Penelusuran Penalaran Penemuan Hukum

satgasreddplus.org

Penelusuran Penalaran Penemuan Hukum

Penelusuran, Penalaran

dan Penemuaan Hukum

DISAMPAIKAN DALAM PELATIHAN PENEGAKAN HUKUM

DENGAN PENDEKATAN MULTIDOOR

JAKARTA - 2012


Hukum adalah suatu

ciptaan pikiran, ia dapat

difikirkan”

(Meuwissen, 1994)

HUKUM ITU SEPERTI NOT BALOK,

KEINDAHAN , KENIKMATAN DAN DAYA

GUNANYA, TERGANTUNG

KEMAMPUAN PEMAIN DALAM

MEMAINKAN NYA

(MARIANA SUTADI )


POKOK BAHASAN :

1. Metode Penelusuran Hukum

2. Argumentasi hukum, penalaran hukum dan penemuan hukum

TUJUAN PEMBELAJARAN :

1. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan peserta tentang

tehnik dan metode penelusuran hukum, argumentasi hukum,

penalaran hukum dan penemuan hukum;

2. Meningkatkan ketrampilan peserta dalam membuat putusan

hukum / tuntutan hukum/ penemuan hukum yang memiliki

argumentasi hukum dan penalaran hukum yang valid dan benar.


PENELUSURAN HUKUM,

PENALARAN HUKUM DAN

PENEMUAN HUKUM

KASUS HUKUM ANALISIS HUKUM

PENELUSURAN HUKUM

PENALARAN HUKUM

KAIDAH HUKUM YG

AKAN DITERAPKAN

PENEMUAN HUKUM

MENEMUKAN BERBAGAI CARA

PENYELESAIAN KASUS HUKUM

YANG SEDANG DIHADAPI


LEGAL REASONING

DASAR KEKUATAN KETEPATAN WAKTU KETEPATAN FORUM

FORUM

KLAIM ALASAN RESPON

PENGADILAN : KLAIM --- ARGUMEN

PERTEMUAN ILMIAH :

VERSUS PUTUSAN HAKIM

HIPOTESIS, PERCOBAAN, IDE


Figure 1 Overview – mechanisms involved in the legal

reasoning process

Peter Wahlgren (2009), “Legal Reasoning” , p. 207


KESESATAN (FALLACY )

Penalaran yang tidak mematuhi

petunjuk logika yang menyebabkan

terjadinya proses penalaran yang keliru

atau kakacauan.

Orang yang menguasai dalil nalar, tetapi

tidak jujur dalam berargumentasi,

berarti menyalahgunakan

kemamuannya dengan cara

memanfaatkan “seni mengelirukan

orang” guna mematahkan argumen

lawan debatnya


KESESATAN - RELEVANSI

1.Argumentum ad ignorantiam :

2. Argumentum ad verecundiam :

3. Argumentum ad hominem :

4. Argumentum ad misericordiam :

5. Argumentum ad baculum :

6. Argumentum ad populaen :

7. Argumentum Auctoritatis :

8. Appeal to Emotion :

9. Ignoratio Elenchi :

10. Petitio Principii :


KESESATAN - BAHASA

1.Kesesatan Aksentuasi

2.Kesesatan Ekuivokasi

3.Kesesatan Amfiboli

4.Kesesatan


LANGKAH KERJA

III.1. LANGKAH PERTAMA : PENGUMPULAN FAKTA

1. FAKTA HUKUM BISA BERUPA PERBUATAN, PERISTIWA, KEADAAN

2. PENGUMPULAN FAKTA HUKUM DI DASARKAN PADA KETENTUAN

TENTANG ALAT BUKTI

3. MENDASARKAN PADA KETENTUAN-KETENTUAN DAN ASAS-ASAS

HUKUM YANG RELEVAN

III.2. LANGKAH KEDUA :

KLASIFIKASI HAKEKAT PERMASALAHAN HUKUM

ANALISIS HUKUM

1. KLASIFIKASI BERKAITAN DENGAN PEMBAGIAN HUKUM POSITIF

2. HAKEKAT PERMASALAHAN HUKUM BERKAITAN DENGAN

LINGKUNGAN PERADILAN ( KOMPETENSI ABSOLUT )


III.3. LANGKAH KETIGA :

IDENTIFIKASI DAN PEMILIHAN ISU HUKUM YANG RELEVAN

1. ISU HUKUM BERISI (a) PERTANYAAN TENTANG FAKTA, dan

(b) PERTANYAAN TENTANG HUKUM

2. PERTANYAAN TENTANG FAKTA PADA AKHIRNYA MENYIMPULKAN

FAKTA HUKUM YG SEBENARNYA YG DIDUKUNG OLEH ALAT-ALAT

BUKTI

3. IDENTIFIKASI ISU HUKUM BERKAITAN DENGAN KONSEP HUKUM

KONSEP HUKUM DIPILAH-PILAH KEDALAM ELEMEN-ELEMEN

POKOK

4. FAKTA DIKAITKAN DENGAN HUKUM DAN TEORI SERTA ASAS

HUKUM YANG BERLAKU

TERHADAP TIAP ISU DITARIK KESIMPULAN KESIMPULAN ATAS

POKOK MASALAH


III.4. LANGKAH KE EMPAT : PENEMUAN HUKUM YANG BERKAITAN

DENGAN ISU HUKUM

III.4.1. ADA 2 TIPE LEGAL REASONING

1.REASONING BASED ON PRESEDENT

2.REASONING BASED ON RULES

a. REASONING BASED ON RULES :

PENELUSURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

STATUTE APPROACH IDENTIFIKASI NORMA

CONCEPTUAL APPROACH

b. REASONING BASED ON PRESEDENT :

1. TENTUKAN VONIS YANG SESUAI

2. CARI PERSAMAAN DAN KETIDAKSAMAANNYA

3. BUAT PUTUSAN IKUT ATAU TIDAK


III.4.2. RECHTSVINDING :

DILAKUKAN MELALUI TEHNIK :

(1) PERTAMA : INTEPRETASI

(2) KEDUA : KONSTRUKSI HUKUM YANG MELIPUTI :

a. ANALOGI

b. PENGHALUSAN

c. PENYEMPITAN HUKUM

d. ARGUMENTUM A CONTRARIO

(3) KETIGA : KONFLIK NORMA PREFERENSI NORMA

(a) LEX SUPERIOR DEROGAT LEGI INFERIORI

(b) LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI

(c) LEX POSTERIOR DEROGAT LEGI PRIORI

III.5. LANGKAH KELIMA : PENERAPAN HUKUM

1. NORMA KONKRIT - DITERAPKAN PADA FAKTA HUKUM

2. DIDASARKAN PADA KONSEP HUKUM YANG JELAS


INTERPRETASI

4 (EMPAT ) MODEL INTERPRETASI (Bruggink ) :

1. INTERPRETASI BAHASA ( de taalkundige interpretasi )

2. INTERPRETASI HISTORIS UNDANG-UNDANG

( de wetshistorische interpretatie )

3. INTERPRETASI SISTEMATIS ( de systematische interpretatie )

4. INTERPRETASI KEMASYARAKATAN ( de maatshappelijke interpretasi)

PRINSIP CONTEXTUALISM DALAM INTERPRETASI ( Ian McLeod )

1. ASAS NOSCITUR A SOCIIS SUATU KATA HARUS DIARTIKAN DALAM

RANGKAIANNYA

2. ASAS EJUSDEM GENERIS SUATU KATA DIBATASI MAKNA SECARA

KHUSUS DALAM KELOMPOKNYA

3. ASAS EXPRESSIO UNIUS EXCLUSIO ALTERIUS

JIKA SATU KONSEP DIGUNAKAN UNTUK SATU

HAL, BERARTI TIDAK BERLAKU UNTUK HAL

LAIN


KONFLIK NORMA :

PENYELESAIAN KONFLIK NORMA : (DALAM PENERAPAN 3 ASAS PREFERENSI )

1. PENGINGKARAN ( DISAVOWAL ) :

MEMPERTAHANKAN BAHWA TIDAK ADA KONFLIK NORMA

MISAL : PEMBEDAAN WILAYAH HUKUM ANTARA HUKUM PRIVAT DAN HUKUM

PUBLIK, DENGAN BERARGUMENTASI BAHWA 2 BIDANG HUKUM

TERSEBUT DITERAPKAN SECARA TERPISAH, MESKIPUN DIRASAKAN

BAHWA ANTARA KEDUA KETENTUAN TERSEBUT TERDAPAT KONFLIK

NORMA

2. REINTERPRETASI :

ADA 2 CARA, YAITU :

1. MENGIKUTI ASAS-ASAS PREFERENSI, MENGINTERPRETASI KEMBALI NORMA

YANG UTAMA DENGAN CARA YANG LEBIH FLEKSIBEL

2. MENGINTERPRETASI NORMA PREFERENSI, DAN KEMUDIAN MENERAPKAN

NORMA TSB DENGAN MENGESAMPINGKAN NORMA YANG LAIN

3. PEMBATALAN :

1. PEMBATALAN ABSTRAK DAN FORMAL JUDICIAL REVIEW OLEH MK / MA

2. PEMBATALAN PRAKTIKAL TIDAK MENERAPKAN NORMA TSB DALAM KASUS

KONKRIT “MENYAMPINGKAN”

4. PEMULIHAN ( REMEDY ) :

MEMPERTIMBANGKAN PEMULIHAN DPT MEMBATALKAN SUATU KETENTUAN


PENALARAN INDUKSI DALAM HUKUM

LANGKAH KERJA :

1. MERUMUSKAN FAKTA

2. MENCARI HUBUNGAN SEBAB – AKIBAT

3. MEREKA-REKA PROBABILITAS

HUBUNGAN KAUSAL :

(a) DALAM HUKUM PIDANA :

(1) DIPERLUKAN TERHADAP (1.1) DELIK MATERIIL & (1.2) DELIK YG DI

KWALIFISIR OLEH AKIBATNYA

(2) TEORI HUBUNGAN KAUSALNYA :

(2.1) TEORI CONDITIO SINEQUA NON ( TEORI EKUIVALENSI )

(2.2) TEORI ADEQUAT

(2.3) TEORI YG MENGGENALISIR

(2.4) TEORI OBJEKTIF

(2.5) TEORI RELEVANSI

YURISPRODENSI DI INDONESIA : (a) AKIBAT LANGSUNG

(b) ADEQUAT


PROBABILITAS

(b) DALAM HUKUM PERDATA :

TEORI HUBUNGAN KAUSALNYA :

(1) TEORI CONDITIO SINEQUA NON

(2) TEORI CAUSE PROXIMA

(3) TEORI ADEQUAT

(c) DALAM HUKUM ADMINISTRASI :

TEORI HUBUNGAN KAUSALNYA : TEORI AKIBAT LANGSUNG

1. TERGANTUNG DARI STANDART PEMBUKTIAN DUKUNGAN ALAT

BUKTI DAN BEBAN PEMBUKTIAN

2. DALAM HUKUM PERDATA : MORE PROBABLE

DALAM HUKUM PIDANA : BEYOND REASONABLE DOUBT


MENULIS LEGAL OPINION

1. SUMMARY :

1.1. RUMUSAN SINGKAT FAKTA HUKUM

1.2. DAFTAR ISU HUKUM

1.3. SUMMARY LEGAL OPINION

2. RUMUSAN FAKTA

3. ISU HUKUM

PENDEKATAN KONSEPTUAL

4. ANALISIS ISU HUKUM

(a) TIAP ISU DITELUSURI KETENTUAN HUKUM, YURISPRODENSI,

PENDAPAT AKADEMIS

(b) TULISKAN KETENTUAN HUKUM, YURIPRODENSI YANG

DITEMUKAN

(c) IDENTIFIKASI PROBLEMATIK HUKUM YG RELEVAN

(d) BERIKAN PENDAPAT

5. KESIMPULAN


No DIALEKTIKA No. RETORIKA

a. KONFRONTASI (CONFRONTATIE

FASE )

b. OPENINGS FASE ( FASE

PEMBUKAAN)

PAPARAN USAHA MEMECAHKAN

BERDSR KAN KETENTUAN2 HUKUM

YG ADA

c, ARGUMENTATIE FASE

MEMPERTAHANKAN

ARGUMENTASI

d. AFSLUITINGSFASE

MEMPERTAHANKAN PENDAPAT

DEMI KEPENTINGANNYA

DIALEKTIKA & RETORIKA

a. EXORDIUM (USAHA

MENARIK SIMPATI )

b. NARRATIO :

PAPARAN KASUS SBG

PERSIAPAN

BERARGUMENTASI

c. ARGUMENTATIO

- CONFIRMATIO

- REFUTATIO

d. PERORATIO

KESIMPULAN ATAS DASAR

FAKTA

More magazines by this user
Similar magazines