02.06.2013 Views

implikasi terhadap objek jaminan hak tanggungan yang tidak ...

implikasi terhadap objek jaminan hak tanggungan yang tidak ...

implikasi terhadap objek jaminan hak tanggungan yang tidak ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

IMPLIKASI TERHADAP OBJEK JAMINAN<br />

HAK TANGGUNGAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN<br />

PADA BANK BRI CABANG GOMBONG<br />

S K R I P S I<br />

Oleh :<br />

HENU WASPODO<br />

No. Mahasiswa : 04.410.426<br />

Program Studi : Ilmu Hukum<br />

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA<br />

FAKULTAS HUKUM<br />

YOGYAKARTA<br />

2009


ABSTRAK<br />

Karya Tulis Ilmiah ini berjudul Implikasi Terhadap Objek Jaminan Hak<br />

Tanggungan Yang Tidak Didaftarkan Pada Bank BRI Cabang Gombong.<br />

Latar belakang dilakukan penelitian ini adalah adanya suatu <strong>objek</strong> Hak<br />

Tanggungan <strong>yang</strong> mana merupakan suatu bukti untuk proses eksekusi <strong>tidak</strong><br />

didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional, sebagaimana di dalam Undang-<br />

Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta<br />

Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, suatu Hak Tanggungan harus<br />

didaftarkan guna sebagai bukti eksekutorial yakni <strong>hak</strong> keistimewaan <strong>yang</strong> dimiliki<br />

bank untuk melakukan eksekusi jika debitur wanprestasi. Kenyataannya bahwa<br />

ada jenis kredit tertentu pada jumlah plafond tertentu <strong>yang</strong> hanya dipasang<br />

SKMHT dan jangka waktu dari SKMHT tersebut <strong>tidak</strong> sesuai dengan <strong>yang</strong> ada<br />

pada UUHT, hal tersebut terjadi setelah adanya Peraturan Menteri Agraria<br />

mengenai Jangka Waktu SKMHT, namun dalam prakteknya, terjadi suatu<br />

perpanjangan SKMHT dan jangka waktu kredit <strong>yang</strong> <strong>tidak</strong> sesuai dengan<br />

peraturan atau ketentuan tersebut.<br />

Permasalahan utama <strong>yang</strong> ingin dijawab dalam penelitian ini adalah<br />

Bagaimanakah <strong>implikasi</strong> <strong>terhadap</strong> <strong>objek</strong> <strong>jaminan</strong> Hak Tanggungan <strong>yang</strong> <strong>tidak</strong><br />

didaftarkan (pendaftaran diluar jangka waktu <strong>yang</strong> ditentukan) ke Kantor<br />

Pertanahan, kemudian, Bagaimanakah penyelesaian hukumnya jika <strong>objek</strong> <strong>jaminan</strong><br />

Hak Tanggungan <strong>tidak</strong> didaftarkan (pendaftaran diluar jangka waktu <strong>yang</strong><br />

ditentukan) ke Kantor Pertanahan.<br />

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis<br />

formal, yaitu pendekatan dari sudut pandang menurut ketentuan hukum atau<br />

perundang-undangan <strong>yang</strong> berlaku. Penggalian data dilakukan dengan wawancara<br />

yakni komunikasi dua arah antara peneliti dengan responden untuk mendapatkan<br />

data primer <strong>yang</strong> lebih cepat dan akurat.<br />

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <strong>implikasi</strong> <strong>terhadap</strong> <strong>objek</strong> <strong>jaminan</strong><br />

<strong>yang</strong> ada di Bank BRI Cabang Gombong adalah bahwa walaupun <strong>yang</strong><br />

diberlakukan atau <strong>yang</strong> dipasang hanya SKMHT guna menjamin hutang debitur<br />

dengan adanya <strong>objek</strong> <strong>jaminan</strong> Hak Tanggungan, namun pada prakteknya<br />

pendaftaran juga dilakukan, namun waktu pendaftaran tersebut menyimpang dari<br />

ketentuan <strong>yang</strong> ada. Maka untuk penyelesaian hukum jika terjadi wanprestasi oleh<br />

debitur adalah SKMHT ditingkatkan menjadi APHT dan dilakukan pendaftaran<br />

dengan catatan jika debitur belum bisa melunasi hutangnya dalam jangka waktu<br />

<strong>yang</strong> ditentukan, maka SKMHT juga ikut diperpanjang dan pendaftaran dilakukan<br />

dibelakangan hari, maka pelaksanaan waktu pendaftaran tersenut telah<br />

menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan <strong>yang</strong> berlaku. Hal ini<br />

telah menjadi kekuasaan Bank <strong>yang</strong> mana dengan adanya perjanjian pokok yakni<br />

perjanjian kredit <strong>yang</strong> dibuat secara sepi<strong>hak</strong> oleh bank menjadi dasar suatu bank<br />

dapat menentukan penyelesaian hukum baik melalui Pengadilan Negeri maupun<br />

melalui Parate Eksekusi.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!