buku rencana dnpi adaptasi - Adaptation and... - Dewan Nasional ...

Recommendations

Info

47 48 menjadi panas terik matahari yang menyengat. Hal tersebut mendorong perkembangbiakan nyamuk dengan cepat º Di Indonesia, peningkatan curah hujan di atas normal terjadi khususnya pada tahun-tahun La Niña. Kasus demam berdarah dengue (DBD) juga ditemukan meningkat signifikan pada tahun-tahun terakhir ini. Berdasarkan data kejadian DBD di berbagai kota besar di Indonesia, laju kejadian DBD di Pulau Jawa dalam kurun waktu 1992 hingga 2005 meningkat secara konsisten (Indonesia Country Report, 2007) º Data Departemen Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa dalam kurun waktu hanya dua tahun, yaitu 2005–2007, Indonesia telah kehilangan 24 pulau kecil di Nusantara. Lokasi ke-24 pulau yang tenggelam tersebut adalah sebagai berikut: tiga pulau di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), tiga pulau di Sumatera Utara, tiga di Papua, lima di Kepulauan Riau, dua di Sumatera Barat, satu di Sulawesi Selatan, dan tujuh di kawasan Kepulauan Seribu, Jakarta. Mayoritas pulau kecil yang tenggelam tersebut diakibatkan oleh erosi air laut yang diperburuk oleh kegiatan penambangan untuk kepentingan komersial. Selain itu, bencana tsunami Aceh 2004 juga berdampak pada tenggelamnya tiga pulau kecil setempat. Kehilangan pulau-pulau kecil ini terutama yang berada di daerah perbatasan dengan negara lain akan berdampak hukum yang merugikan Indonesia. Karena dengan kehilangan pulau-pulau tersebut (yang semula jadi penentu tapal batas Indonesia dengan negara tetangga) wilayah perairan Indonesia akan berkurang. Hal ini perlu diantisipasi mengingat kemungkinan di wilayah tersebut terdapat sumber mineral. º Dari segi ekonomi, menurut World Disaster Report (2001), kerugian akibat bencana iklim di tingkat global yang terjadi sekarang dibanding dengan yang terjadi di tahun 1950-an sudah meningkat 14 kali, yaitu mencapai US$ 50-100 milyar per tahun. Demikian juga jumlah kematian akibat bencana iklim meningkat 50% per dekadenya. Pada tahun 2050, apabila pemanasan global terus terjadi dan tidak ada upaya-upaya adaptasi yang terencana dilakukan dari sekarang, maka diperkirakan kerugian ekonomi akibat bencana iklim akan meningkat mencapai US$ 300 milyar per tahun dan jumlah kematian bisa mencapai 100 ribu orang per tahun (SEI, IUCN, dan IISD, 2001). Upaya adaptasi yang dilakukan sejak dini akan dapat mengurangi kerugian akibat bencana secara signifikan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa setiap 1 USD yang dikeluarkan untuk melakukan upaya adaptasi dapat menyelamatkan sekitar 7 USD biaya yang harus dikeluarkan untuk pemulihan akibat dampak dari bencana iklim (Biemans et al., 2006). Sumber: http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1696&Itemid=195 III.2 Kebutuhan Strategi Adaptasi di Indonesia Walau indikator negara atau wilayah yang dikategorikan rentan masih menjadi perdebatan di sidang Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (badan pembantu UNFCCC yang menangani masalah-masalah teknis dan ilmiah), namun Indonesia sebagai negara yang masih banyak memiliki persoalan pembangunan sosial dan ekonomi serta lingkungan hidup akan semakin terdorong ke dalam wilayah yang sangat rentan dengan kemampuan daya tahan (resilience) yang rendah. Bencana salah urus tersebut menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. tentunya faktor perubahan iklim akan mempercepat dan memperparah kondisi rentan dan lemahnya daya tahan tadi. Dari sisi geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan panjang garis pantai lebih dari 81.000 km serta lebih dari 17.508 pulau dan luas laut sekitar 3,1 juta km2 sehingga wilayah pesisir dan lautan Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan dan keanekaragaman hayati (biodiversity) laut terbesar di dunia dengan memiliki ekosistem pesisir seperti mangrove, terumbu karang (coral reefs) 22 dan padang lamun (sea grass beds) (Dahuri et al. 1996). Oleh sebab itu penguatan kapasitas adaptasi menjadi hal yang krusial dan urgent. Kuat atau lemahnya kapasitas adaptasi dapat dilihat dari sisi eksternal seperti daya dukung ekosistem dan lingkungan saat ini, juga sisi internal yang dilihat dari kesiapan perangkat regulasi dan kelembagaan, anggaran serta sumberdaya manusia. climate change: Global warming Ÿ productivity increase Ÿ Latitudinal migraion of ecosystems first order effects: Rainfall changes, extreme events and disasters Ÿ structural changes of ecosystems Ÿ changes in bio-geo chemical cycles Gambar 4. Efek Perubahan Iklim pada Level yang Berbeda second order effects: Droughts, floods, fires, plagues Ÿ forest fires Ÿ changes in structure and function of the ecosystem forest ecosystems and forest sector: Autonomous adaptation capacity other natural and human systems 22 World Resource Institute (WRI) (2002) mengestimasi bahwa luas terumbu karang di Indonesia adalah sekitar 51.000 km.
49 50 Aktifitas yang saat ini telah dilakukan untuk memperkuat kapasitas adaptasi oleh beberapa sektor dan departemen harus juga menyentuh persoalan regulasi, sebaliknya tidak semata menjawab persoalan teknis. Kebijakan besar yang dituangkan ke dalam Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN- API) harus dipertajam melalui instrumen-instrumen lainnya untuk mendukung implementasinya. Berbagai dokumen rencana aksi, baik yang telah dikeluarkan oleh KLH dengan Rencana Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (RAN MAPI) pada tahun 2007, kemudian disusul dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional: Indonesia Menjawab Perubahan Iklim (dikenal dengan istilah yellow book), yang dikeluarkan oleh Bappenas. Dokumen ini mencakup Policy Matrix tiga tahunan yang dibagi menjadi tiga bagian: mitigasi, adaptasi, dan isu lintas-sektoral. Untuk kegiatan adaptasi difokuskan kepada sektor pesisir dan kelautan, pertanian dan sumber daya air. Pada tahun 2009, Pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas meluncurkan peta jalan bagi sektor-sektordalam mengimplementasikan kebijakan perubahan iklim di Indonesia (Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap/ICCSR) pada tahun 2009 yang diharapkan menjadi pedoman bagi semua pihak dalam mencegah dan mengurangi dapak perubahan iklim. Pada tahun itu juga, diperkenalkan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), sebuah lembaga di ‘bawah naungan’ Bappenas untuk menutupi kebutuhan kegiatan yang telah dipetakan tadi. Dana yang dipakai bersumber hibah negara maju.Terdapat strategi sembilan (9) sektor yang ada pada dokumen ICCSR, yaitu; 1) Kehutanan, 2) energi, 3) industri, 4) transportasi, 5) limbah, 6) pertanian, 7) kelautan dan perikanan, 8) sumber daya air dan 9) kesehatan III.3 Pengarus-utamaan Adaptasi Tingkat intervensi kebijakan harus dilihat dengan perkembangan informasi yang ada serta kebutuhan nyata wilayah atau pulau tersebut. Oleh sebab itu analisa dan respon dampak perubahan ekosistem, sosial/ ekonomi serta budaya (termasuk menggali dan menggunakan kearifan lokal) merupakan prioritas yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dengan mendorong pengarusutamaan adaptasi perubahan iklim kedalam agenda pembangunan nasional atau daerah, pertimbangan-pertimbangan risiko dan dampak perubahan iklim diterjemahkan tidak saja dalam rencana strategis jangka menengah, namun juga ke dalam kebijakan dan struktur kelembagaan. Pengarusutamaan strategi adaptasi ke dalam kebijakan tiap sektor di tingkat nasional dan lokal merupakan prioritas yang tidak bisa ditawar-tawar. Perumusannya yang melibatkan sektor-sektor yang terkait dan stakeholder lainnya serta mengikuti metodologi yang telah ada saat ini dipastikan menghasilkan sebuah dokumen yang aplikatif. Bentuk adaptasi yang menjadi sasaran dari kolektivitas komponen-komponen adalah terwujudnya sistem dan kebijakan ke arah yang mendukung adaptasi yang direncanakan, yang merupakan hasil keputusan kebijakan berdasarkan kesadaran dan komitmen serta adaptasi publik, yaitu yang diinisiasi dan dilaksanakan oleh pemerintah di setiap level (adanya kebutuhan bersama).’Kedua pendekatan’ ini muncul sebagai respon dampak perubahan iklim terhadap sektor-sektor strategis yang berpengaruh pada nilai budaya, sosial dan ekonomi masyarakat. III.4 Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengelolaan Resiko Bencana Dalam perspektif bencana, dengan dikeluarkannya Undang-undang tentang Penanggulangan Bencana (UU Nomor 24 tahun 2007) maka pengelolaan resiko bencana harus menjadi satu potret utuh dimana pencegahan bencana terkait dengan upaya adaptasi. Oleh sebab itu adanya strategi dan harmonisasi agenda nasional atau daerah mengenai adaptasi terhadap perubahan iklim ke dalam strategi penanggulangan bencana di masing-masing wilayah menjadi langkah yang mendesak dan tepat. Sampai saat ini, informasi dan pemahaman yang terintegrasi dan menyeluruh terkait bencana dan adaptasi akibat perubahan iklim di Indonesia masih merupakan sesuatu yang langka dalam pengelolaan bencana atau kebijakan perubahan iklim. Informasi dan pemahamn banyak yang masih terkotak-kotak dan partial sehingga derajat kapasitas penanggulangan bencana dan adaptasi ditempatkan dalam kotak yang berbeda. Kondisi ini berpengaruh pada strategi penanggulangan bencana dan adaptasi yang diberlakukan atau akan menjadi rencana kebijakan pembangunan nasional atau daerah. Oleh sebab itu dalam kerangka pengintegrasian persoalan penanggulangan bencana dalam bingkai adaptasi perubahan iklim, dibutuhkan adanya pemahaman yang utuh antara adaptasi perubahan iklim dan prosedur serta sistem penanggulangan bencana melalui kemampuan untuk mengidentifikasi praktek pengurangan resiko dan dampak bencana dalam bingkai adaptasi perubahan iklim. Dengan demikian proyek adaptasi sepatutnya turut dalam memberikan pemikiran dan konsepnya mengenai penanggulangan bencana dalam bingkai adaptasi perubahan iklim dan menyusun strategi kampanye dan pendidikan mengenai perubahan iklim dan penanggulangan bencana di daerah masing-masing. III.5 Kelompok Kerja Adaptasi Perubahan Iklim Kehadiran kebijakan pada level Nasional dan Daerah dalam mengantisipasi ancaman dan dampak perubahan iklim sangat diperlukan untuk menilai kesiapan dan ‘kesungguhan’ melalui perangkat/instrument yang dimilikinya. Tinggi atau rendahnya antisipasi ini sangat menentukan terhadap peluang ancaman yang ditimbulkan terhadap target pertumbuhan ekonomi dan capaian pembangunan lainnya yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah dan panjang. Sebagian besar sumber pendapatan ekonomi bangsa Indonesia sangat bergantung kepada kondisi iklim. Pertanian, perkebunan dan perikanan adalah contoh dari sektor utama pembangkit ekonomi sekaligus pilar penyangga ketahanan pangan. Oleh sebab itu adanya faktor luar terhadap kondisi iklim yang dapat mengganggu sudah pasti berpengaruh buruk pada sumber-sumber ekonomi tadi. Dalam lingkup lokal ancaman dan dampak perubahan iklim berpotensi menimbulkan gangguan ekonomi secara mikro. Bila saja ancaman perubahan iklim ini terlambat untuk diantisipasi secara nasional maka dapat dipastikan terjadi gangguan ekonomi secara makro. Artinya begitu besar tantangan yang harus dibenahi yang membutuhkan upaya luar biasa, mulai dari rencana pembangunan, dukungan pendanaan dan tentunya teknologi.
Page 1 and 2: RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERU
Page 3 and 4: III Sambutan Ketua Harian DNPI IV D
Page 5 and 6: VII VIII Pengarah, Kontributor dan
Page 7 and 8: XI XII II.4.3.2 Tantangan Bidang Ja
Page 9 and 10: 1 2 Pendahuluan I.1 Latar Belakang
Page 11 and 12: 5 Pemetaan Tantangan Dan Peluang Ad
Page 13 and 14: 9 10 Karena perubahan pola curah hu
Page 15 and 16: 13 14 II.2 Sektor Pesisir, Kelautan
Page 17 and 18: 17 18 II.2.4 Ancaman Dampak Perubah
Page 19 and 20: 21 22 TANTANGAN 6. Meningkatkan dan
Page 21 and 22: 25 26 Bahaya Perubahan Iklim Kenaik
Page 23 and 24: 29 30 II.4.1.2 Tingkat Kekritisan S
Page 25 and 26: 33 34 penyediaan sarana dan prasara
Page 27 and 28: 37 38 Pengendalian dapat dilakukan
Page 29 and 30: 41 42 II.4.4.4 Matriks Kebijakan St
Page 31: 45 46 nilai SOI positif = La Nina N

buku rencana dnpi adaptasi - Adaptation and... - Dewan Nasional ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?