undang-undang republik indonesia nomor 3 tahun 2005 tentang ...

More documents

Recommendations

Info

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2005 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd HAMID AWALUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 89
I. UMUM. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional. Selama ini bidang keolahragaan hanya diatur oleh peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, bersifat parsial atau belum mengatur semua aspek keolahragaan nasional secara menyeluruh, dan belum mencerminkan tatanan hukum yang tertib di bidang keolahragaan. Permasalahan keolahragaan nasional semakin kompleks dan berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dan bangsa serta tuntutan perubahan global sehingga sudah saatnya Indonesia memiliki suatu undang-undang yang mengatur keolahragaan secara menyeluruh dengan memperhatikan semua aspek terkait, adaptif terhadap perkembangan olahraga dan masyarakat, sekaligus sebagai instrumen hukum yang mampu mendukung pembinaan dan
Page 1 and 2: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO
Page 3 and 4: 10. Masyarakat adalah kelompok warg
Page 5 and 6: BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN KEO
Page 7 and 8: membina, mengembangkan, melaksanaka
Page 9 and 10: (3) Olahraga prestasi dilaksanakan
Page 11 and 12: prasarana dan sarana olahraga yang
Page 13 and 14: Bagian Keenam Pembinaan dan Pengemb
Page 15 and 16: ayat (2) mempunyai tugas: a. memban
Page 17 and 18: (2) Keikutsertaan Indonesia sebagai
Page 19 and 20: (6) Perlakuan pajak pertambahan nil
Page 21 and 22: induk organisasi cabang olahraga am
Page 23 and 24: asing, dan tenaga keolahragaan warg
Page 25 and 26: peraturan perundang-undangan. Pasal
Page 27 and 28: keolahragaan nasional serta prinsip
Page 29 and 30: sarana olahraga. Pasal 84 Ketentuan
Page 31: sebagaimana diatur dalam Pasal 67 a
Page 35 and 36: pihak. Seluruh subsistem keolahraga
Page 37 and 38: Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup
Page 39 and 40: Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cuku
Page 41 and 42: Ayat (5) Keterpeliharaan sarana dal
Page 43 and 44: ini adalah mencakup seluruh ranah k
Page 45 and 46: Cukup jelas. Pasal 30 Ayat (1) Cuku
Page 47 and 48: Panglima TNI. Pasal 41 Cukup jelas.
Page 49 and 50: Pasal 55 Ayat (1) Olahragawan profe
Page 51 and 52: Cukup jelas. Butir b Jaminan kesela
Page 53 and 54: Pasal 70 Cukup jelas. Pasal 71 Cuku
Page 55 and 56: silabus penataran/pelatihan yang ha
Page 57: Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 89 Cuku

undang-undang republik indonesia nomor 3 tahun 2005 tentang ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?