download

Jurnal yang dibuat oleh PT SUKASEWA sebagai lessee pada tanggal 28 Juni
2008 adalah:
Kendaraan leasing Rp125.750.000,00
Utang leasing Rp113.175.000,00
Utang Hak Opsi Rp12.575.000,00
(mencatat pengakuan leasing)
Security deposit Rp12.575.000,00
Kas Rp12.575.000,00
(mencatat pembayaran security deposit)
Utang leasing Rp8.747.500,00
PPN (Masukan) Rp12.575.000,00
Kas Rp21.322.500
(mencatat pembayaran lease I ditambah dengan PPN)
Penyerahan barang kena pajak dalam hal ini adalah truk dari supplier kepada
PT SUKASEWA, terutang PPN. Oleh karena truk ini digunakan PT SUKASEWA
untuk proses produksi maka lessor tidak berhak mengkreditkan PPN Masukan
atas penyerahan truk kepada lessee. Sedangkan yang berhak mengkreditkan
PPN masukan adalah PT SUKASEWA. Dengan demikian, faktur pajak truk
yang dibuat supplier adalah atas nama dan NPWP PT SUKASEWA. Pada akhir
masa pajak pertambahan nilai, PPN masukan ini dapat dikreditkan dengan PPN
keluaran.
Di dalam jurnal yang dibuat oleh PT SUKASEWA tidak dijumpai adanya
utang PPh pasal 23. Hal ini dikarenakan menurut Keputusan Menteri Keuangan
nomor 1169/KMK.01/1991 pasal 16 ayat 2 lessee dalam hal ini PT SUKASEWA
tidak memotong pajak penghasilan pasal 23 atas pembayaran sewa guna usaha
yang dibayar atau terutang berdasarkan perjanjian sewa guna usaha dengan
hak opsi. Adapun jurnal pembayaran lease untuk triwulan kedua adalah:
Utang leasing Rp5.614.675,00
Beban bunga Rp3.132.825,00
Kas Rp8.747.500,00
(mencatat pembayaran lease ke II dan seterusnya)
139