risalah sidang vii mendengarkan keterangan ahli yang dihadirkan ...

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxp;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

MAHKAMAH KONSTITUSI 

REPUBLIK INDONESIA 

--------------------- 

RISALAH SIDANG 

PERKARA NOMOR 140/PUU-VII/2009 

PERIHAL 

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 

TAHUN 1965 TENTANG PENYALAHGUNAAN 

DAN/ATAU PENODAAN AGAMA 

TERHADAP 

UNDANG-UNDANG DASAR 

NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

ACARA 

MENDENGARKAN KETERANGAN 

AHLI YANG DIHADIRKAN MK, SAKSI DARI 

PEMOHON, AHLI DARI PEMERINTAH DAN PIHAK 

TERKAIT 

(VII) 

J A K A R T A 

RABU, 3 MARET 2010

PERIHAL 

MAHKAMAH KONSTITUSI 

REPUBLIK INDONESIA 

-------------- 

RISALAH SIDANG 

PERKARA NOMOR 140/PUU-VII/2009 

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang 

Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

PEMOHON 

Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan 

(Imparsial) dkk. 

ACARA 

Mendengarkan Keterangan Ahli yang dihadirkan MK, Saksi dari Pemohon, 

Ahli dari Pemerintah dan Pihak Terkait (VII) 

Rabu, 3 Maret 2010, Pukul 10.00 – 15.35 WIB 

Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI, 

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat. 

SUSUNAN PERSIDANGAN 

1) Prof. Dr. Moh. Mahfud MD., S.H. (Ketua) 

2) Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H. (Anggota) 

3) Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Anggota) 

4) Dr. H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H. (Anggota) 

5) Hamdan Zoelva, S.H., M.H. (Anggota) 

6) Dr. Muhammad Alim, S.H., M.Hum. (Anggota) 

7) Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum. (Anggota) 

8) Dr. Harjono, S.H., MCL. (Anggota) 

9) Drs. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum. (Anggota) 

Fadzlun Budi SN, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti 

1

Pihak yang Hadir: 

Pemohon: 

- Muhammad Nur Khoiron (Desantara Foundation) 

- Margaretha (Demos) 

Kuasa Hukum Pemohon: 

- Uli Parulian Sihombing, S.H., LL.M. 

- Nurkholis Hidayat, S.H. 

- Zainal Abidin, S.H. 

- Siti Aminah, S.H. 

- Judianto Simanjuntak, S.H. 

- Muhammad Isnur, S.H. 

- Vicky Silvanie, S.H. 

- Adam. M. Pantauw, S.H. 

- Putri Kanesia, S.H. 

- M. Chairul Anam, S.H. 

Saksi dari Pemohon: 

- Sardy 

Ahli yang dihadirkan MK 

- Prof. Dr. Andi Hamzah 

- Dr. Eddy O.S. Hiariej 

Pemerintah: 

- Prof. Dr. IBG. Yudha Triguna, MS. (Dirjen Bimas Hindu) 

- Drs. Budi Setiawan, M. Sc. (Dirjen Bimas Budha) 

- H. Mubarok (Kepala Biro Hukum Departemen Agama) 

- Ahmad Johari (Direktur Penerangan dari Departeman Agama) 

- Cholilah, S.H., M.H. (Direktur Litigasi Dephukham) 

- Mashuri. 

- Dr. Mualimin Abdi, S.H., M.H. (Kasubdit Dephukham untuk Penyiapan 

dan Pendampingan Sidang MK) 

Ahli dari Pemerintah: 

- K.H. Hafidz Usman 

- Philipus K. Wijaya 

2

Pihak Terkait (PBNU): 

- Asrul Sani 

Pihak Terkait (Majelis Ulama Indonesia/MUI): 

- Drs. H. Amidhan (Koordinator) 

- H.M. Lutfi Hakim, S.H., M.H. (Anggota) 

- Hj. Aisyah Amini, S.H., M.H. (Anggota) 

- Wirawan Adnan (Anggota) 

Ahli dari Pihak Terkait (Majelis Ulama Indonesia/MUI): 

- Amin Djamaluddin 

Kuasa Hukum Pihak Terkait PPP: 

- Muhammad Naril Ilham, S.H. 

Kuasa Hukum Pihak Terkait (Dewan Dakwah Islamiyah): 

- Abdul Rahman Tardjo, S.H. 

- Azham, S.H. 

Pihak Terkait (Ittihadul Muballighin): 

- Drs. H. Ningram Abdullah, M.Ag. (Sekretaris Jenderal) 

- Ahmad Michdan, S.H. (Kuasa Hukum) 

Pihak Terkait (Yayasan Irene Center): 

- Hj. Irene Handoyo 

- Hj. Navitri 

- Sally Setianingsih 

- Endar Kusuma 

Kuasa Hukum Pihak Terkait (Yayasan Irene Center): 

- Muhammad Ichsan, S.H., M.H. 

- Akhmad Henry Setiawan, S.H., M.H. 

Ahli dari Pihak Terkait (Yayasan Irene Center): 

- K.H. Sulaiman Zachawerus 

- Dra. Hj. Nurdiati Akma 

3

Pihak Terkait (BASSRA): 

- K.H. Nairul Rochman 

- Dr. Eggy Sudjana, S.H., M.Si. (Kuasa Hukum) 

Pihak Terkait (BKOK): 

- Ir. Engkus Ruswana, M.M 

- Arnold Panahal 

Pihak Terkait (HPK): 

- Aa. Sudirman 

- Hadi Prajoko 

Pihak Terkait (KWI): 

- Rudi Pratikno 

4

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB 

1. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD., S.H. 

Assalamualaikum wr. wb. 

Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi untuk mendengar keterangan 

Saksi dan keterangan Ahli serta tangapan dari Pihak Terkait yaitu Irena 

Center, Ittihadul Muballighin dan Bassra dalam Perkara Nomor 140/PUU- 

VII/009 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. 

Silakan Pemohon untuk memperkenalkan siapa yang hadir dan 

dihadirkan. Anda mewakili yang lain saja, disebut satu-satu, tidak perlu 

bicara sendiri-sendiri agar cepat, silakan. 

2. KUASA HUKUM PEMOHON : ULI PARULIAN SIHOMBING, S.H., 

LL.M. 

Selamat pagi Yang Mulia, selamat pagi hadirin sekalian. 

Terima kasih. Pada hari ini kami dari Pemohon yang hadir adalah 

Kuasa Hukum Pemohon, kemudian juga Pemohon Prinsipal dari Yayasan 

Desantara diwakili oleh Direktur Eksekutifnya, Saudara Nur Khoiron yang 

di sebelah kiri saya. kemudian ada juga Saksi Sardy, kemudian untuk 

Saksi Korban, kemudian juga untuk Pemohon Prinsipal yang lain adalah 

Demos yaitu Saudara Margaretha, yang sebelah kiri saya paling ujung, 

Wakil Direktur Eksekutif Demos, kemudian untuk Ahli hari ini Prof. 

Sutandyo Widyo Subroto itu kebetulan berhalangan karena mengajar di 

UNDIP dia minta waktu minggu depan tanggal 10, Yang Mulia. 

Untuk Kuasa Hukum saya sendiri Uli Parulian Sihombing, di 

sebelah kiri saya, M. Choirul Anam, kemudian ini Nurkholis, kemudian 

Zainal Abidin di sebelah kanannya, yang paling belakang ini Adam M. 

Pantauw, kemudian di sampingnya Putri Kanesia, kemudian Vicky, 

kemudian Muhammad Isnur, kemudian Judianto Simanjuntak dan yang 

terakhir Siti Aminah. 

Itu saja Yang Mulia, terima kasih. 


Pemerintah, silakan. 

KETUK PALU 3 X 

5

4. PEMERINTAH : DR. MUALIMIN ABDI, S.H., M.H. (KABAG 

PENYAJIAN DAN PENYIAPAN KETERANGAN PEMERINTAH PADA 

SIDANG MK) 

Terima kasih, Yang Mulia. 

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk 

kita semua. Dari Pemerintah dalam perjalanan Pak Menteri Agama 

Suryadharma Ali, Kemudian ada Pak Yuda Triguna dari Dirjen Indung, 

kemudian ada Pak Mubarok…, Pak Budi Setiawan, ya terima kasih. 

Selamat datang, Bapak. Dirjen Budha, kemudian ada Pak Mubarok, 

Kepala Biro Hukum Departeman Agama, kemudian ada Pak Ahmad 

Johari Direktur Penerangan dari Departeman Agama, kemudian ada Pak 

Mashuri, kemudian ada Ibu Cholilah dari Direktorat Litigasi Perundangundangan, 

kemudian saya sendiri Mualimin Abdi. 

Kemudian Yang Mulia, Pemerintah juga menghadirkan Ahli, yang 

sekarang hadir ada dua yaitu Pak K.H. Hafidz Usman dan Pak Philip K. 

Wijaya. Jadi nanti yang sesuai daftar kemungkinan akan kita susulkan 

atau untuk minggu depan, Yang Mulia. 

Terima kasih. 


Pihak Terkait, Ittihadul Muballighin. 

6. PIHAK TERKAIT(ITTIHADUL MUBALLIGHIN) : DRS. H. NINGRAM 

ABDULLAH, M. AG. 


Dari Ittihadul Muballighin, kami nama Ningram Abdullah dengan 

penasihat hukum Bapak Ahmad Michdan. 

Terima kasih, 

Wassalamualaikum wr. wb. 


Baik berikutnya dari Yayasan Irena Center. 

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (YAYASAN IRENE CENTER) : 

MUHAMMAD ICHSAN, S.H., M.H. 



Kami hadir lengkap, yang sebelah kanan saya Hj. Irene Handoyo 

pendiri Yayasan Irene Center. Kemudian ketuanya Ibu Hj. Navitri, 

kemudian ada dua orang pengurus lainnya Sally Setianingsih dan Endar 

Kusuma di belakang. Kemudian kami menghadirkan 2 Ahli, yang sebelah 

6

kiri saya K.H. Sulaiman Zachawerus dan kemudian Ahli yang satu lagi 

Dra. Hj. Nurdiati Akma. Sementara saya Kuasa Muhammad Ichsan. 

Ya, terima kasih. 


Bassra. 

10. PIHAK TERKAIT (BASSRA) : K.H. NAIRUL ROCHMAN 

Assalamualaikum wr.wb. 

Bapak Majelis yang saya muliakan, saya dari Badan Silaturahmi 

Ulama Pesantren Madura, nama saya K.H. Nairul Rochman dan Kuasa 

Hukum dari kami adalah Bapak Eggy Sudjana, terima kasih. 



Dari NU? 

12. PIHAK TERKAIT (PBNU) : ASRUL SANI 



Saya Asrul Sani, mewakili Pengurus Besar Nadhatul Ulama, terima 

kasih. 


Majelis Ulama Indonesia, silakan. 

14. PIHAK TERKAIT (MUI) : M. LUTFI HAKIM, S.H., M.H. 


Dari Majelis Ulama hadir di sini Koordinator Bapak Amidhan, 

kemudian saya anggota, M. Lutfi Hakim, dan anggota lagi ada di 

belakang Ibu Aisyah Amini, serta kami akan hadirkan Saksi pada pagi 

hari ini yaitu Bapak Amin Djamaluddin. 

Terima kasih. 


Bapak Amin Djamaluddin, ya? Oke, sebentar. 

Dewan Da’wah, silakan. 

7

16. IKUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (DEWAN DAKWAH 

ISLAMIYAH) : ABDUL RAHMAN TARDJO, S.H., M.H. 


Hadir di Dewan Da’wah, saya Kuasa Hukum, Abdul Rahman 

Tardjo, dan di sebelah saya Pak Azam, hadir juga beberapa Pengurus 

Dewan Da’wah berada di belakang. 

Terima kasih. 

Wassalamualaikum wr. wb. 


Oke. 

Sudah lengkap, ya? 

Darimana, Pak? 

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (PPP) : M. NARIL ILHAM 


Saya Muhammad Naril Ilham dari Partai Persatuan Pembangunan, 

Kuasa Hukum, terima kasih. 


Baik. Silakan ini Ahli yang didatangkan oleh Mahkamah Konstitusi 

memperkenalkan satu-satu, Prof. Andi Hamzah, sudah kenal tapi perlu 

memperkenalkan diri juga, Pak. 

20. AHLI (YANG DIHADIRKAN MK) : PROF. DR. ANDI HAMZAH 


Nama saya Andi Hamzah, lahir di Senkang 14 Juni 1933. Saya 

menjabat Jaksa 1 Mei 1954 sampai 1994, sesudah itu menjadi Guru 

Besar Universitas Trisakti sampai sekarang sejak pensiun 1994 sampai 

sekarang. Sekarang juga saya menjadi Tim Pakar Departemen 

Pertahanan, Anggota Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan juga 

Anggota Penyusun KUHP dan Ketua Penyusun KUHAP. 

Sekian, terima kasih. 


Dr. Eddy Hiariej. 

8

22. AHLI (YANG DIHADIRKAN MK) : DR. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., 

M.H. 

Assalamualaikum wr. wb., 

Salam sejahtera dan selamat pagi, perkenalkan saya Eddy OS 

Hiariej, staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, terima 

kasih. 


Baik, mari kita memulai pada (…,) 


LL.M. 

Maaf Yang Mulia, ada para pihak yang juga belum 

memperkenalkan diri dari yang lain. 


Darimana? Dipersilakan. 

Ada yang belum dipersilakan? 

26. PIHAK TERKAIT (BKOK) : IR. ENGKUS RUSWANA, M.M. 


Kami dari BKOK. 


Oh BKOK, ya. 


Baik, ada lagi? 

29. PIHAK TERKAIT(HPK) : SUDIRMAN 

Rahayu. 

Saya Sudirman dari Himpunan Penghayat Kepercayaan bersama 

Mas Hadi Prajoko terima kasih 

Rahayu. 


Baik, masih ada lagi? 

9

31. PIHAK TERKAIT (KWI) : RUDI PRATIKNO 

Terima kasih, Yang Mulia 

Saya Rudi Pratikno mewakili dari KWI, terima kasih. 


Baik, KWI, ya. 

Baik, jadi pagi ini kita akan mendengarkan Ahli dan Saksi. Lalu 

nanti setelah Sholat Dzuhur, Pihak Terkait. Nah, Ahli dan Saksi kalau 

tidak terselesaikan pagi ini kita sambung nanti sedikit sesudah habis 

Sholat Dzuhur. Nah, untuk itu dimohon Saksi Sardy supaya maju untuk 

mengambil sumpah dulu. Yang saksi satunya Amin Djamaluddin mana? 

Tadi menghadirkan Saksi? 


Maaf, Yang Mulia, masih dalam perjalanan. 

Terima kasih. 


Oh ya. Baik, Saudara Sardy, Saudara Penghayat Kepercayaan mau 

bersumpah dengan apa? 

35. SAKSI DARI PEMOHON : SARDY 

Pancasila. 


Tidak ada sumpah Pancasila. Berjanji saja, ya? Oke, silakan Pak 

Harjono, ini Saksi. 

37. HAKIM ANGGOTA : DR. HARJONO, S.H., MCL. 

Cukup dengan mengatakan saya berjanji. Sampaikan, ya. 

“Saya berjanji akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain dari 

yang sebenarnya”. Terima kasih. 


“Saya berjanji akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain dari 

yang sebenarnya”. 

10


Silakan duduk. Kemudian sekarang para Ahli yang beragama 

Islam dahulu, K.H. Hafidz Usman, mohon maju. Kemudian Dr. Edward 

Hiariej, kemudian Prof. Andi Hamzah, kemudian K.H. Sulaiman 

Zachawerus. Ini saja saya kira, apa ada lagi Ahli yang sekarang di 

datangkan? 



Mohon maaf, Yang Mulia, Ahli kami ada satu lagi, Dra. Hj. Nurdiati 

Akma. 


Ya, silakan. Ini Ahli apa Saksi? Nurdiati ini Ahli apa Saksi? 



Ahli, Yang Mulia. 


Terus maju, sini, kalau Ahli. Ahli beneran, ya? Masih ada lagi yang 

belum dipanggil? Baik, ada lima. 

Pak Fadlil. 

44. HAKIM ANGGOTA : DRS. AHMAD FADLIL SUMADI, S.H., M.HUM. 

Untuk pengucapan sumpah, ikuti kata yang saya pandukan. 

“Bismillahirrahmanirrahiim, demi Allah saya bersumpah, sebagai 

Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan 

keahlian saya. 

Terima kasih, cukup. 

45. AHLI-AHLI: 

“Bismillahirrahmanirrahiim, demi Allah saya bersumpah, sebagai 

Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan 

keahlian saya”. 

11


Silakan duduk kembali. Baik, akan lebih efektif penggunaan 

waktu, jadi semua Saksi dan Ahli ini kita dengarkan dulu semuanya, baru 

nanti tanya jawab. Karena kalau selesai satu tanya, selesai satu tanya, 

bisa seperti kemarin, dua orang saja habis waktu dua setengah jam. 

Sekarang semuanya, lalu nanti tanya silang, toh sebenarnya banyak 

substansi yang sama. Nah, untuk itu saya persilakan dulu Saudara Sardy 

sebagi Saksi. 


Terima kasih, selamat pagi, Salam Rahayu. 

Yang Mulia, mendengarkanlah kami seorang penghayat yang 

gagal menjadi tentara. Gara-gara jadi penghayat, saya sebagai 

penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak bisa 

mendaftarkan jadi tentara, waktu itu ABRI. 

Majelis sidang yang mulia. 

Perkenankanlah saya, nama Sardy, umur 35 tahun, alamat Bojong 

Menteng, RW 5, RT 5 Kelurahan Bojong Menteng, Rawa Lumbu, Bekasi. 

Untuk menceritakan pengalaman pribadi saya mengenai kegagalan 

menjadi calon ABRI akibat identitas saya sebagai penghayat 

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan kornologi sebagai 

berikut, sejak kecil saya bercita-cita jadi ABRI yang sekarang namanya 

TNI. Untuk itu saya rajin berolah raga terutama olah raga lari, lari 

siangpun saya lakoni agar fisik saya kuat dan belajar dengan tekun agar 

bekal pendidikan saya cukup untuk melamar jadi calon ABRI. 

Ketika saya lulus SMA, ketika saya di SMA untuk jurusan yang 

berkaitan dengan pendaftaran ABRI, sudah saya siapkan yaitu A2 

biologi, karena waktu itu ABRI itu menerima cuma A1 dan A2. Ketika 

saya lulus SMA pada tanggal 28 Mei 1994, cita-cita saya untuk jadi ABRI 

ingin segera saya wujudkan. Ketika ada pengumuman untuk pendaftaran 

calon ABRI maka segera saya mencari informasi dan mengurus segala 

persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi calon ABRI. 

Ketika saya mengurus surat kelakuan baik yang menjadi salah 

satu syarat untuk melamar calon ABRI surat dari RT, RW, dan Desa 

waktu itu, yang sekarang sudah menjadi kelurahan, lancar tidak ada 

masalah apa-apa. Kemudian saya mendatangi Kantor Koramil yaitu 

Kantor Koramil Bantar Gebang, saya diberikan surat rekomendasi untuk 

melanjutkan ke Polsek Bantar Gebang, Bekasi. Selanjutnya saya 

mengajukan berkas persyaratan untuk kelakukan baik ke Kantor Polsek 

Bantar Gebang karena untuk mendaftarkan calon ABRI menurut staf sipil 

pembuat kelakukan baik yang berhak mengeluarkan adalah Polres Bekasi 

dan selanjutnya staf sipil membuatkan surat pengantar lengkap dengan 

stempel Polsek untuk ke Polres Bekasi. 

12

Selanjutnya berkas pengajuan kelakukan baik yang saya 

masukkan ke bagian pembuatan surat kelakuan baik di Kantor Polres 

Bekasi ketika sedang antri saya dipanggil ke dalam oleh petugas sipil 

Polres dan beliau mengatakan bahwa orang penghayat itu tidak bisa jadi 

calon ABRI. Dan beliau menyarankan agar identitas agama saya 

dirubah. Kemudian semua berkas dikembalikan kepada saya. Karena 

besarnya keinginan saya menjadi ABRI, walaupun dengan berat hati 

selanjutnya saya mengurus perubahan identitas saya dalam KTP di Desa 

atau Kelurahan dan Kecamatan menjadi pemeluk salah satu agama. 

Beberapa hari kemudian setelah selesai merubah identitas, berkas 

itu saya ajukan lagi, dan saya masukkan ke loket pembuatan kelakukan 

baik. Dalam suasana mengantri saya dipanggil kembali untuk masuk ke 

dalam ruangan. Setelah di dalam saya di jemput polisi yang berpakaian 

seragam dan di bawa ke ruangan penyidik, di sana saya diinterogasi 

tentang semua kegiatan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa. Saya jelaskan dengan panjang lebar, ketika polisi itu 

menanyakan keberadaan orang penghayat di Bekasi, saya menjawab di 

Bekasi Penghayat Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sudah ada 

pengurusnya dari Desa, Kecamatan sampai Kabupaten/Kota. “Kalau 

Bapak masih menanyakan kepada saya, kenapa Bapak seorang polisi 

setahu saya polisi itu sangat dekat dengan masyarakat, kalau Bapak 

tidak tahu keberadaan orang penghayat di Bekasi kalau begitu Bapak 

kurang informasi”. Polisi itu marah dan memukul saya, kepala saya, yang 

tepat di telinga kanan saya menggunakan berkas pengajuan kelakuan 

baik saya. 

Setelah melakukan pemukulan itu polisi itu meninggalkan saya 

sendiri di ruangan. Beberapa menit kemudian polisi itu kembali menemui 

saya dan membawa saya ke suatu ruangan, mungkin itu ruangan 

atasannya karena di sana ada seseorang yang berpakaian safari. Di sana 

saya ditanya dengan pertanyaan yang sama, tetapi kali ini saya tidak 

menjawab atau tidak mengatakan Bapak kurang informasi, saya takut 

kena pukul yang kedua kalinya. Kemudian polisi itu menelpon, tidak tahu 

saya, nelpon kemana, yang jelas mungkin ke Kodam Jaya atau ke Mabes 

Polri. Setelah telepon itu di tutup polisi itu mengatakan, “Penghayat 

Kepercayaan Tehadap Tuhan Yang Maha Esa tidak bisa mendaftar calon 

ABRI dan kalau pun dipaksakan percuma hanya untuk membuang-buang 

uang”. 

Selanjutnya saya pulang tetapi tidak ke rumah melainkan ke 

rumah pengurus penghayat yang ada di Bekasi, tempat tinggal di 

Kampung Melayu Jakarta Timur, untuk mendapatkan kejelasan mengapa 

orang Pengayat Terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak bisa 

mendaftarkan calon ABRI. Setalah sesampainya di rumah beliau saya 

langsung mengatakannya, menanyakannya, beliau mengatakan, “Yang 

sabar, kita sedang berjuang, memang orang Penghayat Kepercayaan 

Terhadap Tuhan Yang Maha Esa selalu didiskriminasikan tetapi untuk 

bela negara berbakti kepada nusa dan bangsa bukan jadi ABRI saja, 

13

masih banyak menurut ajaran leluhur kita Indonesia”, beliau menasehati 

saya. Saya berpikir tidak bisa begitu karena cita-cita datang dari hati 

yang sangat dalam dan saya pun pamitan untuk pulang. 

Dalam perjalanan pulang saya sangat kecewa sekali. Sesampainya 

di Bekasi saya istirahat untuk menghilangkan lelah di pintu air Bekasi. Di 

sana saya merenung dan teringat waktu libur semester saya, kala itu 

saya aktif di organisasi pencinta alam sekolah. Kami membuat acara 

pendakian, pendakian gunung di Serang Banten. Di sana tidak 

menemukan gunung yang tinggi, tetapi di sana saya menemui suku 

pedalaman yang tinggal di tiga bukit, namanya Suku Baduy. Saya 

sempat berbincang-bincang dengan mereka. Bahasa yang mereka 

gunakan Bahasa Sunda. 

Saya bertanya kepada mereka, agama apa yang mereka anut? 

Mereka menjawab Sunda Wiwitan. Yang sangat mengherankan bagi saya 

di sana tidak ada satupun anak Suku Baduy yang sekolah, dan saya pun 

kembali bertanya “Kenapa anak-anak Bapak Ibu tidak ada yang 

sekolah?” Ada satu orang yang menjawab, “kami dengan bercocok 

tanam, sandang pangan sudah tercukupi, kami tidak mau yang 

berlebihan dan kami sambil menjalankan ajaran leluhur kami yaitu 

kerukunan hidup, kalau anak-anak kami sekolah pasti bisa pintar, cerdas, 

tambah wawasan dan pasti punya cita-cita, kalau cita-cita anak saya, 

pemerintah bisa menyalurkan atau melayani, kalau tidak, akan sakit hati 

kepada pemerintah, sementara ini pemerintah tidak mau memberikan 

kebebasan kepada kaum adat, Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa dan sebagainya”. 

Ternyata pembicaraan orang Badui waktu itu betul juga. Dengan 

emosi, saya, tas, dan isinya, berkas kelakuan baik yang tidak jadi dan 

ijazah SMA asli saya, saya lemparkan ke Kalimalang, pintu air Bekasi. 

Jadi sia-sia pengorbanan saya sekolah selama 12 tahun, karena dengan 

kecewanya saya. Hampir selama 5 tahun saya mengalami kegoncangan 

kekecewaaan, sangat berat, dan tidak mengerti kenapa orang Penghayat 

Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang menjalankan ajaran 

leluhur bangsa sendiri dan memegang teguh nilai-nilai Pancasila, yang 

mengajarkan kedamaian dan kerukunan hidup tidak bisa mengabdikan 

diri untuk bela negara menjadi ABRI. Bukankah kami juga warga negara, 

Pak? Tapi kenapa kami sebagai penghayat kepercayaan selalu 

didiskriminasikan? 

Majelis Hakim yang mulia, pengalaman ini sangat membawa 

trauma terhadap diri saya, apalagi anak-anak saya sekarang sudah 

mengatakan bercita-cita menjadi TNI. Yang takut, saya takut akan 

nantinya akan menghadapi kekecewaan yang sama seperti saya. Sudah 

saya kasih pilihan, mau jadi pengacara, mau jadi insinyur, tetapi tetap 

anak saya memilih untuk menjadi TNI. 

Demikian pengalaman saya sebagai korban perlakuan 

diskriminasi, karena sebagai Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa. Semoga Majelis Hakim yang mulia dalam menentukan 

14

keputusan nanti, Majelis Hakim dalam keadaan sehat, sehat lahir, dan 

sehat batin. Sehat lahir kecukupan sandang, pangan, dan papan. Sehat 

batin mempunyai tenggang rasa. Semoga Majelis Hakim dalam keadaan 

baik, bijak, dan bajik, lahir tidak bohong, dan tidak dusta, batin tulus dan 

jujur. Semoga Majelis Hakim dalam keadaan benar, benar lahir, tahu hak 

dan kewajiban, benar batin mempunyai harga diri. Semoga Majelis 

Hakim dalam keadaan pintar, pintar lahir nyata, dalam tekad ucap dan 

lampah yang baik, pintar batin, panutannya semua hidup. Semoga 

Majelis Hakim dalam keadaan selamat, selamat lahir, tidak melakukan 

perbuatannya yang mencelakaan orang lain, selamat batin hidup sebagai 

kawula gusti yang kumawula kepada gustinya. 

Semoga pengalaman saya ini dapat menjadi bahan pertimbangan 

majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia dalam menentukan 

keputusan yang seadil-adilnya mengenai Undang-Undang Nomor 

1/PNPS/1965 yang sangat tidak sesuai dengan Pembukaan Undang- 

Undang Dasar RI Tahun 1945 tentang kecerdasan bangsa alenia 

keempat yang berbunyi, “kemudian daripada itu, untuk membentuk 

suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

dan mencerdaskan umum, mencerdaskan bangsa, untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan seterusnya...”. 

Terima kasih, Rahayu, Rahayu. 


Saudara Sardy belum menyerahkan CV ke sini, ya, riwayat hidup? 

Saudara usianya berapa sekarang? 


Umur saya 35 tahun. 


35 ya, oke. Nanti identitas yang agak lengkap diserahkan ke PP 

ya. Baik (…) 


Maaf Yang Mulia, melaporkan dari MUI, Saksi dari MUI telah hadir 

di persidangan. Terima kasih. 

15


Ya, baik. Saya minta Ahli maju dulu, Bapak Philipus K. Wijya tadi 

belum diambil sumpah. Silakan Bapak maju. Rohaniawan ini…, silakan 

Rohaniawan ini …, beragama Budha, Bapak ya, silakan. 

Bu Maria, ini Ahli dari Pemerintah. 

53. HAKIM ANGGOTA: PROF. DR. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., 

M.H. 

Ucapkan lafal janji yang saya ucapkan. 

Namu sakya muni budaya, demi Yang Budha saya bersumpah 

sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai 

dengan keahlian saya, sadu sadu sadu.” 

54. AHLI DARI PEMERINTAH : PHILIPUS K. WIJAYA 

Namu sakya muni budaya, demi Yang Budha saya bersumpah 

sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai 

dengan keahlian saya, sadu sadu sadu.” 


Silakan kembali, Bapak. 

Mana yang dari Majelis Ulama? Maju, Pak. Namanya siapa? 


Pak Amin Djamaluddin. 


Amin Djamaluddin, oke silakan Pak Amin Djamaluddin. 

Pak Akil, disumpah Bapak. 

58. HAKIM ANGGOTA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. 

Baik Saudara Saksi, ikuti lafal sumpah yang saya ucapkan. 

Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah saya bersumpah, akan 

menerangkan yang sebenarnya, tidak lain dari sebenarnya. 

59. AHLI DARI MUI : AMIN DJAMALUDDIN 

Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah saya bersumpah, akan 

menerangkan yang sebenarnya, tidak lain dari sebenarnya. 

16


Silakan kembali ke tempat, Bapak. 

Sekarang kita dengarkan dulu keterangan Ahli Prof. Andi Hamzah. 

Boleh ke podium, Bapak. Tetapi boleh juga duduk. 


Yang Mulia Majelis Hakim, pertama saya kemukakan di sini bahwa 

saya akan memberikan keterangan sesuai keahlian saya, jadi dari sudut 

hukum pidana khususnya berkaitan dengan Penetapan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 1/PNPS/1965 ini, jadi ada kaitannya dengan rumusan 

delik di dalam hukum pidana. Jadi tentu di sini agak bersifat teknis 

yuridis. 

Setelah saya membaca kira-kira 20 KUHP negara-negara asing, 

bahkan telah menerjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, maka saya 

menarik kesimpulan bahwa pada umumnya ada delik-delik atau tindak 

pidana yang bersifat netral, artinya sama saja seluruh dunia itu, 

pencurian, perkosaan, pembunuhan, pemalsuan surat, penghinaan, 

semua ada di dalam KUHP di negara manapun juga. Mungkin ancaman 

pidananya agak sedikit berbeda, misalnya pencurian di sini 5 tahun, di 

Belanda 4 tahun di Pakistan 3 tahun. Tetapi semua sama saja. Jadi 

dalam masalah ini tidak ada masalah kolonial atau tidak kolonial. Jadi 

waktu menyusun KUHP, Rancangan KUHP, saya anggota, saya ditugasi 

menyusun delik lingkungan hidup dengan mentah-mentah saya salin dari 

KUHP Belanda saja, karena sama saja. 

Ada 3 hal menurut saya yang tidak netral, artinya setiap negara 

mungkin berbeda, dan kenyataannya juga berbeda, tidak netral, jadi 

dalam hal ini mesti hati-hati: 

Yang pertama, Delik Kesusilaan, itu akan berbeda antar negara. 

Jadi di Belanda misalnya, Jepang, Perancis dan lain-lain itu makin hari 

makin lunak delik kesusilaan itu. Sedangkan Indonesia semakin hari 

semakin kencang dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pornografi 

misalnya itu. 

Yang kedua, Delik Agama, ini juga tidak netral. Jadi Indonesia ini 

dengan…, tentu seperti Pempres ini dengan keras mengatur tentang 

delik agama. Ada negara yang tidak memidana orang yang menghina 

agama, seperti RRC, jadi orang bisa berteriak di Tiananmen menghina 

agama apapun tidak dipidana. Sedangkan di sini agak keras. Sedangkan 

ada yang sedang, seperti Belanda, ternyata kawan saya ada, di bawah 

KUHP baru dari Belanda, ada delik, ada agama di sana, menghalangi 

pemujaan agama dan sebagainya, ada di Belanda. Ternyata ada tiga 

pasal yang juga ada dalam Rancangan KUHP. Jadi andaikata Rancangan 

KUHP yang sudah 28 tahun, tidak ada negara di dunia membuat 

Rancangan KUHP demikian lama tidak keluar-keluar. Andaikata itu sudah 

berlaku tidak ada masalah ini, karena di sana sudah diatur 3 pasal kalau 

17

tidak salah, mengenai penodaan agama. Mirip-mirip dengan…, ternyata 

mirip-mirip dengan yang sudah diatur di KUHP Belanda yang baru. 

Jadi, yang ketiga, tidak netral ideologi, delik ideologi. Hampir 

semua negara tidak mengatur delik ideologi. Apa mau faham apa 

terserahlah, tidak dipidana, karena prinsip nya pikiran orang tidak bisa 

dipidana. Hanya dua negara yang mengatur delik ideologi, yang justru 

saling hitam putih, yaitu RRC. RRC delik yang terberat adalah 

merongrong komunisme, marxisme, leninisme, maoisme itu. Merongrong 

komunisme adalah tindak pidana paling berat di RRC. Terbalik Indonesia, 

tahun 1998 dimasukkan dalam KUHP larangan penyebaran komunisme, 

marxisme dan segala bentuknya. Pasti terbalik, hitam-putih. Itu dua 

negara, yang menganut, yang mencantumkan ideologi. Kabarnya juga 

Jerman sebenarnya melarang nazisme. Jadi itu tiga negara…, yang tidak 

netral. 

Kemudian, cara merumuskan delik ini, bahwa kita KUHP Indonesia 

mengikuti Belanda, mengikuti Perancis, bahwa KUHP Indonesia itu 

rumusan deliknya harus sesuai dengan asas legalitas. Jadi, nullum 

delictum nulla poena sine praevia lege poenali, harus ada undangundang 

pidana, perundang-undangan pidana yang ada sebelumnya 

perbuatan, baru orang dapat dipidana. Perundang-undangan pidana, 

wettelijke strafbepaling, jadi Perda boleh, orang bisa dipidana dengan 

Perda, karena memakai istilah wettelijke strafbepaling, ketentuan 

perundang-undangan pidana. Lain kalau KUHAP, KUHAP itu haas wet, 

harus dengan undang-undang. Jadi orang yang ditangkap, ditahan dan 

seterusnya harus dengan undang-undang. Tidak boleh dengan Perda. 

Kemudian, ternyata bahwa asas legalitas nullum delictum itu 

dianggap kurang memadai. Karena apa gunanya ada undang-undang 

sebelumnya, tapi undang-undang karet. Undang-undang karet, semua 

orang bisa menafsirkan semaunya undang-undang tersebut. Jadi sudah 

ada undang-undang sebelumnya, tapi bersifat karet, itu percuma, maka 

muncul rumus baru yaitu nullum crimen sine lege scripta, tidak ada delik 

tindak pidana tanpa ada undang-undang yang ketat sebelumnya. Nullum 

crimen sine lege strigta, Bahasa Belandanya geen delict zonder een 

preciese wettelijk bepaling, harus ada undang-undang persis tidak boleh 

ditafsirkan menjadi karet. 

Itulah dianut di dalam KUHP Indonesia karena mengikuti Belanda, 

sehingga kalau teliti membaca KUHP Indonesia itu, semua definisi itu, 

kecuali satu, ‘penganiayaan’. ‘Mencuri’ definisi, “mengambil suatu barang 

kepunyaan orang lain, de maksud memilikinya dengan melawan hukum”. 

Di luar itu bukan pencurian. Lain misalnya dengan Malaysia yang tidak 

menganut scripta itu, “barang siapa mencuri barang orang lain”, begitu 

saja. Jadi, mencuri barang orang lain di Malaysia, kembalikan lagi 

dihukum, mencuri. Indonesia tidak, jadi kalau saya, ada orang memakai 

barang orang, mobil, keliling-keliling untuk coba-coba baru kembali ke 

garasi, tidak mungkin dihukum pencurian karena tidak memenuhi 

definisi, “maksud memilikinya”. Kecuali penganiayaan tadi, karena tidak 

18

mungkin orang membuat definisi penganiayaan, karena ratusan, ribuan 

cara untuk menganiaya orang. 

Oleh karena itu, kita Indonesia ini sudah melenceng dari itu, 

karena terlalu banyak membuat undang-undang di luar KUHP yang 

ternyata banyak bukan definisi, tidak definisi, remang-remang. Dan ini 

perundang-undangan di luar KUHP, ada dua macam yaitu Undangundang 

pidana, memang undang-undang pidana, tindak pidana 

ekonomi, tindak pidana korupsi, money laundering, Pengadilan HAM, 

kekerasan rumah tangga, pornografi, itu memang Undang-undang 

Pidana. 

Tetapi di samping itu ada Perundang-undangan Administrasi yang 

bersanksi pidana. Perundangan Administrasi yang bersanksi pidana 

ukurannya itu tidak boleh mencantumkan pidana berat, jadi maksimum 

kurungan 1 tahun atau denda sekian. Karena maksud itu, itu disebut 

ordening strafrecht hukum pidana pemerintahan, bukan untuk 

menghukum orang benar-benar, hanya untuk menakut-nakuti, menaati 

ketentuan administrasi itu. Lain dari Undang-Undang Pidana. Maka itu di 

Belanda kalau orang mau dihukum lebih dari 1 tahun harus dibuat baju 

Undang-Undang Pidana atau masukkan KUHP, yang di Belanda cuma 

satu Undang-Undang di luar KUHP yaitu Undang-Undang Tindak Pidana 

Ekonomi. Jadi, semua masuk KUHP, money laundering masuk, 

Penodaan Agama masuk, semua masuk KUHP. Yang Perundangan 

Administrasi bersanksi pidana ini tidak boleh lebih pidananya dari 1 

tahun kurungan, ini kita langgar. 

Banyak sekali Perundang-undangan Administrasi Indonesia 

menghukum dan mengancam pidana berat sekali. Jadi Undang-Undang 

Kehutanan itu Perundang-undangan Administrasi pidananya 10 tahun, 

karena itu sudah menyalahi, harus membuat Undang-Undang Tindak 

Pidana Kehutanan. Undang-Undang Narkotika, pidana mati, padahal 

Undang-Undang Administrasi itu cara mendatangkan narkoba, 

mendistribusi narkotika pidananya mati, harus membuat Undang-Undang 

Tindak Pidana Narkotika atau masukkan dalam KUHP . 

Inilah menjadi kesulitan dan dikaitkan dengan Pempres ini 

ternyata dua- duanya ada, jadi ada ketentuan di sini Perundangundangan 

Administrasi yaitu Pasal 1, “Setiap orang dilarang dengan 

sengaja di muka umum menceritakan, mengajurkan atau 

mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang 

sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatankegiatan 

keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama 

itu penafsiran tentang kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok 

agama itu”, tidak ada sanksi kan? Lalu Pasal 2, “Barang siapa yang 

melanggar ketentuan tersebut pada Pasal 1 diberi perintah peringatan 

keras untuk menghentikan perbuatan itu”. Jadi teguran dari Menteri 

Agama, Menteri Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri. 

Ketentuan ini saya tau betul, kenapa? Ini rancangan ini di buat 

oleh Kejaksaan Agung, waktu saya masih jaksa, jadi saya tahu betul, jadi 

19

ceritanya Jaksa Agung Gunawan waktu itu ketakutan ada isu dia mau 

disantet orang, maka itu dia membuat ini, larangan kepercayaan agama 

takut di santet. Lalu di Kejaksaan Agung dibentuklah PAKEM (Pengawas 

Aliran Kepercayaan dalam Masyarakat). Lalu di ayat (2) di sini, “Apabila 

pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau 

sesuatu aliran kepercayaan maka Presiden Republik Indonesia dapat 

membubarkan organisasi itu dan menyatakan sebagai organisasi atau 

aliran tersebut sebagai orsati aliran terlarang”. Satu dan lain setelah 

presiden mendapat kiriman dari Menteri Agama, Menteri Jaksa Agung, 

dan Menteri Dalam Negeri. Jadi ini teguran, ini sanksi pembubaran 

administrasi . Tapi tiba-tiba pada Pasal 3, “Apabila setelah dilakukan 

tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri Jaksa Agung dan 

Menteri Dalam Negeri dan oleh Presiden Republik Indonesia menurut 

ketentuan dalam Pasal 2 terhadap orang orsati atau aliran kepercayaan 

mereka masih terus melanggar ketentuan dalam Pasal 1, terus 

melakukan penafsiran bertentangan pada ajaran pokok agama, orang 

yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara 

selama-lamanya 5 tahun. Ini sudah menyalahi, karena apa? Ini 

ketentuan administrasi yang mestinya ancaman pidananya itu hanya 1 

tahun kurungan atau denda. Kemudian juga ini tidak memenuhi 

persyaratan nullum crimen sine lege scripta karena di sini bisa 

multitafsir. 

Menafsirkan sesuatu agama yang dianut di Indonesia 

bertentangan dengan pokok-pokok ajaran itu. Jadi seorang misalnya 

Suni menafsirkan..., membuat penafsiran pasti bertentangan dengan 

pokok-pokok ajaran aliran Syiah. Saya tidak ambil contoh Indonesia, 

nanti tidak enak. Dipakai orang di luar negeri saja. Jadi kalau ini bisa 

menjadi karet, yaitu mengenai aliran administrasi yang bersanksi 

pidana. Kemudian di dalam Pasal 4 tidak ada masalah karena dia 

menambah KUHP. Jadi Pempres ini 2 sifatnya, satu Perundang-undangan 

Administrasi, baru ada sanksi administrasi, baru ada alternatifnya sanksi 

pidana 5 tahun, tapi juga ada Perundangan Pidana yaitu memasukkan 

pasal baru di dalam KUHP, “Dipidana dengan pidana penjara selamalamanya 

5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum 

mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya 

bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu 

agama di Indonesia dengan maksud agar supaya orang tidak menganut 

agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi 

menurut saya Pasal 156A ini, khususnya A masih lumayan, artinya masih 

memenuhi nullum crimen sine lege scripta, tapi B nya B nya juga bisa 

multitafsir, dengan maksud agar supaya orang tidak menganut suatu 

agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa, 

agama mana yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa itu bisa ditafsirkan 

macam-macam lagi. 

Kesimpulan saya, andaikata KUHP yang rancangan itu sudah jadi, 

masalah ini tidak ada semua karena di sana juga sudah diatur mengenai 

20

delik agama dan juga ternyata Belanda yang negara sekuler juga sudah 

menambah KUHP-nya di sini bahwa 3 pasal tadi menghalang-halangi …, 

tapi semuanya bersifat definisi tidak seperti yang kita Indonesia susun, 

sehingga mereka itu, apa namanya, menyebut kita Sarjana Hukum 

Indonesia sangat menghina dengan mengatakan stomme hond / anjing 

blo’on, oleh karena itu buku saya tidak pakai S.H. karena buku saya dari 

perpustakaan Belanda juga, nanti dia bilang S.H. ini stomme hond / 

anjing blo’on. 

Sekian, wasslamualikum wr. wb. 

62. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD., S.H. MD 

Baik, sebelum ke Pak Eddy Hiariej, karena Pak Andi Hamzah ini 

Ahli yang diundang oleh Mahkamah Konstitusi, bukan oleh pihak, Pak 

saya minta penegasan saja bahwa ancaman pidana di dalam Hukum 

Administrasi itu ya, harus ringan tidak lebih dari 1 tahun itu ada undangundangnya 

tidak yang menyatakan bahwa harus itu, atau itu hanya 

karena kebiasaan? 


Kebiasaan itu. 


Kebiasaan saja, oke. 

Baik, silakan sekarang Pak Eddy Hiariej. 


M.H. 

Terima kasih, Majelis yang mulia. 

Selamat pagi, Assalamualaikum wr. wb. 

Dan salam sejahtera, Majelis yang mulia, kami akan membaca 

yang sudah sebetulnya kami serahkan ke Panitera, sudah kami tuangkan 

dalam slide, yaitu mengenai permohonan Pengujian Undang-Undang 

Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau 

Penodaan Agama. Sebagai pengantar keberadaan Undang-Undang 

Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau 

Penodaan Agama memang menimbulkan kontroversi. 

Ada pendapat bahwa undang-undang a quo bertentangan dengan 

sejumlah pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sejumlah pasal 

tersebut adalah Pasal 1 ayat (3) tentang negara hukum, Pasal 28D ayat 

(1) tentang kepastian hukum yang adil dan persamaan di hadapan 

hukum, Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) tentang kebebasan memeluk 

agama dan beribadah menurut agama serta kebebasan menyakini 

21

kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati 

nuraninya, Pasal 28I ayat (1) hak beragama dan Pasal 29 ayat (2) 

tentang jaminan untuk memeluk agama dan beribadat sesuai dengan 

agama dan kepercayaannya. Ada juga yang berpendapat bahwa undangundang 

a quo tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

1945 dan memberi perlindungan terhadap pemeluk agama. 

Setelah kami mencermati betul isi dari undang-undang a quo dan 

kami sesuaikan dengan bidang keahlian kami di bidang hukum pidana 

maka tanggapan kami adalah sebagai berikut, dalam praktek penegakan 

hukum tidaklah dapat dipungkiri bahwa dalam praktek penegakan 

hukum undang-undang a quo selalu digunakan untuk mengadili 

pemikiran dan keyakinan seseorang, hal ini bertentangan dengan 

postulat cogitationis poenam nemo partitur, hukum tidak bisa atau 

seseorang tidak bisa dihukum atas apa yang ada dalam pikirannya atau 

sesuatu yang diyakini atau sesuatu yang dipercayai. 

Mengapa sampai terjadi dalam praktek hukum yang demikian? 

Tadi banyak sudah disinggung oleh Ahli Prof. Dr. Andi Hamzah bahwa 

memang dalam asas legalitas itu ada 4 prinsip yang melekat, yang 

pertama adalah nullum crimen nulla poena sine lege praevia, tidak ada 

perbuatan pidana tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. 

Yang kedua adalah nullum crimen nulla poena sine lege scripta tidak ada 

perbuatan pidana tidak ada undang-undang pidana tanpa undangundang 

pidana tertulis, yang ketiga adalah nullum crimen nulla poena 

sine lege certa tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa 

Undang-Undang Pidana yang jelas, dan yang keempat adalah Nullum 

crimen, nulla poena sine praevia lege stricta tidak ada perbuatan 

pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat. Dalam 

berbagai literatur sering disingkat bahwa asas legalitas dalam hukum 

pidana harus menganut lex praevia, lex certa, lex scripta, dan lex stricta. 

Jadi sekali lagi bahwa dalam penegakkan hukum pasal-pasal ini sering 

kali disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. 

Akan tetapi bila kita mencermati substansi dengan berbagai 

interpretasi terhadap ketentuan atau dalam undang-undang a quo, maka 

pendapat ahli sebagai berikut; pertama adalah interpretasi doktriner. 

Interpretasi doktriner ini adalah memperkuat argumentasi dengan 

merujuk pada suatu doktrin tertentu yang dalam hal ini adalah doktrin 

mengenai keberadaan hukum pidana. Kepentingan yang harus dilindungi 

oleh hukum pidana ada tiga. Yang pertama adalah individuale belangen 

atau kepentingan-kepentingan individu, yang kedua adalah social of 

maatshcappelijke belangen kepentingan-kepentingan sosial atau 

kepentingan-kepentingan masyarakat, dan yang berikut adalah staats 

belangen kepentingan-kepentingan negara. Sebagaimana fungsi umum 

hukum pidana het strafrecht zich richt tegen min of meer abnormale 

gedragingen, jadi fungsi hukum pidana adalah melakukan atau 

mencegah atau menanggulangi kelakuan-kelakuan yang tidak normal. 

Tindakan-tindakan yang tidak normal yang dimaksud adalah yang 

22

tindakan-tindakan yang menyerang kepentingan individu, kepentingan 

masyarakat, maupun kepentingan negara. 

Yang berikut, yang kedua, Ahli melihat dari segi interpretasi 

tradisional. Interpretasi tradisional adalah interpretasi dengan cara 

melihat suatu perilaku dalam tradisi hukum masyarakat. Tidaklah dapat 

dipungkiri bahwa masalah beragama adalah masalah yang sangat 

sensitif bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia 

sehingga dapat menimbulkan konflik horisontal. Keberadaan undangundang 

a quo masih tetap dibutuhkan sebagai prevensi generale atau 

prevensi umum agar tidak terjadi konflik yang dimaksud. 

Yang ketiga adalah berdasarkan interpretasi sistematis gramatical, 

bahwa hukum pidana dalam undang-undang a quo tidak diberlakukan 

secara serta merta bilamana terjadi pelanggaran terhadap Pasal 1 

undang-undang a quo. Tadi sudah dijelaskan oleh Ahli Prof. Dr. Andi 

Hamzah, ada ketentuan dalam Pasal 2 yang mengatakan bahwa jika 

terjadi pelanggaran terhadap Pasal 1, pemerintah memberi peringatan 

untuk menghentikan perbuatannya. Jika dilakukan oleh suatu organisasi 

maka organisasi tersebut dapat dibubarkan atau dinyatakan sebagai 

organisasi terlarang. Hukum pidana baru berfungsi jika ketentuan dalam 

Pasal 2 undang-undang a quo tidak lagi berfungsi. 

Menurut pendapat Ahli bahwa ketentuan-ketentuan tersebut 

mengindikasikan bahwa fungsi umum hukum pidana dalam undangundang 

a quo adalah bersifat ultimum remedium, artinya hukum pidana 

adalah sarana yang paling akhir yang digunakan untuk menegakkan 

hukum bilamana instrumen penegakan hukum lainnya tidak lagi 

berfungsi. 

Yang berikut, yang keempat, yang digunakan oleh Ahli adalah 

interpretasi historis. Keberadaan undang-undang a quo adalah untuk 

melindungi kepentingan umat beragama di Indonesia. Atas dasar Pasal 4 

undang-undang a quo kemudian disisipkan ketentuan tersebut ke dalam 

KUHP sehingga menjadi Pasal 156 a yang berada di bawah bab tentang 

kejahatan terhadap ketertiban umum. Pasal-pasal tersebut dikenal 

dengan haatzai artikelen atau pasal-pasal penyebar kebencian. Menurut 

sejarahnya pasal-pasal tersebut berasal dari Code British yang 

diberlakukan oleh penjajah Inggris di India. Pasal-pasal itu kemudian 

diadopsi oleh Belanda dan diterapkan secara concordantie beginselen di 

daerah jajahannya Indonesia. 

Yang kelima adalah interpretasi futuristik, yang tadi juga sudah 

disinggung oleh Prof. Andi Hamzah, substansi undang-undang a quo 

lebih rinci telah dimasukkan ke dalam RUU KUHP Bab 7 tentang Tindak 

Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama. Bab 7 tersebut 

terdiri dari bagian ke-1, yakni tindak pidana terhadap agama yang 

meliputi penghinaan terhadap agama dan penghasutan untuk 

meniadakan keyakinan terhadap agama, bagian ke-2 yaitu tindak pidana 

terhadap kehidupan beragama dan sarana ibadah yang mencakup 

gangguan terhadap penyelenggaraan ibadah dan kegiatan keagamaan 

23

serta perusakan tempat ibadah. Dengan dimasukkannya pasal-pasal 

tersebut dalam RUU KUHP memberi indikasi yang kuat bahwa para ahli 

pidana di Indonesia cenderung mempertahankan undang-undang a quo. 

Yang terakhir yang dipakai oleh Ahli adalah interpretasi 

komparatif. Interpretasi komparatif adalah interpretasi dengan 

membandingkan ketentuan tersebut di negara lain. Negara yang dipakai 

sebagai perbandingan di sini adalah Belanda. Mengapa Ahli 

menggunakan Belanda? Pertama, sistem hukum di Indonesia secara 

mutatis mutandis sama dengan sistem hukum di Belanda, dan yang 

kedua Hukum Pidana Indonesia kalau boleh dikatakan adalah anak 

kandung dari Hukum Pidana Belanda. Pasal-pasal tersebut diadopsi oleh 

Belanda dari Code British yang diberlakukan oleh penjajah Inggris di 

India pada saat Inggris menguasai Belanda berdasarkan Traktat London. 

Pasal-pasal penyebar kebencian yang terdapat dalam Wetboek 

van Strafrecht di Belanda identik dengan Pasal 154, Pasal 155, Pasal 156 

dan Pasal 157 KUHP Indonesia. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 156A KUHP Indonesia tidak terdapat dalam Wetboek van Strafrecht 

di Belanda, bahkan pasal-pasal penyebar kebencian ini telah dihapus 

lebih dari 50 tahun di Belanda sebagai pengejawantahan kritik hukum 

para pakar hukum pidana Belanda antara lain van Bemmelen yang 

menyatakan bahwa pasal-pasal tersebut merintangi kehidupan 

berdemokrasi. 

Majelis yang mulia, dalam pembaharuan Wetboek van Strafrecht 

di Belanda pada tahun 1983 Twee de Kammer atau parlemen 

memasukkan pasal-pasal menyangkut tindak pidana terhadap agama 

dan kehidupan beragama. 

Pasal 145 WvS mengenai menghalang-halangi, menghentikan 

atau menghalang-halangi upacara keagamaan yang dikenal dengan 

istilah Verhendering godsdienstige bijeenkomst. 

Pasal 146 WvS membuat keributan dalam upacara keagamaan 

atau Storing godsdienstige bijeenkomst. Pasal 147 WvS tentang 

Penodaan atau Penghinaan terhadap Tuhan, Nabi atau Rasul yang 

diterjemahkan sebagai Smalende godslastering. 

Pasal 147A adalah pasal tambahan yang baru saja dimasukkan 

pada awal tahun 2000 di negeri Belanda yaitu penyebarluasan penodaan 

atau penghinaan terhadap Tuhan, Nabi atau Rasul yang dikenal dengan 

istilah Verspreiding smalende godslastering. 

Kemudian dalam Pasal 137 WvS di negeri Belanda terkait 

penghinaan golongan penduduk atau belediging van groep mensen 

ditambahkan Pasal 137C WvS menyangkut penghinaan terhadap 

golongan penduduk termasuk di dalamnya adalah golongan agama. 

Pasal-pasal tersebut di atas di dalam WvS diletakkan di bawah 

Bab V dengan judul Misdrijven Tegen de Openbare Orde atau kejahatan 

terhadap ketertiban umum. 

Kesimpulan ahli, berdasarkan keseluruhan uraian di atas 

keberadaan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 masih tetap relevan 

24

dan tidak bertentangan dengan konstitusi tetapi sebagai instrumen 

pengaman untuk melindungi kehidupan beragama dalam rangka 

menjaga ketertiban umum. 

Yang kedua, pelaksanaan undang-undang tersebut harus 

dilakukan secara hati-hati sehingga tidak mengarah kepada pengadilan 

terhadap pemilikiran, pendapat atau keyakinan seseorang. 

Demikian Yang Mulia, terima kasih. 


Terima kasih, Saudara Ahli. 

Lalu Ahli berikutnya yang dihadirkan oleh Pemerintah Kiai Hafidz 

Usman, bisa maju ke podium. 

67. AHLI DARI PEMERINTAH : K.H. HAFIDZ USMAN 


Yang saya muliakan Ketua Mahkamah dan Anggota Mahkamah 

Konstitusi. Izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa poin 

pandangan mengenai uji materiil Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 

1965. 

Saya kebetulan lahir tetangganya orang Baduy, Banten dan saya 

sekarang tinggal di Bandung dam pernah punya pengalaman juga di 

Senayan, anggota DPR dan pensiun Departemen Agama. 

Teringat waktu kecil karena rumah saya d ipinggir jalan besar 

sering dapat tamu orang Baduy orang tua saya menjamu seperti biasa 

dan tidak pernah ditanyakan bagaimana dan bagaimananya. Dan orang 

Baduy sekarang sudah ada yang menjadi anggota DPRD Kabupaten 

Lebak dan ada juga yang sudah pergi haji. 

Saya kebetulan di Bandung juga punya pengalaman mendirikan 

IAIN yang sekarang menjadi UIN Sunan Gunung Jati dan saya 

mempunyai kegiatan setelah pensiun menjadi Ketua Majelis Ulama 

Indonesia Jawa Barat dan menjadi Ketua Forum Kerukunan Umat 

Beragama. 

Dalam kaitan uji materiil undang-undang ini kami telah 

menyampaikan sikap baik dari MUI seluruh Jawa Barat maupun juga dari 

Forum Kerukunan Umat Beragama seluruh Jawa Barat, dua minggu 

yang lalu kami datang ke sini. 

Ketua Mahkamah yang saya muliakan. 

Saya berpendapat bahwa bangsa Indonesia mencatat 

perkembangan dirinya sejak juga zaman kesultanan di berbagai daerah 

mengakui komponen masyarakat yang terdiri dari berbagai suku yang 

menganut agama masing-masing. Tidak diketemukan keterangan yang 

menunjukkan pernah terjadi konflik keberagamaan, karena agama. Hal 

ini merupakan kekayaan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Jadi 

25

kalaupun, katakanlah ada konflik bukan karena agama, karena 

kepentingan. 

Masih perlu dijelaskan apa yang dimaksud Pemohon dengan 

kebebasan beragama. Apakah kebebasan dalam mengikuti salah satu 

agama atau bebas beragama, dalam arti bebas menerjemahkan dan 

menafsirkan norma agama? Jika mengikuti hal yang kedua, tentu akan 

timbul kerancuan tentang eksistensi agama itu sendiri. 

Pertumbuhan bangsa Indonesia sekarang sungguh telah mantap 

dalam kehidupan beragama, dengan dibuktikan perubahan Undang- 

Undang Dasar, walaupun sudah empat kali, akan tetapi tidak merubah 

Bab XI, Agama Pasal 29 ayat (1) dan (2). 

Dalam hal kebebasan yang sekarang diekspos sebagai hak asasi 

manusia, sebagai penjabaran dari Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, 

sungguh sudah jelas belaka termuat dalam Pasal 28J sebagai hasil 

perubahan kedua yang tidak diubah pada perubahan ketiga dan 

perubahan keempat Undang-Undang Dasar. 


Izinkan saya membaca ulang Pasal 28J Undang-Undang Dasar 

ayat (1) “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, 

dalam tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara.” Dan ayat (2) 

“dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk 

kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan 

maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan 

atas kebebasan hak orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil 

sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan 

ketertiban umum dalam satu masyarakat demokratis.” Saya ulangi, Pasal 

28J ini dilahirkan pada perubahan kedua Undang-Undang Dasar. Yang 

tidak dilakukan perubahan lagi pada perubahan ketiga dan keempat. 

Kita mengakui adanya agama-agama yang dipeluk oleh penduduk 

di Indonesia. Kita bisa sebut ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, 

Konfusius Yahudi, Shinto, atau lainnya. 


Kalau boleh, saya ingin membacakan penjelasan dari Undang- 

Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965, pada penjelas pasal demi pasal. 

Pasal 1 “dengan kata-kata di muka umum dimaksudkan apa yang 

lazim diartikan dengan kata-kata itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana. Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah 

Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha dan Konfusius.” Kemudian 

dimuat, ini tidak berarti bahwa agama-agama lain misalnya Yahudi, 

Zarasustrian, Shinto, Toism, dilarang di Indonesia. Mereka mendapat 

jaminan penuh seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat (2) dan mereka 

dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang 

terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain. Demikian 

penjelasan Pasal 1 dari Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965. 

Dalam Islam dikenal adanya nilai-nilai agama, yang termasuk 

dalam kategori maklumun minnna dinni bidharurah. Yakni nilai-nilai 

26

agama yang sangat jelas dari sumbernya, baik Al-quran maupun sunnah 

Rosulullah Saw. 

Dalam terapnnya dikenal sebagai hal-hal yang mujmali, tercapai 

konsensus dan disepakati bersama, atau ada hal-hal yang mukfalakhi, 

diakui sebagai ranah perbedaaan dan yang ditolerir. 

Perlu dijelaskan, seperti umat Islam mengakui Muhammad bin 

Abdullah adalah Rasulullah dan Khatamun Nabiyin. Baik itu Suni 

mauopun Syiah sama. Sedikit saya ingin saya menyampaikan 

perbedaan, Suni mengakui khillafah dari Khalafaur Rasyidin yang 

empat. Siah hanya merokomendir pengakuan kepada Ali Kaharamallah 

Wajah. Suni dan Syiah sama shoalatnya, tidak ada tambahan shalat 

lima kali sehari semalam. Hanya bedanya mungkin, yang perlu karena 

tadi soalnya disinggung oleh yang ahli supaya kita ada umat Islam bisa 

memilah mana sesungguhnya hal-hal yang dapat dijadikan nilai baku 

untuk membina ketertiban umum di tengah-tengan masyarakat kita. 

Seperti Suni mengakui shalat Jumat dengan tidak harus diatur siapa 

imam siap khatib tetapi atas kesepakatan bersama. Syiah imam dan 

khatib Jumat harus dari pihak pemerintah, sehingga ada kelompoknya 

yang mengatakan kalau yang ditugaskan tidak datang maka Jumat bisa 

dirubah shalat dzuhur saja. 

Ini dikemukakan supaya kita berpikir proposional, mana nilai 

agama yang memang maklumun minnna dinni bidharurah, mana yang 

mujmali, dan mana yang.mukftalafi. 

Sedikit menyinggung tentang pidana, kebetulan saya dulu ikut 

menyusun KUHAP. Anggota DPR tahun 1977-1982. Kami sesungguhnya 

ada semacam komitmen, seandainya bisa dilaksanakan setelah KUHAP 

selesai diundangkan maka segera ada revisi KUHP-nya. Sebab di situ 

ada nilai-nilai yang perlu disesuaikan dengan budaya yang beragama di 

Indonesia, seperti defisi zina dan perzinahan. Harus disesuaikan 

sepanjang persetubuhan dilakukan di luar pernikahan adalah itu 

perzinahan, dalam hukum Islam. Dan itu termasuk dalam kelompok 

hukum hudud {sic}. Tidak bisa dipandang pendekatan lain. Dalam 

Islam dikenal mana yang sifatnya Jinayat karena jelas dalam Al-Quran 

dan Sunnah Rosul mana yang sifatnya Ta’jir pelajaran. 


Kiai bisa terfokus ke masalah PNPS ini? 

69. AHLI DARI PEMERINTAH : KH. HAFIDZ USMAN 

Ya, ini saya terundang karena tadi ingin membedakan. 


Ya. 

27

71. AHLI DARI PEMERINTAH : KH. HAFIDZ USMAN 

Kemudian saya ingin menambahkan Pemerintah dalam hal ini, 

kepala negara sebagai penyelenggara negara perlu menegaskan 

kewenangannya dalam menjamin dan melakukan perlindungan 

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing. 

Arti kata memeluk agama adalah beribadat, dalam arti 

beragama yakni, itulah makna beragama. Artinya Pemerintah sebagai 

penyelenggara negara harus menjaga eksistensi orang beragama, 

beribadat menurut agamanya. 

Ketua Mahkamah yang saya muliakan, saya berkeyakinan dengan 

beberapa pertimbangan pemikiran yang sebagian saya kemukakan di 

sini. Tetapi keyakinan saya mantap bahwa Undang-undang Nomor 1 

PNPS Tahun 1965 masih tetap relevan dan tidak bertentangan dengan 

rasa keadilan hukum masyarakat, bangsa Indonesia. Dan cita-cita 

proklamasi dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Itulah yang ingin saya sampaikan dan sedikit ditulis formal, hati 

nurani saya sesungguhnya berbicara lebih dari ini. Karena kecintaan 

kepada bangsa dan negara Indonesia. Bagi kami, bagi saya Indonesia 

adalah negara yang sah. Orang yang akan menggangu eksistensi 

keutuhan NKRI sesungguhnya pihak-pihak ini perlu diluruskan 

pemikirannya. 

Demikian, wabilahitaufikwalhidayah, wassalamualaikum wr. wb. 


Berikutnya Bapak Philipus K. Wijaya. 


Mohon izin, Yang Mulia, untuk disampaikan di tempat duduk. 

Selamat siang Yang Mulia, Ketua Mahkamah dan Anggota 

Mahkamah Konstitusi, dan yang terhormat semua yang hadir dalam 

sidang ini. 

Salam sejahtera, nama saya Philip Kuncoro Wijaya, saya sebagai 

Ahli dari Pemerintah. CV saya mungin belum disampaikan, nanti akan 

saya susulkan. 

Sehari-hari saya adalah pengajar di program pasca di Universitas 

Airlangga Surabaya, juga di sebagai pembina akademik dari beberapa 

universiatas, seperti Majong, Universitas Majong yang ada di Malang, 

Universitas Jinan yang ada di Guangzhau dan sebagainya. 

Di dalam kehidupan beragama, saya selaku Wakil Sekjen Walubi 

Indonesia dan Ketua Walubi Jawa Timur dan juga sebagai pembina di 

FKUBm yaitu, Forum Kerukunan Antar Beragama di Jawa Timur. 

28

Di bidang-bidang interfaith yang lainnya saya hampir mengikuti 

seluruh rangkaian dialog interfaith yang diselenggarakan di manca 

negara, kemudian juga masih sebagai anggota dari WCRP yang salah 

satu ketuanya adalah Bapak Kiai Hasyim Muzadi, saya juga masih duduk 

sebagai governing code di WCRP yaitu skala yang lebih kecil daripada 

WCRP untuk wilayah Asia, kemudian juga sebagai pembina di CDCC, IRC 

dan banyak lagi. 

Saya ingin menyampaikan secara lebih singkat, karena banyak 

hal-hal yang disampaikan di pembicara sebelumnya dan juga yang telah 

disampaikan oleh ahli dari Pemerintah Bapak K.H. Hafidz, sehingga saya 

menyampaikan yang belum disampaikan saja. 

Menurut saya adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1965 

tentang Penodaan Agama, paling tidak bisa menjadi pegangan dari 

aparat hukum dalam bertindak, karena kasus-kasus yang terjadi kalau 

saya melihat di Jawa Timur sendiri, sering sekali terjadi kasus-kasus 

penodaan agama yang aneh-aneh. Yang baru beberapa hari yang lalu 

yaitu ada yang mengaku sebagai nabi di Pulau Kangean, dan ini sudah 

diurus oleh aparat pemerintah, sehingga dampaknya tidak meluas. 

Sebuah undang-undang, tadi sudah dibahas sangat mendalam 

karena saya bukan orang hukum. Tapi menurut saya sebuah undangundang 

diperlukan itu tidak bisa disetarakan satu negara dengan negara 

yang lain, paling tidak ada bedanya karena perbedaan budaya atau 

mungkin tingkat pendidikan, tingkat kematangan dan sebagainya yang 

membedakan, sehingga pada akhirnya mungkin bisa disetarakan kalau 

hal-hal yang lain bisa disetarakan. Jadi banyak sekali kearifan lokal untuk 

setiap negara, setiap bangsa, setiap daerah harusnya juga menjadi titiktitik 

yang perlu diperhatikan di dalam penerapan undang-undang itu 

sendiri. 

Namun tadi kasus pertama yang disampaikan oleh Saudara kita, 

yang memeluk sebuah kepercayaan yang belum diakui secara formal, 

itu seharusnya kemungkinan karena terjadi kesalahan tafsir tentang 

Undang-Undang Nomor 1 ini, karena Undang-Undang Nomor 1 ini tidak 

menghalangi adanya kepercayaan yang lain. Bahkan beberapa contoh 

diajukan itu dengan kata di depannya “misalnya” artinya tidak hanya 

yang disebut saja, bahkan yang lain-lain harusnya diakui sepanjang 

tidak menodai agama yang lain, iya poinnya kira-kira seperti itu. 

Kita sangat memperhatikan adanya Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1965 ini dan juga perkembangan belakangan ini. Kita telah 

diskusikan, kita adakan dialog khusus di dalam FKUB Jawa Timur, kita 

adakan dialog internal di dalam umat agama Buddha sendiri dan juga 

saya sempat melakukan dialog beberapa.., 2 bulan yang lalu kira-kira 

sebelum Pak K.H. Hasyim Muzadi diajukan sebagai saksi ahli di sidang 

yang terhormat ini. Jadi sempat kita berdua berdiskusi panjang lebar, 

satu jam lebih mengenai poin ini. 

Di dalam agama yang saya peluk, agama Budha juga tidak 

kurang kasus-kasus yang dengan tanda kutip penodaan agama 

29

ermunculan. Saya kira yang lebih tahu Bapak Dirjen Pembina Umat 

Buddha yang kebetulan hadir di sini. Tapi sebagai minoritas kita mungkin 

kekurangan kemampuan untuk bereaksi sehingga banyak sekali kasuskasus 

yang dibiarkan begitu saja lewat. 

Kasus yang mungkin belakangan cukup menghebohkan tapi juga 

belum mendapatkan penyelesaiaan yang tuntas yaitu berdirinya “Buddha 

Bar” di Jakarta, jadi itu nama orang suci dalam agama kita itu dibuat 

nama sebuah bar itu yang terjadi. 

Memang di dalam agama Buddha, kita punya banyak penafsiran 

sehingga di dalam agama Buddha juga mempunyai banyak sekali sektesekte. 

Namun yang paling penting adalah tidak menodai yang sudah 

ada dan bisa saling mendukung dengan hidup rukun, damai dan 

sebagainya. Tidak kalah dengan Pak Kyai yang duduk di sebelah saya 

yang sangat concern kepada NKRI kita ini. Saya juga pernah menjalani 

pendidikan bela negara dan saya diangkat sebagai jadi Ketua Alumni 

Bela Negara di Indonesia. 

Tentu saja kita sangat yakin bahwa Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1965 ini saat ini masih dibutuhkan. 

Terima kasih Yang Mulia. 


Baik, terima kasih, Bapak. 

Singkat tetapi jelas. Mudah-mudahan juga Bapak Amin 

Djamaluddin bisa singkat dan jelas seperti beliau ini. 

Dipersilakan maju, Bapak. 

75. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (MUI) : AMIN DJAMALUDDIN 


Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, pada kesempatan ini secara 

ringkas saya sebagai Saksi akan bacakan pokok-pokok ajaran sesat yang 

selama ini saya hadapi terutama sekali di Jakarta ini. Saya meghimpun 

banyak tetapi Karena mengingat waktu, saya ringkas saja dan insya 

Allah materi lengkapnya akan kami serahkan Kepaniteraan Mahkamah 

Konstitusi Yang Mulia ini. 

Pertama-tama kami katakan bahwa Undag-Undang Nomor 1 

Tahun 1965 ini adalah sangat dibutuhkan. Berdasarkan pengalaman 

kami selama ini, menghadapi banyaknya aliran-aliran sesat yang muncul 

di Indonesia ini. Contohnya yang pertama adalah ingkar sunnah, yaitu 

kelompok yang tidak percaya sama hadist Nabi Muhammad Saw dan 

menuduh Imam Bukhari itu adalah orang komunis yang pura-pura 

masuk Islam untuk membikin hadits yang sebanyak-banyaknya untuk 

menyesatkan umat Islam. Yang diikuti mereka hanyalah Al-quran saja. 

Seperti contoh, umpamanya tadi pagi tanggal 1 Ramadhan, ustadznya 

ini datang bersama pengurus masjid bertanya, kamu puasa? Jawabnya 

30

puasa, kamu lihat bulan? Jawabnya tidak, bodoh tidak lihat bulan kok 

puasa, tidak paham Al-quran. Al-Quran mengatakan Faman Syahida 

minkum musyahrafal Yahsuhu. Siapa yang melihat bulan itu yang puasa, 

yang tidak melihat bulan tidak wajib puasa bodoh dasar. 

Semua pengurus mesjid dihubungi ditanya yang sama, akhirnya 

karena ini ustadz kita, guru hadits kita pantasan semua tidak puasa 

karena tidak lihat bulan. Itu diceramahkan di mic masjid tiap hari Jumat. 

Allah kata ustadz kita ini Haji Sanwani, tidak akan salah memasukan 

orang ke dalam surga atau neraka. Kalau dia orang beriman dibuang di 

laut, dimakan ikan tetap saja masuk surga, tidak bakalan salah itu 

dimakan ikan tetap saja masuk surga. Tetapi orang kafir dimandikan, 

dikafankan, dishalatkan, dikuburkan baik-baik tetap saja masuk neraka. 

Jadi mereka itu kalau ada orang meninggal tidak perlu dimandikan, tidak 

perlu dikafankan, ditanam begitu atau di buang kelaut dimakan ikan, ya 

Allah tidak akan salah memasukkan orang ke dalam surga atau neraka. 

Itu ingkar sunnah itu. Akhirnya masyarakat kesal, tidak sabar 

mendengar Imam Bukhari komunis itu lagi mereka mengaji akhirnya 

masyarakat berkumpul ditangkap saja, cuma tidak dipukul digotong 

saja, dipikul ramai-ramai ustadznya, dibawa ke Koramil, akhirnya 

diserahkan Koramil, orang ini orang sesat. Karena menuduh orang 

komunis, orang Rusia yang pura-pura masuk Islam untuk membikin 

hadist yang sebanyak-banyaknya, kemudian untuk menyesatkan umat 

Islam. Itu ingkar sunnah itu. 

Dua, tokohnya yang lain Teguh Esha. Teguh Esha ini menulis di 

“Panji Emas Ali Topan Anak Jalanan.” Setelah belajar Islam, Ali Topan 

Santri Jalanan. Setelah itu dia mengangkat dirinya menjadi rasul. 

Shalatnya bukan mengikut rasul, tetapi mengikut burung, maaf seperti 

burung dara itu kalau shalat itu, begitu shalatnya. Akhirnya lagi Shalat 

di Bandung sana ditangkap orang karena shalatnya mengikuti burung 

begitu. Dan Tegu Esha ini akhirnya Tempo memuat berita Teguh Esha 

nabi jalanan, kata majalah Tempo itu, ada semua datanya ini. Itu 

contoh yang lain tentang ingkar sunnah itu. 

Ketiga, Lia Aminuddin, malaikat Jibril. Macam-macam ini ajaran 

Lia Aminuddin ini. Ini mereka itu, maaf , mereka itu mebuat agama baru 

telah lahir agama baru sallamullah. Dia mau menyatukan semua agama, 

Islam dihapus, Kristen dihapus, Hindu di hapus, Buddha dihapus, 

bergabunglah kepada agama sallamullah ini. Kirim wahyunya itu ke 

kantor kami, tiap wahyunya yang turun itu bertumpuk di kantor kami 

itu. Ya, kalau mau bukti ya bisa di anu. Wahyu dia turun, berkembang 

terus pemikirannya akhirnya tadi Lia Aminuddin berganti Lia Eden karena 

hidup di surga, bersuamikan malaikat jibril dan berhubungan seks seperti 

manusia biasa ini dengan malaikat Jibril di surga. Akhirnya saya laporkan 

ke kepolisian ini penodaan agama, kemudian masyarakat yang tidak 

sabaran akhirnya Surga Eden yang di rumah dia di Bungur sana 

dikepung, akhirnya ditangkap polisi, dibawa ke Komdak dengan anjinganjingnya 

itu. 

31

Menurut ajaran Agama Salamullah, yang mentukan suci atau 

kotornya seseorang itu adalah anjing. Kalau datang ke rumahnya ajing 

menggonggong itu orang kotor itu tamu itu. Kalau datang ke rumahnya 

anjingnya diam, ini orang suci. Jadi anjing itu yang menentukan suci 

atau kotornya seseorang begitu, hanya dengan anjing itu Aminudin 

sama Nabi Muhammad Abdurahman diangkut semua oleh polisi di bawah 

ke Polda dan saya diperiksa juga sebagai pelapor dan pengadilan juga 

saya hadir, pembelanya lima puluh pengacara, bayangkan. Lima puluh 

pengacara pembela Lia Aminuddin. 

Kemudian HMA Bijak Bestari. Ini tamatan Akabri Udara, tamat 

HMA ini. Dia mengangkat dirinya Tuhan tertinggi di atas Allahu Akbar. 

Allahu Akbar setingkat di bawah dia, mengetahui semua yang ghaib, 

bisa memerintahkan malaikat semua malaikat itu patuh dan tunduk sama 

dia. Datanya ada semuanya, jadi mengangkat Tuhan dirinya Tuhan 

tertinggi di atas Allahu Akbar, Allahu Akbar setingkat di bawah dia, suatu 

saat utusanya datang ke kantor minta damai, jangan LPPI buat brosur 

tentang sesatnya HMA Bijak Bestari, ya saya tolak sebab Bijak Bestari ini 

saya katakan, Bijak Bestari itu lebih dari Firaun, Firaun hanya dirinya 

Tuhan tertinggi. Tapi Bijak Bestari adalah setingkat di atas Allahu Akbar. 

Jadi ini contohnya, Bijak Bestari. 

Kemudian Nabi Musadek. Nabi Musadek ini saya terima datang ke 

kantor saya, ini Nabi itu bersama saya mengajak saya untuk masuk dan 

membisikkan sama saya dapat wahyu itu dipanggil oleh semua pengikut 

di kantor itu, ya rasul, ya rasul, ya rasul. Di kantor ini saya, kemudian 

mengajarkan syahadat ashadu alla illahailallah waashadu anna almasih 

almaud rasulullah, tidak wajib puasa, belum wajib puasa, belum wajib 

sholat, belum wajib zakat, belum wajib haji, hanya sholat malam dua 

rakaat, yang tidak sholat malam harus lapor sama rasul, lihat orang 

lapor kalau kayak bisa satu juta tebusan dosanya tapi kalau miskin ya 

tergantung daripada keadaan orang yang lapor itu. Kalau orang Bintaro 

di sana bisa yang banyak pengikutnya bisa di atas satu juta itu tebusan 

dosa karena tidak shalat malam itu. 

Saya lapor ke Mabes Polri, akhirnya diproses dan sekarang itu 

dihukum empat tahun penjara. Jadi sekarang ini itu di Indonesia ini 

Malaikat Jibril di penjara, Rasul Muhammad Abdurahaman penjara tiga 

tahun, Rasul Musadek penjara empat tahun. Jadi Malaikat Rasul dua 

Rasul dalam penjara ini Indonesia ini. 

Kemudian di Kudus ada rasul baru Sabda Kusumo namanya. 

Ganti syahadat ashadu alla ilaha illahlah washadu anna sabda kusumo 

rasullulah. Ada silsilahnya dari Nabi Adam sampai dia itu ada lengkap, 

saya lampirkan juga ini sebagai bahan. 

Kemudian Surga Eden dan sekarang itu sudah jadi tersangka di 

Polda Bandung, di Cirebon, dia ini mengaku dirinya Tuhan. Ada Jibril, 

ada bidadari tinggal dalam surga ini. Dan sudah sekian lama praktiknya 

ini. 

32

Tanggal 4 Januari 2010 datang ke kantor LPPI, orang melaporkan 

tentang adanya Surga Eden ini. Korban, yang mana dia ini resmi nikah 

di catatan sipil di KUA Allahnya, juga hadir Tuhannya juga hadir ada 

fotonya, semua fotonya Tuhannya di sini. Setelah nikah resmi 

Tuhannya ini melarang berhubungan suami istri selama enam bulan, 

tapi istrinya ini dikerjain terus oleh dia. Dikerjain terus oleh Tuhan ini, 

istrinya berpikir kok saya sudah nikah resmi di KUA, suaminya juga 

berpikir saya sudah nikah resmi kenapa tidak boleh berhubungan? Tapi 

Tuhan terus berhubungan dengan istrinya itu. Akhirnya kedua-duanya 

keluar dari tata kerajaan Eden ini dan datang ke kantor saya diantar oleh 

teman-teman “Garis” dan tanggal 10 Januari 2010 saya ke Cirebon 

mengatur strategi, setelah saya pelajari tentang situasi di Cirebon itu 

saya perintahkan mereka “Ini dilaporkan ke Polda, karena sudah berada 

di beberapa daerah di luar Cirebon”. 

Akhirnya tanggal 12 Januari 2010, mereka lapor ke Polda, 

kemudian diintelin oleh pihak kepolisian, ternyata benar, hidup mereka 

itu telanjang bulat, maaf. Jadi Tuhan itu suruh memerintah bidadari ini 

untuk telanjang bulat tidak berpakaian, kapan harus disetubuhi, boleh. 

Jadi semua disetubuhi, sehingga koran-koran banyak juga yang memuat 

ini. Pengikut disetubuhi, ditonton ramai-ramai, betul. Ditonton ramairamai, 

telanjang, disetubuhi, dan di CD-kan lagi. Saya ketemu di Polda, 

saya tanya sama Tuhan ini. Ini kan urusan kamar, sama urusan.., saya 

tidak panggil Tuhan, Bapak dan istri Bapak. Kenapa difoto, kenapa di 

CD-kan? Diam Tuhan itu, tidak bisa jawab dia. 

Jadi kalau umpanyanya orang yang disetubuhi oleh Tuhan ini 

melahirkan anak. Apa harus bangga bahwa itu anak Tuhan. Harus 

bangga bahwa itu anak Tuhan? Dikumpulkan anak Tuhan ini, jadi 

keluarga Imran dalam Al-quran ini, jadi keluarga Imran dalam al-Quran 

ini. Ibunya, perempuan-perempuan yang sudah disetubuhi itu, itu 

keluarga Mariam. Jadi ini luar biasa ini ajaran Rahmat Tontowi ini. 


Baik Pak baik. Tadi sudah banyak contoh, lalu apa yang ingin 

Bapak katakan kaitannya dengan PNPS (…) 


Maaf Yang Mulia, JIL yang belum saya katakan. 


Apa? 

33


Jaringan Islam Liberal. 


Silakan, tapi dipersingkat saja. 


Ya, JIL ini menggugat Al-quran. Ratusan ayat quran yang salah, 

saya kutip semua ayat yang salah. Ratusan ayat, yang paling besar 

salahnya itu menurut JIL ayat yang berbunyi inna dinna indallahi islam, 

itu salah. Yang benar, “inna dinna indallahi hanafiah. Jadi mereka itu 

lagi memperjuangkan menerbitkan Al-quran ala Indonesia. Al-quran versi 

mereka itu, ratusan ayat Al-quran yang dikatakan salah, itu JIL. 

Penghinaannya yang luar biasa terhadap umat Islam. Orang yang 

meyakini bahwa Al-quran itu adalah wahyu suci, itu keledai semua. Jadi 

kita ini keledai semua menurut mereka. 

Jadi ini data-datanya ada semua di sini tentang JIL ini. Ayat 

quran yang dibuat juga saya kutip semua. Jadi mereka itu tokohnya itu 

adalah Ulil Abtar Abdallah sebagai koordinator. Di sini, Ulil di wawancarai 

oleh wartawan. Dia itu mendapat 1,4 miliar satu tahun tapi itu kecil 

katanya. Jadi mendapat biaya dari Asia Foundation 1,4 miliar tapi itu 

kecil kata Ulil. Jadi ini mereka ini, berbuat ini untuk kepentingan luar. 

Jadi, itulah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. 

Oleh sebab itu, kalau umpamanya PNPS Nomor 1 Tahun 1965 ini dicabut 

dan tidak ada sandaran hukumnya ini selama ini. Saya kira Lia 

Aminuddin, Musadek dan Bijak Bestari sudah dibunuh orang, sudah 

dibunuh. Untung ada undang-undang ini, yang menyelamatkan mereka 

itu. Jadi tidak bertindak liar, tidak main hakim sendiri, diserahkan sama 

polisi, polisi diproses sesuai dengan kesalahannya. Kemudian polisi 

serahkan kepada kejaksaan, kejaksaaan dibawa ke pengadilan dan 

dituntut berdasarkan pasal ini. Kalau pasal ini dicabut berarti Bapak- 

Bapak Yang Mulia di sini, Mahkamah Konstitusi ini menyuruh kami di 

lapangan ini untuk bermain hakim sendiri, jangan salahkan kami nanti 

kalau orang yang ngaku dirinya Tuhan, saya tangkap, digebuk, karena 

tidak ada payung hukum lagi. 

Maaf, Karena saksi ini adalah pelaksana di lapangan. Sudah 

banyak sekali ini, sudah banyak sekali hal-hal kesesatan semacam ini 

saksi alami tapi tidak pernah di sakiti, tidak pernah dipukul, tapi 

diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk diadili sesuai dengan pasal 

ini. 

Jadi sekali lagi, kalau pasal ini dicabut akan menyuruh kami ini 

untuk bertindak main hakim sendiri. Ya, berarti kami insya Allah tidak 

salah salah karena selama ini tidak pernah kami pukul, tapi setelah ini 

34

dicabut, ya, kami pukul saja ini orang-orang, orang-orang sesat. Kami ini 

bukan orang-orang kuliah di perguruan tinggi Pak, kami ini orang 

lapangan, mengalami ini. Jadi bahan bagi kami untuk membela Islam 


Baik. 


Lebih kurangnya minta maaf. 

Wabillahitaufik walhidayah, wassalamualikum wr. wb. 


Untuk sesi ini yang terakhir Ibu Nurdiati tadi. Siapa tadi? Kalau 

Pak Zaenuddin nanti sesudah Sulaiman Zachawerus itu nanti sesudah 

Pihak Terkait bicara dulu baru memberi kesaksian atau keahlian. 

Silakan. 

85. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (YAYASAN IRENE CENTER) : DRA. 

HJ. NURDIATI AKMA 


Yang Mulia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 ini ternyata 

memberi berkah kepada seluruh Bangsa Indonesia ini. Paling tidak 

setelah kita beberapa kali mengikuti sidang di Mahkamah Konstitusi ini, 

terbongkar banyak hal yang terselamatkan. Di beberapa tempat setelah 

saya menghadiri pengajian atau taklim, ada yang sempat marah tatkala 

tetangganya bercanda, hanya bercanda tetapi karena sudah berbeda 

agama bercandanya dianggap keterlaluan. Masak Bu, dibilang malaikat 

memakai celana gombrang, masak Bu, Nabi Muhammad dibilang 

wajahnya mirip Alain Delon dan sebagainya. 

Apakah kita pukul apa kita apakan? Untung ada undang-undang 

ini, sehingga saya sempat katakan. Sekarang kita punya ajaran Islam, 

udhu’u illa sabili rabikka bil hikmah warma idzatan hasanah wajadilhum 

illa bill aksan. Ajak ngomong dulu dia baik-baik, ajak dia diskusi dulu dia 

baik-baik, tatkala dia sudah tidak bisa diajak baik-baik, dikasih nasihat, 

kita punya suatu payung hukum. Negeri ini, negeri yang berdasarkan 

hukum. Semua rakyat terlindungi. 

Dengan adanya undang-undang ini sebetulnya, bagi umat Islam 

diperbolehkan untuk kita adu-adu otot. Tentu yang akan kecewa adalah 

mereka yang lemah. Justru undang-undang mengatur negeri ini menjadi 

negeri yang tenteram, paling tidak sedikit tentram. Karena apa? Karena 

yang telah tadi dikemukakan dari kelompok Budha dari kelompok yang 

lain mereka merasa terayomi. Tatkala umat yang begitu besar. Saya 

35

ingat beberapa tahun yang lalu majalah “Monitor”, itu sempat saya 

meredam satu kelurahan yang ingin mencari kantor itu untuk membakar, 

untuk membunuh siapa yang melakukan itu. Karena apa? Karena ini 

sudah menyinggung, menodai nilai-nilai agama yang mereka anut dan 

mereka sangat patuhi. Oleh karena itu kami berkesimpulan, agar 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 ini tetap harus dipertahankan, 

bahkan dipertegas dan diperbanyak sosialisasinya. Karena mungkin yang 

terjadi adalah sosilisasi yang kurang. Kalau rakyat bawah, menengah ke 

bawah.., pendidikannya rendah mereka dengan mudah mereka diberi 

pencernaan. Tetapi yang kelompok menengah ke atas ini, janganjangan 

you tidak mengerti dan mungkin pura-pura tidak mengerti. 

Negeri kita negeri yang memang bukan berdasarkan agama, 

berdasarkan Pancasila. Tetapi tidak dibenarkan orang di dalamnya tidak 

beragama. Bayangkan kalau di satu rumah boleh memeluk agama 

sesukanya, tanpa melihat koridor agama yang dibenarkan di Indonesia. 

Saya tidak bisa membayangkan Bapak yang tadi diangkat sumpah untuk 

menjadi saksi? Bingung mau pakai demi apa? Demi Tuhan, demi apa? 

Akhirnya jadi bingung sendiri. Bayangkan kalau di satu rumah sepuluh 

keluarga, di satu RW ada seratus. Betapa bingungnya kita? 

Oleh karena itu bahwa ada aturan di negeri ini, bahwa ada agama 

yang dibenarkan dan tidak boleh orang yang tidak beragama. Kalau 

tidak beragama silakan cari negeri yang lain yang bisa memayungi 

mereka. 

Akhirnya saya berkesimpulan memohon kepada Mejelis Hakim dan 

Yang Mulia semuanya untuk kita bersepakat agar undang-undang ini 

tetap dipertahankan, terutama masalah yang disebutkan oleh Saksi Ahli 

yang terakhir sebelum saya, tentang Jaringan Islam Liberal. Ini banyak 

pertanyaan berkali-kali kami datang di pengajian, tiap kali kami datang 

kepada di majelis taklim. Bagaimana ini Bu, Islam kita ini diapain, 

diobok-obok? Apa kita umat Islam ini diam saja. Apa kita harus 

bergerak, apa kita harus apa? Apa iya saya harus membenarkan 

gerakan-gerakan mereka? Untung ada undang-undang seperti ini. 

Barangkali kerja keras dari lembaga hukum untuk 

mensosialisasikan undang-undang ini dan menyebarkan, memberikan 

pemahaman bahwa negeri ini, negeri yang beragama dan agama yang 

telah disepakati adalah agama ini, ini, ini. 

Terima kasih. 

Wabilahitaufik walhidayah, wassalamualaikum. wr. wb . 


Baik, semua Saksi dan Ahli sudah tampil kecuali nanti Pak 

Sulaiman. Itu nanti karena beliau dihadirkan sebagai Ahli dari Irena 

Center, sehingga Irena bicara dulu baru Bapak nanti. 

36

Saya berikan kesempatan di sana satu, di sana satu. Khususkhusus 

untuk Ahli dari MK, karena dari MK ini setelah ini tidak balik lagi. 

Ini undangan MK, Bapak Prof. Andi Hamzah dan Pak Eddy Hiariej (…) 


Dari MUI akan bertanya pada Ahli yang di MK, mohon juga diberi 

kesempatan. 


Ya, boleh, 1 saja dari Pihak Terkait. Ada ndak dari sini? Singkat 

saja, ya? Pengalaman saya kalau Anda bicara terlalu panjang, tanya saja 

langsung apa. Di sana juga, di sana juga. Kita biasanya jam 12:00 

istirahat untuk sholat dzuhur dan makan siang. 

Silakan. 


LL.M. 


Pertanyaan kami dari Kuasa Hukum Pemohon kepada Saksi Dr. 

Eddy O.S. Hiariej. Untuk Dr. Eddy O.S. Hiariej, Anda, saya bingung 

seperti itu, penjelasan Anda di satu sisi Anda mendukung kebebasan 

berpikir, beragama dan lain-lain. Kemudian di kesimpulan tiba-tiba Anda 

menyatakan, ini relevan. Padahal dalam fakta bahwa banyak kasus 

Undang-Undang PNPS ini justru masuk ke wilayah pemidanaan 

pemikiran. 

Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana membuktikan 

khususnya mengenai mens rea dari penodaan agama ini? Kita tahu 

bahwa sangat abstrak sekali membuktikan penodaan agama khususnya 

dalam bentuk mens rea -nya. 

Terima kasih. 


Dari Pemerintah ada? Cukup. 

Dari Majelis Ulama. 



Sedikit pertanyaan kepada Saudara Saksi dari..., Saudara Saksi 

Sardy boleh Yang Mulia, ya. Selaku penghayat kepercayaan apakah 

Saudara ataupun organisasi Saudara pernah diberi perintah atau 

peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya dalam suatu 

37

keputusan bersama, Menteri Agama atau menteri, atau Jaksa Agung 

atau Menteri Dalam Negeri? 

Kemudian untuk Ahli, Bapak Prof. Dr. Andi Hamzah. Apakah 

pidana penjara dalam Pasal 3 PNPS yang selama-lamanya 5 tahun ini, 

Saudara katakan menyalahi ancaman satu tahun maksimal. Apakah 

dalam pengertian yang lain, Ahli masih setuju, atau tetap setuju adanya 

suatu hukuman pidana mati..,hukuman pidana administrasi, kendati 

hukuman maksimalnya tidak 5 tahun tapi 1 tahun? Mohon penegasan. 

Kemudian yang kedua, Ahli mengatakan Pasal 4 PNPS a quo pada 

dasarnya tidak ada masalah karena telah dimasukkan ke dalam KUHP. 

Sedangkan Ahli dari Pemohon yaitu Prof. Sahetapy mengatakan adalah 

sangat mengherankan bagaimana suatu undang-undang yang 

direkayasa di zaman tirani dan kemudian dengan prosedur yang tidak 

jelas di-simsalabim menjadi Pasal 156A KUHP. Pertanyaannya adalah 

secara ilmu hukum pidana, apakah lazim memasukkan suatu pasal 

pidana tertentu ke dalam suatu kodifikasi hukum pidana? Pertanyaan 

serupa mohon juga dijawab oleh Saudara ahli Eddy Hiariej. 

Kemudian untuk Saudara Ahli Dr. Eddy O.S Hiariej. Yang pertama, 

tadi Ahli menjelaskan tentang historis PNPS. Pemohon mendalilkan 

bahwa produk PNPS Nomor 1 Tahun 1965 dibuat pada masa 

pemberlakukan hukum darurat perang. Apakah benar dibuat di dalam 

suatu masa hukum darurat perang? Mohon kepastiannya. 

Kemudian yang kedua, Pemohon juga mendalilkan Pasal 3 

Undang-Undang PNPS bertentangan dengan asas kepastian hukum, 

karena tidak jelas dimengerti dan tidak dapat diperkirakan, misalnya 

tentang yang dimaksud pokok-pokok ajaran agama dan lain-lain. Apa 

pendapat Ahli tentang pernyataan Pemohon dalam permohonannya ini? 

Yang terakhir, tadi Ahli menjelaskan adanya pengaturan penodaan 

agama juga dalam KUHP Belanda. Setahu saya, setahu kami, Partai 

Kristen Demokrat atau PKD di Belanda praktis hampir selalu menguasai 

parlemen. Bisakah Saudara menjelaskan apa latar belakang Partai PKD 

mengusung undang-undang yang mengatur penodaan agama ini? 

Terima kasih. 



Ya baik, cukup. 

Jadi begini Saudara Sardy tidak usah menjawab. Nanti sore saja 

kalau menjawab. Sekarang, masing-masing 2,5 menit untuk Ahli. 

Silakan Prof. Andi! 


Jawabannya saya mengenai 1 tahun tadi, sebenarnya saya lupa 

tadi menyampaikan kepada Yang Mulia Ketua. Bahwa ada kaitan dengan 

38

penahanan. Bahwa yang satu tahun itu tidak bisa ditahan kan menurut 

KUHAP. 

Di dalam Undang-Undang Administrasi ini umumnya pegawai 

negeri sipil (...) 


Mohon menggunakan mic, Yang Mulia. 


....adalah penyidik, Departemen Kehutanan, Departemen 

Perikanan, itu ada penyidik semua itu. Jadi kalau diancam 5 tahun dia 

akan bisa menahan orang, ya kan? Dimana dia tahan? Apa penjara mau 

terima kalau ada orang surat perintah penahanan yang bukan dari polisi 

atau kejaksaan. Ini menjadi persoalan kan? Maka itu minimumnya satu 

tahun, artinya dia tidak bisa melakukan penahanan. Kalau ditaruh 5 

tahun, dia bisa melakukan penahanan. Ini praktisnya seperti itu. Jadi 

kalau mau lebih dari 1 tahun harus dikasih baju Undang-Undang Pidana, 

atau masukkan dalam KUHP. Ya, jadi seperti Undang-Undang 

Lingkungan Hidup, itu kan kalau kita 10 tahun. Kalau Belanda dia 

masukkan ke Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, supaya mendapat 

baju, payung Undang-Undang Pidana. 

Begitu, saya kira itu. Masih ada yang ditanya tadi? 


Oke, Saudara Eddy Hiariej. 


M.H. 

Terima kasih, Majelis yang mulia. 

Yang pertama dari Pemohon mengenai kebebasan berpikir dan 

berkeyakinan yang saya maksudkan adalah yang seperti yang Saudara 

ajukan tadi adalah saksi yang menganut aliran kepercayaan. Ini tidak 

bisa diadili atau dihukum karena itu ialah keyakinan dan kepercayaan 

yang bersangkutan. 

Kemudian pertanyaan Saudara mengenai mens rea. Kalau kita 

berbicara mengenai mens rea berarti kita berbicara mengenai subjektive 

onrecht element, melawan hukum yang subjektif. Dalam hukum pidana 

kita menggunakan teori yang namanya kesengajaan yang diobjektifkan. 

Artinya apa? Subjektive onrecht element itu hanya bisa dilihat, hanya 

bisa diketahui kalau ada subjektive onrecht element. Saudara bisa 

kembali mempelajari bukunya Moelyatno, mengenai elemen-elemen 

perbuatan pidana. 

39

Yang berikut pertanyaan dari Pihak Terkait, bahwa penambahan 

pasal seperti 156A atau misalnya Pasal 136B itu adalah hal yang wajar 

dalam pemberharuan KUHP. Kalau membuka Wetboek van Strafrecht di 

Belanda itu biasanya di setiap tambahan Pasal 156A,15..., apa, 

tambahan-tambahan dengan mengunakan huruf. 

Kemudian yang kedua mengenai pertanyaan keadaan darurat 

perang. Saya kira keadaan darurat perang tidak ada hubungannya tidak 

ada hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965. 

Keadaan darurat perang itu diumumkan oleh Nasution pada tahun 1957 

ketika sidang konstituante di Bandung ingin mengubah dasar negara 

Pancasila dan keadaan darurat perang itu sudah di cabut pada Tahun 

1963, ketika Irian Barat kembali ke dalam pangkuan wilayah RI. 

Pada Tahun 1965, tadi yang sudah dikatakan oleh Prof. Andi 

Hamzah, pada saat itu adalah Jaksa Agung Gunawan waktu itu yang 

kemudian untuk membasmi aliran kepercayaan yang dianggap sesat. 

Tetapi jangan juga dilupakan bahwa pada saat itu banyak terjemahanterjemahan 

sesat yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia sekitar 

tahun 1964-1965 antara lain yang diplesetkan oleh PKI itu bahwa orang 

Islam itu tidak perlu shalat sesuai surat Al-Ma’un ayat, fawailul 

lilmusholin, celakalah bagi orang-orang yang shalat.” Tapi tidak 

meneruskan ayat itu. lha, ini kemudian asbamul nuzul adanya Undang- 

Undang Nomor 1 PNPS 1965. 

Yang berikut adalah mengenai yang didalilkan oleh Pemohon 

bahwa dalam pasal tersebut tidak mengandung kepastian hukum. 

Memang kalau kita kembali pada prinsip pada asas legalitas lex praevia, 

lex certa, lex stricta dan lex scripta ini memang antara yang satu 

dengan yang lain saling bersinggungan. 

Sebagai satu contoh, tadi dikatakan bahwa tidak ada pidana, 

tidak ada perbuatan pidana tanpa ada Undang-Undang Pidana yang 

ketat. Kalau Undang-Undang Pidana yang ketat itu berarti tidak boleh 

dilakukan analogi, tetapi terjadi analogi di dalam hukum pidana itu sudah 

terjadi di Belanda sejak tahun 1921. Artinya apa? Perkembangan hukum 

itu selalu dia selalu sesuai zaman dan masanya. Jadi betul di satu sisi 

memang ada satu postulat dasar yang di kemukakan oleh Immanuel 

Kant “súmmum ius, summa iniuria” suatu hukum yang semakin pasti 

semakin tidak adil. Terserah kepada Majelis, mau memilih kepada 

kepastian hukum ataukah kepada keadilan. Dan konsep dasar hukum 

pidana itu selalu mengantinomikan antara juctice versus kepastian 

hukum. 

Yang terakhir, bahwa yang menarik bahwa memang Partai 

Kristen Demokrat selalu menguasai Twee de Kammer atau parlemen di 

Belanda dan dalam memorie van toelichting dimasukkan pasal-pasal 

penodaan agama dalam Wetboek Van Strafrecht di negeri Belanda 

semata-mata adalah untuk melidungi golongan minoritas. 

Sekian dan terima kasih. 

40


LL.M. 

Yang Mulia, mohon 10 detik. 


Ya, baik. Dengan demikian sidang akan ditutup dan akan dibuka 

kembali jam 14.00. 

KETUK PALU 3X 

SIDANG DISKORS PUKUL 12.05 WIB 

SIDANG DIBUKA KEMBALI PUKUL 14.00 WIB 



Dengan mencabut skors, sidang pleno untuk Perkara Nomor 

140/PUU-VII/2009 dinyatakan dibuka kembali. 

KETUK PALU 3X 

Berikutnya kita akan mendengarkan tanggapan atau keterangan 

dari Pihak Terkait yaitu Yayasan Irena Center 

Silakan. 

101. PIHAK TERKAIT (YAYASAN IRENE CENTER) : HJ. IRENE 

HANDOYO 


Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemerintah, DPR, 

Terkait, Pemohon dan hadirin seluruhnya. 

Ruang sidang ini, perlu diketahui sebenarnya bukan panggung 

saya. Saya bukan ahli hukum, saya hanya seorang Ibu yang menangis 

karena kegelisahan anak-anak, bangsa terutama yang beragama Islam. 

Mereka merintih dan menangis karena maraknya penodaan agama yang 

menimpa diri mereka. 

41

Saya tampil di sini untuk melengkapi, menyajikan yang belum 

terungkap. Itu sebabnya saya hadir di sini. 

Yang Mulia Majelis Hakim. 

Sebagaimana yang kita ketahui, bukti-bukti penodaan agama 

yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku beragama Islam dan 

menodai agama Islam. Contohnya Mirza Gulam Ahmad, nabi dari aliran 

Ahmadiyah. Kesesatan Ahmadiyah adalah dia mengaku sebagai nabi dan 

rasul, kitab sucinya tazkirah ibadah hajinya gharabwah dan qodhiyan. 

Berikutnya adalah Lia Aminuddin yang mengaku sebagai 

penguasa kerajaan Tuhan. Pada tahun 1997 dia mengaku sebagai Imam 

Mahdi, maaf mengaku sebagai Jibril. Tahun 1998 mengaku sebagai 

Imam Mahdi dan setelah menggunduli rambutnya mengaku sebagai, 

mendapat maaf, agak terputus, mengaku sebagai Jibril roh kudus. 

Ini adalah fotonya Lia Aminuddin, ini adalah jamaahnya 

salamullah dan ini ketika Lia Aminuddin mengaku mendapatkan wahyu 

dari Allah. 

Berikutnya, akan saya sajikan bukti-bukti penodaan agama oleh 

pihak luar Islam dengan cara melakukan penafsiran yang menyimpang. 

Adapun yang dimaksud perbuatan di depan umum, bisa dilaksanakan 

lewat lisan, tulisan lewat media cetak, media elektronik, buku, brosur, 

koran, VCD, website. Akan saya tunjukkan buktinya masing-masing 

tentang penodaan itu. 

Buku, pada tahun 2004 beredar buku The Islamic Invasion yang 

ditulis oleh Robert Morey dengan edisi lux, dijual di kaki lima hanya 

dengan harga 5000 rupiah untuk setebal 300 halaman, luar biasa 

kejinya. 

Kita lihat fotonya Robert Morey, itulah dia dan bukunya The 

Islamic Invasion, apa yang dia katakan? Dia mengatakan bahwa Allah 

adalah dewa bulan, dan itu tercantum pada halaman 58. 

Berikutnya lagi, dia menyatakan bahwa Allah SWT adalah 

sebesar-besarnya penipu dan itu tercantum dalam halaman 76. 

Berikutnya lagi, dia menyatakan bahwa Rasullulah SAW kesurupan dan 

kemungkinan besar epilepsi. Dan itu tercantum dalam halaman 85. Lebih 

lanjut lagi dia mengatakan ajaran Rasullulah SAW absurd, tidak ada 

peluang untuk benar dan itu tercantum dalam halaman 93. 

Berikutnya lagi, dia menyatakan bahwa ajaran-ajaran setan ada 

dalam kitab suci Al-qurannya orang Islam, Nabi Muhammad SAW 

dikatakan mendapat inspirasi dari syaitan. Hal itu bisa dilihat pada 

halaman 30. 

Kejeniusan Rasulullah mengubah ibadah penyembahan dewa 

bulan menjadi dewa Islam, menjadi agama Islam, maaf. Dan agama 

Islam adalah agama terbesar di dunia, itu kata Robert Morey yang 

tercantum pada halaman 109. 

Dia menyatakan shalat adalah pemaksaan kultural dan sekaligus 

dia menyatakan imperialisme budaya sudah terjadi di dalam Islam, itu 

42

pun dinyatakan oleh Robert Morey. Kemudian kita saksikan lagi, 

dikatakan juga bahwa Islam menindas wanita, itu ada di halaman 52. 

Muhammad melakukan pembunuhan, perampokan terhadap 

orang yang dianggap kafir atas nama Allah, itu yang dikatakannya dalam 

buku Robert Morey ini. 

Berikut lagi, Islam mengadopsi simbol ritus agama dan nama 

tuhan dari agama pagan kuno, itu adalah tuduhan Robert Morey. 

Berikutnya, maka kata Robert Morey orang-orang muslim harus menolak 

kitab suci Al-Quran dan Al-Quran bukan bersumber dari wahyu. 

Berikutnya kita saksikan foto-foto ini, menurut Robert Morey, foto dewa 

bulan yang dia temukan di Hazor, dia katakan umat Islam adalah 

penyembah berhala yaitu dewa matahari. 

Bagaimana penodaan lewat buku? Selain Robert Morey kita bisa 

lihat juga di dalam buku yang di tulis oleh Drs. H. Amos, entah “H” itu 

singkatan apa, mungkin Himar. Namanya sendiri adalah Purnomo 

Winangun, dia mengatakan bahwa ibadah haji adalah ibadah mainan 

anak kecil. Dia menyatakan bahwa Allah itu bukan dzat tapi z-a-t zat 

,benda. Berikutnya lagi dia menyatakan Allah itu lebih dari satu, bukan 

Allahu Ahad, dia menyatakan bahwa Muhammad itu itu tidak selamat 

bahkan minta diselamatkan, minta di doakan oleh umatnya supaya 

selamat. Dia menyatakan Hajar Aswad itulah berhala yang disembah 

oleh umat Islam. Dia menyatakan upacara ibadah haji sebagai ibadah 

penyembahan berhala. Maka dia mengatakan umat Islam 

memberhalakan Makkah dan Ka’bah. Hajar Aswad sangat di dewa-dewa 

kan dan dianggap sebagai Allah Yang Maha Besar, itulah kata terjemah 

kata Purnomo Winangun, itulah terjemah daripada kalimat Allahu Akbar. 

Siapapun yang tidak mau mencium Hajar Aswad, katanya 

Purnomo Winangun maka bagi orang Islam dia adalah kafir. Sekarang 

kita saksikan penodaan lewat brosur. Banyak brosur-brosur penodaan, 

dalam kesempatan ini saya tampilkan contohnya saja, Insya Allah sekitar 

lima brosur. 

Brosur ini kalau dilihat sekilas sepertinya brosur umat Islam, tapi 

ternyata bukan brosur umat Islam. Bahkan brosur-brosur ini 

membandingkan antara Al-Quran dengan kitab suci agama yang lain. 

Dan disebutkan disitu ayat-ayat dan juga suratnya. 

Allah disebut sebagai nama dewa bangsa Arab yang mengairi 

bumi. Jadi Allah adalah dewa zaman pra Islam. 

Berikutnya disebutkan, Isa AS ruh Allah, maka Isa adalah Allah. 

Berikutnya siapakah yang bernama Allah itu? Isinya jadi yang bernama 

Allah itu adalah dewa. 

Berikutnya lagi adalah brosur yang berjudul keselamatan. Dia 

menyatakan shiratal mustaqim adalah Isa anak Maryam yang harus 

diikuti dan ditaati, memakai ayat Al-Quran yaitu surat Zukruf ayat 61 tapi 

disimpangkan maknanya. Manusia bisa memperoleh keselamatan jika 

ikuti shiratal mustaqim. Siapa shiratal mustaqim? Maka dikatakan Isa 

A.S. 

43

Demikian pula rahasia jalan ke surga. Seolah pembuatnya Islam 

karena ditulis pembuatnya adalah Dakwah Ukhuwah lengkap dengan P 

Box-nya. Isinya adalah agar manusia dapat mencapai surga harus 

mengikuti Isa A.S, dan kemudian dia pun mengutip dari surat Maryam 

ayat 19, ayat Al-quran dipelencengkan penafsirannya di sini dan 

memakai ayat dari kitab suci yang lain. 

Bagaimana penodaan dalam bentuk VCD? Penodaan dalam 

bentuk VCD kita bisa saksikan, saya akan perdengarkan kepada Ibu dan 

Bapak hanya dalam waktu 3 menit atau 2 menit, klip penodaan terhadap 

Al-quran. Ini peristiwa ini terjadi di Batu, Malang. Dan inilah 

pembuktian-pembuktiannya. 

(PEMUTARAN VIDEO) 

Yang diangkat itu adalah kitab suci Al-Quran 

Insya Allah Ibu dan Bapak seluruhnya, Yang Mulia Majelis Hakim 

juga mendengar dan melihat dengan saksama apa yang diletakkan di 

lantai itu, dan apa yang dihujat, apa yang mereka katakan mengusir roh 

setan dari kitab suci Al-Quran. 

Inilah bentuk konkrit pembuktian dari penodaan agama yang 

Saudara pertanyakan. 

Kita lanjutkan, ada kemudian orang yang mengaku bernama Ali 

Makrus. Dia mengaku mantan muslim, dia mengaku mantan Ketua FPI 

Surabaya. Apa kemudian yang dia katakan 

(PEMUTARAN VIDEO) 

Ibu dan Bapak bisa menyaksikan betapa biadab, kejam, keji atau 

lain yang lebih tepat daripada ungkapan ini. Ini jelas fitnah dan kita 

semua tahu bahwa mereka melakukan fitnah itu. Peristiwa itu sampai 

hari ini tetap berlangsung, saya buktikan harian Republika, Jumat 

tanggal 19 Februari 2010 masih juga memberitakan tentang Makrus Ali 

atau Ali Makrus itu. Apa yang dia perbuat menghina ajaran dan ibadah 

umat Islam, menimbulkan kebencian pada pihak lain karena terlihat 

simbol dari kegiatan penceramah di tempat ibadah agama tertentu. 

Diduga ini merupakan upaya provokasi terhadap umat Islam 

Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah. 

Bukan hanya itu saja, mereka juga melakukannya di website. 

Coba kita lihat dan saya mohon kepada Saudara-Saudara saya seiman 

dan seakidah, jangan terpancing emosi, di dalam ruangan ini kita 

membuktikan seperti permintaan dari pihak Pemohon, apa ukuran 

penistaan atau penodaan agama. Ini saya akan beberkan 

pembuktiannya, silakan diukur kalau Anda masih punya hati nurani. 

Forum blog ini oleh Forum Murtadin Indonesia, bisa dibaca blognya. 

Isinya menggambarkan surga dan nikmatnya pesta seks dalam 

Islam. Berikutnya kebohongan Islam. Silakan, web-nya. Isi 

44

menggambarkan Rasulullah yang dimuliakan oleh umat Islam meminta 

dituangkan minuman keras atau khamer. 

Berikutnya kebohongan Islam, isinya adalah Allah dan Rasulullah 

memperbolehkan sodomi. Kata mereka sodomi dihalalkan Allah dan 

Rasulullah. Kemudian Laskar Murtadin, isinya, mereka menggunakan 

foto ulama Islam tapi mengajak kepada gerakan pemurtadan. Siapa foto 

beliau yang tercantum di sini, Habib Riziq dan Abu Bakar Ba’asir. Maaf 

Dja’far Umar Thalib. “Kami laskar murtadin mengajak Saudara-Saudara 

sekalian untuk meninggalkan Islam dan bergabung bersama kami dalam 

misi pemurtadan.” Omong kosong, bohong dan sekaligus fitnah, bukan 

hanya penodaan. 

Berita muslim shahih, namanya demikian, tapi isinya apa? 

Menyatakan Allah adalah Tuhan abal-abal. Berita muslim shahah lebih 

lanjut menyatakan tiga bukti logis dan faktual, Allah SWT bukan Tuhan. 

Disebut saya katakan muslim itu goblok, Allah bukan Tuhan tapi berhala. 

Berita muslim shahih mengatakan Islam agama sakit, Muhammad tidak 

sinting tapi sakit jiwa. Berita muslim shahih berikutnya mengatakan, 

nilai moral nabi yang meniduri gadis 9 tahun. Islam expose menyatakan 

menyebut nama Allah sebagai Ouwlah, ini lebih kurang ajar lagi. 

Mohon tidak emosi Saudara seiman dan seakidah karena kita 

dalam pembuktian. 

Islam expose menggambar sosok lelaki jelek dengan menyatakan 

itu adalah Rasulullah sebagai pemakai kondom merek “durex,” itu dalam 

bahasa Belanda. 

The gangster of Muhammed, kemudian berita muslim shahih 

mengatakan isi gambar kartun Allah, Nabi Muhammad dan muslim 

digambarkan dalam adegan yang sangat menghina. 

Sekali lagi karena ini pembuktian, coba kita ukur sampai dimana 

ukuran obyektif para Pemohon. 

Klik publication, gambar kartun muslim melakukan sholat 

dikatakan menyembah dewa bulan. Itu pertanyaannya, sholat sama 

dengan menyembah dewa bulan dan mereka gambarkan dewa bulan 

yang ada di Azhor. 

Berikut lagi kita saksikan, mereka katakan nabi Muhammad SAW 

masuk neraka, maka dikelilingi oleh api neraka sujud menyembah 

kepada Yesus Kristuslah Tuhan katanya. Lihat mereka memasang ayatayat 

bibelnya di. Yohanes Pasal 1 ayat (10), Yohanes Pasal 5 ayat (27), 

Filipi Pasal 2 ayat (11). 

Kemudian merekapun menyatakan bahwa Allah adalah setan, 

lengkap dengan ayat Bibelnya, kembali tadi ayat Bibelnya, Lukas Pasal 9 

ayat (23) dan (24). 

Berikutnya faithfreedom.com, tidak kurang biadabnya, isinya 

adalah gambar komik tentang perzinahan dia sebut nama Muhammad 

dan Zainab. faithfreedom.com, faithfreedom-Indonesia, dia 

menyatakan, dia membuat komik tentang Rasullah dengan Hafsa. 

Padahal Nabi Muhammad SAW tidak boleh untuk digambarkan, umut 

45

Islam tidak pernah mencoba-coba untuk menggambar beliau. Tapi 

mengapa umat di luar Islam, pihak ketiga membuat seperti ini? Dan di 

situ dikatakan gambar komik tentatang Al Azl, ngeseks islamiyah 

katanya, dan masih ada lebih dari 100 website situs atau blog lain yang 

berisi penodaan terhadap ajaran dan simbol-simbol agama Islam. 

Nah, sekarang coba kita mempersilakan pada pihak Pemohon, 

apakah Saudara masih punya hati nurani melihat ini semua? Kita 

sekarang membuat pembuktian terbalik. Kalau agama Anda 

diperlakukan seperti ini apakah Anda juga terima dan nyatakan ini 

kebebasan beragama? Siapkah? Elton John dia orang Kristen dia 

mengatakan “Jesus was a gay Lord ” 

Berikut, Michael Elton John menyebut Yesus seorang gay, 

penyanyi Kristen asal Inggris dikutuk oleh Amerika. Ternyata Amerika 

juga mengenal pengutukan. Masih ada yang lain kalau Anda ingin tahu. 

Kalau undang-undang ini dihapuskan apa yang terjadi? Yesus merokok 

dan minum bir, gegerkan Kristen di India sampai menimbulkan 

kerusuhan di sana. 

Berikutnya, ini coba Anda lihat bagaimana kalau salib Anda dibuat 

seperti ini? Salib kodok hijau, katak hijau. Maka sebelah tangan kanan 

dan kiri memegang mug dan kemudian telur. Jangan terkejut, ini juga 

sudah ada. Tapi umat Islam tidak pernah mau berbuat seperti ini, 

selama sekian tahun kami tetap diam dan sabar, karena kami taat 

hukum, lihatlah, siaplah untuk melihat gambar ini. Bagaimana kalau 

Tuhan Anda diperbuat seperti ini, siapkah? Sampai dimana hati nurani 

Anda? detik.com ini juga menimpa Budha, dikatakan patung Budha 

berwajah mendiang Gus Dur menuai protes umat Budha. Ini yang 

dilakukan, inilah kalau tidak ada Undang-Undang tentang Penodaan 

Agama dan itukah yang Anda inginkan? Sampai dimana hati nurani 

Anda? Undang-Undang Nomor 1 justru untuk membentengi agar supaya 

umat beragama tetap dalam keadaan aman, apakah ada agenda 

tersendiri dari pihak Anda untuk kemudian membuat bangsa ini menjadi 

carut marut dan ribut? Kami sejak lama sudah menahan diri. Sampai 

ketika peristiwa Mei tahun 1978 umat Islam dituduh dengan fitnah yang 

sangat keji. Teriak Allahu Akbar kemudian memperkosa dan teriak dan 

fitnahan itu menyebar seluruh dunia yang sampai hari ini Anda-Anda 

hanya bisa memfitnah dan tidak mampu membuktikan. 

Barangkali Majelis Hakim, saya mohon Yang Mulia mendengarkan 

apa yang disampaikan berikutnya beberapa menit oleh penasihat hukum 

kami. 

Terima kasih. 


Tidak usah, terlalu panjang. 

46

Berikutnya Ittihadul Muballighin, nanti saja. Gantian biar kalau 

waktunya habis tersisa nanti boleh. Yang sudah terdaftar dulu, kuota 

waktunya biar tepat. 

103. PIHAK TERKAIT(ITTIHADUL MUBALLIGHIN) : DRS. H. NINGRAM 

ABDULLAH, M. AG. 


Yang Mulia Ketua dan Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi. 

Kami akan bacakan pendapat Ittihadul Muballigin tentang 

terhadap permohonan pengujian materil Undang-Undang Nomor 1 PNPS 

1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama oleh tim 

advokasi kebebasan beragama. 

Assalamualikum wr.wb 

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Swt atas 

segala rahmat dan nikmat serta shalawat dan salam semoga tercurah 

kepada Nabi Muhammad Saw semoga kita dapat memperjuangkan 

ajaran sunnahnya. 

Yang Mulua Ketua dan Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi yang 

berbahagia, 

Islam adalah agama yang mendambakan perdamaian. Hal ini 

tergambar yang dianjurkannya kita setiap bertemu mengucapkan 

assalamualaikum, damai untuk Anda. Demikian juga ketika selesai 

sholat kita, mengucapkan salam kedamaian yang didambakan bukan 

hanya untuk diri sendiri tapi untuk pihak lain. Sehingga kata Nabi 

seorang muslim adalah siapa yang menyelamatkan orang lain, yang 

mendapatkan kedamaian dari gangguan lidah dan tangannya. 

Jadi perdamaian merupakan salah satu ciri utama agama Islam, 

karenanya agama Islam mengharusakan adanya kedamaian bagi seluruh 

mahluk, sehingga dalam perang pun kalau mereka cenderung kepada 

kedamaian maka sambutlah kecenderungan itu dan berserah dirilah 

kepada Allah. 

Bahwa dalam rangka mewujudkan perdamaian itu dengan pihak 

lain Islam pun mengajarkan dialog yang baik. Dan dialog itu pun ada 

keputusannya, dalam As-sabba dikatakan, “katakanlah kamikah yang 

benar atau Anda yang benar, kamikah yang salah atau Anda yang 

salah?” 

Para Hakim yang mulia, dalam perkara yang kita sidangkan hari 

ini tentu berpedoman dengan ini. Kami pendukung Undang-Undang 

Nomor 1 ini yang benar atau Pemohon, Tim Advokasi Kebebasan 

Beragama? Jawabannya tentu adalah dari isi permohonan yang diajukan, 

dari terungkap dari sidang-sidang terdahulu, maka sebenarnya kamilah 

yang benar, kami dan pendukung inilah yang benar, sedangkan mereka 

adalah sesat yang sesesat-sesatnya. Karena mereka tidak mau 

kedamaian. 

47

Untuk itu Hakim yang mulia, kalau pada sidang dahulu ada dari 

Saksi Pemohon mengatakan bahwa, undang-undang ini perlu 

dimasukkan kantong sampah, justru permohonan merekalah yang perlu 

dimasukkan kantong sampah, kenapa? Karena mereka tidak berhak uji 

materiil, karena mereka tidak bergerak dalam bidang keagamaan. 

Karena ini Undang-Undang Penodaan Agama dan empat Pemohon yang 

perorangan itu juga tidak tergangu aktivitasnya. 

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, berbicara soal 

kerukunan dan toleransi, Islam merupakan agama yang paling menjaga 

kerukunan dan toleransi. Islam datang tidak hanya berjuang 

mempertahankan eksistensinya sebagai agama tetapi juga mengakui 

eksistensi agama lain, tidak seperti tadi yang kita dengar. Oleh karena 

itu maka jelas Al-Quran mengatakan, lha iqraha fidin, ada paksaan 

dalam agama Islam.” Lakum diinukum waliyadin, “bagimu agamamu dan 

bagiku agamaku.” Dan orang Islam diperintahkan untuk memberi 

perlindungan terhadap non muslim yang meminta perlindungan, surat 

At-taubah ayat 6 “dan jika seorang diantara orang musyrik itu minta 

perlindungan kepadamu, lindungilah ia supaya ia mendengar firman 

Allah, kemudian antarkan ia ke tempat yang aman baginya, demikian 

itu disiapkan mereka kaum yang tidak mengetahui". 

Sungguh seorang muslim dilarang menodai agama lain, karenanya 

orang Islam tidak pernah menodai agamanya, kenapa? Karena 

berpedoman kepada Al- quran surat Al-anam ayat 108, walla tasibu 

ladzina yada’una mindunillah,fayasubullaha ad wabighairil ilm. Dan 

janganlah kamu memaki-maki, menghina sembahan-sembahan yang 

mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki-maki 

Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.” Yang terjadi tadi itu 

adalah mereka memaki-maki tanpa pengetahuan dan tanpa batas. 

Umat Islam tidak akan menodai agama lain, kalau agamanya 

tidak dinodai. Umat Islam tidak akan mengganggu aliran-aliran yang 

menyimpang dari Islam jika tidak mengatasnamakan Islam dan tidak 

menjelekkan Islam. Oleh karenanya jangan coba-coba agama lain atau 

aliran lain mengaku Islam mengubah-ngubah ajaran Islam, keimanan 

seorang muslim akan melawannya siapapun yang merubah-rubah ajaran 

Islam. 

Oleh karena itu Hakim yang mulia, di sinilah urgensinya di sinilah 

pentingnya negara melindungi umat beragama dari siapa saja yang 

merong-rong keberagaman seorang muslim. 

Maka Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 ini harus 

dipertahankan. Pemohon selalu mengatasnamakan kebebasan, padahal 

kebebasan yang kami garisbawahi adalah yang seperti dikatakan oleh 

Ibnu Koldun, kebebasan sesorang dibatasi oleh kebebasan orang lain 

khuriyatun mar’ i mahdhotun bidhatun khairi, hak seorang pun dibatasi 

oleh hak orang lain . Dengan dalih kebebasan, apakah bebas menghina, 

menodai, apakah undang-undang ini tidak diperlukan? Kami bertanya 

kepada Pemohon dan Kuasa Pemohon, apakah Anda beragama? Kalau 

48

Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon beragama, apakah rela agama 

Anda dihina? Apakah rela agama Anda dinodai? Kalau Pemohon dan 

Kuasa Hukum Pemohon tidak beragama, maka tidak berhak menguji ini, 

karena Indonesia berdasar pada Tuhan Yang Maha Esa. 

Sekali lagi undang-undang ini perlu dipertahankan. Kita tidak bisa 

bayangkan kalau undang-undang ini dicabut, sebagai ilustrasi saja jika 

ada seorang dari sebuah desa dipukul oleh desa lain maka akan terjadi 

tawuran masal, kenapa? Menjaga kehormatan desa, mereka tidak 

mempertimbangkan benar dan salahnya. Apalagi agama yang sakral ini, 

dihina, dinodai, maka apa yang terjadi kira-kira kita bayangkan. Itulah 

mutlaknya, perlunya Undang-Undang PNPS ini. 

Para Hakim Konstitusi yang mulia, sebagaimana kita pelajari dulu 

di sekolah, pembuka Undang-undang Dasar, batang tubuh dan 

penjelasan adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahpisahkan. 

Ternyata kalau kita baca mengenai memisah-misahkan bahkan 

memotong, bahkan menyembunyikan, sudah jelas tadi dibacakan oleh 

Pak kyai kita bahwa, Pasal 28 itu jelas. Ayat (1) “setiap orang wajib 

menghormati hak asasi manusia orang yang lain dalam tertib kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ayat (2) di dalam 

menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada 

pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan maksud 

semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak 

dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil 

sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, 

ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis 

Jadi jelas adanya pembatasan yang dikatakan undang-undang, 

maka Undang-Undang PNPS ini adalah konstitusional yang harus 

dipertahankan. 

Hakim Yang Mulia, kalau kami amati semua fenomena yang 

terjadi di Indonesia ini, baik bidang politik, bidang sosial, agama yang 

serba kontroversi ini adalah akibat dari liberalisme dan HAM yang 

dipahami oleh sementara kelompok semau gue kata orang Jakarta 

Betawi. 

Mereka yang mengajukan kebebasan agama lewat undangundang 

ini adalah mereka yang terpengaruh dari liberalisme dan HAM 

yang ada di Barat. Kami bertanya kepada Hakim yang mulia, apakah 

sama liberalisme dan HAM yang ada di Barat dengan liberalisme dan 

HAM yang ada di Indonesia? Kalau sama tentunya free sex bebas, 

mabuk-mabukan bebas, judi bebas, menghina agama bebas, memilih 

agama bebas. Oleh karena itu maka, Hakim yang mulia, liberalisme dan 

HAM di Indonesia ini harus dibatasi oleh Pancasila, harus dibatasi oleh 

norma etika dan agama. Nah, karena itu maka bisalah ini nampaknya 

terjadi adalah karena ideologi lama yang berbaju baru. Oleh karena itu 

maka ya untuk bidang ke hukum kami serahkan kepada dari kuasa 

hukum kami Achmad Michdan. 

Terima kasih, wassalamualaikum, wr. wb. 

49


Selanjutnya dari Bassra. 

105. PIHAK TERKAIT (BASSRA) : K.H. NAIRUL ROCHMAN 

Assalamualaikum, wr. wb. 

Bapak Ketua Mahkamah yang kami muliakan, kami dari Bassra 

akan menyerahkan sikap Bassra secara tertulis melalui Majelis 

Mahkamah kepada Panitera nanti dan selanjutnya mungkin nanti akan 

sikap kami akan dijabarkan oleh advokat kami Dr. Eggy Sudjana, S.H., 

M.Si. 

Hanya kami akan menggarisbawahi, apalagi setelah mendengar 

banyak penodaan-penodaan terhadap agama terutama kepada umat 

Islam, maka sebetulnya dengan adanya PNPS kita menahan diri. 

Menurut ajaran kami Allah sudah berfirman waqotilu fii sabilillahi ladzi 

adyuqotiluna adnakum {sic}........ “dan perangilah di jalan Allah orangorang 

yang memerangi kamu tetapi janganlah kamu melampaui batas.” 

Itu Islam. Jadi kalau ada yang orang memerangi pasti akan diperangi 

oleh orang Islam tapi jangan sampai melampaui batas. Mengapa? 

Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

melampaui batas. 

Orang-orang di luar sudah sepakat, seandainya jaminan ini, PNPS 

ini dicabut akan ada fatwa ulama untuk menekan ayat ini. Kita tidak 

boleh dibodohin yang tadi masya Allah, mau menangis hati saya. Allah 

dibegitukan, Muhammad Saw dibegitukan dan menurut kami 5 tahun itu 

sedikit. Mengapa saya katakan sedikit? Saya punya alasan, satu nilai 

akidah dan iman serta pokok-pokok ajaran agama lebih mahal dari nilai 

atau harga jiwa, raga, dan dunia serta isinya. Lebih baik mati kita kalau 

seumpamanya ajaran Islam diinjak-injak, mahal nilai akidah menurut 

kita. Kita hidup di dunia ini sementara 70 paling banyak kalau kita umur 

70. Selanjutnya berabad-abad. Naudzubillah kalau kita di penjara, di 

azab oleh Allah di neraka naudzubillah himindzalik tidak ada artinya di 

dunia. Dunia hanya sementara tidak artinya, hidup yang menipu. 

Apapun kenikmatannya, dua hari, tiga hari, seminggu, setahun biasa. 

Bapak (kurang jelas) mungkin sudah merasakan, itu biasa menjadi 

hakim itu kalau sudah setahun, dua tahun awal-awalnya Masya Allah, 

itulah dunia menipu. Maka nomor dua, alasannya orang yang 

membunuh semua sesamanya bisa di pidana penjara belasan tahun 

sampai seumur hidup atau dihukum mati. Orang yang menghancurkan 

akal dan jasad orang lain dengan narkoba bisa dipidana penjara sampai 

belasan tahun atau seumur hidup atau hukum mati, maka orang atau 

kelompok yang menghancurkan akidah dan iman, orang atau kelompok 

lain dengan melakukan permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan 

terhadap pokok-pokok ajaran agamanya seharusnya dipidana orang atau 

50

kelompok itu lebih berat, atau setidaknya lebih sama dengan pidananya 

orang yang membunuh dan orang yang mengedarkan narkoba. Justru 

itu Islam sebenarnya sudah sempurna. Firman Allah alyaumal akmakum, 

dinukun, wathoalaikum ni’mati waladziril islammadina {sic} “pada hari 

ini semenjak 14 abad tahun yang lalu Allah berfirman, hari ini telah 

kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu 

nikmatku lantaran telah kuridhai Islam itu jadi agama bagimu.” Maka 

orang atau kelompok dari umat Islam yang mempunyai paham atau 

penafsiran atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang 

telah sempurna dan telah final semenjak 14 abad lalu, khususnya 

adalah masalah-masalah pokok bukanlah masalah-masalah fura’i atau 

khilafiah, orang atau kelompok tersebut sudah keluar dari Islam atau 

sudah bukan orang Islam lagi murtad dan sudah menganut aliran sesat. 

Maka Islam di Indonesia ada NU, Muhammadiyah, Persis dan 

lain-lainnya yang kesemuanya itu hidup berdampingan dengan rukun 

dan harmonis disebabkan karena mereka tidak menyimpang dari pokokpokok 

ajaran Islam. Tetapi kalau orang atau kelompok tersebut masih 

ngotot dan bersikukuh dengan paham atau penafsiran-penafsiran atau 

kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan pokok-pokok ajaran Islam, 

maka dipersilakan keluar dari agama Islam dengan membentuk agama 

sendiri di luar Islam dengan tidak mengembel-embeli kata-kata Islam 

pada agama tersebut. Itulah yang dinamakan kebebasan beragama, 

kebebasan meyakini kepercayaan dan kebebasan menyatakan pikiran 

atau sikap sesuai dengan hati nuraninya. Bukan yang dikatakan 

kebebasan meyakini, kebebasan beragama, kebebasan meyakini 

kepercayaan, dan kebebasan menyatakan pikiran atau sikap sesuai 

dengan hati nuraninya bukan dimaksud seseorang atau sekelompok 

yang menganut suatu agama khususnya agama Islam dengan paham 

atau penafsiran atau ajaran yang dia buat sendiri, sesuai dengan hati 

nuraninya sendiri dan menyimpang dari pokok-pokok agama itu tetapi 

justru hal yang demikian itu adalah pelecehan atau penodaan terhadap 

agama. 

Maka bentuk apa saja baik dikelompok maupun perorangan yang 

melakukan penafsiran agama Islam atau agama lainnya yang dianut di 

Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang 

menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan itu sedangkan penafsiran atau 

kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari ajaran pokok-pokok ajaran 

agama tersebut, berarti kelompok atau orang itu telah melecehkan dan 

menodai agama tersebut, dan kelompok itu atau orang itu telah 

melanggar HAM. 

Dengan ini Bassra mengatakan seandainya Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan atau Penodaan Agama 

dicabut pasti akan terjadi penodaan suatu agama yang dilakukan oleh 

seseorang atu kelompok maupun agama lain. Dua, penyelewengan 

agama yang ada di Indonesia untuk kepentingan tertentu yang 

menyimpang dari pokok-pokok agama itu. Tiga, berkembangnya aliran 

51

sesat secara bebas. Empat, merebaknya orang melanggar HAM dengan 

leluasa. Yang kesemuanya ini akan menimbulkan: 

1. Keresahan umat dalam memeluk agamanya selama hidup di 

Indonesia. 

2. Tidak adanya ketentraman menunaikan ibadah menurut agamanya 

masing-masing. 

3. Tidak ada jaminan dari Pemerintah bagi rakyatnya untuk 

menikmati ketentraman menunaikan agamanya. 

4. Tidak ada jaminan dari Pemerintah bagi rakyatnya untuk 

menunaikan ibadah dengan murni, utuh menurut agamnya masingmasing. 

Sehingga akan terjadi kekacauan dan keributan yang 

ujung-ujungnya pertengkaran dan perang antara umat dan bangsa 

kita sendiri. 

Kalau keadaannya sudah seperti ini, akan merambat kepada 

lenyapnya persatuan dan kesatuan yang akhirnya NKRI pasti akan 

pecah. 

Maka dengan hal-hal tersebut di atas pengurus Bassra memohon 

kepada Mahkamah Konstitusi agar mengabaikan permohonan pihak 

Pemohon dan jangan membatalkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1965 ini. 

Demikian dan akan diteruskan penjabarannya oleh advokat kami, 

wassalamualaikum wr. wb. 


Baik, kami beri waktu masing-masing 5 menit untuk panasihat 

hukum. 

Dari Irene Center. 



Terima kasih Yang Mulia. 


Hanya tiga poin. Yang pertama adalah pada permohonan 

Pemohon, di samping mempergunakan legal standing-nya berdasarkan 

Pasal 51 ayat (1) juga menyebutkan hak gugat LSM atau NGO standing 

Tusu. Dan ini tidak tepat, karena tidak ada di anggaran dasar atau 

akte pendirian yang menyebutkan menyebutkan aspek keagamaan. 

Mereka bukan wali dari orang-orang yang mengalami kerugian 

konstitusional, oleh Karena faktor penodaan agama. Jadi artinya, di 

samping dalam aspek kerugian konstitusional menurut Pasal 51 ayat (1), 

karena tidak mengalami kerugian secara nyata, tidak mengalami 

kerugian dalam aspek potensional, sebagaimana yang 

diargumentasikan, didalilkan oleh mereka maka tentunya kalaupun ini 

52

menjadikan sebuah ketegasan bagi mereka tentu mereka harus 

membuktikan di persidangan ini. 

Yang kedua kalaupun mereka mempergunakan hak gugat LSM 

atau NGO standing Tusu ini juga tidak tepat. Karena mereka tidak ada di 

dalam akte pendirian atau anggaran dasar mereka. Menyebutkan nilainilai 

keagamaan yang mereka usung di dalam akte pendirian. Dan 

mereka bukan wali dari orang-orang yang mengalami kerugian secara 

konstitusional berdasarkan unsur penodaan agama. 

Oleh karena itu berkaitan dengan pokok posita mereka, ada dua 

hal yang sangat bertentangan di sini adalah persoalan unsur pada Pasal 

1 ayat (1) undang-undang, sebagaimana yang kemudian dipersoalkan 

dalam pengujian ini. Dua unsur yang penting adalah persoalan yakni 

berkaitan dengan masalah penodaan, tetapi yang dikembangkan dalam 

positanya adalah berkaitan dengan aspek kebebasan sebagaimana yang 

pernah dijelaskan oleh rekan kami dari MUI Lutfi. Ini terjadi sebuah 

upaya manipulatif obscuur libel, kabur di dalam hal positanya. Tidak 

ada relevansi antara persoalan posita dengan tuntutan yang ada di 

dalam permohonan itu sendiri. Oleh karena itu singkat saja kami 

katakan bahwa kami menolak legal standing , yang kedua untuk 

menyatakan bahwa menolak pengujian permohonan pengujian yang 

diajukan sebelas orang Pemohon melalui kuasa hukumnya, dan yang 

ketiga adalah, mohon kembali untuk menyatakan bahwa undangundang 

itu tetap berlaku dan kekuatan hukum yang mengikat. 

Terimah kasih, wassalamualaikum, wr. wb. 


Dari Bassra 

109. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (BASSRA) : DR. EGGY SUDJANA, 

S.H., M.SI. 

Terimah kasih assalamualaikum, wr. wb. 

Dalam perspektif hukum yang kita persoalkan sekarang, saya 

ingin sampaikan Yang Mulia Majelis Hakim dari Mahkamah Konstitusi. 

Bahwa ada dua unsur saja yang ingin saya stressing atau tekankan. 

Pertama ketidakseriusan dari Pemohon yang Prinsipal bukan 

lawyer-nya tidak hadir pada umumnya saya lihat. Yang sesungguhnya 

menunjukkan ketidakseriusan dan agenda apa yang kita tidak mengerti. 

Karena kalau soal serius tidak serius, ini soal agama sangat prinsipil, 

kita semua serius, soal apa namanya kesibukan kita juga banyak 

kesibukan. Nah, untuk itu perlu catatan saja untuk Majelis Hakim, 

permohonan dari mereka yang tidak serius ini seyogianya jangan juga 

ditanggapi serius. Artinya harus diabaikan. 

Yang kedua, dalam konteks apa namanya pasal-pasal yang 

dikemukakan oleh Pemohon. Kalau kita perhatikan hanya dibenturkan 

53

dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 ini dengan Pasal 28D 

dan juga kaitannya dengan Pasal 156 KUHP dan sifatnya teknis yang 

tidak prinsipal menurut pemahaman hukum dan tidak mengerti secara 

substansi hukum yang sesungguhnya di Indonesia berlaku Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945. 

Kita mengerti di dalam Undang-Undang Dasar 1945 mukadimah 

alenia ketiga mengatakan “berkat rahmat Allah, dinyatakan 

kemerdekaan bangsa Indonesia di batang tubuhnya Pasal 29 “Negara 

Indonesia berdasarkan kepada Ketuhanan, “ dulu masih ada koma 

dengan kewajiban menjalankan syariat Islam tapi dipotong. Tapi 

sekarang masih ada Pasal 29 ayat (1) itu. 

Kemudian di Pasal 5 Undang-Undang Dasar 1945 juga, bahwa 

pembuat undang-undang itu Presiden dan DPR, kemudian lebih fokus 

lagi di Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 Presiden dan Wakil Presiden 

bersumpah demi Allah, maka logika hukum ini kalau kita mau sangat 

mencermati dengan baik adalah seyogianya, karena negara Republik 

Indonesia dasarnya adalah Tuhan, Tuhan yang dimaksud adalah Allah, 

Allah itu punya hukum namanya hukum Islam harusnya di negeri ini 

berlaku hukum Islam. Dengan pendekatan ini tidak perlu pendekatan ini 

tidak perlu istilah negara Islam segala macam. Cuma persoalannya 

Presiden kita dari Soekarno sampai SBY Islamnya disfungsional, 

Islamnya tidak dalam konteks yang sesungguhnya, komitmen kepada 

Islam itu sendiri. Begitu juga DPR-nya maka tidak lahir kejelasan dari 

hukum Islam. 

Karena undang-undang ini lahir, kita mengerti ilmunya kita sama, 

mengerti bahwa lahirnya undang-undang itu paling tidak historisnya 

jelas, sosiologis, baru yuridisnya. Tambahan dari saya adalah harus 

dimengerti, psikologisnya dan filosofisnya. Nah, Undang-Undang Nomor 

1 PNPS Tahun 1965 ini kita harus ingat pergolakan pada waktu itu yang 

luar biasa, satu juta setengah atau satu setengah juta orang meninggal 

proses pembunuhan dari gejolak ideologi ini, yang tadi kita dengar soal 

ideologi berbeda dari negara-negara dari Professor Andi Hamzah. Jadi 

dengan pemahaman yang lengkap seperti ini, Undang-Undang PNPS ini 

bukan saja relevan tetapi ini harus diperkuat lagi menjadi masuk KUHP, 

sebagaimana yang disarankan Prof. Andi Hamzah, itu menjadi klausul 

yang harus jelas. 

Kemudian yang lebih fokusnya lagi, aliran-aliran yang seperti ini 

tidak mengurangi rasa hormat saya kepada yang aliran kepercayaan 

yang Rahayu-Rahayu tadi itu saya sarankan itu bukan kerugian 

konstitusional, karena itu tidak termasuk kategori agama. Dia masuk ke 

Departemen Pariwisata dan Kebudayaan. Nah, ke sanalah diurus diri kau 

itu supaya jelas. Karena tidak ada urusannya dengan agama. Dia bukan 

agama, begitu juga dengan yang lain-lain. Yang agama sudah 

dinyatakan enam ya, yang ada dalam konteks negara Republik 

Indonesia. 

54

Nah, dengan demikian Majelis Hakim Yang Mulia, negara kita 

adalah dasarnya Tuhan. Tuhannya adalah Allah, Allah punya hukum, 

dan hukum itu namanya hukum Islam. Para hakim wajib menjalankan 

hukum Islam. 

Saya kira itu. Assalamualaikum wr.wb 


Baik, terima kasih. Persis 5 menit 5 menit. Dan Terakhir masih 

mendengarkan dulu sebelum nanti sebelum tanya jawab dipersilakan 

untuk mengajukan pertanyaan…’ 

111. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (ITTIHADUL MUBALLIGHIN) : 

AHMAD MICHDAN, S.H. 

Majelis, ini dari Ijtihadiyah belum. 


Ya, (suara tidak terdengar jelas). Oh, tadi masih ada juga ya. Ya, 

dipersilakan. 



Baik, Majelis yang terhormat. 

Pada prinsipnya kami berkesimpulan bahwa permohonan 

Pemohon tidak mempunyai legal standing. Dan yang kedua bahwa 

terkait, kami Pihak Terkait, mensomir para Pemohon untuk membuktikan 

kerugian sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 tentang PNPS 

Tahun 1965 ini. 

Yang ketiga, bahwa kami Pihak Terkait menyimpulkan, Pemohon 

telah mencoba mengadili umat atau penganut agama Islam dengan cara 

mengadu domba dengan pemahaman Islam yang dangkal. Oleh karena 

itu, kami menyimpulkan permohonan Pemohon harus ditolak secara 

keseluruhan. Tentu Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 sesuai 

dengan pendapat para ahli perlu di sempurnakan. 

Demikian, billahitaufik walhidayah wassalamualaikum wr. wb. 


Ya, formulasi hukumnya tidak jelas ya. Katanya tadi tidak punya 

legal standing. Tidak punya legal standing, tidak bisa di tolak, iya kan? 

Tidak punya legal standing berarti kita tidak masuk ke perkara. Selesai 

perkara ini ditutup, tapi boleh mengajukan lagi. Tapi kalau ditolak berarti 

kita nilai perkaranya itu. 

55

Saudara mau minta ditolak apa minta di..., tidak punya legal 

standing? 



Di tolak, Majelis. 


Minta di tolak, berarti perkara ini jalan kan? Kalau tidak punya 

legal standing itu artinya dia tidak berhak berperkara dan perkara 

ditutup kan gitu. Ini berhak dia berperkara. Nanti kita nilai perkaranya. 

Baik, saya persilakan kepada K.H. Sulaiman Zachawerus. 

117. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (YAYASAN IRENE CENTER) : K.H. 

SULAIMAN ZACHAWERUS 

Assalamuaalaikum wr.wb. 

Majelis hakim yang saya muliakan, saya bernama Sulaiman 

Zachawerus, putra dari seorang Ibu dari Ternate dan ayah dari Sanger 

Talaud, yang tadinya Kristen, dan marga Zachawerus itu adalah marga 

Kristen. Satu-satunya Zachawerus yang muslim adalah saya. 

Pada saat ini posisi saya adalah selaku Ketua MUI Kabupaten 

Bekasi juga Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bekasi 

sekaligus penasihat di Irene Center. 

Ingin mengomentari tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1965 tentang PNPS ini. Setelah digugat oleh para Pemohon, bagi kami ini 

merupakan blessing in disguise. Karena selama ini Undang-Undang 

Nomor 1 tahun 1965 ini tenggelam entah dimana. Sebagai blessing in 

disguise artinya orang awam kemudian semuanya menjadi tahu bahwa 

negara ini punya Undang-Undang Anti Penodaan Agama. Padahal kita 

tahu, bahwa agama itu adalah the ultimate concern of human artinya 

kepedulian yang paling tinggi dari setiap manusia adalah agama. Jadi, 

kalau agama di nodai, maka taruhannya adalah nyawa. 

Kalau tidak dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 

di negeri ini, kita lihat tadi presentasi yang disampaikan oleh Irene 

Center tentang bagaimana Nabi Muhammad yang sedang ereksi melihat 

anak kecil, bagaimana Allah yang digambarkan seperti setan, 

kemaluannya diperlihatkan sedang mensodomi Nabi Muhammad, 

kemudian Nabi Muhammad mensodomi umatnya muslim, tapi 

digambarkan seperti babi. Hati siapa yang tidak akan marah? Kami tahu 

situs-situs itu dimana alamatnya, tapi kami tau kami ini berbangsa dan 

bernegara, kita tidak perlu memerintahkan laskar Islam untuk 

menyerang mereka sehingga pendek kata saja Majelis Hakim, terutama 

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami mohon agar Undang- 

56

Undang Nomor 1 Tahun 1965 ini, tidak saja masih relevan tetapi harus 

dibukukan dan diberlakukan implemantasinya dengan lebih ketat agar 

tidak adalagi blog-blog atau website, tulisan, majalah dan brosur yang 

bisa seenaknya menghina dan menodai agama, rasul, kitab suci kita Al- 

Quran. Karena itu, tugas kita semua menjaga ketentraman hidup 

beragama di negeri ini. Dengan adanya undang-undang itu, maka 

sekali lagi kami harapkan kepada Majelis Hakim untuk fokus bahwa 

undang-undang ini bukan harus terus diberlakukan tetapi harus lebih 

disosialisasikan untuk lebih kukuh diberlakukan agar tidak terjadi hal-hal 

yang kita tidak sama inginkan. 

Demikian, assalamualaikum wr. wb. 


Baik, Saudara kita punya waktu kalau mau dipakai semua, waktu 

yang tersisa 53 menit untuk semacam tanya jawab atau saling minta 

penjelasan. Tapi kalau sampai tidak selama itu sidang ini selesai ya 

selesai. 

Nah, untuk itu saya persilakan kepada Pemohon, kepada 

Pemerintah, kepada Pihak Terkait yang ingin menyampaikan pertanyaanpertanyaan, 

kemana saja silang saja begitu ya? Dewan Dakwah ya? 

Dewan Dakwah ya? Bapak darimana? 

119. PIHAK TERKAIT (HPK) : SUDIRMAN 

HPK. 


Himpunan Penghayat Kepercayaan, baik. 

Dewan Dakwah dulu, Silakan. 

121. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (DEWAN DAKWAH ISLAMIYAH): 

AZAM, S.H. 

Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati. 

Assalamualaikum, wr. wb. . 

Saya hanya sedikit mau menanyakan kepada Saksi Sardy yaitu 

penghayat kepercayaan. Ada satu hal lagi yang tadi dikatakan oleh 

Saksi Sardy yang seringkali diucapkan di depan sidang bahwa Penghayat 

Kepercayaan mengatakan Ketuhanan Yang Maha Esa dan itu berulangulang. 

Padahal kalau kita bicara Ketuhanan Yang Maha Esa, saya pikir 

semuanya sudah tahulah. Ini saya pikir nyambung-nya kemana kalau dia 

seringkali berbicara begitu? Dan perlu saya ingin tegaskan di sini dan 

menjadi sebuah catatan saya dan juga Majelis Hakim, bahwa memang.., 

saya katakan ini aliran bukan agama penghayat kepercayaan apa yang 

57

sudah dijelaskan tadi oleh Bung Eggy, memang harus lari ke parawisata, 

betul. Ini platformnya juga tidak jelas, kitabnya juga apa? Tahu-tahu 

datang, dengan susah sekali MK tadi mau menyiapkan 

penyumpahannya, terpaksa ya harus Hakim Majelis sendiri yang harus 

turun-tangan sendiri untuk menyumpah, yang setahu saya setiap 

penyumpahan itu mesti harus ada Panitera atau siapapun yang di luar 

hakim langsung. Itu saja yang perlu saya sampaikan. 

Yang Kedua ini, saya sedikit lebih mempertegas lagi kepada Bapak 

Profesor. Philip ya dari Budha. Tadi Bapak Profesor itu, Anda tadi yang 

saya tangkap itu sedikit mengeluh tentang keminoritasan Anda sebagai 

orang Buddha. Di sini Anda mengatakan bahwa, apalagi yang dikaitkan 

dengan adanya penodaan dan penghinaan terhadap agama Anda. Anda 

sudah tadi menjelaskan dengan contoh bahwa saya setelah melakukan 

sesuatu terhadap adanya penodaan terhadap agama saya itu dengan 

contoh Budha Bar yang sampai sekarang prosesnya itu tidak, tidak 

ditindaklanjuti secara hukum. 

Saya pikir walaupun Anda minoritas, Insya Allah kaum mayoritas 

akan ikut membantu, kalau itu menyangkut penodaan agama. Dan 

itulah dari pihak kami sebagai orang Islam, bahwa Islam itu adalah 

agama rahmatan lil alamin dan siap untuk membantu yang lemah. Kalau 

reposisinya sudah benar. Apalagi sudah dikaitkan dengan adanya 

Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965. 

Saya pikir itu saja yang nanti yang perlu harus di pertegas lagi 

nanti dari Pak Prof. 

Terima kasih. 


Himpunan Penghayat Kepercayaan, silakan. 

123. PIHAK TERKAIT(HPK) : SUDIRMAN 

Rahayu, selamat sore Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. 

Saya mendengarkan berbagai macam Ahli yang disampaikan 

segala macam pihak baik itu dari Saksi/Ahli dari MK yang dihadirkan, 

maupun Saksi/Ahli dari MUI dan Saudara-Saudara saya dari umat 

muslim. 

Pertama-pertama saya berterima kasih kepada Saudara Eggy 

Sudjana yang sudah mau bicara Rahayu, kita cukup terbiasa dengan 

kata-kata seperti itu. 

Saksi Ahli dari MUI telah menjelaskan fakta-fakta empiris yang 

begitu banyak di masyarakat. Rasanya saya juga miris, kelihatan bahwa 

ada pihak ketiga yang ingin memprovokasi terhadap keberadaan 

kerukunan umat beragama. Saling menjatuhkan antara umat beragama, 

sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh beberapa ahli, bahwa 

nuansanya adalah kepentingan politik, perebutan umat beragama saja. 

58

Bahwa apa yang saya tangkap, Pemerintah memang perlu memberi 

saluran yang tepat untuk kondisi yang demikian. 

Tetapi saya masih ingat sekali dalam kaum kami, karena saya 

dulu adalah anggota Fordem dimana Presiden yang saya cintai Guus Dur 

bersama-sama saya sekitar tahun 1999-2000, dia menyampaikan bahwa 

teman-teman Konghucu diakui sebagai agama negara. Pada saat makan 

bersama dengan beliau, saya menyampaikan, “Guus, mengapa 

Konghucu yang dari Cina diakui sebagai agama negara, kami yang dari 

masyarakat adat punya keberadaan religi adat, belum diakui.” Jawaban 

Guus Dur!, “nggowo rene kabeh gung, mumpung aku jadi Presiden !”. 

Apa yang saya lakukan tahun 2000? Kemudian apa yang disampaikan 

oleh Presiden Guus Dur yang saya cintai, saya lakukan. Ternyata tidak 

sampai setahun Guus Dur jatuh. Sehingga kami belum bisa berinteraksi 

panjang. Tetapi apa yang dilakukan Presiden hari ini, Abdurrahman 

Wahid. Saya sangat hormat dan sangat cintai, beliau melakukan gugatan 

tersebut. 

Ada dua pandangan dari para saksi yang diajukan dari MUI, 

bahwa, penerjemahan, “penodaan agama” itu ada dua persepsi. Yang 

kami tanyakan kepada Ibu Nurdiati Akma. Dia menerjemahkan 

“penodaan agama” itu adalah orang-orang yang bertuhan tapi tidak 

beragama. 

Yang kedua, bahwa undang-undang ini tidak boleh satu pun 

orang yang tidak beragama sebagaimana diakui oleh negara hidup di 

negeri ini. Kalau memang pengertiannya seperti ini, kami ini dimana 

sebagai bagian dari pada negeri ini asli, pribumi asli untuk bisa 

merefleksi terhadap pencipta jagat raya ini, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. 

Kami tidak mempermasalahkan. Bahkan kami tidak pernah 

mengambil sendiri-sendiri agama-agama yang datang dari negeri luar. 

Kami sangat menghormati agama-agama yang datang dari negeri luar di 

negeri ini untuk hidup bersama-sama dalam proses kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. 

Tetapi, kami ingin kesetaraan menjalankan kepercayaan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. Itu perlu adanya proteksi dan perlindungan yang 

jelas. Ini kami sampaikan kepada Bu Nurdiati Akma, bagaimana 

menterjemahkan prinsip-prinsip dari penodaan agama itu sendiri. 

Yang kedua, ada kesimpulan yang telah disampaikan oleh para 

saksi ahli dari MK. Yaitu Pak Andi Hamzah, bahwa untuk delik pidana di 

dunia ini masih multitafsir, masih sangat subjektif tergantung kebijakan 

negara, terutama delik susila, delik agama dan delik ideologi. Apa yang 

disampaikan oleh Pak Andi Hamzah, ternyata juga dijelaskan secara rinci 

oleh Saksi/Ahli yang lain namanya Pak Eddy. Dia menjelaskan bahwa, 

undang-undang tidak boleh subyektif, harus obyektif pada intinya 

begitu. Tapi dia lupa, bahwa norma-norma hukum yang harus dipegang 

itu adalah tiga prinsip dasar, yaitu kesetaraan di bidang hukum, 

kepastian hukum, dan keadilan hukum itu beliaunya tidak bisa 

59

menyampaikan kesimpulan yang betul-betul kongkrit untuk 

menterjemahkan pengertian penodaan agama atas agama-agama. 

Saya sepakat dengan PBNU bahkan Bassra, kalau ingin 

mendirikan agama sendiri tidak masalah, jangan sampai sendi-sendi 

agama yang sudah ada itu ditafsirkan sedemikian rupa mengaku Islam 

tapi beribadah bersholat mengahap timur, ini kan kejadian seperti ini 

sering terjadi dianggapnya ini adalah bagian daripada kami. Padahal 

kami tidak pernah mengambil satu pun sendi sendi agama yang ada di 

dalam agama kan sudah ada. 

Kami berharap ada kejelasan yang real atas undang-undang ini 

sehingga tidak ada lagi multitafsir. Kalau keberadaan multitafsir 

diteruskan implementasinya di masyarakat menjadi problem yang luar 

biasa dan kami berharap undang-undang ini dicabut dan diajukan lagi 

dalam bentuk yang saling melindungi dan saling keseteraan di dalam 

kehidupan masyarakat. 

Barangkali itu yang bisa kami sampaikan ke Hakim Konstitusi 

sangkalangkong, rahayu, rahayu. 


Terima kasih juga, sangkalangkong itu artinya terima kasih, dari 

BKOK. 

125. PIHAK TERKAIT (BKOK) : IR. ENGKUS RUSWANA, M.M. 

Yang Mulia Bapak Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi. 

Setelah mendengarkan keterangan para Saksi dan Terkait tadi 

sebenarnya kami sudah mengatakan bahwa seakan-akan tidak ada 

ruang untuk hidup bagi kami hidup di negara ini, untuk itu kami 

bertanya. Apakah negara ini hanya untuk pemeluk agama, jadi 

persoalan tadi. 

Kedua jika tidak ada hubungan dengan kami, undang-undang ini 

telah membuat kami tersingkir bahwa dari Pasal 2 ayat (2), Pasal (3), 

Pasal (4) itu ditegas, dinyatakan itu melayang aliran kepercayaan. Apa 

sebenarnya tidak terkait pada persoalan ini. 

Cukup sekian, Rahayu. 


Cukup, Saudara Sardy. 

Tadi Saudara mendapat beberapa pertanyaan. Tapi kalau 

sifatnya pertanyaan konseptual itu tidak harus dijawab karena Saudara 

sebagai Saksi. Saksi itu hanya apa yang dialami, dilihat, didengar. Kalau 

ditanya konsep ilmiahnya apa itu serahkan saja ke kuasa hukumnya 

kalau mau menjawab, tapi kalau tidak mau menjawab tidak apa. 

Kemudian ya, silakan Saudara Saksi. 

60


Mungkin masalah pertanyaan tadi bukan untuk saya, saya 

serahkan saja. Terima kasih. 


Baik, Ahli dari Budha, Bapak tadi ada pertanyaan untuk Bapak 

atau tidak persis pertanyaan sebenarnya. Tapi ada hal yang di singgung, 

silakan. 



Saya juga berterima kasih kepada Saudara-Saudara dari umat 

muslim yang bersedia membantu, itu sesuatu yang luar biasa. Semoga 

kerukunan seperti ini yang bisa dijaga. Jadi, ada saling menghormati dan 

saling membantu dan sebagainya. Mungkin ini sedikit di luar topik kali 

ini jadi saya tidak memperpanjang, terima kasih. 


Baik, lalu ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak jelas 

ditunjukkan kepada siapa. Ya..dari HPK dari kepada ya, ahli yang dari 

Majelis Ulama tadi Bu Nur ya? 

Bu Nurdiati, silakan Bu Nur. Pertanyaan tadi yang sempat saya 

tangkap memang tampaknya ada upaya adu domba. Ada pertanyaan 

baru, apakah dari HPK dan BKOK itu hampir sama, apakah orang tidak 

boleh kalau tidak beragama tetapi bertuhan. Percaya pada Tuhan tapi 

tidak menganut pada agama, apakah tidak boleh di Indonesia seperti itu 

atau kalau istiah BKOK itu apakah negara Indonesia ini hanya untuk 

pemeluk agama? Bagaimana aliran kepercayaan yang sesudahnya tidak 

ada misalnya. 

Silakan, Bu. 

131. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (YAYASAN IRENE CENTER) : DRA. 

HJ. NURDIATI AKMA 

Terima kasih. 

Barangkali kalau kita runtut kenapa keluarnya undang-undang ini? 

Ini adalah juga berkaitan tentang terjadinya G30/SPKI, kemudian 

adanya apa namanya, penistaan agama dari komunis. Kemudian 

pembubaran dari PKI itu sendiri, maka negara ini, Negara Republik 

Indonesia yang berlandaskan Pancasila Berketuhanan Yang Maha Esa 

memang hanya diperuntukan untuk orang yang beragama. Dan agama 

61

itu sudah jelas ada 6 agama , apakah itu namanya aliran kepercayaan 

apapun namanya, silakan ada naungannya. Naungannya adalah salah 

satu dari agama tersebut. 

Alangkah kalang kabutnya tadi Saudara dari yang “Rahayu” tadi 

akan mengangkat sumpah. Sumpahnya cara apa? Negara kita punya 

ada aturan, kalau negara ini tidak ada aturan, tidak ada koridor harus 

hanya enam agama, bayangkan apa yang kita lakukan dalam ruangan ini 

dengan berbagai-bagai macam keyakinan kalau itu tidak ada payungnya, 

payungnya adalah agama. Jadi saya rasa jelas sekali kalau undangundang 

ini, Undang-Undang Penistaan terhadap agama. Jadi beda 

dengan yang pertanyaannya tadi. 

Kalau selama warga negara Indonesia tidak melakukan penistaan, 

tidak melakukan penghinaan, penodaan terhadap satu agama saya rasa 

tidak ada masalah, ini kan timbulnya undang-undang ini karena 

banyaknya penodaan-penodaan. Masih kurangkah data-data dan fakta 

yang tadi sudah dikemukakan, apa lagi oleh Ibu Irene, bagaimana 

diungkap mulai dari buku, dari majalah, dari brosur sampai dari kata 

bahkan masih ada yang disimpan dan tidak sempat dikeluarkan. SMS 

yang mereka masukkan ke dalam HP kita umat islam yang isinya adalah 

kotor dan malu sekali untuk digambarkan di sini. Ini yang undangundang. 

Jadi konteks pembicaraan kita pada saat ini adalah Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 1965 ini sangat-sangat dibutuhkan. Sebetulnya 

yang membutuhkan bukan kami umat Islam yang mayoritas jumlahnya 

besar dan tadi Saudaraku dari Buddha mengatakan terima kasih pada 

umat Islam memang patut sekali. Kita baca pada sejarah dunia, kita 

baca di media, dimana umat Islam mayoritas agama lain terlindungi, 

karena Islam itu damai. Islam itu datang membawa kedamaian, 

keselamatan. Bagaimana Nabi Muhammad Saw pada waktu 

futuhulMakkah, beliau memegang kemenangan dengan 10.000 umat 

Islam masuk kota Mekah, tidak terjadi balas dendam, tidak terjadi 

pembunuhan. Bahkan beliau mengayomi siapa yang masuk kerumah Abu 

Sofyan, siapa yang masuk…, semua dilindungi dan mereka semua aman 

selama mereka tidak merusak umat Islam. 

Tapi coba kita lihat dimana umat Islam yang sedikit, umat islam 

dikejar dibunuh, disakiti karena Islam tidak mengajarkan seperti itu. 

Alhamdullilah mudah-mudahan Saudara terbuka terutama yang 

beragama Islam, sadarlah bahwa Islam itu mengantarkan kedamaian 

jadi kalau, rahmatan lil alamin memberikan kerahmatan bagi seluruh 

alam, bukan untuk umat Islam saja. Andai yang beragana di luar islam 

terlindungi, terayomi. 

Jadi saya kembalikan lagi kepada Majelis Hakim bahwa tolong 

untuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 ini perlu untuk diperkuat, 

dikokohkan dan lebih banyak lagi disosialisasikan, dibuka mata-mata 

mereka untuk juga ikut, berterima kasih kepada negara yang telah 

mengeluarkan undang-undang ini karena berarti mereka bisa selamat 

hidup di negeri yang tercinta ini. Terima kasih. 

62


Baik, cukup ya masih ada lagi? 


LL.M. 

Instrupsi, Majelis Hakim. 


Pak EggY Sudjana sama dari HPK. 

Silakan, Pak Eggy. 

135. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (BASSRA) : DR. EGGY SUDJANA, 

S.H., M.SI. 

Iya, mau klarifikasi. Satu Saudaraku, saya kurang tahu namanya 

tadi, pak siapa. 

Tadi, saya menyebut Rahayu tidak ada maksud penistaan, kalau 

Anda anggap itu penistaan demi Allah, demi Rasul saya mohon maaf. 

Ya, artinya saya tidak ada itu, cuma saya kan tidak tahu siapa nama 

Anda dan siapa saksi itu. 

Jadi jelas, yang ingin dipertegas disini adalah Islam itu rahmatan 

lil alamin, Islam bukan kelompok, Islam bukan golongan, Islam adalah 

tata nilai yang muatannya keadilan, kedamaian, kesejahteraan, 

ketertiban, keselamatan for everybody buat siapa saja. 

Jadi oleh karena itu, negara ini dasarnya Tuhan, Tuhannya adalah 

Allah, Allah itu punya hukum namanya hukum Islam, ya dalam teori 

demokrasi juga yang mayoritas itu adalah yang menentukan. Maka 

seyogianya teman-teman yang non muslim ya berbesar hati, lega dan 

tidak ada masalah untuk pengertian seperti ini. 

Di samping itu menurut ketentuan yang ada makanya tadi saya 

sebut Departemen Pariwisata dan Kebudayaan, memang koridornya 

diarahkan di situ bagi yang bukan katagori agama. Dalam Islam bahkan 

mau kafir juga boleh kok, setan saja diciptakan Allah untuk melawan 

dirinya, untuk oposisi sama dirinya boleh kok. Apa lagi diantara kita, 

kalau tidak sejalan ya tidak ap-apa lakum din nukum waliyaddin, sudah 

jelas kalau dalam Islam, tadi kan Anda tanya sebagai warga negara 

tempatnya ya dimana kita ini, di Indonesia jelas dilindungi hukum yang 

luar biasa, rakmatan lil alamin-nya gitu lho. Kita hargai Anda, kita 

bersaudara sebangsa setanah air. Kalau soal agama lakum dinukum 

waliyaddin, Anda-Anda kita kita tapi posisinya jelas. 

Maka oleh karena itu tegas Majelis Hakim Yang Mulia, karena 

katagori yang dipersoalkan ini soal penodaan agama dan mereka-mereka 

63

dalam konteks definisi hari ini bukan masuk katagori agama, maka 

seyogianya tidak perlu dipersoalkan dalam persoalan ya penistaan 

agama atau bukan begitu lho atau saya kira. Keberatan mereka tidak 

ada urusan. 

Kalau pikiran saya begitu, Majelis Hakim. 

Terima kasih. 


Baik, dari HPK ya? 

137. PIHAK TERKAIT (HPK) : HADI PRAJOKO 

Terima kasih kesempatannya, Yang Mulia. 

Sebelum lupa saya ucapkan terima kasih sekali kepada Saudara 

Eggy Sudjana yang sudah dengan sejuk mengucapkan permohonan 

maaf. Kami terima dan kita sama-sama satu bangsa, satu tanah air, luar 

biasa. 

Khusus buat Ibu yang sebelum Saudara Eddy mengatakan, ini 

saya kaget luar biasa kaget dan sejatinya pekan lalu kami dari Himpunan 

Penghayat Kepercayaan sudah memberi penjelasan. Dan sejatinya 

mustinya diketahui, tapi ini mungkin bukti kenyataan betapa di Republik 

ini, di gedung yang sangat terhormat dengan 9 pilar yang demikian 

berwibawa menggambarkan 9 Majelis Hakim Konstitusi, ternyata masih 

ada warga negara yang belum mengetahui bahwa ada Penghayat 

Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mereka-mereka yang 

mengikuti jejak ajaran keyakinan leluhur bangsanya jauh sebelum ada 

sistem keyakinan dari luar datang. 

Dan sejatinya pula Republik ini sudah memberi secercah harapan. 

Yang pertama pekan lalu sudah saya katakan, untuk yang pertama 

kalinya penghayat kepercayaan yang selalu dihina dan di nomorduakan, 

kami merasa dan bukan bergenit-genit diberi kesempatan untuk 

didengar suaranya. Dan negarapun sejatinya sudah memberikan sedikit 

terang bagi kami, dan Ibu bisa baca bersama-sama mungkin, sudah 

ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kyang 

dilanjutkan dengan PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23, itu sejatinya 

merupakan pengakuan. 

Tapi kembali ke pokok pembahasan kita tentang Undang-Undang 

Nomor 1 PNPS Tahun 1965, seperti Saudara Eddy katakan. Bisa jadi 

tidak ada kaitannya, urusannya di Departemen Kebudayaan dan 

Pariwisata. 

Sejatinya undang-undang ini sangat berkaitan dengan kami, 

sebagaimana kami telah jelaskan pekan lalu. Dari pasal-pasal yang 

demikian sedikit, mungkin lima atau empat dari Uundang-Undang Nomor 

1 itu, pada intinya bisa dibagi dua, perlindungan bagi mereka yang 

64

eragama dan ancaman-ancaman bagi mereka pemeluk penghayat 

kepercayaan. Jadi jelaslah sudah kami sangat berkepentingan dalam 

konteks persidangan kali ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih 

dan kami tidak akan lupakan para penghayat kepercayaan ini untuk 

pertama kalinya dalam sejarah Republik ini penghayat dimintai 

keterangan dan diberi kesempatan untuk berbicara di forum ini. 

Terima kasih, Rahayu. 


Cukup ya? 

Baiklah kalau begitu sidang ini bisa dianggap cukup, silakan dari 

Irena Center. 



Pertanyaan yang saya ke Kuasa Hukum Pemohon. 

Saya agak sedikit memperdalam persoalan masalah legal standing 

mereka, karena setahu saya (…) 


Saudara mau tanya soal legal standing ya? 



Maksud saya lebih mempertegas, keberadaan daripada yayasanyayasan 

sebagai Pemohon dalam persoalan ini. 


Yayasan Pemohon? 



Para Pemohon mereka. 


Kalau para Pemohon itu nanti keberadaannya kan menyangkut 

soal legal standing. Legal standing itu nanti menjadi pertimbangan 

Hakim saja. Tidak usah di ini, kecuali mau substansi perkara. Kalau 

eksistensi Pemohon sudah dibahas terus sejak minggu lalu dan itu sudah 

65

kami catat, nanti menjadi bagian awal dari Putusan Mahkamah ini. Ya 

soal legal standing. 

Baik, ada yang lain? 



Tidak, terima kasih. 


Cukup, baik, kalau begitu kita akan bertemu lagi sidang tanggal 

10 hari Rabu yang akan datang jam 10.00. Dan secara resmi nanti 

Kepaniteraan akan menyampaikan (…) 


LL.M. 

Interupsi Yang Mulia, sidangnya Jumat atau Rabu? 


Jumat depan kosong, nanti Jumat depannya lagi. Jadi tanggal 17 

dan 19 bagaimana? 


LL.M. 

Jadi Jumat besok kosong ya? Jumat besok kosong. 


Baik dengan demikian sidang dinyatakan selesai dan ditutup. 

KETUK PALU 3X 

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.35 WIB 

66

risalah sidang vii mendengarkan keterangan ahli yang dihadirkan ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?