KLIPPING BERITA Polisi Akan Bongkar Tenda Pendemo di PT PHE ...

KLIPPING BERITA
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT
2 0 1 3
surabayapagi.com
Polisi Akan Bongkar Tenda Pendemo
di PT PHE WMO
Senin, 21 Jan 2013 | 03:10 WIB
Gresik (Surabaya Pagi) - Aksi unjuk rasa dengan pemasangan tenda di sekitar kompleks ORF
(Onshore Receiving Facility) milik PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE
WMO) Gresik,yang digelar oleh LSM,diantaranya LSM Gresik Care masih terus berlangsung
hingga saat ini.
Padahal fasilitas ORF (Onshore Receiving Facility ) merupakan areal objek vital. Hal ini
diungkapkan Kapolda Jatim Irjen Pol Hadiatmoko saat dikonfirmasi terkait aksi unjuk rasa di
salah satu objek vital ini mengatakan, jika pihaknya sudah menghimbau pada LSM yang
berunjuk rasa tersebut untuk segera melakukan pembongkaran tenda yang didirikan, sebelum
diambil tindakan tegas oleh kepolisian.
"Perkembangan terakhir kabarnya sudah ada titik temu antara LSM dan PHE WMO, rencananya
Kamis lusa ada pertemuan. Lebih detailnya tanyakan saja ke Kapolres Gresik," ujar Irjen Pol
Hadiatmoko melalui selulernya, Minggu (20/1).
Sementara itu Kapolres Gresik AKBP Akhmad Ibrahim menyatakan sampai saat ini pihaknya
sedang melakukan negosiasi dengan pengunjuk rasa. "Semua ada tahapannya,sekarang kita
sedang komunikasi agar masalah ini bisa ada solusinya.Kita tolerir sampai besok Senin. Kalau
tenda belum di bongkar sampai besok, maka sesuai aturan yang berlaku akan kita bongkar,"
ujarnya.
Ia menambahkan,sudah ada rencana, ada pertemuan antara pihak-pihak terkait dengn LSM
tersebut pada Kamis mendatang. "Kita harapkan ada solusi yang terbaik," kata AKBP Akhmad
Ibrahim.
Sebelumnya,pada Jumat kemarin, sejumlah warga Kabupaten Gresik yang tergabung dalam
Gresik Care berunjukrasa di Gedung Grahadi Surabaya. Mereka menuntut hak pengelolaan dan
jatah bagi hasil blok West Madura Offshore.
"Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, sebagai daerah
penghasil, sejak 32 tahun lalu, Kabupaten Gresik sudah sepatutnya mendapat hak kelola dan bagi
hasil," kata Ketua Gresik Care Soesanto Tjahjo Kristiono saat unjuk rasa di Grahadi.
Gresik Care juga menuntut agar Gubernur Jawa Timur memberikan peran Kabupaten Gresik
dalam pengelolaan WMO. Sebab, kata dia, Menteri Energi Sumber Daya Mineral pada 6
Desember 2012 menetapkan jatah pengelolaan blok WMO sebesar 10 persen hanya kepada
pemerintah provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Bangkalan.

KLIPPING BERITA
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT
2 0 1 3
surabayapagi.com
"Ini menyebabkan Gresik berpotensi kehilangan pendapatan Rp 350 miliar per tahun," ujar
Soesanto.
Gresik Care pun mendesak pembatalan ketetapan menteri tersebut dan segera memutuskan hak
pengelolaan di blok WMO dengan komposisi 30 persen untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur,
35 persen Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Bangkalan 35 persen.
Setelah aksi di Grahadi, Gresik Care melanjutkan aksi demonstrasi di ORF PHE WMO yang ada
di Sidorukun, Kabupaten Gresik dengan membangun tenda di depan pintu gerbang PHE WMO
sebagai bentuk protes. Nt/sg