisir Rp. 0,- 

11. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

a. Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan 



Pembangunan Daerah Rp. 289.000.000,- 

12. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 

a. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam 

Perumusan dan Kebijakan 

Layanan Publik Rp. 129.000.000,- 

b. Penyusunan dan Penetapan RKPD 

TA. 2009 Rp. 94.000.000,- 

c. Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja 

Pemerintah Daerah Rp. 65.000.000,- 

d. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan 

Pertanggung Jawaban (LKPJ) Rp. 53.000.000,- 

e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah Rp. 199.650.000,- 

f. Koordinasi dan Pengendali Pelaksanaan 

Pembangunan Jalan di Desa Tertinggal 

(Dana Pendamping PPIP) Rp. 50.000.000,- 

g. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran 

(KUA) Perubahan TA. 2008 Rp. 30.500.000,- 

13. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 

a. Penyusunan Masterplan Pembangunan 

Ekonomi Daerah Rp. 150.000.000,- 



. Koordinasi Perencanaan Pembangunan 

Bidang Ekonomi Rp. 57.075.000,- 

c. Penyusunan SKPD dalam rangka Penyusunan 

Publikasi Gini Ratio (Koefisien Gini) 

Kab. Luwu Utara Tahun 2007 Rp. 155.000.000,- 

d. Penyusunan Indikator dan Pemetaan Daerah 

Rawan Pangan Kab. Luwu Utara Rp. 125.000.000,- 

14. Program Perencanaan Sosial Budaya 

a. Koordinasi Penyusunan Masterplan 

Pendidikan Rp. 141.000.000,- 

b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan 

Bidang Sosial dan Budaya Rp. 131.078.000,- 

15. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 

a. Pendamping Penyusunan AWP Program 

WES Rp. 100.000.000,- 

16. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana 

a. Koordinasi Penyusunan Profile Daerah 

Rawan Bencana Rp. 33.500.000,- 

17. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 

a. Penyusunan dan Pengumpulan Data dan 

Statistik Daerah Rp. 135.000.000,- 



. Pengolahan, Updating dan Analisis Data 

PDRB Rp. 177.000.000,- 


Target sasaran sebagian besar dapat terealisasi. Namun ada 

beberapa indikator yang terlihat tidak mencapai target, hal ini dapat terjadi 

oleh karena terdapat hambatan dan masalah di dalam pelaksanaan kegiatan 

antara lain : 

1. Jumlah aparatur yang belum memadai dibandingkan dengan beban 

kerja yang ada; 

2. Rendahnya kemampuan teknis yang dimilki oleh petugas; 

3. Sarana operasional yang tidak mamadai dan terbatas; 

4. Koordinasi lintas sektor dan lintas program yang belum optimal; 

5. Rendahnya partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam pengambilan 

keputusan dan kebijakan. 

Kiat-kiat strategi pemecahan masalahnya adalah: 

1. Merekomendasikan kepada Bupati dalam rangka pelaksanaan 

koordinasi pihak terkait guna pencapaian tujuan program; 

2. Merencanakan dan mengusulkan kepada Bupati untuk penambahan dan 

pemerataan tenaga berdasarkan pendidikan dan keahlian; 

3. Merencanakan, melaksanakan dan melakukan pembinaan dan 

bimbingan teknis kepada aparatur Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah; 



4. Merencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan serta 

evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dan program; 

5. Meningkatkan upaya koordinasi antar satuan kerja perangkat daerah. 

B.6. Urusan Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

B.6.1. SKPD : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dan 

Penanaman Modal 


1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan 

Kompetitif 

a. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi 

b. 

dan Bisinis 

Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan 

c. Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan 

2. 

Koperasi/KUD 

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi 

UMKM 

Kegiatan Pemantauan Pengelolaan dan Penagihan Dana 

Bergulir Pemerintah Bagi Koperasi dan UMKM 

3. Program Peningkatan Kuaalitas Kelembagaan Koperasi 

a. Kegiatan Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman 

Perkoperasian 



. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 

4. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. 

a. Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di 

bidang Penanaman Modal 

b. Kegiatan Peningkatan Pemantauan, Pembinaan dan 

Pengawasan pelaksanaan 

c. Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi 

5. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 

a. Kegiatan Fasailitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah 

Terhadap Pemanfaatan Sumberdaya 

b. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, 

Kecil dan Menengah dengan Swasta 

6. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 

a. Kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri 

b. Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan Teknologi 

Industri 

7. Program Penataan Struktur Industri 

Kegiatan Penyediaan Sarana Maupun Sarana Klaster 

Industri 


Realisasi program kegiatan Dinas Koperindag dan Penanaman 

Modal Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut : 



1. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis 

sebanyak 30 KUKM, 

2. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan sebanyak 30 orang, 

pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD sebanyak 55 orang, 

3. Keikutsertaan dalam pameran pembangunan tingkat provinsi dan 

Dekranasda sebanyak 2 (dua) kali, 

4. Pelaksanaan pembinaan kemampuan teknologi industry sebanyak 120 

orang dan penyusunan kebijakan klaster industri sebanyak satu kali. 


Untuk alokasi dan realisasi anggaran Dinas Koperasi, Perindustrian, 

Perdagangan dan Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut. 

N 

o 

1. 

2 

3. 

Rekapitulasi Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2008 : 

Uraian 

Belanja 

Belanja Tidak Langsung 

- Gaji PNS 

- Tunjangan PNS 

Belanja Langsung 

- Pegawai 

- Barang/Jasa 

- Belanja Modal 

Rencana 

Anggaran (Rp) 

3.655.955.350 

1.478.615.000 

1.245.665.000 

232.950.000 

2.177.340.350 

332.210.000 

1.553.596.350 

291.534.000 


Realisasi 

Anggaran(Rp) 

3.525.208.716 

1.424.945.584 

1.241.845.684 

183.100.000 

2.100.263.032 

328.610.000 

1.480.454.032 

291.199.000 

Sisa 

Anggaran 

(Rp) 

130.746.634 

53.669.316 

3.819.316 

49.850.000 

77.077.318 

3.600.000 

73.142.318 

335.000 



% 

96,42 

96,37 

99,69 

78,60 

96,46 

98,92 

95,29 

99,89


Secara umum permsalahan yang dihadapi Bidang Koperasi, Industri 

Kecil, Usaha Perdagangan dan jasa adalah sebagai berikut :. 

a. Keterbatasan modal usaha; 

b. Peralatan yang masih kurang dan spesifikasi peralatan yang masih 

sangat sederhana; 

c. Lemahnya manajemen kelompok dalam berakses pada lembaga 

perbankan; 

d. Terbatasnya pemilikan akte sebagai jaminan yang dipersyaratkan oleh 

perbankan; 

e. Rendahnya kualitas SDM, baik pengurus/pengelola koperasi, begitu 

pula usaha Industri Kecil dan Menengah; 

f. Jaringan industri pemasaran produk yang panjang mengakibatkan 

rendahnya nilai jual produk yang diterima masyarakat sebagai 

produsen. 

b. Solusi 

Mencermati permasalahan di atas, maka disarankan solusi sebagai 

berikut : 

a. Melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga 

perbankan untuk penyediaan modal bagi Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah (KUKM) dengan persyaratan yang mudah; 

b. Kerjasama denagan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk 

kemudahan sertifikasi tanah khususnya KUKM; 

c. Memfasilitasi bantuan peralatan dengan spesifikasi yang dapat 

meningkatkan kualitas produksi dan menambah produksi; 



d. Fasilitasi gedung peralatan pengolahan kakao yang dapat memproses 

kakao dari fermentasi sampai produk olahan bubuk yang dananya dari 

APBN melalui Departemen Perindustrian 

e. Pelatihan manajemen koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam 

peningkatan kemampuan manajemen usaha; 

f. Perluasan jaringan usaha dan pemasaran produk Kabupaten Luwu 

Utara 

B.7. Urusan Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan 

Keluarga Sejahtera 

B.7.1. SKPD : Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB 

B.7.1.1. Program Kegiatan dan Alokasi Anggaran 

Pelaksanaan pengelolaan Keuangan yang dialokasikan untuk 

Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten 

Luwu Utara TA. 2008 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Utara sebesar Rp. 7.816.479.000,- (Tujuh 

Milyar Delapan Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan 

Rupiah) diperuntukkan untuk kegiatan belanja tidak langsung (Gaji dan 

Tunjangan Pegawai, serta Tambahan Penghasilan PNS) sebesar Rp. 

2.717.946.000,- belanja langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan 

Jasa serta Belanja Modal). Belanja langsung urusan umum sebesar Rp. 

5.123.933.000,- sedangkan Anggaran untuk belanja urursan wajib untuk 

kegiatan urusan operasional sebesar Rp. 2.696.702.380,-. 



Berikut Tabel Kegiatan dan Anggaran Badan Kependudukan 

Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara T.A. 2008 : 

No 

* 

* 

1. 

2. 

U R A I A N 

PENDAPATAN 

Belanja Daerah 

Belanja Tidak Langsung 

- Gaji dan Tunjangan Pegawai 

- Tambahan penghasilan PNS 

Belanja Langsung 

- Belanja Pegawai 

- Belanja Barang dan Jasa 

- Belanja Modal 

Prog. kegiatannya meliputi antara lain : 

1. Program Penataan Adm. 

Kependudukan : 

− Implementasi Sistim Adm 

Kependudukan (membangun, 

updating & pemeliharaan) 

− Pengelolaan dalam penyusunan 

laporan informasi kependudukan 

− Peningkatan pelayanan publik 

bidang kependudukan dan capil 

− Pengembangan Data Base 

Jumlah 

Anggaran 

Rp. 117.196.800,- 

Rp. 7.816.879.000,- 

Rp. 2.717.946.000 

Rp. 2.440.596.000,- 

Rp. 277.350.000,- 

Rp. 5.123.933.000,- 

Rp. 4.687.513.000,- 

Rp. 2.212.315.500,- 

Rp. 942.050.000,- 

Rp. 508.100.000,- 

Rp. 10.000.000,- 

Rp. 64.000.000,- 

Ket. 



Kependudukan 

− Sosialisasi kebijakan kependudukan 

− Monitoring evaluasi dan pelaporan 

− Penyuluhan RR & Pelaporan 

Penduduk 

2. Program Keluarga Berencana : 

Penyediaan pelayanan KB dan Alat 

Kontrasepsi bagi Klrga Miskin 

melalui: 

- Tim KB Keliling 

- Kegiatan TNI Manunggal KB – Kes 

- Kesatuan Gerak PKK KB – Kes 

- Pelayanan KIE 

- Bhakti Bhayangkara KB-Kes 

- Peningkatan Perlindungan Hak 

Reproduksi Individu (Pencabutan 

Implant) 

3. Pembinaan Keluarga Berencana 

(kelestarian KB) melalui : 

- Lomba Keluarga Harmonis 

- Lomba Institusi 

- Lomba Balita Ideal 

- Konsultasi Kab. Ke Provinsi 

- Kelestarian KB – Kes 

- Pengadaan sarana mobilitas tim KB 

keliling 

4. Peningkatan Partisipasi KB Pria dan 

Kesehatan Reproduksi melalui : 

- Peningkatan partisipasi KB Pria dan 

Kesehatan 

5.Program Kesehatan Reproduksi 

Remaja, melalui : 

Rp. 332.753.000,- 

Rp. 50.000.000,- 

Rp. 15.000.000,- 

Rp. 32.500.000,- 

Rp. 129.000.000,- 

Rp. 82.000.000,- 

Rp. 82.000.000,- 

Rp. 45.000.000,- 

Rp. 44.000.000,- 

Rp. 25.000.000,- 

Rp. 15.000.000,- 

Rp. 15.000.000,- 

Rp. 15.000.000,- 

Rp. 15.000.000,- 

Rp. 150.000.000,- 

Rp. 560.087.000,- 

Rp. 54.500.000,- 



- Advokasi dan KIE tentang Kesehatan 

Reproduksi Remaja (KRR) 

6. Program Pelayanan Kontrasepsi 

Pelayanan Konseling KB melalui : 

- Pelayanan Konseling KB ( Pelatihan 

Konseling PPKBD ) 

- Pelayanan Konseling KB ( Pelatihan 

Konseling KRR ) 

- Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi 

KB 

- Pengadaan alat kontrasepsi 

- Pelayanan KB Medis Operasi 

7. Program Pembinaan Peran Serta 

Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR 

yang mandiri Fasilitas pembentukan 

kelompok masyarakat KB peduli 

melalui : 

- Biaya Operasional Kader PPKBD dan 

Posyandu 

8. Koordinasi Pengolahan Program 

- Pertemuan lengkap PPKBD dan Sub 

PPKBD 

- Koordinasi keluarga nasional 

- Rapat Kerja Daerah 

- Rapat evaluasi program KB nasional 

(REVIEU) 

- Rapat koordinasi kecamatan 

- Rapat koordinasi desa 

- Pengelolaan data dan informasi 

program KB ( Pendataan Keluarga dan 

PUS ) 

9. Program Pembangunan Pusat 

Pelayanan Informasi dan Konseling 

KRR Pendirian pusat pelayanan 

informasi dan konseling KRR 

- Pembentukan Pusat Informasi Kegiatan 

KRR 

Rp. 40.000.000,- 

Rp. 57.830.000,-, 

Rp. 65.000.000,- 

Rp. 25.000.000,- 

Rp. 785.000.000,- 

Rp. 50.000.000,- 

Rp. 614.243.000,- 

Rp. 65.000.000,- 

Rp. 40.000.000,- 

Rp. 20.000.000,- 

Rp. 15.000.000,- 

Rp. 30.000.000,- 

Rp. 75.000.000,- 

Rp. 172.640.000,- 

Rp. 12.000.000,- 



- Orientasi / Pelatihan Petugas PIK KRR 

- Biaya Operasional Petugas PIK dan 

KRR 

10. Program Pengembangan Bahan 

informasi tentang pengasuhan dan 

pembinaan tumbuh kembang anak 

- Pengumpulan bahan informasi tentang 

pengasuhan dan pembinaan tumbuh 

kembang anak 

11. Program Peningkatan dan 

Pengembangan Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

- Intensifikasi dan eksentifikasi sumber – 

sumber pendapatan daerah 

Rp. 16.680.000,- 

Rp. 12.000.000,- 

Rp. 29.000.000,- 


Capaian program diuraikan sebagai berikut : 

1. Tercapainya Tertib Administrasi Kependudukan serta kepedulian peran 

masyarakat dalam melaporkan diri atau keluarga. Hingga akhir tahun 

2008 jumlah Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan mencapai 24.082 

kartu. 

2. Terciptanya pelayanan kepada masyarakat melalui catatan sipil 

sebanyak 12.458 dokumen. 

3. Tercapainya Target Peserta KB Baru dan Aktif. Pada Tahun Anggaran 

2008 target peserta KB baru 5715 pasangan sedangkan sosialisasi 

pencapain KB sampai akhir tahun 2007 sebanyak 2183 atau 146, 8 % 

dari target. Dari hasil perhitungan Tingkat Revolusi KB dengan 50370 

tahun 2008, diperkirakan jumlah peserta KB aktif pada akhir tahun 2008 



sebesar 33990 peserta. Apabila dibandingkan dengan sasaran target 

peserta jumlah KB Aktif dibandingkan dengan sasaran peserta KB Aktif 

dalam RPJM tahun 2005 – 2009 yang ditetapkan sebanyak 65.000, 

maka Prosentase pencapaian peserta KB Aktif tahun 2008 mendapat 

target sebesar 67, 48 %. 

4. Tercapainya Target P A D Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB. 

5. Sampai akhir tahun 2008 dari perkembangan Institusi kelompok KRR 

dan tercatat 11 (PIK – KRR) 

6. Salah satu upaya dalam meningkatkan ketahanan keluarga adalah 

dengan menggerakkan kelompok kegiatan Catur Bina, yaitu : BKB, BKR, 

dan BKL dalam analisis dan evaluasi pelaksanaan Program KB Tahun 

2008, yang dibahas hanya kelompok kegiatan BKB, dibentuknya 

kelompok BKB dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan keluarga 

melalui upaya peningkatan pengetahuan, sikap, dan prilaku keluarga 

dalam melakukan pengasuhan dan penumbuhkembangan anak balita. 



v Terbatasnya Tenaga Fungsional Penyuluh KB (PLKB/PKB) di 

lapangan 

v Terdatanya sarana Pelayanan (Obgin Bad dan IUD KID) 

v Tingkat Kesadaran Masyarakat yang belum memahami prosedur 

pengurusan dan penerbitan KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian, 

Akta Perkawinan, Akta Perceraian dan Akta 

v 

Pengukuhan/Pengesahan Anak 

Masih rendah. 



v Akurasi Data Kependudukan dari Tingkat RT, Desa, Kecamatan 

dan Kabupaten belum optimal. 

b. Solusi 

- Meningkatkan Jumlah dan Kualitas tenaga Penyuluh KB di 

Lapangan. 

- Menambah sarana Pelayanan Keluarga Berencana (Obgin Bad 

dan IUD KID) 

- Melakukan Sosialisasi dan Penyuluhan serta kemudahan – 

kemudahan dalam pengurusan KTP, Akta Kelahiran, Akta 

Perkawinan, Akta Perceraian Akta Kematian dan Akta 

Pengukuhan/Pengasahan Anak. 

- Mengoptimalkan Akurasi Data Kependudukan mulai dari RT, 

Desa, Kecamatan dan Kabupaten. 

B.8. Urusan Ketenagakerjaan 

B.8.1. SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 


a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, 

Kegiatan Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan 

bagi Pencari Kerja 

b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja Kegiatan penyusunan 

Informasi Bursa Tenaga Kerja 

c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga 

Ketenagakerjaan terdiri dari beberapa Kegiatan : 

- Fasilitasi Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial 



- Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

di Perusahaan 


a. Program Peningkatan Kualitas dan Keterampilan Tenaga 

Kerja Kegiatan Pengadaan Peralatan Keterampilan bagi 

Pencari Kerja, dengan capaian program sebagai berikut : 

• Peralatan Tata Rias = 4 kelompok 

• Peralatan Kerajinan Kulit Kerang = 2 kelompok 

• Peralatan Penggilingan Kopi = 1 kelompok 

• Peralatan Meubelair = 2 kelompok 

• Peralatan Outomotif = 4 kelompok 

• Peralatan Las Listrik = 2 kelompok 

b. Program Pengembangan Kesempatan Kerja Kegiatan 

penyusunan Informasi Bursa Kerja, dengan capaian 

program : 

- Tersedianya Informasi Bursa Tenaga Kerja 

- Tersedianya indikator ketenagakerjaan Kab. Luwu Utara 


Ketenagakerjaan terdiri dari beberapa Kegiatan : 


Industrial 



Dalam pelaksanaan hubungan industrial di perusahaan 

diperlukan transparansi antara pengusaha dan pekerja dalam 

bentuk Peraturan perusahaan dan perjanjian kerja. Bimtek 

pembuatan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja di 

perusahaan telah dilaksanakan pada 15 perusahaan di Kab. 

Luwu Utara yang tersebar di masing-masing kecamatan 


o CV. Kaltim Lintas Nusa (Kec. Masamba) 

o SPBU Kappuna (Kec. Masamba) 

o BPR Handayani (Kec. Masamba) 

o Usaha Atap Genteng Murni (Kec. Sukamaju) 

o UD. Suyatno (Kec. Sukamaju) 

o PLTD Cakkaruddu (Kec. Sukamaju) 

o UD. Yusran (Kec. Sukamaju) 

o UD. Safaat (Kec. Sukamaju) 

o Toko Adi Jaya (Kec. Sukamaju) 

o Usaha Genteng Rawamangun (Kec. Sukamaju) 

o Pos Koperasi Manurung Jaya (Kec. Bone Bone) 

o Koperasi Purnama Abadi (Kec. Bone Bone) 

o PT. Rotan Mahau Jaya (Kec. Baebunta) 

o CV. Maradda Furniture (Kec. Baebunta) 

- Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Tenaga 

Kerja di Perusahaan 

Melalui kegiatan pembinaan pengawasan dan perlindungan 

tenaga kerja di perusahaan telah dilaksanakan pembinaan 



erupa sosialisasi pada 16 perusahaan di Kabupaten Luwu 

Utara sebagai berikut : 

o Koperasi Manurung Jaya 

o AJB Bumi Putera 

o UD Surya Maju 

o PDAM Masamba 

o PT. BPR Handayani 

o PT. Zusuki Masamba 

o PT. PLN Masamba 

o CV. Tirta Kencana 

o PT. Rotan Mahau Jaya 


a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, 

Kegiatan Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan 

bagi Pencari Kerja sebesar Rp. 247.131.000,- dengan tingkat 

realisasi sebesar 98,85% 

b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja Kegiatan penyusunan 

Informasi Bursa Tenaga Kerja sebesar Rp. 75.000.000,dengan 

tingkat realisasi sebesar 100% 


Ketenagakerjaan sebesar Rp. 105.000.000,- yang terdiri dari 

beberapa kegiatan antara lain : 


Industrial sebesar (PPHI) Rp. 25.000.000,-, dengan tingkat 

realisasi 100% 



- Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan 

Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebesar 

Rp. 29.965.000,- dengan tingkat realisasi 99,88% 

- Sosialisasi berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang 

Ketenagakerjaan sebesar Rp. 24.976.000,- dengan realisasi 

99,90% 

- Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan 

Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja di 

Perusahaan sebesar Rp.25.000.000,- dengan realisasi 

100% 


a. Masalah 

- Masih cukup banyak perusahaan-perusahaan yang belum 

memahami tentang Program Jamsostek dan peraturan 

ketenagakerjaa lainnya 

- Belum ada Pegawai Teknis Ketenagakerjaan 

- Para pengusaha dan pekerja belum memahami betul tentang 

pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja 

b. Solusi 

- Memberikan sosialisasi tentang program jamsostek dan 

peraturan ketenagakerjaan ke perusahaan secara door to door 

- Memberi kesempatan kepada pegawai yang membidangi 

ketenagakerjaan mengikuti diklat ketenagakerjaan 

- Mengupayakan memfasilitasi para pihak yang berselisih guna 

memperoleh hak-haknya. 



B.8.2. SKPD : Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan 

Ekonomi Kerakyatan (BAPPTEK) 


Untuk mencapai visi, misi, tugas pokok dan sasaran berkaitan 

dengan urusan ketenagakerjaan ditetapkan program dan kegiatan sebagai 

berikut : 

1. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan kegiatan 

mencakup antara lain : 

- Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan keterampilan kerja 

- Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja 

- Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana BLK 

2. Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan dengan kegiatan 

mencakup : 

- Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian 

- Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan 

tepat guna 


Adapun capaian masing-masing program diuraikan sebagai 

berikut : 




berupa pengadaan CD dan buku Bahasa Asing 

- Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja berupa pelatihan 11 

(sebelas) jenis keterampilan kepada 240 orang peserta 



- Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana BLK, berupa 

rehabilitasi workshop pasca panen pertanian 


mencakup : 

- Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian dengan capaian 


- Penelitian standarisasi mutu sagu untuk produk Kapurung Instan 

- Pengujian kualitas dan daya simpan produk makanan dan minuman 

produksi alumni 


tepat guna berupa pengadaan meubeler kantor dan pengadaan 

peralatan Laboratorium Quality Control 


Alokasi dan realisasi anggaran per kegiatan diuraikan sebagai 

berikut : 




dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,-, terealisasi sebesar 

Rp. 15.000.000,- atau 100% 

- Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja, dengan anggaran 

sebesar Rp. 660.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 654.544.000,atau 

97% 

- Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana BLK, dengan 

anggaran sebesar Rp. 45.000.000,-, terealisasi sebesar 

Rp. 44.922.000,- atau 97% 




mencakup : 

- Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian, dengan anggaran 

sebesar Rp. 180.000.000,-, terealisasi sebesar Rp.172.512.700,atau 

97% 


tepat guna, dengan aggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dengan 

tingkat realisasi sebesar Rp. 145.960.000,- atau 97%. 


Masalah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan 

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ekonomi Kerakyatan yaitu : 

1. Masih rendahnya profesionalisme dan etos kerja aparat 

2. Masih adanya aparat yang belum mengikuti Diklat 

Struktural/Fungsional 

3. Masih kurangnya koordinasi antar sub bagian, seksi dalam 

pelaksanaan tugas 

4. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang masih kurang 

5. Kurangnya data base yang dibutuhkan untuk bahan perencanaan 

program/kegiatan 

6. Kurangnya keterpaduan dalam pengembangan dan pengelolaan 

sumber daya lokal 

7. Kurangnya tenaga instruktur pelatihan 

8. Masih kurangnya sarana dan fasilitas pelatihan 

Untuk memecahkan masalah tersebut di atas, maka solusi yang 

dipertimbangkan untuk ditempuh antara lain : 



1. Profesionalisme dan etos kerja, serta integritas aparat harus 

ditingkatkan 

2. Tersedianya data base dan informasi yang lengkap, akurat dan valid 

3. Kemampuan mengimplementasikan Visi, Misi ke dalam kebijakan, 

program dan kegiatan yang konkrit yang dilaksanakan secara 

konsisten, efisien dan efektif 

4. Perlunya dukungan dana dan kepedulian Pemerintah Daerah 

Kabupaten Luwu Utara dalam mendukung Tupoksi Kantor Latihan 

Kerja 

5. Adanya jiwa kewirausahaan masyarakat dan kerjasama antar daerah 

maupun negara 

6. Adanya jaminan stabilitas keamanan yang dinamis dalam kehidupan 

masyarakat 

7. Hilangnya ego sektoral antar instansi baik pada tingkat kabupaten 

provinsi maupun pusat 

B.9. Urusan Ketahanan Pangan 

B.9.1. SKPD : Dinas Pertanian dan Kelautan 

(Bidang Ketahanan Pangan) 


Khusus di bidang ketahanan pangan, program kegiatan yang 

dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kelautan terdiri dari : 

1. Penyusunan data base potensi produksi pangan 

2. Pengembangan pertanian pada lahan kering 

3. Pengembangan intensifikasi tanaman padi dan palawija 

4. Pengembangan lumbung pangan desa 

5. Penanganan daerah rawan pangan 



6. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk 

perkebunan/pertanian 


PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR CAPAIAN 

Penyusunan data base potensi 

produksi pangan 

Pengembangan pertanian pada lahan 

kering 

Pengembangan Intensifikasi Tanaman 

padi, palawija 

teridentifikasinya potensi produksi 

pangan 

Meningkatnya pendapatan petani 

lahan kering 

Meningkatnya produksi dan 

produktivitas tanaman padi, palawija 

Pengembangan lumbung pangan desa Tersedianya cadangan pangan desa 

Penanganan daerah rawan pangan Meningkatnya ketersediaan pangan 

pada daerah rawan pangan 

Peningkatan produksi, produktivitas 

dan mutu produk 


Meningkatnya stock pangan 

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terkendalinya pelaksanaan kegiatan 

Penyediaan sarana produksi 

pertanian/perkebunan 


PROGRAM DAN 

KEGIATAN 

Penyusunan data base potensi 


Pengembangan pertanian pada 

lahan kering 

Pengembangan Intensifikasi 

Tanaman padi, palawija 

Pengembangan lumbung pangan 

desa 

Meningkatnya penyediaan sarana 

produksi pertanian/perkebunan 

ANGGARAN REALISASI % 

Rp. 245.000.000,- Rp. 231.610.000,- 99.97 

Rp. 300.000.000,- Rp. 297.366.800,- 99.93 

Rp.1.463.500.000,- Rp.1.458.011.500,- 98.29 

Rp. 112.500.000,- Rp. 112.330.750,- 99.62 



Penanganan daerah rawan 

pangan 

Peningkatan produksi, 

produktivitas dan mutu produk 


Rp. 125.000.000,- Rp. 125.000.000,- 100 

Rp. 207.370.000,- Rp. 207.038.000,- 99.97 


Permasalahan menonjol yang dihadapi terkait dengan 

penyelenggaraan urusan wajib bidang ketahanan pangan ini adalah bahwa 

tenaga teknis yang menjadi ujung tombak di lapangan tidak ada sehingga 

penyuluh pertanian lapangan yang menjadi ujung tombak pembangunan 

kapasitasnya sangat terbatas sebagai akibatnya pekerjaan bertumpu pada 

mereka. 

Sehingga salah satu solusi yang kiranya perlu ditempuh dalam hal 

ini adalah perlunya mengangkat/menempatkan kembali Petugas Teknis 

Kecamatan (PPK) sebagai perpanjangan tangan Dinas Pertanian di 

Kecamatan dan berfungsi koordinasi terhadap pelaksanaan Pembangunan 

Pertanian di Kecamatan. 

B.10. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

B.10.1. SKPD/Unit Kerja : Bagian Pemberdayaan Perempuan 

Sekretariat Daerah 


Program kegiatan yang dilaksanakan sekaitan dengan 

penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 


a. Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak 



. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja 

Perempuan 

c. Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan Kekerasan dalam 

Rumah Tangga (KDRT) 

d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 


Berdasarkan program kegiatan pemberdayaan perempuan yang 

telah dilaksanakan maka hasil yang telah dicapai antara lain : 

1. Bertambahnya pemahaman dan meningkatnya pengetahuan bagi 

kaum perempuan dan aparat pemerintah tentang gender, 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 

2. Meningkatnya pemahaman tentang undang-undang dan aturan-aturan 

mengenai kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan agar tidak 

terjadi diskriminasi terhadap tenaga kerja perempuan 

3. Memberikan pemahaman kepada kaum perempuan dan anak tentang 

undang-undang traffiking untuk mencegah terjadinya traffiking 

4. Memberikan bimbingan kepada kelompok usaha perempuan untuk 

lebih mandiri dalam mengelola usaha 


Program kegiatan yang dilaksanakan sekaitan dengan 

penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 


1. Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan anggaran sebesar Rp. 

75.000.000,-, dengan realisasi 99,90% 



2. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja 

Perempuan, dengan anggaran sebesar Rp. 85.000.000, (tingkat 

realisasi 90%) 

3. Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan Kekerasan dalam 

Rumah Tangga (KDRT) dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- 

(tingkat realisasi 97%) 

4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan anggaran sebesar 

Rp. 35.000.000,- (tingkat realisasi 99,90%) 


Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam program 

pemberdayaan perempuan antara lain : 

1. Tingkat partisipasi dan pemahaman masyarakat khususnya kaum 

perempuan masih kurang. 

2. Masih kurangnya sosialisasi aparat pemerintah kepada 

masyarakat,khususnya kepada kaum perempuan 

3. Kelompok yang sudah dilatih dan dibina belum maksimal karena 

terbatasnya dana. 

4. Hasil produk kaum perempuan belum terpasarkan dengan baik 

B.11. Urusan Perhubungan 

B.11.1. SKPD : Dinas Perhubungan 


Pada tahun Anggaran 2008 Dinas Perhubungan telah 

melaksanakan program dan kegiatan urusan wajib sebagai berikut : 

1. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dengan kegiatan sebagai 

berikut : 



- Penyusunan Norma, Kebijakan, Standard an Prosedur Bidang 

Perhubungan. 


berikut : 

- Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan 

- 

( Pengawasan Jalan Daerah, Parkir dan Terminal ). 

Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor. 

- Kegaiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi guna keselamatan 

Penumpang. 

- Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Jasa Angkutan. 

- Fasilitas Perizinan di bidang Perhubungan. 

- Monitaring, Evaluasi dan Pelaporan. 

- Pendataan dan Uji Petik Kendaraan Wajib Retribusi. 

3. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan dengan 

kegiatan sebagai berikut : 

- Penimbunan Lokasi Terminal 

4. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas dengan kegiatan 


- Pengadaan Rambu – Rambu Lalu Lintas. 

- Pengadaan Papan Nama Jalan. 

- Pemindahan Lokasi Warning Light. 

- Pengadaan Alat Perlengakapan Patwal. 


Tingkat capaian program dan kegiatan urusan wajib sebagai 

berikut : 




berikut : 

- Tersusunnya Norma, Kebijakan, Standard dan Prosedur Bidang 

Perhubungan. 


berikut : 

- Meningkatnya Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan 

( Pengawasan Jalan Daerah, Parkir dan Terminal ). 

- Terlaksananya Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor. 

- Terlaksananya Uji Kelayakan Sarana Transportasi guna 

keselamatan Penumpang. 

- Tersusunnya Analisis Data Base Pelayanan Jasa Angkutan. 

- Diterbitkannya dokumen Perizinan di bidang Perhubungan. 

- terlaksananya Pendataan dan Uji Petik Kendaraan Wajib 

Retribusi. 

3. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan dengan 


- Penimbunan Lokasi Terminal 

4. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas dengan kegiatan 


- Tersedianya Rambu – Rambu Lalu Lintas. 

− Tersedianya Papan Nama Jalan. 

− Terlaksananya Pemindahan Lokasi Warning Light. 

− Tersedianya Alat Perlengkapan PATWAL. 




Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2008 menggunakan Alokasi 

Dana APBD Kabupaten Luwu Utara sebesar Rp. 4.805.386.880,- (Empat 

Milyar Delapan Ratus Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu 

Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah) dengan Realisasi Rp. 4.340.764.418,- 

( Empat Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat 

Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah ) 



1. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung. 

2. Masih kurangnya SDM dan Profesional Aparat. 

b. Solusi 

1. Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan. 

2. Peningkatan SDM dan Profesinalisme Aparat Perhubungan. 

B.12. Urusan Komunikasi dan Informatika 

B.12.1. SKPD : Pengolahan Data Elektronik (PDE) 


Program dan kegiatan yang diselenggarakan di bidang urusan 

komunikasi dan informatika 

a. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa yang 

terdiri dari : 

- Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan 

informasi 

- Pengadaan alat studio dan komunikasi 

- Pengkajian dan pengembangan sistem informasi e-procurement 



. Program kerjasama informasi dengan media massa berupa kegiatan 

penyebarluasan informasi pembangunan daerah 

c. Program monitoring dan evaluasi 


Tingkat capaian Program dan kegiatan yang diselenggarakan di 

bidang urusan komunikasi dan informatika sebagai berikut : 

a. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, ratarata 

tingkat capaian realisasi keuangan sekitar 96,91% : 


informasi dengan hasil tersedianya suplay bandwith internet yang 

memadai bagi setiap SKPD, kantor bupati, DPRD dan 5 kantor camat, 

yakni Sabbang, Baebunta, Masamba, Mappedeceng dan Bone-Bone 

- Pengadaan alat studio dan komunikasi dengan hasil berupa 

pengadaan antena VSAT berdiameter 3,8 meter 


beserta kelengkapannya baik software maupun hardware guna 

mendukung pelaksanaan tender secara online melalui jaringan 

internet. 

b. Program kerjasama informasi dengan media massa berupa kegiatan 

penyebarluasan informasi pembangunan daerah dengan tingkat capaian 

realisasi keuangan sekitar 99,98% terhadap rencana kinerja kegiatan 

tahun 2008. 

- Program monitoring dan evaluasi dengan tingkat capaian realisasi 

keuangan sekitar 99,86% terhadap rencana kinerja kegiatan tahun 

2008. 




Program dan kegiatan yang diselenggarakan di bidang urusan 

komunikasi dan informatika : 

1. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.832.410.000,- yang 

terealisasikan sekitar 96,91% terdiri dari kegiatan : 


informasi 

- Pengadaan alat studio dan komunikasi 


2. Program kerjasama informasi dengan media massa berupa kegiatan 

penyebarluasan informasi pembangunan daerah, dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- yang terealisasikan sebesar 

99,98% 

3. Program monitoring dan evaluasi, dengan alokasi sebesar 

Rp. 15.000.000,-, dengan tingkat realisasi keuangan sebesar 99,86% 


Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan 

pada Tahun Anggaran 2008, maka permasalahan utama yang dihadapi 

antara lain adalah : 

1. Belum meratanya penguasaan sistem teknologi informasi bagi seluruh 

aparat teknis 

2. Belum tersosialisasinya dengan baik penggunaan teknologi informasi di 

kalangan aparat untuk keperluan kedinasan 

Atas permasalahan tersebut, maka solusi awal yang dapat ditempuh 

antara lain adalah dengan mengupayakan keikutsertaan seluruh aparat teknis 



pada setiap kegiatan diklat teknis menyangkut TI dan meningkatkan 

sosialisasi pemanfaatan teknologi informasi di kalangan aparat dan pimpinan 

SKPD. 

B.13. Urusan Pertanahan 

B.13.1. SKPD/Unit Kerja : Bagian Pemerintahan Umum 

Sekretariat Daerah 


Program dan kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan 

penyelenggaraan urusan wajib di bidang pertanahan adalah : 

1. Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan dengan kegiatan 

antara lain : 

- Pemantauan dan monitoring perkembangan penyelesaian konflik 

pertanahan yang terjadi 

- Fasilitasi secara langsung penyelesaian konflik/sengketa 

pertanahan 

- Program pencegahan dan sosialisasi kebijakan-kebijakan teknis di 

bidang pertanahan 

2. Sertifikasi tanah asset Pemerintah Daerah 




Program dan kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan 

penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah di bidang pertanahan 

dengan tingkat capaian sebagai berikut : 

1. Fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan 

- Pemantauan dan monitoring perkembangan penyelesaian konflik 

pertanahan yang melibatkan masing-masing : 

• Lokasi Puskesmas Kecamatan Malangke Barat dengan hasil 

dilakukannya kompensasi ganti rugi tanah kepada pihak yang 

berkeberatan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara 

• Lokasi lahan BPTP (Badan Penelitian dan Pengembangan 

Teknologi Pertanian) Provinsi Sulawesi Selatan, dengan hasil 

dilakukannya koordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi 

Sulawesi Selatan mengingat lahan dimaksud masih merupakan 

asset pemerintah provinsi. 

- Fasilitasi secara langsung penyelesaian konflik/sengketa 

pertanahan pada lokasi Eks. PT. Karya Lawewe Jaya di Desa 

Lawewe, Kecamatan Baebunta dengan dicapainya kesepakatan 

untuk memprioritaskan hak pengelolaan kepada 5 (lima) KK yang 

dari segi alas hak dianggap memiliki dokumen-dokumen 

kepemilikan yang lebih kuat berdasarkan kebijakan-kebijakan yang 

telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam lingkup 

kewenangan di bidang pertanahan . 

- Program pencegahan dan sosialisasi kebijakan-kebijakan teknis di 

bidang pertanahan melalui pemberian pedoman kepada camat 

untuk mendahulukan penyelesaian secara musyawarah 

kekeluargaan dalam setiap penyelesaian konflik/sengketa tanah 



yang melibatkan warga secara perorangan sebelum dilanjutkan ke 

proses pengadilan. 

2. Sertifikasi tanah asset Pemerintah Daerah 

Program sertifikasi tanah asset Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu 

Utara Tahun Anggaran 2009 telah diterbitkan sertifikat kepemilikan 

sebagai alas hak Pemerintah Daerah sebanyak 10 bidang (persil) 

dengan nama dan lokasi pekerjaan meliputi : 

- Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Masamba 

- Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Baebunta 

- Pasar Kecamatan Bone Bone 

- SMA Negeri 1 Bone Bone 

- SMK Negeri 1 Bone Bone 

- SMA Negeri Seko 

- Lapangan Sepak Bola Kecamatan Seko 

- Pasar Kecamatan Malangke Barat 

- Lapangan/Fasilitas Umum Kecamatan Masamba 

- Puskesmas Limbong 


Alokasi dan realisasi anggaran masing-masing program sebagai 

berikut : 

a. Program Fasilitasi Penyelesaian Konflik/Sengketa Pertanahan sebesar 

Rp. 65.000.000,- dengan realisasi sebesar 90% 

b. Sertifikasi Asset Pemerintah Daerah sebesar Rp. 150.000.000,- dengan 

realisasi sebesar 100% 




Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program Tahun 

Anggaran 2009, maka diidentifikasi beberapa hal yang menjadi pokok 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap aspek-aspek hukum 

menyangkut hak-hak atas tanah 

2. Banyaknya lokasi/lahan yang belum memiliki dokumen kepemilikan yang 

jelas 

3. Masih banyaknya asset Pemerintah yang belum jelas status kepemilikan 

dan pengelolaannya, baik dari segi batas maupun alas haknya 

4. Banyaknya lahan garapan milik BUMN/Pemerintah di daerah yang tidak 

jelas pengelolaannya 

5. Belum adanya organisasi perangkat daerah yang dibentuk untuk 

menyelenggarakan urusan kewenangan di bidang pertanahan. 

Sehubungan dengan pokok permasalahan di atas, maka solusi yang 

ditempuh antara lain sebagai berikut : 

1. Menggalakkan sosialisasi melalui peran para camat 

2. Memperluas jejaring informasi kepada masyarakat terhadap programprogram 

pertanahan massal melalui pemerintah kelurahan/desa 

3. Menyusun program pensertifikatan tanah asset Pemda Kabupaten Luwu 

Utara secara berkesinambungan 

4. Mengintensifkan koordinasi dengan BUMN/Pemerintah yang memiliki 

asset di daerah untuk memperjelas status hak pengelolaannya dan tidak 

menimbulkan permasalahan hukum dengan masyarakat setempat 

5. Mengupayakan terbentuknya organisasi perangkat daerah di bidang 

pertanahan yang dibiayai oleh APBD untuk menangani urusan dan 



permasalahan-permasalahan pertanahan di daerah yang semakin 

kompleks. 

B.14. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 

B.14.1. SKPD : Kantor Kesbang dan Pol. PP 


Dalam penyelenggaraan urusan di bidang kesatuan bangsa dan 

politik dalam negeri Tahun Anggaran 2008 , dilaksanakan program dan 


1. Program Pemeliharaan Kantrabtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 

melalui kegiatan peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan 

2. 

dalam teknik pencegahan kejahatan 

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan : 

a. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan Beragama 

b. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai Luhur-Luhur Budaya 

Bangsa 

3. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan yang terdiri 

dari kegiatan Seminar Talkshow dan Diskusi Peningkatan Wawasan 

Kebangsaan 

4. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan 

keamanan yang terdiri dari kegiatan: 

a) Pembinaan Anggota Linmas 

b) Sosialisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ( FKDM ) 

5. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat ( Pekat ) 

dengan kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunan 

Minuman keras dan narkoba 



6. Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan kegiatan sebagai 

berikut : 

a) Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik 

b) Penyusunan Data Base Partai Politik 

c) Fasilitasi dan Verifikasi Bantuan Partai Politik 


Capaian-capaian program di bidang kesatuan bangsa dan politik 

dalam negeri diuraikan sebagai berikut : 

1) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal 

dengan uraian kegiatan sebagai berikut : 

a) Peningkatan Kerjasama dengan Aparat keamanan dalam teknik 

pencegahan kejahatan dengan uraian pelaksanaan sebagai 

berikut : 

- Masalah strategis daerah yang mungkin timbul dapat dideteksi 

sedini mungkin. 

2) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan uraian 

pelaksanaan sebagai berikut : 

a) Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan Beragama 

dengan uraian pelaksanaan sebagai berikut : 

- Terlaksananya Sosialisasi Toleransi dan kerukunan dalam 

kehidupan beragama 

b) Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai Luhur-Luhur 

Budaya Bangsa dengan uraian pelaksanaan sebagai berikut : 

- Terlaksananya Sosialisasi Peningatan Kesadaran Masyarakat 

akan Nilai Luhur-Luhur Budaya Bangsa sebanyak 200 orang di 

Kecamatan Limbong dan Seko. 



3) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan 

uraian pelaksanaan sebagai berikut : 

a) Seminar Talkshow, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan 


- Terlaksananya Seminar Talkshow, Diskusi Peningakatan 

Wawasan Kebangsaan demi terciptanya pemahaman berpolitik 

dan berdemokrasi. 

4) Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan 

keamanan dengan uraian pelaksanaan sebagai berikut : 

a) Pembinaan Anggota Linmas dengan uraian pelaksanaan sebagai 

berikut 

- Peningkatan kapasitas Anggota Linmas 

b) Sosialisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ( FKDM ) 


- Terwujudnya kondisi masyarakat dari gangguan Kantibmas. 

5) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat ( Pekat ) 

dengan dengan uraian pelaksanaan sebagai berikut : 

a) Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunan Minuman keras 

dan narkoba dengan uraian pelaksanaan sebagai berikut : 

- Terlaksananya Sosialisasi Penyuluhan Pencegahan Praktek 

Prostitusi bagi Pengelola dan Karyawan Café sebanyak 200 

orang. 

6) Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan dengan uraian 


a) Koordinasi Forum – Forum Diskusi Politik dengan uraian 


- Meningkatkan pemahaman politik dalam berdemokrasi 



) Penyusunan Data Base Partai Politik dengan uraian pelaksanaan 


- Tercapainya Data Base Partai Politik yang akurat. 

c) Fasilitasi dan Verifikasi bantuan Partai Politik 

- Terlaksananya distribusi bantuan dana bagi Partai Politik dengan 

baik sebanyak Rp. 26.000.000. 


Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program-program 

Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Luwu Utara telah dialokasikan 

beberapa item kegiatan, yang dapat diuraikan sebagai beikut : 

1) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal 

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 484.000.000,- (Empat Ratus 

Delapan Puluh Empat Juta Rupiah), yang terdiri dari kegiatan sebagai 

berikut : 

a) Peningkatan Kerjasama dengan Aparat keamanan 

dalam teknik pencegahan kejahatan Rp.484.000.000,- 

2) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp.180.000000,- (Seratus Delapan Puluh Juta 

Rupiah) yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut : 

a) Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan 

Beragama Rp.70.000.000,b) 

Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai Luhur-Luhur Budaya 

Bangsa Rp.110.000.000,- 



3) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan 

alokasi anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta 


a) Seminar Talkshow, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan 

Rp.75.000.000,- 

4) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan 

keamanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 564.000.000,- (Lima 

Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah) yang terdiri dari kegiatan 


a) Pembinaan Anggota Linmas Rp. 504.000.000,b) 

Sosialisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ( FKDM ) 

Rp.60.000.000,- 

5) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat ( Pekat ) 

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta 


a) Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunan 

Minuman keras dan narkoba Rp.40.000.000,- 

6) Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan alokasi anggaran 

sebesar Rp. 96.000.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) yang 


a. Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik Rp. 35.000.000,- 

b. Penyusunan Data Base Partai Politik Rp. 35.000.000,- 

c. Fasilitasi dan Verifikasi Bantuan Partai Politik Rp. 26.000.000,- 


Disadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2008 masih 

terdapat kelemahan di beberapa titik walaupun secara substansial tidak 



terlalu berpengaruh terhadap jalannya proses kegiatan, namun hal tersebut 

tetap menjadi perhatian. Hal mendasar yang menjadi kelemahan Badan 

Kesbang Politik Linmas dalam pelaksanaan kegiatan adalah faktor 

keterbatasan sumber daya manusia dan prasarana yang implikasinya 

mempengaruhi kualitas kinerja. 

Kendala lain yang turut mempengaruhi pelaksanaan kegiatan 

adalah faktor geografis 3 ( tiga ) Kecamatan terisolir ( Kec. Seko, Rampi dan 

Limbong ) yang secara riil mendapat perhatian khusus karena kedua 

Kecamatan berbatasan langsung dengan Kabupaten dari propinsi lain di luar 

Sulawesi Selatan, dimana tingkat migrasi antara masyarakat baik masuk 

maupun keluar Kabupaten Luwu Utara masih cukup tinggi dan proses 

tersebut cukup sulit terdeteksi. 

Berdasarkan beberapa kendala di atas, maka perlunya diambil 

sejumlah langkah pemecahan sebagai berikut : 

- Agar penempatan Staf PNS pada Badan Kesbang Politik dan Linmas 

Kabupaten Luwu Utara sesuai kebutuhan dengan kemampuan dan skill 

yang memadai, mengingat institusi ini dari sudut pandang SDM terbilang 

cukup lemah. 

- Kepada lembaga terkait yang tergabung dalam Kominda untuk 

meningkatkan intensitas kegiatan, khususnya pemantauan terhadap 

kondisi sosial politik di Kabupaten Luwu Utara. 

B.15. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi 

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Persandian, Kearsipan 

dan Perpustakaan 

B.15.1. SKPD : Dinas Pendapatan Daerah (Adm.Keuangan Daerah) 




Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 

2008 dalam urusan administrasi keuangan daerah yakni Peningkatan 

Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan melakukan kegiatan 

intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. 


Tingkat capaian program berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan 

ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah secara kualitatif dan 

kuantitatif dapat dilihat dari indikator sebagai berikut : 

a. Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah; 

b. Terjadinya pelampauan target khususnya PAD yang mencapai 113,52% 

c. Meningkatnya PAD, Dana Perimbangan, serta penerimaan lain-lain yang 

sah dari Rp. 387.529.150.000,- pada Tahun Anggaran 2007 menjadi 

Rp. 438.691.788.000,- pada Tahun Anggaran 2008. 


Program peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan 

daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.637.727.500,- dengan 

realisasi sebesar Rp. 4.110.904.600,- 


Upaya Dinas Pendapatan Daerah bersama unit kerja terkait yang 

diserahi wewenang untuk mengelola pendapatan daerah tahun 2008 

diperhadapkan berbagai masalah antara lain : 

1. Kuantitas dan kualitas pelayanan publik seperti Jasa Umum, Jasa 

Usaha serta periizinan tertentu yang masih kurang memadai sehingga 



menyebabkan keengganan masyarakat untuk taat membayar pajak dan 

retribusi daerah 

2. Belum optimalnya pelaksanaan sistem dan prosedur pendapatan daerah 

3. Sumber daya manusia yang ditugaskan mengelola pendapatan daerah 

yang relatif belum profesional sebagai akibat dari pergantian staf 

pengelola 

4. Masih terbatasnya infrastruktur sarana dan prasarana umum serta 

pengelolaan administrasi pendapatan daerah 

5. Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami produk-produk 

hukum yang berkaitan dengan pendapatan daerah 

Dengan mengacu kepada permasalahan tersebut di atas, maka 

solusi yang dinilai dapat menyelesaikan pokok permasalahan adalah sebagai 

berikut : 

1. Kuantitas dan kualitas pelayanan publik seperti Jasa Umum, Jasa 

Usaha serta periizinan tertentu dilakukan secara transparan dan efisien, 

agar mudah diketahui masyarakat luas sehingga mendorong 

masyarakat untuk taat membayar pajak dan retribusi daerah; 

2. Sistem dan prosedur pendapatan daerah dilakukan secara optimal 

3. Sumber daya manusia yang mampu bekerja secara professional dan 

bertanggungjawab 

4. Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur 

5. Melakukan sosialisasi atas kebijakan pemerintah daerah kepada wajib 

pajak dan wajib retribusi 

B.15.2. SKPD : Sekretariat Daerah 




Guna mengarahkan pencapaian sasaran secara efektif, maka 

disusunlah program dan kegiatan yang implementasinya diatur melalui 

kebijakan/policy yang ditetapkan oleh Pimpinan sebagai berikut : 

1. Bagian Otonomi Desa 

No. Program No. Kegiatan 

1 

Peningkatan Kapasitas 

Aparatur Pemerintah desa 

2. Bagian Hukum 



1 

Pelaksanaan Pilkades 

2 Pembinaan dan Pengendalian 

administrasi Pemdes 

3 Perumusan dan Fasilitas 

pelaksanaan ADD 

4 Pengadaan Buku Adm. BPD 

5 Pembinaan dan Pelatihan BPD 

6 Perubahan status desa menjadi 

Kelurahan 

No Program No Kegiatan 

1 Peningkatan system 

pengawasan internal & 

Pengendalian pelaksanaan 

KDH 

1 Penyelesaian tindak lanjut (LHP) 

Pengawasan Fungsional & 

Monitoring Hasil Tindak Lanjut 

2 Penyelesaian tuntutan 

perbendaharaan & tuntutan Ganti 

Rugi 

3 Pemutakhiran Data Tindak Lanjut 

Hasil Pemeriksaan Aparat

2 

Penataan Peraturan 

Perundang-Undangan 

3. Bagian Pemerintahan Umum 

4 Penyusunan Rencana Kerja 

Rancangan Peraturan Perundang- 

Undangan 

5 Asistensi, Evaluasi & Kajian 

terhadap Produk Hukum 

6 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi 

Nasional 

7 Penyebarluasan Informasi Produk 

Hukum 


1 Penataan, Penguasaan, 

Pemilikan Penggunaan dan 

Pemanfaatan Tanah 

2 Penyelesaian konflik 

Pertanahan 

3 Penataan Wilayah 

Administrasi Pemerintah 


4 Peningkatan Kinerja 

Pemerintah Kecamatan 

5 Peningkatan Efektifitas 

Penyelenggaraan Tugas 

Umum Pemerintahan 

1 Pensertifikatan Tanah 

2 Pembebasan tanah 

5 Monitoring Pensertifikatan dan 

Fasilitasi 

4 Penegasan Batas daerah Kab. 

Luwu Utara dengan Kab. Mamuju 

Sulbar 

6 Evaluasi Kinerja Camat dan 

Pembinaan administrasi 


7 Koordinasi penyelenggaraan tugas 

umum pemerintahan tingkat 

muspida dan unsur pimpinan 

terkait lainnya 




6 Peningkatan akuntabilitas 

penyelenggaraan 

pemerintahan daerah 

4. Bagian Adm. Pembangunan 

8 Penyusunan laoporan 

penyelenggaraan pemerintah 

daerah ( LPPD ) 


1 Pemberdayaan jasa 

konstruksi 

2 

Pengembangan / Informasi 

3 Pembinaan aparatur daerah 

& ketatalaksanaan 

Adm.Pemerintah 

5. Bagian Humas & Protokol 

1 Penggunan Jasa Konstruksi 

2 Pengaturan dan penyelenggaraan 

jasa konstruksi 

3 Pendataan badan usaha jasa 

konstruksi & non konstruksi di Kab. 


4 Sosialisasi & desiminasi peraturan 

perundang undangan jasa 

konstruksi 

5 Sertifikasi pengadaan barang/jasa 

konstruksi 



6 

Penyusunan buku himpunan 

pembangunan 

7 Penyusunan Dokumentasi 

Pelaksanaan Pembangunan T.A. 

2008 

8 Penyusunan buku format laporan 

konsultan pengawas 

9 Tertib Adm. Pembangunan 

10 Pengendalian Adm. & Monitoring 

pelaksanaan pembangunan 

No Program No Kegiatan

1 

Penyusunan bahan 

dokumentasi dan publikasi 

kab. Luwu utara 

2 Pengembangan SDM Tenaga 

Keprotokoleran 

3 Program kerjasama 

informasi dengan mas media 

4 Sosialisasi program-program 

pembangunan daerah/jumpa 

pers 

5 Penigkatan sarana dan 

prasarana informasi 

6. Bagian Keuangan 

1 Penyusunan buku sambutan/pidato 

Bupati Luwu Utara 

2 Penggandaan rekaman kegiatan 

pemerintah daerah 

3 Pembuatan kalender kegiatan Kab. 


4 Pembuatan master CD video 

kegiatan Pemda Kab. Luwu Utara 

5 penggandaan fhoto dokumentasi 

Bupati/Wabup 

6 pembuatan Klipping Pers kegiatan 

Pemda luwu Utara 

7 Workshop Keprotokoleran Lingkup 

Pemda Luwu Utara 

8 Sosialisasi program pemnbangunan 

daerah/jumpa pers 

9 Peliputan kegiatan kegiatan 


10 Pembangunan tv lokal 

11 Penyediaan surat kabar/majalah 


1 

Peningkatan dan 

pengelolaan keuangan 

daerah 

1 Penyusunan rancangan peraturan 

daerah tentang APBD T.A. 2008 

2 Penyusunan Rancangan Peraturan 

Bupati tentang Penjabaan APBD 

T.A. 2008 




3 Penyusunan Perda APBD Tahun 

Anggaran 2008 

4 Penyusunan Ranperda tentang 

Perubahan APBD T.A. 2008 

5 Penyusunan rancangan peraturan 

bupati tentang penjabaran 

perubahan APBD T.A. 2008 

6 Penyususnan rancangan peraturan 

daerah tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD T.A. 2006 

7 Penyusunan Laporan keuangan 

semesteran tentang pelaksanaan 

pertanggungjawaban APBD T.A. 

2008 

8 Penatausahaan pelaksanaan APBD 

T.A. 2008 

9 Bimtek Penatausahaan dan 

akuntansi/pembukuan keuangan 

daerah 

10 Inventarisasi, penilaian barang dan 

penyusunan neraca daerah T.A. 

2006 

11 Pengadaan dan operasional sistem 

aplikasi APBD & 


daerah 

12 Penyusunan sistem dan prosedur 

Pengelolaan Keuangan Daerah 

13 Penyusunan Kebijakan Akuntansi 

Pemerintahan 

14 Sosialisasi paket regulasi tentang 


(Sosialisasi Penyusunan Neraca 

Awal) 




7. Bagian Umum dan Perlengkapan 

15 Penyusunan Laporan Keuangan 

semesteran tentang Pelaksanaan 

Pertanggungjawaban APBD T.A. 

2008 


1 Pelayanan administrasi 

kantor 

1 Penyediaan jasa surat menyurat 

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik 

3 Penyediaan jasa peralatan dan 

perlengkapan 

4 Penyediaan jasa pemeliharaan 

kesehatan bagi PNS 

5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang 

Milik Daerah 

6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kandaraan 

Dinas/Operasional 

7 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 

8 Penyediaan Jasa Perbaikan 

peralatan kerja 

9 Penyediaan Alat Tulis kantor 

10 Penyediaan komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor 

11 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

12 Penyediaan Makanan dan Minuman 



8. Bagian Ortala 

13 Rapat-rapat koordinasi dan 

konsultasi keluar daerah 

14 Penyediaan Jasa administrasi 

barang dan asset 

15 Penyediaan sarana dan prasarana 

Operator 

16 Pemeliharaan Lampu Jalan 

17 Pemeliharaan rutin/berkala Rumah 

jabatan 

18 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil 

Jabatan 

19 Pengadaan Pakaian Dinas beserta 

perlengkapannya 



21 Dialog Audience dengan tokoh 

Pimp/Ang. Organisasi Sosial 

Masyarakat 

22 Kunjungan kerja/Inspeksi 

Kepala/Wakil Kepala Daerah 

23 Koordinasi dengan Pem. Pusat & 

Pem. Daerah lainnya 

24 Pelayanan Kerumahtanggaan 

Rujab KDH/WKDH 

25 Penerimaan Kunker Pejabat 

Negara/Departemen/Lembaga/ 

Pem. Non Departemen Dlm Negeri 


1 Penataan Peraturan 

Perundang-undangan 



1. 

Fasilitasi penataan kelembagaan 

perangkat daerah

2 Peningkatan pengembangan 

sistem pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan 

3 Pelayanan Administrasi 

Perkantoran 

4 Pembinaan dan 

pengembangan aparatur 

9. Bagian Pemberdayaan Perempuan 

2 Penyusunan Tupoksi Jabatan 

Struktural 



3. 

Penyusunan laporan capaian 

kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD. 

4 Penyediaan bahan bacaan dan 

peraturan perundang-undangan 

5 Penyediaan Jasa Administrasi 

Kepegawaian 

6 Penyusunan Instrumen analisis 

jabatan 

No. Program No Kegiatan 

1 Pembinaan Pemberdayaan 

Perempuan 

10. Bagian Perekonomian 

1 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan 

Traffiking Kab. Luwu Utara 

2 Monitoring dan Evaluasi Pelaporan 

3 Bimbingan manajemen usaha bagi 

perempuan dalam mengelola 

usaha 

4 Bimbingan kursus Tata Rias 

Pengantin bagi kaum perempuan 

No. Program No Kegiatan 

1 Peningkatan 

Pelayanan/Pendampingan 

Pendistribusian Beras untuk 

keluarga miskin 

1 Pengendalian dan pemantauan 

beras raskin

2 Peningkatan Promosi, 

Potensi, Produk unggulan 

dan peluang Investasi 

2 Pengembangan Data Usaha 

Ekonomi Msayarakat 

2 Pengembangan sistem 

pendukung usaha mikro 

kecil dan menengah 


1. Bagian Otonomi Desa 

3 Penyebarluasan Informasi potensi 

dan produk unggulan 

3 Peningkatan Koordinasi Monitoring 

Evaluasi dan sarana pelaporan 

sarana perekonomian kab. Luwu 

utara 

3 Pengembangan kebijakan & 

program peningkatan ekonomi 

lokal 

No. Program No. Capaian Program 

1 

Peningkatan Kapasitas 

Aparatur Pemerintah desa 



1 

Terlaksananya Pilkades pada 37 

Desa 

2 Terlaksananya Pelatihan Aparat 

Pemerintah Desa bagi Desa 

yang telah melaksanakan 

Pilkades sebanyak 340 aparat 

desa 

3 Terlaksananya kegiatan 

pelatihan pengurus BPD 

sebanyak 668 anggota BPD 

4 Terlaksananya Pelatihan bagi 

Panitia Pengawas Pilkades 

sebanyak 185 Pengawas 

5 Terkelolanya Tertib Penerimaan, 

Pembelanjaan dan 

Pertanggungjawaban sebanyak 

501 orang

2 Peningkatan Partisipasi 

Masyarakat dalam 

Membangun Desa 

2. Bagian Hukum 

6 Terlaksananya Kegiatan 

Perubahan Status menjadi 

Kelurahan sebanyak 3 desa 

No Program No Capaian Program 

1 Peningkatan system 

pengawasan internal & 

Pengendalian pelaksanaan 

KDH 

2 

Penataan Peraturan 

Perundang-Undangan 

3. Bagian Pemerintahan Umum 

1 Penyelesaian tindak lanjut (LHP) 

Pengawasan Fungsional & 

Monitoring Hasil Tindak Lanjut 

2 Pemutakhiran Data Tindak Lanjut 

Hasil Pemeriksaan Aparat secara 

berkala setiap bulan 

1 Penyusunan Rencana Kerja 

Rancangan Peraturan Perundang- 

Undangan sebanyak 10 perda 

2 Asistensi, Evaluasi & Kajian 

terhadap Produk Hukum secara 

berkala per bulan 

3 Penyebarluasan Informasi Produk 

Hukum berupa penyediaan poster 

Anti Korupsi sebanyak 500 lembar 

4 Terlaksananya Sinkronisasi 

Peraturan Perundang-Undangan 

dengan Peraturan yang baru dan 

lebih tinggi 

5 Tersedianya buku Himpunan 

Produk Hukum sebanyak 250 

lembar 

6 Tersedianya Referensi Hukum 

sebanyak 100 eksemplar 




1 Penataan, Penguasaan, 

Pemilikan Penggunaan dan 

Pemanfaatan Tanah 

2 Penyelesaian konflik 

Pertanahan 

3 Penataan Wilayah 

Administrasi Pemerintah 


4 Peningkatan Kinerja 


5 Peningkatan Efektifitas 

Penyelenggaraan Tugas 

Umum Pemerintahan 

6 Peningkatan akuntabilitas 

penyelenggaraan 


4. Bagian Adm. Pembangunan 

1 Pensertifikatan Tanah sebanyak 10 

persil 

2 Pembebasan tanah seluas 10 Ha 

untuk pembangunan sarana dan 

prasarana umum 

5 Monitoring Pensertifikatan dan 

Fasilitasi sebanyak 2 (dua) kasus 

4 Disepakatinya Batas Daerah Kab. 

Luwu Utara dengan Kab. Mamuju 

Sulbar melalui fasilitasi 

Departemen Dalam Negeri 

5 Terbitnya Rekomendasi 

Peningkatan Kinerja Camat dan 

Pembinaan administrasi 

Pemerintah Kecamatan Tahun 

2008 

6 Terlaksananya Rapat Koordinasi 

penyelenggaraan tugas umum 

pemerintahan tingkat muspida dan 

unsur pimpinan terkait lainnya 

secara berkala dalam satu tahun 

anggaran 

7 Tersusunnya Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah ( LPPD ) Tahun 2007 


1 Pemberdayaan jasa 

konstruksi 

1 Terlaksananya sosialisasi E- 

Procurement bagi Penyedia 

Barang/Jasa sebanyak 300 orang 



2 

Pengembangan Data / 

Informasi 

2 Terselenggaranya Ujian Nasional 

Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa 

sebanyak 100 orang 

3 Terlaksananya TOT E-Procurement 

bagi pengguna barang/jasa 


4 Terbentuknya Unit Layanan 

Pengadaan (ULP) sebanyak 1 

(satu) unit 

5 Terselenggaranya Bimtek E- 

Procurement bagi Pengguna 

Anggaran dan PPK sebanyak 100 

orang 

6 Tersedianya bahan laporan realisasi 

fisik dan keuangan sebanyak 175 

eksemplar 

7 Penyusunan Dokumentasi 

Pelaksanaan Pembangunan T.A. 

2008 sebanyak 65 eksemplar 

8 Tersusunnya Buku Himpunan 

Peraturan Pengadaan Barang/Jasa 


3 Pengawasan Jasa Konstruksi 9 Terlaksananya Pengawasan dan 

Pendataan Badan Usaha Jasa 

sebanyak 300 badan usaha 

5. Bagian Humas & Protokol 


1 

Penyusunan bahan 

dokumentasi dan publikasi 

kab. Luwu utara 

1 Tersusunnya buku 

sambutan/pidato Bupati Luwu 

Utara Tahun 2007 sebanyak 30 

eksemplar 

2 Penggandaan rekaman kegiatan 




2 Pengembangan SDM Tenaga 

Keprotokoleran 

3 Program kerjasama 

informasi dengan mas media 

4 Sosialisasi program-program 

pembangunan daerah/jumpa 

pers 

5 Penigkatan sarana dan 

prasarana informasi 

6. Bagian Keuangan 

3 Pembuatan kalender kegiatan Kab. 

Luwu Utara sebanyak 30 lembar 

4 Tersedianya Profil Produk Unggulan 

Kabupaten Luwu Utara sebanyak 8 

profil 

5 Penggandaan fhoto dokumentasi 

Bupati/Wabup 

6 Pembuatan Klipping Pers kegiatan 

Pemda luwu Utara Tahun 2007 


7 Workshop Keprotokoleran Lingkup 

Pemda Luwu Utara 

8 Sosialisasi program pemnbangunan 

daerah/jumpa pers 

9 Peliputan kegiatan kegiatan 


10 Penyediaan surat kabar/majalah 


1 

Peningkatan dan 

pengelolaan keuangan 

daerah 

1 Tersusunnya rancangan peraturan 

daerah tentang APBD T.A. 2008 

2 Tersusunnya Rancangan Peraturan 

Bupati tentang Penjabaan APBD 

T.A. 2008 

3 Tersusunnya Perda APBD Tahun 

Anggaran 2008 

4 Tersusunnya Ranperda tentang 

Perubahan APBD T.A. 2008 





bupati tentang penjabaran 

perubahan APBD T.A. 2008 


daerah tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD T.A. 2006 

7 Tersusunnya Laporan keuangan 

semesteran tentang pelaksanaan 

pertanggungjawaban APBD T.A. 

2008 

8 Tersusunnya pelaksanaan APBD 

T.A. 2008 

9 Terlaksananya Bimtek 

Penatausahaan dan 


daerah 

10 Inventarisasi, penilaian barang dan 

penyusunan neraca daerah T.A. 

2006 

11 Pengadaan dan operasional sistem 

aplikasi APBD & 


daerah 

12 Penyusunan sistem dan prosedur 


13 Penyusunan Kebijakan Akuntansi 

Pemerintahan 

14 Sosialisasi paket regulasi tentang 


(Sosialisasi Penyusunan Neraca 

Awal) 

15 Penyusunan Laporan Keuangan 

semesteran tentang Pelaksanaan 

Pertanggungjawaban APBD T.A. 

2008 



7. Bagian Umum dan Perlengkapan 


1 Pelayanan administrasi 

kantor 

1 Penyediaan jasa surat menyurat 

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik 

3 Penyediaan jasa peralatan dan 

perlengkapan 

4 Penyediaan jasa pemeliharaan 

kesehatan bagi PNS 

5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang 

Milik Daerah 

6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kandaraan 

Dinas/Operasional 

7 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 

8 Penyediaan Jasa Perbaikan 

peralatan kerja 

9 Penyediaan Alat Tulis kantor 

10 Penyediaan komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor 

11 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

12 Penyediaan Makanan dan Minuman 


konsultasi keluar daerah 

14 Penyediaan Jasa administrasi 

barang dan asset 

15 Penyediaan sarana dan prasarana 

Operator 

16 Pemeliharaan Lampu Jalan 



8. Bagian Ortala 

17 Pemeliharaan rutin/berkala Rumah 

jabatan 

18 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil 

Jabatan 





21 Dialog Audience dengan tokoh 

Pimp/Ang. Organisasi Sosial 

Masyarakat 

22 Kunjungan kerja/Inspeksi 

Kepala/Wakil Kepala Daerah 

23 Koordinasi dengan Pem. Pusat & 

Pem. Daerah lainnya 

24 Pelayanan Kerumahtanggaan 

Rujab KDH/WKDH 

25 Penerimaan Kunker Pejabat 

Negara/Departemen/Lembaga/ 

Pem. Non Departemen Dlm Negeri 


1 Penataan Peraturan 

Perundang-undangan 

2 Peningkatan pengembangan 

sistem pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan 



1. 

Terfasilitasinya Kerjasama 

Permasalahan Peraturan 

Perundang-Undangan sebanyak 4 

kali 

2 Tersusunnya Ranperda Tupoksi 

Jabatan Struktural sebanyak 1 

dokumen 

3. 

Tersusunnya laporan capaian 

kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD sebanyak 1 

eksemplar

3 Pelayanan Administrasi 

Perkantoran 

4 Pembinaan dan 

pengembangan aparatur 

9. Bagian Pemberdayaan Perempuan 

4 Tersedianya bahan bacaan dan 


sebanyak 200 buku 

5 Penyediaan Jasa Administrasi 

Kepegawaian bagi 256 pegawai 

sekretariat daerah 

6 Tersusunnya Instrumen analisis 

jabatan sebanyak 1 paket 

No. Program No Capaian Program 

1 Pembinaan Pemberdayaan 

Perempuan 

10. Bagian Perekonomian 

1 Terlaksananya Sosialisasi dan 

Advokasi Kebijakan Tenaga Kerja 

Perempuan Kab. Luwu Utara 

sebanyak 4 kecamatan 

2 Terlaksananya Sosialisasi 

Keseteraan Gender, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak 


3 Terlaksananya Sosialisasi Sistem 

Pencatatan dan Pelaporan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga 

(KDRT) sebanyak 400 orang 

No. Program No Capaian Program 



1 Peningkatan 

Pelayanan/Pendampingan 

Pendistribusian Beras untuk 

keluarga miskin 

2 Peningkatan Promosi, 

Potensi, Produk unggulan 

dan peluang Investasi 

3 Pengembangan Data Usaha 

Ekonomi Msayarakat 

4 Pengembangan sistem 

pendukung usaha mikro 

kecil dan menengah 


1 Pengendalian dan pemantauan 

beras raskin untuk Tahun 2008 

sebanyak 3.735.550 Kg 

2 Pengikutsertaan pada 4 kegiatan 

pameran yaitu : Pameran 

Pembangunan Tingkat Provinsi 

Sulsel, Dekranasda, dan PPED 

(Makassar Trade Expo) Tahun 

2008. 

3 Terlaksananya Koordinasi 

Monitoring Evaluasi dan sarana 

pelaporan sarana perekonomian 

kab. Luwu utara untuk mendukung 

Visi Operasional Penghasil Kakao 

Terbaik 2010 dengan pembentukan 

Posko Germas Takkwa (Gerakan 

Rehabilitasi Massal menuju 

Tanaman Kakao Berkualitas) 

4 Keikutsertaan UKM pada beberapa 

pameran pembangunan dalam 

rangka pengembangan usaha 

ekonomi lokal 

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diatas telah 

ditetapkan anggaran pada APBD TA. 2008 untuk Sekretariat Daerah 

Kabupaten Luwu Utara sebesar Rp. 65.086.868.089,- dengan rincian sebagai 

berikut: 

No Uraian Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

( Rp) 

I Belanja Daerah 65.086.868.089,00 49.224.489.750,00 



II Belanja Operasi 42.569.463.465,00 31.215.226.662,00 

Belanja Pegawai 18.318.424.700,00 11.167.381.116,00 

Belanja Barang 12.634.999.900,00 11.356.709.846,00 

Belanja Hibah 962.000.000,00 962.000.000,00 

Belanja Bantuan 

Sosial 

Belanja Bantuan 

Keuangan 

4.520.338.865,00 1.607.935.700,00 

6.133.200.000,00 6.121.200.000,00 

III Belanja Modal 4.577.346.175,00 3.676.997.940,00 

Belanja Tanah 1.270.460.000,00 966.597.940,00 

Belanja Peralatan dan 

Mesin 

Belanja Jalan, Irigasi, 

dan Jaringan 

Belanja Asset Tetap 

Lainnya 

IV Belanja Tidak 

Terduga 

3.136.886.175,00 2.547.130.000,00 

150.000.000,00 143.320.000,00 

20.000.000,00 19.950.000,00 

2.863.996.169,00 81.671.000,00 

V Transfer 15.076.062.280,00 14.250.594.148,00 

Transfer Bagi Hasil ke 

Desa 

15.076.062.280,00 14.250.594.148,00 

Bagi Hasil Pajak 1.424.227.000,00 881.331.214,00 

Bagi Hasil Retribusi 157.280.600,00 157.280.600,00 



Bagi Hasil 

Pendapatan lainnya 


13.494.554.680,00 13.211.982.334,00 

Target sasaran sebagian besar dapat teralisasi, namun ada 

beberapa indikator yang terlihat belum mencapai target, hal ini dapat terjadi 

oleh karena terdapat hambatan dan kendala didalam pelaksanaan kegiatan 

antara lain : 

1. Jumlah aparatur yang belum memadai dibandingkan dengan beban 

kerja yang ada. 

2. Masih rendahnya kualitas SDM Aparatur 

3. Sarana untuk operasional yang tidak memadai dan terbatas 

4. Koordinasi Lintas sektor dan lintas program yang belum optimal 

5. Masih rendahnya partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam 

pengambilan keputusan dan kebijakan 

Strategi dan Pemecahan Masalah 

Kiat-kiat strategi pemecahan masalahnya adalah: 

a. Merekomendasikan kepada Bupati dalam rangka pelaksanaan 

koordinasi pihak terkait guna pencapaian tujuan program. 

b. Merencanakan dan mengusulkan kepada Bupati untuk penambahan 

personil berdasarkan pendidikan dan keahlian 

c. Merencanakan, melaksanakan dan melakukan pembinaan dan 

bimbingan teknis kepada aparatur Sekretariat Daerah. 



d. Merencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan serta 

evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dan program. 

e. Meningkatkan upaya koordinasi antar satuan kerja perangkat daerah. 

B.15.3. SKPD : Sekretariat DPRD 


Program dan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) hanya memiliki satu program yang terkait langsung dengan urusan 

otonomi daerah dan pemerintahan umum, yakni Peningkatan Kapasitas 

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan kegiatan : 

- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 

- Hearing Dialog dan Koordinasi dengan pejabat Pemda dan Tokoh 

Masyarakat/Tokoh Agama 

- Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 

- Rapat-rapat Paripurna 

- Kegiatan Reses 

- Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu Utara 

Tahun 2008 

- Pemantauan Pelaksanaan UU, Perda, Keputusan Kepala Daerah dan 

Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kab. Luwu Utara 

- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD 

- Kunjungan Kerja Komisi DPRD 




Adapun masing-masing capaian program sebagai berikut : 

- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebanyak 17 Ranperda 


Masyarakat/Tokoh Agama dilaksanakan berdasarkan tingkat aspirasi 

yang disampaikan, baik secara perorangan maupun kelompok 

- Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan dilaksanakan berdasarkan prioritas 

permasalahan yang ada per komisi dengan jumlah 100 kali selama satu 

tahun anggaran, termasuk Pansus sebanyak 4 kali, kecuali Badan 

Kehormatan tidak melakukan aktifitas apapun dalam Tahun Anggaran 

2008 

- Rapat-rapat Paripurna dilaksanakan dengan menghasilkan 26 keputusan 

DPRD 

- Kegiatan Reses dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam Tahun Anggaran 

2008 


Tahun 2008 dilaksanakan dengan mengikutsertakan pimpinan dan 

anggota dalam setiap penyelenggaraan Workshop, Bimtek, Lokakarya, 

Seminar dan kegiatan sejenis lainnya sebanyak 30 orang. 


Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Luwu Utara 

pada 11 (sebelas) kecamatan 

- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam 

bentuk Pansus dan Reses dilaksanakan sebanyak 7 kali 

- Kunjungan Kerja Komisi DPRD dilaksanakan per komisi sesuai dengan 

agenda yang telah ditetapkan masing-masing 




- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan alokasi anggaran 

Rp. 800.000.000,- 


Masyarakat/Tokoh Agama dengan alokasi anggaran Rp. 200.000.000,- 

- Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan dengan alokasi anggaran 

Rp. 45.000.000,- 

- Rapat-rapat Paripurna, alokasi anggaran Rp. 400.000.000,- 

- Kegiatan Reses dengan alokasi Rp. 500.000.000,- 


Tahun 2008 dengan alokasi Rp. 1.500.000.000,- 


Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kab. Luwu Utara 

dengan alokasi Rp. 350.000.000,- 

- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD dengan 

alokasi anggaran Rp. 600.000.000,- 

- Kunjungan Kerja Komisi DPRD dengan alokasi anggaran 

Rp. 320.000.000,- 


Adapun yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan program 

kegiatan di atas antara lain : 

1. Adanya dispersepsi para anggota DPRD terhadap tugas pokok dan 

fungsi staf sekretariat sehingga mempengaruhi kelancaran pelaksanaan 

kegiatan tertentu 

2. Adanya pemahaman yang kurang jelas terhadap tata kerja dan 

mekanisme organisasi Sekretariat DPRD yang terkadang menimbulkan 

diskoordinasi terhadap pelaksanaan tugas antara anggota dewan dan 



staf sekretariat 

3. Masih minimnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia 

4. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai 

Solusi yang ditempuh dalam mengatasi permasalahan di atas 

antara lain : 

1. Mengintensifkan komunikasi dan koordinasi menyangkut tata kerja dan 

mekanisme organisasi kesekretariatan 

2. Melakukan penyusunan pedoman tata kerja 

3. Mengikutsertakan staf atau aparat dalam setiap pendidikan dan pelatihan 

dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia 

4. Mengusulkan setiap tahun anggaran penambahan atau perbaikan 

sarana dan prasarana 

B.15.4. SKPD : Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) 


Untuk mendukung upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi 

dengan memperhatikan capaian-capaian kinerja pada tahun-tahun 

sebelumnya, maka Inspektorat Kabupaten Luwu Utara pada Tahun Anggaran 

2008 menetapkan 6 (enam) program yang dilaksanakan melalui 24 (duapuluh 

empat) kegiatan, dan 2 (dua) program yang terkait langsung dengan tugas 

pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Luwu Utara : 

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan pengendalian 

pelaksanaan kebijakan KDH yang dilaksanakan melalui kegiatan : 

- Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 

- Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 

- Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 

- Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 



2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga pemeriksa dan aparatur 

pengawasan yang dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan teknis 

pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja. 


a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian 

Pelaksanaan Kebijakan KDH 

1) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala, realisasi 

kegiatan adalah terlaksananya pemeriksaan konfrehensif/PKPT dan 

pemeriksaan khusus (37 obrik, 37 LHP). 

2) Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah, 

realisasi kegiatan adalah terlaksananya pemeriksaan kasus 

pengaduan di lingkungan Pemda dan kasus pengaduan masyarakat 

(14 obrik, 14 LHP). 

3) Koordinasi pengawasan yang lebih konfrehensif, realisasi kegiatan 

4) 

adalah tersedianya laporan kinerja dan laporan keuangan SKPD 

yang telah berfokus pada hasil (2 laporan). 

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan, realisasi kegiatan 

adalah tersedianya data hasil pemantauan tindak lanjut 

b. 

(1 dokumen). 

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur 

Pengawasan 

1) Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja, 

realisasi kegiatan adalah tersedianya aparat pengawasan sebagai 

tenaga evaluasi LAKIP SKPD (27 orang). 



Pada Tahun Anggaran 2008 jumlah temuan hasil pemeriksaan pada 

Inspektorat Kab. Luwu Utara (sampai dengan 31 Desember 2008) adalah 


a. Temuan Administrasi 

- Jumlah temuan : 153 temuan 

- Selesai ditindaklanjuti : 16 (10,45%) 

- Dalam proses tindak lanjut : 117 (76,47%) 

- Belum ditindaklanjuti : 19 (12,41%) 

b. Temuan Keuangan 

- Jumlah temuan : Rp.263.903.124,- 

- Selesai ditindaklanjuti : Rp.74.112.126,- (28,08%) 

- Sisa : Rp.189.790.998,- (71,91%) 


Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan di 

atas, Inspektorat Kabupaten Luwu Utara pada T.A. 2008 memiliki pagu 

anggaran berdasarkan APBD Kab. Luwu Utara sejumlah Rp. 3.115.372.000,dengan 

perincian sebagai berikut : 


- Belanja Pegawai (Gaji PNS) Rp. 984.157.000,- 

- Belanja Pegawai (Non Gaji PNS) 


Rp. 163.450.000,- 

- Belanja Pegawai Rp. 438.200.000,- 

- Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.454.565.000,- 

- Belanja Modal Rp. 75.000.000,- 



Dari total Pagu Anggaran tersebut direalisasikan sejumlah 

Rp. 3.042.550.370,- yang terdiri dari : 

1. Belanja Tidak Langsung (Gaji PNS) 

- Belanja Pegawai (Gaji PNS) Rp. 980.361.070,- 

- Belanja Pegawai (Gaji Non PNS) Rp. 159.550.000,- 


- Belanja Pegawai Rp. 422.525.000,- 

- Belanja Barang dan Jasa Rp.1.405.314.300,- 

- Belanja Modal Rp. 74.800.000,- 



Terdapat beberapa faktor yang cukup signifikan 

mempengaruhi/menghambat pelaksanaan tugas-tugas pengawasan antara 

lain : 

- Masih terbatasnya jumlah dan kualitas aparat 

Dari segi kuantitas, jumlah pegawai yang ada sekarang baru sebanyak 

29 orang. Sedangkan jumlah kebutuhan sesuai dengan struktur 

organisasi adalah minimal sebanyak 60 orang sehingga hal ini 

merupakan salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan tugastugas 

pengawasan. 

Sedangkan dari segi kualitas dalam pelaksanaan tugas-tugas teknis 

pengawasan dapat dikatakan masih rendah karena pada umumnya 

aparat yang ada belum sepenuhnya menguasai tugas-tugas teknis 

fungsional di bidang pengawasan. 

- Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki 



Sarana dan prasarana yang dimiliki terutama sarana (alat-alat) yang 

digunakan untuk melakukan pemeriksaan fisik di lapangan masih 

sangat terbatas. Sehingga pelaksanaan tugas-tugas pemeriksaan fisik 

di lapangan belum dapat dilakukan secara optimal. 

b. Solusi 

Solusi atas kedua kendala di atas adalah : 

- Peningkatan jumlah aparat baik dari segi kuantitas dengan 

mengusulkan kepada Badan Kepegawaian penambahan PNS untuk 

ditempatkan pada Inspektorat dan peningkatan kualitas aparat 

pengawasan dengan memprogramkan peningkatan kapasitas sumber 

daya aparatur melalui bimbingan teknis implementasi peraturan 

perundang-undangan dan peningkatan profesionalisme tenaga 

pemeriksa dan aparatur pengawasan melalui pelatihan teknis 

pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja. 

- Mengusulkan penambahan dana untuk peningkatan sarana dan 

prasarana guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas 

pengawasan/pemeriksaan. 

B.16. Urusan Kepegawaian 

B.16.1. SKPD : Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 

B.16.1.1. 

Program : 

Program dan Kegiatan 

a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

b. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

c. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 

Kegiatan : 



1. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah 

2. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah 

3. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah 

4. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS : 

- Sidang Jabatan 

- Sidang Kepangkatan 

- Penyumpahan PNS 

- Penerbitan PNS 

- Penerbitan SK Pensiun Janda/Duda 

- Penerbitan SK Peninjauan Masa Kerja 

- Seleksi Penerimaan Calon PNS 

• Seleksi Penerimaan CPNSD Pelamar Umum 

• Seleksi Pengumuman CPNSD Ex. Tenaga Honorer 

- Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian 

Daerah 

- Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar 

- Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi 

- Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 

- Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 

- Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN 

- Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 

• Rakor teknis bidang kepegawaian 


Capaian Kinerja Program 

1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (100%) 

2. Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur (100%) 



3. Pembinaan dan pengembangan aparatur (100%) 


A. Alokasi Anggaran 

Alokasi anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu 

Utara dalam APBD Tahun Anggaran 2008 ditetapkan sebesar 

Rp. 5.667.329.200,- : 

- Belanja Tidak Langsung Rp. 1.092.418.000,- 

- Belanja Langsung Rp. 4.574.911.200,- 

B. Realisasi Anggaran 

Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Badan 

Kepegawaian Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 

5.194.806.826,- : 

- Belanja Tidak Langsung Rp. 1.044.426.826,- 

- Belanja Langsung Rp. 4.150.380.000,- 

- Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang tidak dapat 

direalisasikan /dilaksanakan sebesar Rp. 635.397.475,- 



Sejalan dengan semakin kompleksnya tugas-tugas dalam rangka 

pendayagunaan aparatur pemerintah daerah, Badan Kepegawaian Daerah 

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menghadapi permasalahan 

antara lain : 

1. Terbatasnya dukungan SDM aparatur serta sarana dan prasarana 



2. Terbatasnya pembiayaan untuk program peningkatan kualitas SDM 

aparatur 

b. Solusi 

1. Mengupayakan pembinaan dan pengembangan SDM aparatur melalui 

pendidikan dan pelatihan baik yang bersifat struktural maupun teknis 

fungsional 

2. Mengupayakan alokasi anggaran yang rasional dan proporsional sesuai 

kebutuhan dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas dalam 

rangka efisiensi dan efektifitas pencapaian sasaran. 

B.17. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

B.17.1. SKPD : Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 


1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 

2. 

dilaksanakan dengan kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi 

Masyarakat, mencakup kegiatan antara lain : 

- Pembinaan kelembagaan posyandu 

- Koordinasi antar UPMP PKPS-BBM 

- Gelar TTG 

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan dilaksanakan 

dengan kegiatan Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah di perdesaan, mencakup kegiatan antara lain : 

- Pembinaan 

masyarakat 

dan pendampingan kelompok usaha ekonomi 

- Pembinaan posyantekdes 

- Pembinaan dan pengelolaan pasar desa 



3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 

dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut : 

a. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa, mencakup 

dalam kegiatan-kegiatan antara lain : 

- Perlombaan Desa dan Gotong Royong Masyarakat 

- Pembinaan PNPM – Mandiri Perdesaan 

- Tim Koordinasi Penanggulangan 

b. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa 

4. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 

dilaksanakan melalui kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa 

dalam bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan. 


1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 

dilaksanakan dengan kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi 

2. 

Masyarakat, dengan tingkat capaian 86,67% 

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan dilaksanakan 

dengan kegiatan Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah di perdesaan, mencakup kegiatan antara lain : 

a. Pembinaan dan pendampingan kelompok usaha ekonomi 

c. 

masyarakat (UEM) (95,84%) 

b. Pembinaan posyantekdes (95,72%) 

c. Pembinaan dan pengelolaan pasar desa (99,32%) 

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 

dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut : 

a. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa, dengan 

capaian sebesar 82,49% 



. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) (100%) 

d. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 

dilaksanakan melalui kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa 

dalam bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan tingkat 

capaian 99,95%. 


1. Alokasi Anggaran 

Alokasi anggaran berdasarkan pagu dalam DPA Nomor : 34-1.22.01 

Kantor PMD Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008 untuk 

kegiatan Belanja Langsung Urusan Wajib adalah sebesar 

Rp. 1.792.350.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua 

Juta Tiga ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). 

2. Realisasi Anggaran 

Realisasi anggaran berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (LRA-SKPD) Nomor : 34-1.22.01 Kantor PMD 

Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008 untuk kegiatan Belanja 

Langsung Urusan Wajib adalah sebesar Rp. 1.636.204.300,- (Satu 

Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Ribu Tiga 

Ratus Rupiah). 



1. Jarak tempuh pengadaan material ke lokasi PPK Mandiri Kecamatan 

Rampi dan Seko cukup jauh dan medannya sangat sulit karena faktor 

alam serta menggunakan waktu yang cukup lama, sehingga 



mengalami keterlambatan; 

2. Secara umum, masih ditemukan kurangnya koordinasi antar pelaku 

PNPM-MP dan PPK Mandiri, baik di tingkat kecamatan maupun di 

tingkat desa. 

b. Solusi 

1. Lokasi PNPM-MP dan PPK Mandiri untuk Kecamatan Limbong, Seko 

dan Rampi perlu mendapat perhatian khusus dalam pelaksanaan 

program dan kegiatan 

2. Pelaku PNPM-MP dan PPK Mandiri meningkatkan kerjasama dan 

koordinasi serta melaksanakan tugas sesuai dengan peran dan 

fungsinya masing-masing sebagaimana tercantum dalam PTO PNPM- 

MP. 

B.18. Urusan Sosial 

B.18.1. SKPD : Dinas Kesejahteraan Sosial 


Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesejahteraan Sosial 

Kabupaten Luwu Utara telah melaksanakan berbagai Program dan Kegiatan 

pada Tahun 2008 sebagai berikut : 

a. Program pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil dan 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya dengan kegiatan 


1) Pembentukan KUBE masyarakat miskin korban bencana 

2) Pembentukan KUBE warga masyarakat Komunitas Adat Terpencil 

(KAT) 

3) Pembentukan KUBE Karang Taruna 



4) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung bagi keluarga miskin 

berupa Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) warga KAT 

b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan 


1) Bantuan jaminan hidup bagi masyarakat lansia/jompo 

c. Program Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut 

Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa dengan kegiatan 


1) Pendataan daerah bencana dan rawan bencana\ 

2) Sosialisasi di daerah bencana 

3) Pembentukan satgas PBP 

4) Pelatihan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 

5) Penyediaan bahan bantuan korban bencana 

6) Penyediaan alat komunikasi (HT) 

7) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

d. Program Pembinaan Anak Terlantar 

1) Pendataan anak terlantar 

e. Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma dengan 


1) Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan 

2) Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks taruna 

3) Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks taruna 

f. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan 


1) Pelaksanaan TOT Guru TPA 

2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Belajar TPA, TPH dan TPK 

3) Penyediaan fasilitas dan stimulan pengembangan bangunan TPA 



4) Pembinaan guru TPA, TPH dan TPK 

5) Bimbingan dan pelatihan bagi pengurus PSM 


Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicapai 

Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Luwu Utara pada Tahun Anggaran 

2008 adalah sebagai berikut : 

a. Program pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil dan 



1) Pembentukan KUBE masyarakat miskin korban bencana, realisasi 

kegiatan adalah terbentuknya KUBE keluarga miskin sebanyak 20 

kelompok. 

2) Pembentukan KUBE warga masyarakat Komunitas Adat Terpencil 

(KAT), realisasi kegiatan adalah terbentuknya KUBE KAT sebanyak 

7 kelompok. 

3) Pembentukan KUBE Karang Taruna, realisasi kegiatan adalah 

terbentuknya KUBE Karang Taruna sebanyak 6 kelompok. 

4) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung bagi keluarga miskin 

berupa Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) warga KAT, 

realisasi kegiatan adalah tersedianya BBR warga KAT untuk 30 KK. 

b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan 


1) Bantuan jaminan hidup bagi masyarakat lansia/jompo, realisasi 

kegiatan adalah terlaksananya bantuan jaminan hidup lansia miskin 

sebanyak 200 orang. 



c. Program Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut 

Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa dengan kegiatan 


1) Pendataan daerah bencana dan rawan bencana, realisasi kegiatan 

adalah tersedianya data daerah bencana dan rawan bencana. 

2) Sosialisasi di daerah bencana, realisasi kegiatan adalah 

terlaksananya sosialisasi di daerah bencana (14 desa). 

3) Pembentukan satgas PBP, realisasi kegiatan adalah terbentuknya 

satgas PBP. 

4) Pelatihan Taruna Siaga Bencana (TAGANA), realisasi kegiatan 

adalah terlaksananya pelatihan TAGANA. 

5) Penyediaan bahan bantuan korban bencana, realisasi kegiatan 

adalah tersedianya bahan bantuan korban bencana. 

6) Penyediaan alat komunikasi (HT), realisasi kegiatan adalah 

tersedianya alat komunikasi. 

7) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, realisasi kegiatan adalah 

tersedianya laporan monitoring. 

d. Program Pembinaan Anak Terlantar 

1) Pendataan anak terlantar, realisasi kegiatan adalah tersedianya 

data anak terlantar. 

e. Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma dengan 


1) Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan, realisasi 

kegiatan adalah terlaksananya validasi data penyandang cacat dan 

penyakit kejiwaan. 



2) Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks taruna, 

realisasi kegiatan adalah terlaksananya pendidikan dan pelatihan 

bagi penyandang cacat. 

3) Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks taruna, realisasi 

kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar bagi penyandang 

cacat sebanyak 200 orang. 

f. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan 


1) Pelaksanaan TOT Guru TPA, realisasi kegiatan adalah 

terlaksananya TOT Guru TPA sebanyak 50 orang. 

2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Belajar TPA, TPH dan TPK, 

realisasi kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana belajar. 

3) Penyediaan fasilitas dan stimulan pengembangan bangunan TPA, 

realisasi kegiatan adalah tersedianya fasilitas dan stimulant 

bangunan TPA 8 unit. 

4) Pembinaan guru TPA, TPH dan TPK, realisasi kegiatan adalah 

meningkatnya kesejahteraan guru TPA, TPH dan TPK. 

5) Bimbingan dan pelatihan bagi pengurus PSM, realisasi kegiatan 

adalah terlaksananya bimbingan dan pelatihan bagi PSM sebanyak 

30 orang. 


Alokasi dan realisasi anggaran Dinas Kesejahteraan Sosial 

Kabupaten Luwu Utara pada Tahun Anggaran 2008 adalah sebagai berikut : 

1. Program pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil dan 





a. Pembentukan KUBE masyarakat miskin korban bencana, dengan pagu 

anggaran Rp. 200.000.000,- (realisasi 100%) 

c. Pembentukan KUBE warga masyarakat Komunitas Adat Terpencil 

(KAT), dengan anggaran Rp. 65.000.000,- (realisasi 100%) 

d. Pembentukan KUBE Karang Taruna, dengan anggaran 

Rp. 37.500.000,- (realisasi 100%) 

d. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung bagi keluarga miskin 

berupa Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) warga KAT, dengan 


2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan 


a. Bantuan jaminan hidup bagi masyarakat lansia/jompo, dengan 

anggaran Rp. 70.000.000,- (realisasi 100%). 

3. Program Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut 

Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa dengan kegiatan sebagai 

berikut : 

a. Pendataan daerah bencana dan rawan bencana, dengan anggaran 

Rp. 37.052.500,- (realisasi 100%) 

b. Sosialisasi di daerah bencana, dengan anggaran 

Rp. 33.813.500,- (realisasi 100%) 

c. Pembentukan satgas PBP dengan pagu anggaran Rp. 65.070.000,- 

(realisasi 100%) 

d. Pelatihan Taruna Siaga Bencana (TAGANA), dengan anggaran 

Rp. 77.100.000,- (realisasi 100%) 

e. Penyediaan bahan bantuan korban bencana, dengan anggaran 

Rp. 161.093.000,- (realisasi 100%) 



f. Penyediaan alat komunikasi (HT), dengan anggaran 

Rp. 96.871.000,- (realisasi 100%) 

4. Program Pembinaan Anak Terlantar : 

Pendataan anak terlantar, dengan anggaran Rp. 15.000.000,- 

(realisasi 100%) 

5. Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma dengan 


a. Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan, dengan anggaran 

Rp.55.000.000,- (realisasi 100%) 

b. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks taruna, 

dengan anggaran Rp. 15.000.000,- (realisasi 100%) 

c. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks taruna, dengan 


6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan 


a. Pelaksanaan TOT Guru TPA, Rp. 60.000.000,- (realisasi 100%) 

b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Belajar TPA, TPH dan TPK, dengan 


c. Penyediaan fasilitas dan stimulan pengembangan bangunan TPA, 

dengan anggaran Rp. 55.000.000,- (realisasi 100%) 

d. Pembinaan guru TPA, TPH dan TPK, dengan anggaran 

Rp. 278.000.000,- (realisasi 100%) 

e. Bimbingan dan pelatihan bagi pengurus PSM, dengan anggaran 

Rp. 45.000.000,- (realisasi 100%) 


Hambatan 



Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Luwu Utara dalam 

menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya terdapat hambatan atau 

permasalahan sebagai berikut: 

1). Data penyandang Masalah Kesejahteraan Masalah Sosial (PMKS) 

se Kabupaten Luwu Utara belum lengkap dan akurat. 

3). Lembaga / Organisasi Sosial seperti Karang Taruna, PSM dan 

Lembaga / Organisasi Keagamaan cenderung kurang proaktif 

sehingga kurang produktif. 

4). Dana yang dianggarkan untuk Dinas Kesejahteraan Sosial sangat 

minim dibanding permasalahan sosial yang harus ditangani. 

Solusi 

1) Mengingat kompeksitasnya permasalahan sosial maka pendataan 

penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) mutlak dilakukan 

setiap tahun untuk mendapatkan data yang akurat (valid) pendataan 

dilakukan bekerjasama dengan BPS dan didukung oleh dana yang 

memadai dari daerah. 

2) Dalam menangani permasalahan sosial yang sangat memerlukan 

penanganan, dilakukan pemilihan kegiatan yang menggunkan skala 

prioritas yang sifatnya mendesak. 

3) Mengoptimalkan setiap potensi pegawai tanpa memperhatikan status 

kepegawaian termasuk PTT. 

C. PRIORITAS URUSAN PILIHAN 



C.1. Urusan Kelautan, Perikanan dan Pertanian 

C.1.1. SKPD : Dinas Pertanian dan Kelautan 

C.1.1.1. Program dan Kegiatan 

NO 

PROGRAM DAN KEGIATAN 

A PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 

1 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis 

2 Peningkatan kemampuan lembaga petani 

3 Pendampingan Program PUAP 

B PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 

1 Penyusunan data base potensi produksi pangan 

2 Pengembangan pertanian pada lahan kering 

3 Pengembangan Intensifikasi Tanaman padi, palawija 

4 Pengembangan lumbung pangan desa 

5 Penanganan daerah rawan pangan 

6 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk 


C PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI 

PERTANIAN/PERKEBUNAN 

1 Pembangunan pusat-pusat etalase/eksibisi promosi atas hasil 

petani/perkebunan 

D PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI 




C.1.1. 

1 Sosialisasi Penyusunan RDKK 

E PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 

1 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 

F PEMBERDAYAAN 

LAPANGAN 

PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN 

1 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 

2.Tingkat G Pencapaian PENCEGAHAN SPM/Capaian DAN PENANGGULANGAN Program PENYAKIT TERNAK 

1 Pendataan masalah peternakan 

2 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular 

ternak 

3 Pengawasan dan perdagangan ternak antar daerah 

H PENINGKATAN PRODUKSI PETERNAKAN 

1 Pembangunan sarana dan prasarana perbibitan ternak 

2 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 

NO PROGRAM / KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM 

A PENCEGAHAN DAN 

PENANGGULANGAN PENYAKIT 

TERNAK 

1 Pemeliharaan kesehatan dan 

pencegahan 

ternak 

penyakit menular 

2 Pengawasan dan perdagangan 

ternak antar daerah 

Tidak terjadinya wabah 

penyakit ternak menular di 

Lutra 

Ternak keluar dan masuk 

daerah dapat teridentifikasi 

terutama mencegah 

penularannya 



3 Pembangunan sarana dan 

prasarana perbibitan ternak 

G PENINGKATAN PRODUKSI 

HASIL PERTANIAN 

1 Pendistribusian bibit ternak 

kepada masyarakat 

2 Peningkatan kemampuan lembaga 

petani 

3 Pembangunan pusat-pusat 

etalase/eksibisi promosi atas hasil 


Meningkatnya ketersediaan 

sarana dan prasarana 

perbibitan ternak 

Meningkatnya usaha dan 

pendapatan petani 

Meningkatnya kemampuan 

kelembagaan petani 

Meningkatnya 

hasil pertanian 

daya jual 

4 Pendataan masalah peternakan Meningkatnya data 

perencanaan peternakan 

5 Penyuluhan dan pendampingan 

petani dan pelaku agribisnis 

6 Peningkatan kapasitas tenaga 

penyuluh pertanian/perkebunan 

H PEMBERDAYAAN EKON. 

MASYARAKAT PESISIR (PEMP) 

1 Pembinaan kelompok ekonomi 

masyarakat pesisir 

I PENGEMBANGAN BUDIDAYA 

PERIKANAN 

Meningkatnya kapabilitas 


Meningkatnya kapabilitas 

dan kinerja penyuluh 

Peningkatan pendapatan 

nelayan melalui usahausaha 

mikro 

1 Pembinaan bibit ikan unggul Meningkatnya ketersediaan 

bibit ikan unggul 



J PENGEMBANGAN PERIKANAN 

TANGKAP 

1 Pembinaan dan pengembangan 

perikanan 

2 Kajian kawasan budidaya laut, air 

payau dan air tawar 

3 Pembangunan tempat pelelangan 

ikan 

4 Pendampingan pada kelompok 

masyarakat perikanan tangkap 

C.1.1.3. Alokasi dan Realisasi Anggaran 

Meningkatnya animo dan 

keterampilan petani dalam 

pengembangan perikanan 

Terkendalinya kawasan 

budidaya laut, air payau dan 

air tawar terhadap 

lingkungan 

Memudahkan akses 

nelayan dalam pemasaran 

hasil produksi tangkapan 

Meningkatnya peran 

kelompok masyarakat 

dalam kegiatan perikanan 

tangkap 

Adapun capaian program pada tahun anggaran 2008 yang 

bersumber dari dana dekonsentrasi (DAU, DAK, DD) Dinas Pertanian dan 

Kelautan Kabupaten Luwu Utara sebagai berikut : 

No Program/Kegiatan Anggaran 

(Rp) 

Real. 

Fisik 

(%) 

1 2 3 4 5 

A PELAYANAN 

PERKANTORAN 

ADMINISTRASI 

Real. 

Keu 

(%) 

575.254.000,- 100 98.90 



1 Penyediaan jasa surat menyurat 5.000.000,- 100 100 

2 Penyediaan jasa komunikasi, 

sumber daya air dan listrik 

3.075.000,- 100 95.4 

3 Penyediaan jasa adm. keuangan 281.200.000,- 100 99.47 

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 10.000.000,- 100 100 

5 Penyediaan jasa perbaikan 

peralatan kantor 

6 Penyediaan barang cetakan dan 

penggandaan 

7 Penyediaan bahan bacaan dan 



konsultasi ke luar daerah 

18.000.000,- 100 100 

46.500.000,- 100 99.99 

10.000.000,- 100 95.6 

142.014.000,- 100 99.63 

9 Penyediaan alat tulis kantor 59.465.000,- 100 100 

B PENINGKATAN DAN 

PENGEMBANGAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAERAH 

1 Intensifikasi dan ekstensifikasi 

sumber-sumber PAD 

C PENINGKATAN SARANA DAN 

PRASARANA APARATUR 

1 Rehabilitasi sedang/berat gedung 

kantor 

15.000.000,- 100 99.99 

15.000.000,- 100 99.95 

187.855.000.- 100 100 

50.000.000,- 100 100 

2 Pengadaan Mebeleur 23.055.000,- 100 100 

3 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 5.000.000,- 100 100 



4 Pemeliharaan rutin/berkala 

kendaraan dinas/operasional 

D PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER 

DAYA APARATUR 

1 Bimbingan teknis implementasi 


E PENINGKATAN PENGEMBANGAN 

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN 

KINERJA DAN KEUANGAN 

1 Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

2 Penyusunan 

semesteran 

laporan keuangan 

109.800.000,- 100 100 

15.000.000,- 100 100 

15.000.000,- 100 100 

22.500.000,- 100 100 

7.500.000,- 100 100 

7.500.000,- 100 100 

3 Penyusunan laporan akhir tahun 7.500.000,- 100 100 

F PENINGKATAN 

PETANI 

KESEJAHTERAAN 

1 Penyuluhan dan pendampingan 


2 Peningkatan kemampuan lembaga 

petani 

533.802.200,- 100 85.47 

164.677.200,- 100 100 

219.125.000,- 100 99.94 

3 Pendampingan Program PUAP 150.000.000,- 100 56.46 

G PENINGKATAN 

PANGAN 

KETAHANAN 

1 Penyusunan data base potensi 


2.431.357.050,- 100 99.89 

231.610.000,- 100 99.97 



2 Pengembangan 

lahan kering 

pertanian pada 

3 Pengembangan Intensifikasi 

Tanaman padi, palawija 

4 Pengembangan lumbung pangan 

desa 

5 Penanganan daerah rawan pangan 125.000.000,- 

6 Peningkatan produksi, produktivitas 

dan mutu produk 


H PENINGKATAN PEMASARAN HASIL 

PRODUKSI 


1 Pembangunan pusat-pusat 

etalase/eksibisi promosi atas hasil 


I PENINGKATAN 

TEKNOLOGI 

PENERAPAN 


297.366.800,- 100 99.93 

1.458.011.500,- 100 98.29 

112.330.750,- 100 99.62 

207.038.000,- 100 99.97 

184.217.000.- 100 99.94 

184.217.000,- 100 99.94 

45.000.000,- 100 99.94 

1 Sosialisasi Penyusunan RDKK 45.000.000,- 100 99.94 

J PENINGKATAN PRODUKSI 


1 Penyediaan sarana produksi 


K PEMBERDAYAAN PENYULUH 


3.873.592,968,- 100 99.76 

3.873.592,968,- 100 99.76 

657.647.550,- 100 99.67 



LAPANGAN 

1 Peningkatan kapasitas tenaga 

penyuluh pertanian/perkebunan 

L PENCEGAHAN DAN 

PENANGGULANGAN 

TERNAK 

PENYAKIT 

657.647.550,- 100 99.67 

609.358.229,- 100 99.80 

1 Pendataan masalah peternakan 20.000.000,- 100 100 

2 Pemeliharaan kesehatan dan 

pencegahan 

ternak 

penyakit menular 

3 Pengawasan dan perdagangan 

ternak antar daerah 

M PENINGKATAN 

PETERNAKAN 

PRODUKSI 

1 Pembangunan sarana dan 

prasarana perbibitan ternak 

2 Pendistribusian bibit ternak kepada 

masyarakat 

N PEMBERDAYAAN EKONOMI 

MASYARAKAT PESISIR (PEMP) 

1 Pembinaan kelompok ekonomi 

masyarakat pesisir 

O PENGEMBANGAN 

PERIKANAN 

BUDIDAYA 

559.358.229,- 100 99.39 

30.000.000,- 100 100 

258.700.000,- 100 99.72 

59.525.000,- 100 100 

199.175.000,- 100 99.43 

50.025.000,- 100 99.49 

50.025.000,- 100 99.49 

483.544.700,- 100 99.63 

1 Pengembangan bibit ikan unggul 59.863.750,- 100 99.71 

2 Pembinaan dan pengembangan 423.680.950,- 100 99.55 



perikanan 

P PENGEMBANGAN 

TANGKAP 

PERIKANAN 

1 Pendampingan pada kelompok 

masyarakat perikanan tangkap 

2 Pembangunan tempat pelelangan 

ikan 

Q PENGEMBANGAN KAWASAN 

BUDIDAYA LAUT, AIR PAYAU & AIR 

TAWAR 

1 Kajian kawasan budidaya laut, air 

payau dan air tawar 

C.1.1.4. Permasalahan dan Solusi 

1. Permasalahan 

2.952.153,700,- 100 99.95 

975.344,500,- 100 99.99 

1.976.809,200,- 100 99.91 

49.800.000,- 100 100 

49.800.000,- 100 100 

1) Tenaga teknis yang menjadi ujung tombak di lapangan tidak ada 

sehingga penyuluh pertanian lapangan yang menjadi ujung tombak 

pembangunan kapasitasnya sangat terbatas sebagai akibat 

pekerjaan tertumpuk semua pada mereka; 

2) Pemahaman pelaksanaan kegiatan maupun panitia pengadaan 

barang dan jasa terhadap peraturan dan perundang-undangan yang 

terkait dengan pengadaan, pengelolaan keuangan, asset daerah, 

barang dan jasa masih sangat terbatas; 

3) Kondisi geografis wilayah belum didukung sarana dan prasarana 

yang memadai; 



4) Tingginya beban tugas dan tanggung jawab aparat dalam 

pelaksanaan tugas kurang diimbangi dengan tingkat kesejahteraan 

yang diperoleh; 

5) Keterbatasan SDM petani yang menjadi sasaran program 

menyebabkan sasaran yang ingin dicapai tidak maksimal; 

6) Belum intensifnya koordinasi di berbagai lini terhadap semua pihakpihak 

yang terkait mulai dari perencanaan, peletakan anggaran 

2. Solusi 

sampai dengan operasional pelaksanaan kegiatan; 

1) Mengangkat/menempatkan kembali Petugas Teknis Kecamatan 

(PPK) sebagai perpanjangan tangan Dinas Pertanian di Kecamatan 

dan berfungsi koordinasi terhadap pelaksanaan Pembangunan 

Pertanian di Kecamatan; 

2) Pelatihan bagi pelaksana kegiatan dan panitia terhadap peraturan 

dan perundang-undangan antara lain KEPPRES No 80 Tahun 2003 

tentang pengadaan barang dan jasa, PP No. 85 tentang 

pengelolaan keuangan daerah, PP No. 6 tentang pengelolaan 

barang milik Negara/daerah, Permendagri No. 13 tahun 2006 

tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah; 

3) Pengadaan sarana mobilisasi terutama wilayah-wilayah terisolir; 

4) Peningkatan honor, insentif atau pendapatan lain-lain yang syah 

menurut aturan perundang-undangan agar kinerja pelaksana 

kegiatan meningkat; 



5) SDM Petani masih perlu lebih ditingkatkan agar mengetahui 

perannya dalam proses pembangunan di wilayahnya; 

6) Jalur koordinasi secara vertikal maupun horizontal perlu lebih 

disederhanakan agar benar-benar efektif pelaksanaannya; 

C.2. Urusan Kehutanan 

C.2.1.` SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan 


1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, Kegiatan 

Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu 

2. Program Rehabilitasi Hutan dan dengan kegiatan : 

a. Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan 

b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan 

Lahan 

3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan, dengan 

kegiatan : 

a. Penyuluhan Kesadaran Masyarakat mengenai Dampak Perusakan 

Hutan 

b. Pengawasan dan Penertiban Illegal Logging 

c. Pengurusan Izin Penggunaan Kawasan Hutan 

4. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan, dengan 

kegiatan : 

a. Penyusunan Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Industri 

Hasil Hutan 

b. Sosialisasi Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Industri Hasil 

Hutan 



c. Pengawasan dan Penertiban Pelaksanaan Peraturan Daerah 

mengenai Pengelolaan Industri Hasil Hutan 

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 

Daerah, Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber 

Pendapatan Daerah 

6. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 

a. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 

b. Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan Produktifitas Lahan 

Tidur 

c. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 

7. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 

a. Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat 

Guna 

b. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan 

8. 

c. Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan 

Program Pemberdayaan dan Penyuluh Pertanian/Perkebunan 

lapangan, Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan bagi 

9. 

Pertanian/Perkebunan 

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, Kegiatan 

Rehabilitasi Tanaman Kakao dengan Metode Sambung Samping 

10. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 

a. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian 

b. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Perkebunan, 

Produk Pertanian 

c. Pengembangan Sistem Informasi Pasar 



C.2.1.2. Tingkat Pencapaian SPM/Capaian Program 

1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, Kegiatan 

Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu dengan capaian terlaksananya 

budidaya lebah madu dan pengembangan hutan tanaman melalui 

budidaya tanaman gaharu 

2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan kegiatan : 

a. Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan, dengan capaian 

tersedianya bibit/benih tanaman rotan seluas 4 Ha 

b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan 

Lahan dengan capaian terlaksananya pencanangan HMPI, 

GPTTPP dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara 

3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan, dengan 

kegiatan : 

a. Penyuluhan Kesadaran Masyarakat mengenai Dampak Perusakan 

Hutan dengan capaian terlaksananya tata batas dan data potensi 

lokasi pinjam pakai kawasan hutan untuk pembuatan jalan 

Masamba-Rampi sejauh 70 Km dengan terbitnya Izin Pinjam Pakai 

b. Pengawasan dan Penertiban Illegal Logging dengan capaian 

terlaksananya pengawasan hutan dan penertiban illegal logging 

selama 1 (satu) tahun anggaran yang diindikasikan dengan 

menurunnya angka kerusakan hutan dan peredaran kayu illegal. 

c. Pengurusan Izin Penggunaan Kawasan Hutan, dengan terbitnya izin 

pinjam pakai. 

4. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan, dengan 

kegiatan : 



a. Penyusunan Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Industri 

Hasil Hutan yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan 

daerah dari hasil hutan rakyat 

b. Sosialisasi Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Industri Hasil 

Hutan dengan capaian terlaksananya pembinaan usaha kehutanan 

dan perkebunan yang melibatkan sebanyak 240 warga masyarakat 

c. Pengawasan dan Penertiban Pelaksanaan Peraturan Daerah 

mengenai Pengelolaan Industri Hasil Hutan dengan capaian 

terlaksananya Rapat Koordinasi antar perusahaan pemegang 

perizinan kehutanan dan perkebunan dengan para stakeholder 

terkait (80%). 

5. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, 

Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan 

Daerah dengan indikator tercapainya target PAD sektor Kehutanan 

dan Perkebunan Tahun Anggaran 2008. 

6. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 

a. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani dengan capaian 

terlaksananya musyawarah dan diskusi di antara kelompok tani 

secara berkala 

b. Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan Produktifitas Lahan 

Tidur dengan capaian terlaksananya penyuluhan dan bimbingan 

pemanfaatan lahan tidur 

c. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis dengan capaian 

7. 

terlaksananya pelatihan bagi petani dan pelaku agribisnis 

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 



a. Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat 

Guna dengan capaian terlaksananya pembinaan budidaya tanaman 

kopi dan kakao 

b. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan dengan 

capaian meningkatnya pengadaan bibit unggul selama dalam 1 

(satu) tahun anggaran. 

c. Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan dengan capaian 

diterbitkannya sertifikat bibit unggul sebagai standar penggunaan 

bibit dalam pengelolaan pertanian melalui penyediaan entrees yang 

tersertifikasi dari kebun kakao masyarakat sebanyak 175 pohon. 

8. Program Pemberdayaan dan Penyuluh Pertanian/Perkebunan 

lapangan, Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan bagi 

9. 

Pertanian/Perkebunan dengan capaian terlaksananya penyuluhan dan 

pendampingan bagi para petani. 

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, Kegiatan 

10. 

Rehabilitasi Tanaman Kakao dengan Metode Sambung Samping 

dengan capaian terlaksananya rehabilitasi tanaman kakao seluas 4 Ha 

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 

a. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian 

dengan capaian tersedianya sarana pengolahan dan pemasaran 

hasil perkebunan sebanyak 140 unit 

b. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk 

Perkebunan, Produk Pertanian dengan capaian terpeliharanya 

tanaman kakao yang telah direhabilitasi/sambung samping, 

terlaksananya pengamatan dan pengendalian OPT/PHT, 

tersedianya sarana produksi untuk tanaman kakao hasil sambung 

samping sebanyak 1 ton/Ha. 



c. Pengembangan Sistem Informasi Pasar dengan capaian 

terbentuknya sistem informasi pasar bagi hasil-hasil 



Pada T.A. 2008 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu 

Utara mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.944.392.500,- yang 

terealisasi sebesar Rp. 13.077.106.866,- terdiri dari : 


Belanja tidak langsung adalah belanja pegawai/belanja PNS yang 

mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 3.044.777.000,- terealisasi 

sebesar Rp. 3.018.425.331,- (99,13%) 

2. Belanja Langsung Umum 

Belanja langsung umum adalah belanja yang dikelola pada Bidang Tata 

Usaha yang berupa belanja pegawai dianggarkan sebesar 

Rp. 130.975.000,- terealisasi sebesar Rp. 115.975.000,- (88,55%). 

Belanja barang dan jasa dianggarkan sebesar Rp. 478.425.000,terealisasi 

sebesar Rp. 451.339.360,- (94,34%). Dan belanja modal 

dianggarkan sebesar Rp. 96.000.000,- terealisasi sebesar 

Rp. 94.440.000,- (98,38%). 




Belanja langsung adalah belanja pendukung pelaksanaan kegiatan 

sesuai tupoksi masing-masing unit kerja dalam lingkup Dinas Kehutanan 

dan Perkebunan, yang mendapat alokasi anggaran sebagai berikut : 

- Belanja Pegawai Rp. 1.236.175.000,terealisasi 

sebesar Rp. 1.168.850.000,- (94,55%) 

- Belanja Barang dan Jasa Rp. 8.441.115.100,terealisasi 

sebesar Rp. 7.712.028.175,- (91,36%) 

- Belanja Modal Rp. 526.925.400,terealisasi 

sebesar Rp. 516.049.000,- (99,83%) 


Dalam pelaksanaan kegiatan desentralisasi sebanyak 18 kegiatan, 

ada beberapa permasalahan yang dijumpai, sehingga tidak mencapai target 

output (keluaran) dan tidak mencapai target outcome (hasil), hal ini antara lain 

karena : 

a. Terbatasnya pagu anggaran untuk Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

berdampak pada penyusunan DPA menyebabkan ada beberapa item 

kegiatan yang belum di anggarkan pokok, sehingga harus menunggu 

proses perubahan anggaran. 

b. Lambatnya pengesahan perubahan anggaran juga turut berpengaruh 

pada pelaksanan fisik pada beberapa kegiatan yang mengalami 

perubahan, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak berjalan maksimal. 

c. Sering terjadi perubahan aturan, menyebabkan tidak jelasnya pedoman 

pelaporan keuangan, menyebabkan terjadinya pengulangan pembuatan 

laporan. Hal ini tentunya merugikan dari segi waktu dan materi. 



d. Terjadinyakelangkaan pupuk,menyebabkan terlambatnya realisasi 

pengadaan pupuk dan sebahagian pengadaan pupuk tidak terealisasi. 

Solusi yang telah diambil dalam menyelesaikan permasalahan dan 

hambatan yang muncul pada pelaksanaan kegiatan baik kegiatan 

Dekonsentrasi maupun kegiatan Tugas Pembantuan antara lain : 

1. Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan yang dapat dilaksanakan sebelum 

perubahan anggaran. 

2. Kegiatan yang telah di agendakan dalam anggaran perubahan, sambil 

menunggu pengesahan APBD perubahan dapat dilaksanakan untuk 

menghindari terlambatnya pelaksanaan kegiatan. 

3. Dilakukannya koordinasi penatausahaan keuangan, agar tidak 

terulangnya pelaporan. 

4. Dilakukan denda terhadap penyedia barang yang tidak merealisasikan 

tanggung jawabnya. 

C.3. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral 

C.3.1. SKPD : Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup 


Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas 

Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2008 yang 

terkait dengan urusan pilihan sebagai berikut : 

1. Program pembinaan dan pengawasan pertambangan umum : 

- penyusunan regulasi kegiatan penambangan Galian C 

- sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan Galian C 

- koordinasi dan pendataan hasil produksi di bidang pertambangan 

- pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan Galian C 



- monitoring, evaluasi dan pelaporan 

- pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat 

2. Program pengawasan dan penertiban kegiatan pertambangan rakyat 

dengan kegiatan penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi 

3. Program pembinaan dan pembangunan bidang ketenagalistrikan : 

- penyusunan regulasi mengenai kegiatan Ketenagalistrikan 

- pembangunan PLTM 

- pemasangan Travo Step Up dan Step Down 

- pemasangan dan operasional PLTS 

- studi kelayakan Pembangunan PLTMH dan Pyco Hydro 

- rehabilitasi saluran penghantar PLTMH Tandung 

4. Program geologi umum dan sumber daya mineral 


Hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut secara umum dirangkum 

dalam komponen kegiatan sebagai berikut : 

1. Secara bertahap kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran maupun 

alat laboratorium dan survey dapat dipenuhi; 

2. Tingkat kesadaran hukum dan wawasan masyarakat terhadap 

pengelolaan pertambangan seperti tertib melakukan kegiatan 

3. 

Pertambangan, meningkatnya PAD dari sektor Galian C serta kesadaran 

menjaga dan memperbaiki lingkungan; 

semakin tersedianya data potensi mineral, energi, geologi dan air, serta 

terciptanya pembangunan yang berwawasan dan peduli lingkungan; 

4. dokumen kelayakan PLTMH di Kecamatan Seko, Rampi dan Masamba. 

5. pembangunan PLTMH : 

- Desa Onondowa, Kec. Rampi 



- Desa Malimbu Kec. Sabbang 

- Desa Lantang Tallang Kec. Masamba 

6. pemasangan Travo Step Up dan Step Down pada PLTMH Sampala 

7. studi kelayakan Pembangunan dan Pyco Hydro : 

- Desa Padang Balua Kec. Seko 

- Desa Lero Kec. Masamba 

- Desa Tedeboe Kec. Rampi 

8. tersedianya hasil pemetaan terpadu dan Pengeboran Air Bawah Tanah di 

Kecamatan Malangke Barat 


Pada tahun Anggaran 2008, Dinas Pertambangan, Energi dan 

Lingkungan Hidup mendapat anggaran sebesar 

Rp.4.774.609.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta 

Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah). Namun pada Anggaran Perubahan 

mendapat tambahan Anggaran Sebesar Rp.1.532.454.700,-sehingga 

menjadi Rp. 6.307.063.700,- (Enam Milyar Tiga Ratus Tujuh Juta Enam Puluh 

Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah), yang meliputi pengeluaran 


1. Belanja Tidak Langsung : Rp. 1.173.443.000,- 

2. Belanja Langsung : Rp. 5.173.620.700,- Dari jumlah Anggaran tersebut 

tingkat realisasi rata - rata sebesar 98,51% Keuangan dan 100 % Fisik. 


Khusus bidang energi dan sumber daya mineral, permasalahan yang 

ditemui antara lain terbatasnya alokasi anggaran jika dibandingkan dengan 



eban target program yang hendak dicapai serta belum adanya kendaraan 

operasional roda 4 (empat) untuk menunjang mobilitas kegiatan. 

Untuk itu, secara bertahap Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber 

Daya Mineral berupaya agar setiap tahunnya alokasi anggaran dapat 

ditingkatkan melalui eksplorasi kegiatan dan inovasi berkelanjutan. 

C.4. Urusan Pariwisata 

C.4.1. SKPD : Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata 


Adapun program dan kegiatan urusan pariwisata yang telah 

dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 

Anggaran 2008 adalah : 

a. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 

1) Kegiatan Pengembangan objek pariwisata unggulan, realisasi 

kegiatan adalah tersedianya desain ODTW di Sarambu Alla dan 

Air Panas Pincara (2 paket). 

2) Kegiatan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana 

pariwisata, realisasi kegiatan adalah terlaksananya penataan 

Makam Petta Pao di Kec. Malangke Barat (1 paket). 

3) Kegiatan Pengembangan daerah tujuan wisata, realisasi kegiatan 

adalah terlaksananya ekspose ODTW. 

b. Program Pengembangan Kemitraan 



1) Kegiatan Pengembangan SDM dibidang kebudayaan dan 

pariwisata bekerjasama dengan lembaga, realisasi kegiatan 

adalah terlaksananya pelatihan pengembangan SDM Bidang 

Pariwisata. 

2) Kegiatan Pengembangan sumber daya manusia dan 

profesionalisme bidang pariwisata. 


Hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut adalah pengembangan 

obyek pariwisata unggulan sebagai berikut : 

a. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan capaian 

penataan Makam Petta Pao di Kecamatan Malangke Barat 

b. Program Pengembangan Kemitraan dengan capaian pelaksanaan 

pelatihan Pengembangan SDM Bidang Pariwisata 

Adapun data obyek tujuan wisata secara keseluruhan di Kabupaten 

Luwu Utara sebagai berikut : 

No 

. 

1. 

2. 

Kecamatan 

Kec. Sabbang 

Kec. Baebunta 

Nama Objek Daerah 

Tujuan Wisata 

• Air terjun Sarambu Alla 

• Arung Jeram 

• Air Terjun Mangkaluku 

• Air Panas Pararra 

• Air Terjun 12 susun 

Rante Paccu 

• Air Terjun Meli dan 

panorama Alam serta 

permandian 

• Penangkaran Buaya 

• Goa Sassa 

Jarak dari 

kabupaten 

35 Km 

15 Km 

27 Km 

16 Km 

15 Km 

10 Km 

5 Km 

18 Km 

Pengelola 

Masyarakat 

/Pemda 

Perorangan 



3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Kec. Masamba 

Kec. Malangke 

Kec. Mappedeceng 

Kec. Seko 

Kec. Limbong 

Kec. Rampi 

Kec. Sukamaju 

Kec. Bone-Bone 

Kec. Malangke 

Barat 

• Rumah Adat Banua 

Sulu 

• Batu Perahu Maipi 

• Air Panas Pincara 

• Makam Datuk Patimang 

• Air Terjun Bersusun 

• Perkebunan 

• Perkampungan 

tradisional 

• Goa 

• Perkampungan 

tradisional 

• Perkebunan 

• Air terjun tamboke 

• Batu telapak kaki 

• Pantai Munte 

• Permandian 

Bantimurung 

• Pantai Setang-Setang 

• Pantai Nelayan 

• Makam Petta Pao 


0 Km 

4 Km 

3 Km 

38 Km 

14 Km 

198 Km 

198 Km 

198 Km 

160 Km 

177 Km 

28 Km 

29 Km 

31 Km 

28 Km 

30 Km 

46 Km 

Masyarakat 

Alokasi dan realisasi anggaran masing-masing program sebagai 

berikut : 



a. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan kegiatan 

penataan Makam Petta Pao di Kecamatan Malangke Barat dialokasikan 

anggaran sebesar Rp. 320.000.000,- dengan realisasi 100% 

b. Program Pengembangan Kemitraan dengan kegiatan pelaksanaan 

pelatihan Pengembangan SDM Bidang Pariwisata dialokasikan 

anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi 100%. 

C.5. Urusan Industri dan Perdagangan 

C.5.1. SKPD : Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan 



1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. 

a. Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Dibidang 


b. Kegiatan Peningkatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan 

pelaksanaan 

c. Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi 

2. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. 

a. Kegiatan Koordinasi Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan 

Konsumen 

b. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa 



c. Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian 

daerah 

3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 

a. Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha 

b. Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk 

c. Kegiatan Peningkatan Sistem Jaringan Informasi Perdagangan 

4. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 

a. Kegiatan Fasailitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap 

Pemanfaatan Sumberdaya 

b. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan 

Menengah dengan Swasta 

5. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 

a. Kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri 

b. Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri 

6. Program Penataan Struktur Industri 

Kegiatan Penyediaan Sarana Maupun Sarana Klaster Industri 


N 

o 

Program dan Kegiatan Capaian Program 

1 Program Peningkatan Promosi dan 

Kerjasama Investasi. 

− Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan - Terkoordinasinya 

Kerjasama Dibidang Penanaman Modal mekanisme dan 

− Kegiatan Peningkatan Pemantauan, 

kerjasama penanaman 

Pembinaan dan Pengawasan 

modal 

pelaksanaan 

- Terselenggaranya 

− Kegiatan Penyelenggaraan Pameran sistem promosi daerah 

Investasi 

dan iklim usaha yang 

mengundang minat 



2 Program Perlindungan Konsumen dan 

Pengamanan Perdagangan. 

− Kegiatan Koordinasi Hubungan Kerja 

dengan Lembaga Perlindungan 

Konsumen 

− Kegiatan Peningkatan Pengawasan 

Peredaran Barang dan Jasa 

− Kegiatan Operasionalisasi dan 

Pengembangan UPT Kemetrologian 

daerah 

3 Program Peningkatan Efisiensi 

Perdagangan Dalam Negeri 

− Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perijinan 

Pengembangan Usaha 

− Kegiatan Pengembangan Pasar dan 

Distribusi Barang/Produk 

− Kegiatan Peningkatan Sistem Jaringan 

Informasi Perdagangan 

4 Program Pengembangan Industri Kecil 

dan Menengah 

− Kegiatan Fasailitasi Bagi Industri Kecil 

dan Menengah Terhadap Pemanfaatan 

Sumberdaya 

− Kegiatan Fasilitasi Kerjasama 

Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan 

Menengah dengan Swasta 

5 Program Peningkatan Kemampuan 

Teknologi Industri 

− Kegiatan Pembinaan Kemampuan 


investasi 

- Terselenggaranya 

Pameran Investasi 

sebanyak 2 (dua) kali 

(Dekranasda) 

- Terkoordinasinya 

hubungan kerja dengan 

Lembaga Perlindungan 

Konsumen 

- Terjaminnya 

kelancaran peredaran 

barang dan jasa 

- Tersedianya peralatan 

kemetrologian 

- Diterbitkannya 

dokumen perijinan 

usaha 

- Terjaminnya 

kelancaran sistem 

distribusi barang 

- Tersedianya sistem 

informasi perdagangan 

- Terbukanya akses 

pemanfaatan sumber 

daya bagi industri kecil 

dan menengah 

- Terwujudnya kerjasama 

kemitraan industri 

mikro, kecil dan 

menengah dengan 

swasta 

- Meningkatnya 

kemampuan 



− Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan 


6 Program Penataan Struktur Industri 

− Kegiatan Penyediaan Sarana Maupun 

Sarana Klaster Industri 

N 

o 


Program dan Kegiatan Rencana 

Anggaran 

1 Program Peningkatan Promosi 

dan Kerjasama Investasi. 

− Kegiatan Peningkatan 

Koordinasi dan Kerjasama 

Dibidang Penanaman Modal 


Pemantauan, Pembinaan dan 

Pengawasan pelaksanaan 

− Kegiatan Penyelenggaraan 

Pameran Investasi 

2 Program Perlindungan Konsumen 

dan Pengamanan Perdagangan. 

− Kegiatan Koordinasi Hubungan 

Kerja dengan Lembaga 

Perlindungan Konsumen 


Pengawasan Peredaran Barang 

(Rp) 

130.195.000,- 

29.000.000,- 

21.195.000,- 

80.000.000,-,- 

150.000.000,- 

40.000.000,- 

80.000.000,- 

penguasaan teknologi 

bagi industri 

- Meningkatnya daya 

saing industri melalui 

pengembangan 

teknologi 

- Tersedianya sarana dan 

sarana klaster industri 

Realisasi 

Anggaran 

(Rp) 

85.873.600,- 

2.200.000,- 

21.195.000,- 

62.478.600,- 

145.619.000 

,- 

38.936.000,- 

76.820.000,- 



(%) 

65,96 

07,59 

100,00 

78,10 

97,08 

97,34 

96,03

dan Jasa 

− Kegiatan Operasionalisasi dan 

Pengembangan UPT 

Kemetrologian daerah 

3 Program Peningkatan Efisiensi 

Perdagangan Dalam Negeri 

− Kegiatan Fasilitasi Kemudahan 

Perijinan Pengembangan Usaha 

− Kegiatan Pengembangan Pasar 

dan Distribusi Barang/Produk 

− Kegiatan Peningkatan Sistem 

Jaringan Informasi Perdagangan 

4 Program Pengembangan Industri 

Kecil dan Menengah 

− Kegiatan Fasailitasi Bagi 

Industri Kecil dan Menengah 

Terhadap Pemanfaatan 

Sumberdaya 

− Kegiatan Fasilitasi Kerjasama 

Kemitraan Industri Mikro, Kecil 

dan Menengah dengan Swasta 

5 Program Peningkatan 

Kemampuan Teknologi Industri 

− Kegiatan Pembinaan 

Kemampuan Teknologi Industri 

− Kegiatan Pengembangan dan 

Pelayanan Teknologi Industri 

6 Program Penataan Struktur 

Industri 

− Kegiatan Penyediaan Sarana 

Maupun Sarana Klaster 

Industri 



30.000.000,- 

372.000.000,- 

30.000.000,- 

310.000.000,- 

32.000.000,- 

235.000.000,- 

165.000.000,- 

70.000.000,- 

153.386.350, 

28.313.000,- 

125.073.350,- 

219.604.000,- 

219.604.000,- 

29.863.000,- 

366.211.082 

30.000.000,- 

304.211.082 

,- 

32.000.000,- 

234.897.000 

,- 

164.945.000 

,- 

69.952.000,- 

134.086.350 

,- 

28.213.000,- 

105.873.350 

,- 

219.467.000 

,- 

219.467.000 

,- 

99,54 

98,44 

100,00 

98,13 

100,00 

99,96 

99,96 

99,93 

87,42 

99,65 

84,65 

99,94 

99,94 



Secara umum permasalahan yang dihadapi bidang Industri Kecil, 

Usaha Perdagangan dan jasa adalah sebagai berikut : 

1. Keterbatasan modal usaha; 

2. Peralatan yang masih kurang dan spesifikasi peralatan yang masih 

sangat sederhana; 

3. Lemahnya manajemen kelompok dalam berakses pada lembaga 

perbankan; 

4. Terbatasnya pemilikan akte sebagai jaminan yang dipersyaratkan oleh 

perbankan; 

5. Jaringan industri pemasaran produk yang panjang mengakibatkan 

rendahnya nilai jual produk yang diterima masyarakat sebagai produsen. 

b. Solusi 

Mencermati permasalahan di atas, maka disarankan solusi sebagai 

berikut : 

1. Melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga 

perbankan untuk penyediaan modal bagi Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah (KUKM) dengan persyaratan yang mudah; 

2. Kerjasama dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk 

kemudahan sertifikasi tanah khususnya KUKM; 

3. Memfasilitasi bantuan peralatan dengan spesifikasi yang dapat 

meningkatkan kualitas produksi dan menambah produksi; 

4. Fasilitasi gedung peralatan pengolahan kakao yang dapat memproses 

kakao dari fermentasi sampai produk olahan bubuk yang dananya dari 

APBN melalui Departemen Perindustrian 



5. Pelatihan manajemen koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam 

peningkatan kemampuan manajemen usaha; 

6. Perluasan jaringan usaha dan pemasaran produk Kabupaten Luwu 

Utara 

C.6. Urusan Ketransmigrasian 

C.6.1. SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 


Di bidang urusan ketransmigrasian, telah dilaksanakan beberapa 

program kegiatan sebagai berikut : 

1. Program pengembangan wilayah transmigrasi melalui kegiatan 

Penguatan SDM Pemerintah Daerah dan Masyarakat Transmigrasi di 

Kawasan Transmigrasi di Perbatasan 


Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor 

3. 

dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi 

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi melalui Kegiatan 

Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan 

Ekonomi di Kawasan Transmigrasi 

4. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi melalui Kegiatan 

Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan 

5. 

Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM 

Program Transmigrasi Lokal di Lokasi UPT Buso, Maipi, Sepakat, 

Pongkase dan Bantimurung 

6. Program Transmigrasi Lokasl melalui Kegiatan Pelatihan Transmigrasi 

Lokal di Lokasi UPT Buso, Maipi, Sepakat, Pongkase dan 

Bantimurung 






Kawasan Transmigrasi di Perbatasan dengan capaian dihasilkannya 8 

buah peta hasil pengukuran dan pemasangan tapal batas serta 

gambar lokasi. 



dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan capaian 

tersedianya 1 (satu) lokasi calon area transmigrasi yang akurat seluas 

12.000 Ha. 



Ekonomi di Kawasan Transmigrasi dengan capaian terlaksananya 

4. 

pengukuran rancang kapling lahan usaha transmigrasi dan 

pemasangan perpipaan sebanyak 250 persil, 90 meter. 

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi melalui Kegiatan 


5. 

Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM dengan capaian 

terlaksananya rekruitmen transmigrasi pengganti sebanyak 25 KK. 

Program Transmigrasi Lokal di Lokasi UPT Buso, Maipi, Sepakat, 

Pongkase dan Bantimurung dengan capaian terberikannya 

6. 

penyuluhan bagi warga transmigrasi sebanyak 250 orang. 

Program Transmigrasi Lokasl melalui Kegiatan Pelatihan Transmigrasi 

Lokal di Lokasi UPT Buso, Maipi, Sepakat, Pongkase dan 

Bantimurung terlatihnya warga transmigrasi sebanyak 250 orang 






Kawasan Transmigrasi di Perbatasan dengan anggaran sebesar 

Rp. 93.526.000,- , realisasi 99,78% 



dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan 

anggaran sebesar Rp. 172.305.000,-, realisasi 99,34%. 



Ekonomi di Kawasan Transmigrasi dengan anggaran sebesar Rp. 

199.458.000,-, realisasi sebesar 99,73%. 



Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM dengan anggaran 

sebesar Rp. 25.000.000,- realisasi sebesar 100%. 

5. Program Transmigrasi Lokal melalui Kegiatan Penyuluhan 

6. 

Transmigrasi Lokal di Lokasi UPT Buso, Maipi, Sepakat, Pongkase dan 

Bantimurung dengan anggaran sebesar Rp. 24.950.000,-, realisasi 

99,80%. 

Program Transmigrasi Lokasl melalui Kegiatan Pelatihan Transmigrasi 

Lokal di Lokasi UPT Buso, Maipi, Sepakat, Pongkase dan Bantimurung 

dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,-, realisasi 100%. 




Sejalan dengan keberhasilan pencapaian sasaran tersebut, terdapat 

pula berbagai kendala yang dihadapi sehingga mengakibatkan diakuinya 

terdapat hasil yang tidak optimal antara lain kelemahan penanganan personil 

dalam mengelola kegiatan baik kuantitas maupun kualitas, adanya persepsi 

yang belum dimengerti dalam proses dan pelaksanaan pengadaan barang 

dan jasa, adanya data tenaga kerja dan pengangguran yang belum akurat 

karena koordinasi dengan instansi terkait yang belum optimal, terbatasnya 

pegawai teknis, adanya calon areal transmigrasi yang layak untuk 

pengembangan permukiman tetapi berstatus Hutan Lindung, Hutan Produksi 

Terbatas dan Hutan Konversi sehingga tidak bisa dimanfaatkan sebelum 

adanya pelepasan dari kehutanan, serta kurangnya rutinitas bimbingan dan 

penyuluhan dari petugas karena terbatasnya dana, sehingga bantuan yang 

diberikan kepada para Transmigran belum dapat dimanfaatkan secara 

optimal. 

Beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan di atas telah 

diupayakan antara lain, peningkatan jumlah dan kompetensi aparatur, 

mengintensifkan sosialisasi dan program, peningkatan sinergitas dan 

koordinasi dengan instansi terkait, peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

penyusunan program untuk menumbuhkan rasa ikut memiliki dan menerima 

manfaat kegiatan serta peningkatan sumber daya transmigran secara 

terencana dan terukur. 

D. INDIKATOR KINERJA KUNCI (Terlampir) 



. Tataran Pengambil Kebijakan 

a. Ketentraman dan ketertiban umum daerah 

2. Keselarasan dan efektifitas hubungan antara pemerintahan 

daerah dan Pemerintah serta antarpemerintahan daerah dalam 

rangka pengembangan otonomi daerah 

3. Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan 

kebijakan Pemerintah 

4. Efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD 



5. Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD 

beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan 

6. Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala 

daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan 

7. Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah pada peraturan perundang-undangan 

8. Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara 

pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan 

kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk Daerah 

9. Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan 

penyerapan DAU, DAK dan Bagi Hasil 

10. Intensitas, efektivitas dan transparansi pemungutan 

sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi 

daerah 

11. Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata 

12. 

usaha, pertanggungjawaban dan pengawasan APBD 

Pengelolaan potensi daerah 

13. Terobosan/inovasi 


baru dalam penyelenggaraan 

2. Tataran Pelaksana Kebijakan 

a. Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan 

b. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan 

c. Tingkat capaian SPM 

d. Penataan kelembagaan daerah 

e. Pengelolaan kepegawaian daerah 

f. Perencanaan pembangunan daerah 



g. Pengelolaan keuangan daerah 

h. Pengelolaan barang milik daerah 

i. Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat

BAB III URUSAN DESENTRALISASI - Situs Resmi Kab. Luwu Utara

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?