download - Provinsi Jambi

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan
Peraturan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 26
(1) Wajib Retribusi yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan
keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda
paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
(2) Tindak Pidana yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun
2001 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2001 Nomor 12) dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Retribusi Penjualan Usaha Daerah (lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2001 Nomor 13 Seri
B Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 28
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
Pasal 29
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.
Diundangkan di Jambi
pada tanggal 31 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI
dto
A. MAKDAMI FIRDAUS
Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 31 Desember 2010
GUBERNUR JAMBI,
dto
H. HASAN BASRI AGUS
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2010 NOMOR 4
9