Penelusuran Penalaran Penemuan Hukum

Penelusuran, Penalaran
dan Penemuaan Hukum
DISAMPAIKAN DALAM PELATIHAN PENEGAKAN HUKUM
DENGAN PENDEKATAN MULTIDOOR
JAKARTA - 2012

“Hukum adalah suatu
ciptaan pikiran, ia dapat
difikirkan”
(Meuwissen, 1994)
HUKUM ITU SEPERTI NOT BALOK,
KEINDAHAN , KENIKMATAN DAN DAYA
GUNANYA, TERGANTUNG
KEMAMPUAN PEMAIN DALAM
MEMAINKAN NYA
(MARIANA SUTADI )

POKOK BAHASAN :
1. Metode Penelusuran Hukum
2. Argumentasi hukum, penalaran hukum dan penemuan hukum
TUJUAN PEMBELAJARAN :
1. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan peserta tentang
tehnik dan metode penelusuran hukum, argumentasi hukum,
penalaran hukum dan penemuan hukum;
2. Meningkatkan ketrampilan peserta dalam membuat putusan
hukum / tuntutan hukum/ penemuan hukum yang memiliki
argumentasi hukum dan penalaran hukum yang valid dan benar.

PENELUSURAN HUKUM,
PENALARAN HUKUM DAN
PENEMUAN HUKUM
KASUS HUKUM ANALISIS HUKUM
PENELUSURAN HUKUM
PENALARAN HUKUM
KAIDAH HUKUM YG
AKAN DITERAPKAN
PENEMUAN HUKUM
MENEMUKAN BERBAGAI CARA
PENYELESAIAN KASUS HUKUM
YANG SEDANG DIHADAPI

LEGAL REASONING
DASAR KEKUATAN KETEPATAN WAKTU KETEPATAN FORUM
FORUM
KLAIM ALASAN RESPON
PENGADILAN : KLAIM --- ARGUMEN
PERTEMUAN ILMIAH :
VERSUS PUTUSAN HAKIM
HIPOTESIS, PERCOBAAN, IDE

Figure 1 Overview – mechanisms involved in the legal
reasoning process
Peter Wahlgren (2009), “Legal Reasoning” , p. 207

KESESATAN (FALLACY )
Penalaran yang tidak mematuhi
petunjuk logika yang menyebabkan
terjadinya proses penalaran yang keliru
atau kakacauan.
Orang yang menguasai dalil nalar, tetapi
tidak jujur dalam berargumentasi,
berarti menyalahgunakan
kemamuannya dengan cara
memanfaatkan “seni mengelirukan
orang” guna mematahkan argumen
lawan debatnya

KESESATAN - RELEVANSI
1.Argumentum ad ignorantiam :
2. Argumentum ad verecundiam :
3. Argumentum ad hominem :
4. Argumentum ad misericordiam :
5. Argumentum ad baculum :
6. Argumentum ad populaen :
7. Argumentum Auctoritatis :
8. Appeal to Emotion :
9. Ignoratio Elenchi :
10. Petitio Principii :

KESESATAN - BAHASA
1.Kesesatan Aksentuasi
2.Kesesatan Ekuivokasi
3.Kesesatan Amfiboli
4.Kesesatan

LANGKAH KERJA
III.1. LANGKAH PERTAMA : PENGUMPULAN FAKTA
1. FAKTA HUKUM BISA BERUPA PERBUATAN, PERISTIWA, KEADAAN
2. PENGUMPULAN FAKTA HUKUM DI DASARKAN PADA KETENTUAN
TENTANG ALAT BUKTI
3. MENDASARKAN PADA KETENTUAN-KETENTUAN DAN ASAS-ASAS
HUKUM YANG RELEVAN
III.2. LANGKAH KEDUA :
KLASIFIKASI HAKEKAT PERMASALAHAN HUKUM
ANALISIS HUKUM
1. KLASIFIKASI BERKAITAN DENGAN PEMBAGIAN HUKUM POSITIF
2. HAKEKAT PERMASALAHAN HUKUM BERKAITAN DENGAN
LINGKUNGAN PERADILAN ( KOMPETENSI ABSOLUT )

III.3. LANGKAH KETIGA :
IDENTIFIKASI DAN PEMILIHAN ISU HUKUM YANG RELEVAN
1. ISU HUKUM BERISI (a) PERTANYAAN TENTANG FAKTA, dan
(b) PERTANYAAN TENTANG HUKUM
2. PERTANYAAN TENTANG FAKTA PADA AKHIRNYA MENYIMPULKAN
FAKTA HUKUM YG SEBENARNYA YG DIDUKUNG OLEH ALAT-ALAT
BUKTI
3. IDENTIFIKASI ISU HUKUM BERKAITAN DENGAN KONSEP HUKUM
KONSEP HUKUM DIPILAH-PILAH KEDALAM ELEMEN-ELEMEN
POKOK
4. FAKTA DIKAITKAN DENGAN HUKUM DAN TEORI SERTA ASAS
HUKUM YANG BERLAKU
TERHADAP TIAP ISU DITARIK KESIMPULAN KESIMPULAN ATAS
POKOK MASALAH

III.4. LANGKAH KE EMPAT : PENEMUAN HUKUM YANG BERKAITAN
DENGAN ISU HUKUM
III.4.1. ADA 2 TIPE LEGAL REASONING
1.REASONING BASED ON PRESEDENT
2.REASONING BASED ON RULES
a. REASONING BASED ON RULES :
PENELUSURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
STATUTE APPROACH IDENTIFIKASI NORMA
CONCEPTUAL APPROACH
b. REASONING BASED ON PRESEDENT :
1. TENTUKAN VONIS YANG SESUAI
2. CARI PERSAMAAN DAN KETIDAKSAMAANNYA
3. BUAT PUTUSAN IKUT ATAU TIDAK

III.4.2. RECHTSVINDING :
DILAKUKAN MELALUI TEHNIK :
(1) PERTAMA : INTEPRETASI
(2) KEDUA : KONSTRUKSI HUKUM YANG MELIPUTI :
a. ANALOGI
b. PENGHALUSAN
c. PENYEMPITAN HUKUM
d. ARGUMENTUM A CONTRARIO
(3) KETIGA : KONFLIK NORMA PREFERENSI NORMA
(a) LEX SUPERIOR DEROGAT LEGI INFERIORI
(b) LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI
(c) LEX POSTERIOR DEROGAT LEGI PRIORI
III.5. LANGKAH KELIMA : PENERAPAN HUKUM
1. NORMA KONKRIT - DITERAPKAN PADA FAKTA HUKUM
2. DIDASARKAN PADA KONSEP HUKUM YANG JELAS

INTERPRETASI
4 (EMPAT ) MODEL INTERPRETASI (Bruggink ) :
1. INTERPRETASI BAHASA ( de taalkundige interpretasi )
2. INTERPRETASI HISTORIS UNDANG-UNDANG
( de wetshistorische interpretatie )
3. INTERPRETASI SISTEMATIS ( de systematische interpretatie )
4. INTERPRETASI KEMASYARAKATAN ( de maatshappelijke interpretasi)
PRINSIP CONTEXTUALISM DALAM INTERPRETASI ( Ian McLeod )
1. ASAS NOSCITUR A SOCIIS SUATU KATA HARUS DIARTIKAN DALAM
RANGKAIANNYA
2. ASAS EJUSDEM GENERIS SUATU KATA DIBATASI MAKNA SECARA
KHUSUS DALAM KELOMPOKNYA
3. ASAS EXPRESSIO UNIUS EXCLUSIO ALTERIUS
JIKA SATU KONSEP DIGUNAKAN UNTUK SATU
HAL, BERARTI TIDAK BERLAKU UNTUK HAL
LAIN

KONFLIK NORMA :
PENYELESAIAN KONFLIK NORMA : (DALAM PENERAPAN 3 ASAS PREFERENSI )
1. PENGINGKARAN ( DISAVOWAL ) :
MEMPERTAHANKAN BAHWA TIDAK ADA KONFLIK NORMA
MISAL : PEMBEDAAN WILAYAH HUKUM ANTARA HUKUM PRIVAT DAN HUKUM
PUBLIK, DENGAN BERARGUMENTASI BAHWA 2 BIDANG HUKUM
TERSEBUT DITERAPKAN SECARA TERPISAH, MESKIPUN DIRASAKAN
BAHWA ANTARA KEDUA KETENTUAN TERSEBUT TERDAPAT KONFLIK
NORMA
2. REINTERPRETASI :
ADA 2 CARA, YAITU :
1. MENGIKUTI ASAS-ASAS PREFERENSI, MENGINTERPRETASI KEMBALI NORMA
YANG UTAMA DENGAN CARA YANG LEBIH FLEKSIBEL
2. MENGINTERPRETASI NORMA PREFERENSI, DAN KEMUDIAN MENERAPKAN
NORMA TSB DENGAN MENGESAMPINGKAN NORMA YANG LAIN
3. PEMBATALAN :
1. PEMBATALAN ABSTRAK DAN FORMAL JUDICIAL REVIEW OLEH MK / MA
2. PEMBATALAN PRAKTIKAL TIDAK MENERAPKAN NORMA TSB DALAM KASUS
KONKRIT “MENYAMPINGKAN”
4. PEMULIHAN ( REMEDY ) :
MEMPERTIMBANGKAN PEMULIHAN DPT MEMBATALKAN SUATU KETENTUAN

PENALARAN INDUKSI DALAM HUKUM
LANGKAH KERJA :
1. MERUMUSKAN FAKTA
2. MENCARI HUBUNGAN SEBAB – AKIBAT
3. MEREKA-REKA PROBABILITAS
HUBUNGAN KAUSAL :
(a) DALAM HUKUM PIDANA :
(1) DIPERLUKAN TERHADAP (1.1) DELIK MATERIIL & (1.2) DELIK YG DI
KWALIFISIR OLEH AKIBATNYA
(2) TEORI HUBUNGAN KAUSALNYA :
(2.1) TEORI CONDITIO SINEQUA NON ( TEORI EKUIVALENSI )
(2.2) TEORI ADEQUAT
(2.3) TEORI YG MENGGENALISIR
(2.4) TEORI OBJEKTIF
(2.5) TEORI RELEVANSI
YURISPRODENSI DI INDONESIA : (a) AKIBAT LANGSUNG
(b) ADEQUAT

PROBABILITAS
(b) DALAM HUKUM PERDATA :
TEORI HUBUNGAN KAUSALNYA :
(1) TEORI CONDITIO SINEQUA NON
(2) TEORI CAUSE PROXIMA
(3) TEORI ADEQUAT
(c) DALAM HUKUM ADMINISTRASI :
TEORI HUBUNGAN KAUSALNYA : TEORI AKIBAT LANGSUNG
1. TERGANTUNG DARI STANDART PEMBUKTIAN DUKUNGAN ALAT
BUKTI DAN BEBAN PEMBUKTIAN
2. DALAM HUKUM PERDATA : MORE PROBABLE
DALAM HUKUM PIDANA : BEYOND REASONABLE DOUBT

MENULIS LEGAL OPINION
1. SUMMARY :
1.1. RUMUSAN SINGKAT FAKTA HUKUM
1.2. DAFTAR ISU HUKUM
1.3. SUMMARY LEGAL OPINION
2. RUMUSAN FAKTA
3. ISU HUKUM
PENDEKATAN KONSEPTUAL
4. ANALISIS ISU HUKUM
(a) TIAP ISU DITELUSURI KETENTUAN HUKUM, YURISPRODENSI,
PENDAPAT AKADEMIS
(b) TULISKAN KETENTUAN HUKUM, YURIPRODENSI YANG
DITEMUKAN
(c) IDENTIFIKASI PROBLEMATIK HUKUM YG RELEVAN
(d) BERIKAN PENDAPAT
5. KESIMPULAN

No DIALEKTIKA No. RETORIKA
a. KONFRONTASI (CONFRONTATIE
FASE )
b. OPENINGS FASE ( FASE
PEMBUKAAN)
PAPARAN USAHA MEMECAHKAN
BERDSR KAN KETENTUAN2 HUKUM
YG ADA
c, ARGUMENTATIE FASE
MEMPERTAHANKAN
ARGUMENTASI
d. AFSLUITINGSFASE
MEMPERTAHANKAN PENDAPAT
DEMI KEPENTINGANNYA
DIALEKTIKA & RETORIKA
a. EXORDIUM (USAHA
MENARIK SIMPATI )
b. NARRATIO :
PAPARAN KASUS SBG
PERSIAPAN
BERARGUMENTASI
c. ARGUMENTATIO
- CONFIRMATIO
- REFUTATIO
d. PERORATIO
KESIMPULAN ATAS DASAR
FAKTA