JADRAN PISMO d - Daily Local News on Board

More documents

Recommendations

Info

Warga Desa Lau, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Selasa (21/9), gagalkan pemasangan instalasi untuk mendukung pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) online di wilayah Kecamatan Dawe, karena bangunan menara telekomunikasi tersebut dianggap membahayakan warga sekitar. Sejak awal, warga menuntut menara telekomunikasi bersama (MTB) tersebut dibongkar segera karena sebagian warga tidak menyetujui proses pembangunannya, meskipun digunakan untuk mendukung pembuatan KTP "online" di Kecamatan Dawe. Aksi penolakan warga tidak hanya sekali dilakukan, bahkan berulang kali meskipun tak membuahkan hasil. Mengetahui ada rencana pemasangan instalasi hari ini, warga sejak pagi siaga di kompleks bangunan menara untuk menghadang pekerja yang akan memasang peralatan tersebut.Selain memasang poster bernada penolakan, warga juga mengumpulkan ban bekas di jalan menuju bangunan menara telekomunikasi. Bahkan, sebagian ban bekas tersebut dibakar warga terutama yang ada di jalan menuju bangunan menara telekomunikasi. DPR: UU Kepolisian Perlu Direvisi Anggota Komisi III DPR, Nasir Jamil menilai, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian perlu direvisi mengingat sudah delapan tahun Undang-undang tersebut tidak direvisi. "Kan dari 1998 jadi 2002 itu sudah lima tahun masanya, sekarang sudah 2010 sepuluh, sudah delapan tahun belum direvisi," tutur politisi Partai Keadilan Sejahtera itu usai rapat paripurna di komplek parlemen, Jakarta. Revisi dalam Undang-undang kepolisian, lanjut Nasir bisa saja mengubah ketentuan pemilihan Kepala Polri. "Bisa saja kan (direvisi jadi) calonnya lebih dari satu, diatur calonnya, bagaimana publik dapat akses," ujarnya. Nasir juga mengatakan, kalimat mengenai kewajiban DPR memberikan jawaban persetujuan atas calon Kapolri yang diajukan dalam waktu 20 hari setelah menerima nama, perlu diperbaiki. Hotma: Silakan Roberto Tersangka, tapi.. Kompol Arafat Enanie divonis majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan hukuman lima tahun penjara ditambah denda Rp 150 juta subsider empat bulan penjara. Hakim menilai Arafat terbukti menerima suap berkali-kali saat menangani kasus Gayus HP Tambunan. Salah satu uang yang diterima Arafat, menurut hakim, yakni suap senilai Rp 100 juta dan Rp 1,75 juta dari Roberto Santonius, konsultan pajak. Roberto pernah mengalirkan uang ke rekening Gayus senilai Rp 925 juta yang diduga terkait tindak pidana. Lalu bagaimana tanggapan pihak Roberto? Hotma Sitompul, pengacara Roberto, mempertanyakan vonis mejelis hakim yang menggunakan keterangan para saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP), bukan keterangan saat bersaksi pada persidangan. Seperti diketahui, dalam BAP, Roberto mengaku menyuap Arafat. Namun, saat bersaksi pada persidangan, Roberto mencabut BAP dan membantah menyuap Arafat. "Saya tidak bela Arafat. Saya sebagai penasihat hukum dari Roberto. Orang Roberto enggak ngasih duit, kok. Kenapa dipaksakan begitu? kan lucu," lontar Hotma di Pengadilan Negeri Jaksel. Lima Menteri Kena "Reshuffle"? Menjelang setahun masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono, wacana reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II mulai bermunculan. Wacana mengenai siapa menterimenteri KIB II yang akan diganti pun terdengar dari gedung anggota Dewan. "Menhuk dan HAM (Patrialis Akbar), Menteri PU (Djoko Kirmanto), dan Menkominfo (Tifatul Sembiring)," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR yang juga ketua DPP Partai Demokrat, Achsanul Qosasi, seusai rapat paripurna di gedung parlemen, Senayan, Jakarta. Selain ketiga nama tersebut, dua menteri yang diduga terlibat skandal asmara, Menteri Perhubungan Freddy Numberi dan Menteri ESDM Darmin Zahedi Saleh, berpeluang terkena reshuffle juga. "Ya, pokoknya tidak hanya gara-gara itu (skandal asmara) di-reshuffle. Semua menteri juga perlu dievaluasi," ujar Achsanul. Menurut Achsanul, reshuffle para menteri tersebut merupakan hak prerogatif Presiden. Dia pun belum dapat berkomentar mengenai kepastian ada atau tidaknya reshuffle. "Kalau reshuffle itu belum tahu, terserah Presiden. Tapi kalau evaluasi, pasti itu bisa reshuffle, bisa tidak," tuturnya. JAT Bantah Terlibat Perampokan Medan Jamaah Ansharu-Tauhid (JAT) membantah keterlibatan anggotanya dalam perampokan Bank CIMB Niaga Agustus lalu. Hal ini disampaikan pimpinan JAT, Abu Bakar Baasyir melalui kuasa hukumnya, Ahmad Midan saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Menurut Ahmad, Abu Bakar Baasyir menanggapi dingin tuduhan ini. "Ustadz Abu menyatakan bahwa ini fitnah. Dia hanya ketawa-ketawa saja menanggapi hal ini," ungkapnya. Ahmad Midan menyatakan bahwa Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri terlalu dini untuk menyebut JAT terlibat dalam perampokan tersebut. "Polisi harus lebih profesional. Seharusnya Kapolri juga menghormati azas praduga tak bersalah. Biarkan pengadilan nanti yang memutuskan apakah kami terlibat atau tidak," ujarnya. Di tempat yang sama, pimpinan sementara JAT Ustadz Akhwan, menegaskan JAT belum memiliki anggota di Medan. "Kita belum buka cabang di Medan. Cabang JAT di luar pulau Jawa itu baru ada di Bima, NTB, makanya kita bingung jika dianggap terlibat," jelasnya. Sakit, Sjahril Batal Diperiksa Terdakwa Sjahril Djohan batal diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (21/9/2010), lantaran mengaku sakit. Akhirnya, agenda sidang hari ini hanya mendengar keterangan saksi Brigjen (Pol) Edmond Ilyas, mantan Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. "Saya tidak enak badan. Saya darah rendah," ucap Sjahril kepada majelis hakim yang diketuai Sudarwin. Sedianya, mantan diplomat itu akan diperiksa hari ini. Akhirnya, Sudarwin memutuskan menunda sidang hingga Senin (27/9/2010). "Melihat kondisi terdakwa maka sidang ditunda," tutup hakim. Pemeriksaan terdakwa ditunggu-tunggu. Pasalnya, Sjahril
selalu enggan mengomentari keterangan para saksi saat bersaksi di sidangnya. Mantan Staf Ahli Direktorat IV Narkoba Bareskrim Polri itu selalu menjawab akan memberi keterangan saat pemeriksaan dirinya. Sjahril didakwa terlibat dua kasus, yakni mafia kasus Gayus HP Tambunan dan kasus PT Salma Arowana Lestari (PT SAL). Dalam kasus Gayus, Sjahril dimintai tolong oleh Haposan Hutagalung untuk membantu kasus Gayus. Sementara kasus PT SAL, Sjahril diduga menyuap mantan Kabareskrim Polri Komjen Susno Duadji senilai Rp 500 juta. Uang itu diberikan Haposan agar kasus kliennya, Ho Kian Huat, segera ditangani penyidik Bareskrim Polri. Komjen Nanan Masih Tutup Mulut Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Nanan Soekarna masih enggan berkomentar mengenai kesiapannya menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri. "Ya saya siap pulang untuk ke Jakarta sekarang," kata Nanan berulang kali menyatakan hal itu saat ditanya wartawan mengenai kesiapannya untuk menjadi Kapolri. Nanan menjadi pembicara pada seminar sehari "Mewujudkan akuntabilitas Polri terhadap pelaksanaan tugas guna memantapkan kepercayaan masyarakat dalam rangka mensukseskan strategi membangun kemitraan" di Sespim Polri Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB). Sementara itu dalam seminar, Nanan mengatakan, akuntabilitas dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, adanya stigma negatif terhadap polisi, merupakan citra yang ditimbulkan media. Namun demikian, kata dia, dirinya menginginkan agar Polri bisa terus melakukan perubahan dan pembenahan diri. Bahkan dirinya mengimbau masyarakat untuk tidak kompromi dengan polisi nakal. Mendagri Nonaktifkan Bupati Lumajang Menteri Dalam Negeri akhirnya menonaktifkan Bupati Lumajang Sjahrazad Masdar, Selasa, karena menjadi terdakwa dalam kasus korupsi dana bantuan hukum Pemkab Jember. "Saya menerima Surat Keputusan (SK) Mendagri Gamawan Fauzi tentang penonaktifan saya sebagai Bupati Lumajang pada Senin malam (20/9)," kata Sjahrazad di Lumajang. Sjahrazad menjadi terdakwa dalam kasus korupsi dana bantuan hukum Pemkab Jember senilai Rp416 juta, saat Sjahrazad menjadi Penjabat Bupati Jember tahun 2005. Kasus hukumnya sudah berjalan di Pengadilan Negeri (PN) Jember dan rencananya jaksa penuntut umum (JPU) akan membacakan tuntutan Senin depan (27/9). Dengan demikian, kata Sjahrazad, pelaksana tugas (Plt) Bupati Lumajang akan dijabat sementara oleh Wakil Bupati Lumajang, As`at Malik. Pakar: Batalkan Perjanjian Laut Timor dengan Australia! Pemerhati masalah Laut Timor,. Ferdi Tanon. mengatakan seluruh perjanjian RI-Australia di Laut Timor harus dibatalkan sebelum Indonesia dan Timor Leste menetapkan garis batas permanen wilayah perairan kedua negara. "Pembatalan ini amat sangat penting untuk kemudian dirundingkan secara trilateral bersama RI-Timor Leste dan Australia sesuai prinsip internasional yang berlaku dengan menggunakan garis tengah," katanya di Kupang. Penulis buku "Skandal Laut Timor, Sebuah Barter Politik Ekonomi Canberra-Jakarta" mengemukakan pandangannya tersebut menanggapi pertemuan DPD-RI dengan Kementerian Luar Negeri di Jakarta, yang antara lain membahas tentang isu batas laut Indonesia-Timor Leste. Menurut Tanoni, jika Indonesia tidak membatalkan seluruh perjanjian di Laut Timor dengan Australia terlebih dahulu, maka Indonesia pada akhirnya akan kalah dalam diplomasi garis batas dengan sebuah negara kecil setengah Pulau Timor itu. Polisi Cari Kunci Rumah Wartawan Terbunuh Menyusul pengakuan tersangka Stefi Andila Panjaitan (20) telah mencekik Arsep Pajario, wartawan Harian Umum Sriwijaya Post yang kedapatan tewas di rumahnya, Komplek Citra Dago Blok D9 Sukarame, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (17/9) siang, polisi terus mencari kunci rumah korban yang hilang. Polisi dari Polres Kota Palembang dan Polda Sumatera Selatan yang membantu menangani kasus kematian wartawan itu, di Palembang, Selasa, terus menggali keterangan seputar kematian wartawan berumur 41 tahun ini. Stefi diduga telah membunuh wartawan yang biasa bertugas di lingkungan Pemkot Palembang itu dengan cara mencekik lehernya hingga tewas. Teman dekat korban itu sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi untuk kasus pencurian uang dan barang berharga milik korban. Belakangan setelah pengakuan itu, Stefi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Arsep. Hingga Selasa ini, polisi masih mencari kunci rumah korban yang menurut pengakuan tersangka, telah dibuang di semak belukar tak jauh dari rumah tinggal korban. Stefi mengaku, setelah membunuh Arsep dengan cara mencekik lehernya, dia membiarkan kunci dan mayat korban dalam rumah tersebut. Vaksin Meningitis Paling Lambat Awal Oktober Vaksin meningitis diberikan kepada calon haji di Provinsi Bengkulu paling lambat 4 Oktober 2010 mendatang, demikian Kabid Haji Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Zahdi Taher di Bengkulu. "Jika tidak ada aral melintang pemberian vaksin meningitis kepada para calon haji Bengkulu pada awal Oktober mendatang," kata Zahdi. Ia mengatakan, vaksin meningitis akan diberikan di masing-masing kabupaten/kota di daerah itu, bekerjasama dengan dinas kesehatan setempat. Sedangkan vaksin meningitis sendiri ditargetkan paling lambat sudah tiba di Bengkulu akhir September ini. "Kita berharap dalam pekan depan vaksin ini sudah sampai di Bengkulu, sehingga segera disalurkan ke masing-masing kabupaten/kota di daerah ini," ujarnya. Zahdi mengatakan, jumlah calhaj Bengkulu yang dipastikan berangkat ke Tanah Suci musim haji 2010 adalah 1.661 orang dari kuota 1.666 orang. Lima orang gagal berangkat karena alasan teknis.
Page 1: TUKARAN USD: 8,959..40 EUR: 11,727.
Page 5 and 6: katanya. Hal itu menimbulkan kekhaw
Page 7: Guna merangsang atlet nasional yang

JADRAN PISMO d - Daily Local News on Board

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?