KONGRES ADVOKAT INDONESIA The Congress of Indonesian ...

DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
The Congress of Indonesian Advocates
(DPP K.A.I)
Jakarta, 26 November 2010
No. : 074/Eks/DPP-KAI/XI/2010
Lampiran : Satu lembar
Hal : Surat Ketua MA No. 089/KMA/VI/2010, tanggal 25 Juni 2010
Diskriminatif dan menghambat Advokat KAI mencari nafkah.
Kepada Yth,
Bapak Ketua Komisi III DPR RI
Gedung MPR/DPR RI
Di
JAKARTA
Dengan hormat,
Terima kasih atas perkenan Bapak menerima Kunjungan Kami dari Dewan Pimpinan Pusat
Kongres Advokat Indonesia (DPP-KAI) yang semula kami berharap dapat diterima hari
Senin, 22 November 2010 yang kemudian dapat diterima hari Selasa 23 November 2010.
Penyampaian Aspirasi dan Konsultasi Advokat KAI seluruh Indonesia yang telah Bapak
terima dan kami wakili telah mendapat sambutan yang baik dari para Advokat senior di tanah
air karena timbulnya potensi solusi yang Perspektif bagi keharmonisan para advokat ke depan.
Kami juga sampaikan kepada bapak bahwa KAI saat ini telah Rekonsiliasi dan sangat solid,
dimana hasil rekonsiliasi dan maklumat KAI terkait dengan Surat Ketua Mahkamah Agung
RI No. 089/KMA/VI/2010, tanggal 25 Juni 2010 telah disampaikan kepada bapak pada saat
dengar pendapat dengan kami pada tanggal 23 November 2010.
Kami sangat bersyukur Kepada Tuhan YME bahwasanya Komisi III telah sependapat dengan
DPP-KAI terkait dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. 089/KMA/VI/2010 tanggal
25 Juni 2010 yang secara substansial Mahkamah Agung RI telah diskriminatif dan berpihak
kepada PERADI karena hanya melaksanakan Sumpah terhadap Advokat Lulusan PERADI
saja, sehingga berakibat banyaknya Advokat KAI yang belum bersumpah dilarang untuk
Sekretariat:
Rasuna Office Park Lt. 1 Suite MO-01 Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. 021.93903566, 021.93903567 Fax: 021.83785602, E-mail: info@kongres-advokat-indonesia.org Website: www.kongres-advokat-indonesia.org
Jl. Brawijaya Raya No. 25 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan Telp. 021 – 722 6405, 7279 7945, Fax. 021 – 726 2006

DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
The Congress of Indonesian Advocates
(DPP K.A.I)
bersidang oleh Pengadilan Negeri. Hal ini mengakibatkan Advokat KAI selaku Anak Bangsa /
Warga Negara RI yang dijamin oleh Undang – Undang Dasar 1945 untuk mendapatkan
penghidupan yang layak, telah terhambat untuk mencari nafkah.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami memohon kepada bapak selaku Wakil Rakyat
berkenan kiranya meminta kepada Ketua Mahkamah Agung RI untuk mencabut surat Ketua
Mahkamah Agung RI No. 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010, dan selanjutnya
melaksanakan amanat pasal 4 ayat 1 Undang – undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat jo.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PPU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009 yang dalam
dictum amar putusannya secara substansi telah memutuskan sbb :
1. Defacto KAI dan PERADI telah diakui keberadaannya sampai dengan tahun 2012;
2. Pengadilan Tinggi wajib melaksanakan perintah pasal 4 ayat 1 Undang – Undang
Advokat yaitu melakukan / melaksanakan sumpah terhadap Para Advokat baik yang
berasal dari Organisasi Advokat KAI maupun yang berasal dari Organisasi Advokat
PERADI tanpa membeda – bedakan Organisasi yang memohon sumpah tersebut (copy
putusan terlampir).
3. Mahkamah Agung RI tidak dibenarkan menjadikan pasal 4 ayat 1 Undang – undang
Advokat untuk menghambat orang / Advokat mencari nafkah.
Atas perhatian dan perkenannya di ucapkan banyak terima kasih.
Hormat kami,
Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia
The Congress of Indonesian Advocates
(DPP K.A.I)
DR. H. Eggi Sudjana, SH., M.Si.
Plt. Presiden
H. Abd. Rahim Hasibuan, SH., MH.
Sekretaris Jenderal
TTD
H. Suhardi Somomoeljono, SH., MH.
Vice Presiden
Tembusan :
1. Prof. DR. (Iur) Adnan Buyung Nasution, SH. (Honorary Chairman)
2. H. DR. Teguh Samudera, SH., MH. (Board of Trustee)
3. Ketua DPD KAI seluruh Indonesia