(DPP K.A.I) - Kongres Advokat Indonesia

DswnN PrprprruaN Pusar
KoNGRES AUVOKAT INDONESIA
The Congress of Indonesian Advocates
(DPP K.A.I)
lakarta, 2 I Septemb er 2012
No : l0TlEks/DPP-KAlJlX/2012
Kepada Yth,
Bapak. Ketua Pengadilan Tinggi Banten
di-
Tempat
Hal : Protes Keras dan Mohon Penundaan Sumpah Advokat yeng diaiukan PERADI
Dengan honnat,
Sehubungan dengan adanya rencana pengarnbiian surnpah Advokat baru lulusan PERADI yang
diajukan PERADI kepada Bapak, bersama ini kar:ri DPP-KAI rnengajukan protes keras dan
mohon krranya Bapak berkenan menunria pelaksanaan sul'npah tersebut dengan alasan dan
pertimbangan sebagai berikut :
1. Bahwa fakta yang acla berdasarkan putusan MK No.i0l/PUtj-VlV20A9 tanggal 29
Desember 2009 tidak clapat dipungkiri bahwa Pengaclilan T'inggi lidak diberrarkan pilih
kasih dalam hal melaksanakan perintnh U{,i (UU Advokat pasal 4 ayat l) jo. Putusan MK
No. 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desernber 2009 yaitu mengenai Sumpah Advokat.
2. Bahwa Wadah Tunggal Advokal van5! sama-sama kiia cita.citakan hingga hari ini
belumlah terwujud, hal ini dapat dii:u}(ikan, yaitu :
PERADI dan KAI belurnlah bersatu/bergabung/marger dalam satu wadah tunggal;
b.
Bersatunya/bergabungnya/margemya kedua organisasi tentulah diikuti dengan
adanya pengurus gabungan dari kedua organisasi (baik ditingkat DPP, DPD
maupun DPC), disamping itu juga haruslah dilaksanakan melalui MUNAS para
Advokat sebagaimana pasal 28 ayat (2) UU Advokat, dan lain-lain;
i Setreteriat r
R$m Office Pat Lt. I Ruang MO-01, Jl. HR. Rasum Sei4 Kuningan Jakarta Selat{r, Ldoncsie
Tblp. : ($21) 9390 3566, t378 5601 Fax. : (Oll) 8378 5ff2 E-mail : info@kongres.rdvokrt-indonesia-oqg Websitc : www.koogres.drm,k*-indonesiaorg

I
I
Y
DgwANPII,TPINAN Puslt
Kor'*enns Auvox*t lxBolrgslA
Tlu Coq,ass af hfuncsianAlvxates
(PPP K.A.I)
c. Kita juga sama-sama menyaksikan bahwa fakta yang ada, DPP PERADI yang
dilantik di Hotel Ritz Carltontgl24 Juni 2010 yang lalu, hanyalah pengurus hasil
Munas Peradi di Pontianak yang berasal dari anggota-anggota PERADI saja, atau
dengan kata lain tidak ada satu orang pun anggota KAI yang ikut dilantik sebagai
Pengurus DPP PERADI, hal ini menandakan bahwa PERADI yang ada sekarang
ini bukanlah perwujudan dari Wadah Tunggal Advokat yang dimaksudkan
Mahkamah Agung;
1
Bahwa PERADI dalam hal ini telah nremanfaatkan rnomen adanya Surat Mahkamah
Agung No. 089/KMAlVy20i0 tanggal 25 Juni 20tr0 untuk kepentingannya sendiri, hal
ini terlihat bahr,va sumpah yang dirnohonkan oleh PERADI ke Pengadilan Tinggi-
Pengadilan Tinggi hanyalah bagi Advokat-Advokat baru lulusan PERADI saja, padahal :
Surat Ketua Mahkarnah Agung No. 089/I(MANU2A|0 tanggal 25 Juni 2010 tersebut
sekalipun itu dianggap acuan bagi Pengadilan Tinggi, hanya menyebutkan permohonan
sumpah dilakrrkan melalui Peradi, artinya yang akan bersumpah tersebut adalah para
advokat yang telah diangkat oleh Organisasi advokat (bukan saja advokat lulusan Peradi)
4.
5.
6.
7.
Bahwa seharusnya Peradi bila ada itikad baik, tentu sebelum mengajukan Fetmohonan
sumpah ke Pengadilan Tinggi, terlebih dahulu memberitahu kepada KAI untuk mengirim
advokat-advokat KAI yang tetrah diangkat untuk ditraksanakan sumpah bersama oleh
Pengadilan Tinggi.
Bahwa bila pengambilan sumpah yang dimohonkan PERADI tersebut dilaksanakan oleh
Pengadilan Tinggi, tentu sangatlah tidak adil dan sangat tidak bijaksana, bahkan sangat
melukai rasa keaclilan Para Advokat-Advokat baru lulusan KAI yang kini jumlahnya
lebih kurang 10.000 Advokat (siap sumpah), dan perlu diketahui bahwa jumlah Advokat
baru lulusan KAI jauh lebih banyak dari jumlah Advokat baru FERADI;
Bahwa Advokat baru KAI tersebut dalam bekerja/beraaara di Pengadilan sering sekali
dihalang-halangi oleh Advokat PERADI dengan mempertanyakan Beriia Acara Sumpah,
sehingga Majelis Hakim yang kurang arif dan tidak bijaksana ada kalanya mengeluarkan
Advokat KAI tersebrrt dari persidangan, sehingga tidak jarang Advokat baru KAI tersebut
harus merelakan surat kuasanya dicabut oleh kliennya dan mengembalikan honor yang
telah diterima, bahkan yang sangat menyedihkan ada Advokat baru KAI yang untuk
mengembalikan honor yang diterimanya, sarxpei harus menjual cincin kawinnya;
Bahkan sebenarnya I(AI telah ikut membantu program pemerintah dalam memberantas
kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja, karena Advokat baru lulusan KAI yang
jurnlahnya 10.000 Advokat tersebut telah memberikan penghidupan kepada 30.000 orang
penduduk dengan asumsi 10.000 Advokat x 3 orang (1 istri + 1 anak + I karyawan),
sehingga dengan demikian KAI dan Para Advokat baru KAI dapat dikatakan telah
membantu pemerintah dalam memberantas kemiskinan-

{
DcwAN PrMPnex Puser
Korqcnrs Anvoxar lxBonresta
Tb @trgrxss of *ry'rrr,sianldrorotcs
IDPP K.A.I}
g. Bahwa kami yakin Mahkamah Agung maupun Pengadilan Tinggi Banten mempunyai
cita-cita yang sama dengan kami yaitu adanya Wadah Tunggal Advokat yang diterima
semua pihak;
g. Bahwa dalam kesempatan ini kami juga sampaikan kepada Bapak bahwa janganlah garagara
perseteruan Organisasi Advokat, para Advokat baru lulusan KAI dikorbankan, hal
ini tidaklah adil, dan kami berliarap }lengadilar, Tirtggi dan Mahkamah Agung sebagai
tempat orang termasuk Advokat untuk mencari keadiian, dapat memberikan keadilan
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Berdasarkan hai-tral tersebut diatas, kami mohon kiran,va Bapak Ketua Pengadilan Tinggi
Banten dapat bei-sikap arif adil dan bijaksana, untuk rnenunda pengambilan sumpah
Advokat yang {ia.lukan PERADI atau trila Bapak berpendapat lain, karni mohon Bapak
berkenan nremberikan perlakuan yang sama dan adil terhadap KAtr yaitu melaksanakan
sumpah advokat PERADI dan KAI seoara bersama-sama'
Demikial permohonan kami, atas perhatian dan keadiian yang Bapak berikan, kami
ucapkan teriina kasih.
rr.fia}Effir,rrhis.EH'
i'residen
Flonnat kami,
DElryAN PTMPII{AN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
1 The C, ) *--
ihs
4 il** /.,/
Rahim
Sekretaris Jenderal
Tembusan:
1. Yth. Bapak. Presiden RI.
2. Yth. Bapak. Ketuamahkamah Agung RI
3. Yth. Bapak. Ketua Mahkamah Konstitusi'
4. Yth. Bapak. Ketua Komisi Yudisial.
5. Yth. Bapak. KetuaKomnas HAM.
6. Yth. Bapak. Ketua Komisi Hukum Nasional.
7. Yth. Bapak. Menteri Hukum dan HAM RI.
8. Yth. Bapak. Ketua Komisi UI DPR RI.
9. Yth. Bapak Ketua Pengadilan tinggi se-Indonesia
10. Yth. Rekan-rekan Ketua DPD KAI se-Indonesia.
11. Arsip.