Bahan Pelatihan Fasilitator Forum SKPD dan Musrenbang Rencana ...

More documents

Recommendations

Info

PROSES PENYUSUNAN APBD RANGKAIAN PROSES MUSRENBANG KABUPATEN/KOTA PERSIAPAN YANG PERLU DILAKUKAN DAERAH • Menyiapkan dana dan logistik • Pembentukan Tim (RKPD, Renja SKPD) dan Struktur Tim, misal : – Tim Penyusun – Tim Konsultasi – Tim PembahasTerfokus (FGD) – Tim Fasilitator • Identifikasi dan analisis stakeholders • Menyiapkan agenda/kalender penyusunan dokumen perencanaan RKPD • Menyiapkan panduan/pedoman penyusunan rencana, serta pelaksanaan forum SKPD dan musrenbang PERANSERTA MASYARAKAT � Asas penting yang membuka peranserta dalam UU 25/2004 � “Kepentingan Umum” (mendahulukan kesejahteraan umum secara aspiratif, akomodatif dan selektif); 8 � “Partisipatif” (Masyarakat berperan dalam proses pengambilan keputusan; � “Keterbukaan” (akses masyarakat terhadap informasi yang benar); � “Akuntabilitas” (dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat) � Tujuan Partisipasi Masyarakat (UU-32/2004) � Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat � Menciptakan rasa memiliki terhadap pemerintahan dan tanggungjawab pembangunan � Menjamin keterbukaan, akuntabilitas dan kepentingan umum � Mendapatkan aspirasi masyarakat dan � Sebagai wahana untuk agregasi kepentingan dan mobilisasi dana ASPEK LEGALITAS YANG MENGATUR PARTISIPASI PUBLIK DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN • UU-25/2004 tentang SPPN – Pasal 2 � azas SPPN bertujuan mengoptimalkan partisipasi masyarakat – Pasal 9-12; 16-18; 22-27 � kedudukan Musrenbang dalam proses perencanaan – Penjelasan UU-25/2004 bagian Umum butir 3 � pendekatan dalam keseluruhan rangkaian perencanaan • UU-32/2004 tentang Pemerintahan Daerah – Pasal 139 � hak masyarakat dalam penyiapan atau pembahasan rancangan Perda – Pasal 150-151 � upaya mendorong partisipasi masyarakat. • UU-10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. – Pasal � hak masyarakat memberikan masukan dalam penyiapan atau pembahasan rancangan PERDA • PP-40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (pasal 4, 5, 10,12,15, 23) • SEB Meneg PPN/Kepala BAPPENAS dan MENDAGRI tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan (diterbitkan setiap tahun).
ISU KUNCI PARTISIPASI PUBLIK DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN • Kekurangjelasan peranan, fungsi dan jurisdiksi partisipasi publik dalam proses perencanaan dan penganggaran • Peraturan perundangan hanya mengatur partisipasi publik sebatas perencanaan dalam bentuk: jaring aspirasi/konsultasi publik dan partisipasi dalam forum SKPD & musrenbang • Kekurangefektifan Musrenbang untuk mempengaruhi proses alokasi anggaran • Partisipasi masyarakat dalam proses formulasi, implementasi, pemantauan dan evaluasi anggaran, transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen vital untuk menciptakan keadilan sosial dan mengurangi konflik. • Terdapat prakarsa di sejumlah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. • Keterbatasan kemampuan organisasi masyarakat sipil untuk menjalankan peran yang efektif dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah KEBUTUHAN PENGUATAN LEGALITAS PARTISIPASI PUBLIK DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Perlunya ketentuan yang mengatur agar: • Keterlibatan wakil CSO dalam Tim Penyusun dokumen perencanaan dan penganggaran • Dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran dilakukan FGD yang melibatkan CSO yang berkompeten • Konsultasi publik terlebih dahulu sebelum keputusan penetapan dari setiap dokumen perencanaan dan anggaran 9
Page 1 and 2: Seri Pelatihan Fasilitator Musrenba
Page 3 and 4: ABSTRAKSI Bahan Pelatihan ini diran
Page 5 and 6: DAFTAR ISI BAHAN PELATIHAN FASILITA
Page 7: Judith Edstrom Chief of Party, USAI
Page 10 and 11: 1.1. TUJUAN DAN SASARAN PELATIHAN F
Page 13 and 14: Bagian 2 Tinjauan Kerangka Regulasi
Page 15: - Kepmendiknas No.129a/U/2004 tenta
Page 19 and 20: 11 PENYUSUNAN DOKUMEN KUA, PPAS, RK
Page 21 and 22: Bagian 3 Peranan Fasilitator dan Da
Page 23 and 24: logistik, alat peraga, meta plan, f
Page 25 and 26: DASAR-DASAR TEKNIK FASILITASI BAHTI
Page 27 and 28: dengan sangat baik. Dalam situasi p
Page 29 and 30: Solusi Inklusif Banyak orang yang t
Page 31 and 32: memfasilitasi sebuah kelompok. Jika
Page 33 and 34: tidak setuju dan menunjuk perbedaan
Page 35 and 36: METODE WORKSHOP adalah sebuah prose
Page 37 and 38: 6 7 Apa yang Difasilitasi? Analisis
Page 39: 15 16 Apa yang Difasilitasi? Kapan
Page 42 and 43: 34 4.1. RUANG LINGKUP KERJA FASILIT
Page 44 and 45: 4.2. METODA FASILITASI DALAM PEMBAH
Page 46 and 47: • Menghasilkan ide dan kesimpulan
Page 48 and 49: kepada seluruh peserta untuk memper
Page 50 and 51: 42 PENGADMINISTRASIAN DAN PENDOKUME
Page 52 and 53: 4.5. AGENDA PELATIHAN FASILITATOR F
Page 54 and 55: 5.1. STRATEGI FASILITASI EFEKTIF MU
Page 56 and 57: Isu strategis Tema- Fokus Kriteria
Page 58 and 59: No 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Apa yang
Page 60 and 61: 5.4. Hari II Pengadministrasian dan
Page 63 and 64: Bagian 6 Fasilitasi Musrenbang Desa
Page 65 and 66: No 7 8 9 10 Apa yang Difasilitasi?
Page 67 and 68:
6.2. RANCANGAN AGENDA MUSRENBANG DE
Page 69 and 70:
Bagian 7 Template/Form yang Digunak
Page 71 and 72:
Tujuan Keluaran Prinsip-prinsip T-2
Page 73 and 74:
T-2 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKPD D
Page 75 and 76:
Template T-3 PENYUSUNAN RENCANA KER
Page 77 and 78:
Tujuan Keluaran Langkah-langkah Inf
Page 79 and 80:
Langkah - Langkah Dasar Penyusunan
Page 81 and 82:
T-5 REVIEW USULAN PROGRAM, KEGIATAN
Page 83 and 84:
T-7 ANALISIS KONDISI DAN PERMASALAH
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
No 1 2 3 T-7 ANALISIS KONDISI DAN P
Page 91 and 92:
Pengantar Tujuan Keluaran Prinsip-p
Page 93 and 94:
Kelompok stakeholder Pemerintah Kab
Page 95 and 96:
T-18 PENENTUAN STAKEHOLDER UNTUK KO
Page 97 and 98:
Musbang Kecamatan Pada tingkat Keca
Page 99 and 100:
T-23 MUSRENBANG DESA/KELURAHAN Pros
Page 101 and 102:
T-25 MUSRENBANG KECAMATAN Prosedur
Page 103 and 104:
T-26 BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
Page 105 and 106:
T-27 PEMBAHASAN FORUM SKPD CSO yang
Page 107 and 108:
CONTOH FASILITASI FORUM SKPD FORUM
Page 109 and 110:
Contoh Agenda Forum SKPD Waktu Sela
Page 111 and 112:
T-32 MUSRENBANG DAERAH/RKPD Prosedu
Page 113 and 114:
T-33 NASKAH KESEPAKATAN HASIL MUSRE
Page 115 and 116:
T- 37 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURA
Page 117 and 118:
K-10B KONSULTASI DENGAN DELEGASI PE
Page 119 and 120:
K-27 BERITA ACARA HASIL SOSIALISASI
Page 121 and 122:
Bagian 8 Latihan Kerja 113
Page 123 and 124:
KASUS STUDI ; KECAMATAN CILILIN 1 U
Page 125 and 126:
117 DAFTAR SKALA PRIORITAS Nama Kec
Page 127 and 128:
119 Lanjutan Tabel Contoh Daftar Us
Page 129 and 130:
121 Lanjutan Tabel Contoh Daftar Us
Page 131 and 132:
Pendahuluan LATIHAN KERJA 2 PENYUSU
Page 133 and 134:
� Setiap kelompok memberikan pres
Page 135 and 136:
Bagian 9 Lampiran 127
Page 137 and 138:
Lanjutan Lampiran A I..............
Page 139 and 140:
Lanjutan Lampiran A I..............
Page 141 and 142:
Lanjutan Lampiran A VI.............
Page 143 and 144:
Lanjutan Lampiran A VII............
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
DAFTAR LAMPIRAN A YANG MENGALAMI PE
Page 185 and 186:
" 4 2 2& #) # + 2& #) $ !# !%%%%%%
Page 187 and 188:
0%%'+%', 1 +'- !" #$ %&&!' () ! '%(
Page 189 and 190:
!"# "#$! % & %' $(% # '% ! &) ! '(#
Page 191 and 192:
!"#$%&'"%()*)%% "!+,$% -)- . / ),)%
Page 193 and 194:
Lampiran A.X : PERATURAN MENTERI DA
Page 195 and 196:
Lanjutan ....... NO 3.2 3.2.1 3.2.2
Page 197 and 198:
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi
Page 199 and 200:
10.2 Dst……………… URUSAN/S
Page 201 and 202:
URUSAN/SKPD 8 Ketransmigrasian 8.1
Page 203 and 204:
Lampiran A.XI : PERATURAN MENTERI D
Page 205 and 206:
197
Page 207 and 208:
Bagian 10 Referensi 199
Page 209 and 210:
program Kepala Daerah terpilih dan
Page 211 and 212:
MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN M
Page 213 and 214:
Lampiran : Keputusan Menteri Dalam
Page 215 and 216:
terkena dampak hasil musyawarah) un
Page 217 and 218:
17. Pagu indikatif merupakan ancar-
Page 219 and 220:
38. Stakeholder atau pemangku kepen
Page 221 and 222:
VI. Hasil yang Diharapkan. Hasil pe
Page 223 and 224:
• Menggalang dukungan dan komitme
Page 225 and 226:
No 5 6 Faktor Keterlibatan DPRD Med
Page 227 and 228:
No 11 12 13 14 15 Faktor C. Pengorg
Page 229 and 230:
e. Ruang Lingkup Penilaian dan Eval
Page 231 and 232:
LEMBAR PENILAIAN DAN EVALUASI MUSRE
Page 233 and 234:
No 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Page 235 and 236:
No C.1 1 2 3 4 5 C.2 6 7 8 9 10 11
Page 237 and 238:
No C.4 33 34 35 36 37 38 39 40 41 C
Page 239 and 240:
No 72 C.7 73 74 75 76 77 Pertanyaan
Page 241 and 242:
No 5 6 D.2 7 8 9 10 D.3 11 12 13 14
Page 243 and 244:
No 1 2 3 4 5 6 7 8 Bagian E Pasca P
Page 245 and 246:
B. KABUPATEN/KOTA Petunjuk Pengisia
Page 247 and 248:
No 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Page 249 and 250:
No 9 10 11 12 13 14 15 16 17 C.3 18
Page 251 and 252:
No 44 45 46 47 48 C.6 49 50 51 52 5
Page 253 and 254:
No D.1 1 2 3 4 5 6 7 D.2 8 9 10 11
Page 255 and 256:
No 1 2 3 4 5 6 7 Catatan Penilai at
Page 257 and 258:
Rekomendasi: (usulan komponen pelak
Page 259 and 260:
10.2. POTRET PENYELENGGARAAN MUSREN
Page 261 and 262:
� Forum SKPD belum dilakukan �
Page 263 and 264:
Grafik 7 menunjukkan bahwa sejauh i
Page 265 and 266:
Sinkronisasi Penyusunan Rancangan A
Page 267 and 268:
No 3 4 5 258 Kegiatan (2) Pra Musre
Page 269 and 270:
260 LAMPIRAN 1. CONTOH SURAT EDARAN
Page 271 and 272:
262 LAMPIRAN 3.A. SASARAN DAN INDIK
Page 273 and 274:
264 LAMPIRAN 3.C. PENGUKURAN KINERJ
Page 275 and 276:
10.4. PENYUSUNAN KUA DAN PPAS IRIAN
Page 277 and 278:
BAGAIMANA MENGANALISA KUA? Ada empa
Page 279 and 280:
MENGANALISIS PPAS Apakah metode dan
Page 281 and 282:
Persiapan SKPD Konsultasi teknis me
Page 283 and 284:
5) Tujuan dan sasaran, sebagian bes
Page 285 and 286:
Format-2 FORM KONSULTASI FORM KONSU
Page 287 and 288:
278 Ketidaksabaran warga ketika men
Page 289 and 290:
280 Pasal 2 (1) Rincian lebih lanju
Page 291 and 292:
PENGELUARAN RUTIN NO 282 URAIAN Pos
Page 293 and 294:
284 BERITA ACARA RAPAT PENGESAHAN A
Page 295 and 296:
BAB I : PENDAPATAN KODE ANGGARAN 1
Page 297 and 298:
BAB I : PENDAPATAN Kode Anggaran 28
Page 299:
BAB III : BELANJA PEMBANGUNAN KODE
show all

Bahan Pelatihan Fasilitator Forum SKPD dan Musrenbang Rencana ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?