buku rencana dnpi adaptasi - Adaptation and... - Dewan Nasional ...

RENCANA AKSI NASIONAL 

ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM 

INDONESIA

I II 

Dokumen ini sebagai masukan dalam proses penyusunan RAN Adaptasi 

yang dikerjakan Bappenas – KLH – DNPI di tahun 2012 

RENCANA AKSI NASIONAL 

ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM 

INDONESIA

III 

Sambutan 

Ketua Harian DNPI 

IV 

Dampak dan ancaman Perubahan iklim telah diakui sebagai ancaman terhadap lingkungan, sosial dan 

ekonomi suatu masyarakat. Adanya pergeseran cara memandang yang melihat faktor penyebab dan 

akibat perubahan iklim tidak lagi semata persoalan lingkungan hidup, namun lebih terkait dengan pola 

strategi pembangunan yang dijalankan selama ini. Akibatnya berpengaruh pada stabilitas ekonomi makro 

negara, regional bahkan global. Untuk merespon ancaman tersebut, pendekatan strategi pembangunan 

harus melibatkan seluruh sektor strategis pembangunan, mulai dari sektor yang berpengaruh pada 

kesediaan pangan sampai pada infrastruktur fisik melalui strategi pembangunan yang mengadopsi 

pengarusutamaan (mainstreaming) perubahan iklim. Disisi lain persoalan koordinasi antar sektor masih 

menjadi kelemahan birokrasi dalam mewujudkan pembangunan yang menyeluruh, efektif dan efesien. 

Pasca konferensi perubahan iklim ke 13 di Bali, Desember 2007 (Conference of Parties /CoP13), Pemerintah 

Indonesia memiliki keinginan kuat untuk mengintegrasikan rencana , strategi dan implementasi kebijakan 

perubahan iklim. 

Melalui Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2008 mengenai Dewan Nasional Perubahan Iklim diharapkan 

strategi pembangunan dilakukan melalui koordinasi dan melibatkan seluruh sektor strategis 

pembangunan, mulai dari sektor yang berpengaruh pada kesediaan pangan sampai pada infrastruktur fisik 

melalui strategi pembangunan yang mengadopsi pengarusutamaan perubahan iklim. Sasaran kebijakan 

adalah memperkuat peran sektor pembangunan untuk mencapai target dan tujuannya melalui koordinasi 

antar sektor. Upaya Mitigasi dan Adaptasi perubahan iklim membutuhkan kerjasama yang kuat diantara 

sektor-sektor pembangunan. Kedua upaya tersebut membutuhkan sumber dana yang tidak sedikit. Agar 

pendanaan pembangunan saat ini berjalan secara optimal dan pembangunan yang akan dilakukan 

berpengaruh terhadap sektor lain maka dibutuhkan suatu lembaga yang dapat mengkoordinasikannya. 

Dengan dibentuknya Dewan Nasional Perubahan Iklim yang diketuai langsung oleh Presiden Republik 

Indonesia Soesilo Bambang Yudhoyono menandakan bahwa persoalan perubahan iklim diakui sebagai 

persoalan ancaman utama pembangunan yang harus segera memperoleh perhatian prioritas dari pilihanpilihan 

strategi pembangunan. Pembangunan yang meletakkan etika lingkungan dalam politik 

pembangunan menjadi prasyarat berjalannya koordinasi pembangunan yang memiliki perspektif 


Adanya Rencana Aksi Adaptasi Nasional merupakan salah satu upaya untuk menjawab persoalan di atas. 

Rencana ini merupakan cermin kesiapan sektor untuk merespon dan mengantisipasi ancaman perubahan 

iklim melalui program yang didasari oleh proyeksi ancaman ke depan. Berharap pula bahwa rencana aksi ini 

dapat menjadi media informasi dan komuniaksi antar sektor sehingga integrasi dan koordinasi kegiatan 

dapat disiapkan sejak awal. 

Kepada semua pihak yang telah terlibat secara aktif guna tersusunnya Rencana Aksi Adaptasi Nasional ini 

diucapkan banyak terima kasih dan penghargaannya. 

Jakarta, Februari 2011. 

Ketua Harian 

Rachmat Witoelar

V VI 

Sambutan 

Ketua Kelompok Kerja 

Adaptasi DNPI 

Laporan ke 4 (fourth assessment report) yang dipublikasikan pertengahan April 2007 oleh kelompok kerja II 

IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change semakin memperkuat keyakinan akan dampak ancaman 

perubahan iklim terhadap umat manusia di bumi ini. Diantaranya adalah naiknya rata-rata temperatur suhu 

udara, naiknya permukaan air laut yang menyebabkan tenggelamnya pesisir dan pulau-pulau kecil. 

Tentang Indonesia sendiri, disebutkan bahwa akan mengalami penurunan curah hujan di kawasan Selatan, 

sebaliknya kawasan Utara akan mengalami peningkatan curah hujan. Artinya kawasan yang menurun curah 

hujannya sangat berpotensi merusak sistem tanam pertanian, khususnya tanaman yang tidak memiliki 

potensi resitan terhadap kekeringan, krisis air untuk menopang kehidupan (air bersih) dan infrastruktur 

pembangkit listrik turbin. Di sisi lain, peningkatan curah hujan menjadi potensial ancaman banjir yang 

merusakan sarana dan prasarana serta lahan-lahan basah. 

Dampak perubahan iklim yang menjadi ancaman besar lainnya apabila dikaitkan dengan kondisi geografis 

Indonesia adalah naiknya permukaan air laut (sea level rise). Ancaman terhadap naiknya permukaan air laut 

dan ancaman terhadap tenggelamnya pulau-pulau. Tenggelam atau hilangnya suatu pulau kecil 

merupakan salah satu fenomena yang akan pasti terjadi apabila dampak perubahan iklim tidak diindahkan. 

Hasil kajian yang dari Departemen Pekerjaan Umum serta Kementrian Lingkungan Hidup (Indonesia 

Report, 2007) memperkuat laporan IPCC diatas. Bahkan disebutkan dengan kenaikan sekitar 1 meter, 

diperkirakan sekitar 405,000 ha dari lahan pesisir termasuk kepulauan kecil akan banjir. Dampak yang 

(berpotensi) besar di beberapa area pesisir seperti wilayah pantai/pesisir utara Jawa, pesisir timur Sumatra 

dan pesisir selatan Sulawesi. Hilangnya beberapa pulau kecil di garis terluar wilayah Indonesia juga menjadi 

ancaman serius akibat naiknya permukaan air laut serta intrusi air laut (garam) ke daratan/pedalaman. 

Dikatakan pula bahwa pola panen saat ini kemungkinan (sudah) tidak dapat dilakukan kembali pada masa 

yang akan datang. 

Pengarusutamaan strategi adaptasi ke dalam kebijakan tiap sektor di tingkat nasional dan lokal merupakan 

prioritas yang tidak bisa ditawar-tawar. Perumusannya yang melibatkan sektor-sektor yang terkait dan 

stakeholder lainnya serta mengikuti metodologi yang telah ada saat ini dipastikan menghasilkan sebuah 

dokumen yang aplikatif. Pada saat yang bersamaan menyusun peraturan pelaksana tentang perubahan 

iklim dan Dokumen Strategi Nasional/Daerah Lainnya. 

Berharap keluarnya Rencana Aksi Adaptasi Nasional ini dapat menjadi langkah awal keluarnya strategi yang 

lebih utuh dan menyeluruh. Dibutuhkan kerja-sama dan keinginan kuat diantara sektor untuk 

mewujdukannya. Terakhir, kekurangan yang ada pada dokumen rencana ini menjadi tantangan untuk 

memperbaikinya ke arah yang lebih baik. 

Jakarta, Februari 2011 

Ketua Kelompok Kerja Adaptasi DNPI 

Imam Santoso Ernawi

VII VIII 

Pengarah, Kontributor 

dan Penyusun 

PENGARAH 

Rachmat Witoelar 

Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim / Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim 

Agus Purnomo 

Kepala Sekretariat Dewan Nasional Perubahan Iklim / Staf Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim 

Imam Santoso Ernawi 

Ketua Kelompok Kerja Adaptasi DNPI / Dirjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum 

Emma Rachamawaty 

Wakil Ketua I Kelompok Kerja Adaptasi DNPI / Asisten Deputi Bidang Adaptasi Kementerian Lingkungan Hidup 

Armi Susandi 

Wakil Ketua II Kelompok Kerja Adaptasi DNPI / Institut Teknologi Bandung 

KONTRIBUTOR 

Andi Arief, Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana; Yusni Emilia Harahap, Staf Ahli Menteri 

Bidang Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian; Irsal Las, Kepala Balai Besar lahan dan Sumber Daya Lahan 

Pertanian, Kementerian Pertanian; William M. Putuhena, Kepala Balai Hidrologi dan Tata Air Puslitbang Sumber 

Daya Air, Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum; Pantja D. Oetojo, Kepala Balai Lalu Lintas dan Lingkungan 

Jalan, Puslitbang Jalan dan Jembatan, Kementerian Pekerjaan Umum; Iman Soedrajat, Direktur Penataan Ruang 

Wilayah Nasional, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum; Togap Simangunsong, 

Asisten Deputi Urusan Bencana, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat; D. Anwar Musadad, Kepala 

Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat , Balitbang Kesehatan, Kementerian Kesehatan; Hadi 

Sucahyono, Kasubdit Kebijakan dan Strategi, Dit. Bina Program, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan 

Umum; Heru Santoso, Geotek-LIPI; Elnora Runtunuwu, Balai Besar lahan dan Sumber Daya Lahan Pertanian, 

Kementerian Pertanian; Agus Supangat, Koordinator Divisi Pengembangan Kapasitas dan Riset, Dewan Nasional 

Perubahan, iklim, Budi Haryanto, Ketua Departemen Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, 

Universitas Indonesia; Hendra Yusran Siry, Kepala Pelayanan Teknis Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan 

Perikanan; Berny A Subky, Kementerian Kelautan Perikanan; Syofyan Hasan, Kementerian Kelautan Perikanan; 

Mustikorini Indri Jatiningrum, Kementerian Kesejahteraan Rakyat; Tutut Indra Wahyuni, Kementerian 

Kesehatan; Ann Natallia Umar, Kementerian Kesehatan; Kemal Taruc, UN Habitat; Pramita Harjati, Mercycorps; 

Budi Chairuddin, MercyCorps; Tri Prasetyo Sasimartoyo, WHO; Lilik Kurniawan, BNPB; Arifin Muhammad 

Hadi, Kepala Divisi Penanggulangan Bencana PMI Pusat; Avianto Muhtadi, Ketua Lembaga Penanggulangan 

Bencana dan Perubahan Iklim- Nahdlatul Ulama (LPBI-NU); Victor Remberth, UNJSPDRR; Chrisandini, WWF; Erna 

Witoelar, Kelompok Kerja Adaptasi DNPI 

PENYUSUN 

Ari Muhammad, Sekretaris Kelompok Kerja Adaptasi; Ardiyanto Aryoseno, Kelompok Kerja Adaptasi DNPI; Ade 

Rachmi Yuliantri, Kelompok Kerja Adaptasi DNPI

IX X 

Daftar Isi 

SAMBUTAN KETUA HARIAN DNPI.......................................................................................................................................... III 

SAMBUTAN KETUA KELOMPOK KERJA ADAPTASI......................................................................................................... V 

PENGARAH, KONTRIBUTOR DAN PENYUSUN.................................................................................................................. VII 

DAFTAR ISI......................................................................................................................................................................................... IX 

DAFTAR TABEL DAN MATRIKS................................................................................................................................................. XIII 

DAFTAR GAMBAR........................................................................................................................................................................... XIV 

I. PENDAHULUAN............................................................................................................................................................... 1 

I.1 LATAR BELAKANG........................................................................................................................................................... 1 

I.2 METODOLOGI................................................................................................................................................................... 3 

I.3 SEKTOR UTAMA RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM.............................................. 3 

II. PEMETAAN TANTANGAN DAN PELUANG ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM TIAP 

SEKTOR............................................................................................................................................................................... 5 

II.1 SEKTOR PERTANIAN....................................................................................................................................................... 5 

II.1.1 Latar Belakang................................................................................................................................................................. 5 

II.1.2 Justifikasi............................................................................................................................................................................ 5 

II.1.3 Ancaman perubahan iklim pada sektor pertanian............................................................................................. 8 

II.1.4 Faktor-faktor yang turut mempengaruhi kerentanan akibat perubahan 

iklim di sektor pertanian.............................................................................................................................................. 9 

II.1.5 Matriks................................................................................................................................................................................ 11 

II.2 SEKTOR PESISIR, KELAUTAN, PERIKANAN DAN PULAU PULAU KECIL.......................................................... 13 

II.2.1 Latar Belakang................................................................................................................................................................. 13 


II.2.3 Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan......................................................................................... 15 

II.2.4 Ancaman Dampak Perubahan Iklim pada Sektor Kelautan dan Perikanan............................................... 17 

II.2.5 Matriks Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim pada Sektor Kelautan dan 

Perikanan........................................................................................................................................................................... 18 

II.3 SEKTOR KESEHATAN....................................................................................................................................................... 22 

II.3.1 Pendahuluan.................................................................................................................................................................... 22 


II.3.3 Ancaman Perubahan Iklim pada Bidang Kesehatan.......................................................................................... 23 

II.3.4 Matriks................................................................................................................................................................................ 25 

II.4 SEKTOR PEKERJAAN UMUM........................................................................................................................................ 28 

II.4.1 Sub Bidang Sumber Daya Air..................................................................................................................................... 28 

II.4.1.1 Justifikasi............................................................................................................................................................................ 28 

II.4.1.2 Tingkat Kekritisan Sumber Daya Air:....................................................................................................................... 29 

II.4.1.3 Matriks................................................................................................................................................................................ 29 

II.4.2 Sub Bidang Cipta Karya................................................................................................................................................ 31 

II.4.2.1 Adapun tujuan Pembangunan Sub Bidang Cipta Karya adalah;................................................................... 31 

II.4.2.2 Isu strategis pembangunan Sub Bidang Cipta karya dipengaruhi oleh 

6 (enam) hal, yaitu:......................................................................................................................................................... 32 

II.4.2.3 Matriks................................................................................................................................................................................ 33 

II.4.3 Sub Bidang Jalan dan Jembatan............................................................................................................................... 35 

II.4.3.1 Prioritas pembangunan Infrastruktur Nasional adalah:.................................................................................... 35

XI XII 

II.4.3.2 Tantangan Bidang Jalan terkait Dampak Perubahan Iklim............................................................................. 36 

II.4.3.3 Matriks................................................................................................................................................................................ 37 

II.4.4.1 Sub Bidang Penataan Ruang...................................................................................................................................... 37 

II.4.4.2 Justifikasi............................................................................................................................................................................ 38 

II.4.4.3 Kebijakan dan Strategi Tata Ruang Terhadap Perubahan Iklim..................................................................... 39 

II.4.4.4 Matriks................................................................................................................................................................................ 41 

III. STRATEGI ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM NASIONAL......................................................................................... 43 

III.1 KEMAMPUAN ADAPTASI (ADAPTIVE CAPACITY)................................................................................................. 43 

III.2 KEBUTUHAN STRATEGI ADAPTASI DI INDONESIA............................................................................................... 48 

III.3 PENGARUSUTAMAAN ADAPTASI............................................................................................................................... 49 

III.4 ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DAN PENGELOLAAN RESIKO BENCANA...................................................... 50 

III.5 KELOMPOK KERJA ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM............................................................................................... 50

XIII XIV 

TABEL 1. 

PROSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR TERHADAP PDB NASIONAL 

TAHUN 2005-2006.......................................................................................................................................................... 7 

TABEL 2. 

PERKEMBANGAN TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN PADA TAHUN 

2001-2006.......................................................................................................................................................................... 8 

TABEL 3. 

TINGKAT PENDIDIKAN TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN........................................................................... 10 

TABEL 4. 

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO SEKTOR PERIKANAN TAHUN 2006.............................................. 

TABEL 5. 

DAERAH YANG EKONOMI PERIKANANNYA MEMPUNYAI LAJU PERTUMBUHAN 

TERBESAR PADA PERIODE 2002-2006..................................................................................................................... 

TABEL 6. TINGKATAN PENDIDIKAN TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN................................................. 24 

TABEL 7. 

BAHAYA DAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TERHADAP SEKTOR KESEHATAN.......................................... 

TABEL 8. 

IDENTIFIKASI TINGKAT KERENTANAN DAN RISIKO PERUBAHAN IKLIM........................................................ 39 

TABEL 9. 

Daftar Tabel dan Matriks Daftar Gambar 

LUAS TANAMAN PADI TERKENA BENCANA BANJIR DAN KEKERINGAN DAN PUSO (ha) PADA 

TAHUN 1988-1997 (YUSMIN,2000)........................................................................................................................... 

MATRIKS I.1.1.................................................................................................................................................................. 11 

MATRIKS II.3.4................................................................................................................................................................. 25 

MATRIKS II.4.1.3............................................................................................................................................................. 29 

MATRIKS II.4.2.3............................................................................................................................................................. 33 

MATRIKS II.4.4.4............................................................................................................................................................. 41 

16 

16 

24 

45 

GAMBAR 1. 

KERANGKA KONSEP PELAKSANAAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM 

BIDANG KESEHATAN......................................................................................................................................... 7 

GAMBAR 2. 

PROGRAM STRATEGIS INFRASTRUKTUR JALAN 2014 (RENSTRA KEMENTERIAN PU)............... 35 

GAMBAR 3. 

JUMLAH TITIK PANAS PER-TAHUN DAN SOI (SOUTHERN OSCILLATION INDEX) DI 

INDONESIA TAHUN 2002-2007..................................................................................................................... 45 

GAMBAR 4. 

EFEK PERUBAHAN IKLIM PDA LEVEL YANG BERBEDA.......................................................................... 48

1 2 

Pendahuluan 

I.1 Latar Belakang 

Laporan kelompok kerja II dibawah IPCC (Inter-Governmental Panel on Climate Change/Panel antar 

Pemerintah) mengenai dampak dan adaptasi perubahan iklim yang di realese pada Bulan April 2007 

menyebutkan bahwa Indonesia akan mengalami penurunan curah hujan di kawasan Selatan, sebaliknya 

kawasan Utara akan mengalami peningkatan curah hujan. Artinya kawasan yang menurun curah hujannya 

sangat berpotensi merusak sistem tanam pertanian, khususnya tanaman yang tidak memiliki potensi 

resitan terhadap kekeringan, krisis air untuk menopang kehidupan (air bersih) dan infrastruktur pembangkit 

listrik turbin. Di sisi lain, peningkatan curah hujan menjadi potensial ancaman banjir yang merusakan 

sarana dan prasarana serta lahan-lahan basah. Selain itu kejadian perubahan pola intensitas curah hujan 

lokal yang ekstrim juga sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Perubahan pola curah hujan tersebut 

makin sulit untuk diprediksi guna mengantisipasi dampak perubahan cuaca dan iklim yang akan terjadi. 



dan ancaman terhadap tenggelamnya pulau-pulau. Tenggelam atau hilangnya suatu pulau kecil 


Hasil kajian lain yang memperkuat laporan IPCC diatas menyebutkan bahwa dengan kenaikan sekitar 1 

(satu) meter, diperkirakan sekitar 405,000 ha dari lahan pesisir termasuk kepulauan kecil akan banjir. 

(Kementerian Pekerjaan Umum, Indonesia Report, 2007). 

Pendahuluan 

Dampak yang (berpotensi) besar di beberapa area pesisir seperti wilayah pantai/pesisir utara Jawa, pesisir 

timur Sumatra dan pesisir selatan Sulawesi. Hilangnya beberapa pulau kecil di garis terluar wilayah 

Indonesia juga menjadi ancaman serius akibat naiknya permukaan air laut serta intrusi air laut (garam) ke 

daratan/pedalaman. Dikatakan pula bahwa pola panen saat ini kemungkinan (sudah) tidak dapat dilakukan 

kembali pada masa yang akan datang. 

Oleh sebab itu dibutuhkan upaya ganda (double effort) dan kerja keras oleh negara-negara berkembang dan 

miskin. Mengingat hal tersebut, langkah antisipatif akan lebih efektif dan biaya yang dikeluarkan akan lebih 

rendah bila dibanding dengan upaya adaptasi yang dilakukan nanti pada saat keadaan sudah semakin 

memburuk dimana dampak sudah semakin besar sehingga upaya adaptasi akan membutuhkan biaya lebih 

mahal. Oleh sebab itu, sangatlah mendesak untuk segera melakukan upaya-upaya adaptasi, guna 

menyesuaikan ataupun mengurangi dampak-dampak ekstrem perubahan iklim. 


prioritas yang tidak bisa ditawar-tawar. Terlepas apa yang terjadi pada negosiasi internasional perubahan 

iklim (yang alot dan tarik menarik antar pihak), pemerintah harus segera menyiapkan rencana aksi nasional. 

Perumusannya yang melibatkan sektor-sektor yang terkait dan pemangku kepentingan lainnya serta 

mengikuti metodologi yang telah ada saat ini dipastikan menghasilkan sebuah dokumen yang aplikatif.

3 4 

Rangkaian kegiatan penyusunan dokumen strategi adaptasi yang sistematis dan terencana merupakan 

suatu kebutuhan yang mendesak. Adanya rencana aksi adaptasi merupakan keharusan dan prioritas 

utama rencana pembangunan strategi adaptasi itu sendiri di tingkat nasional. Langkah-langkah yang dapat 

dilakukan dalam tingkat nasional adalah adalah merumuskan dan menetapkan daftar kebutuhan masingmasing 

sektor, yang disertai perumusan program dan strategi implementasi adaptasi masing-masing 

sektor. 

I.2 Metodologi 

Rencana aksi nasional adaptasi perubahan iklim disusun melalui keterlibatan pemangku kepentingan 

(stakeholder) dari berbagai sektor. Adanya definisi berbagai terminologi perubahan iklim, khususnya yang 

terkait dengan adaptasi, yang disepakati secara nasional akan memudahkan dialog antar disiplin ilmu dan 

antar sektor. 

Rencana aksi nasional perubahan iklim merupakan hal yang dinamis, yang akan terus diperbarui dengan 

adanya perkembangan data, informasi dan metodologi. Adanya mekanisme monitoring data yang sudah 

sistematis akan menjamin perbaruan data secara berkala. 

Koordinasi Kelembagaan; sebagai tindak lanjut dari keterlibatan para pemangku kepentingan 

(stakeholder) dalam penyusunan rencana aksi nasional adaptasi perubahan iklim adalah dibutuhkannya 

integrasi dan keterkaitan koordinasi kelembagaan dari berbagai sektor dalam menyusun aksi adaptasi 

perubahan iklim di Indonesia. Koordinasi diperlukan agar dapat teridentifikasi secara jelas dan dalam 

menyusun strategi adaptasi terhadap perubahan iklim. 

Sinergisitas Adaptasi dan Rencana Pembangunan Nasional/Daerah. Pendekatan yang mensinergikan 

antara persoalan adaptasi dan rencana pembangunan di tingkat nasional dan daerah menjadi peluang 

dalam mencapai tujuan dari pembangunan yang telah ditetapkan. Tantangan yang akan dihadapi adalah 

bagaimana pemahaman adaptasi perubahan iklim di tingkat pemerintahan maupun masyarakat hingga 

dapat disusun rencana aksi di tingkat yang lebih lokal. 

I.3 Sektor Utama Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim 

Rencana aksi nasional adaptasi perubahan iklim akan di prioritaskan pada lima (5) sektor utama, yaitu: 

1. Sektor Pertanian 

2. Sektor Pesisir, Kelautan, Perikanan dan Pulau Pulau Kecil 

3. Sektor Kesehatan 

4. Sektor Pekerjaan Umum : 

1) Sumber Daya Air 

2) Cipta Karya 

3) Jalan dan Jembatan 

4) Penataan Ruang

5 

Pemetaan Tantangan Dan 

Peluang Adaptasi Perubahan Iklim 

Tiap Sektor 

II.1 Sektor Pertanian 

II.1.1 Latar Belakang 

Perubahan iklim merupakan isu utama di dunia saat ini karena berdampak pada keberlanjutan dan 

eksistensi kehidupan manusia di bumi. Perubahan iklim ditandai dengan peningkatan temperatur global 

dan peningkatan muka air laut. Perubahan temperatur global berimplikasi pada perubahan pola 

temperatur permukaan bumi, sehingga mempengaruhi perubahan pola-pola cuaca yang ada dipermukaan 

bumi. Selanjutnya dampak tersebut berbeda dari suatu wilayah (lokasi) ke wilayah lainnya dipermukaan 

bumi ini. 

Walaupun berkontribusi relatif kecil (sekitar 7%) terhadap emisi GRK nasional, namun sektor pertanian, 

terutama subsektor tanaman pangan, mengalami dampak perubahan iklim yang cukup besar. Di sisi lain, 

sektor pertanian berperan penting dalam kehidupan dan perekonomiannasional, terutama sebagai 

penghasil utama bahan pangan, bahan baku industri dan bioenergi.Sektor pertanian juga mengasilkan jasa 

lingkungan dan berbagai fungsi lainnya seperti penyedia lapangan kerja bagi sekitar 40% angkatan kerja 

Indonesia, penyumbang pertumbuhan ekonomi. menjaga ketahanan pangan 

II.1.2 Justifikasi 

Selain dari perubahan iklim masih memiliki banyak persoalan khususnya dalam meningkatkan pengelolaan 

usaha tani dan memperkuat kapasitas para petani dalam mendorong produktivitas petani terhadap tingkat 

1 

kesejahteraan mereka dan PDB Nasional , sektor pertanian terbukti mampu memberikan kontribusi positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia 2 (lihat tabel 1) . Saat Indonesia mengalami krisis ekonomi tahun 

1997/1998 3 dimana ekonomi kita mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 13,68 persen (BPS, 2000), 

sektor pertanian sebaliknya mengalami pertumbuhan 0,26 persen 4 dan mampu menyerap tenaga kerja 

sebesar 60 persen dari angkatan kerja nasional 5. 

Sektor ini pun mampu memberikan nilai tambah produksi 

sebesar 18,04 persen. Dengan kondisi ini tak heran jika sumbangan sektor ini bagi PDB mencapai angka 17 

persen dan penyediaan lapangan pekerjaan. Berdasarkan data BPS pada tahun 2004 tercatat 43,3 persen 

dan tahun 2005 mengalami peningkatan menjadi 44,0 persen. Pada tahun 2006 penyerapan tenaga kerja 

mencapai 44,5 persen 6. 

Besarnya angka penyediaan lapangan pekerjaan sangat terkait dengan sifat padat 

karya di sektor tersebut (lihat tabel 2). 

1 Sektor pertanian merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja tertinggi, yaitu sebesar 44,5 persen pada tahun 2006 (BPS). Namun demikian, kontribusi sektor pertanian dalam 

Produk Domestik Bruto (PDB) hanya sebesar 13,3 persen. 

2 Berdasarkan data BPS (Agustus 2006) disebutkan bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap PDB Nasional menempati urutan ketiga setelah sektor industri dan perdagangan-hotel- 

restoran, yaitu berkisar 13,3 persen. PDB sektor pertanian tersebut sebagian besar masih didominasi oleh sub sektor Tanaman Bahan Makanan (TBM), meskipun cenderung fluktuatif. 

Tempat selanjutnya diduduki oleh sub sektor perkebunan diikuti perikanan dan peternakan. 

3 Akibat krisis ekonomi ini, terjadi penurunan jumlah tenaga kerja sebanyak 6,4 juta orang. 

4 Karena kondisi krisis tahun 1997-1998, sector ini memperoleh penurunan anggaran belanja. Pada tahun 1998, kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan PDB secara absolut 

masih menurun, walaupun sektor pertanian merupakan satu-satunya sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan positif (0,26 persen), di antara perpaduan retrogesi seluruh 

sektor ekonomi yang mencapai minus 14 persen per tahun”. 

5 Dalam periode dan kondisi perekonomian yang sama terbentuk 21.30 juta unit usaha kecil berupa rumah tangga petani (…..). 

6 Bila seluruh anggota keluarga diperhitungkan maka hamper 80 persen dari total penduduk Indonesia mengembangkan hidupnya pada sector agribisnis masih merupakan basis 

ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia (Simatupang, 1997). 

6

7 8 

Sulawesi Utara merupakan contoh wilayah yang dimana sektor pertanian menunjukkan pertumbuhan 

positif yang menguatkan ekonomi mikro mereka sehingga pertanian memerankan sangat penting dan 

strategis dalam pembangunan perekonomian masyarakat Sulawesi Utara. Walaupun pada tahun 2007 

mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2006 dimana sektor ini memberikan 

kontribusi sebesar 19,7 persen, namun kembali pada tahun 2008 sektor pertanian mengalami peningkatan 

1,1 persen menjadi 7,5 persen (dari tahun 2007 yang tumbuh sebesar 6,1 persen). Pertumbuhan ini 

melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2005-2010. Pertumbuhan ini tentunya memberikan 

kontribusi positif terhadap penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pengentasan kemiskinan, 

penyediaan lapangan kerja dan sumber pendapatan masyarakat. 

Bagi Indonesia, pertanian merupakan sektor utama perekonomian. Bagi Negara berkembang lainnya, 

keberhasilan sektor ini menjadi prasyarat keberhasilan sektor industri dan jasa (El-said M, 2001), oleh sebab 

itu kebijakan sektor pertanian sangat dipengaruhi dengan keberhasilan pembangunan di sektor-sektor 

lainnya (Sadaulet dan de Janvry, 1995). 

Tabel 1. Prosentase Kontribusi Sektor terhadap PDB Nasional Tahun 2005-2006 

Lapangan Usaha 

Pertanian, ternak, hutan dan ikan 

Pertambangan dan Penggalian 

Industri Pengolahan 

Listrik, Gas dan Air Bersih 

Konstruksi 

Perdagangan, Hotel dan restoran 

Pengangkutan dan Komunikasi 

Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan 

Jasa-jasa 

PDB 

PDB Tanpa Migas 

2005 

Triwulan I Triwulan II 

14,5 

9,2 

27,8 

0,9 

6,3 

16,2 

6,4 

8,5 

10,2 

100 

90,5 

13,9 

10,1 

27,9 

0,9 

6,3 

16,1 

6,5 

8,4 

10,0 

100 

89,4 

* Laju Pertumbuhan Semester I 2006 terhadap Semester I 2005 

Sumber: BPS 

2006 

Triwulan I Triwulan II 

13,5 

10,2 

28,8 

0,9 

6,4 

15 

7,0 

8,3 

9,8 

100 

88,6 

13,3 

10,5 

28,9 

0,9 

6,5 

14,9 

7,0 

8,2 

9,8 

100 

87,7 

Laju 

Tumbuh 

4,5 

4,5 

3,1 

5,7 

7,7 

4,7 

12,2 

5.2 

5,7 

4,9 

5,5 

Tabel 2. Perkembangan Tenaga Kerja Sektor pertanian pada Tahun 2001-2006 

Tahun Angkatan Kerja Nasional (Juta 

Orang) 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

Rata-rata 

* Sampai Februari 2006 

Sumber: BPS 2006 diolah 

II.1.3 Ancaman perubahan iklim pada sektor pertanian 

Tenaga Kerja Pertanian (Juta 

Orang) 

Prosentasi (Nas/ 

Pertanian, %) 

89,7 39,7 44,3 

91,7 40,6 44,3 

92,8 43,0 46,4 

93,7 40,6 43,3 

94,9 41,8 44,0 

95.2 42,3 44,5 

93,0 41,4 44,5 

Hasil lokakarya internasional mengenai "Perubahan Iklim dan Masa Depan Pertanian Asia", yang 

dilaksanakan pada bulan Oktober 2009 di Nepal, Kathmandu, menyampaikan keprihatinan dan perhatian 

terhadap Negara-negara di kawasan Asia dan Negara-negara yang memiliki tingkat kerentanan cukup 

tinggi karena Negara-negara tersebut tersebut memiliki kemampuan yang tak memadai untuk 

menyesuaikan diri dengan lingkungan hidup yang berubah 7. 

Pertemuan ini menyerukan kepada para 

pemimpin sektor pertanian di wilayah Asia agar menyesuaikan diri dengan lingkungan hidup yang berubah. 

Indonesia, melalui Kementrian Pertanian telah menempatkan ancaman variabilitas dan perubahan iklim 

8 

(pemanasan global) sebagai ancaman terhadap sumber daya lahan dan lingkungan pertanian . Di sisi lain 

sektor ini ditempatkan sebagai sektor yang juga memberikan kontribusi terhadap pemanasan gas rumah 

kaca melalui Lahan dan budidaya pertanian. Intervensi kebijakan yang pada persoalan pendanaan, 

teknologi, kelembagaan dan sosial ekonomi menjadi sangat penting. Oleh sebab itu, kementrian ini telah 

menyusun strategi untuk mengantisipasi persoalan dan ancaman perubahan iklim, baik mitigasi maupun 

adaptasi. Diharapkan kebijakan yang dilahirkan terintagrasi dan menyeluruh dari sisi aspek yang 

mempengaruhinya. 

Dampak perubahan iklim yang telah dipetakan oleh Kementrian Pertanian diantaranya adalah degradasi 

sumberdaya lahan dan air, infrastrukur (irigasi), banjir dan kekeringan dan penciutan serta degradasi lahan 

yang berpotensi mengancam penurunan produktivitas, produksi, mutu hasil, efesiensi dan lainnya yang 

berujung kepada Ketahanan Pangan dan pada akhirnya terhadap kehidupan social dan ekonomi serta 

kesejahteraan petani dan masyarakat produsen. 

7 Lokakarya regional ini diselenggarakan oleh Federasi Internasional mengenai Prosedur Pertanian dan Federasi Kerja Sama Nasional Nepal (NCFN). Lokakarya tersebut diikuti oleh 30 

peserta dari 12 negara, yaitu India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Jepang, Israel, Filipina, Indonesia, Armenia, Kamboja, Vietnam dan Thailand. 

8 Ancaman lainnya diluar persoalan perubahan dan variabilitas iklim adalah konversi/alih fungsi lahan pertanian, terutama Lahan Sawah Irigasi, degradasi lahan, air dan lingkungan 

pertanian (pencemaran, dll.) dan perluasan lahan terlantar serta Keterbatasan potensi dan ketersediaan sumber daya lahan untuk ekstensifikasi pertanian, khususnya dalam 

mendorong ketahanan pangan dan bioenergi.

9 10 

Karena perubahan pola curah hujan dan kejadian iklim ekstrim mengakibatkan areal padi sawah di 

beberapa wilayah/daerah mengalami kekeringan. Luas areal yang mengalami kekeringan meningkat dari 

0,3-1,3 persen menjadi 3,1-7,8 persen. Sementara itu, luas real padi yang mengalami puso, meningkat dari 

0,004-0,41 persen menjadi 0,04-1,87 persen. Di sisi lain, akibat banjir, luas areal yang mengalami kerusakan 

meningkat dari 0,75-2,68 persen menjadi 0,97-2,99 persen dan mengakibatkan puso dari 0,24-0,73 persen 

menjadi 8,7-13,8 persen. Akibat itu semua, potensi peningkatan penurunan produksi dari 2,4-5 persen 

menjadi lebih dari 10 persen9. 

Akibat lainnya yang ditimbulkan oleh perubahan iklim terhadap sector pertanian adalah peningkatan suhu 

udara yang mengakibatkan penurunan produksi pangan seperti padi, jagung dan kedelai sekitar 10,0-19,5 

persen selama 40 tahun yang akan datang. Penciutan lahan dan degradasi sawah produktif sekitar 292-400 

ribu hektar atau 3,7% di Jawa akibat peningkatan muka air laut diproyeksikan sampai dengan tahun 2050. 

Kondisi ini berdampak serius terhadap pertanian di daerah pesisir. Contoh kasus terjadi di Kabupaten 

Karawang dan Subang dimana produksi beras berkurang sekitar 300,000 ton, produksi jagung berkurang 

5,000 ton karena genangan. Naiknya permukaan air laut juga menimbulkan salintas dan instrusi air laut yang 

mengancam sumber air bersih. 

II.1.4 Faktor-faktor yang turut mempengaruhi kerentanan akibat perubahan iklim di sektor 

pertanian. 

Pengelolaan sumberdaya air berhadapan dengan 4 (empat) jenis kerentanan yang sangat mempengaruhi 

11 

keberlanjutan sumberdaya air yaitu kerentanan fisik, social, ekonomi dan lingkungan . 

Konsumsi dan kebutuhan air di sektor pertanian sebesar 80% dari kebutuhan total air, jauh dibandingkan 

dengan industri dan rumah tangga yang hanya 20%. Kondisi lingkungan yang semakin memprihatinkan 

turut memperparah terhadap krisis air. Misalnya beberapa daerah aliran sungai (DAS) mengalami degradasi 

akibat sedimentasi yang sangat memprihatinkan, hal ini khususnya banyak terjadi di pulau Jawa ditambah 

dengan perubahan penggunaan dan peruntukkan pada kawasanya hulu-nya. 

Menurut pendapat beberapa perwakilan petani yang disampaikan dalam kegiatan focus group discussion 

12 

yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Adaptasi Dewan Nasional Perubahan Iklim/DNPI ketersediaan 

air merupakan faktor utama bagi mereka. Hampir 60 persen sawah di Indonesia merupakan sawah tadah 

hujan. Kondisi ini menjadikan sektor pertanian kita berada pada posisi yang rentan akibat kekeringan 

karena perubahan iklim. 

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat cenderung berpotensi terhadap tingginya kerentanan (lihat 

tabel 3). Hal ini pula yang terjadi pada para tenaga kerja di sektor pertanian. Oleh sebab itu adanya 

peningkatan kapasitas, baik mengenai cara meningkatkan produktifitas, memahami iklim (contoh yang 

9 Litbang, Kementrian Pertanian. 

10 Kerentanan adalah suatu keadaan penurunan ketahanan akibat pengaruh eksternal yang mengancam kehidupan, mata pencaharian, sumberdaya alam, property, infrastruktur, 

produktivitas ekonomi dan kesejahteraan. Kerentanan sosial, misalnya, adalah sebagian dari produk kesenjangan sosial, yaitu faktor sosial yang mempengaruhi atau membentuk 

kerentanan berbagai kelompok dan yang juga mengakibatkan penurunan kemampuan untuk menghadapi bencana, bencana kekeringan, bencana banjir, degradasi kualitas air 

dlsbnya. Dalam konteks perubahan iklim, kerentanan merupakan hasil dari potensi dampak dikurangi dengan upaya adaptasi (Kerentanan = Potensi dampak – Adaptasi). 

Kerentanan terhadap perubahan iklim berkurang apabila langkah adaptasi dilakukan. Potensi dampak bergantung Eksposure dan Sensitivitas. 

11 Budi Wignyosukarto, Pengelolaan Sumberdaya Air ditengah Kerentanan Sosial dan Lingkungan. 

12 Diselenggarakan pada 26 November 2010 

telah dikembangkan oleh Kementrian Pertanian adalah sekolah iklim) dan wirausaha agribisnis melalui 

pelatihan dan penguatan para petani menjadi salah solusi. 

Tabel 3 . Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja Sektor Pertanian 

Sumber: BPS 

Tahun Tingkat Pendidikan 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 (Feb) 

2005 (Nop) 

2006 (Feb) 

% 2006 (Feb) 

SLTA 

4.767,9 

5.200,3 

5.348,2 

7.557,7 

6.567,1 

6.913,8 

7.367,5 

7.188,0 

17,0 

Total 

40.676,7 

39.751,0 

40.636,2 

43.047,5 

38.930,9 

41.869,1 

41.309,8 

42.323,2 

100

11 12 

II.1.5 Matriks 

Kebijakan Program Aksi 

1. UU No: 16 Tahun 2006, Tentang 

Sistem Penyuluhan Pertanian, 

Perikanan dan Kehutanan 


Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan. 

3. Peraturan Menteri Petanian No: 

39/Permentan/OT.140/6/2010 

Tentang Pedoman Perizinan Usaha 

Budidaya Tanaman Pangan. 


Perkebunan. 




3. Peraturan Menteri Pertanian No: 

14/Permentan/PL.110/2/ 2009 

Tentang Pedoman Pemanfaatan 

Lahan Gambut Untuk Budidaya 

Kelapa Sawit. 

1. UU No: 6 Tahun 1967 Tentang 

Ketentuan-ketentuan Pokok 

Peternakan dan Kesehatan Hewan 

(Lembaran Negara tahun 1967 

Nomor 10, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor: 2824) 




Tanaman pangan dan hortikultura 

1. Perbaikan manajemen pengelolaan air, termasuk sistem 

dan jaringan irigasi. 

2. Pengembangan teknologi panen air (embung, dam parit) dan 

efisiensi penggunaan air seperti irigasi tetes dan mulsa. 

3. Pengembangan jenis dan varietas tanaman yang toleran 

terhadap stres lingkungan seperti kenaikan suhu udara, 

kekeringan, genangan (banjir), dan salinitas. 

4. Pengembangan teknologi pengelolaan tanah dan tanaman 

untuk meningkatkan daya adaptasi tanaman 

5. Pengembangan sistem perlindungan usahatani dari 

kegagalan akibat perubahan iklim atau crop weather 

insurance. 

Tanaman perkebunan 

1. Pengembangan komoditas yang mampu bertahan dalam 

cekaman kekeringan dan kelebihan air. 

2. Penerapan teknologi pengelolaan tanah dan tanaman 

untuk meningkatkan daya adaptasi tanaman. 

3. Pengembangan teknologi hemat air. 

4. Penerapan teknologi pengelolaan air, terutama pada 

lahan yang rentan terhadap kekeringan. 

Pengelolaan peternakan 

1. Pengembangan ternak yang adaptif terhadap 

lingkungan yang lebih ekstrim (kekeringan, suhu tinggi, 

genangan). 

2. Pengembangan teknologi silase untuk mengatasi 

kelangkaan pangan musiman. 

3. Pengembangan sistem integrasi tanaman-ternak (crop 

livestock system, CLS) untuk mengurangi risiko dan 

optimalisasi penggunaan sumberdaya lahan. 

Dalam mewujudkan implementasi kebijakan, terdapat beberapa tantangan yang menyebabkan belum 

teroptimalkannya kebijakan di dalam implementasinya namun di sisi lain terdapat peluang yang dapat 

dimanfaatkan dalam mendorong diimplementasikannya kebijakan yang telah dimiliki oleh Kementrian 

Pertanian. 

TANTANGAN 

1. Sektor pertanian berperan penting dalam perekonmian nasional terutama pengahsil pangan, bahan 

baku industry, bioenergi. 

2. Masih rendahnya komitmen dan dukungan para pemangku kepentingan terhadap keseimbangan 

program aksi disektor pertanian. 

3. Sektor pertanian juga sebagai penyedia lapangan kerja sekitar 40% angka kerja Indonesia 

PELUANG 

Kekayaan sumber daya alam (negara agraris dan maritim) yang perlu dikelola dengan baik didukung oleh 

keberadaan sumber daya manusia.

13 14 

II.2 Sektor Pesisir, Kelautan, Perikanan dan Pulau Pulau Kecil 

II.2.1 Latar Belakang 

Sebagian besar sumber pendapatan ekonomi bangsa Indonesia sangat bergantung kepada kondisi iklim 

dan perubahannya. Sektor kelautan dan perikanan yang merupakan sektor dengan potensi sumber 

pendapatan ekonomi yang tinggi sangat bergantung dan rentan terhadap perubahan iklim. Kondisi cuaca 

ekstrim misalnya, yang dipicu dan dipacu oleh fenomena perubahan iklim mempengaruhi pola 

penangkapan dan budidaya perikanan, yang pada akhirnya mempengaruhi pendapatan ekonomi bangsa. 

Fenomena perubahan iklim akibat pemanasan global saat ini telah menjadi ancaman, terhadap kondisi 

lingkungan hidup dan memberikan dampak pada aspek sosial, ekonomi bahkan aspek keamanan dan 

pertahanan suatu bangsa. Dalam lingkup lokal, ancaman fenomena perubahan iklim berpotensi 

menimbulkan gangguan ekonomi secara mikro. Bila ancaman tersebut terlambat untuk diantisipasi secara 

nasional maka dapat dipastikan terjadi gangguan ekonomi secara makro. 

Fenomena perubahan iklim semakin memperparah persoalan pengelolaan dan tata kelola lingkungan laut, 

pesisir dan perairan umum, seperti tekanan pertambahan penduduk, eksploitasi dan degradasi lingkungan, 

peningkatan pencemaran akibat aktifitas industri dan perumahan. Situasi tersebut menjadikan Indonesia 

semakin rentan (more vulnerable) dalam menghadapi ancaman dan dampak perubahan iklim. Hal ini 

berimplikasi pada semakin besarnya tantangan yang harus dibenahi yang membutuhkan upaya luar biasa, 

mulai dari rencana pembangunan, dukungan pendanaan dan teknologi. 

Untuk menekan tingkat kerentanan tersebut bisa dilakukan melalui pembangunan yang memperhatikan 

manajemen lingkungan hidup dan memperdulikan dampak kerugian yang ditimbulkan oleh suatu 

pembangunan terhadap ekologi serta ekosistem pesisir, laut dan perairan umum. Peningkatan ketahanan 

ekonomi masyarakat (community economic resiliences) juga merupakan langkah menekan tingkat 

kerentanan melalui upaya memperkuat kesiapan perekonomian dan penduduk agar lebih tahan terhadap 

dampak negatif perubahan iklim. 


Untuk mengantisipasi ancaman dan dampak perubahan iklim sekaligus mengurangi tingkat kerentanan 

sangat diperlukan kebijakan mengantisipasi potensi ancaman dan mengadaptasi dampak yang 

ditimbulkan oleh fenomena perubahan iklim. Kebijakan antisipasi tersebut bisa direfleksikan dalam bentuk 

rencana aksi adaptasi perubahan iklim. Dokumen ini merupakan Rencana Aksi Nasional Adaptasi 

Perubahan Iklim yang disusun sebagai upaya menginventarisasi dan mendokumentasikan upaya aksi 

adaptasi perubahan iklim. 

Dokumen ini diharapkan bisa menjadi rujukan untuk aksi adaptasi dan antisipasi terhadap ancaman 

pertumbuhan ekonomi dan capaian pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang telah ditetapkan 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

(RPJP). Sistematika penulisan dokumen diawali dengan gambaran dan analisa atas kontribusi ekonomi 

sektor kelautan dan perikanan, dilanjutkan dengan tinjauan atas atas ancaman perubahan iklim di sektor 

kelautan dan perikanan. 

13 Iklim adalah keadaan cuaca rata-rata dalam periode waktu yang panjang pada suatu wilayah tertentu. Pengenalan cuaca dan iklim menyangkut semua peristiwa yang terjadi di 

atmosfir yang diantaranya radiasi surya, suhu udara, tekanan udara, angin, hujan dan awan, kelembaban udara, penguapan, keseluruhannya disebut juga unsur-unsur cuaca. 

Peristiwa-peristiwa yang terjadi untuk daerah yang sempit atau disekitar lokasi usaha tertentu disebut iklim mikro (micro climate) (Darsiman, 2007). 

13

15 16 

Pada bagian akhir ditampilkan matriks Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim Bidang Kelautan 

dan Perikanan yang merangkum kebijakan program aksi, kebutuhan teknologi, kebutuhan pendanaan, 

proses keterlibatan stakeholder serta periode waktu yang diperlukan untuk menjalankan rencana aksi. 

II.2.3 Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan 

14 

Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami peningkatan 

dari tahun ke tahun 15. 

Pada tahun 2007 kontribusi PDB dari kegiatan usaha perikanan terhadap PDB 

nasional sebesar 2.74 persen yang terdiri dari 2,45 persen industri primer (penangkapan dan pembudidaya) 

dan 0,29 persen dari industri sekunder (pengolahan hasil perikanan) 16. 

Kontribusi sektor ini pada tahun 

2009 naik menjadi 3,12 persen dari tahun sebelumnya yang hanya 2,75 persen 17. 

Hal ini menujukkan ratarata 

pertumbuhan sektor perikanan naik mencapai lima (5) persen per tahun 

Krisis global tahun 2009 berimbas pada kontribusi sektor kelautan dan perikanan. Produksi perikanan 

Indonesia tahun 2009 yang mencapai 10,06 juta ton hanya menghasilkan nilai ekspor perikanan Rp. 2,3 

miliar yang merupakan penurunan nilai ekspor sebesar 15 persen dibanding tahun 2008. 

Pada 2010, produksi ditargetkan mencapai 10,76 juta ton dan 22,39 juta ton pada tahun 2014. Guna 

mendukung pertambahan produktifitas, Pemerintah menyiapkan insentif peningkatan produksi perikanan 

lewat dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp 1,7 triliun 18. 

14 Lingkup bidang kelautan menjadi tujuh sektor, yaitu perikanan, pertambangan, industri kelautan, jasa kelautan, bangunan kelautan, pariwisata bahari, dan perhubungan laut. Dari tujuh sektor itu, 

yang memiliki sumbangsih paling besar adalah sektor pertambangan yaitu sebanyak 9,1 persen sementara sektor perikanan sebesar 2,7 persen. 

15 Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDB total meningkat 4,35 persent dan 2,18 persent pertahun sejak 2002. Pada tahun 2007 kontribusi sub sektor periknan terhadap PDB kelompok 

pertanian mencapai 17,69 persent atau senilai Rp. 96,822 milyar. Sub sektor perikanan memiliki pertumbuhan tahunan PDB tertinggi sejak tahun 2002 dibanding sub sector lainnya dalam 

kelompok pertanian, yaitu 19,36 persen per tahun. Sementara itu pertumbuhan PDB Nasional hanya mencapai 16,85 persen pertahun sejak tahun 2002. 

16 Sumbangan PDB pengolahan hasil perikanan terhadap PDB nasional sangat kecil sehingga tidak banyak pengaruh terhadap kenaikan kontribusi PDB perikanan secara menyeluruh 

17 Pusat Data Statistik dan Informasi. 

18 Dr. Fadel Muhammad, Menteri Kelautan dan Perikanan pada Rakornas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan bahwa KKP bakal merestrukturisasi armada perikanan nasional. KKP 

akan memberlakukan zero growth (pertumbuhan nol) armada perahu tanpa motor. Untuk perahu tempel, pertumbuhan armada dibatasi 2% per tahun dan kapal dengan tonase di bawah 5 gros 

ton (GT) sekitar 3%. Untuk kapal berukuran 5-10 GT dan 10-30 GT akan ditingkatkan menjadi 8% dan 12% untuk mengejar target pertumbuhan 55% dalam lima tahun ke depan. Restrukturisasi ini 

dimaksudkan agar kapal ikan Indonesia mampu beroperasi di zona ekonomi eksklusif (ZEE). 

Tabel 4. Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perikanan Tahun 2006 

No Provinsi Kontribusi (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

16,58 

Sulawesi Tenggara 12,55 

Papua Barat 10,74 

Sulawesi Selatan 8,62 

Lampung 8,4 

Sulawesi Tengah 7,5 

Tabel 5. Daerah yang ekonomi perikanannya mempunyai laju pertumbuhan terbesar pada periode 

2002-2006 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Maluku 

No Provinsi Kontribusi (%) 

Lampung 11.37 

D.I Yogyakarta 9.67 

Sulawesi Barat 9.64 

Jawa Timur 8.70 

Papua 8.53 

Bali 

Sulawesi Tengah 

8.15 

8.02

17 18 

II.2.4 Ancaman Dampak Perubahan Iklim pada Sektor Kelautan dan Perikanan 

Ancaman dampak perubahan iklim pada sektor kelautan dan perikanan berdasarkan identifikasi Working 

Group I of the Intergovernmental Panel on Climate Change (WG1-IPCC) dan laporan keempat (Fourth 

Assesment Report) dari Intergovernmental Panel on Climate Change tahun 2007 dapat dijabarkan sebagai 

berikut : 

1. Kenaikan temperatur air laut 

2. Peningkatan frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrim (badai, siklon) 

3. Perubahan pola variabilitas iklim alamiah (El-Nino, La-Nina, IPO) yang menimbulkan 

bahaya lanjutan berupa perubahan pola curah hujan dan aliran sungai dan perubahan 

pola sirkulasi angin dan arus laut 

4. Kenaikan muka air laut 

Ancaman tersebut di atas dapat saling mempengaruhi satu dengan lainnya dan berpotensi mengalami 

berbagai gaya-gaya iklim atau bahaya-bahaya yang dipicu oleh perubahan iklim sekaligus. 



dan ancaman terhadap tenggelamnya pulau-pulau kecil. Tenggelam atau hilangnya suatu pulau kecil 


Data Departemen Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa dalam kurun waktu hanya dua tahun, yaitu 

2005–2007, Indonesia telah kehilangan 24 pulau kecil di Nusantara. Lokasi ke-24 pulau yang tenggelam 

tersebut adalah sebagai berikut: tiga pulau di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), tiga pulau di Sumatera 

Utara, tiga di Papua, lima di Kepulauan Riau, dua di Sumatera Barat, satu di Sulawesi Selatan, dan tujuh di 

kawasan Kepulauan Stereribu, Jakarta. 

Mayoritas pulau kecil yang tenggelam tersebut diakibatkan oleh erosi air laut yang diperburuk oleh 

kegiatan penambangan untuk kepentingan komersial. Selain itu, bencana tsunami Aceh 2004 juga 

berdampak pada tenggelamnya tiga pulau kecil setempat. Kehilangan pulau-pulau kecil ini terutama yang 

berada di daerah perbatasan dengan negara lain akan berdampak hukum yang merugikan Indonesia. 

Karena dengan kehilangan pulau-pulau tersebut (yang semula jadi penentu tapal batas Indonesia dengan 

negara tetangga) wilayah perairan Indonesia akan berkurang. Hal ini perlu diantisipasi mengingat 

kemungkinan di wilayah tersebut terdapat sumber mineral. 

Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) memprediksi, permukaan bakal naik setinggi 40 

sentimeter pada akhir abad ini. Kondisi ini membahayakan penduduk yang tinggal di pesisir pantai. 

Lembaga internasional ini menilai Indonesia dan Thailand belum menunjukkan upaya konkret dalam 

mengatasi ancaman ini. Padahal bencana iklim mengakibatkan kerugian ekonomi 6-7 persen dari total 

produk domestik bruto pada 2100. Saat ini kerugian ekonomi dari bencana iklim masih 2,6 persen dari 

produk domestik bruto. 

Makna yang disampaikan diatas adalah bahwa dampak perubahan iklim pada bidang kelauatan dan 

perikanan akan dirasakan secara luas oleh komunitas yang tinggal didaerah pesisir, seperti terjadinya banjir 

dan erosi akibat kenaikan permukaan air laut, terjadinya perpindahan penduduk, pengeluaran untuk 

menjaga dan mengelola pantai menjadi meningkat dan juga berpotensi meningkatnya intensitas badai 

tropis. Akibat dampak dari hal-hal diatas akan menurunkan aktivitas perekonomian dan dampak yang 

terlokalisasi (pada daerah tertentu saja) juga dapat merusak perekonomian lokal. 

II.2.5 Matriks Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim pada Sektor Kelautan dan Perikanan 

Penyusunan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim pada Sektor Kelautan dan Perikanan perlu merujuk 

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri sebagai modal dasar untuk dapat mengatur 

pelaksanaan adaptasi perubahan iklim. Peraturan perundangan yang terkait dengan pada sektor kelautan 

dan perikanan, antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005- 

2025. 

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan 

Kehutanan. 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 

7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang kemudian direvisi menjadi 

Undang-Undang No. 45 Tahun 2009. 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 

Matriks Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim pada Sektor Kelautan dan Perikanan mendefinisikan amanat 

dari peraturan perundangan yang terkait dengan program adaptasi dampak perubahan iklim dengan 

menyelaraskan dengan kebutuan teknologi dan jangka waktu rencana aksi.

19 20 


Kebijakan Program Aksi Kebijakan Program Aksi 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 

tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2007 tentang Konservasi Sumberdaya 

Ikan. 

3. Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor Per.16/MEN/2008 

tentang Perencanaan Pengelolaan 

Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. 



tentang Kawasan Konservasi di Wilayah 

Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. 



tentang Akreditasi terhadap Program 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulaupulau 

Kecil. 



tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil 

dan Perairan di Sekitarnya. 



tentang Peran Serta dan Pemberdayaan 

Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah 

Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. 



tentang Mitra Bahari. 

1. Undang-Undang No: Nomor 31 Tahun 

2004 tentang Perikanan 

2. Undang-Undang No: 27 Tahun 2007, 

Tentang Sistem Penyuluhan 

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 

Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan. 


Tahun 2007 tentang Konservasi 

Sumberdaya Ikan 


Tahun 2007 tentang 

Kerentanan wilayah pesisir dan pulau-pulau 

kecil 

1. Identifikasi dan pemetaan kawasan kerentanan 

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 

2. Penyusunan Rencana Zonasi Rinci atau Zone 

Development Plan. 

3. Relokasi atau penataan ulang tata ruang wilayah 

pesisir dan pulau-pulau kecil 

4. Penerapan dan perbaikan pengelolaan terpadu 

ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. 

5. Rehabilitasi dan Restorasi Ekosistem Pesisir dan Laut 

6. Pengembangan teknologi sistem peringatan dini 

untuk pengurangan resiko kerentanan. 

7. Penerapan sempadan pantai dan teknologi 

perlindungan pantai secara alami (mangrove, bukit 

pasir, terumbu karang dan hutan pantai) dan 

buatan (breakwater, tembok laut, reklamasi, beach 

nourishment, rumah panggung) 

8. Pengembangan sistem perlindungan aset wilayah 

pesisir dan pulau-pulau kecil dari resiko dampak 


9. Pengembangan Desa Pesisir yang Tahan terhadap 

Bencana (Coastal Resilience Village). 

10. Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan 

Konservasi. 

11. Pengembangan Daerah Perlindungan Laut. 

12. Pengembangan Desa Pesisir/Kawasan Minapolitan 

Bersih dan Lestari. 

Perikanan Budidaya Pantai, Laut Dan Perairan 

Umum 

1. Perbaikan manajemen lahan budidaya. 

2. Pengembangan teknologi pakan rendah berbasis 

sumberdaya lokal dan efisiensi penggunaannya. 

3. Pengembangan jenis dan varietas benih ikan yang 

toleran dan adaptif terhadap stres lingkungan 

(kenaikan temperature perairan, kekeringan, 

genangan dan salinitas). 

4. Pengembangan sistem terpadu budidaya ikan 

dengan pertanian (mina padi), kehutanan (wana 

mina) dan peternakan untuk meningkatkan daya 

adaptasi ikan. 

Penyelenggaraan Penelitian dan 

Pengembangan Perikanan. 

1. Undang-Undang No: Nomor 31 Tahun 

2004 tentang Perikanan. 


Perikanan Nomor PER.15/MEN/2005 

tentang Penangkapan Ikan 



tentang Pelabuhan Perikanan 


Perikanan Nomor Nomor 

PER.18/MEN/2006 tentang Skala Usaha 

Pengolahan Hasil Perikanan. 



tentang Pengendalian Sistem Jaminan 

Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. 



tentang Usaha Perikanan Tangkap. 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 

2007 tentang Penyelenggaraan 

Penelitian dan Pengembangan 

Perikanan. 

5. Pengembangan teknologi pengelolaan lahan 

budidaya untuk meningkatkan daya adaptasi ikan. 

6. Pengembangan teknologi budidaya di lahan kritis, 

rusak, dan gambut. 

7. Pengembangan sistem perlindungan usaha 

perikanan dari kegagalan akibat dampak 


Perikanan Tangkap 

1. Pengembangan teknologi dan sistem informasi 

peta prakiraan penangkapan ikan. 

2. Penerapan teknologi alat tangkap dan kapal 

tangkap yang ramah lingkungan dan adaptif 

terhadap perubahan iklim ekstrem. 

3. Pengembangan teknologi pasca penangkapan 

dan pengolahan hasil tangkapan. 

4. Pengembangan teknologi perlindungan 

pelabuhan perikanan. 

5. Pengembangan sistem perlindungan usaha 

penangkapan ikan dari tidak melaut/menangkap 

akibat dampak perubahan iklim. 

Dalam mewujudkan implementasi kebijakan, terdapat beberapa tantangan yang menyebabkan 

belum teroptimalkannya kebijakan di dalam implementasinya namun di sisi lain terdapat peluang 

yang dapat dimanfaatkan dalam mendorong diimplementasikannya kebijakan yang telah dimiliki 

oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

TANTANGAN 

1. Besarnya biaya yang diperlukan untuk melakukan beberapa program aksi adaptasi di sektor 

kelautan dan perikanan. 

2. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagain yang paling rentan terhadap dampak perubahan 

iklim. 

3. Masih kurangnya data dan informasi kelautan dan perikanan, dan sebagian besar masih bersifat 

sporadis. 

4. Belum adanya peraturan perundangan atau payung hukum yang jelas mengenai adaptasi perubahan 

iklim. 

5. Belum adanya Rencana dokumen Hirarki perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dn pulaupulau 

kecil Kabupaten/Kota.

21 22 

TANTANGAN 

6. Meningkatkan dan perluasan skala program aksi adaptasi sektor kelautan dan 

perikanan. 

7. Memonitor dan memverifikasi program adaptasi sektor kelautan dan perikanan. 

PELUANG 

1. Pemanfaatan dan pengintegrasian pengetahuan, kearifan dan nilai-nilai lokal dan 

tradisional yang bisa saling bersinergi dengan program aksi adaptasi. 

2. Potensi praktek-praktek adaptasi yang telah ada dan bisa dijadikan ajang 

pembelajaran untuk peningkatan dan perluasan upaya adaptasi sektor kelautan 

dan perikanan. 

II.3 Sektor Kesehatan 

II.3.1 Pendahuluan 

Dalam menghadapi isu perubahan iklim di bidang kesehatan, Kementrian Kesehatan menyusun Strategi 

Adaptasi Dampak Perubahan Iklim yang dapat dilaksanakan baik di tingkat pusat maupun di daerah dan 

diharapkan dapat dilaksanakan dengan langkah-langkah adaptasi yang ditunjang oleh tingginya 

kesadaran, sikap mental dan prilaku masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi yang bermakna 

terhadap peningkatan kemampuan selaras dengan visi Kementrian Kesehatan yakni mewujudkan 

masyarakat dalam mewujudkan kesehatan yang optimal menuju masyarakat yang produktif dan mandiri 

dengan pembudayaan hidup bersih dan sehat. 

Disamping itu, perubahan iklim juga memicu semakin berkurangnya keanekaragaman hayati sehingga 

dapat menyebabkan langkanya bahan baku obat dari tumbuhan. 

Sementara itu, degradasi lahan dan perubahan fungsi ekosistem dapat menyebabkan perubahan 

penyebaran vektor penyakit dan penurunan sumber daya air. Hal itu bisa berujung pada keterbatasan akses 

air bersih dan sanitasi yang sehat.Peningkatan temperatur udara sebesar 2-3 derajat celsius akan 

meningkatkan jumlah penderita penyakit tular vektor sebesar 3-5 persen 19 . 

Untuk mengantisipasi ancaman perubahan iklim ini, pada bulan Mei 2011, Kementrian Kesehatan telah 

menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1080 Tahun 2011 tentang Strategi Adaptasi Sektor 

Kesehatan Terhadap Dampak Perubahan Iklim. 


Dalam pelaksanaan adaptasi perubahan iklim di Bidang Kesehatan, telah disusun Tim Koordinasi Adaptasi 

Sektor Kesehatan. Disamping itu, Kementrian Kesehatan juga telah menyusun startegi adaptasi sektor 

kesehatan terhadap perubahan iklim, pedoman faktor resiko perubahan iklim dan modul perubahan iklim. 

Dalam upaya menanggulangi perubahan iklim, sektor kesehatan mengupayakan adaptasi. Kerangka 

konsep pelaksanaan adaptasi sektor kesehatan tergambarkan sebagaimana dibawah ini (gambar 1): 

ROADMAP 

STRATEGI 

ADAPTASI 

TIM KOORDINASI 

ADAPTASI PERUBAHAN 

IKLIM 

NSPK: 

Pedoman Modul 

Gambar 1. Kerangka Konsep Pelaksanaan Adaptasi Perubahan Iklim Bidang Kesehatan 

19 Disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Tjandra Yoga Aditama. 

IMPLEMENTASI 

(PROGRAM DAN 

KEGIATAN)

23 24 

Faktor-faktor yang menyebabkan Indonesia rentan dari sisi kesehatan akibat perubahan iklim diantaranya 

adalah masih adanya penduduk Indonesia yang belum menerapkan budaya hidup bersih dan sehat, masih 

ada wilayah di Indonesia yang mendapatkan pelayanan kesehatan terbatas, termasuk adanya penduduk 

yang memiliki akses terbatas terhadap pelayanan kesehatan karena kendala jarak, belum memadainya 

sarana dan prasarana kesehatan khususnya dalam merespon dampak perubahan iklim serta terbatasnya 

informasi dan data terkait resiko di sektor kesehatan akibat perubahan iklim. 

Guna mengantisipasi dan menyiasati ancaman dan kondisi kerentanan tersebut, dikembangkan alternatif 

strategi adaptasi, yang mencakup: 

1. Memperkuat sistem kewaspadaan dini dan tanggap darurat terhadap bencana di masyarakat. 

2. Memperkuat kajian kerentanan dan penilaian resiko sektor kesehatan akibat perubahan iklim. 

3. Mengembangkan kerangka kerja kebijakan yang didukung dengan peraturan 

perundangan dan pengaturannya. 

4. Mengembangkan perencanaan dan pengambilan keputusan berdasarkan bukti 

(evidence) berbasis wilayah. 

5. Meningkatkan kerjasama lintas sektor. 

6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta serta perguruan tinggi/akademisi. 

7. Memperkuat kemampuan pemerintah daerah. 

8. Mengembangkan jaringan kerja (networking) dan berbagi (sharing) informasi. 

II.3.3 Ancaman Perubahan Iklim pada Bidang Kesehatan 

Pengaruh kenaikan temperatur, perubahan pola curah hujan, kenaikan muka laut dan meningkatnya 

frekuensi dan intensitas iklim ekstrim terhadap jalur kontaminasi mikroba, transmisi dinamis, agro 

ekosistem dan hidrologi serta sosio ekonomi dan demografi yaitu dapat menimbulkan dampak terhadap 

kesehatan baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Dampak kesehatan akibat perubahan iklim diantaranya polusi udara yang berpengaruh terhadap 

kesehatan, penyakit yang berhubungan dengan air dan makanan (water and food borne diseases), penyakit 

yang berhubungan dengan vektor (vector borne diseases), malnutrisi, mental disorders, heat stress (lihat 

pada tabel 1) . 

Perubahan iklim dapat berpengaruh terhadap kondisi lingkungan, sosial dan sistem kesehatan. Ketiga 

kondisi tersebut akan berdampak terhadap kesehatan. Dampak perubahan iklim terhadap kesehatan dapat 

terjadi secara langsung maupun tidak langsung: 

Mempengaruhi kesehatan manusia secara langsung berupa paparan langsung dari perubahan pola cuaca 

(temperatur, curah hujan, kenaikan muka air laut, dan peningkatan frekuensi cuaca ekstrim). Kejadian cuaca 

ekstrim dapat mengancam kesehatan manusia bahkan kematian (tabel 2). Misalnya, perubahan curah 

hujan, salinitas dapat meningkatkan atau mnegurangi kepadatan populasi vektor penyakit. Selain itu, 

secara langsung berpengaruh terhadap kejadian bencana seperti banjir, longosr dan angin puting beliung. 

Berdasarkan data dari PPK Kementrian Kesehatan, selama tahun 2009 telah terjadi 287n kejadian bencana 

yangterdiri dari 14 jenis kejadian bencana, antara lain banjir, longsor, angin puting beliung dan kebakaran 

hutan. 

Mempengaruhi kesehatan manusia secara tidak langsung. Mekanisme yang terjadi adalah perubahan iklim 

mempengaruhi faktor lingkungan seperti perubahan kualitas lingkungan (kualitas air, udara, dan makanan), 

penipisan lapisan ozon, penurunan sumber daya air, kehilangan fungsi ekosistem, dan degradasi lahan yang 

pada akhirnya faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi kesehatan manusia. 

Tabel 6. Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja Sektor Pertanian 

Climate 

Change 

Tabel 7. Bahaya dan Dampak Perubahan Iklim terhadap Sektor Kesehatan 

Bahaya Perubahan 

Iklim 


Iklim 

Regional 

weather 

changes 

• Heatwaves 

• Extreme weather 

• Temperature 

• Precipation 

Bahaya lebih lanjut terhadap 

sektor kesehatan 

Kenalan aliran permukaan 

dan kelembaban tanah, 

menyebabkan: 

º Banjir. 

º Gangguan 

keseimbangan air. 

º Tanah longsor 

Bersama kenaikan 

temperatur akan 

menurunkan aliran permukaan, 

menyebabkan:? 

º Penurunan ketersediaan 

air. 

º Kekeringan. 

Modulating 

influences 

Microbial 

contamination 

pathways 

Transmission 

dynamics 

Agro-ecosystems, 

hydrology 

Socioeconomic, 

demographics 

Health Effects 

Temperature-related 

illness and death 

Extreme weatherrelated 

health effects Air 

pollution-related health 

effects 

Water and fod-borne 

diseases 

Vector-borne and 

rodent-borne diseases 

Effect of food and water 

shortages Mental, 

nutritional, infectious 

and other health effects 

Dampak perubahan Iklim 

º? Banjir dan gangguan keseimbangan air 

dapat berpengaruh terhadap kondisi 

sanitasi dan penyebaran penyakit bawaan 

air seperti diare. 

º Banjir dan gangguan keseimbangan air 

dapat berpengaruh terhadap gagal panen 

sehingga dapat menyebabkan malnutrisi. 

º Curah hujan berpengaruh terhadap tipe dan 

jumlah habitat perkembangbiakan vektor 

penyakit. 

º Perubahan curah hujan bersama dengan 

perubahan temperatur dan kelembabab 

dapat meningkatkan atau mengurangi 

kepadatan populasi vektor penyakit serta 

kontak manusia dengan vektor penyakit.

25 26 


Iklim 

Kenaikan Paras Muka 

Air Laut (SLR) 

Peningkatan 

Frekuensi dan 

Intensitas Iklim 

Ekstrim. 


Bahaya lebih lanjut terhadap 

sektor kesehatan 

º Dengan tingkat pengambilan 

air tanah tertentu air tanah 

bergeser ke atas, 

menyebabkan instrusi air laut 

sehingga mempengaruhi 

ketersediaan air. 

º Pengaliran air di pesisir dapat 

terganggu sehingga dapat 

memperburuk sanitasi 

º Curah hujan di atas normal 

menyebabkan kenaikan 

aliran permukaan dan 

kelembaban tanah, sehingga 

menyebabkan banjir longsor. 

º Badai. 


1. Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 

1018/MENKES/PER/V/2011 

tentang Strategi Adaptasi 

Sektor Kesehatan Terhadap 

Dampak Perubahan Iklim 

Dampak perubahan Iklim 

º Gangguan fungsi sanitasi 

berpengaruh pada peningkatan 

penyebaran penyakit bawaan air 

seperti diare. 

º Ekosistem rawa dan mangrove 

dapat berubah. 

º Pola penyebaran vektor penyakit di 

pantai dan pesisir dapat berubah. 

º Bencana banjir, badai, dan longsor 

dapat menyebabkan kematian. 

º Bencana banjir, badai dan longsor 

dapat menimbulkan kerusakan 

rumah tinggal sehingga terjadi 

pengungsian yang dapat 

menimbulkan banyak gangguan 

kesehatan. 

º Berpengaruh terhadap daya tahan 

tubuh manusia 

Sosialisasi dan advokasi adaptasi sektor kesehatan 

terhadap dampak perubahan iklim 

1. Melaksanakan sosialisasi adaptasi perubahan iklim sektor 

kesehatan terhadap dampak perubahan iklim. 

2. Melaksanakan advokasi adaptasi perubahan ikloim sektor 

kesehatan terhadap dampak perubahan iklim. 

Pemetaan populasi dan daerah rentan perubahan iklim 

1. Pengumpulan data penyebaran penyakit, 

perubahan/variabel iklim, faktor resiko lingkungan, faktor 

resiko sosial, ekonomi dan geografi. 

2. Analisis penyebaran penyakit. 

3. Analisis perubahan/variabel iklim. 

4. Analisis faktor resiko lingkungan. 

5. Analisis faktor resiko sosial, ekonomi dan demografi. 

6. Analisis korelasi variabel di atas. 



Kesehatan Nomor 

1018/MENKES/PER/V/2 

011 tentang Strategi 

Adaptasi Sektor 

Kesehatan Terhadap 

Dampak Perubahan 

Iklim 

Peningkatan sistem tanggap perubahan iklim 

sektor kesehatan. 

1. Kajian dan penelitian dampak perubahan iklim sektor kesehatan. 

2. Penguatan sistem kewaspadaan dini dampak perubahan iklim. 

3. Pengembangan strategi adaptasi spesifik lokal sesuai dengan dampak 

yang muncul. 

4. Pengembangan teknologi tepat guna. 

Peraturan Perundang-undangan. 

Menyusun peraturan perundang-undangan. 

Peningkatan keterjangkauan pelayanan kesehatan, khususnya daerah 

rentan perubahan iklim 

1. Pengembangan sarana pelayanan kesehatan yang disesuaikan dengan 

populasi dan daerah rentan perubahan iklim. 

2. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan. 

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang kesehatan 

1. Pelaksanaan pelatihan. 

2. Penyusunan pedoman. 

3. Pelaksanaan kegiatan diseminasi informasi. 

4. Pembinaan dan pengawasan. 

Peningkatan pengendalian dan pencegahan penyakit akibat dampak 

perubahan iklim 

1. Penguatan kesehatan lingkungan. 

2. Pengendalian faktor risiko penyakit. 

3. Penemuan penderita dan pengobatan. 

4. Pengendalian vektor secara terpadu. 

5. Penanggulangan bencana. 

Peningkatan kemitraan 

Pembentukan kelompok kerja dampak perubahan iklim di lingkungan 

Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan provinsi, Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota. 

Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam adaptasi perubahan 

iklim sesuai kondisi setempat 

1. Pemberdayaan individu 

2. Pemberdayaan keluarga. 

3. Pemberdayaan kelompok/masyarakat umum. 

Peningkatan surveilans dan sistem informasi. 

1. Pengumpulan dan analisis data penyakit, faktor resiko lingkungan, 

perilaku, dan iklim. 

2. Diseminasi informasi. 

3. Rencana Tindak Lanjut

27 28 

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan adaptasi perubahan iklim, sektor kesehatan masih 

ditemui tantangan antara lain sebagai berikut: 

TANTANGAN 

1.Kolaborasi Lintas sektor. 

a. Jejaring informasi terkait dengan perubahan iklim sektor kesehatan perlu 

ditingkatkan. 

b. Integrasi implementasi berdasarkan rencana aksi nasional perubahan iklim bidang 

kesehatan belum terlaksana dengan baik. 

2.Peningkatan Kapasitas 

Perlu adaya pelatihan 

3.Komunikasi 

a. Kampanye sosial mengenai perubahan iklim. 

b. Advokasi pada pemangku kebijakan 

4.Partisipasi masyarakat 

a. Program terkait perubahan iklim bidang kesehatan belum merupakan prioritas. 

b. Membangun kerjasama pemerintah, swasta dan LSM. 

5.Sumber dana. 

Dukungan politik dalam penetapan anggaran perlu ditingkatkan. 

6.Data dan fakta. 

Adaptasi perubahan iklim sektor kesehatan harus menjadi indikator dalam renstra 

Kementerian Kesehatan. 

II.4 Sektor Pekerjaan Umum 

Untuk sektor Pekerjaan Umum, strategi dan kegiatan adaptasi dibagi ke dalam 4 (empat) sub bidang, yaitu; 

1) Sumber Daya Air, 2) Cipta Karya, 3) Jalan dan Jembatan dan 4) Penataan Ruang. 

II.4.1 Sub Bidang Sumber Daya Air 

Sumber Daya Air sangat berkaitan erat dengan perubahan iklim, karena siklus hidrologi Sumber Daya Air 

(SDA) sangat dipengaruhi oleh iklim. Definisi SDA menurut Undang-undang (UU) No.7 Tahun 2004 tentang 

Pengelolaan Sumber Daya Air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung didalamnya. Jadi SDA 

adalah merupakan sumber daya mengalir (flowing resources), sumber daya terbatas (limited resources), 

sumber daya langka (scarce resources) yang memiliki nilai-nilai social, ekonomi dan lingkungan. 

Perkiraan SDA Indonesia ditahun 2025 adalah 9.200 M3/kapita. Ketersediaan air di Pulau Jawa adalah yang 

terkecil dengan 1.600 M3/kapita/th, sementara Papua/Maluku adalah yang terbesar dengan 25.500 

M3/kapita/th. Luas Pulau Jawa 7% dari luas daratan Indonesia yang merupakan 4,5% dari seluruh potensi air 

tawar Indonesia, tetapi menopang 65% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. 

Pentingnya upaya adaptasi bidang SDA karena perubahan iklim tidak dapat dihindari serta upaya dan 

rencana adaptasi harus dilakukan dan mendapat perhatian. Fokus upaya adaptasi sektor SDA adalah: 

keseimbangan air (kebutuhan dan ketersediaan), infrastruktur SDA yang memadai, penyediaan sumbersumber 

air alternatif, kelengkapan data dan riset, serta konservasi air. 

II.4.1.1 Justifikasi 

Kondisi infrastruktur SDA khususnya dalam mendukung pencapaian kinerja pembangunan bidang 

pekerjaan umum secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan, hal ini disebabkan oleh karena menurunnya 

fungsi dan kerusakan prasarana SDA akibat dari bencana alam, rendahnya biaya operasional dan rendahnya 

keterlibatab masyarakat serta fluktuasi debit musiman, semua itu sangat mempengaruhi ketahanan 

pangan. Berkembangnya daerah permukiman dan industri telah menurunkan area resapan air dan 

mengancam kapasitas lingkungan dalam penyediaan air, hal ini menyebabkan debit sumber air turun dan 

intrusi air laut. 

World Competitiveness Yearbook 2008 menempatkan Indonesia pada peringkat 55 dari 143 negara, dimana 

ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai (16,4%) merupakan penyumbang kedua sebagai 

problematik dalam melakukan usaha setelah birokrasi pemerintah yang tidak efisien (19,3%). Tantangan 

pembangunan infrastruktur ke depan adalah bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan 

infrastruktur yang berkualitas dan kinerjanya semakin dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing 

Indonesia dalam konteks global dapat membaik. 

Dalam mengantisipasi dampak akibat perubahan iklim, dilakukan upaya adaptasi dan mitigasi sektor ke- 

PU-an terutama terkait dukungan infrastruktur sumber daya air untuk menyokong produksi pangan 

nasional dan respon terhadap pengelolaan infrastruktur dalam mengantisipasi bencana terkait dengan 

perubahan iklim.

29 30 

II.4.1.2 Tingkat Kekritisan Sumber Daya Air: 

1. Meningkatnya kekritisan DAS, dimana pada tahun 13,1 juta ha (22 DAS) sedangkan pada tahun 

2005 meningkat menjadi 18,5 juta ha (62 DAS), hal tersebut membutuhkan pengelolaan hutan, 

karena mengakibatkan resapan air menurun, fluktuasi debit sungai semakin tinggi, dan 

meningkatnya laju erosi serta sedimentasi; 

2. Penurunan kualitas air pada sumber air karena pencemaran yang mengakibatkan: meningkatnya 

biaya pengolahan air, dampak negative kesehatan masyarakat dan membahayakan keberadaan 

biota air; 

3. Degradasi dasar sungai sebagai akibat dari aktivitas penambangan golongan C dapat 

mempercepat kerusakan infrastruktur sepanjang sungai; 

4. Meningkatnya laju sedimentasi, sampah dan pemanfaatan lahan dapat mengakibatkan: 

perubahan morfologi sungai, kerusakan ekosistem (penurunan kapasitas aliran sungai) dan 

ancaman bencana banjir; 

5. Exploitasi air tanah yang dapat mengakibatkan penurunan muka tanah (land subsidence) dan 

intrusi air laut; 

6. Konversi daerah irigasi teknis lebih dari 35.000 ha/tahun. 

7. Kenaikan elevasi muka air laut akibat pemanasan global yang berdampak pada produktifitas 

450.000 Ha lahan tambak existing dan 1,45 juta ha dan areal reklamasi pasang surut 

II.4.1.3 Matriks 


1. UU No. 7/2004 tentang 

Pengelolaan Sumber Daya 

Air; 

2. Peraturan Pemerintah No. 

42/2008 tentang Pengelolaan 

Sumber Daya Air; 


20/2004 tentang Irigasi; 


37/2010 tentang Bendungan; 

5. Peraturan Menteri No. 

11A/2006 tentang Kriteria 

dan Penetapan Wilayah 

Sungai; 

6. Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum No. 22/2009 tentang 

Pedoman Teknis dan Tata 

Cara Penyusunan Pola 

Pengelolaan Sumber Daya 

Air; 


Umum No. 04/ 2008 tentang 

Pedoman Pembentuk Wadah 

Koordinasi Pengelolaan 

Sumber Daya Air pada 

Tingkat Propinsi, 

Kabupaten/Kota dan Wilayah 

Sungai. 

Meningkatkan manajemen prasarana sda dalam rangka 

mendukung penyediaan air dan ketahanan pangan 

1. Pembangunan pengelolaan dan rehabilitasi endung, 

embung dan bendungan serta meningkatnya kualitas 

pengelolaannya. 

2. Pengendalian penggunaan air pada sumber air. 

3. Pemantauan pengelolaan kualitas air pada sumber air. 

4. Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana 

penyediaan air baku, untuk pemenuhan kebutuhan pokok 

sehari-hari, perkotaan dan industry. 

5. Pembangunan, pengelolaan dan rehabilitasi sistem 

jaringan irigasi (termasuk subak) untuk menjaga ketahanan 

pangan nasional. 

6. Pengembangan dan penerapan teknologi irigasi hemat air 

dalam rangka intensifikasi pertanian. 

7. Penyusunan dan pemutakhiran NSPK untuk pengelolaan 

sumber daya air. 

Mengembangkan disaster risk management untuk 

banjir (sungai, rob, lahar dingin), longsor & kekeringan. 

1. Pembangunan dan/atau pemeliharaan bangunan pantai 

untuk mengatasi banjir/rob pada kota-kota besar di daerah 

pesisir dan strategis lainnya. 

2. Pelaksanaan penataan, penertiban sempadan sungai untuk 

lokasi-lokasi yang mengalami banjir/penyebab banjir. 

3. Pembangunan, operasi dan pemeliharaan prasarana dan 


8. UU No. 7/2004 tentang 

Pengelolaan Sumber 

Daya Air; 

9. Peraturan Pemerintah 

No. 42/2008 tentang 

Pengelolaan Sumber 

Daya Air; 



Irigasi; 



Bendungan; 

12. Peraturan Menteri No. 

11A/2006 tentang 

Kriteria dan Penetapan 

Wilayah Sungai; 


Pekerjaan Umum No. 

22/2009 tentang 

Pedoman Teknis dan 

Tata Cara Penyusunan 

Pola Pengelolaan 

Sumber Daya Air; 


Umum No. 04/ 

2008 tentang Pedoman 

Pembentuk Wadah 

Koordinasi Pengelolaan 

Sumber Daya Air pada 

Tingkat Propinsi, 

Kabupaten/Kota dan 

Wilayah Sungai. 

sarana pengendalian banjir dan kekeringan utnuk kota dan 

kabupaten yang rentan terhadap bencana. 

4. Peningkatan kapasitas (capacity building) dalam disaster 

risk management. 

5. Pembangunan prasarana early warning system untuk antisipasi 

bencana (bencana dan kekeringan). 

6. Penyusunan dan pemutakhiran NSPK untuk disaster risk 

management sumber daya air. 

7. Penyusunan rencana tata tanam yang reliable dan pelaksanaan 

sosialisasinya dalam rangka antisipasi kekeringan. 

8. Penyeleggaraan perbaikan sistem pengelolaan irigasi dengan 

mengintegrasikan pengelolaan resiko perubahan iklim. 

9. Pelaksanaan reevaluasi pengaturan operasi dan pemeliharaan 

irigasi untuk mengakomodasi dampak perubahan iklim dalam hal 

bertambahnya atau berkurangnya intensitas curah hujan. 

Meningkatkan manajemen dan mengembangkan prasarana 

sumber daya air untuk pengendalian daya rusak air. 

1. Pengembangan teknologi, pembangunan dan pemeliharaan 

prasarana dan sarana untuk pengendalian pencemaran air pada 

sumber air (sungai,danau dan waduk). 


prasarana dan sarana untuk pengendalian sedimentasi 

sungai,danau dan waduk. 


prasarana dan sarana untuk pengendalian erosi dan sedimentasi 

pada pantai. 

Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat tentang 

penyelamatan air. 

1. Pelaksanaan kampanye hemat air/Gerakan Nasional 

Penyelamatan Air (GNPA). 

2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam gerakan hemat air 

dan penyelamatan air. 

Meningkatkan penyediaan dan akses terhadap data dan 

informasi terkait dampak perubahan iklim. 

1. Penyusunan dan pemutakhiran database mengenai neraca air 

(potensi dan kebutuhannya) wilayah sungai untuk ketersediaan 

air di masa depan dengan memperhitungkan perubahan iklim. 

2. Penyusunan kajian dan database kerawanan kawasan/daerah 

yang rentan terhadap bencana dampak perubahan iklim. 

3. Pelaksanaan rasionalisasi jaringan pos hidrologi dan penerapan 

teknologi telemetri dalam forecasting untuk memantau damapak 

perubahan iklim.

31 32 

II.4.2 Sub Bidang Cipta Karya 

PELUANG 

1. Meningkatnya luasan lahan kritis; 

2. Menurunnya daya dukung beberapa daerah tangkapan air; 

3. Menurunnya kuantitas dan kualitas sumber daya air; 

4. Disparitas potensi sumber daya air antara wilayah barat dan timur Indonesia yang 

menyebabkan kerentanan wilayah meningkat; 

5. Terbatasnya sarana dan prasarana sumber daya air dalam menghadapi dampak 

negative perubahan iklim; 

6. Penyediaan pembiayaan yang diperlukan untuk melakukan program aksi adaptasi di 

bidang sumber daya air; 

7. Kurangnya pemahaman dan kapasitas SDM/kelembagaan pengelola sumber daya air 

(termasuk masyarakat) untuk menetapkan dampak risiko perubahan iklim dan 

menyusun rencana & program adaptasi pada skala yang tepat; 

8. Minimnya informasi dan belum terbangunnya database yang baik terkait dampak 

perubahan iklim bidang SDA; 

9. Belum tersedianya informasi baseline upaya adaptasi bidang sumber daya air; 

10. Belum tersedianya metodologi yang mapan mendukung MRV adaptasi. 

TANTANGAN 

1. Sumber daya air merupakan bagian kekayaan alam yang bersifat terbarukan; 

2. Potensi sumber daya air Indonesia berlimpah, walaupun sangat variatif sesuai waktu, 

ruang, kuantitas dan kualitasnya; 

3. Pemanfaatan dan pengintegrasian pengetahuan dan kearifan lokal/tradisional untuk 

menunjang program adaptasi perubahan iklim. 

Dengan visi untuk mewujudkan permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak, produktif, berdaya 

saing dan berkelanjutan melalui peningkatan pembangunan infrastruktur permukiman di perkotaan dan 

perdesaan, dan kemandirian daerah melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan 

dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pemukiman. 

Melalui visi ini, bidang ini menerjemahkannya dalam suatu misi menyediakan infrastruktur permukiman 

bagi kawasan kumuh/nelayan, daerah perbatasan, kawasan terpencil, pulau-pulau kecil terluar dan daerah 

tertinggal serta mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang profesional 

dengan menerapkan prinsip good governance. 

II.4.2.1 Adapun tujuan Pembangunan Sub Bidang Cipta Karya adalah 

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur PU dan permukiman dan 

pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (termasuk 

adaptasi dan mitigasi perubahan iklim) dengan cara: 

penyusunan NSPK (UU, PP, Perpres, Permen, SNPI), pendampingan penyusunan NSPK Daerah/Perda, 

Pembinaan SDM, Sosialisasi, Pendidikan/pelatihan. 

2. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (dasar) bidang pekerjaan 

umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pengembangan prasarana dan 

sarana bidang cipta karya. 

3. Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal dan penanganan kawasan 

rawan bencana untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. 

Terdapat 3 (tiga) Strategic Goals yang ingin dicapai, yaitu; 

1. Kontribusi pelayanan infrastruktur bagi pertumbuhan ekonomi; 

2. Kontribusi pelayanan infrastruktur bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan 

3. Kontribusi pelayanan infrastruktur bagi peningkatan kualitas lingkungan. 

II.4.2.2 Isu strategis pembangunan Sub Bidang Cipta Karya dipengaruhi oleh 6 (enam) hal, yaitu: 

1. Proporsi penduduk perkotaan yang bertambah, dimana arus urbanisasi perkotaan mengalami 

peningkatan yang amat tajam, yaitu penduduk yang bermukim di perkotaan mencapai 112 juta 

jiwa. Diperkirakan pada tahun 2025 nanti 68,3% penduduk Indonesia akan mendiami kawasan 

perkotaan. Setiap tahun lahir sekitar 4,5 juta jiwa bayi yang setara dengan jumlah penduduk 

Singapura atau lebih dari empat kali jumlah penduduk Timor Leste. Saat ini jumlah penduduk telah 

mencapai 237,6 juta jiwa (Kompas Tanggal 10 januari 2011). Terjadi ledakan penduduk sebanyak 3,5 

juta jiwa, hal ini berimplikasi kewajiban pemerintah untuk menyediakan pangan, permukiman, 

kesehatan dan fasilitas dasar lainnya. Berdasarkan data Program Pembangunan PBB (UNDP), indeks 

pembangunan manusia Indonesia pada tahun 2010 menduduki peringkat ke-108 dari 169 negara 

dan posisi ke-6 diantara amper-negara Asia Tenggara. 

2. Angka kemiskinan perkotaan yang masih tinggi yaitu 9,87% dan amper seperempatnya masih 

bertempat tinggal di kawasan pemukiman kumuh. 

3. Kota sebagai engine of growth dimana tahun 2010 kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto 

(PDB) masih didominasi oleh Pulau Jawa dan Sumatera (P. Jawa 57,8%, P. Sumatera 23,6%, P. 

Kalimantan 9,5%, P.Sulawesi 4,4%, Bali – Nusa Tenggara 2,8%, Maluku dan Papua 1,9%). 

4. Desentralisasi, di satu sisi, desentralisasi berhasil membawa pemerintah daerah dalam nuansa 

kompetisi yang kondusif untuk mendorong pembangunan perkotaan di masing-masing daerah. Di 

sisi lain, pembangunan yang ekspansif dan tidak terencana justru membahayakan daya dukung 

kota, terutama di kota besar dan metropolitan. 

5. Kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari meningkatnya penggunaan ruang dan sumber 

daya alam di kawasan perkotaan yang tidak terkendali. 

6. Perubahan iklim dan bencana alam yang mengakibatkan meningkatnya temperature rata-rata 

bumi dan meningkatnya permukaan air laut, serta posisi Indonesia yang berada di kawasan ring of 

fire memerlukan perencanaan permukiman yang terarah dan berkelanjutan. 

Dengan demikian, terkait ancaman perubahan iklim, kondisi di atas akan berdampak pada krisis air besih 

perkotaan, kerawanan pangan, perubahan pola curah hujan, meningkatnya permukaan air laut, rusaknya 

infrastruktur daerah tepi pantai. Untuk mengantisipasi perubahan iklim ini, maka diperlukan antisipasi

33 34 

penyediaan sarana dan prasarana perkotaan, seperti; drainase yang baik untuk mengantisipasi curah 

hujan yang meningkat dan persediaan air minum untuk mengantisipasi kemarau panjang serta 

ruang terbuka hijau dan penataan bangunan untuk mengantisipasi peningkatan suhu. 



Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur 

Pemukiman 

1. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan 

penyelenggaraan dalam Pengembangan Pemukiman. 

2. Pengaturan, pembinaan dan Pengawasan dalam 

Penataan Bangunan dan Lingkungan, termasuk 

Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara. 

3. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan 

Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan 

Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan. 

4. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan 

Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta 

pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. 

5. Dukungan Manajemen Bidang Permukiman. 

6. Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, 

Kerjasama Luar Negeri, data Informasi serta Evaluasi 

Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman. 

7. Badan pendukung Pengembangan SPAM. 

TANTANGAN 

1. Penataan bangunan dan lingkungan terkendala oleh ketersediaan lahan dan keterbatasan 

peraturan daerah yang dikeluarkan pemerintah Daerah. 

2. Pengembangan Permukiman terkendala dalam ketersediaan lahan dan keterbatasan DDUB. 

3. Pengembangan PLP terkendala dengan luasnya cakupan kegiatan yang perlu ditangani, 

ketersediaan lahan dan keterbatasan OM. Pengembangan Air Minum terkendala luasnya cakupan 

kegiatan yang perlu ditangani, keterbatasan OM, keterbatasan sumber air baku dan pencemaran 

sumber air baku

35 36 

II.4.3 Sub Bidang Jalan dan Jembatan 

Sasaran pembangunan jangka panjang bidang Infrastruktur di tahun 2005 – 2025 adalah: 1) Terwujudnya 

bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera ditunjukkan oleh 

hal-hal berikut: tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama 

lain. 2)Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan ditandai oleh hal-hal berikut: tingkat 

pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayah yang diwujudkan dengan peningkatan kualitas 

hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antar wilayah dalam kerangka 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 3) Terwujudnya Indonesia sebagai Negara kepulauan yang 

mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional: terbangunnya jaringan sarana dan prasarana 

sebagai perekat semua pualu dan kepulauan Indonesia. 

II.4.3.1 Prioritas pembangunan Infrastruktur Nasional adalah: 

Meningkatkan daya saing perekonomian yang didukung oleh pengembangan jaringan infrastruktur 

transportasi melalui percepatan pembangunan infrastruktur melalui kerja sama antara pemerintah dan 

dunia usaha. Prioritas tersebut menjadi target di tahun 2010 – 2014. 

Terpenuhinya ketersediaan jaringan infrastruktur transportasi yang sesuai dengan rencana tata ruang 

dalam meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia melalui kerja sama pemerintah dan dunia usaha. 

Prioritas ini menjadi target di tahun 2015 – 2019. 

Mewujudkan masyarakat maju dan sejahtera melalui terselenggaranya jaringan transportasi pos dan 

telematika yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah NKRI. Prioritas ini 

menjadi target di tahun 2020 – 2024. 

Sementara itu, kebijakan dan strategi RTRWN Sistem Jaringan Prasarana Nasional (Jaringan Transportasi) 

2008-2028 adalah, peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi dan 

adanya keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut dan udara. 

Gambar 2. Program Strategis Infrastruktur Jalan 2014 (Renstra Kementerian PU) 

II.4.3.2 Tantangan Bidang Jalan terkait Dampak Perubahan Iklim. 

A. Meningkatnya Temperatur Udara 

Temperatur rata-rata tahunan di Indonesia mengalami kenaikan 0,3oC (pengamatan sejak 1990). 

Dampak terhadap infrastruktur: Mempercepat aging permukaan jalan, baik pada perkerasan lentur 

maupun beton; Meningkatnya sebaran titik api (hot spot) yang akan berpengaruh terhadap struktur 

jalan maupun jembatan; Menurunkan kekuatan (daya dukung) lapisan aspal deformasi makin besar. 

Pengendalian temperatur udara dapat dilakukan dengan penanaman pohon di pinggir jalan atau 

penggunaan low heat reflective pavement. 

B. Meningkatnya Curah Hujan 

Diperkirakan akibat perubahan iklim, Indonesia akan mengalami kenaikan curah hujan 2-3% per 

tahun. Serta musim hijan yang lebih pendek. Dampak terhadap infrastruktur: Terendamnya jalan 

akibat banjir dapat menyebabkan air masuk kedalam perkerasan jalan, sehingga mengakibatkan 

terjadinya pumping saat kendaraan melewatinya; Pengikisan tiang pancang jembatan akibat 

terbentur material sampah keras yang hanyut bersama air; Curah hujan yang tinggi pada rentang 

waktu pendek dapat memicu terjadinya gerusan permukaan dan longsor; Melemahnya ikatan aspal 

terhadap aggregate. 

Pengendalian dapat dilakukan dengan: Membuat drainase jalan yang memadai dan memenuhi 

persyaratan teknis untuk menangani run off karena meningkatnya curah hujan pada kondisi curah 

hujan tinggi; Meningkatnya intensitas pemeliharaan drainase untuk dapat diyakininya pelayanan 

drainase jalan; Memperbaiki system drainase dengan memperpanjang waktu run off 

(pembangunan retusion pond untuk kondisi topografi curam). 

C. Kenaikan Permukaan Air Laut 

Sekitar 40 juta masyarakat Indonesia yang bermukim dalam jarak 10m dari permukaan air laut ratarata, 

sangat rentan terhadap perubahan permukaan air laut. Dampak terhadap infrastruktur: 

Jaringan jalan di pesisir akan terendam dan mengakibatkan peningkatan laju korosi pada jalan 

beton dan peningkatan proses penuaan dan oksidasi pada jalan beraspal; Lebih lanjut akan 

mengakibatkan kota yang berada di pesisir rentan “kehilangan” aset jalan, sehingga kehandalan 

keberlanjutan pemanfaatanjalan berkurang dan menghambat pertumbuhan ekonomi, terutama 

apabila jalan tersebut merupakan akses ke pusat distribusi (seperti pelabuhan). 

Pengendalian kenaikan air laut dapat dilakukan dengan cara: Memindahkan jalan ke kawasan yang 

lebih aman dari pengaruh kenaikan permukaan air laut; Pembangunan tanggul-tanggul di daerah 

pantai; Perlindungan terhadap pelabuhan, bangunan atau infrastruktur lainnya yang rentan 

terhadap kenaikan air laut. 

D. Meningkatnya Intensitas Kejadian Ekstrim 

Dampak terhadap infrastruktur: bertambah panjangnya periode musim kering mengakibatkan 

lapisan aspal banyak mengelupas; Badai dan angin kencang dapat merusak struktur hingga 

mengakibatkan terputusnya jalur jalan dan jembatan.

37 38 

Pengendalian dapat dilakukan dengan cara: Teknologi aspal poro (penggunaan material aditif yang dapat 

menurunkan suhu percampuran dan waktu pemadatan lebih cepat); Sistem peringatan dini untuk badai; 

pembangunan jalan dan jembatan dengan struktur tahan badai; Perbaikan kapasitas system drainase untuk 

menampung kondisi curah hujan ekstrim. 


Meningkatkan kualitas pelayanan 

prasarana dan sarana jalan yang 

mampu memenuhi kebutuhan 

social-ekonomi masyarakat dalam 

hal mobilitas dan aksesibilitas yang 

lebih efisien. 

II.4.4.1 Sub Bidang Penataan Ruang 


Kegiatan Prioritas, Sasaran dan Target 2014 

Pembangunan Infrastruktur Jalan (Mengurangi resiko 

terganggunya fungsi jalan yang bersumber pada 

dampak banjir, kenaikan muka air laut, longsor dan 

abrasi). 

1. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan 

dan Jembatan Nasional. 

2. Pembinaan Pelaksanaan Preservasi dan Kapasitas Jalan 

dan Fasilitasi Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan. 

Upaya adaptasi perubahan iklim dalam penataan ruang perlu dilakukan dalam tataran pengarusutamaan 

perubahan iklim dalam sistem penataan ruang nasional. Prinsip dari pengarusutamaan perubahan iklim 

dalam sistem penataan ruang nasional dalam hal ini adalah penjaminan bahwa penataan ruang yang 

dilakukan telah mempertimbangkan proyeksi perubahan iklim di masa datang serta menjamin bahwa 

penataan ruang yang dilakuan tidak meningkatkan kerentanan wilayah terhadap dampak perubahan iklim 

sekaligus meningkatkan ketahanan wilayah terhadap dampak perubahan iklim di masa depan. 

Pengarus-utamaan (mainstreaming) perubahan iklim dalam sistem penataan ruang dengan demikian 

memiliki 3 (tiga) tujuan utama, yaitu: 

a. Untuk memastikan penyelenggaraan penataan ruang telah mempertimbangkan potensi risiko 

perubahan iklim dan untuk menghindari dampak dari terjadinya perubahan iklim 

b. Untuk memastikan bahwa penyelenggaraan penataan ruang tidak mengakibatkan peningkatan 

kerentanan wilayah terhadap berbagai jenis bahaya akibat dampak peubahan iklim di seluruh 

sektor 

c. Untuk memastikan bahwa penyelenggaraan penataan ruang berkontribusi terhadap tujuan 

pembangunan dan upaya adaptasi terhadap perubahan iklim di masa datang. 

Pendekatan yang digunakan dalam kebijakan dan strategi penataan ruang dalam rangka adaptasi 

perubahan iklim adalah: 

a. Pendekatan sektoral, dengan melihat sektor-sektor yang terkena dampak perubahan iklim dan 

mengkaji risiko yang dihadapi setiap wilayah terkait bahaya yang ditimbulkan sebagai dampak dari 

perubahan iklim di masa datang 

b. Pendekatan kewilayahan, dengan melihat kerentanan dan risiko dampak perubahan iklim yang 

dihadapi berdasarkan tipologi wilayah kepulauan di Indonesia dengan memperhatikan 

karakteristik dari masing-masing wilayah. 

II.4.4.1 Justifikasi 

Tujuan penataan ruang yang diharapkan mengarah pada upaya untuk menciptakan penataan ruang yang 

aman terhadap berbagai jenis risiko perubahan iklim, nyaman sebagai tempat tinggal dengan segala 

fasilitas pendukungnya, serta berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan penataan ruang yang diharapkan, 

ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang dalam rangka adaptasi perubahan iklim. 

Secara lebih detail, kebijakan dan strategi penataan ruang juga menggunakan metoda untuk 

mengidentifikasi isyu pengembangan wilayah terkait perubahan iklim dan penataan ruang nasional. 

Secara umum kerangka penyusunan rekomendasi kebijakan dan strategi penataan ruang dalam rangka 

adaptasi perubahan iklim mengikuti Gambar di bawah ini. 

KAJIAN LITERATUR 

KONSEP TATA RUANG 

KONSEP ADAPTASI P.I. 

KONDISI WILAYAH 

KERENTANAN 

WILAYAH 

RISIKO PERUBAHAN IKLIM 

ISYU WILAYAH 

TUJUAN 

PENATAAN RUANG 

KEBIJAKAN 


Adaptasi Perubahan Iklim 

PEMANASAN GLOBAL 

PERUBAHAN IKLIM 

BAHAYA IKLIM 

STRATEGI 


KEBIJAKAN NASIONAL & 

PERATURAN PERUNDANG2AN 

RTRW NASIONAL

39 40 

Terkait dengan penetapan kebijakan dan strategi penataan ruang, peta risiko perubahan iklim dikaitkan, 

dilakukan identifikasi terhadap tingkat kerentanan dan risiko perubahan iklim di wilayah Indonesia serta 

kaitannya dengan RTRW Nasional yang telah ditetapkan. Tabel berikut juga digunakan dalam rangka 

mengkaitkan hasil kajian risiko perubahan iklim dengan sistem penataan ruang nasional, khususnya terkait 

sistem perkotaan nasional dan penetapan kawasan strategis nasional. 

TABEL. 8 IDENTIFIKASI TINGKAT KERENTANAN DAN RISIKO PERUBAHAN IKLIM 

TINGKAT 

SANGAT 

TINGGI 

TINGGI 

KERENTANAN RISIKO 

PKN PKW KSN PKN PKW KSN 

II.4.4.3 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Terhadap Perubahan Iklim 

Terkait dengan penataan ruang, kebijakan dan strategi penataan ruang dalam rangka adaptasi terhadap 

perubahan iklim secara umum bertujuan untuk: 

Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang nasional dan daerah yang aman, nyaman dan 

berkelanjutan di masa sekarang dan yang akan datang dalam rangka mengurangi risiko 

wilayah terhadap dampak perubahan iklim terutama melalui upaya pengurangan risiko 


Menyiapkan ruang bagi pemenuhan kebutuhan aktivitas masyarakat di masa datang dengan 

mempertimbangkan daya dukung wilayah serta upaya pengurangan risiko perubahan iklim 

terutama melalui upaya mengurangi kerentanan wilayah terhadap bahaya perubahan iklim 

Meningkatkan kualitas penyediaan prasarana dan sarana wilayah yang berkelanjutan dengan 

mempertimbangkan tingkat risiko perubahan iklim dalam rangka menjamin kualitas hidup 

masyarakat 

Kebijakan dan strategi penataan ruang dalam rangka adaptasi perubahan iklim dikembangkan berdasarkan 

kondisi kerentanan dan risiko dampak perubahan iklim di masa datang serta isu pembangunan yang terkait 

dengan dampak perubahan iklim. Salah satu pertimbangan utama dalam perumusan kebijakan dan 

strategi penataan ruang dalam rangka adaptasi perubahan iklim ini adalah kajian terhadap rencana tata 

ruang nasional. Maksudnya adalah untuk memberikan pertimbangan bagi pengembangan tata ruang 

nasional yang lebih berkelanjutan. 

Kebijakan 

KET. 

Kebijakan Penataan Ruang yang terpenting dalam perubahan iklim adalah pengarusutamaan perubahan 

iklim dalam perencanaan tata ruang yang dilakukan agar dapat menjamin dan tidak mengakibatkan 

penurunan kerentanan wilayah serta meningkatkan ketahanan (resilience) wilayah terhadap potensi 

dampak perubahan iklim. 

Strategi 

Terkait dengan upaya pengarusutamaan perubahan iklim dalam penataan ruang nasional, salah satu 

strategi yang penting adalah memastikan bahwa penataan ruang melalui rencana tata ruang yang 

ditetapkan telah mempertimbangkan perubahan iklim dan sensitif terhadap perubahan iklim. 

Dengan demikian diharapkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan dapat mendorong upaya 

pengurangan risiko wilayah terhadap perubahan iklim, baik melalui upaya pengurangan kerentanan 

maupun peningkatan kapasitas wilayah dalam menghadapi/beradaptasi dengan perubahan iklim. 

Dalam dokumen RAN MAPI Kementerian Pekerjaan Umum 2012-2010, bidang penataan ruang secara 

umum memfokuskan upaya adaptasi Perubahan Iklim lebih lebih diarahkan pada identifikasi wilayah 

(kabupaten/kota) rentan terkena dampak Perubahan Iklim, dimana pada kawasan tersebut akan diberikan 

pendampingan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), adapun strategi bidang penataan 

ruang menghadapi perubahan iklim adalah sebagai berikut : 

1. Identifikasi wilayah (kabupaten/kota) yang mengalami dampak perubahan iklim 

2. Pengarusutamaan konsep kota dan peran masyarakat yang memiliki dayatahan terhadap dampak 

perubahan iklim (Climate Change resilience) 

3. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan jaringan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 

4. Penyediaan akses dan pengolahan terhadap data dan informasi terkait perubahan iklim terhadap 

tata ruang 

Sejalan dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PerMen PU Nomor 11 

Tahun 2009 tentang Pedoman persetujuan substansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, semua 

rencana tata ruang wilayah perlu disesuaikan dengan peraturan perundangan yang baru. Saat ini 

merupakan momen dan waktu yang tepat sebagai inisiasi bagi upaya pengarusutamaan perubahan iklim 

dalam sistem penataan ruang.

41 42 


Kebijakan Strategi/Program Aksi 

Undang-Undang Nomor. 26 tahun 2007 

tentang Penataan Ruang 

1. Penyediaan akses dan pengolahan terhadap data 

dan informasi terkait perubahan iklim terhadap 

tata ruang 

1.1 Pemutakhiran data mengenai perubahan 

penggunaan lahan akibat perubahan iklim 

1.2 Pengolahan data geospasial 

2. Perencanaan ruang 

2.1 Identifikasi kawasan (kabupaten/kota) yang 

mengalami dampak perubahan iklim 

2.2 Percepatan proses revisi RTRW Provinsi 

dan/atau Kabupaten/Kota yang terkena 

dampak perubahan iklim (poin 2.1) 

2.3 Penyiapan rencana detil tata ruang kawasan 

yang responsif secara fisik, secara teknologi, 

dan secara sosial 

3. Pemanfaatan ruang 

3.1 Penyediaan ruang terbuka hijau perkotaan 

minimal dengan luas 30% dari luas wilayah 

dalam rangka penurunan temperatur 

3.2 Urban restoration 

4. Pengendalian ruang 

4.1 Arahan peraturan zonasi pada kawasan yang 

terkena dampak perubahan iklim 

4.2 Arahan perijinan 

4.3 Perangkat insentif disinsentif 

4.4 Arahan sanksi berupa sanksi administratif 

5. Peningkatan kapasitas kelembagaan 

3.1 Pengembangan kegiatan adaptasi (capacity 

building) aparat 

3.2 Penyusunan model pemetaan ruang yang 

responsif terhadap perubahan iklim di k wilayah 

dan awasanperkotaan 

6. Pembinaan penataan ruang 

6.1 Penyiapan NSPK 

6.2 Sosialisasi rencana tata ruang dan NSPK 

7. Pengawasan 

7.1 Pemantauan dan evaluasi 

7.2 Pelaporan

43 44 

Strategi Adaptasi Perubahan 

20 

Iklim Nasional 

III.1 Kemampuan Adaptasi 

Melalui skenario optimis IPCC, dimana dunia mengambil tindakan substansial untuk memotong emisi gas 

rumah kaca saat ini, gas rumah kaca atmosfer diperkirakan mencapai 450 ppm, menaikkan suhu global 

sebesar 2?C. Laporan ke-empat dari Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC akhir tahun 

2007 menyebutkan perubahan suhu akhir-akhir ini telah berdampak kepada banyak sistem fisik dan 

biologis alam. Tingkat kemungkinan ancaman perubahan iklim disebutkan high confidence, memiliki 

angka prosentase kebenaran sekitar 80%. Laporan kelompok kerja yang bertanggung jawab atas 

pengetahuan dan teknologi (Scientific & Technology) bahkan memperkirakan akhir abad 21, suhu bumi 

akan naik sebesar 1,8–4 C, sedangkan permukaan air laut akan naik setinggi 28 – 43 cm, jika tidak ada upaya 

serius menurunkan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK). Laporan ini menunjukkan bahwa pemanasan global 

hingga tahun 2030 akan sedikit dipengaruhi oleh emisi gas rumah kaca dalam 20 tahun mendatang karena 

kelambanan dalam system iklim. 

Perkiraan Bank Dunia (2006) yang menyebutkan biaya atau bantuan pendanaan dari negara-negara maju 

untuk kegiatan adaptasi di negara berkembang dan miskin hanya akan terkumpul sebesar US$ 500 milyar. 

Padahal kerugian global akibat perubahan iklim mencapai US$ 4,4 triliun. Perdana Menteri Inggris, Gordon 

Brown mengajak negara-negara maju untuk menginvestasikan US$100 juta per tahun di negara-negara 

berkembang untuk mendukung low carbon growth. Most Vulnerable Countries Civil Society menyebut paling 

kecil dibutuhkan UD$50 juta –dari sedikitnya US$150 juta untuk kebutuhan negara-negara berkembang 

pada persoalan perubahan iklim. The Global Environment Facility (GEF), pengelola pendanaan adaptasi 

20 Ditulis oleh Ari Muhammad 

dibawah konvensi telah menyepakati alokasi untuk inisiatif prioritas strategi adaptasi (Strategic Priority on 

Adaptation /SPA) sebesar $50 juta. 

Berdasarkan tinjauan Nicholas Stern (Ekonomi Perubahan iklim), Perubahan iklim merupakan sebuah 

21 

rintangan besar untuk pengurangan kemiskinan berkelanjutan di seluruh dimensi-dimensinya . Ancaman 

perubahan iklim terhadap pembangunan berkelanjutan (sustainable development) akan memperlambat 

pencapaian pembangunan berkelanjutan, baik langsung maupun tidak langsung. Untuk mendorong 

berkelanjutan, maka pembangunan harus secara tegas memasukkan persoalan adaptasi perubahan iklim 

serta mendorong kemampuan adaptasinya. 

Khusus mengenai Indonesia, laporan IPCC tersebut menyebutkan bahwa kawasan Selatan akan mengalami 

penurunan curah hujan dan sebaliknya kawasan Utara akan mengalami peningkatan curah hujan. Ancaman 

kekeringan akibat gejala El-Nino tentunya pula (kembali) menjadi faktor pendorong kebakaran hutan yang 

selama ini telah menghilangkan jutaan hektar lahan hutan. Dampak perubahan iklim yang menjadi 

ancaman besar lainnya apabila dikaitkan dengan kondisi geografis Indonesia adalah naiknya permukaan air 

laut (sea level rise). Ancaman terhadap naiknya permukaan air laut dan ancaman terhadap tenggelamnya 

pulau-pulau. Tenggelam atau hilangnya suatu pulau kecil merupakan salah satu fenomena yang akan pasti 

terjadi apabila dampak perubahan iklim tidak diindahkan. 

21 Negara berkembang berada pada keadaan geografis yang merugikan yang umumnya sudah berada pada kondisi lebih panas dan mereka juga menderita dari variasi curah hujan 

yang tinggi. Sebagai hasilnya, pemanasan lebih lanjut akan membawa biaya tinggi dan keuntungan yang sedikit bagi negara miskin. Mereka umumnya sangat bergantung pada 

pertanian, sektor yang paling sensitive terhadap iklim dibandingkan semua sektor ekonomi, dan menderita karena kurangan fasilitas kesehatan dan pelayanan masyarakat yang 

berkualitas rendah. Pendapatan rendah dan kerentanan mereka membuat adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi sulit. Karena kerentanan-kerentanan ini, perubahan iklim 

sangat mungkin mengurangi pendapatan yang sudah rendah dan meningkatkan tingkat penyakit dan kematian di negara berkembang.

45 46 

nilai SOI positif = La Nina 

Nilai SOI negatif = El Nino 

Sumber: Australian Bureau of Meteorology 

Gambar 3. Jumlah titik panas per-tahun dan SOI (Southern Oscillation Index) di Indonesia 

tahun 2002-2007 

Data yang dimuat dalam OFDA/CRED International Disaster Database (2007), menyebut bahwa setelah tahun 1990-an 

merupakan periode dimana terdapat sepuluh bencana terbesar di Indonesia sepanjang periode tahun 1907 dan 2007. 

Sebagian besar bencana tersebut sangat terkait dengan iklim, seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan ledakan 

penyakit. Total kerugian ekonomi mencapai kurang lebih 26 milyar dimana 70% dikontribusikan oleh iklim. 

Tabel 9. Luas tanaman padi terkena bencana banjir dan kekeringan dan puso (ha) 

pada tahun 1988-1997 (Yusmin, 2000) 

Tahun 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 (Feb) 

2005 (Nop) 

2006 (Feb) 

% 2006 (Feb) 

2005 (Nop) 

2006 (Feb) 

% 2006 (Feb) 

Sumber: http://iklim.dirgantara-lapan.or.id 

Total 

14.618,5 

14.194,1 

14.260,2 

12.158,9 

11.815,7 

12.473,8 

11.080,7 

11.783,0 

27,8 

11.080,7 

11.783,0 

27,8 

Total Total 

18.873,9 

18.104,3 

18.705,4 

20.635,2 

18.253,8 

19.616,6 

20.217,5 

20.812,5 

49,2 

20.217,5 

20.812,5 

49,2 

4.767,9 

5.200,3 

5.348,2 

7.557,7 

6.567,1 

6.913,8 

7.367,5 

7.188,0 

17,0 

7.367,5 

7.188,0 

17,0 

Total 

40.676,7 

39.751,0 

40.636,2 

43.047,5 

38.930,9 

41.869,1 

41.309,8 

42.323,2 

100 

41.309,8 

42.323,2 

100 

Laporan lain yang dibuat oleh Departemen Pekerjaan Umum bekerjasama dengan Kementri-an Negara 

Lingkungan Hidup (Country Report, 2007) menyebutkan bahwa dampak ancaman perubahan iklim yaitu 

naiknya permukaan air laut akan menjadi ancaman terhadap beberapa industri seperti; anjungan minyak 

dan gas di laut, transportasi, perikanan, pertanian dan ekowisata serta perkampungan masyarakat pesisir. 

Dengan kenaikan sekitar 1 meter, diperkirakan sekitar 405,000 ha dari lahan pesisir termasuk kepulauan 

kecil akan banjir. 

Berbagai studi/kajian yang dikumpulkan oleh Panel ilmiah untuk perubahan iklim atau IPCC/ 

Intergovernmental Panel on Climate Change dan lembaga-lembaga riset lainnya yang berasal dari luar negeri 

dan dalam negeri menunjukkan tingkat kerentanan (vulnerability) negara ekonomi berkembang dan 

terbelakang yang relatif tinggi, plus kapasitas adaptasinya yang relatif rendah. 

Kotak 1: Bencana yang terkait iklim di Indonesia 

º Berdasarkan hasil pemantauan kekeringan pada tanaman padi selama 10 tahun terakhir (1993-2002) yang 

dilakukan Departemen Pertanian, diperoleh angka rata-rata lahan pertanian yang terkena kekeringan 

mencapai 220.380 ha dengan lahan puso mencapai 43.434 ha atau setara dengan kehilangan 190.000 ton 

gabah kering giling (GKG). Sedangkan, yang terlanda banjir seluas 158.787 ha dengan puso 39.912 ha 

(setara dengan 174.000 ton GKG) (Boer, 2003). Menurut Departemen Pertanian, dalam periode Januari-Juli 

2007, tercatat bahwa luas lahan pertanian yang mengalami kekeringan adalah 268.518 ha; 17.187 ha 

diantaranya mengalami puso (gagal panen). Hal tersebut berimplikasi pada penurunan produksi padi 

hingga 91.091 ton GKG. 

º Penurunan curah hujan akibat variabilitas iklim maupun perubahan musiman disertai dengan 

peningkatan temperatur telah menimbulkan dampak signifikan pada cadangan air. Pada tahun-tahun 

kejadian El Niño Southern Oscillation (ENSO), volume air di tempat penampungan air menurun cukup 

berarti (jauh di bawah normal), khususnya selama musim kering (Juni-September). Banyak pembangkit 

listrik memproduksi listrik jauh di bawah produksi normal pada tahun-tahun tersebut. Data dari 8 waduk (4 

waduk kecil dan 4 waduk besar di Pulau Jawa) menunjukkan bahwa selama tahun-tahun kejadian ENSO 

pada tahun 1994, 1997, 2002, 2003, 2004, dan 2006, sebagian besar pembangkit listrik yang dioperasikan 

di 8 waduk tersebut memproduksi listrik di bawah kapasitas normal (Indonesia Country Report, 2007). 

º Peningkatan temperatur air laut khususnya saat El Niño 1997 telah menyebabkan masalah serius pada 

ekosistem terumbu karang. Wetlands International (Burke et al., 2002) melaporkan bahwa El Niño pada 

tahun tersebut telah menghancurkan sekitar 18% ekosistem terumbu karang di Asia Tenggara. Pemutihan 

terumbu karang (coral bleaching) telah terjadi di banyak tempat seperti bagian Timur Pulau Sumatera, 

Jawa, Bali dan Lombok. Di Kepulauan Seribu sekitar 90-95% terumbu karang yang berada di kedalaman 25 

m sebagian telah mengalami pemutihan. 

º Variasi cuaca seperti ENSO, telah memberikan kontribusi terhadap penyebaran penyakit seperti malaria, 

demam berdarah, diare, kolera, dan penyakit akibat vektor lainnya. World Health Organization (WHO) juga 

menyatakan bahwa penyebaran penyakit malaria dipicu oleh terjadinya curah hujan di atas normal dan 

dipengaruhi juga oleh pergantian cuaca yang kurang stabil, seperti setelah hujan lebat cuaca berganti

47 48 

menjadi panas terik matahari yang menyengat. Hal tersebut mendorong perkembangbiakan nyamuk 

dengan cepat 

º Di Indonesia, peningkatan curah hujan di atas normal terjadi khususnya pada tahun-tahun La Niña. Kasus 

demam berdarah dengue (DBD) juga ditemukan meningkat signifikan pada tahun-tahun terakhir ini. 

Berdasarkan data kejadian DBD di berbagai kota besar di Indonesia, laju kejadian DBD di Pulau Jawa dalam 

kurun waktu 1992 hingga 2005 meningkat secara konsisten (Indonesia Country Report, 2007) 

º Data Departemen Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa dalam kurun waktu hanya dua tahun, 

yaitu 2005–2007, Indonesia telah kehilangan 24 pulau kecil di Nusantara. Lokasi ke-24 pulau yang 

tenggelam tersebut adalah sebagai berikut: tiga pulau di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), tiga pulau di 

Sumatera Utara, tiga di Papua, lima di Kepulauan Riau, dua di Sumatera Barat, satu di Sulawesi Selatan, dan 

tujuh di kawasan Kepulauan Seribu, Jakarta. Mayoritas pulau kecil yang tenggelam tersebut diakibatkan 

oleh erosi air laut yang diperburuk oleh kegiatan penambangan untuk kepentingan komersial. Selain itu, 

bencana tsunami Aceh 2004 juga berdampak pada tenggelamnya tiga pulau kecil setempat. Kehilangan 

pulau-pulau kecil ini terutama yang berada di daerah perbatasan dengan negara lain akan berdampak 

hukum yang merugikan Indonesia. Karena dengan kehilangan pulau-pulau tersebut (yang semula jadi 

penentu tapal batas Indonesia dengan negara tetangga) wilayah perairan Indonesia akan berkurang. Hal 

ini perlu diantisipasi mengingat kemungkinan di wilayah tersebut terdapat sumber mineral. 

º Dari segi ekonomi, menurut World Disaster Report (2001), kerugian akibat bencana iklim di tingkat global 

yang terjadi sekarang dibanding dengan yang terjadi di tahun 1950-an sudah meningkat 14 kali, yaitu 

mencapai US$ 50-100 milyar per tahun. Demikian juga jumlah kematian akibat bencana iklim meningkat 

50% per dekadenya. Pada tahun 2050, apabila pemanasan global terus terjadi dan tidak ada upaya-upaya 

adaptasi yang terencana dilakukan dari sekarang, maka diperkirakan kerugian ekonomi akibat bencana 

iklim akan meningkat mencapai US$ 300 milyar per tahun dan jumlah kematian bisa mencapai 100 ribu 

orang per tahun (SEI, IUCN, dan IISD, 2001). Upaya adaptasi yang dilakukan sejak dini akan dapat 

mengurangi kerugian akibat bencana secara signifikan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa setiap 

1 USD yang dikeluarkan untuk melakukan upaya adaptasi dapat menyelamatkan sekitar 7 USD biaya yang 

harus dikeluarkan untuk pemulihan akibat dampak dari bencana iklim (Biemans et al., 2006). 

Sumber: 

http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1696&Itemid=195 

III.2 Kebutuhan Strategi Adaptasi di Indonesia 

Walau indikator negara atau wilayah yang dikategorikan rentan masih menjadi perdebatan di 

sidang Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (badan pembantu UNFCCC yang 

menangani masalah-masalah teknis dan ilmiah), namun Indonesia sebagai negara yang masih 

banyak memiliki persoalan pembangunan sosial dan ekonomi serta lingkungan hidup akan 

semakin terdorong ke dalam wilayah yang sangat rentan dengan kemampuan daya tahan 

(resilience) yang rendah. Bencana salah urus tersebut menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. 

tentunya faktor perubahan iklim akan mempercepat dan memperparah kondisi rentan dan 

lemahnya daya tahan tadi. 

Dari sisi geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan panjang garis 

pantai lebih dari 81.000 km serta lebih dari 17.508 pulau dan luas laut sekitar 3,1 juta km2 sehingga 

wilayah pesisir dan lautan Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan dan 

keanekaragaman hayati (biodiversity) laut terbesar di dunia dengan memiliki ekosistem pesisir 

seperti mangrove, terumbu karang (coral reefs) 22 dan padang lamun (sea grass beds) (Dahuri et al. 

1996). 

Oleh sebab itu penguatan kapasitas adaptasi menjadi hal yang krusial dan urgent. Kuat atau 

lemahnya kapasitas adaptasi dapat dilihat dari sisi eksternal seperti daya dukung ekosistem dan 

lingkungan saat ini, juga sisi internal yang dilihat dari kesiapan perangkat regulasi dan 

kelembagaan, anggaran serta sumberdaya manusia. 

climate change: 

Global warming 

Ÿ productivity increase 

Ÿ Latitudinal migraion of 

ecosystems 

first order effects: 

Rainfall changes, extreme 

events and disasters 

Ÿ structural changes of 

ecosystems 

Ÿ changes in bio-geo chemical 

cycles 

Gambar 4. Efek Perubahan Iklim pada Level yang Berbeda 

second order effects: 

Droughts, floods, 

fires, plagues 

Ÿ forest fires 

Ÿ changes in structure 

and function of the 

ecosystem 

forest ecosystems and forest sector: Autonomous adaptation capacity 

other natural and human systems 

22 World Resource Institute (WRI) (2002) mengestimasi bahwa luas terumbu karang di Indonesia adalah sekitar 51.000 km.

49 50 

Aktifitas yang saat ini telah dilakukan untuk memperkuat kapasitas adaptasi oleh beberapa sektor dan 

departemen harus juga menyentuh persoalan regulasi, sebaliknya tidak semata menjawab persoalan 

teknis. Kebijakan besar yang dituangkan ke dalam Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN- 

API) harus dipertajam melalui instrumen-instrumen lainnya untuk mendukung implementasinya. 

Berbagai dokumen rencana aksi, baik yang telah dikeluarkan oleh KLH dengan Rencana Aksi Mitigasi dan 

Adaptasi Perubahan Iklim (RAN MAPI) pada tahun 2007, kemudian disusul dengan dokumen Perencanaan 

Pembangunan Nasional: Indonesia Menjawab Perubahan Iklim (dikenal dengan istilah yellow book), yang 

dikeluarkan oleh Bappenas. Dokumen ini mencakup Policy Matrix tiga tahunan yang dibagi menjadi tiga 

bagian: mitigasi, adaptasi, dan isu lintas-sektoral. Untuk kegiatan adaptasi difokuskan kepada sektor pesisir 

dan kelautan, pertanian dan sumber daya air. 

Pada tahun 2009, Pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas meluncurkan 

peta jalan bagi sektor-sektordalam mengimplementasikan kebijakan perubahan iklim di Indonesia 

(Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap/ICCSR) pada tahun 2009 yang diharapkan menjadi pedoman 

bagi semua pihak dalam mencegah dan mengurangi dapak perubahan iklim. Pada tahun itu juga, 

diperkenalkan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), sebuah lembaga di ‘bawah naungan’ Bappenas 

untuk menutupi kebutuhan kegiatan yang telah dipetakan tadi. Dana yang dipakai bersumber hibah negara 

maju.Terdapat strategi sembilan (9) sektor yang ada pada dokumen ICCSR, yaitu; 1) Kehutanan, 2) energi, 3) 

industri, 4) transportasi, 5) limbah, 6) pertanian, 7) kelautan dan perikanan, 8) sumber daya air dan 9) 

kesehatan 

III.3 Pengarus-utamaan Adaptasi 

Tingkat intervensi kebijakan harus dilihat dengan perkembangan informasi yang ada serta kebutuhan nyata 

wilayah atau pulau tersebut. Oleh sebab itu analisa dan respon dampak perubahan ekosistem, sosial/ 

ekonomi serta budaya (termasuk menggali dan menggunakan kearifan lokal) merupakan prioritas yang 

harus dilakukan oleh pemerintah. 

Dengan mendorong pengarusutamaan adaptasi perubahan iklim kedalam agenda pembangunan nasional 

atau daerah, pertimbangan-pertimbangan risiko dan dampak perubahan iklim diterjemahkan tidak saja 

dalam rencana strategis jangka menengah, namun juga ke dalam kebijakan dan struktur kelembagaan. 


prioritas yang tidak bisa ditawar-tawar. Perumusannya yang melibatkan sektor-sektor yang terkait dan 

stakeholder lainnya serta mengikuti metodologi yang telah ada saat ini dipastikan menghasilkan sebuah 

dokumen yang aplikatif. 

Bentuk adaptasi yang menjadi sasaran dari kolektivitas komponen-komponen adalah terwujudnya sistem 

dan kebijakan ke arah yang mendukung adaptasi yang direncanakan, yang merupakan hasil keputusan 

kebijakan berdasarkan kesadaran dan komitmen serta adaptasi publik, yaitu yang diinisiasi dan 

dilaksanakan oleh pemerintah di setiap level (adanya kebutuhan bersama).’Kedua pendekatan’ ini muncul 

sebagai respon dampak perubahan iklim terhadap sektor-sektor strategis yang berpengaruh pada nilai 

budaya, sosial dan ekonomi masyarakat. 

III.4 Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengelolaan 

Resiko Bencana 

Dalam perspektif bencana, dengan dikeluarkannya Undang-undang tentang Penanggulangan 

Bencana (UU Nomor 24 tahun 2007) maka pengelolaan resiko bencana harus menjadi satu potret 

utuh dimana pencegahan bencana terkait dengan upaya adaptasi. Oleh sebab itu adanya strategi 

dan harmonisasi agenda nasional atau daerah mengenai adaptasi terhadap perubahan iklim ke 

dalam strategi penanggulangan bencana di masing-masing wilayah menjadi langkah yang 

mendesak dan tepat. 

Sampai saat ini, informasi dan pemahaman yang terintegrasi dan menyeluruh terkait bencana dan 

adaptasi akibat perubahan iklim di Indonesia masih merupakan sesuatu yang langka dalam 

pengelolaan bencana atau kebijakan perubahan iklim. Informasi dan pemahamn banyak yang 

masih terkotak-kotak dan partial sehingga derajat kapasitas penanggulangan bencana dan 

adaptasi ditempatkan dalam kotak yang berbeda. Kondisi ini berpengaruh pada strategi 

penanggulangan bencana dan adaptasi yang diberlakukan atau akan menjadi rencana kebijakan 

pembangunan nasional atau daerah. 

Oleh sebab itu dalam kerangka pengintegrasian persoalan penanggulangan bencana dalam 

bingkai adaptasi perubahan iklim, dibutuhkan adanya pemahaman yang utuh antara adaptasi 

perubahan iklim dan prosedur serta sistem penanggulangan bencana melalui kemampuan untuk 

mengidentifikasi praktek pengurangan resiko dan dampak bencana dalam bingkai adaptasi 

perubahan iklim. Dengan demikian proyek adaptasi sepatutnya turut dalam memberikan 

pemikiran dan konsepnya mengenai penanggulangan bencana dalam bingkai adaptasi 

perubahan iklim dan menyusun strategi kampanye dan pendidikan mengenai perubahan iklim 

dan penanggulangan bencana di daerah masing-masing. 

III.5 Kelompok Kerja Adaptasi Perubahan Iklim 

Kehadiran kebijakan pada level Nasional dan Daerah dalam mengantisipasi ancaman dan dampak 

perubahan iklim sangat diperlukan untuk menilai kesiapan dan ‘kesungguhan’ melalui 

perangkat/instrument yang dimilikinya. Tinggi atau rendahnya antisipasi ini sangat menentukan 

terhadap peluang ancaman yang ditimbulkan terhadap target pertumbuhan ekonomi dan 

capaian pembangunan lainnya yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka 

menengah dan panjang. Sebagian besar sumber pendapatan ekonomi bangsa Indonesia sangat 

bergantung kepada kondisi iklim. 

Pertanian, perkebunan dan perikanan adalah contoh dari sektor utama pembangkit ekonomi 

sekaligus pilar penyangga ketahanan pangan. Oleh sebab itu adanya faktor luar terhadap kondisi 

iklim yang dapat mengganggu sudah pasti berpengaruh buruk pada sumber-sumber ekonomi 

tadi. Dalam lingkup lokal ancaman dan dampak perubahan iklim berpotensi menimbulkan 

gangguan ekonomi secara mikro. Bila saja ancaman perubahan iklim ini terlambat untuk 

diantisipasi secara nasional maka dapat dipastikan terjadi gangguan ekonomi secara makro. 

Artinya begitu besar tantangan yang harus dibenahi yang membutuhkan upaya luar biasa, mulai 

dari rencana pembangunan, dukungan pendanaan dan tentunya teknologi.

51 52 

Namun tentunya, belum terpenuhinya langkah-langkah atau upaya tadi bukan berarti tak ada upaya serius 

yang harus dilakukan karena ancaman dan dampak perubahan iklim serta iklim ekstrem telah dirasakan 

pengaruhnya. Kembali, yang paling rentan tentunya adalah masyarakat yang sumber kehidupannya 

bergantung pada iklim dan masyarakat yang tak memiliki pilihan disaat tempat tinggalnya mengalami 

dampak yang ditimbulkannya seperti banjir dan longsor disaat hujan turun dengan intensitas yang tinggi 

dan ancaman kebakaran hutan, kekeringan, krisis air bersih di saat kemarau panjang. 

Sebagai salah satu kelompok kerja (pokja) di Dewan Nasional Perubahan Iklim, pokja adaptasi berjalan pada 

koridor tugas yang dimandatkan oleh Peraturan Presiden (Perpres) nomor 46 tahun 2008, yaitu (turut 

memfasilitasi) perumusan kebijakan, strategi, program nasional adaptasi dan mengkoordinasikannya serta 

(membantu fungsi) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Dalam konferensi dan pertemuanpertemuan 

internasional mengenai perubahan iklim, pokja adaptasi memiliki tugas untuk memperkuat 

posisi Indonesia. Arah strategis penanganan perubahan iklim DNPI adalah mewujudkan pembangunan 

rendah emisi karbon dan pembangunan berkelanjutan yang mampu beradaptasi terhadap perubahan 

iklim. Oleh karenanya, program dari Pokja ini diarahkan pula untuk mendukung kebijakan strategis DNPI, 

yaitu diprioritaskan pada upaya penguatan kapasitas adaptasi pada tingkat nasional dan daerah. Pada 

tingkat daerah, fokus perhatian terhadap pengembangan kegiatan adaptasi dalam perencanaan 

pembangunan daerah. 

Peran yang dijalankan dimaknai sebagai katalisator untuk mengintegrasikan rencana dan pelaksanaan 

kegiatan yang dilakukan oleh sektor-sektor yang bertanggungjawab langsung dengan lingkup program, 

kegiatan/aktifitasnya. Dengan demikian isu strategis yang muncul adalah menempatkan peran, tugas dan 

fungsi pokja yang mampu mengkoordinasikan dan mengharmonisasikan kebijakan sektor terkait strategi 

menghadapi ancaman dan dampak perubahan iklim. 

Oleh sebab itu langkah yang harus dilakukan pokja adalah mempersiapkan kerangka kerja yang menjadi 

prioritas dengan capaian kerja yang terukur. Peran memfasilitasi inisiatif daerah untuk memasukkan 

perubahan iklim ke dalam kebijakan lokal menjadi peran yang juga dilakukan oleh pokja ini. Adanya urgensi 

kebutuhan, akan menjadi salah satu keinginan kuat daerah. Kharakteristik geografi, demografi dan 

topografi masing-masing wilayah menjadi alasan adanya pendekatan yang berbeda. Peluang lebih dekat 

untuk mengetahui iklim mikro lebih mudah untuk dilakukan dan validitas kebijakan yang dirumuskan lebih 

dapat dipertanggungjawabkan karena didasari oleh data proyeksi iklim mikro di wilayah atau daerah 

tersebut. Sehingga upaya adaptasi lebih merupakan tindakan proaktif dari kecenderungan yang akan 

terjadi.

buku rencana dnpi adaptasi - Adaptation and... - Dewan Nasional ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?