newsletter bahasa april 10.indd

Edisi duabahasa - April 2010 

ILO Jakarta 

SEDIKITNYA terdapat 4 juta dari 58,8 juta anak usia 5-17 tahun di Indonesia yang terpaksa 

bekerja. Dari angka tersebut, sedikitnya 1,7 juta adalah pekerja anak. Selanjutnya, sekitar 50 persen 

dari anak-anak yang bekerja, mereka sedikitnya bekerja 21 jam per minggu, 25 persen bekerja 

12 jam per minggu, sedangkan mereka yang dikategorikan pekerja anak bekerja selama 35,1 jam 

per minggu, demikian Survei Pekerja Anak Indonesia 2009 ILO dengan Badan Pusat Statistik (BPS) 

Indonesia yang diluncurkan 11 Februari 2010 lalu di Jakarta, 

Dalam survei pertama yang dijabarkan dalam buku “Pekerja Anak Indonesia 2009” (Working 

Children in Indonesia 2009), juga menemukan sedikitnya 48,1 juta anak bersekolah, sementara 24,3 

juta terlibat dalam pekerjaan domestik dan 6,7 juga termasuk golongan “pasif”, tidak bersekolah, 

tidak membantu di rumah atau tidak bekerja. Anak-anak yang bekerja kebanyakan masih sekolah, 

bekerja tanpa dibayar sebagai anggota keluarga serta terlibat dalam pekerjaan di bidang 

pertanian, pelayanan dan manufaktur. 

Kali pertama dilakukan, survei ini merupakan sub-sampel dan diintegrasikan ke dalam Survei 

Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2009. Diambil dari hasil survei tahun 2008 dari 248 

kabupaten, 760 blok sensus dan 12.000 rumah tangga dipilih dengan menggunakan teknik 

penetapan sampel yang sama. Survei ini juga membuat kuesioner, manual serta konsep-konsep 

dasar yang diadopsi dari rekomendasi Program Internasional ILO untuk Penghapusan Pekerjaan 

untuk Anak (ILO-IPEC). 

Edisi Khusus 

Pekerja Rumah 

Tangga Indonesia 

“Mengakui 

PRT sebagai 

PEKERJAAN” 

Indonesia Luncurkan 

Survei Pekerja Anak 

Istilah “pekerja anak” yang digunakan dalam survei mencakup semua anak yang 

bekerja di usia 5-12 tahun, dengan tidak melihat jam kerja mereka, pekerja anak 

usia 13-14 tahun yang bekerja lebih dari 15 jam per minggu, serta pekerja anak usia 

15-17 tahun yang bekerja lebih dari 40 jam seminggu. 

Arizal Ahnaf, Wakil Kepala Statistik Bidang Sosial, mengatakan, survei tidak hanya 

menyajikan data jumlah anak-anak yang bekerja, tetapi juga data lain mengenai 

kelompok anak-anak usia 5-17 tahun. Data itu itu antara lain jumlah anak-anak 

yang bekerja dan dapat dikategorikan sebagai pekerja anak, jumlah anak usia 

5-17 yang dapat dikategorikan pasif (tidak bersekolah ataupun bekerja), serta 

karakter sosio-ekonomi dari anak-anak yang bekerja dan orangtuanya.

liputanutama 

2 

Komitmen BPS ini sejalan 

dengan mandat tahap kedua 

Rencana Aksi Nasional tentang 

Penghapusan Bentuk-bentuk 

Pekerjaan Terburuk untuk 

Anak 2008-2012. Program 

ini mewajibkan pemerintah 

Indonesia membuat program 

berdasarkan pengumpulan data 

dan pemetaan secara berkala 

tentang bentuk-bentuk pekerjaan 

terburuk hingga Indonesia benarbenar 

terbebas dari pekerja anak 

pada tahun 2022. 

Sementara itu, Pejabat 

Sementara ILO Jakarta, Peter 

van Rooij mengatakan, data 

mengenai pekerja anak seperti 

ini sangat penting untuk 

menentukan pengambilan 

keputusan dan pembuatan 

program untuk memerangi 

pekerja anak di Indonesia. 

“Survei ini sangat penting sebagai acuan 

dalam mengukur secara objektif kemajuan 

penghapusan pekerja anak di Indonesia. 

Langkah ini juga mampu memberi kontribusi 

bagi analisis tren pekerja anak di tingkat 

global,“ dia menambahkan. 

Menanggapi temuan survei, Hari Hikmat, 

Direktur Layanan Sosial Anak, Kementerian 

Sosial, mengatakan, “Meskipun tidak mencakup 

Anak Usia 5-17 Berdasarkan Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin (000) 

Agustus 2009 

Jenis Kegiatan Laki-laki Perempuan Total 

Anak dalam kegiatan ekonomi 

Anak-anak yang bekerja 

Mencari kerja 

Anak di luar kegiatan ekonomi 

Total 

Yang bekerja saja 

Yang bekerja dan sekolah 

Yang bekerja dan bekerja di rumah 

Yang bekerja, sekolah dan bekerja di rumah 

Sekolah saja 

Sekolah dan merawat rumah 

Merawat rumah saja 

Pasif (sisa) 

Anak yang bekerja 

A. Standar (standar Sakernas) 

B. Dipertajam* 

C. Diperluas ** 

2,612.6 

2,391.3 

221.4 

27,517.7 

30,130.3 

585.0 

1,147.4 

1,433.1 

774.3 

16,159.9 

7,941.4 

651.6 

3,760.5 

2,391.3 

2,496.5 

3,237.8 

1,915.8 

1,661.5 

254.2 

26,791.1 

28,706.9 

101.6 

988.1 

1,423.6 

851.8 

10,491.5 

13,014.8 

1,417.6 

2,973.2 

1,661.5 

1,788.2 

2,432.3 

*) A Termasuk anak-anak yang tidak bekerja (sesuai standar Sakernas) tetapi melakukan kegiatan ekonomi. 

**) B Termasuk anak-anak yang tidak bekerja maupun melakukan kegiatan ekonomi, tetapi melakukan kegiatankegiatan 

dengan nilai ekonomi nyata di rumah. 

Survei ini menunjukkan komitmen BPS 

terhadap penghapusan pekerja anak, 

terutama bentuk-bentuk terburuknya. Meski 

hanya berupa estimasi, survei mampu menunjukkan 

angka-angka yang hampir sama dengan angka-angka 

sebenarnya dan kami yakin survei seperti ini harus 

dilanjutkan 

Arizal Ahnaf, 

Wakil Kepala BPS bidang Masalah Sosial 

4,528.4 

4,052.8 

475.6 

54,308.9 

58,837.2 

686.6 

2,135.5 

2,856.8 

1,626.1 

26,651.4 

20,956.2 

2,069.2 

6,733.7 

4,052.8 

4,284.8 

5,670.2 

anak-anak yang tidak tercatat, hasil survei 

dapat digunakan sebagai acuan dan 

basis yang baik bagi pengembangan 

lebih lanjut dari program pemerintah, 

terutama di Kementerian Sosial,” kata 

Hari. Sependapat dengan Hari, Tianggur 

Sinaga, pejabat senior Kementerian 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 

menegaskan survei dapat digunakan 

sebagai acuan utama bagi komite-komite 

di semua tingkatan dalam melaksanakan 

program aksi memerangi pekerja anak 

dalam bentuk-bentuk terburuknya. 

“Selain dapat digunakan untuk mendesain 

ulang berbagai kebijakan, terutama bagi 

anak-anak yang masih sekolah tetapi 

bekerja setiap minggunya, hasil survei juga 

bisa menguatkan komitmen pemangku 

kepentingan yang relevan di tingkat 

provinsi serta kabupaten/kota untuk secara 

progresif menghapus dan mencegah 

pekerja anak dengan menggunakan 

alokasi dana mereka sendiri,” kata Arum 

Ratnawati, Kepala Penasihat Teknis 

Program Pekerja Anak ILO.

DENGAN pertumbuhan lebih 

dari empat persen di banding tahun 

lalu, juga angka pengangguran yang 

menurun secara bertahap, prospek 

Indonesia terlihat lebih baik. 

Namun begitu, tetap ada sejumlah 

tantangan yang memerlukan 

perhatian dan dukungan. Ekonomi 

informal, misalnya, walau telah 

meredam dampak krisis yang 

berawal dari krisis keuangan, 

tapi kemudian meluas ke krisis 

ekonomi riil dan berdampak pada 

masyarakat. Pekerjaan yang layak 

pun mengalami kemunduran. 

Karena itu, ILO memilih Indonesia 

sebagai negara yang harus didukung 

dalam menghadapi dampak krisis 

melalui Pakta Lapangan Kerja Global 

(Global Jobs Pact). Melalui Pakta ini, 

kami akan melanjutkan program kerja dengan para konstituen: 

Pemerintah Indonesia, organisasi pekerja, dan Asosiasi 

Pengusaha Indonesia (Apindo). Dalam berbagai bidang, 

program ini tentu bisa memberi kontribusi dalam mewujudkan, 

menguatkan dan mempertahankan pekerjaan yang layak. 

Pemerintah Indonesia baru saja mengeluarkan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk periode 

2010-2014. Dokumen ini menegaskan pentingnya berbagai 

dimensi dari pekerjaan yang layak, seperti pekerjaan bagi kaum 

daftar 

isi ... 

Liputan Utama 1 

Dari Kami 3 

Pekerja Anak 6 

Hak-hak dalam Bekerja 8 

Ketenagakerjaan 11 

Perlindungan Soaial 18 

Wawancara 22 

Pojok Karyawan 23 

Buku 15 

Indonesia di ILO. 

Redaksi 

muda. Dari sini, kami akan mendukung 

pembangunan selanjutnya, termasuk 

dalam perumusan Program Nasional 

Pekerjaan Layak bagi Indonesia (2011- 

2015), di samping kebutuhan serta 

prioritas para pekerja dan pengusaha. 

Tahun ini beberapa peraturan 

ketenagakerjaan penting sedang 

dibahas oleh Pemerintah Indonesia, 

termasuk tentang pekerja rumah 

tangga dan jaminan sosial. Kini, 

kami tengah menantikan sejumlah 

perkembangan atas peraturan 

ketenagakerjaan ini. Kemungkinan 

diterbitkannya undang-undang 

tentang pekerja rumah tangga ini 

bertepatan dengan penyusunan 

standar perburuhan internasional 

tentang pekerja rumah tangga, Juni 

ini di Jenewa. Konferensi Perburuhan 

Internasional ILO ini tentunya dapat 

mendukung pekerja rumah tangga, 

termasuk di Indonesia. Bulan Juni nanti 

juga menandai 60 tahun keanggotaan 

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada Alan 

Boulton yang telah menyelesaikan tugasnya sebagai Direktur 

ILO Jakarta. Dia bekerja secara luar biasa selama delapan 

tahun terakhir. Di bawah manajemennya yang sangat baik, 

ILO dapat melakukan jauh lebih banyak dan lebih baik dalam 

mencapai pekerjaan yang layak di Indonesia. Tak lupa kami 

mendoakan yang terbaik untuk Alan yang sekarang bermukim 

di Australia. 

Pimpinan P Redaksi: Peter van Rooij 

Editor E Eksekutif: Gita Lingga 

Koordinator K 

Editorial: Gita Lingga 

Sirkulasi: S Budi Setiawati 

Kontributor: K 

Abdul Hakim, Albert Y. Bonasahat, 

Arum A Ratnawati, Dede Shinta Sudono, Dyah 

R. R Sudarto, Emma Allen, Gita Lingga, Januar 

Rustandie, R Kazutoshi Chatani, Lotte Kejser, Lucky 

Ferdinand, F Matthieu Cognac, M. Bey Sonata, 

Muce M Mochtar, Patrick Daru, Tauvik Muhamad, 

Tendy T Gunawan and Vanda Day 

Desain D & Produksi: Balegraph 

Warta ILO Jakarta 

Gedung Menara Thamrin 

Jl. M. H. Thamrin Kav 3, Jakarta 10250, Indonesia 

Telp. (62-21) 391-3112, Faks (62-21) 310-0766 

Email: Jakarta@ilo.org, Website: www.ilo.org/ 

jakarta 

Warta ILO Jakarta merupakan terbitan ILO 

dalam dua bahasa yang bertujuan memberitakan 

kegiatan-kegiatan pokok ILO Jakarta di Indonesia. 

Warta ini akan dipublikasikan tiga kali dalam 

setahun serta dapat diakses secara online. Opiniopini 

yang tercantum di dalam publikasi ini tidak 

mencerminkan pandangan dari ILO. 

3

liputankhusus 

4 

Indonesia Mengacu pada 

Pakta Lapangan Kerja 

untuk Atasi Krisis Ekonomi 

KRISIS keuangan dan lapangan kerja global terjadi pada 

2007 di sektor keuangan Amerika Serikat. Dengan semakin 

memburuknya krisis, banyak perusahaan, terutama di sektor 

ekspor, harus tutup dan akibatnya jutaan pekerja kehilangan 

pekerjaan dan meningkatkan jumlah pekerja yang harus 

mencari pekerjaan di ekonomi informal dan/atau mendapatkan 

penghasilan dari berbagai bentuk pekerjaan yang serabutan 

dan rentan. 

Krisis ini meruntuhkan pertumbuhan ekonomi dan sosial yang 

ada. Kendati tetap optimis, dunia menghadapi kemungkinan 

menajamnya pengangguran, kemiskinan dan ketidaksetaraan. 

Berdasarkan pengalaman sebelumnya, diperkirakan pemulihan 

lapangan kerja akan tertinggal beberapa tahun dari pemulihan 

ekonomi. 

Untuk mengatasi dampak sosial dan ketenagakerjaan dari krisis 

keuangan dan ekonomi ini, perwakilan pemerintah, pekerja 

dan pengusaha secara penuh mengadopsi Pakta Lapangan 

Kerja Global (Global Jobs Pact) pada Konferensi Perburuhan 

Internasional 2009 di Jenewa. “Langkah mendesak diperlukan 

saat ini untuk mendorong pemulihan ekonomi dan penciptaan 

lapangan kerja seraya menyiapkan ekonomi global yang ramah 

lingkungan, seimbang, adil dan berkelanjutan,” demikian 

Direktur Jenderal ILO Juan Somavia. “Pakta ini memberikan 

panduan yang dirancang bersama semua anggota ILO dan 

berdasarkan kebijakan yang telah menjalani uji coba. 

Pakta ini menawarkan respons kebijakan yang sudah 

diujicobakan dan menempatkan ketenagakerjaan dan 

perlindungan sosial sebagai fokus dari respons terhadap 

krisis dan pemulihan. Kendati Pakta memberikan prinsipprinsip 

panduan dan saran-saran kebijakan untuk para negara 

anggotanya dalam menyikapi dampak ekonomi dan sosial 

dari krisis, perangkat kebijakan yang diadopsi masing-masing 

negara harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masingmasing 

negara. 

Kepala-kepala negara G20, Sidang Umum PBB, Badan Program 

Pembangunan PBB (UNDP) dan banyak organisasi serta 

lembaga lainnya telah menyuarakan dukungan mereka. 

Menindaklanjuti permintaan dari Pemerintah Indonesia untuk 

membahas pelaksanaan Pakta ini, perwakilan tripartit yang 

terdiri dari Pemerintah Indonesia, organisasi pengusaha dan 

pekerja bertemu pada 18 Februari lalu di Jakarta. Mereka 

menegaskan bahwa krisis global keuangan dan ekonomi 

telah mempengaruhi kondisi pekerja dan perusahaan di 

Indonesia. Mereka pun mengakui keterkaitan Pakta ini terhadap 

Indonesia, menyadari adanya pengakuan internasional dan 

kerangka kebijakan terpadu dalam melindungi masyarakat dan 

mendukung pemulihan lapangan kerja. 

Yang lebih penting lagi, mereka pun menganggap pentingnya 

mengadaptasi Pakta ini sejalan dengan kebutuhan-kebutuhan 

khusus Indonesia, termasuk strategi dan aksi terpadunya untuk: 

Mempromosikan pengembangan keterampilan dan 

sertifi kasi; 

Menciptakan lingkungan yang mendukung perusahaan 

dan mendorong kewirausahaan; 

Memaksimalkan dampak ketenagakerjaan terhadap 

investasi infrastruktur dan program investasi pemerintah 

lainnya; 

Memperluas perlindungan sosial bagi pekerja yang 

belum terlindungi, khususnya mereka yang berada di 

ekonomi informal; 

Memperkuat kapasitas pemerintah serta organisasi 

pengusaha dan pekerja untuk terlibat dalam dialog sosial 

dan pengembangan kebijakan; dan 

Meningkatkan perencanaan dan koordinasi kebijakan, 

berdasarkan sistem pengawasan dan evalusi yang kokoh. 

Dengan mengembangkan versi nasional dari Pakta ini, 

Indonesia akan mengambil langkah-langkah kongkret dalam 

mengatasi krisis dan membangun masa depan yang lebih baik. 

Pakta Lapangan Kerja Indonesia yang berhasil akan membawa 

dampak positif terhadap kehidupan masyarakat dan menjadi 

contoh bagi negara-negara lain yang akan melakukan hal sama. 

Dengan dukungan dari ILO, perwakilan Indonesia akan bekerja 

sama untuk menciptakan dan menerapkan Pakta ini sebagai 

upaya untuk membangun jalan ke arah pemulihan lapangan 

kerja dan pemulihan lainnya. Sebagai tindak lanjut dari 

pertemuan pertama pada Februari, para konstituen tripartit 

akan membentuk panitia pelaksana dan mulai merancang 

langkah-langkah yang akan mewujudkan Pakta Lapangan Kerja 

Indonesia.

Pakta Lapangan 

KerjaGlobal 

DIHADAPKAN dengan kemungkinan 

menajamnya pengangguran, kemiskinan dan 

ketidaksetaraan global dan runtuhnya 

perusahaan-perusahaan, ILO mengadopsi 

Pakta Lapangan Kerja Global (Global Jobs 

Pact) yang dirancang untuk memandu 

kebijakan nasional dan internasional 

pada upaya mendorong pemulihan 

ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan 

memberikan perlindungan kepada para 

pekerja dan keluarga mereka. 

Pakta ini menawarkan berbagai respons 

terhadap krisis yang dapat diadaptasi di 

tingkat negara sesuai dengan kebutuhan 

dan kondisi masing-masing negara. 

Ini bukan merupakan sebuah solusi 

untuk semua, tapi merupakan pilihanpilihan 

berdasarkan contoh-contoh 

keberhasilan, yang juga dirancang untuk 

menginformasikan dan mendukung aksi 

di tingkat multilateral. Pakta ini terdiri dari 

kebijakan terpadu di empat bidang: 

Mempercepat penciptaan kerja, 

pemulihan kerja dan mempertahankan 

usaha. 

Membangun sistem perlindungan sosial dan 

melindungi masyarakat. 

Memperkuat pengakuan terhadap standar-standar 

ketenagakerjaan internasional. 

Dialog sosial: perundingan bersama, penentuan 

prioritas, penetapan aksi. 

Ketimbang hanya terlibat dalam upaya perbaikan, Pakta 

ini mendorong perubahan transformasional dengan 

mempromosikan sektor keuangan dan perdagangan 

yang efi sien dan teregulasi baik, ekonomi yang ramah 

lingkungan, dialog sosial dan tripartisme, standar 

ketenagakerjaan yang lebih baik, serta upaya baru 

yang menempatkan penciptaan lapangan kerja dan 

perlindungan sosial sebagai tujuan kunci kebijakan 

ekonomi dan sosial. Pakta pun mendorong prakarsa 

pembangunan positif seperti usaha dan pekerjaan 

yang ramah lingkungan, kualitas layanan Publik dan 

meningkatnya peluang pendidikan. 

Pakta pun menyerukan pemerintah, pekerja dan 

pengusaha dari masing-masing negara untuk bersamasama 

mengembangkan rencana aksi yang mendalam 

yang dapat menjangkau tujuan-tujuan yang lebih luas 

dari penciptaan lapangan kerja dan perlindungan 

masyarakat dengan tujuan jangka panjang meningkatkan 

prinsip-prinsip mendasar dari kerangka kerja masyarakat 

global. Dengan mengadopsi Pakta ini, para konstituen 

ILO berkomitmen untuk menciptakan dunia yang 

berbeda dan lebih baik di mana kemajuan globalisasi 

dan ekonomi saling terpadu dan terkait dengan 

keberlanjutan, keadilan sosial dan hak asasi manusia. 

Mengkaji 

Tren dan Pola 

Perekonomian Informal Indonesia 

MENURUT Badan Pusat Statistik 2009, 68 persen orang 

Indonesia bekerja di sektor perekonomian informal: sebuah 

sektor perekonomian yang memberikan upah rendah, pekerjaan 

yang berbahaya dan jaminan sosial yang tidak terlindungi. Untuk 

menghadapi masalah ini, Departemen Kebijakan Ketenagakerjaan 

(EMP/Policy) ILO Jenewa dan Kantor ILO Jakarta melakukan studi 

mengenai tren, isu, pola dan kebijakan sektor perekonomian informal. 

Studi dilakukan oleh Prof. Suahasil Nazara dari Universitas Indonesia 

dan Dr. Satish Misra dari Strategic Asia. 

Studi ini menemukan, sektor perekonomian di Indonesia merupakan 

fenomena pedesaan dan perkotaan dengan perbedaan yang sangat 

besar antara satu daerah dengan daerah lain. Sektor perekonomian 

informal meningkat sejak setelah krisis fi nansial 1998, sehingga 

menghentikan transformasi ekonomi dari pertanian ke industrialisasi di 

Indonesia. 

Dari sudut pandang perumusan kebijakan, studi juga mengindikasikan 

pemerintah tidak memfokuskan kebijakan pada sektor perekonomian 

informal. Perumusan kebijakan tahun 2008 dan 2009 kerap didorong 

oleh upaya-upaya pemulihan dari krisis. 

Untuk menyelesaikan studi tersebut, ILO menyelenggarakan 

pertemuan teknis di Jakarta, 29 Desember 2009 silam. Pertemuan ini 

dihadiri oleh akademisi, perwakilan organisasi pekerja dan pengusaha, 

serta pengurus organisasi non pemerintah. Mereka mengulas 

kembali pola, masalah dan tren sektor perekonomian informal serta 

memberikan pilihan kebijakan untuk mengatasinya. Pertemuan ini 

merekomendasikan untuk mendefi nisikan ulang sektor ekonomi 

informal dari sudut pandang statistik, agar bisa memperhitungkan 

jenis pekerjaan bersamaan dengan status ketenagakerjaan. 

Tauvik Muhamad, staf program ILO, mengatakan, penetapan 

defi nisi standar sektor perekonomian informal di Indonesia bisa 

dilakukan dengan belajar dari berbagai kasus internasional, termasuk 

memberikan pemahaman yang sama mengenai proses pembuatan 

keputusan, memfasilitasi identifi kasi dan perumusan pilihan-pilihan 

kebijakan untuk mendukung pekerjaan yang layak. 

“Memahami faktor-faktor pendorong di balik pola dan tren sektor 

perekonomian informal Indonesia, serta mengetahui apakah itu 

merupakan fenomena yang permanen atau bersifat transisional, 

merupakan kunci bagi perumusan kebijakan-kebijakan yang secara 

efektif dapat mengatasi masalah pengurangan kemiskinan melalui 

formalisasi sektor perekonomian informal,” Tauvik menyimpulkan. 

5 

cuplikan

pekerjaanak 

6 

Hapuskan 

PEKERJA RUMAH TANGGA ANAK 

Pekerja rumah tangga anak acapkali harus melakukan pekerjaan 

berbahaya dalam kondisi eksploitatif. Banyak hak-hak mendasar 

anak diabaikan, tidak mendapat pendidikan dan memperoleh 

bentuk-bentuk pengembangan diri lainnya. Kebanyakan dari 

mereka bekerja dengan jam kerja yang panjang (lebih dari 15 

jam per hari) tujuh hari seminggu, menerima upah rendah atau 

tanpa upah sama sekali. Mereka pun tidak memunyai waktu 

untuk bermain, bersosialisasi atau mempelajari keterampilanketerampilan 

baru. 

Pekerja rumah tangga anak—kebanyakan perempuan—yang 

berusia di bawah 15 tahun, berada dalam situasi di mana 

mereka harus melakukan pekerjaan rumah tangga di rumah 

pihak ketiga atau pemberi kerja. Sebagian besar dari mereka 

sering kali sangat tereksploitasi dan terlecehkan. Mereka hidup 

dan bekerja di balik bayang-bayang masyarakat, tersembunyi 

di balik pintu rumah pemberi kerja, terisolasi dari keluarga dan 

teman sebayanya, serta dari pengawasan hukum pemerintah 

yang sangat lemah. 

Adanya “penerimaan” yang melingkupi berbagai kejadian 

buruk ini, umumnya didasari anggapan sebagai alternatif 

yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga miskin dengan 

pendidikan dan keterampilan yang tidak memadai. Satu 

dari jutaan anak yang harus menghadapi buruknya kondisi 

pekerjaan rumah tangga adalah Kaminah, 14 tahun. Ia, 

misalnya, menjalani jam kerja panjang karena harus bangun 

sebelum jam 04.00 dini hari dan terus bekerja tanpa henti 

hingga jam 01.00 tengah malam. Dia pun harus mengerjakan 

beragam pekerjaan, mulai dari membersihkan rumah, 

memasak, mencuci pakaian dan menjaga anak, dengan 

makanan dan istirahat yang tidak memadai. madai. Setelah bekerja 

selama sembilan bulan, ia bahkan tidak mendapatkan gaji. 

Untuk memastikan agar program penarikan dan pencegahan 

pekerja rumah tangga anak bisa efektif, di tahun 2009 dan 

awal 2010, ILO melalui Program Internasional Penghapusan 

Pekerjaan untuk Anak (IPEC), bekerja sama dengan pemerintah 

daerah melakukan serangkaian lokakarya untuk meningkatkan 

peranan para pemangku kebijakan di enam kabupaten/ 

kotamadya: Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, 

Kabupaten Jember, Kotamadya Bandung, Kotamadya Malang 

dan Kotamadya Surabaya. Kota dan kabupaten 

tersebut selama ini merupakan daerah perkotaan 

dan sub-perkotaan yang menjadi area tempat 

tinggal keluarga kelas menengah yang banyak 

mempekerjakan pekerja rumah tangga anak. 

Rangkaian lokakarya ini merupakan bagian dari 

upaya ILO-IPEC memberikan pengakuan dan 

pengetahuan yang lebih baik tentang hakhak 

anak. Rangkaian lokakarya ini bertujuan 

meningkatkan kesadaran para pemangku 

kepentingan lokal mengenai masalah pekerja 

rumah tangga anak di Indonesia serta 

memperkuat komitmen pemerintah lokal untuk 

menghapus dan mencegah pekerja rumah tangga 

anak di wilayahnya. 

Setiap lokakarya disimpulkan dengan penyusunan 

strategi dan rekomendasi bagi berbagai masalah 

dan tantangan yang dihadapi masing-masing 

kotamadya/kabupaten, peran para pemangku 

kepentingan serta tindak lanjut yang akan 

dilakukan untuk menarik dan mencegah anakanak 

menjadi pekerja rumah tangga anak. 

Beberapa rekomendasi itu, antara lain 

membentuk komite yang terdiri dari berbagai 

pemangku kepentingan yang relevan untuk memastikan 

pelaksanaan program penarikan dan pencegahan; perumusan 

rencana kerja lokal mengenai penghapusan bentuk-bentuk 

pekerjaan terburuk untuk anak, termasuk pekerja rumah tangga 

anak; aktivitas peningkatan kesadaran; serta penyusunan 

peraturan daerah tentang pekerja rumah tangga anak. 

Hak-hak anak harus dilindungi. 

Perhatian terhadap pekerja rumah 

tangga anak merupakan suatu hal 

yang vital. Mereka sering terabaikan 

karena eksploitasi dan pelecehan terjadi di 

balik pintu tertutup 

Arum Ratnawati, 

Kepala Penasihat Teknis Program Pekerja Anak ILO

pekerjaanak 

Meraih Mimpi 

lewat Sanggar Belajar 

BELASAN anak memadati sebuah 

rumah kecil di Kampung Tugu Utara, Jakarta 

Utara. Penuh antusias mereka menyaksikan 

fi lm Meraih Mimpi. Mata mereka lekat di 

layar, menikmati setiap adegan fi lm yang 

menceritakan tentang kepercayaan diri dalam 

meraih mimpi. Selesai menonton fi lm, anakanak 

tersebut berkumpul untuk membicarakan 

mimpi mereka, termasuk bagaimana cara 

menggapai mimpi tersebut. 

Kegiatan istimewa ini diselenggarakan oleh 

Sanggar Belajar Anak-anak yang dikelola 

Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB). Sanggar 

ini memang disediakan untuk anak-anak kurang 

mampu di wilayah itu. “Pemutaran fi lm-fi lm 

pendidikan untuk anak-anak merupakan salah 

satu program reguler kami untuk menarik 

minat anak dan orangtuanya agar datang 

ke pusat pendidikan ini,” ungkap Stevens 

Onsoe, Manajer Program YCAB. Sanggar juga 

memunyai beberapa program pendidikan lain 

untuk membantu anak-anak mengisi waktu 

luang mereka dengan kegiatan-kegiatan pendidikan dan 

hiburan, ketimbang harus menghabiskan waktunya di jalan. 

Selain Meraih Mimpi, juga diputar beberapa fi lm inspiratif lain 

seperti Laskar Pelangi dan Garuda di Dadaku. 

YCAB adalah lembaga nirlaba independen yang didirikan 

Agustus 1999. Tiga pilar strategis yayasan ini adalah gaya hidup 

sehat (pencegahan penggunaan narkoba dan pendidikan 

bagi anak-anak di sekolah); rumah belajar (tempat belajar 

bagi anak jalanan dan putus sekolah); dan pembangunan 

masyarakat. Dengan dukungan ILO melalui Program 

Internasional Penghapusan Pekerja Anak (IPEC), Sanggar Tugu 

Utara mulai beroperasi Maret 2009 dan telah memberikan 

beberapa layanan terkait pendidikan seperti program remedial, 

pendidikan keterampilan, dan memberikan fasilitas bagi 

kegiatan kreatif dan seni. 

“Pada dasarnya kami mencoba memindahkan tempat 

bermain mereka dari jalanan ke lembaga ini, agar lebih mudah 

diawasi. Anak-anak yang tidak muncul dalam beberapa hari 

akan dikunjungi oleh petugas lapangan kami di sekolah dan 

rumah mereka. Kami juga melakukan pertemuan reguler 

dengan orangtua, untuk memberitahu perkembangan yang 

dicapai oleh anak-anak serta meningkatkan kesadaran mereka 

mengenai berbagai isu anak, seperti hak-hak anak, perburuhan 

anak, dan sebagainya,” jelas Stevens. 

Hingga saat ini, Sanggar telah menjangkau lebih dari 150 anak. 

Umumnya mereka berasal dari keluarga yang sedang mengikuti 

Program Keluarga Harapan (PKH). Melalui program ini, 

pemerintah memberikan sejumlah uang kepada keluarga yang 

sangat miskin agar bisa mencapai kondisi tertentu, termasuk 

menjaga anak-anak tetap bersekolah (formal atau non-formal) 

atau mengirim anak-anak putus sekolah kembali ke sekolah. 

Asih Susanti, 16 tahun, mengikuti program remedial di Sanggar 

ini pada Oktober 2009. Ia baru saja lulus Sekolah Menengah 

Pertama pada Januari 2010. “Saya keluar dari sekolah 

sebelumnya karena tidak menyukainya. Saya bersyukur Sanggar 

ini menemukan saya sehingga saya bisa melanjutkan sekolah 

dan mendapat ijazah SMP. Saya tidak pernah berpikir saya 

bisa,” katanya dengan riang. 

ILO-IPEC juga mendukung sanggar belajar serupa di 

Kampung Lagoa, Kecamatan Koja, yang dikelola oleh 

Yayasan Sekolah Rakyat Indonesia (YSRI). Untuk menjangkau 

keluarga-keluarga yang mengikuti PKH, ILO-IPEC membantu 

Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita (PPSW) untuk 

memberdayakan keluarga secara ekonomis melalui koperasi 

simpan pinjam serta meningkatkan pemahaman mereka untuk 

menjadi orangtua yang baik. Selain itu, ILO-IPEC mendukung 

upaya-upaya pemberian layanan pendidikan kepada hampir 

5.000 anak dari keluarga-keluarga yang mengikuti Program 

PKH di Jawa Barat (Sukabumi, Cianjur dan Kabupaten Bandung 

Barat) serta Jawa Timur (Kabupaten Jember). 

Pada dasarnya kami mencoba 

memindahkan tempat bermain 

mereka dari jalanan ke lembaga 

ini, agar lebih mudah diawasi. Anakanak 

yang tidak muncul dalam beberapa 

hari akan dikunjungi oleh petugas 

lapangan kami di sekolah dan rumah 

mereka Stevens Onsoe, 

Manajer Program YCAB 

7

hak-hak dalam bekerja 

8 

Hentikan Derita 

Buruh Migran 

“Mereka menyiram saya dengan air panas, saya merasakan seluruh kulit seperti 

terbakar. Saya tak bisa berbuat apa-apa, yang bisa saya lakukan hanya berteriak. Saya 

merasakan sakit yang tidak tertahankan, rasanya sakit sekali.” Suara parau itu terhenti 

sejenak. Dengan tercekat, Sumasri, nama perempuan itu, berusaha melanjutkan 

kisahnya saat disiksa oleh bekas majikannya di Malaysia 

SUMASRI, pekerja migran perempuan dari Blitar, Jawa 

Timur, itu adalah satu dari tiga pekerja migran asal Indonesia 

yang memberikan testimoni pengalaman disiksa sang majikan 

di hadapan pejabat Pemerintah Indonesia dan Malaysia. 

Testimoni itu dilaksanakan sebagai bagian dari acara dialog 

publik “Refl eksi Hari Pekerja Migran Internasional 2009”, 17 

Desember 2009 lalu, di Jakarta. 

Dibuka Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia, 

Muhaimin Iskandar, dialog diselenggarakan bersamaan dengan 

peringatan Hari Pekerja Migran Internasional 2009. Dialog 

tersebut diselenggarakan Migrant Care dengan dukungan 

ILO melalui Proyek Memerangi Kerja Paksa dan Perdagangan 

terhadap Pekerja Migran Indonesia. Didanai oleh Pemerintah 

Norwegia, proyek ini bertujuan memberikan perlindungan yang 

lebih baik bagi pekerja migran Indonesia. 

Beberapa tahun terakhir ini kisah tentang penyiksaan pekerja 

migran Indonesia memang kian sering terdengar. Dalam 

berbagai kisah tragis ini, sayangnya, seringkali para pelakunya 

tidak dihukum atau keluarga pekerja migran yang mengalami 

penyiksaan tidak memperoleh kompensasi. Sebagai akibatnya, 

pada 2009, Pemerintah Indonesia pun menunda perjanjian 

bilateral dengan Pemerintah Malaysia. 

melalui Perjanjian Bilateral 

dan Konvensi Internasional 

Menyikapi berbagai kasus itu, dialog difokuskan untuk 

memperkuat perlindungan dan hak-hak pekerja rumah 

tangga migran Indonesia di negeri jiran. Dialog yang juga 

menyoroti langkah pemerintah kedua negara dalam memenuhi 

kewajibannya itu menghadirkan Y. Bhg Dato’ Ismail Bin Hj. 

Abdul Rahim (Direktur Jenderal Departemen Tenaga Kerja 

Peninsula Malaysia, Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia), 

Malik Harahap 

(Sekretaris 

Direktorat 

Jenderal 

Pengembangan 

dan Penempatan 

Pekerja 

Indonesia, 

Kementerian 

Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi 

Indonesia), dan 

Da’i Bachtiar 

(Duta Besar 

Indonesia untuk 

Malaysia). 

Dalam diskusi, 

perwakilan 

pemerintah 

Indonesia dan 

Malaysia samasama 

mengakui 

masalah 

yang mereka 

hadapi dan 

menyatakan 

berkomitmen untuk memperbaiki kondisi ini. Mereka juga 

merujuk perjanjian bilateral kedua negara tentang penempatan 

pekerja migran Indonesia di Malaysia dengan jaminan 

perlindungan yang lebih baik. 

Alex Ong dari Migrant Care di Malaysia meminta pemerintah 

kedua negara untuk memastikan perjanjian tersebut memuat 

semua kekurangan dalam perlindungan pekerja rumah 

tangga migran, sesuai dengan standar-standar internasional 

tentang hak asasi manusia dan standar-standar ILO tentang 

hak-hak mendasar pekerja. Sementara, Lotte Kejser, Kepala 

Penasihat Teknis ILO tentang Pekerja Migran, menekankan 

perlunya pemerintah kedua negara untuk meratifi kasi konvensi 

internasional mengenai pekerja migran.

Dialog ini juga mengulas rencana amandemen Undang- 

Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan 

Perlindungan Pekerja Migran, dengan menghadirkan Nursuhud 

(anggota Komisi IX DPR RI), Bernard Nababan (Migrant Care 

Indonesia), Yulian Nur (Ketua Konsorsium Asuransi Indonesia), 

dan Abdullah Syakir (Deputi Pelatihan dan Pemberdayaan 

Asosiasi Penyalur Tenaga Kerja Indonesia). Mereka berulang kali 

menekankan perlunya memperkuat perlindungan bagi pekerja 

migran melalui amandemen undang-undang tersebut—yang 

selama ini lebih banyak mengatur administrasi penempatan 

ketimbang perlindungan dan pelayanan bagi pekerja migran 

Indonesia. 

Mempromosikan Hak-hak 

Pekerja Migran Indonesia 

Sebagai rangkaian dari peringatan Hari Pekerja Migran 

Internasional, ILO melalui Proyek Memerangi Kerja Paksa 

dan Perdagangan terhadap Pekerja Migran Indonesia, 

juga mendukung Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) 

menggelar dialog interaktif radio di tiga kota (Medan, 

Surabaya dan Semarang) pada 21 Desember 2009. Dialog 

interaktif ini disiarkan secara langsung oleh jaringan Radio 

SmartFM. 

Merespons makin banyaknya 

kasus eksploitasi pekerja migran 

yang terjadi pada tahap-tahap 

awal siklus migrasi dari komunitas 

pengirim, dialog diarahkan untuk 

mendiskusikan perlindungan serta 

layanan yang diperlukan pada 

tingkat lokal. Dari diskusi tersebut 

disimpulkan, ada kebutuhan 

mendesak bagi pemerintah daerah 

serta para pemangku kepentingan 

lain untuk menyebarkan informasi 

dan memberikan layanan serta 

bantuan bagi para pekerja migran 

dan keluarganya, termasuk layanan 

keuangan, pinjaman mikro serta 

pelatihan. 

Sebagai negara pengirim dan 

penerima utama, Indonesia 

dan Malaysia perlu meratifi kasi 

konvensi-konvensi internasional 

tentang pekerja migran untuk memastikan 

pemenuhan hak-hak mendasar pekerja 

dan perlindungan bagi semua kelompok 

pekerja migran, termasuk pekerja migran 

rumah tangga 

Lotte Kejser, 

Kepala Penasihat Teknis Program Pekerja Migran ILO 

Dialog diakhiri dengan malam refl eksi untuk menghormati 

para pekerja migran Indonesia yang menjadi korban 

penyiksaan dan kekerasan saat berusaha meraih mimpi 

untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Dengan 

menampilkan foto-foto korban dan penyalaan lilin dalam 

ruangan, para pekerja migran yang selamat dari penyiksaan 

juga keluarga para pekerja migran yang meninggal atau 

hilang menyampaikan keprihatinan mereka. Effendy Ghozali, 

pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia memimpin 

jalannya refl eksi tersebut. 

Disimpulkan pula, harus ada upaya yang lebih besar dan 

konsisten dari pemerintah daerah untuk mengalokasikan 

anggaran guna mendukung kegiatan-kegiatan tersebut serta 

mendorong akuntabilitas pemerintah dalam melaksanakan 

program-program ini. 

9 

hak-hak dalam bekerja

hak-hak dalam childlabour bekerja 

Seperti hampir kebanyakan sebayanya di Subang, Jawa Barat, 

Cassina memunyai keinginan kuat untuk bisa membawa 

keluarganya keluar dari kemiskinan. Pernikahan pada 1996 

silam, tak membuat kehidupannya membaik. Penghasilan 

suaminya sebagai pengendara ojek tidak cukup untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari, juga membayar uang sekolah 

bulanan anak laki-lakinya. Mendengar cerita sukses temanteman 

sekampungnya yang bekerja di Malaysia dan Timur 

Tengah, ia pun bertekad untuk bekerja di Abu Dhabi. 

10 

Terperangkap 

Kisah Cassina 

Dibantu perantara pencari kerja, Cassina direkrut oleh 

perusahaan penyalur PT Delta Rona Adiguna. Agen penyalur 

mengharuskannya membayar Rp 3 juta tanpa memberikan 

pelatihan apa pun hingga Cassina berangkat ke Abu Dhabi 

pada akhir Januari 2007. Ia masuk ke Abu Dhabi dengan visa 

turis dan tinggal selama hampir dua bulan di asrama milik sang 

agen, sebelum akhirnya bekerja sebagai pekerja rumah tangga 

di sebuah keluarga besar dengan upah US$ 200 per bulan. 

Bekerja selama sebulan, Cassina merasa tidak cocok dengan 

kesembilan anggota keluarga majikannya. Mereka berlaku 

buruk dan mempekerjakannya lebih dari 12 jam sehari. “Itu 

merupakan perbudakan ketimbang pekerjaan. Ketika majikan 

menolak pengunduran diri saya, saya melarikan diri dan pergi 

ke agen saya untuk mencari pekerjaan lain. Agen sangat marah 

dan menahan saya dalam sebuah ruangan tertutup tanpa 

makanan selama dua hari,” ujarnya. Tragisnya, upah Cassina 

bekerja selama dua bulan pun tidak dibayarkan. 

Setelah akhirnya sang agen sepakat untuk mencarikan 

pekerjaan di kota lain, ia diterbangkan bersama beberapa 

pekerja migran lain dari Banglades, Filipina dan Indonesia, ke 

negara yang dirahasiakan. “Saya beberapa kali menanyakan 

tujuan kami, tapi saya hanya diberitahu bahwa kami akan 

segera tiba di negara yang akan membayar kami lebih baik,” 

tuturnya. 

Setelah mendarat di sebuah bandara di Kurdistan Irak, 

provinsi paling utara Irak, Cassina dan para pekerja migran lain 

ditempatkan dalam sebuah asrama. Di situ mereka bertemu 

dengan pekerja migran lain dari Indonesia yang juga sedang 

menunggu untuk ditempatkan. 

Di awal bulan kedua tinggal di asrama itu, ia dikirim ke sebuah 

keluarga besar Irak dengan janji akan mendapatkan upah US$ 

200 per bulan. 

dalam Perang Irak 

Setelah bekerja selama tiga bbulan, 

ia mengatakan kepada 

majikannya ingin berhenti kar karena tidak tahan bekerja lebih 

dari 15 jam per hari. Mengetahui hal itu, sang agen mendesak 

Cassina tetap menjalani kontrak kerjanya. Ia pun dibawa 

kembali ke asrama. 

Suatu malam, teman sekerjanya, Elli, mengajak melarikan 

diri. Mereka pergi ke kantor sebuah organisasi internasional 

untuk meminta bantuan. Pegawai di sana mengatakan mereka 

tidak bisa membantu tanpa paspor dan visa kerja. Apalagi, 

dokumen-dokumen itu dipegang oleh agen. 

Mereka terpaksa tinggal di sebuah pertokoan yang sudah 

tutup selama beberapa malam sampai akhirnya ditemukan 

kembali oleh pegawai agen dan dibawa kembali ke asrama. 

“Saat itu, kesehatan kami memburuk. Saya hampir tidak 

bisa bicara karena infeksi paru-paru, sementari Elli terkena 

komplikasi dari operasi kanker payudara yang dilakukan 

sebelumnya,” ujarnya. 

Tanpa peduli terhadap 

masalah kesehatan 

keduanya, pegawai 

agen tersebut memukuli 

keduanya sebagai 

ganjaran karena telah 

melarikan diri. 

Mendapat perlakuan 

buruk seperti itu selama 

seminggu di asrama, 

Cassina tidak punya 

pilihan lain kecuali harus 

menerima bekerja dengan 

majikan baru, seorang 

pejabat Irak, Husein Jabari, 

yang berjanji akan membayar US$ 200 sebulan. Suatu hari, 

ia mendapat kesempatan menghubungi Kementerian Luar 

Negeri di Jakarta untuk meminta bantuan. Tapi salah satu 

pejabat tinggi kementerian malah memintanya berusaha 

melarikan diri sendiri. Pejabat tersebut mengatakan, 

Kementerian Luar Negeri tidak bisa berbuat banyak di wilayah 

perang. 

Untunglah, Cassina berhasil menghubungi Kedutaan 

Indonesia di Amman, Yordan, melalui sambungan telepon. 

Pegawai kedutaan berjanji akan membantu dan memintanya 

untuk tetap tenang. Dengan bantuan Kedutaan Indonesia di 

Yordan dan Migrant Care di Jakarta, yang mempekerjakan 

seorang sukarelawan bernama Usman di Kurdistan Irak, 

ia menempuh perjalanan dari Irak ke Yordan, dan dari 

sana ia terbang kembali ke Jakarta. Setibanya di Bandara 

Internasional Soekarno-Hatta, ia dibawa ke Rumah Sakit 

Umum Kepolisian di Jakarta Timur untuk menjalani perawatan 

trauma perut dan psikologis. 

“Saya masih menjalani terapi rutin di rumah sakit,” ujarnya. 

Ia pun berjanji tidak akan pernah lagi bekerja di luar negeri. 

Ibunya meninggal tahun 2004 ketika ia masih bekerja di luar 

negeri, dan ayahnya meninggal 40 hari sebelum ia kembali. 

“Saya mau tinggal di sini untuk mengurus anak, dan sekarang 

saya sedang menanti kelahiran anak kedua,” katanya.

Mempertahankan Usaha 

yang Kompetitif dan Bertanggung Jawab 

MENGIKUTI model Program Peningkatan Pabrik (Factory 

Improvement Programme/FIP) yang sukses di Sri Lanka dan 

Vietnam, ILO memprakarsai pembentukan Keberlanjutan 

melalui Usaha yang Kompetitif dan Bertanggungjawab 

(Sustainability through Competitive and Responsible 

Enterprises/SCORE) di Indonesia. Program FIP dibentuk ILO 

tahun 2002 untuk mengatasi masalah hubungan kerja, kondisi 

kerja dan peningkatan daya saing. Program ini diawali dari 

pabrik-pabrik sektor garmen di Sri Lanka 

dan dikembangkan di Vietnam, dengan 

menggunakan pendekatan multisektor 

yang mencakup sektor otomotif, 

percetakan, pakaian, alas kaki, elektronik 

dan perlengkapan medis. 

Di Indonesia, setelah melakukan 

serangkaian konsultasi dengan para 

pemangku kepentingan terkait, proyek 

SCORE mencakup sektor otomotif. Didanai 

Sekretariat Negara Urusan Ekonomi Swiss 

(Swiss State Secretariat for Economic 

Affairs/SECO), proyek ini dimulai sejak 2009 

selama tiga tahun, hingga 2012, dengan 

mencakup wilayah Jakarta dan sekitarnya. 

“ILO bekerja sama dengan badan-badan 

nasional dan internasional lain untuk 

melaksanakan berbagai aktivitas pengembangan kapasitas 

tentang produktivitas dan manajemen lingkungan,” jelas Januar 

Rustandie, Manajer Proyek SCORE di Indonesia. 

Sejumlah proyek akan dilaksanakan melalui mitra-mitra utama, 

yakni Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Yayasan 

Dharma Bhakti Astra (YDBA). Sebelum peluncuran proyek pada 

April 2010, pertemuan pengenalan dilaksanakan di YDBA pada 

28 Januari lalu. Tujuannya untuk menyosialisasikan modulmodul 

dan program SCORE serta mendapatkan komitmen dari 

para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang memasok 

produknya ke jaringan grup Astra. 

“Berdasarkan hasil pertemuan awal, dari 15 UKM yang 

berpartisipasi, 11 telah mendaftarkan diri dan menyatakan 

komitmennya untuk bergabung dan berpartisipasi dalam 

program-program pelatihan SCORE yang akan diadakan 

pada bulan Maret. Hal ini juga sejalan dengan penerima 

manfaat utama proyek ini, yaitu para pekerja dan pengusaha 

di perusahaan kecil dan menengah manufaktur suku cadang 

otomotif yang memiliki 50-200 karyawan,” ucap Januar. 

Program-program pelatihan SCORE terdiri dari lokakarya 

dua hari dengan para pakar SCORE, dan tiga kunjungan 

lapangan ke masing-masing perusahaan peserta dalam satu 

modul pelatihan. Lima modul pelatihan mencakup isu-isu 

yang berkaitan dengan kerja sama di tempat kerja, kualitas, 

produktivitas dan produksi yang lebih bersih, manajemen 

sumber daya manusia, keselamatan dan kesehatan, serta 

hubungan di tempat kerja. 

“Banyak UKM di negara-negara berkembang mengalami 

kesulitan untuk tetap beroperasi akibat dari krisis keuangan 

global, kompetisi pasar yang ketat, dan akibatnya, kualitas kerja 

mereka jadi dikompromikan. Harus diakui juga, sebagian besar 

lapangan kerja bagi laki-laki dan perempuan terdapat di UKM. 

Kunci dari pembangunan ekonomi berkesinambungan yang 

bisa menurunkan secara efektif angka kemiskinan juga terdapat 

pada UKM yang kompetitif dan bertumbuh,” ungkap Januar, 

menjelaskan tentang pentingnya UKM. 

Karena itu, Januar menambahkan, tujuan utama program 

ini adalah mempromosikan praktik-praktik baik di tempat 

kerja bagi UKM guna meningkatkan produktivitas serta 

meningkatkan kesadaran dan pemahaman pekerja dan 

pengusaha mengenai hubungan yang erat antara daya saing 

dan praktik kerja yang bertanggungjawab. 

Seperti diperlihatkan hasil penelitian belum lama ini, inovasi 

dalam organisasi kerja, pembelajaran berkesinambungan di 

tempat kerja, hubungan karyawan-manajemen yang baik, dan 

penghormatan hak-hak pekerja merupakan langkah penting 

bagi peningkatan produktivitas sambil mempromosikan 

pekerjaan yang layak. 

Dengan kesadaran dan 

pemahaman yang lebih baik 

tentang produktivitas, daya 

saing dan praktik tempat kerja 

yang bertanggungjawab, diharapkan 

UKM dapat meningkatkan pertumbuhan 

bisnisnya sehingga mampu meningkatkan 

kualitas dan produktivitas, budaya 

usaha yang mendorong kerja sama 

karyawan-manajemen yang harmonis, 

dan manajemen tempat kerja yang bisa 

memperkecil kecelakaan kerja dan izin 

sakit 

Januar Rustandie, 

Manajer Proyek SCORE di Indonesia 

11 

ketenagakerjaan

ketenagakerjaan 

12 

Mengembangkan Kewirausahaan Perempuan 

di Pegunungan Papua 

MESKI merupakan daerah terkaya di Indonesia, 

perekonomian Papua termasuk yang terburuk—dengan 41,8 

persen dari masyarakatnya hidup di bawah garis kemiskinan. 

Indeks Pembangunan Sumber Daya Manusia Papua juga paling 

rendah. Dengan populasi 2,3 juta orang, Papua tertinggal 

dari provinsi lain dalam indikator kemiskinan non-penghasilan 

terkait Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) dengan 

kesetaraan jender yang sangat rendah. 

Untuk mengurangi kemiskinan di Papua, ILO bekerja sama 

dengan UNDP melalui Program Pengembangan Sentra 

Masyarakat (Community Centre Development Programme/ 

CcDP), mengembangkan program Pengembangan 

Keterampilan Kewirausahaan atau (Entrepreneurship Skills 

Development/ESD). Fokus program ini adalah memberi 

perhatian khusus pada perempuan di tiga kabupaten: 

Jayawijaya, Lani Jaya dan Yahukimo di Pegunungan Papua, 

salah satu kabupaten termiskin di Papua. Proyek ini bertujuan 

memfasilitasi berbagai kegiatan pengembangan keterampilan 

kewirausahaan masyarakat, khususnya perempuan asli Papua. 

Proyek yang dimulai Januari 2009 ini akan berakhir pada 

September 2010. Untuk mencapai sasaran proyek, tiga strategi 

Kenapa perempuan? Perempuan 

sangat produktif. Mereka adalah 

inti dari mata pencaharian 

ekonomi keluarga di pegunungan 

Papua 

Tauvik Muhamad, 

Staf ILO Jakarta 

te ttelah la ditetapkan. Strategi 

pert pertama difokuskan pada 

pen peningkatan kesadaran tentang 

pote potensi sumber daya alam dan 

usah usaha di wilayah tersebut. Strategi 

ked kedua mencakup peningkatan 

kete keterampilan kewirausahaan 

bag bagi anggota masyarakat mitra, 

khus khususnya perempuan, dan ketiga 

mem membangun kapasitas wirausaha 

mik mikro dan kecil agar mampu 

men mengelola usaha secara efektif, 

men meningkatkan pendapatan dan 

pelu peluang kerja. 

Di ta tahun pertama proyek ini, 

mel melalui tiga pelatihan untuk 

pela pelatih dan 21 pelatihan lokakarya 

wira wirausaha, 625 pelaku wirausaha 

tela telah dilatih keterampilan 

dasa dasar kewirausahaan dengan 

men menggunakan prinsip-prinsip 

pak paket pelatihan ILO–Gender 

dan 

Kewirausahaan (Gender 

and Entrepreneurship Together/GET Ahead). Modul GET 

Ahead tidak hanya difokuskan pada administrasi, keuangan 

dan pemasaran, tapi juga peluang bagi perempuan untuk 

menyampaikan pendapat, sehingga memberikan mereka ruang 

untuk bersuara. 

Proyek ini juga telah membuat pencapaian-pencapaian penting 

dalam mengatasi tantangan dan ketidaksetaraan jender yang 

terjadi di Pegunungan Tengah. Jumlah penerima manfaat pun 

melebihi rencana semula, 250 pelaku wirausaha. Pelatihan ini 

berhasil memenuhi target khusus jender karena 70 persen dari 

peserta (437 orang) adalah perempuan dan 137 orang berhasil 

dilatih menjadi pelatih. Secara keseluruhan, kebanyakan 

peserta lokakarya kewirausahaan merasakan dampak positif dan 

mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana menjalankan 

usaha, khususnya di bidang keuangan dan administrasi. 

Agar efektif, proyek 

menggunakan berbagai 

media strategis seperti 

program radio interaktif 

yang disiarkan setiap 

Selasa pagi selama dua 

bulan, pengiriman 2-5 

pesan harian tentang 

peran pelaku wirausaha 

perempuan serta drama 

radio mingguan, yang 

disiarkan hingga akhir 

November 2009. 

“Agar bisa dilaksanakan 

secara berkelanjutan, 

proyek ini memberikan

pelatihan kewirausahaan praktis dengan penekanan pada 

pemasaran dan pendampingan, baik bagi pelaku wirausaha 

baru maupun lembaga swadaya mayarakat terkait seperti 

Yasumat dan Ekonomus yang berperan sebagai pemberi 

layanan pengembangan usaha,” jelas Tauvik. Untuk menilai 

keberhasilan program, evaluator independen dilibatkan 

untuk menilai apakah proyek ini relevan dengan kebutuhan 

dan kepentingan masyarakat, serta sesuai dengan prioritas 

kerja pemerintah. 

Di samping itu, proyek memfasilitasi cara berhubungan 

dengan lembaga-lembaga keuangan mikro. Hal ini tentunya 

membantu para penerima manfaat, termasuk perempuan, 

gereja, pejabat pemerintah dan relawan dalam memahami 

proses dan langkah yang diperlukan. Hasilnya, aplikasi dari 

sekitar 18 perempuan yang telah dilatih disetujui oleh Bank 

Papua cabang Wamena. 

Menurut Christian Sohilait, Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Lani Jaya, banyak perubahan yang telah 

berhasil dicapai. “Sekarang setiap orang di daerah ini 

mendengar bagaimana kaum perempuan bisa memintal wol 

dengan mesin. Sebelumnya, perempuan di Pegunungan 

Papua hidup dalam masyarakat patriarkis yang lama tidak 

diberdayakan. Mereka hanya boleh menjalankan peran 

rumah tangga dan tidak bisa mengembangkan keterampilan 

lain,” terang Christian. 

Perkembangan itu kian nyata. Di Jayawijaya, misalnya, 

semakin banyak perempuan terlibat dalam kegiatan usaha 

berupah. Perubahan-perubahan ini, seperti dijelaskan 

Wmpi Wetipo, Bupati Jayawijaya, berawal sejak masyarakat 

menyadari bahwa mereka harus mengubah pola pikir untuk 

menggapai kehidupan yang lebih baik. 

Hal ini juga diungkapkan Serlina Wenda, pengusaha 

penggilingan kopi. “Program ILO tidak hanya memberikan 

saya pengetahuan, tapi juga kesempatan untuk 

mengembangkan usaha dengan memfasilitasi perolehan 

pinjaman,” ungkapnya. Ketika bergabung dengan program 

ILO-ESD pada 2009, Serlina adalah pelaku wirausaha yang 

sudah mapan dan telah menjalankan usahanya selama lebih 

dari satu dekade. Tetapi ia yakin, ia harus memperbarui 

dan mengembangkan pengetahuannya. Setelah mengikuti 

pelatihan ILO-ESD, ia merasa pelatihan tersebut telah 

memperkaya dan menyegarkan pikirannya. 

Pengetahuan yang diperoleh pun mampu meningkatkan 

keterampilan manajemen 

keuangannya secara 

signifi kan. Sebagai pelaku 

wirausaha berpengalaman, 

pelatihan ini sangat sesuai 

dengan kebutuhannya dalam 

meningkatkan administrasi 

dan mendapatkan akses 

permodalan. “Saya bersyukur 

atas bantuan ini. Ini benarbenar 

nyata,” ungkapnya. Ia lalu 

mengutip pepatah tua daerah 

itu: nyeki awa loh halok, 

nyape awalok hat yang artinya 

jika tangan tidak melakukan 

apa-apa, mulut pun tidak 

mengunyah. 

Dokumenter 

tentang Masyarakat Adat 

ILO Jakarta melalui proyek Pemberdayaan Masyarakat 

Adat Papua (Papuan Indigenous Peoples Empowerment/ 

PIPE) dan Pengembangan Keterampilan Kewirausahaan 

(Entrepreneurship Skills Development/ESD) di Papua, 

meluncurkan tiga fi lm dokumenter mengenai pemberdayaan 

masyarakat adat di Papua. Ketiga fi lm itu adalah: 

Membuka Potensi Masyarakat 

Adat Papua. Film ini 

menggambarkan potensi masyarakat 

adat Papua dalam memberikan 

kontribusi bagi pembangunan untuk 

mengurangi kemiskinan melalui 

penciptaan lapangan kerja dan 

penghasilan berkesinambungan, 

mendorong kesetaraan serta 

meningkatkan mekanisme 

perdamaian dan pembangunan 

melalui pembangunan partisipatif 

berbasis masyarakat. 

Permata Tersembunyi dari 

Lembah Baliem. Film dokumenter 

ini menggambarkan keberhasilan 

perempuan Wamena, Papua yang 

secara aktif memberikan kontribusi 

bagi kehidupan perekonomian 

masyarakatnya. Film juga 

menceritakan tentang kegiatankegiatan 

pengembangan kapasitas 

yang dijalankan melalui program ini 

mampu meningkatkan keterampilan 

kewirausahaan anggota masyarakat 

mitra, terutama perempuan, dalam 

mengelola usaha mereka secara efektif dan menciptakan lebih 

banyak peluang kerja. 

GET Ahead. Merupakan panduan 

modul pelatihan GET Ahead 

(Gender and Entrepreneurship 

Together) yang telah diadaptasi 

sesuai dengan konteks dan budaya 

lokal Papua. Modul memfokuskan 

pada kesetaraan jender dan 

pengelolaan usaha, perempuan dan 

pembangunan jejaring, pemasaran, 

produk, layanan serta manajemen 

teknologi dan keuangan. Modul 

bahan pembelajaran yang sangat 

mudah digunakan ini mengulas 

tentang keterampilan kewirausahaan praktis dengan 

penekanan khusus pada pemasaran dan pendampingan. 

Modul juga memperlihatkan kesulitan dalam menilai instruktur 

berpengalaman. 

13 

ketenagakerjaan


employment 

14 

Pengakuan atas Hak 

Masyarakat Hukum Adat di Indonesia 

JUMLAH masyarakat adat di dunia terdiri lebih 

dari 5.000 kelompok masyarakat dengan populasi lebih 

dari 370 juta jiwa, yang tersebar di 70 negara, termasuk 

Indonesia. Dengan 1.072 kelompok suku, termasuk 11 

kelompok dengan populasi lebih dari satu juta jiwa, 

Indonesia dinilai sebagai negara dengan budaya paling 

beragam di dunia. 

Di Indonesia, meskipun hak-hak masyarakat adat diakui 

dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun tidak ada 

undang-undang yang secara umum melindungi hakhak 

mereka. Karena itu, untuk menjamin keberadaan 

masyarakat adat, ILO bekerja sama dengan Komisi 

Nasional Hak Asasi 

Manusia dan Sekretariat 

Nasional Masyarakat Adat 

menyelenggarakan lokakarya 

nasional pada 28 Oktober 

2009. 

Lokakarya ini digelar 

bertepatan dengan perayaan 

81 tahun Sumpah Pemuda, 

yang menegaskan pentingnya 

satu negara, satu bangsa dan satu bahasa nasional, serta 

pentingnya prinsip-prinsip universalitas dan keberagaman, 

termasuk pengakuan keberadaan masyarakat adat. 

Lokakarya dibuka oleh Irman Gusman, Ketua Dewan Perwakilan 

Daerah (DPD) dan Alan Boulton, yang saat itu menjabat 

Direktur ILO di Indonesia, serta dihadiri oleh Duta Besar 

Peru—negara yang terkenal dengan masyarakat adatnya dan 

telah meratifi kasi Konvensi ILO No. 169 Tahun 1989 mengenai 

Masyarakat Adat. 

Alan menegaskan, ILO telah lama memberikan perhatian 

terhadap kondisi masyarakat adat. “Mempromosikan 

standar-standar internasional terkait merupakan prioritas 

dari upaya Organisasi ini untuk meningkatkan kondisi 

kehidupan dan pekerjaan masyarakat adat. Pengalaman 

memperlihatkan bahwa bentuk pekerjaan tradisional dan 

kearifan lokal masyarakat adat bisa menjadi bagian dari 

strategi pembangunan yang didasarkan pada partisipasi dan 

kebersamaan,” kata dia. 

Lokakarya ini bertujuan membangun kesadaran tentang 

pentingnya melindungi hak-hak masyarakat adat dan 

memaparkan praktik-praktik terbaik rancangan undang-undang 

tentang Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat. 

Lokakarya yang terbagi dalam tiga panel ini menghadirkan 

para pakar internasional masyarakat adat seperti Dr. Saafroedin 

Bahar, Sekretariat Nasional Masyarakat Adat Indonesia, Coen 

Compier, staf ahli ILO, Dr. Enny Soeprapto, pakar hukum 

Internasional, dan Mahir Takaka, Sekretaris Jenderal Aliansi 

Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). 

Lokakarya juga membahas strategi efektif bagi pelaksanaan 

rancangan undang-undang tentang Perlindungan Hak-hak 

Masyarakat Adat. Isu lainnya adalah tantangan dan manfaat 

dari pengakuan yang lebih besar terhadap hak-hak masyarakat 

adat bagi pembangunan Indonesia, defi nisi masyarakat adat, 

harmonisasi hukum dan peraturan dengan rancangan undangundang, 

serta perlunya membuat rancangan peraturan yang 

mengakui hukum tradisional dan melindungi masyarakat hukum 

adat. 

Tauvik Muhamad, staf program ILO, mengatakan, ILO telah 

bersentuhan dengan masyarakat adat sejak tahun 1920. 

“Konvensi ILO No. 169 melindungi hak-hak masyarakat adat 

atas tanah, pekerjaan, pelatihan, jaminan sosial, pendidikan dan 

kerja sama lintas perbatasan antar masyarakat adat,“ kata dia. 

Ia menambahkan, Konvensi ini juga telah dibahas pada 

lokakarya tingkat nasional yang diselenggarakan ILO dan 

Mahkamah Konstitusi pada 2007. “ILO berencana untuk terus 

melakukan upaya untuk meningkatan kesadaran pegawai 

negeri dan pemangku kepentingan lain di tingkat nasional 

serta membuat program peningkatan kapasitas di tingkat lokal 

maupun regional,” ujarnya. 

Masyarakat adat memunyai budaya, cara 

hidup, tradisi dan hukum adat sendiri. 

Tercatat dalam sejarah, kurangnya 

penghargaan terhadap berbagai budaya 

masyarakat adat telah menimbulkan 

banyak kasus konfl ik sosial di seluruh 

dunia. Saat ini, mayoritas masyarakat adat 

di seluruh dunia hanya bisa bekerja di 

sektor informal

Tren T Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia 2009: 

Pasar Kerja Hadapi Pemulihan yang Panjang 

kendati Terjadi Pertumbuhan Ekonomi 

ILO IL meluncurkan dan menerbitkan 

lap laporan terbarunya berjudul Tren 

Ke Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia 

20 2009: Pemulihan dan langkah-langkah 

se selanjutnya melalui pekerjaan yang layak 

pa pada 17 November, di Jakarta. Laporan 

menengaskan bahwa pekerjaan yang layak dan produktif harus 

ditempatkan sebagai inti dari kebijakan ekonomi dan sosial 

guna mengurangi dampak negatif dari pemulihan pasar tenaga 

kerja dari krisis keuangan global. 

Laporan ini pun menegaskan bahwa krisis keuangan global 

berdampak paling parah kepada Indonesia melalui turunnya 

ekspor, yang berakibat pada meluasnya pemutusan kerja pada 

pekerja kontrak, musiman, dan sementara pada industri-industri 

berorientasi ekspor yang memang menjadi industri yang paling 

terkena imbasnya. Pembatasan ketersediaan kredit untuk 

usaha kecil menengah (UKM) pun menghambat percepatan 

pemulihan ekonomi dan penyerapan kerja. 

Kendati tingkat pengangguran menurun 8,1 persen pada 

Februari 2009, dampak krisis memanifestasi dirinya dalam 

bentuk kualitas kerja. Sementara itu penciptaan lapangan kerja 

formal mandek, sedangkan lapangan kerja informal meningkat 

tajam. Tingkat pekerjaan informal meningkat dari 61,3 persen 

pada Agustus 2008 menjadi 67,9 persen pada Februari 2009. 

Laporan pun mencatat bahwa resesi global memperlihatkan 

tanda-tanda awal pemulihan. Namun, konsekuensinya pada 

pasar tenaga kerja Indonesia mungkin berlarut-larut; menyusul 

krisis keuangan Asia 1997-98, diperlukan beberapa tahun 

untuk indikator-indikator seperti pengangguran, produktivitas, 

kemiskinan dan jumlah pekerja dalam pekerjaan yang bersifat 

rentan kembali ke posisi semula pada masa sebelum krisis. 

“Menggairahkan kembali sektor UKM dan meningkatkan iklim 

investasi merupakan kunci untuk mempercepat pemulihan 

dan dan penciptaan lapangan kerja,” kata Kazutoshi Chatani, 

Buku 

Memperluas Cakupan Jaminan Sosial bagi 

Pekerja Sektor Perekonomian Informal: Langkah 

ke Depan 

ISBN: 978-92-2-823422-0 (print) 

Laporan ini mengkaji perkembangan 

jaminan sosial di Indonesia selama 

beberapa tahun ini, termasuk prakarsa 

terbaru dari pemerintah dan organisasi 

terkait lainnya mengenai para pekerja 

ekonomi informal. Laporan ini 

menampilkan berbagai rekomendasi 

atas langkah-langkah yang dapat diambil 

untuk memperluas cakupan jaminan sosial 

kepada ekonomi informal. 

Ekonom dari ILO di Indonesia yang juga menjadi salah satu 

penyusun laporan ini. 

Laporan ini menganalisis melampaui krisis dan mengkaji 

bagaimana pondasi dari pembangunan yang kaya pekerjaan 

dapat diperkokoh. Laporan pun menyoroti diantaranya 

kebutuhan akan dasar perlindungan sosial yang juga 

mencakup perbaikan akses terhadap peluang kerja, perawatan 

kesehatan dasar, perlindungan dan pendidikan untuk anak, 

serta bantuan sosial bagi kaum miskin. Laporan menyarankan 

agar pendidikan dan pelatihan memainkan peran penting 

dalam mempersiapkan angkatan kerja agar secara efektif 

dapat menyesuaikan dengan perubahan struktural, perubahan 

teknologi dan rancangan ekonomi yang tidak stabil. 

“Pekerjaan yang layak dan produktif berkontribusi pada 

pengurangan kemiskinan seperti ditegaskan oleh pemerintahan 

baru,” ujar Kazutoshi. Ia mengingatkan bahwa “ekspansi 

pekerjaan musiman di Indonesia mengkhawatirkan”. Antara 

2000 dan 2008, pertumbuhan tingkat pekerjaan musiman 

mencapai 8,4 persen, yang dapat melambankan laju 

pengurangan kemiskinan. 

Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja di Sektor 

Perekonomian Informal di Indonesia: Mencari 

program fl eksibel yang Ditargetkan 

ISBN: 978-92-2-823424-4 (print) 

Laporan survei yang dilakukan pada 

April – Mei 2009 membahas mengenai 

perluasan jaminan sosial terhadap 

ekonomi informal di Indonesia. Laporan 

ini bertujuan untuk berkontribusi pada 

diskusi mengenai langkah-langkah realistis 

yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

skema jaminan sosial yang ada serta 

mengenai rencana aksi untuk menerapkan 

sistem jaminan sosial di Indonesia. 

Laporan ini pun menggali program 

yang fl eksibel dan tersasar yang ditujukan untuk memperluas 

jangkauan jaminan sosial. 

15 


employment


16 

Membangun 

Perdamaian dan Perekonomian 

SELAMA 1999-2003, masyarakat Maluku didera konfl ik 

etnis yang memakan korban lebih dari 9.000 jiwa dan membuat 

hampir 400.000 orang terpaksa mengungsi. Aktivitas ekonomi 

di Maluku pun ikut terpuruk akibat kerusakan bangunan, 

lingkungan usaha, kapal hingga peralatan penangkap ikan. 

Akibatnya, Provinsi Maluku dinilai sebagai salah satu provinsi 

termiskin di Indonesia dengan penghasilan per kapita yang 

rendah dan tingkat pengangguran tinggi. 

Untuk membantu pemerintah Provinsi Maluku dan masyarakat 

Maluku memelihara perdamaian serta merevitalisasi 

perekonomiannya, pemerintah Jepang menyetujui memberikan 

proyek tiga tahun UN Trust Fund for Human Security (UNTFHS) 

dengan anggaran US$ 2,1 juta. Dimulai 2009, proyek bertajuk 

“Mewujudkan Standar Hidup Minimum Masyarakat Tertinggal 

melalui Pembangunan Perdamaian dan Pengembangan 

Perekonomian Berbasis Desa” ini dilaksanakan bersama 

Organisasi PBB untuk Pengembangan Industri (UNIDO) sebagai 

lembaga utama, serta ILO sebagai lembaga bantuan, bekerja 

sama dengan pemerintah Provinsi Maluku. 

Sebagai lembaga utama, Unido memfokuskan diri pada 

pemilihan penerima manfaat, pembentukan kelompokkelompok 

desa produktif, pengembangan agroindustri berbasis 

pedesaan dengan membantu pelatihan, peralatan yang 

diperlukan serta alih teknologi. Sementara itu, sebagai lembaga 

bantuan, ILO memberi kontribusi dalam pengembangan 

perekonomian daerah, pembangunan perdamaian, 

pengembangan usaha dan kewirausahaan, meningkatkan 

kondisi kesehatan, keselamatan serta kehidupan. 

di Maluku 

Proyek ini bertujuan menjaga perdamaian dan menekan angka 

kemiskinan dengan mengurangi kerentanan, mendorong 

pengembangan perekonomian lokal, meningkatkan kondisi 

sumber penghasilan, dan mendukung berbagai aktivitas 

yang menghasilkan pendapatan di antara para penerima 

manfaat yang terkena dampak konfl ik. Proyek juga mendorong 

penggunaan sumber daya lokal yang tersedia seperti sagu, 

kacang mete, nanas, kelapa, cokelat, kayu putih dan ikan untuk 

menghasilkan produk bernilai 

tinggi. Di samping itu, budi 

daya sayuran dan rumput laut 

(dengan budi daya terlindung) 

juga sedang dikembangkan 

sebagai sumber penghasilan. 

Dalam proyek ini, aktivitas yang 

terintegrasi di masyarakat telah 

dimulai di delapan desa di 

Ambon. Berbagai pertemuan 

dengan pemerintah desa dan 

kepala kelompok adat juga 

dilakukan untuk menjelaskan 

kriteria pemilihan, untuk 

mendapatkan dukungan serta 

menumbuhkan kepemilikan dan 

komitmen lokal. 

Lokakarya-lokakarya teknis 

dan analisa permasalahan 

terfokus pun dilaksanakan 

dengan melibatkan masyarakat 

yang lebih luas untuk 

mengidentifi kasi sumber 

daya desa, mempelajari pola 

penggunaan sumber daya yang 

tersedia, serta menemukan 

hambatan yang dihadapi masyarakat setempat dalam produksi, 

pengolahan dan pemasaran komoditi juga produk. 

Hingga Ferbruari 2010, sebanyak 579 pemangku kepentingan 

dan penerima manfaat, 123 di antaranya perempuan, telah 

berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari berbagai 

lokakarya, pertemuan dan pelatihan. 

Proyek yang lebih dikenal dengan nama 

Pelagandong ini mencakup 21 desa 

dari tiga daerah sasaran, yaitu Kota 

Ambon, Seram Barat dan Maluku Tengah. 

Pelagandong berarti kerja sama dan 

kekerabatan, sebuah nilai tradisional yang 

telah dipertahankan selama berabad-abad 

oleh berbagai kelompok masyarakat di 

Maluku, terlepas dari perbedaan agama 

dan etnis mereka.

Kegiatan LED 

strategis untuk kabupaten mereka masing-masing. Mereka 

bertemu selama dua hari untuk merumuskan rencana aksi bagi 

setiap kabupaten. Difasilitasi oleh ILO, Forum ini menetapkan 

di Maluku ketenagakerjaan 

ILO mempunyai pengalaman panjang dalam mendukung 

inisiatif pembangunan ekonomi lokal (LED) bagi populasi yang 

terkena dampak krisis seperti konfl ik bersenjata, bencana 

alam serta transisi politik dan ekonomi. Di Indonesia, melalui 

proyek Kesempatan Kerja Bagi Kaum Muda (JOY), ILO berhasil 

melaksanakan proyek-proyek LED di Jawa Timur. 

ILO telah mengembangkan berbagai bahan dan perangkat 

LED, termasuk panduan operasional bagi LED dalam situasi 

pasca krisis yang bisa menjadi titik awal untuk meningkatkan 

dan memperbaiki dialog antara berbagai pemangku 

kepentingan termasuk kemitraan publik-swasta dan 

pengukuran potensi ekonomi lokal di sektor-sektor tertentu. 

Di bawah proyek Pelagandong, serangkaian lokakarya LED 

yang ditargetkan bagi penerima manfaat diselenggarakan, 

dan ILO berhasil memfasilitasi pembentukan forum LED di 

setiap kabupaten. Forum ini terdiri dari pejabat pemerintah 

dari berbagai kementerian, wirausahawan, pemuka masyarakat, 

organisasi pekerja dan pengusaha, lembaga keuangan serta 

pemangku kepentingan terkait. 

Baru-baru ini, di bulan Februari 2010, masing-masing forum 

di ketiga kabupaten bertemu dan merumuskan rencana 

GUNA menanggulangi kemungkinan berlanjutnya 

peningkatan global dalam hal pengangguran, kemiskinan 

dan ketidaksetaraan serta berlanjutnya keruntuhan 

perusahaan-perusahaan, ILO, bekerjasama dengan the 

Organization for Economic Cooperation and Development 

(OECD), menyelenggarakan konferensi pakar selama 

tiga hari mengenai strategi-strategi untuk pemulihan 

ketenagakerjaan lokal, pengembangan keterampilan dan 

perlindungan sosial di Asia”, pada 1 – 3 Desember 2009, 

di Malang, Jawa Timur. 

Konferensi yang bertajuk “Routes out of the Crisis: 

Strategies for Local Employment Development 

Recovery, Skills Development and Social Protection in 

Asia” menghadirkan para pembuat kebijakan, pakar 

ketenagakerjaan, jasa pelatihan dan praktisi di tingkat 

internasional, nasional dan provinsi dari 15 negara 

di seluruh dunia untuk berbagi pengalaman dan 

mengembangkan langkah-langkah efektif untuk mengaitkan 

pendekatan-pendekatan kebijakan mengenai ketenagakerjaan 

dan pengembangan keterampilan melalui pembangunan 

ekonomi lokal. 

Pemerintah dan pihak terkait setempat di Malang juga secara 

aktif terlibat dalam konferensi ini dengan memperkenalkan 

prakarsa pembangunan ekonomi lokal yang sudah dilakukan 

sejak 2008. Para peserta Konferensi mengikuti pembukaan 

“Festival Bromo Semeru Tengger” di Kecamatan Poncokusumo 

pada 2 Desember, yang menampilkan hasil-hasil produksi 

setempat dan mempromosikan fasilitas pariwisata yang ada. 

visi, tujuan dan kegiatan-kegiatan konkrit untuk tahun 2010 

yang ditujukan untuk mengatasi masalah-masalah kunci yang 

diidentifi kasi oleh masing-masing Forum. 

Visi dari setiap kabupaten secara jelas disebutkan sebagai 

berikut: 

Seram Barat: Menciptakan taraf hidup yang lebih 

baik bagi masyarakat Seram Barat melalui LED dan 

mencapainya pada tahun 2016. 

Maluku Tengah: Mewujudkan Maluku Utara sebagai 

kabupaten yang cerdas, independen, dan kompetitif 

melalui LED. 

Kota Ambon: Menciptakan masyarakat Ambon yang 

makmur melalui pembangunan bidang ekonomi 

yang berkesinambungan 

Di samping itu, ketiga Forum ini juga sepakat bahwa pariwisata 

dan perikanan adalah dua sektor utama yang akan mendorong 

pembangunan ekonomi Maluku. Untuk itu, Pemerintah Indonesia 

telah menetapkan Kota Ambon sebagai gerbang pariwisata 

Indonesia timur. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah 

peluncuran “Sail Banda” sebagai acara pelayaran internasional 

pada Agustus 2010. 

Mengembangkan Strategi 

demi Pemulihan Ketenagakerjaan Lokal di Asia 

Diakhir Konferensi, para peserta diharapkan menyusun responsrespons 

kebijakan lokal serta mengembangkan serangkaian 

rekomendasi kunci bagi para pembuat kebijakan nasional dan 

lokal. Rekomendasi-rekomendasi ini akan digunakan sebagai 

masukan dalam pertemuan dua tahunan ILO Asian Regional 

Meeting of Labour Ministries, Employers’ and Workers’ 

Organizations pada 2010 dan akan dilaporkan pada sesi ke-56 

the OECD LEED Directing Committee pada 2010. 

Sekitar 80 peserta dari 15 negara akan menghadiri Konferensi 

ini. Negara-negara yang menjadi peserta, antara lain, Pakistan, 

Nepal, Kamboja, Vietnam, Cina, Filipina, Australia dan 

Indonesia. 

17

perlindungansosial 


18 

Mencegah Pandemi Infl uenza 

di Tempat Kerja 

JENIS infl uenza baru yang kondang dengan sebutan 

Infl uenza A (H1N1), muncul Mei 2009, dan menyebar secara 

global dengan cepat hingga menjadi pandemi. Di 

Indonesia, munculnya pandemi ini membuat ILO 

meningkatkan upaya untuk membantu pencegahan 

infeksi dan kesiagaan usaha di perusahaan-perusahaan. 

Saat ini, ILO telah mendapatkan persetujuan untuk 

proyek “Perencanaan Keberlangsungan Usaha di 

saat Pandemi” (Business Continuity Plan in times of 

Pandemic) dari Dana PBB untuk Aksi Infl uenza (UN Multi 

Donor Trust Fund). Proyek ini merupakan kelanjutan dan 

perluasan kerja ILO dari proyek sebelumnya, “Flu Burung 

dan Tempat Kerja di Indonesia”. 

Proyek baru ini diharapkan dapat membantu pengusaha 

juga pekerja dalam merespons dan bersiap menghadapi 

dampak pandemi infl uenza baik di masa sekarang 

maupun kejadian-kejadian lain yang tidak terduga di 

masa mendatang yang dapat menimbulkan gangguan 

bagi kelancaran usaha. Bagi ILO, sangat penting 

mencegah agar para pekerja tidak terinfeksi infl uenza 

termasuk membantu pengusaha dalam melindungi 

pekerja dan usaha mereka dari dampak pandemi ini. 

ILO yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan 

dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga telah 

mengembangkan dan menerbitkan panduan tentang 

perencanaan keberlangsungan usaha dalam pandemi infl uenza 

berjudul “Perencanaan Keberlangsungan Usaha dalam 

Menghadapi Pandemi Infl uenza: Buku Kerja”. Buku kerja ini 

memberikan tujuh langkah perencanaan keberlangsungan 

usaha bagi perusahaan, terutama bagi usaha kecil dan 

menengah. 

SEDIKITNYA 100 kaum muda putus sekolah di 

Maluku siap menjadi pelaut. Ini merupakan salah satu 

capaian kemitraan antara ILO—melalui Proyek Pendidikan 

dan Pelatihan Keterampilan bagi Kaum Muda (EAST)— 

dengan perusahaan perikanan PT Pusaka Benjina 

Resources. Kemitraan ini dilaksanakan melalui kerja sama 

unik dengan sejumlah pemangku kepentingan yakni Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aru; Sekolah 

Kejuruan Perikanan Negeri Dobo, Kabupaten Aru; Sekolah 

Menengah Atas di Ambon—di bawah Kementerian 

Kelautan dan Perikanan; Serikat Pelaut Indonesia; LPPM, 

sebuah LSM di Ambon, Maluku; dan Yayasan Leer Vivin, 

sebuah lembaga lokal di Dobo, Kabupaten Aru. 

Kemitraan ini mampu menciptakan perpaduan efektif 

antara pencari kerja dan pengusaha. Di satu pihak 

kaum muda putus sekolah di Pulau Aru tidak memiliki 

keterampilan bekerja namun sedang mencari pekerjaan, 

di lain pihak PT Pusaka Benjina Resources memiliki 

kebutuhan akan pekerja terampil untuk bekerja di kapalkapal 

penangkapan ikan. Selama ini, perusahaan ini harus 

mempekerjakan pekerja dari luar negeri sebagai akibat dari 

kurangnya tenaga kerja terlatih di Provinsi Maluku. 

“Rencana keberlangsungan usaha memberikan peluang, tidak 

saja dalam mengatasi kejadian-kejadian yang merugikan, 

tetapi juga dalam membuat pendekatan strategis yang 

mampu meningkatkan proses dan pengoperasian usaha secara 

keseluruhan. Rencana ini juga memberikan dampak positif 

bagi masyarakat terkait kesiapan dan pemulihan,” kata M. Bey 

Sonata, mantan Manajer Proyek Flu Burung ILO. Menurut Bey, 

meskipun dampak pandemi tidak separah yang diperkirakan, 

namun dunia usaha tetap harus siap dan waspada.

KEMENTERIAN Koordinator Bidang Ekonomi bekerja 

sama dengan Kantor Regional ILO Asia Pasifi k di Bangkok dan 

Kantor ILO Jakarta menyelenggarakan lokakarya pekerjaan 

ramah lingkungan di Hotel Borobudur, Jakarta, 10 Maret lalu. 

Lokakarya ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan pertama 

yang diadakan Oktober 2009, sebagai tanggapan terhadap 

permintaan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi. 

Dalam lokakarya ini, perwakilan Badan Perencanaan 

Pembanggunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Negara 

Lingkungan Hidup menegaskan akan pentingnya pekerjaan 

ramah lingkungan serta prioritas strategis dalam rencana 

pembangunan jangka menengah Indonesia. 

Emil Salim, mantan menteri lingkungan hidup, juga 

mengingatkan perlunya berbagai peraturan untuk mendorong 

indikator-indikator sosial, penciptaan lapangan kerja juga 

tentang perubahan iklim, mitigasi dan upayaupaya 

adaptasi. “Perusakan lingkungan hidup 

akan terus berlangsung dan biayanya akan 

ditanggung oleh generasi-generasi setelah 

kita,” ungkapnya. 

Vincent Jugault, staf ahli ILO untuk pekerjaan 

ramah lingkungan, mengatakan, program 

ini mampu membantu mengurangi dampak 

lingkungan yang ditimbulkan perusahaan 

dan sektor-sektor perekonomian, termasuk 

membantu melindungi ekosistem dan 

keragaman biologis; mengurangi konsumsi energi, bahan baku, 

dan air; dekarbonisasi; serta memiminimalisir munculnya segala 

bentuk sampah dan polusi. 

“Bagi masyarakat, pekerjaan yang ramah lingkungan tidak 

akan menghilangkan potensi ekonomi. Justru sebaliknya, 

akan memberikan hasil yang lebih tinggi nilainya, karena 

juga berhasil menjaga kesinambungan ekologis,” katanya. 

Karenanya, ia menambahkan, ILO akan terus mengintegrasikan 

pekerjaan ramah lingkungan dalam semua kegiatannya. 

Melihat permintaan ini bisa menjadi bagian dari proses 

pengukuran pasar kerja, Yayasan Leer Vivin, LPPM Maluku dan 

ILO-EAST mengupayakan kerja sama dengan pengusaha dan 

sekolah perikanan. Hasilnya, mereka mendukung pelatihan 

kaum muda putus sekolah sebagai pelaut, sehingga nantinya 

bisa bekerja di kapal-kapal penangkap ikan. 

Kaum muda putus sekolah yang mengikuti program pelatihan 

tersebut dikumpulkan melalui iklan di radio lokal, poster-poster 

yang dipasang di jalan, serta pengumuman-pengumuman di 

kantor dinas tenaga kerja setempat. Pemerintah desa juga 

berpartisipasi aktif dalam proses ini. Hasilnya, 100 kaum muda 

berhasil dikumpulkan dari tiga desa. 

Sekolah-sekolah perikanan sangat berhasil melaksanakan 

program pelatihan berbasis kompetensi. Masalah keselamatan 

dan kesehatan kerja diintegrasikan ke dalam modul-modul 

pelatihan. Guna meningkatkan kesadaran para pekerja muda 

mengenai hak-hak mendasar mereka, ILO-EAST juga menjalin 

kemitraan dengan Serikat Pelaut Indonesia yang sepakat 

Pekerjaan Ramah 

Lingkungan 

Pekerjaan ramah lingkungan merupakan 

inisiatif bersama antara Program 

Lingkungan Hidup PBB (UNEP), ILO, 

Konfederasi Serikat Buruh Internasional 

(ITUC) dan Organisasi Pengusaha 

Internasional (IOE). Inisiatif ini diluncurkan 

untuk mengembangkan kesempatan, 

kesetaraan dan transisi yang adil dalam 

mendukung pemerintah, pengusaha dan 

pekerja untuk terlibat dalam kebijakan 

dan program yang efektif bagi terciptanya 

perekonomian pe 

ramah lingkungan dan 

pekerjaan pe 

yang layak bagi semua. 

untuk memberikan pelatihan bagi mereka. Kini 

Serikat Pelaut Indonesia sedang melakukan 

negosiasi mengenai kesepakatan bersama dengan 

perusahaan. 

Para kaum muda akan dinilai dan mendapatkan 

sertifi kat dari Akademi Pelaut Indonesia, sebagai badan 

yang berkompeten dalam memberikan sertifi kasi nasional 

mengenai kompetensi pelaut. Peraturan-peraturan pelaut, 

yang merupakan dokumen-dokumen wajib untuk bekerja 

sebagai pelaut, dipersiapkan oleh Pejabat Pelabuhan 

Maluku. Dan 100 pekerja muda tersebut diharapkan sudah 

mulai bekerja dalam minggu ketiga Februari 2010. 

Mereka pun mendapat pelatihan orientasi selama satu 

minggu di perusahaan dan akan ditempatkan di kapal-kapal 

penangkap ikan. Para pekerja muda ini akan mendapat upah 

minimum bulanan sebesar Rp 1,2 juta (USD 128), atau lebih 

tinggi dari upah minimum provinsi sebesar Rp. 1,010 juta 

ditambah bonus-bonus yang dikaitkan dengan jumlah ikan 

yang berhasil ditangkap. 

Melalui program ini, kontribusi ILO-EAST adalah melakukan 

pengukuran kerja masyarakat, melakukan dialog dengan para 

mitra, serta mendukung biaya pelatihan keterampilan dan 

sertifi kasinya. 

19 

ketenagakerjaan

perlindungansosial 

20 

Pekerja Lansia&Produktivitas 

DI Asia dan Pasifi k, jumlah orang lanjut usia bertambah 

dengan cepat, dari 410 juta pada 2007 menjadi 733 juta pada 

2025, dan diharapkan menjadi 1,3 milyar pada 2050. Penuaan 

juga akan semakin membesar 50 tahun ke depan dan populasi 

berusia di atas 60 tahun di Asia akan meningkat hampir tiga 

kali lipat dari 9 persen pada 2000 menjadi sekitar 24 persen 

pada 2050. Pada 2020, jumlah orang lanjut usia di Indonesia 

diperkirakan meningkat menjadi 28,8 juta (11 persen dari 

keseluruhan penduduk). 

Banyak perhatian kebijakan difokuskan pada permasalahan 

pensiun dan produktivitis bagi pekerja lanjut usia. Namun, 

lapangan kerja yang tersedia bagi mereka juga memainkan 

peran penting. Mereka mempengaruhi keputusan pekerja lanjut 

usia untuk bekerja atau pensiun, kemampuan pengusaha untuk 

mempekerjakan dan mempertahankan pekerja lanjut usia dan 

bagaimana masyarakat memberikan dukungan bagi masyarakat 

lanjut usia yang tidak lagi mampu bekerja. 

Untuk membahas permasalahan ini lebih lanjut, Universitas 

Indonesia (UI), dengan dukungan dari ILO, menyelenggarakan 

seminar satu hari mengenai pekerja lanjut usia dan produktivitas 

pada 15 Maret 2010, di Kampus UI, Depok, Jawa Barat. Seminar 

ini sekaligus menandai peluncuran Centre for Ageing Studies, 

UI (CAS UI) dan peringatan hari Lanjut Usia Nasional. 

di Indonesia 

Peter van Rooij, Pejabat sementara ILO Jakarta, menyambut 

baik pendirian Pusat Studi ini. Ia mengatakan bahwa perhatian 

terhadap pekerja lanjut usia bukanlah merupakan isu baru bagi 

ILO. ILO telah menaruh perhatian serius pada permasalahan ini 

sejak akhir tahun 1970-an, yang tercermin pada Rekomendasi ILO 

No. 162 tentang Pekerja Lanjut Usia. 

“Salah satu tantangan sosial utama dari masyarakat lanjut usia 

adalah memastikan tingkat pendapatan yang memadai bagi 

semua orang lanjut usia tanpa membebani kapasitas generasi 

yang lebih muda,” kata dia, seraya menambahkan bahwa 

mengingat banyak orang lanjut usia tidak mampu menikmati 

masa pensiun, tantangannya adalah memperpanjang masa kerja 

dan meningkatkan kemampuan pekerja lanjut usia. 

Tujuan dari seminar dan pendirian CAS UI ini adalah memahami 

secara lebih baik masyarakat lanjut usia dari sudut pandang 

ketenagakerjaan dan meningkatkan kesadaran generasi 

muda yang lebih muda untuk mempersiapkan diri menjadi 

pekerja lanjut usia yang produktif. Acara ini pun bertujuan 

memperkenalkan peran CAS UI dalam mendukung kebijakan dan 

program terkait lanjut usia di tingkat nasional dan internasional. 

Sementara ILO telah mengeluarkan paket mengenai lanjut 

usia yang dirancang dalam bentuk pelatihan bagi organisasi 

pengusaha dan perusahaan untuk membantu mereka 

mengembangkan program dan kebijakan yang menciptakan 

kondisi kerja yang layak dan produktif bagi pekerja lanjut usia. 

UNTUK memberikan apresiasi dan penghargaan kepada 

jurnalis yang selama ini meliput isu perburuhan di Indonesia, 

ILO, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), American Center 

for International Labor Solidarity (ACILS) dan Friedrich 

Ebert Stiftung (FES), menggelar Lomba Karya Jurnalistik 

Isu Perburuhan. Untuk lomba di tahun 2009 ini, Sudrajat 

(Koran Tempo), Ridwan Sijabat (The Jakarta Post), dan Ayu 

Prawitasari (Solo Pos), masing-masing memenangi kategori 

juara I, II, dan III. 

Sedangkan Andreas Ronny dan Irvan Irmansyah (keduanya 

dari radio KBR68H Jakarta), dan Sri Lestari (BBC Indonesia), 

masing-masing memenangi juara I, II, III untuk kategori 

radio. Untuk kategori teve, Utami Dewi dan Ubaidilah NS 

(TPI), Yolinda Puspita Rini (Trans7) dan Elly Husin serta Vicci 

Fatalaya (RCTI) masing-masing memenangi juara I, II, dan III. 

Penghargaan kali ini juga memperkenalkan kategori baru, 

fotografi . Juara I, II, dan III kategori foto, secara berurutan 

dimenangkan oleh Afriadi Hikmal (Jakarta Globe), Raden 

Yusuf Hidayat (Batam Pos) dan Danu Kusworo (Kompas). 

Karya para pemenang diseleksi dari 149 karya jurnalistik cetak 

(85 peserta), teve (13 peserta), radio (18 peserta) dan foto (33 

peserta). Karya-karya tersebut diseleksi berdasarkan tema, 

presentasi, teknik, komposisi, etika dan isi. Para pemenang 

mendapatkan penghargaan dan laptop, serta laporan mereka 

dipublikasikan dalam sebuah buku berjudul Hujan Batu Buruh 

Kita: Kumpulan Cerita Perburuhan, yang diluncurkan 11 

Desember silam.

Mengkomunikasikan 

BAGAIMANA para jurnalis seharusnya memberitakan 

dinamika hubungan industrial, terutama yang berkaitan dengan 

kebebasan berserikat dan perundingan bersama, agar berbagai 

peran media massa yang diemban dapat dijalankan secara 

ideal? Bagaimana agar pemberitaan dinamika hubungan 

industrial tidak membuat jurnalis terjebak pada situasi dan 

kondisi yang berpotensi menimbulkan kesalahan persepsi dan 

interpretasi di kalangan khalayak medianya? Bagaimana pula 

pengusaha bisa menyampaikan pemikiran dan advokasi secara 

baik melalui media? 

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, ILO 

menyelenggarakan lokakarya untuk para pengusaha dan 

journalis bertajuk “Mengomunikasikan Kebebasan Berserikat 

dan Perundingan Bersama” pada 17 – 18 Februari di Jakarta. 

Lokakarya ini bertujuan untuk mendukung para konstituen 

ILO di Indonesia, khususnya Asosiasi Pengusaha Indonesia 

(Apindo), agar mampu berkomunikasi dengan lebih baik 

kepada media, dan agar mampu menjangkau para konstituen 

mereka sendiri secara lebih efektif menyangkut masalah 

Penghargaan Jurnalistik 

Perburuhan 

2009 

Berbeda dengan tahun 

sebelumnya, acara 

penganugerahan 

penghargaan dilanjutkan 

dengan diskusi perburuhan 

yang dibuka oleh Menteri 

Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi, Muhaimin 

Iskandar. Dalam diskusi ini, 

ekonom ILO, Kazutoshi 

Chatani, memaparkan kondisi 

sosial dan perburuhan 

Indonesia. 

Diskusi ini juga 

menghadirkan aktor-aktor 

perburuhan Indonesia, 

seperti Sofjan Wanandi, Presiden Asosiasi Pengusaha Indonesia 

(Apindo), Thamrin Mosii, Ketua KSPI, dan Anwar Ma’ruf dari 

Komite Solidaritas Nasional. Mereka menyambut baik inisiatif 

Kebebasan 

Berserikat dan Perundingan Bersama 

hak-hak mendasar dari kebebasan berserikat dan perundingan 

bersama. 

Dalam lokakarya ini, para peserta bukan hanya mendapat 

pembekalan teori, tetapi juga berinteraksi langsung 

mempraktikkan topik-topik pembahasan dalam simulasi layaknya 

kejadian faktual dan aktual di lapangan. Lokakarya sejenis pun 

akan digelar di Tanzania dan Paraguay, disasarkan kepada 

pemerintah dan serikat pekerja. Hasil dari pelatihan-pelatihan ini 

akan dikumpulkan ke dalam sebuah panduan global mengenai 

bagaimana mengomunikasikan kebebasan berserikat dan 

perundingan bersama dengan media massa 

Dedy Ananto, Apindo Bogor 

“Pelatihan media ini sangat bermanfaat, khususnya saat sesi 

pelatihan praktis di mana saya harus menjadi seorang wartawan 

dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang hubungan 

industrial. Menjadi wartawan ternyata tidak semudah yang saya 

bayangkan. Pelatihan ini membantu saya memahami secara lebih 

baik bagaimana media bekerja.” 

Marleni, Reporter Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) 

“Saya belajar banyak mengenai bagaimana membangun 

komunikasi yang lebih efektif antara pengusaha dan media massa. 

Mendengar apa yang dipikirkan para pengusaha mengenai media 

dan persepsi mereka tentang bagaimana media bekerja dalam 

mendapatkan berita benar-benar membuka mata saya.” 

Nina Suartika, Reporter Radio Voice of Human Rights 

“Saya tidak hanya belajar keterampilan jurnalistik tentang 

bagaimana mengumpulkan informasi dan menyusun berita, tapi 

juga belajar mengenai hal-hal yang harus dihadapi para pengusaha 

selama krisis dan pentingnya keterbukaan antara pengusaha dan 

wartawan, khususnya di saat situasi krisis.” 

pemberian penghargaan untuk menghargai kontribusi 

para jurnalis dan media dalam mempromosikan isu-isu 

perburuhan. 

Masih dalam satu rangkaian dengan lomba ini, empat 

lokakarya tentang isu perburuhan diselenggarakan 

pada Oktober 2009 di empat kota besar: Jakarta, 

Malang, Batam dan Mataram. 

Lokakarya tersebut diikuti 90 

jurnalis dari berbagai media. 

Acara tersebut bertujuan 

membantu jurnalis dan 

media untuk memperluas 

pemahaman mereka mengenai 

isu dan permasalahan terkait 

perburuhan, khususnya di 

tingkat provinsi. Dengan 

menggunakan pendekatan 

praktis dan partisipatif, 

lokakarya ini diharapkan 

dapat memberikan persepsi 

yang jelas mengenai relevansi 

dan dimensi sosial dari isu 

serta permasalahan terkait 

perburuhan, yang pada gilirannya mampu melahirkan lebih 

banyak lagi peliputan mengenai perburuhan, baik di media 

elektronik maupun cetak. 

21 

cuplikan

wawancara 

22 

Wawancara 

Akhir Alan Boulton 

dengan the Jakarta Post 

Pemerintah harus perhatikan 

pekerja informal 

Alan Boulton 

Director ILO Jakarta Offi ce 

2001-2009 

Alan Boulton, perwakilan Organisasi Perburuhan 

Internasional (ILO) di Jakarta mengakhiri 

masa jabatannya selama delapan tahun di 

Indonesia pada November 2009. Di bawah 

kepemimpinannya, ILO memainkan peran 

sebagai mitra negara ini dalam perkembangan 

ketenagakerjaan. Berikut adalah cuplikan 

wawancara dengan Ridwan Max Sijabat dari 

The Jakarta Post yang diterbitkan Senin, 30 

November 2009. 

Bagaimana pendapat Anda mengenai perkembangan 

ketenagakerjaan di Indonesia selama delapan tahun 

belakangan ini? 

Indonesia telah berbuat banyak dalam meningkatkan kondisi 

perburuhan dan ketenagakerjaannya. Sejumlah contoh 

termasuk penyempurnaan paket reformasi perundangan 

ketenagakerjaan yang telah memberikan sistem baru dalam 

penyelesaian perselisihan industrial, kemajuan dalam 

permasalahan pekerja anak, perhatian yang lebih besar kepada 

hak-hak pekerja migran dan penekanan lebih pada perbaikan 

kebijakan ketenagakerjaan. 

Namun masih banyak tantangan yang dihadapi Indonesia 

dalam bidang ini. Terdapat kebutuhan akan penciptaan 

lapangan kerja yang lebih besar untuk menyerap para lulusan 

sekolah sebelum mereka lulus, dan mengatasi masalah 

pengangguran yang cukup kronis. Ini merupakan penyianyian 

dari aset sumber daya manusia nasional yang besar 

dan merupakan tantangan serius di saat Indonesia berupaya 

mengentaskan kemiskinan. Juga diperlukan perhatian yang 

lebih besar kepada hak-hak 70 juta pekerja, termasuk pekerja 

rumah tangga perempuan yang saat ini berada di sektor 

informal. 

Apakah kondisi ekonomi dan mata pencaharian pekerja 

memburuk dan mengapa? 

Kendati Indonesia mampu menghindari dampak besar dari 

krisis keuangan global saat ini, krisis ini sangat berdampak 

besar pada sektor ekspor dengan adanya penutupan pabrikpabrik 

dan pemberhentian kerja. Krisis ini pun mempengaruhi 

bagian-bagian lain ekonomi sehingga menyulitkan bagi 

banyak perusahaan untuk mempertahankan kesamaan tingkat 

kegiatan dan kerja, yang berakibat pada hilangnya pekerjaan 

di sektor-sektor lain. Selanjutnya, terdapat kecenderungan 

ke arah pekerjaan yang lebih tidak aman di banyak negara 

berkembang. Dalam kasus Indonesia, proporsi angkatan kerja 

di ekonomi informal meningkat tahun-tahun belakangan ini. 

Krisis memang ikut bertanggungjawab untuk hal ini, namun 

praktik-praktik ketenagakerjaan pun berubah dan tawaran 

kerja yang ada umumnya bersifat tidak aman dan sementara. 

Apapun alasannya, hal ini menjadi pola yang sedang muncul di 

Indonesia. 

Apa tren ketenagakerjaan dan sosial di masa mendatang? 

ILO baru-baru ini menerbitkan laporan berjudul “Tren 

Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia 2009: Pemulihan dan 

langkah-langkah selanjutnya melalui pekerjaan yang layak”. 

Laporan ini menunjukkan bahwa krisis keuangan global telah 

berdampak buruk terhadap Indonesia melalui jatuhnya ekspor, 

yang mengakibatkan meluasnya kehilangan pekerjaan bagi 

para pekerja sub-kontrak, musiman dan lepas di industriindustri 

ekspor yang memang paling terkena dampak krisis 

ini. Laporan pun memperlihatkan bahwa ketersediaan kredit 

yang terbatas bagi perusahaan kecil dan menengah (UKM) 

menghambat pemulihan ekonomi dan penyerapan kerja 

dalam sektor ini dan sektor-sektor ekonomi lainnya. Jika 

krisis keuangan Asia 1998-1999 dijadikan acuan, dibutuhkan 

beberapa tahun agar indikator-indikator seperti pengangguran, 

produktivitas, kemiskinan dan jumlah pekerja dalam sektor 

ketenagakerjaan yang rentan untuk kembali ke masa sebelum 

krisis. Strategi-strategi untuk meningkatkan situasi ini perlu 

menyikapi masalah kualitas pendidikan dan pelatihan agar 

dapat mempersiapkan pekerja Indonesia dengan lebih baik dan 

meningkatkan keterampilan mereka sehingga perusahaan lebih 

memiliki daya saing dalam ekonomi yang terglobalisasi. 

Kendati sudah ada perundangan ketenagakerjaan, 

mayoritas pekerja baik di sektor formal dan informal belum 

terlindungi. Komentar Anda? 

Seperti juga banyak negara berkembang lainnya, ada masalah 

di Indonesia dalam hal penegakkan hukum. Ini artinya, kerap 

kali terjadi perselisihan yang berkepanjangan untuk memastikan 

para pekerja menerima hak mereka sesuai dengan peraturan 

atau perjanjian kerja bersama. Hal ini seharusnya ditanggulangi 

melalui layanan pengawas ketenagakerjaan yang lebih efektif, 

murah dan transparan dari para penegak hukum. Permasalahan 

yang dihadapi mereka yang berada di lapangan kerja informal 

jauh berbeda. Para pekerja informal kerap kali tidak menikmati 

hak-hak yang diatur dalam peraturan ataupun perjanjian. 

Ini dapat menyebabkan berbagai masalah di Indonesia 

mengingat penduduknya saat ini lebih terinformasi mengenai 

bagaimana seharusnya perlakuan yang adil dan tidak lagi dapat 

menoleransi kesewenang-wenangan. 

Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk melindungi 

pekerja yang memasuki sektor informal? 

Hak-hak dan perlindungan-perlindungan dasar dalam 

sektor informal perlu lebih ditegakkan. Terhadap bukti-bukti 

eksploitasi di sejumlah sektor perlu diberkan aksi peringatan 

oleh pemerintah dan pembuat hukum. Para pekerja rumah 

tangga, misalnya, tidak memilik hak atas upah, jam dan

kondisi kerja yang memadai serta pensiun. Pemerintah 

harus memberikan keamanan yang lebih besar kepada 

para pekerja di ekonomi informal melalui jalinan kerja sama 

dengan pemerintah dan perwakilan pekerja setempat untuk 

menanggulangi permasalahan seperti hak pekerja, perizinan 

dan peraturan. 

Menurut Anda, apakah sistem upah yang rendah 

merupakan permasalahan ketenagakerjaan utama di 

Indonesia? 

Untuk berbagai alasan Indonesia perlu menciptakan peluang 

kerja bagi pekerja berketerampilan rendah. Ini artinya 

mendorong dan mendukung industri-industri padat karya, 

kendati upah dan kondisi di industri-industri ini relatif buruk. 

Dengan berjalannya waktu, dasar keterampilan angkatan 

kerja Indonesia perlu ditingkatkan dengan pendidikan dan 

pelatihan yang lebih baik sehingga para pekerja dapat 

mendapatkan pekerjaan yang berpenghasilan baik. 

Bagaimana memperbaiki sistem upah minimum yang ada? 

Sistem pengupahan minimum telah melalui berbagai 

perubahan tahun-tahun belakangan ini dan secara umum 

telah melahirkan peningkatan upah yang sejalan dengan 

infl asi. Dalam sejumlah hal, terlalu banyak harapan terhadap 

sistem ini. Kebanyakan sistem upah minimum di seluruh dunia 

dirancang untuk melindungi angkatan kerja yang berupah 

paling minim. Namun, di Indonesia sistem ini tidak mencakup 

pekerja-pekerja di sektor informal (sekitar 70 persen dari 

angkatan kerja). Sistem ini pun cenderung meneratapkan 

“angka rata-rata” bagi pekerja di sektor formal. Inilah 

bagaimana sistem penetapan upah ditetapkan di negara ini 

dan akan sulit untuk mengubahnya. 

Apakah Anda melihat perlunya semua konfederasi dan 

serikat pekerja, seperti Australia, membentuk partai 

politik atau membuat perjanjian politik dengan partaipartai 

yang ada sebagai saluran aspirasi para pekerja? 

Serikat-serikat pekerja akan lebih berpengaruh pada 

pemerintah dan memiliki kekuatan tawar terhadap pengusaha 

apabila mereka menemukan cara untuk bekerja sama 

secara efektif. Apakah hal ini melibatkan merjer merupakan 

permasalahan yang harus diputuskan sendiri oleh serikat dan 

pekerja. Namun, tren di banyak negara adalah memiliki satu 

organisasi nasional. Sejalan dengan perkembangan serikat di 

Indonesia (mengingat kebebasan berserikat sudah berjalan 

11 tahun di negara ini) mereka akan mulai menemukan caracara 

untuk memperkuat perwakilan pekerja di forum-forum 

pembuat kebijakan. Saat ini, mungkin masih sulit bagi serikatserikat 

pekerja untuk membentuk partai politik karena hal ini 

melibatkan aliansi dengan partai-partai yang ada. Namun, 

ini Indonesia dan, ya, Anda tidak akan pernah tahu apa yang 

akan terjadi! 

pojok karyawan 

SESI PEMBELAJARAN PBB: Staf ILO mengikuti Sesi 

Pembelajaran PBB mengenai HIV dan AIDS pada 19 Februari 

dan 26 Maret 2010. Tujuan dari program ini adalah 

meningkatkan kesadaran mengenai informasi dasar HIV and 

AIDS dan menghapuskan stigma dan diskriminasi terhadap 

HIV dan AIDS. 

PENGEMBANGAN TIM: Kantor ILO Jakarta menggelar 

kegiatan pembangunan tim sebagai bagian dari program 

ILO untuk pengembangan karyawannya pada November 

2009. Tujuannya adalah membangun lingkungan kerja yang 

berorientasi kelompok dan meningkatkan motivasi kerja 

para staf. 

PESTA PERPISAHAN: Alan Boulton, Direktur ILO Jakarta, 

mengakhiri penugasannya selama delapan tahun di 

Indonesia pada November 2009. Pesta perpisahan digelar 

sebagai penghormatan terhadap kontribusinya bagi 

program ILO di Indonesia. “Kami mendoakan yang terbaik 

untuk tugas selanjutnya di Australia!” 

Smart Workers adalah bincang-bincang 

radio interaktif, kerja sama ILO dengan 

radio SmartFM yang dirancang untuk 

meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak 

mendasar di tempat kerja. Bagi Anda yang 

tertarik mempelajari lebih lanjut tentang isu 

ketenagakerjaan, simak terus 95,9 FM! 

Kontak: (021) 398 33 888 

SMS: 0812 1112 959 

23 

cuplikan


Membangun Akses Pedesaan 

yang Lebih Baik 

UNTUK mendukung strategi umum negara guna 

menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan manajemen 

sumber daya berkesinambungan, ILO melaksanakan Proyek 

Akses dan Pengembangan Kapasitas Pedesaan-Kepulauan 

Nias (Nias-RACBP) selama tiga tahun, sejak 2009 sampai 2012. 

Dibiayai Dana Multidonor untuk Aceh dan Sumatera Utara 

(MDFANS), proyek ini memfokuskan diri pada perbaikan 

jaringan transportasi pedesaan strategis di tiga kelompok 

wilayah di bagian utara, selatan dan barat Kepulauan Nias. 

Proyek ini menggabungkan pendekatan “keterhubungan 

jaringan jalan” dan “biaya terkecil” dalam konstruksi dan 

rehabilitasi yang memerlukan perawatan minimum. Proyek 

ini juga mengintegrasikan sub-komponen akses pedesaan, 

pelatihan serta pengembangan kapasitas yang mencakup 

semua tahapan dalam siklus proyek, termasuk latihan sambil 

bekerja, pembelajaran dari proyek-proyek sebelumnya, 

keterlibatan masyarakat, memastikan keseimbangan dan 

pengintegrasian jender serta penggunaan optimal tenaga 

kerja dan bahan-bahan konstruksi yang tersedia di sana, 

dikombinasikan dengan peralatan ringan. 

Setelah disahkan oleh Bank Dunia, 26 Oktober 2009 silam, 

proyek telah melaksanakan beberapa aktivitas, seperti: 

- Pengembangan dan pelaksanaan rencana mobilisasi 

bagi perekrutan staf, kantor, peralatan dan kendaraan. 

- Perekrutan konsultan untuk Penyusunan Prioritas 

Infrastruktur Transportasi Pedesaan (Rural Transport 

Infrastructure Prioritization/RTIP) serta pengembangan 

kapasitas perencanaan dan strategis. 

- Lokakarya sosialisasi terakhir di Gunungsitoli, 19-20 

Januari 2010. 

Lokakarya sosialisasi ini bertujuan menyusun kriteria seleksi 

sub-proyek dan menyelesaikan hasil-hasil rancangan 

kerangka kerja berdasarkan masukan dari para pemangku 

PERTENGAHAN 2009, ILO diminta 

pemerintah Indonesia untuk memberikan 

bantuan teknis, membuat perangkat konsultasi 

kebijakan yang dapat menganalisa efektivitas dan efi siensi 

dalam bidang lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. 

Saat itu, pemerintah Indonesia tengah mengeluarkan paket 

stimulus fi skal, dengan investasi infrastruktur publik sebesar Rp 

12,2 triliun untuk mengatasi dampak krisis keuangan global. 

Sejak saat itu pula Program Investasi Padat Lapangan Kerja 

bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Ekonomi dan 

Badan Pusat Statistik membuat Matrik Akuntansi Sosial Dinamis 

(Dynamic Sosial Accounting Matrix/DySAM). DySAM adalah 

sebuah instrumen yang didasarkan pada matrik akuntansi sosial 

statis yang memuat informasi tambahan tentang akun-akun 

nasional sepanjang waktu. Analisis kelipatan DySAM dapat 

membantu pembuat keputusan lebih memahami hubungan 

interdependensi dinamis antara berbagai sektor dan institusi 

yang ada di perekonomian. 

Sejak Oktober 2009, data untuk membuat matrik ini 

dikumpulkan dari beberapa kementerian termasuk Kementerian 

di Nias 

kepentingan. Dibuka oleh Widjang Winarno dari Kementerian 

Pengembangan Daerah Tertinggal. Dalam sambutannya, 

Widjang menekankan pentingnya Proyek Nias-RACB dalam 

mendukung pengembangan lapangan kerja dan ekonomi 

di Kepulauan Nias melalui akses dan kapasitas sumber daya 

manusia yang lebih baik. Dia juga menegaskan adanya 

dukungan kuat yang diberikan pemerintah dan masyarakat 

setempat bagi pelaksanaan proyek. 

Kegiatan lanjutan dalam pembangunan juga perawatan 

akses dan infrastruktur pedesaan strategis serta rehabilitasi/ 

rekonstruksi fasilitas-fasilitas cagar budaya di Nias juga terus 

dilakukan. Di samping itu, peran dan tanggung jawab setiap 

pemangku kepentingan juga dijabarkan agar pekerjaan 

infrastruktur dan konstruksi dapat terlaksana dengan efektif. 

Pekerjaan Umum, Bappenas, Kementerian Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi, serta Badan Pusat Statistik. DySAM memiliki akun 

satelit lapangan kerja serta data detail yang memungkinkan 

pembuat keputusan mempertimbangkan peran pilihan 

teknologi dalam investasi publik. Sama seperti Matrik Akuntansi 

Sosial (Sosial Accounting Matrix/SAM) standar, DySAM dapat 

dikembangkan dengan memasukkan informasi tambahan, 

seperti akun satelit lingkungan hidup dan emisi CO2. 

“Untuk meningkatkan kapasitas pengguna, ILO memberikan 

pelatihan kepada staf beberapa kementerian dan perwakilan 

akademisi. Program pelatihan ini menggabungkan 

pembelajaran sendiri selama satu bulan dengan pelatihan 

intensif selama dua minggu, dan para peserta pelatihan akan 

diberikan kesempatan untuk mengaplikasikan keterampilan 

yang sudah mereka kembangkan dengan membuat sebuah 

studi kasus,” ujar Emma Allen, staf peneliti ILO. Menurut 

Emma, beberapa akademisi telah dipilih untuk ikut dalam 

program pelatihan untuk pelatih dan diiharapkan model ini 

akan diluncurkan pertengahan 2010 nanti.

newsletter bahasa april 10.indd

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?