download

Berdasarkan pasal 17 ayat 2 (a) Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169/
KMK.01/1991 bahwa pembayaran leasing tanpa hak opsi atau operating lease
yang dibayar atau terutang oleh lessee adalah biaya yang dapat dikurangkan
dan penghasilan bruto. Jadi berdasarkan pasal 17 ayat 2 (a) Keputusan Menteri
Keuangan nomor 1169/KMK.01/1991 ini beban sewa yang dibayar oleh PT
SUKASEWA kepada lessor sebesar Rp.27.629.000,00 dianggap sebagai biaya
operasional perusahaan sehingga bisa menjadi pengurang pendapatan kotor
di dalam perhitungan laporan laba rugi.
PT SUKASEWA memotong pajak penghasilan pasal 23 atas penghasilan
lease yang diterima oleh lessor. Besarnya pemotongan yang dilakukan oleh PT
SUKASEWA sebesar 15% dari perkiraan penghasilan bersih. Karena penerima
rental/lessor di sini merupakan suatu badan usaha maka perkiraan penghasilan
bersih sebesar 20% dari jumlah penghasilan kotor. Sehingga dengan ketentuan
di atas besarnya PPh pasal 23 yang dipotong oleh lessee adalah:
PPh pasal 23 = 15% × (20% × Rp27.629.000,00)
= 15% × Rp5.525.800,00
= Rp829.000,00
Pemotongan PPh pasal 23 yang dilakukan oleh PT SUKASEWA atas
pembayaran sewa didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169/
KMK.01/1991 pasal 17 ayat 1 (a) ”seluruh pembayaran leasing tanpa hak opsi
yang diterima atau diperoleh lessor merupakan objek pajak penghasilan pasal
23”. PT SUKASEWA harus menyetorkan pajak penghasilan pasal 23 yang telah
dipotong kepada kantor pos atau bank persepsi paling lambat tanggal 10 bulan
takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Dan wajib melaporkan
kepada kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim
berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dalam hal ini PT SUKASEWA wajib
menyetorkan pajak selambat-lambatnya tanggal 10 Mei 2007 dan melaporkannya
paling lambat tanggal 20 Mei 2007.
Selain itu, seperti halnya transaksi capital lease, di dalam melakukan
operating lease, lessee dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10%
dari lease yang dibayarkan. Pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas
transaksi operational lease didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan
nomor 1169/KMK.01/1991 pasal 18 yaitu atas penyerahan jasa dalam transaksi
leasing tanpa hak opsi dari lessor kepada lessee terutang pajak pertambahan
nilai. Pada akhir masa pajak PT SUKASEWA dapat mengkreditkan PPN masukan
dengan PPN keluaran.
147