download disini - Pengadilan Tinggi Medan
download disini - Pengadilan Tinggi Medan
download disini - Pengadilan Tinggi Medan
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
!!!!<br />
<br />
"#! $ % !& ' (!& <br />
)*+! ,! & -! -"./%%.& ' 0<br />
- -! 1.%.& '"-23<br />
(45 -33 +5 -64& ! ! !<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
#! $ % !& ' (!& )*&<br />
' 0 + ( 7 8! (! + 89 - 8& 8<br />
-& !! !"#!$!%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%<br />
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%<br />
& &#!$1!&'(!&)*&'0('8&<br />
8:-##;& !! !<br />
<<br />
' (& => 8 ( <br />
) -! # => (+! 8 (
8 - 0 -! 7% 8 -& ! !<br />
! <br />
) #!1%!&'+& )*&'0'6<br />
1 11& 8! (!& 89 - 8& 8 -&<br />
!! *!*< <br />
!<<br />
Setelah membaca :............................................................................................<br />
1. Penetapan Ketua <strong>Pengadilan</strong> <strong>Tinggi</strong> <strong>Medan</strong> tanggal 16 Maret 2012 Nomor 94/PDT/2012/PT-<br />
MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut<br />
dalam tingkat banding ;<br />
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;<br />
TENTANG DUDUK PERKARANYA :<br />
Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan<br />
resmi putusan <strong>Pengadilan</strong> Negeri Sibolga tanggal 01 Desember 2011 Nomor : 03/Pdt.G/PN-SBG<br />
yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut<br />
dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I sekaligus bertindak sebagai Kuasa Tergugat II,<br />
Tergugat IV dan tanpa dihadiri Tergugat III, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :<br />
DALAM KONPENSI<br />
DALAM PROPISI<br />
Menyatakan tuntutan propisi Penggugat tidak dapat diterima ;<br />
DALAM EKSEPSI<br />
Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;<br />
DALAM POKOK PERKARA
1<br />
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;<br />
DALAM REKONPENSI<br />
Menyatakan gugatan Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat IV dalam konpensi tidak dapat<br />
diterima ;<br />
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI<br />
Menghukum Penggugat dan konpensi/Tergugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya<br />
perkara sebesar Rp 1.016.000,- ( Satu juta enam belas ribu rupaiah ).................................................<br />
Telah membaca hal-hal sebagai berikut :<br />
Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera <strong>Pengadilan</strong> Negeri<br />
Sibolga yang menyatakan bahwa pada tanggal 07 Desember 2011 Kuasa Penggugat telah<br />
mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh <strong>Pengadilan</strong> Negeri Sibolga<br />
tanggal 01 Desember 2011 Nomor :03/Pdt.G/2011/PN-SBG. untuk diperiksa dan diputus<br />
dalam peradilan tingkat banding ;<br />
& Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada <strong>Pengadilan</strong><br />
Negeri Sibolga yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 dan 16 Desember 2011<br />
permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak<br />
Tergugat I sekaligus sebagai kuasa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ;<br />
' Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tertanggal 31 Januari 2012 dan<br />
surat risalah (Memori ) Banding tersebut salinannya telah diberitahukan dan diserahkan<br />
dengan cara seksama kepada pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV<br />
masing-masing pada tanggal 02 Februari 2012 ;<br />
) Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat<br />
IV masing-masing tanggal 12 Maret 2012 dan surat kontra memori banding tersebut<br />
salinannya telah diserahkan dengan cara seksama pada tanggal 15 Maret 2012 kepada<br />
pihak kuasa Penggugat/Pembanding ;
+ Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) nomor<br />
:03/Pdt.G/.2011/PN-SBG yang dibuat oleh Juru Sita <strong>Pengadilan</strong> Negeri Sibolga telah<br />
memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat<br />
III dan Tergugat IV untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke <strong>Pengadilan</strong><br />
<strong>Tinggi</strong> <strong>Medan</strong>, masing-masing pemberitahuan tersebut tanggal 18 Januari 2012 dan 02<br />
Februari 2012 ;-----------------------------------------------------------------------------------------<br />
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA<br />
Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pergugat/Pembanding telah diajukan<br />
dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh<br />
Undang-Undang. Oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;------<br />
Menimbang, bahwa <strong>Pengadilan</strong> <strong>Tinggi</strong> setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati<br />
dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan <strong>Pengadilan</strong> Negeri Sibolga tanggal<br />
01 Desember Nomor : 03/Pdt.G/2011/PN-SBG dan telah pula membaca serta memperhatikan<br />
dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak kuasa Penggugat/Pembanding<br />
tertanggal 31 Januari 2012 dan surat kontra memori banding yang telah diajukan Terguagat I dan<br />
Terguga II/Terbanding I dan II serta Tergugat IV/Terbanding IV/ masing-masing tanggal 12 Maret<br />
2012 berpendapat sebagai berikut :<br />
DALAM KONVENSI<br />
DALAM PROVISI<br />
Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam gugatannya juga mengajukan tuntutan<br />
provisi yang pada intinya meminta agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV tidak mengadakan<br />
kegiatan, menguasai, menduduki, merenovasi maupun kegiatan lain diatas obyek perkara dan<br />
menghukum pula untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu<br />
rupiah) perharinya jika para Tergugat lalai melaksanakan putusan provisi ;-----------------------------
Menimbang, bahwa tuntutan provisi adalah tuntutan yang tidak berkaitan dengan pokok<br />
perkara dan dengan alasan sungguh-sungguh serta urgensi<br />
yang mendasarinya. Putusannya<br />
bersifat putusan sela yang segera dilaksanakan secara serta merta (in kracht van gewisjde) sebelum<br />
putusan akhir ;-----------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi ini oleh Hakim tingkat pertama telah<br />
dipertimbangkan yang pada pokoknya menyatakan tidak dapat diterima tuntutan Penggugat<br />
tersebut. Majelis Hakim <strong>Pengadilan</strong> <strong>Tinggi</strong> dapat menyetujui alasan-alasan pertimbangan Hakim<br />
tingkat pertama dengan tambahan alasan bahwa tuntutan tersebut bukan termasuk ruang lingkup<br />
provisi baik pada angka 1, lebih-lebih tentang dwangsom angka 2 karena hal itu sangat berkaitan<br />
erat dengan pokok perkara apakah dikabulkan atau tidak, sehingga tuntutan yang demikian sudah<br />
tepat harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu dijadikan pertimbangan sendiri<br />
<strong>Pengadilan</strong> <strong>Tinggi</strong> dalam memutus perkara ini ;--------------------------------------------------------------<br />
DALAM EKSEPSI<br />
Menimbang, bahwa para Tergugat/para Terbanding dalam jawabannya atas gugatan telah<br />
mengajukan eksepsi yang masing-masing akan diuraikan pada pokoknya sebagai berikut :<br />
Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II :<br />
1. Bahwa keabsahan perkawinan alm.Sho Bieng Tie alias Soo Ming Zye dengan<br />
Penggugat/Pembanding seharusnya diputus terlebih dahulu baru dilanjutkan dengan<br />
mengajukan gugatan warisan ini ;---------------------------------------------------------------------<br />
2. Bahwa perlu dipertimbangkan dapatkah Penggugat/Pembanding yang berstatus warga<br />
negara asing memiliki atau berkuasa atas obyek sengketa yang merupakan benda tidak<br />
bergerak tersebut ;---------------------------------------------------------------------------------------<br />
Menimbang, bahwa eksepsi (exceptie, exception) dapat bermakna tangkisan atau bantahan<br />
yang menyangkut dengan kompetensi (absolut/relatif) atau berkaitan dengan syarat-syarat<br />
formalitas gugatan dan tidak menyinggung terhadap pokok perkara dengan tujuan agar pengadilan<br />
mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara ;--------------------------
%<br />
Menimbang, bahwa <strong>Pengadilan</strong> <strong>Tinggi</strong> tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama<br />
yang mempertimbangkan eksepsi No 2 sampai pada kesimpulan bahwa Penggugat/pembanding<br />
sebagai warga negara asing tidak dapat memiliki tanah atau rumah sebagai hak milik, sehingga<br />
eksepsi No 2 ini terbukti dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;----------------------------------<br />
Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim<br />
Tingkat Banding berpendapat bahwa materi eksepsi No 1 dan 2 sudah masuk pokok materi bukan<br />
dalam ruang lingkup eksepsi, oleh karena itu akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama<br />
dengan pokok perkara ;-------------------------------------------------------------------------------------------<br />
Eksepsi Tergugat III :<br />
- Bahwa Tergugat III menyatakan gugatan Penggugat kabur dengan alasan perkara ini seharusnya<br />
diperiksa di <strong>Pengadilan</strong> Tata Usaha Negara yaitu mengenai proses penerbitan Sertifat Hak<br />
Milik Nomor 506 atas nama Sho Pek Boen alias Jenny ;------------------------------------------------<br />
Menimbang, bahwa Tergugat III tidak secara tegas menyebutkan eksepsinya mengenai<br />
kompetensi absolut, sebab apabila tentang kompetensi absolut sebagaimana ketentuan Pasal 162<br />
Rbg/ Pasal 136 HIR, maka Hakim tingkat pertama wajib memutus lebih dahulu tentang eksepsi<br />
tersebut sebelum memeriksa pokok perkara ;-----------------------------------------------------------------<br />
Menimbang, bahwa ternyata Hakim tingkat pertama belum memutus terlebih dahulu, maka<br />
menjadi kewajiban Hakim Banding untuk memutuskan tentang hal ini yakni bahwa materi pokok<br />
dalam gugatan perkara ini titik beratnya menyangkut tentang kepemilikan obyek perkara yang<br />
didalilkan dilakukan secara melawan hukum oleh alm.Sho Pek Boen alis Jenny dengan<br />
merekayasa surat-surat pendukungnya sehingga terbit SHM No 506 /Kelurahan Pasar Baru,<br />
penyebutan soal sertifikat hanya bersifat penegasan belaka bukan hal yang utama, sehingga<br />
gugatan ini sudah tepat dan benar diajukan ke peradilan umum bukan ke PTUN. Oleh karena itu<br />
eksepsi Tergugat III haruslah ditolak ;-------------------------------------------------------------------------<br />
Eksepsi Tergugat IV :
7<br />
1. Bahwa gugatan Penggugat Nebis in Idem karena sudah pernah diputus oleh Pengailan<br />
Negeri <strong>Medan</strong> No.346/Pdt.G/2003/PN-Mdn jo Putusan <strong>Pengadilan</strong> <strong>Tinggi</strong> <strong>Medan</strong><br />
No.242/Pdt/2005/PT-Mdn jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1276 K/Pdt/2007 yang<br />
telah berkekuatan hukum tetap ;<br />
2. Bahwa surat gugatan tidak sah karena dibuat oleh kuasa hukum Penggugat jauh sebelum<br />
ditanda tanganinya surat kuasa, konkritnya surat dibuat tanggal 23 Agustus 2010 dan<br />
didaftarkan di Kepaniteraan <strong>Pengadilan</strong> Negeri Sibolga pada tanggal 8 Nopember 2010,<br />
sedangkan gugatan dibuat tanggal 1 Februari 2010 ;-----------------------------------------------<br />
3. Bahwa tidak terpenuhi syarat formil surat gugatan yaitu perkara a quo adalah perkara yang<br />
termasuk dalam bidang Hukum Perdata Internasional, akan tetapi ternyata Penggugat<br />
dalam surat gugatannya tidak menyebutkan status kewarganegaraannya secara tegas dan<br />
jelas dalam identitas Penggugat ;----------------------------------------------------------------------<br />
4. Bahwa terdapat eror in persona karena Tergugat IV tidak mengenal sama sekali Penggugat,<br />
sehingga Tergugat IV bukanlah pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum karena<br />
Tergugat IV hanyalah sebagai penyewa yang baik ;------------------------------------------------<br />
5. Bahwa Badan Pertanahan Nasional sebagai Tergugat III adalah tidak tepat karena pihak<br />
tersebut tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;-----------<br />
6. Bahwa penyebutan identitas Tergugat III tidak tepat, karena pada tingkat Kabupaten/kota<br />
Sibolga disebut Kantor Pertanahan bukan Badan Pertanahan, sehingga <strong>disini</strong> terdapat<br />
plurium litis consortium dan disqualifikasi in person ;---------------------------------------------<br />
7. Bahwa surat kuasa yang dibuat Agnes Lee Beng Lee kepada Nico Valentino Panggabean,<br />
SH. Selaku penerima kuasa adalah cacat hukum sebab menurut Surat Edaran Mahkamah<br />
Agung tanggal 23 Januari 1971 menegaskan bahwa jika pemberi kuasa berdomisili di luar<br />
negeri dan penerima kuasa berada di Indonesia maka pembuatan surat kuasa baru<br />
dinyatakan sah jika memenuhi persyaratan dan harus dilegalisir oleh KBRI setempat di luar<br />
negeri ;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
.<br />
8. Bahwa surat gugatan sama sekali tidak menjelaskan secara tegas hubungan hukum apa yang<br />
sesungguhnya terjadi antara Tergugat I dan Tergugat II dengan alm.Sho Beng Tie ;----------<br />
9. Bahwa kuasa hukum Penggugat dalam surat gugatan tidak jelas dan tidak tegas<br />
menyebutkan siapa yang berkedudukan sebagai Tergugat I yang mempunyai peranan utama<br />
dalam perbuatan melawan hukum dan siapa yang berkedudukan sebagai Tergugat II ;-------<br />
10. Bahwa petitum gugatan penggugat mengenai permohonan putusan provisi dan peletakan<br />
sita consivatoir yang saat ini berada dalam kekuasaan sewa Tergugat IV adalah prematur ;<br />
11. Bahwa telah ada putusan <strong>Pengadilan</strong> Negeri <strong>Medan</strong> No. 346/Pdt.G/2003/PN-Mdn jo<br />
Putusan <strong>Pengadilan</strong> <strong>Tinggi</strong> <strong>Medan</strong> No.242/Pdt/2005/PT-Mdn jo Putusan Mahkamah Agung<br />
RI No. 1276 K/Pdt/2007 yang telah berkekuatan hukum tetap antara lain menyebutkan<br />
petitum Agnes Beng Lee sebagai satu-satunya ahli waris alm.Sho Beng Tie ditolak ;---------<br />
Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat IV tersebut diatas, Hakim tingkat pertama belum<br />
mempertimbangkan dan memutusnya, oleh karena itu Majelis <strong>Pengadilan</strong> <strong>Tinggi</strong> akan<br />
mempertimbangkan seperti dibawah ini ;----------------------------------------------------------------------<br />
Ad. 1 dan 11 Tentang Nebis in Idem.<br />
Menimbang, bahwa dasar Nebis in Idem rujukannya dapat dilihat pada Pasal 1917<br />
KUHPerdata yang intinya adalah suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum<br />
tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas pada substansi putusan. Adanya kesamaan dalam<br />
tuntutan, dalil (dasar hukum) dan pihak-pihak yang sama;--------------------------------------------------<br />
Menimbang, bahwa apabila diteliti perkara No.346/Pdt.G/2003/PN-Mdn jo<br />
No.242/Pdt/2005/PT-Mdn jo No 1276 K/Pdt/2007 meskipun pihak Penggugat sama yaitu Agnes<br />
Lee Beng Lee, namun pihak Tergugat tidak sama demikian pula dasar-dasar hukum gugatan yang<br />
menjadi pokok persoalan berbeda dengan perkara aquo, meskipun ada hal –hal yang sama seperti<br />
status hukum perkawinan Agnes Lee Beng Lee dengan Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye, namun<br />
secara prinsip subyek dan obyek berbeda, sehingga tidak memenuhi kwalifikasi Nebis in Idem<br />
seperti Pasal 1917 KUHPerdata jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2101 K/Pdt/1988 ;------------
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka keberatan tentang nebis in idem<br />
ini haruslah ditolak ;----------------------------------------------------------------------------------------------<br />
Ad. 2 dan 7 Tentang Surat Kuasa.<br />
Menimbang, bahwa dasar tentang surat kuasa yang dipergunakan dalam persidangan yang<br />
dikenal dengan Surat Kuasa Khusus adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 147 Rbg/ 123 HIR<br />
yang sifatnya sangat sederhana, namun dalam praktek peradilan ketentuan tersebut telah<br />
disempurnakan dengan berbagai petunjuk Mahkamah Agung RI terakhir dalam SEMA No. 6<br />
Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 ;------------------------------------------------------------------------<br />
Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat dibuat di Kota Sibolga tanggal 23 Agustus 2010<br />
dan didaftarkan di Kepaniteraan <strong>Pengadilan</strong> Negeri Sibolga tanggal 08 Nopember 2010, adapun<br />
surat gugatan sesuai register perkara No 03/Pdt.G/2011/PN-SBG terdaftar pada tanggal 2 Maret<br />
2011. Jadi <strong>Pengadilan</strong> <strong>Tinggi</strong> tidak melihat ada sesuatu keganjilan tanggal sebagaimana dimaksud<br />
pihak Tergugat IV, yang perlu digaris bawahi adalah bahwa pencantuman tanggal-tanggal tersebut<br />
kebenarannya telah dipertegas oleh pejabat yang berwenang seperti dalam hal ini<br />
Panitera/Sekretaris <strong>Pengadilan</strong> Negeri Sibolga ;--------------------------------------------------------------<br />
Menimbang, bahwa apabila diteliti dari sisi isi surat kuasa Penggugat juga telah memenuhi<br />
ketentuan SEMA No.6 Tahun 1994 antara lain telah menyebut kompetensi relatif, identitas dan<br />
kedudukan para pihak dan obyek serta jenis sengketanya. Perlu pula digaris bawahi bahwa surat<br />
kuasa ini dibuat di Indonesia bukan di luar negeri, maka tidak ada kewajiban untuk legalisasi<br />
KBRI seperti dimaksud Tergugat IV, oleh karena itu keberatan ini haruslah ditolak ;------------------<br />
Ad.3. Tentang Hukum Perdata Internasional<br />
Menimbang, bahwa dalam perkara ini memang terkandung aspek Hukum Perdata<br />
Internasional, karena salah satu pihak yakni Penggugat adalah berkewarganegara asing<br />
(Singapore), namun karena obyek perkara menyangkut benda tidak bergerak maka sesuai doktrin<br />
dalam Hukum Perdata Internasional/HPI hukum yang berlaku the law of the forum yaitu hukum<br />
acara yang berlaku pada pengadilan setempat dimana benda tidak bergerak itu berada yakni<br />
Hukum Acara Perdata Indonesia. Adapun status kewarganegaraan Penggugat yang disebut no.
paspor Singapura hal ini dipandang sudah cukup jelas menunjukan warganegara pemegang paspor<br />
tersebut yang sudah pasti warga negara Singapura dan hal ini dapat dilihat pula pada surat kuasa<br />
mereka tertanggal 23 Agustus 2010 dan uraian surat gugatan yang dengan jelas menyebut warga<br />
negara Penggugat adalah Singapura, oleh karena itu eksepsi ini harus ditolak ;-------------------------<br />
Ad.4.5 dan 6 Tentang Eror in Persona dan penyebutan identitas Tergugat III yang tidak tepat.<br />
Menimbang, bahwa Tergugat IV ditarik dalam gugatan ini sebagai salah satu pihak tergugat<br />
karena pada saat ini yang menguasai dan menempati obyek sengketa, sehingga sangat logis untuk<br />
ditarik sebagai pihak tergugat, persoalan atas dasar apa Tergugat IV menguasai obyek sengketa<br />
hal ini tentu akan dipertimbangkan dalam pokok perkara. Demikian juga pihak Tergugat III ditarik<br />
sebagai tergugat hal ini dapat diterima secara wajar, karena pihak Tergugat III lah yang<br />
menerbitkan SHM No.506/Kelurahan Pasar Baru yang didalilkan dengan menggunakan dokumendokumen<br />
pendukung yang tidak benar ;-----------------------------------------------------------------------<br />
Menimbang, bahwa penyebutan identitas Tergugat III secara tegas tidak disanggah oleh<br />
yang bersangkutan sendiri yakni Tergugat III, tapi justeru aneh dipersoalkan oleh Tergugat IV<br />
yang bukan dan tidak berhubungan dengan instansi Tergugat III. Namun demikian menurut<br />
pendapat <strong>Pengadilan</strong> <strong>Tinggi</strong> penyebutan Tergugat III tidak menyebabkan menjadi plurium litis<br />
consortium, sebab makna dari plurium litis consortium adalah pihak yang ditarik sebagai tergugat<br />
tidak lengkap, karena yang menguasai obyek sengketa tidak digugat sehingga perkara tidak dapat<br />
diselesaikan secara tuntas (lihat Putusan MA No 621 K/Sip/1975 tanggal 25-5-1977), adapun<br />
dalam hal ini hanya sekedar penyebutan Badan yang seharusnya disebut Kantor Pertanahan Kota<br />
Sibolga. Berdasarkan pemikiran tersebut maka keberatan Tergugat IV harus ditolak ;-----------------<br />
Ad.8.9.10. Tentang surat gugatan tidak jelas dan provisi<br />
Menimbang, bahwa mencermati surat gugatan Penggugat, menurut hemat <strong>Pengadilan</strong><br />
<strong>Tinggi</strong> sudah cukup jelas yakni telah merumuskan dasar-dasar gugatan atau fundamentum Petendi<br />
yang menjadi dasar pemeriksaan dan penyelesesaian perkara dan petitum sebagai pokok tuntutan<br />
yang jelas. Sedangkan kedudukan Tergugat I dan Tergugat II menurut surat gugatan dipandang<br />
sebagai suami dan anak dari alm.Sho Phek Boen alis Jenny yang melanjutkan penguasaan obyek
sengketa bahkan belakangan menyewakan pada pihak Tergugat IV, padahal obyek sengketa<br />
tersebutkan didalilkan haknya Penggugat. Sedangkan untuk keberatan provisi sudah<br />
dipertimbangkan dalam bagian provisi diatas, sehingga dari alasan dan pertimbangan tersebut<br />
eksepsi Tergugat IV haruslah ditolak ;-------------------------------------------------------------------------<br />
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dapatlah<br />
ditegaskan bahwa seluruh eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV<br />
haruslah ditolak ;--------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
DALAM POKOK PERKARA<br />
berikut :<br />
Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat pada pokoknya dapat dirumuskan sebagai<br />
Bahwa Penggugat seorang wanita waganegara Singapura adalah isteri sah dari Sho Beng Tie<br />
alias Soo Ming Zye warganegara Indonesia sesuai certificate of marriage tanggal 08 Oktober<br />
1969 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Pencatatan Perkawinan di Sinagapura, selama<br />
perkawinan tinggal di Singapura dan tidak mempunyai anak ;------------------------------------------<br />
Bahwa suami Penggugat Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye telah meninggal dunia pada tanggal<br />
27 Maret 1998 di Singapura sesuai certificate of register of dealth nomor : 427964 F yang<br />
dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Dr.Kong Kum Leng dan Penggugat sebagai isterinya<br />
adalah ahli waris satu-satunya sebagaimana Surat Keterangan Hak Waris No.2/Ket.Wrs/2005<br />
tertanggal 04 Mei 2005 yang dibuat oleh Ratna Beru Karo, SH Notaris di <strong>Medan</strong> ;-----------------<br />
Bahwa selama perkawinan Penggugat dan alm. Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye mempunyai<br />
tanah dan bangunan berdasarkan Akta Hibah Nomor 19 tanggal 03 April 1980 yang dibuat<br />
didepan Aniswar Yanis, SH. Notaris di <strong>Medan</strong> yang terletak di Jalan Ahmad Yani No 31 dan 33<br />
Kelurahan Pasar Baru Kecaatan Sibolga Kota dengan luas tanah 396 M2 sebagai teruarai dalam<br />
Sertifikat Hak Milik/SHM No.56/Kelurahan Pasar Baru, penghibahnya adalah Lie Soie Seng<br />
bersama isterinya Phoa Leng Tjie Nio ;--------------------------------------------------------------------
Bahwa namun tanpa sepengetahuan dan seijin alm.Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye semasa<br />
hidupnya dan juga kepada Penggugat selaku isterinya, alm,Sho Pek boen alias Jenny beserta<br />
Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan mengusahai tanah obyek sengketa bahkan alm.Sho<br />
Pek Boen alias Jenny semasa hidupnya pernah membuat dan mempergunakan Surat Keterangan<br />
Waris No.1.28.99 tanggal 06 Januari 1999 yang isinya meniadakan Penggugat sebagai isteri<br />
alm.Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye dengan menyebutkan Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye<br />
tidak mempunyai isteri yang sah ;---------------------------------------------------------------------------<br />
Bahwa atas dasar antara lain Surat Keterangan Waris tertanggal 06 Januari 1999 itulah Tergugat<br />
III menerbitkan SHM 506/Kelurahan Pasar Baru atas nama alm.Sho Phek Boen alias Jenny<br />
(Tergugat I dan Tergugat II), bahkan selama hidupnya alm. Sho Phek Boen alias Jenny<br />
dilanjutkan Tergugat I dan Tergugat II telah menyewakan obyek perkara kepada pihak lain<br />
terakhir disewakan kepada Tergugat IV dan semua perbuatan alm.Sho Phek Boen yang<br />
dilanjutkan Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan<br />
hukum ;---------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
Bahwa berdasarkan hal-hal diatas pada intinya Penggugat minta dinyatakan sah perkawinannya<br />
dengan alm.Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye dan Penggugat sebagai satu-satunya ahli<br />
almarhum Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye serta obyek sengketa menjadi haknya Penggugat ;<br />
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat menolak dalil-dalil<br />
Penggugat tersebut diatas, yang pada pokoknya memberi jawaban sebagai berikut :<br />
Jawaban Tergugat I dan Tergugat II :<br />
Bahwa sesuai dengan gugatan disebutkan alm. Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye<br />
melangsungkan perkawinan dengan Penggugat tanggal 08 Oktober 1969, sehingga yang berlaku<br />
bagi alm.Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye adalah KUHPerdata/BW, oleh karena Penggugat<br />
sebagai pihak perempuan sedangkan yang berlaku adalah hukum suami, maka yang<br />
diberlakukan adalah KUHPerdata ;-------------------------------------------------------------------------<br />
Bahwa tidak benar alm.Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye tidak pernah pulang ke Indonesia<br />
sehingga tidak punya kesempatan untuk mendaftarkan perkawinannya di Indonesia, pada karena
1<br />
semasa hidupnya alm. Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye selalu pulang dan tinggal di <strong>Medan</strong><br />
Jalan Sei Kera No 2 A atau Jalan Abon No 4 A ;---------------------------------------------------------<br />
Bahwa seandainya perkawinan Penggugat dengan alm.Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye<br />
dianggap sah di Sinagapura, akan tetapi dipandang tidak sah menurut hukum Indonesia karena<br />
tidak didaftarkan secara resmi di Kantor Catatan Sipil Indonesia ;------------------------------------<br />
Bahwa soal warisan berlaku asas lex rae sitae hukum yang berlaku adalah hukum dimana<br />
warisan itu berada dan perlu diketahui bahwa obyek sengketa adalah warisan keluarga, jadi<br />
bukan harta gono gini oleh karena itu Penggugat tidak berhak mewarisinya ;------------------------<br />
Jawaban Tergugat III :<br />
Bahwa SHM No.506/Kelurahan Pasar Baru atas nama alm.Sho Phek Boen alias Jenny telah<br />
diterbitkan secara sah sesuai<br />
ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam<br />
Peraturan Menteri Agraria Nomor : 3/1999 jo Peraturan Menteri Agraria Nomor : 9/1999 ;-------<br />
Bahwa oleh karena itu dalil yang mengatakan Tergugat III dihukum untuk menerbitkan<br />
sertifikat baru ke atas nama alm. Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye tidak berdasar dan harus<br />
ditolak ;---------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
Jawaban Tergugat IV :<br />
Bahwa perkawinan Penggugat dengan alm. Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye menurut Hukum<br />
Indonesia tidak sah karena tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan sipil di Indonesia ;-----<br />
Bahwa Tergugat IV sebagai penyewa obyek sengketa mempunyai itikad baik, menempati<br />
barang obyek sengketa sebelum gugatan ini didaftarkan dan didasarkan atas perjanjian sewa di<br />
depan Notaris Jap Veronika, SH. Notaris di Sibolga untuk waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak<br />
tanggal 15 Juni 2009 sampai dengan tanggal 15 Juni 2012 ;--------------------------------------------<br />
Bahwa Tergugat IV sangat keberatan atas tuntutan Penggugat, karena tempat obyek sengketa<br />
yang disewa Tergugat IV dari Tergugat I tersebut bukan saja sebagai tempat tinggal tapi
sekaligus tempat usaha mencari mata pencaharian bagi Tergugat IV dan seluruh karyawan yang<br />
ada ;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban para Tergugat tersebut diatas, telah nyata dan<br />
jelas gugatan Penggugat dibantah, maka sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg Penggugat berkewajiban<br />
untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya ;-----------------------------------------------------<br />
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan<br />
bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah ;---<br />
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya pihak Tergugat I dan<br />
Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I.II :1 sampai dengan T.I.II: 30 dan 2<br />
(dua) orang saksi dibawah sumpah. Sedangkan Tergugat III mengajukan satu surat bukti yang<br />
diberi tanda T.III.1, demikian pula Tergugat IV mengajukan bukti surat bertanda T.IV.1 ;------------<br />
Menimbang, bahwa dari pokok gugatan dan jawaban para Tergugat, maka inti masalah<br />
sengketa yang harus dituntaskan adalah :<br />
1. Bagaimana status hukum perkawinan antara Penggugat dengan alm. Sho Beng Tie alias Soo<br />
Ming Zye ? ;----------------------------------------------------------------------------------------------<br />
2. Dengan meninggalnya alm. Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye, siapa yang menjadi ahli<br />
waris atas obyek sengketa berupa benda tidak bergerak sebagaimana terurai dalam SHM<br />
No. 506/Kelurahan Pasar Baru, apakah Penggugat berhak mewaris atas obyek sengketa<br />
tersebut ?--------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
3. Apakah benar para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang<br />
menyebabkan kerugian pada Penggugat ? ;-----------------------------------------------------------<br />
Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana<br />
bukti surat-surat dan saksi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim <strong>Pengadilan</strong> Tingkat Banding<br />
akan mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan sebagaimana dibawah ini ;<br />
Ad. 1.
Menimbang, bahwa meneliti secara seksama bukti P-1 berupa surat of Marriage Nomor :<br />
68017 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Pencatatan Perkawinan di Singapura diperoleh<br />
fakta bahwa pada tanggal 08 Oktober 1969 telah dilangsungkan perkawinan di Singapura antara<br />
Penggugat sebagai warga negara Singapura dengan seorang WNI bernama Sho Beng Tie alias Soo<br />
Ming Zye, perkawinan tersebut diselenggarakan dengan tata cara menurut hukum Singapura dan<br />
telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perkawinan setempat ;----------------------------------------<br />
Menimbang, bahwa para Tergugat menyangkal keabsahan perkawinan Penggugat dengan<br />
Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye yang pada intinya perkawinan tersebut tidak sah karena tidak<br />
pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil di Indonesia ;-----------------------------------------------<br />
Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P-6 yakni Putusan <strong>Pengadilan</strong> Negeri <strong>Medan</strong><br />
No.346/Pdt.G/2003/PN-Mdn jo Putusan <strong>Pengadilan</strong> <strong>Tinggi</strong> No. 242/Pdt/2005/PT Mdn jo Putusan<br />
Mahkamah Agung RI No. 1267 K/Pdt/2007, ternyata masalah keabsahan perkawinan sudah<br />
menjadi tetap tidak terbantahkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Sho Beng Tie alias Soo<br />
Ming Zye adalah sah ;--------------------------------------------------------------------------------------------<br />
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum Nomor.2 dipandang<br />
terbukti dan dikabulkan ;-----------------------------------------------------------------------------------------<br />
Menimbang, bahwa sesuai bukti P-4 bahwa Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye telah<br />
meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 1998 di Singapura di Rumah Sakit New Changi Hospital<br />
berdasarkan Certificate of Register of Death Nomor : 427964 F dan dikeluarkan oleh yang<br />
bertanggung jawab Dr.Kong Kum Leng ;---------------------------------------------------------------------<br />
Menimbang, bahwa tentang kematian alm.Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye pihak para<br />
Tergugat tidak membantahnya, oleh krena itu petitum Nomor 3 patut dikabulkan ;--------------------<br />
Ad.2.<br />
Menimbang, bahwa sesuai dalil Penggugat dalam masa perkawinannya dengan Sho Beng<br />
Tie alias Soo Ming Zye tidak diperoleh keturunan, maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah<br />
Penggugat satu-satunya ahli waris dari alm.Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye ?------------------------
%<br />
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum semasa hidup perkawinan alm.Sho Beng Tie<br />
alias Soo Ming Zye dengan Penggugat tidak mempunyai anak, maka sesuai ketentuan KUHPerdata<br />
Pasal 832 : “isteri yang hidup terlama menjadi ahli waris secara Undang-Undang “ ;------------------<br />
Menimbang, bahwa menunjuk pada bukti P-5 tentang Keterangan Hak Waris yang dibuat<br />
dihadapan Ratna Beru, SH. Notaris di <strong>Medan</strong> tanggal 4 Mei Tahun 2005 telah dengan tegas<br />
menyebutkan bahwa alm.Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye disamping tidak mempunyai anak,<br />
juga tidak meninggalkan wasiat. Lagi pula<br />
terhadap bukti P-5 para Tergugat tidak<br />
menyangkalnya, sehingga dengan demikian <strong>Pengadilan</strong> Tingkat Banding berpendapat<br />
Penggugatlah satu-satunya sebagai ahli waris dari alm.Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye, dengan<br />
demikian petitum Nomor 4 patut dikabulkan ;---------------------------------------------------------------<br />
Menimbang, bahwa Akta Hibah Nomor 19 Tahun 1980 yang dibuat didepan Aniswar<br />
Yanis, SH. Notaris di <strong>Medan</strong> adalah Hibah yang dilakukan oleh Lie Soei Seng yang dibantu oleh<br />
isterinya sebagai pelaksana dari Lie Eng Gan telah menghibahkan kepada Sho Beng Tie sebuah<br />
rumah tempat tinggal berikut tanahnya yang terletak di Jalan A Yani No 31 dan 33 Kota Sibolga ;-<br />
Menimbang, bahwa Akta Hibah bukti P-7 adalah akta yang dibuat didepan pejabat yang<br />
berwenang untuk itu yang isinya juga tidak dibantah oleh para Tergugat, maka secara prinsip Akta<br />
Hibah dalam bukti P-7 dinyatakan sah menurut, sehingga petitum Nomor 5 patut untuk<br />
dikabulkan;<br />
Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum Akta Hibah P-7 Sho Beng Tie alias Soo<br />
Ming Zye telah menerima hibah berupa tanah dan bangunan yang sekarang menjadi obyek<br />
sengketa berupa SHM No.506/Kelurahan Pasar Baru, sementara Penggugat sebagai isteri dengan<br />
status kewarganegarannya asing/Singapura, pertanyaannya adalah apakah Penggugat berhak atas<br />
obyek sengketa tersebut ? ;--------------------------------------------------------------------------------------<br />
Menimbang, bahwa tentang persoalan ini Hakim Tingkat pertama telah<br />
mempertimbangkannya, namun dalam bagian eksepsi sampai pada kesimpulan bahwa Penggugat<br />
sebagai WNA tidak dapat memiliki tanah atau rumah sebagai hak milik, oleh karena itu gugatan
7<br />
Penggugat yang hendak menuntut hak milik atas tanah adalah tidak beralasan dan bertentangan<br />
dengan hukum ;----------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
Menimbang, bahwa perihal masalah ini Majelis Hakim <strong>Pengadilan</strong> <strong>Tinggi</strong> tidak sependapat<br />
dengan pendapat Hakim tingkat pertama, karena sesuai Pasal 21 ayat (3) UUPA UU No 5 Tahun<br />
1960 orang asing masih dimungkinkan untuk memiliki hak milik karena pewarisan tanpa wasiat<br />
atau percampuran harta karena perkawinan dengan syarat wajib melepaskan hak itu dalam<br />
jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu.<br />
Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut<br />
hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara ;---------------------------------------------------<br />
Menimbang, bahwa dimungkinkannnya orang asing memperoleh Hak Milik yang demikian,<br />
oleh Prof Budi Harsono disebut pemilikan Hak Milik dalam jangka waktu tertentu yakni satu tahun<br />
(Prof Boedi Harsono Hukum Agraria Indonesia Jambatan Jakarta 1999 hal 306 ). Dalam jangka<br />
waktu tersebut tentunya memberi keleluasaan untuk mengambil langkah yang dipandang<br />
bermanfaat bagi pemegangnya, dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu satu tahun tidak<br />
dilepaskan maka konsekuensi hak miliknya hapus dan tanah jatuh pada negara ;-----------------------<br />
Menimbang, bahwa Penggugat selaku isteri dari alm.Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye<br />
dengan meninggal suaminya tersebut, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 21 ayat (3)<br />
UUPA UU No 5 Tahun 1960 dan pendapat pakar hukum tersebut diatas, <strong>Pengadilan</strong> Tingkat<br />
banding berpendapat bahwa Penggugat wajar memperoleh hak waris atas obyek sengketa berupa<br />
tanah dan bangunan seperti disebut P-7 dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang ditentukan<br />
dalam perundang-undangan, oleh karena itu petitum Nomor 6 patut dikabulkan ;---------------------<br />
Menimbang, bahwa petitum Nomor 7 isinya bersifat negatif, sesuai tertib hukum acara<br />
petitum yang bersifat negatif tidak dapat dibenarkan, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak ;-----<br />
Menimbang, bahwa petitum Nomor 8 dan 9 isinya saling berkaitan sebagaimana terungkap<br />
pada fakta-fakta hukum dipersidangan yakni tidak dibantah Surat Keterangan Hak Waris Nomor :<br />
1.28.99 yang dibuat atas permintaan Sho Phek Boen alias Jenny didepan Syahril Sofyan Notaris di<br />
<strong>Medan</strong> atas data-data yang ternyata tidak benar dengan menghilangkan status Penggugat sebagai
.<br />
isteri yang sah dari alm Sho Beng Tie alias Sho Ming Zye , oleh karena itu petitum Nomor 8 dan<br />
9 patut dikabulkan ;-----------------------------------------------------------------------------------------------<br />
Menimbang, bahwa demikian pula atas penerbitan SHM No 506/Kelurahan Pasar Baru atas<br />
nama Sho Phek Boen alias Jenny sesuai jawaban Tergugat III didukung atas dokumen-dokumen<br />
antara lain surat keterangan waris sebagaimana bukti P-8 yang nyata-nyata dengan meniadakan<br />
status hukum Penggugat, oleh karena itu SHM No.506/Kelurahan Pasar Baru seperti pada bukti<br />
T.III-1 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu petitum Nomor 10<br />
patut dikabulkan ;-------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
Menimbang, bahwa petitum Nomor 11 dipandang berlebihan, karena secara normatif,<br />
Badan Pertanahan akan melaksanakan putusan <strong>Pengadilan</strong> yang telah berkekuatan hukum tetap,<br />
sehingga petitum ini haruslah ditolak ;-------------------------------------------------------------------------<br />
Ad.3.<br />
Menimbang, bahwa setelah Sho Phek Boen meninggal dunia, Tergugat I menyewakan<br />
obyek sengketa kepada Tergugat IV selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 15 Juni tahun 2009 sampai<br />
dengan 15 Juni 2012 sebagaimana bukti T.IV.1 dengan harga sewa selama 3 (tiga) tahun sebesar<br />
Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;-------------------------------------------------------------<br />
Menimbang, bahwa Tergugat IV sebagai penyewa telah menggunakan obyek sengketa<br />
untuk usaha pijat refleksi dan tempat tinggal (rumah Toko) ;----------------------------------------------<br />
Menimbang, bahwa alm.Sho Phek Boen alias Jenny memperoleh Hak milik atas obyek<br />
sengketa dengan cara-cara pengajuan dokumen yang tidak benar, tentunya hal ini diketahui dan<br />
menjadi tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II dan dihubungkan dengan pertimbangan<br />
hukum tersebut diatas bahwa obyek sengketa adalah hak warisnya Penggugat, maka penguasaan<br />
atas obyek sengketa tanpa seijin dari yang berhak meskipun dengan dalih itikad baik dengan cara<br />
sewa menyewa tetap dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian<br />
pada Penggugat;---------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum Nomor 12 dan<br />
13 dikabulkan dengan catatan jumlah nilainya sebesar Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta
upiah) harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat setelah putusan ini<br />
berkekuatan hukum tetap ;---------------------------------------------------------------------------------------<br />
Menimbang, bahwa untuk petitum Nomor 14 dan 18 haruslah ditolak, karena selama<br />
pemeriksaan pada tingkat pertama juga tidak diletakan sita jaminan baik atas obyek sengketa<br />
maupun atas harta Tergugat I dan Tergugat II ;---------------------------------------------------------------<br />
Menimbang, bahwa petitum Nomor 15 untuk menyerahkan obyek sengketa kepada<br />
Penggugat sebagai pemilik atas obyek sengketa adalah wajar dan patut untuk dikabulkan ;-----------<br />
Menimbang, bahwa petitum Nomor 16 dan 17 sudah dipertimbangkan pada bagian Provisi<br />
yang pada intinya menolak tuntutan Provisi tersebut, oleh karena itu petitum tersebut haruslah<br />
ditolak pula ;-------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
Menimbang, bahwa petitum Nomor 20 agar putusan ini dilaksanakan secara serta merta,<br />
meski ada verset, banding dan kasasi dipandang tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 Rbg dan<br />
berbagai SEMA terakhir SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, oleh<br />
karena itu tuntutan tersebut harus ditolak ;--------------------------------------------------------------------<br />
Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Tergugat I dan Tergugat II pada umumnya tentang<br />
hal-hal perkawinan alm.Sho Beng Tie dengan perempuan lain dan domisilinya, yang semuanya<br />
sudah menjadi tetap dengan adanya putusan pengadilan bukti P-6 yang berkekuatan hukum tetap,<br />
oleh karena itu surat-surat bukti tersebut haruslah dikesampingkan ;--------------------------------------<br />
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka pertimbangan hukum Hakim<br />
tingkat pertama pada bagian Konvensi pada putusan <strong>Pengadilan</strong> Negeri Sibolga tanggal 01<br />
Desember 2011 nomor 03/Pdt.G/2011/PN-SBG, yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat<br />
dipertahankan lagi, harus dibatalkan dan <strong>Pengadilan</strong> <strong>Tinggi</strong> akan mengadili sendiri perkara ini<br />
dengan amar selengkapnya sebagaimana tercantum dibawah ini ;-----------------------------------------<br />
DALAM REKONVENSI
Menimbang, bahwa Tergugat IV dalam konvensi selanjutnya disebut Penggugat<br />
Rekonvensi dalam jawabannya telah mengajukan gugatan kepada Penggugat Konvensi yang<br />
selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi ;--------------------------------------------------------------------<br />
Menimbang, bahwa pokok masalah gugatan Rekonvensi Penggugat adalah bahwa dengan<br />
diajukannya gugatan ini di <strong>Pengadilan</strong> Negeri <strong>Medan</strong> Penggugat Rekonvensi merasa terganggu<br />
yang menyebabkan tempat usahanya (pijat refleksi) mengalami penurunan pelanggan,<br />
berkurangnya kenyamanan dan ketenangan pelanggan. Sehingga Penggugat Rekonvensi<br />
mengalami kerugian materiil seperti biaya perjalanan, konsultasi dan honararium Penasehat<br />
Hukum, menurunnya jumlah pelanggan dan kerugian moril seperti citra usaha dan kesusahan<br />
Penggugat Rekonvensi, padahal Penggugat Rekonvensi melakukan perjanjian sewa dengan itikad<br />
baik ;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi ini, Tergugat dalam Rekonvensi telah<br />
menyangkal dan menolak keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam rekovensi tersebut<br />
diatas ;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim <strong>Pengadilan</strong> <strong>Tinggi</strong> setiap orang<br />
berhak untuk mengajukan gugatan guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak yang dirasa<br />
dilanggar pihak lain, proses seperti ini berlaku bukan hanya di Indonesia saja akan tetapi berlaku<br />
secara universal. Justeru yang dilarang adalah untuk memperoleh atau mempertahankan haknya<br />
ditempuh jalan yang menyimpang atau melanggar hukum seperti menggunakan eigen rechting<br />
(main hakim sensiri), hal ini dapat pula dilihat secara analogis pada Putusan Mahkamah Agung RI<br />
No.2329 K/Pdt/1985 tanggal 18-12-1986 ;--------------------------------------------------------------------<br />
Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan pada bagian konvensi secara mutatis<br />
mutandis diberlakukan pada pertimbangan rekonvensi, telah terbukti tanah obyek sengketa adalah<br />
haknya Tergugat Rekonvensi dan pihak Tergugat I dan Tergugat II dalam konpensi sebagai suami<br />
dan anak dari Sho Phek Boen alias Jenny terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka<br />
sudah sepatutnya mengerti benar kalau sesungguhnya tidak berhak untuk menempati, menguasai,<br />
mengalihkan atau menyewakan kepada pihak lain. Oleh karena itu tindakan Tergugat I dan
Tergugat II yang menyewakan kepada Tergugat IV/Penggugat Rekonvensi dalam hubungannya<br />
dengan Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang berhak atas obyek sengketa, harus dinyatakan<br />
tidak dapat dibenarkan secara hukum, namun dalam hubungannya dengan Tergugat I dan Tergugat<br />
II, pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV dalam Konvensi masih dimungkinkan mengajukan<br />
tuntutan hak tersendiri diluar gugatan ini ;--------------------------------------------------------------------<br />
Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas dapatlah<br />
ditegaskan bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi harus ditolak seluruhnya ;---------------------------<br />
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI<br />
Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka telah<br />
jelas Para Tergugat dalam Konvensi adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka harus<br />
dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;--------------------------------<br />
Mengingat hukum yang berlaku dan Undang-Undang yang bersangkutan khususnya<br />
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;------------------------------<br />
M E N G A D I L I<br />
1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding tersebut ;<br />
2. Membatalkan Putusan <strong>Pengadilan</strong> Negeri Sibolga tanggal 01 Desember 2011 Nomor<br />
03/Pdt.G/2011/PN-SBG yang dimohonkan banding tersebut ;<br />
MENGADILI SENDIRI<br />
DALAM KONVENSI<br />
DALAM PROVISI<br />
Menyatakan tuntutan provisi Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;<br />
DALAM EKSEPSI<br />
Menyatakan eksepsi para Tergugat ditolak seluruhnya ;<br />
DALAM POKOK PERKARA
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;----------------------------------------------------<br />
2. Menyatakan sah demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan alm.Sho Beng Tie alias Soo<br />
Ming Zye yang dilangsungkan pada tanggal 08 Oktober 1969 di Singapura berdasarkan Kutipan<br />
Surat Nikah No.68017 tertanggal 08 1969 yang sesuai dengan Copy of The Certicate of<br />
Marriage yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Perkawinan Singapura, sehingga pihak<br />
Penggugat adalah isteri sah dari alm.Sho BengTie alias Soo Ming Zye ;------------------------------<br />
3. Menyatakan demi hukum bahwa alm.Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye telah meninggal dunia<br />
pada tanggal 27 Maret 1998 di Singapura, berdasarkan Certificate of Register of Death Nomor:<br />
427964 F tertanggal 27 Maret 1998 di Singapura ;-------------------------------------------------------<br />
4. Menyatakan secara hukum bahwa pihak Penggugat adalah yang berhak sebagai ahli waris satu<br />
satunya dari alm.Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye sesuai surat keterangan Hak Waris Nomor :<br />
2/ket-Wrs/2005 tertanggal 04 Mei 2005 yang diperbuat oleh Notaris Ratna Beru Karo, SH.<br />
adalah sah dan berkekuatan hukum ;------------------------------------------------------------------------<br />
5. Menyatakan secara hukum, terhadap Surat Akta Hibah Nomor: 19 tertanggal 3 April 1980 yang<br />
diperbuat dihadapan Notaris di <strong>Medan</strong> Aniswar Yanis, SH. tersebut, adalah sah dan berkekuatan<br />
hukum ;---------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum, Penggugat selaku isteri yang sah dan selaku ahli<br />
waris dari alm.Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye adalah pemilik yang sah berdasarkan Surat<br />
Akta Hibah Nomor :19 tertanggal 3 April 1980, yang dibuat dilaksanakan dihadapan Notaris di<br />
<strong>Medan</strong> yang bernama Aniswar Yanis, SH. terhadap sebidang tanah beserta bangunannya yang<br />
terletak di jalan Ahmad Yani Nomor 31 dan 33 Kelurahan Pasar baru, Kecamatan Sibolga Kota,<br />
Kota Sibolga, adalah obyek perkara dengan luas ± 396 M2 yang berbatas :--------------------------<br />
Sebelah Timur berbatas dengan Toko Sepatu Bundo ;----------------------------------------------<br />
Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Ahmad Yani ;------------------------------------------------<br />
Sebelah Selatan berbatas dengan Wartel Horas ;----------------------------------------------------
1<br />
Sebelah Utara berbatas dengan jalan Mgr Albertus Sugiopranoto ;-------------------------------<br />
Adalah menjadi hak milik Penggugat ;<br />
7. Menyatakan berdasarkan, bahwa semasa hidupnya alm. Sho Phek Boen alias Jenny (Tergugat I<br />
dan Tergugat II) telah melakukan/perbuatan pelanggaran hukum dengan cara menghilangkan<br />
atau telah menghilangkan dengan cara menghapus status perkawinan pihak Penggugat dengan<br />
alam.Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye sebagai isteri yang sah maupun yang berhak terhadap<br />
harta milik alm.Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye ;------------------------------------------------------<br />
8. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum terhadap surat Keterangan Hak Waris<br />
dengan nomor 1.28.99 tertanggal 06 Januari 1999, Surat photo copy surat certificate of extract<br />
from register of deaths tertanggal 21 Juli 1998 dan berupa photo copy surat akta hibah nomor<br />
19 tertanggal 03 April 1980 yaitu akta hibah Tuan Lie Soei Seng dengan Tuan Sho Beng Tie<br />
alias Soo Ming Zye/suami Penggugat ( asli surat berada di pihak Penggugat) yang dijadikan<br />
oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II sebagai dasar penerbitan sertifikat Hak Milik nomor<br />
506/Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga tersebut ;-----------------------<br />
9. Menyatakan menurut hukum, bahwa terhadap penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor<br />
506/Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sibolga kota, Kota Sibolga yang diperbuat oleh Tergugat<br />
III, keatas nama Sho Phek Boen alias Jenny/alarhum (Tergugat I dan Tergugat II) yang<br />
berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris Nomor 1.28.99 tertanggal 06 Januari 1999 dan suratsurat<br />
pendukung lainnya terhadap tanah beserta bangunannya terletak di Jalan Ahmad Yani No<br />
31 dan No 33 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan ibolga Kota, Kota Sibolga yang menjadi obyek<br />
perkara ini, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum pula ;------------------------------------------<br />
10. Menyatakan secara hukum, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV telah melakukan<br />
pelanggaran perbuatan hukum/tindakan melawan hukum (onrechmatige daad) karena<br />
menguasai, mengusahai dan ataupun mengadakan kegiatan usaha bahkan merobah bangunan<br />
diatas tanah obyek perkara, tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dan tanpa pemberian hak dari<br />
pemilik hak secara jelas pihak Penggugat dirugikan, karena Penggugat tidak dapat menguasai,
mengusahai dan menikmati tanah beserta bangunannya terhadap obyek perkara sebagaimana<br />
mestinya ;------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
11. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II karena telah merugikan Penggugat dengan<br />
menyewakan kepada pihak lain (Tergugat IV) uang sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima<br />
juta rupiah) yang harus dibayar tunai kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum<br />
tetap ;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan atau Tergugat IV atau siapapun juga yang<br />
mendapatkan hak darinya untuk menyerahkaan tanah terperkara sebagaimana terurai secara<br />
jelas dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 506/Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga Kota,<br />
Kota Sibolga, dalam keadaan baik, aman dan kosong menurut hukum kepada Penggugat dan<br />
bilamana perlu dengan kekuatan Polisi ;-------------------------------------------------------------------<br />
13. Menolak gugatan gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----------------------------------------<br />
DALAM REKONVENSI<br />
Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat IV dalam Konvensi seluruhya ;<br />
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI<br />
Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara dalam<br />
kedua tingkat peradilan, pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu<br />
rupiah) ;<br />
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim <strong>Pengadilan</strong> <strong>Tinggi</strong><br />
pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 oleh kami MOCHAMAD HATTA, SH.MH.sebagai Hakim<br />
Ketua, ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH. dan MARGONO, SH. masing-masing sebagai<br />
Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari<br />
Selasa Tanggal 5 Juni 2012 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota serta dibantu<br />
MANGARATUA SIMARMATA, SH. Panitera Pengganti <strong>Pengadilan</strong> <strong>Tinggi</strong> <strong>Medan</strong>, tanpa<br />
dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;-------------------------------------<br />
22'& 28!&
%",-%%",-%<br />
<br />
%",-%<br />
<br />
&<br />
- dto -<br />
<br />
!$.-%-!$.-/.<br />
1. Materai………………… Rp. 6.000,-<br />
",??????,"/"&<br />
1"@???????,"1"&<br />
"????,"1%"&<br />
0!??????,"/"%:!!!!!;