03.06.2014 Views

download disini - Pengadilan Tinggi Medan

download disini - Pengadilan Tinggi Medan

download disini - Pengadilan Tinggi Medan

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

!!!!<br />

<br />

"#! $ % !& ' (!& <br />

)*+! ,! & -! -"./%%.& ' 0<br />

- -! 1.%.& '"-23<br />

(45 -33 +5 -64& ! ! !<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

#! $ % !& ' (!& )*&<br />

' 0 + ( 7 8! (! + 89 - 8& 8<br />

-& !! !"#!$!%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%<br />

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%<br />

& &#!$1!&'(!&)*&'0('8&<br />

8:-##;& !! !<br />

<<br />

' (& => 8 ( <br />

) -! # => (+! 8 (


8 - 0 -! 7% 8 -& ! !<br />

! <br />

) #!1%!&'+& )*&'0'6<br />

1 11& 8! (!& 89 - 8& 8 -&<br />

!! *!*< <br />

!<<br />

Setelah membaca :............................................................................................<br />

1. Penetapan Ketua <strong>Pengadilan</strong> <strong>Tinggi</strong> <strong>Medan</strong> tanggal 16 Maret 2012 Nomor 94/PDT/2012/PT-<br />

MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut<br />

dalam tingkat banding ;<br />

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;<br />

TENTANG DUDUK PERKARANYA :<br />

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan<br />

resmi putusan <strong>Pengadilan</strong> Negeri Sibolga tanggal 01 Desember 2011 Nomor : 03/Pdt.G/PN-SBG<br />

yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut<br />

dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I sekaligus bertindak sebagai Kuasa Tergugat II,<br />

Tergugat IV dan tanpa dihadiri Tergugat III, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :<br />

DALAM KONPENSI<br />

DALAM PROPISI<br />

Menyatakan tuntutan propisi Penggugat tidak dapat diterima ;<br />

DALAM EKSEPSI<br />

Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;<br />

DALAM POKOK PERKARA


1<br />

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;<br />

DALAM REKONPENSI<br />

Menyatakan gugatan Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat IV dalam konpensi tidak dapat<br />

diterima ;<br />

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI<br />

Menghukum Penggugat dan konpensi/Tergugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya<br />

perkara sebesar Rp 1.016.000,- ( Satu juta enam belas ribu rupaiah ).................................................<br />

Telah membaca hal-hal sebagai berikut :<br />

Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera <strong>Pengadilan</strong> Negeri<br />

Sibolga yang menyatakan bahwa pada tanggal 07 Desember 2011 Kuasa Penggugat telah<br />

mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh <strong>Pengadilan</strong> Negeri Sibolga<br />

tanggal 01 Desember 2011 Nomor :03/Pdt.G/2011/PN-SBG. untuk diperiksa dan diputus<br />

dalam peradilan tingkat banding ;<br />

& Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada <strong>Pengadilan</strong><br />

Negeri Sibolga yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 dan 16 Desember 2011<br />

permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak<br />

Tergugat I sekaligus sebagai kuasa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ;<br />

' Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tertanggal 31 Januari 2012 dan<br />

surat risalah (Memori ) Banding tersebut salinannya telah diberitahukan dan diserahkan<br />

dengan cara seksama kepada pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV<br />

masing-masing pada tanggal 02 Februari 2012 ;<br />

) Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat<br />

IV masing-masing tanggal 12 Maret 2012 dan surat kontra memori banding tersebut<br />

salinannya telah diserahkan dengan cara seksama pada tanggal 15 Maret 2012 kepada<br />

pihak kuasa Penggugat/Pembanding ;


+ Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) nomor<br />

:03/Pdt.G/.2011/PN-SBG yang dibuat oleh Juru Sita <strong>Pengadilan</strong> Negeri Sibolga telah<br />

memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat<br />

III dan Tergugat IV untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke <strong>Pengadilan</strong><br />

<strong>Tinggi</strong> <strong>Medan</strong>, masing-masing pemberitahuan tersebut tanggal 18 Januari 2012 dan 02<br />

Februari 2012 ;-----------------------------------------------------------------------------------------<br />

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA<br />

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pergugat/Pembanding telah diajukan<br />

dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh<br />

Undang-Undang. Oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;------<br />

Menimbang, bahwa <strong>Pengadilan</strong> <strong>Tinggi</strong> setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati<br />

dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan <strong>Pengadilan</strong> Negeri Sibolga tanggal<br />

01 Desember Nomor : 03/Pdt.G/2011/PN-SBG dan telah pula membaca serta memperhatikan<br />

dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak kuasa Penggugat/Pembanding<br />

tertanggal 31 Januari 2012 dan surat kontra memori banding yang telah diajukan Terguagat I dan<br />

Terguga II/Terbanding I dan II serta Tergugat IV/Terbanding IV/ masing-masing tanggal 12 Maret<br />

2012 berpendapat sebagai berikut :<br />

DALAM KONVENSI<br />

DALAM PROVISI<br />

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam gugatannya juga mengajukan tuntutan<br />

provisi yang pada intinya meminta agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV tidak mengadakan<br />

kegiatan, menguasai, menduduki, merenovasi maupun kegiatan lain diatas obyek perkara dan<br />

menghukum pula untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu<br />

rupiah) perharinya jika para Tergugat lalai melaksanakan putusan provisi ;-----------------------------


Menimbang, bahwa tuntutan provisi adalah tuntutan yang tidak berkaitan dengan pokok<br />

perkara dan dengan alasan sungguh-sungguh serta urgensi<br />

yang mendasarinya. Putusannya<br />

bersifat putusan sela yang segera dilaksanakan secara serta merta (in kracht van gewisjde) sebelum<br />

putusan akhir ;-----------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi ini oleh Hakim tingkat pertama telah<br />

dipertimbangkan yang pada pokoknya menyatakan tidak dapat diterima tuntutan Penggugat<br />

tersebut. Majelis Hakim <strong>Pengadilan</strong> <strong>Tinggi</strong> dapat menyetujui alasan-alasan pertimbangan Hakim<br />

tingkat pertama dengan tambahan alasan bahwa tuntutan tersebut bukan termasuk ruang lingkup<br />

provisi baik pada angka 1, lebih-lebih tentang dwangsom angka 2 karena hal itu sangat berkaitan<br />

erat dengan pokok perkara apakah dikabulkan atau tidak, sehingga tuntutan yang demikian sudah<br />

tepat harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu dijadikan pertimbangan sendiri<br />

<strong>Pengadilan</strong> <strong>Tinggi</strong> dalam memutus perkara ini ;--------------------------------------------------------------<br />

DALAM EKSEPSI<br />

Menimbang, bahwa para Tergugat/para Terbanding dalam jawabannya atas gugatan telah<br />

mengajukan eksepsi yang masing-masing akan diuraikan pada pokoknya sebagai berikut :<br />

Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II :<br />

1. Bahwa keabsahan perkawinan alm.Sho Bieng Tie alias Soo Ming Zye dengan<br />

Penggugat/Pembanding seharusnya diputus terlebih dahulu baru dilanjutkan dengan<br />

mengajukan gugatan warisan ini ;---------------------------------------------------------------------<br />

2. Bahwa perlu dipertimbangkan dapatkah Penggugat/Pembanding yang berstatus warga<br />

negara asing memiliki atau berkuasa atas obyek sengketa yang merupakan benda tidak<br />

bergerak tersebut ;---------------------------------------------------------------------------------------<br />

Menimbang, bahwa eksepsi (exceptie, exception) dapat bermakna tangkisan atau bantahan<br />

yang menyangkut dengan kompetensi (absolut/relatif) atau berkaitan dengan syarat-syarat<br />

formalitas gugatan dan tidak menyinggung terhadap pokok perkara dengan tujuan agar pengadilan<br />

mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara ;--------------------------


%<br />

Menimbang, bahwa <strong>Pengadilan</strong> <strong>Tinggi</strong> tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama<br />

yang mempertimbangkan eksepsi No 2 sampai pada kesimpulan bahwa Penggugat/pembanding<br />

sebagai warga negara asing tidak dapat memiliki tanah atau rumah sebagai hak milik, sehingga<br />

eksepsi No 2 ini terbukti dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;----------------------------------<br />

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim<br />

Tingkat Banding berpendapat bahwa materi eksepsi No 1 dan 2 sudah masuk pokok materi bukan<br />

dalam ruang lingkup eksepsi, oleh karena itu akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama<br />

dengan pokok perkara ;-------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Eksepsi Tergugat III :<br />

- Bahwa Tergugat III menyatakan gugatan Penggugat kabur dengan alasan perkara ini seharusnya<br />

diperiksa di <strong>Pengadilan</strong> Tata Usaha Negara yaitu mengenai proses penerbitan Sertifat Hak<br />

Milik Nomor 506 atas nama Sho Pek Boen alias Jenny ;------------------------------------------------<br />

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak secara tegas menyebutkan eksepsinya mengenai<br />

kompetensi absolut, sebab apabila tentang kompetensi absolut sebagaimana ketentuan Pasal 162<br />

Rbg/ Pasal 136 HIR, maka Hakim tingkat pertama wajib memutus lebih dahulu tentang eksepsi<br />

tersebut sebelum memeriksa pokok perkara ;-----------------------------------------------------------------<br />

Menimbang, bahwa ternyata Hakim tingkat pertama belum memutus terlebih dahulu, maka<br />

menjadi kewajiban Hakim Banding untuk memutuskan tentang hal ini yakni bahwa materi pokok<br />

dalam gugatan perkara ini titik beratnya menyangkut tentang kepemilikan obyek perkara yang<br />

didalilkan dilakukan secara melawan hukum oleh alm.Sho Pek Boen alis Jenny dengan<br />

merekayasa surat-surat pendukungnya sehingga terbit SHM No 506 /Kelurahan Pasar Baru,<br />

penyebutan soal sertifikat hanya bersifat penegasan belaka bukan hal yang utama, sehingga<br />

gugatan ini sudah tepat dan benar diajukan ke peradilan umum bukan ke PTUN. Oleh karena itu<br />

eksepsi Tergugat III haruslah ditolak ;-------------------------------------------------------------------------<br />

Eksepsi Tergugat IV :


7<br />

1. Bahwa gugatan Penggugat Nebis in Idem karena sudah pernah diputus oleh Pengailan<br />

Negeri <strong>Medan</strong> No.346/Pdt.G/2003/PN-Mdn jo Putusan <strong>Pengadilan</strong> <strong>Tinggi</strong> <strong>Medan</strong><br />

No.242/Pdt/2005/PT-Mdn jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1276 K/Pdt/2007 yang<br />

telah berkekuatan hukum tetap ;<br />

2. Bahwa surat gugatan tidak sah karena dibuat oleh kuasa hukum Penggugat jauh sebelum<br />

ditanda tanganinya surat kuasa, konkritnya surat dibuat tanggal 23 Agustus 2010 dan<br />

didaftarkan di Kepaniteraan <strong>Pengadilan</strong> Negeri Sibolga pada tanggal 8 Nopember 2010,<br />

sedangkan gugatan dibuat tanggal 1 Februari 2010 ;-----------------------------------------------<br />

3. Bahwa tidak terpenuhi syarat formil surat gugatan yaitu perkara a quo adalah perkara yang<br />

termasuk dalam bidang Hukum Perdata Internasional, akan tetapi ternyata Penggugat<br />

dalam surat gugatannya tidak menyebutkan status kewarganegaraannya secara tegas dan<br />

jelas dalam identitas Penggugat ;----------------------------------------------------------------------<br />

4. Bahwa terdapat eror in persona karena Tergugat IV tidak mengenal sama sekali Penggugat,<br />

sehingga Tergugat IV bukanlah pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum karena<br />

Tergugat IV hanyalah sebagai penyewa yang baik ;------------------------------------------------<br />

5. Bahwa Badan Pertanahan Nasional sebagai Tergugat III adalah tidak tepat karena pihak<br />

tersebut tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;-----------<br />

6. Bahwa penyebutan identitas Tergugat III tidak tepat, karena pada tingkat Kabupaten/kota<br />

Sibolga disebut Kantor Pertanahan bukan Badan Pertanahan, sehingga <strong>disini</strong> terdapat<br />

plurium litis consortium dan disqualifikasi in person ;---------------------------------------------<br />

7. Bahwa surat kuasa yang dibuat Agnes Lee Beng Lee kepada Nico Valentino Panggabean,<br />

SH. Selaku penerima kuasa adalah cacat hukum sebab menurut Surat Edaran Mahkamah<br />

Agung tanggal 23 Januari 1971 menegaskan bahwa jika pemberi kuasa berdomisili di luar<br />

negeri dan penerima kuasa berada di Indonesia maka pembuatan surat kuasa baru<br />

dinyatakan sah jika memenuhi persyaratan dan harus dilegalisir oleh KBRI setempat di luar<br />

negeri ;-----------------------------------------------------------------------------------------------------


.<br />

8. Bahwa surat gugatan sama sekali tidak menjelaskan secara tegas hubungan hukum apa yang<br />

sesungguhnya terjadi antara Tergugat I dan Tergugat II dengan alm.Sho Beng Tie ;----------<br />

9. Bahwa kuasa hukum Penggugat dalam surat gugatan tidak jelas dan tidak tegas<br />

menyebutkan siapa yang berkedudukan sebagai Tergugat I yang mempunyai peranan utama<br />

dalam perbuatan melawan hukum dan siapa yang berkedudukan sebagai Tergugat II ;-------<br />

10. Bahwa petitum gugatan penggugat mengenai permohonan putusan provisi dan peletakan<br />

sita consivatoir yang saat ini berada dalam kekuasaan sewa Tergugat IV adalah prematur ;<br />

11. Bahwa telah ada putusan <strong>Pengadilan</strong> Negeri <strong>Medan</strong> No. 346/Pdt.G/2003/PN-Mdn jo<br />

Putusan <strong>Pengadilan</strong> <strong>Tinggi</strong> <strong>Medan</strong> No.242/Pdt/2005/PT-Mdn jo Putusan Mahkamah Agung<br />

RI No. 1276 K/Pdt/2007 yang telah berkekuatan hukum tetap antara lain menyebutkan<br />

petitum Agnes Beng Lee sebagai satu-satunya ahli waris alm.Sho Beng Tie ditolak ;---------<br />

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat IV tersebut diatas, Hakim tingkat pertama belum<br />

mempertimbangkan dan memutusnya, oleh karena itu Majelis <strong>Pengadilan</strong> <strong>Tinggi</strong> akan<br />

mempertimbangkan seperti dibawah ini ;----------------------------------------------------------------------<br />

Ad. 1 dan 11 Tentang Nebis in Idem.<br />

Menimbang, bahwa dasar Nebis in Idem rujukannya dapat dilihat pada Pasal 1917<br />

KUHPerdata yang intinya adalah suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum<br />

tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas pada substansi putusan. Adanya kesamaan dalam<br />

tuntutan, dalil (dasar hukum) dan pihak-pihak yang sama;--------------------------------------------------<br />

Menimbang, bahwa apabila diteliti perkara No.346/Pdt.G/2003/PN-Mdn jo<br />

No.242/Pdt/2005/PT-Mdn jo No 1276 K/Pdt/2007 meskipun pihak Penggugat sama yaitu Agnes<br />

Lee Beng Lee, namun pihak Tergugat tidak sama demikian pula dasar-dasar hukum gugatan yang<br />

menjadi pokok persoalan berbeda dengan perkara aquo, meskipun ada hal –hal yang sama seperti<br />

status hukum perkawinan Agnes Lee Beng Lee dengan Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye, namun<br />

secara prinsip subyek dan obyek berbeda, sehingga tidak memenuhi kwalifikasi Nebis in Idem<br />

seperti Pasal 1917 KUHPerdata jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2101 K/Pdt/1988 ;------------


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka keberatan tentang nebis in idem<br />

ini haruslah ditolak ;----------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Ad. 2 dan 7 Tentang Surat Kuasa.<br />

Menimbang, bahwa dasar tentang surat kuasa yang dipergunakan dalam persidangan yang<br />

dikenal dengan Surat Kuasa Khusus adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 147 Rbg/ 123 HIR<br />

yang sifatnya sangat sederhana, namun dalam praktek peradilan ketentuan tersebut telah<br />

disempurnakan dengan berbagai petunjuk Mahkamah Agung RI terakhir dalam SEMA No. 6<br />

Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 ;------------------------------------------------------------------------<br />

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat dibuat di Kota Sibolga tanggal 23 Agustus 2010<br />

dan didaftarkan di Kepaniteraan <strong>Pengadilan</strong> Negeri Sibolga tanggal 08 Nopember 2010, adapun<br />

surat gugatan sesuai register perkara No 03/Pdt.G/2011/PN-SBG terdaftar pada tanggal 2 Maret<br />

2011. Jadi <strong>Pengadilan</strong> <strong>Tinggi</strong> tidak melihat ada sesuatu keganjilan tanggal sebagaimana dimaksud<br />

pihak Tergugat IV, yang perlu digaris bawahi adalah bahwa pencantuman tanggal-tanggal tersebut<br />

kebenarannya telah dipertegas oleh pejabat yang berwenang seperti dalam hal ini<br />

Panitera/Sekretaris <strong>Pengadilan</strong> Negeri Sibolga ;--------------------------------------------------------------<br />

Menimbang, bahwa apabila diteliti dari sisi isi surat kuasa Penggugat juga telah memenuhi<br />

ketentuan SEMA No.6 Tahun 1994 antara lain telah menyebut kompetensi relatif, identitas dan<br />

kedudukan para pihak dan obyek serta jenis sengketanya. Perlu pula digaris bawahi bahwa surat<br />

kuasa ini dibuat di Indonesia bukan di luar negeri, maka tidak ada kewajiban untuk legalisasi<br />

KBRI seperti dimaksud Tergugat IV, oleh karena itu keberatan ini haruslah ditolak ;------------------<br />

Ad.3. Tentang Hukum Perdata Internasional<br />

Menimbang, bahwa dalam perkara ini memang terkandung aspek Hukum Perdata<br />

Internasional, karena salah satu pihak yakni Penggugat adalah berkewarganegara asing<br />

(Singapore), namun karena obyek perkara menyangkut benda tidak bergerak maka sesuai doktrin<br />

dalam Hukum Perdata Internasional/HPI hukum yang berlaku the law of the forum yaitu hukum<br />

acara yang berlaku pada pengadilan setempat dimana benda tidak bergerak itu berada yakni<br />

Hukum Acara Perdata Indonesia. Adapun status kewarganegaraan Penggugat yang disebut no.


paspor Singapura hal ini dipandang sudah cukup jelas menunjukan warganegara pemegang paspor<br />

tersebut yang sudah pasti warga negara Singapura dan hal ini dapat dilihat pula pada surat kuasa<br />

mereka tertanggal 23 Agustus 2010 dan uraian surat gugatan yang dengan jelas menyebut warga<br />

negara Penggugat adalah Singapura, oleh karena itu eksepsi ini harus ditolak ;-------------------------<br />

Ad.4.5 dan 6 Tentang Eror in Persona dan penyebutan identitas Tergugat III yang tidak tepat.<br />

Menimbang, bahwa Tergugat IV ditarik dalam gugatan ini sebagai salah satu pihak tergugat<br />

karena pada saat ini yang menguasai dan menempati obyek sengketa, sehingga sangat logis untuk<br />

ditarik sebagai pihak tergugat, persoalan atas dasar apa Tergugat IV menguasai obyek sengketa<br />

hal ini tentu akan dipertimbangkan dalam pokok perkara. Demikian juga pihak Tergugat III ditarik<br />

sebagai tergugat hal ini dapat diterima secara wajar, karena pihak Tergugat III lah yang<br />

menerbitkan SHM No.506/Kelurahan Pasar Baru yang didalilkan dengan menggunakan dokumendokumen<br />

pendukung yang tidak benar ;-----------------------------------------------------------------------<br />

Menimbang, bahwa penyebutan identitas Tergugat III secara tegas tidak disanggah oleh<br />

yang bersangkutan sendiri yakni Tergugat III, tapi justeru aneh dipersoalkan oleh Tergugat IV<br />

yang bukan dan tidak berhubungan dengan instansi Tergugat III. Namun demikian menurut<br />

pendapat <strong>Pengadilan</strong> <strong>Tinggi</strong> penyebutan Tergugat III tidak menyebabkan menjadi plurium litis<br />

consortium, sebab makna dari plurium litis consortium adalah pihak yang ditarik sebagai tergugat<br />

tidak lengkap, karena yang menguasai obyek sengketa tidak digugat sehingga perkara tidak dapat<br />

diselesaikan secara tuntas (lihat Putusan MA No 621 K/Sip/1975 tanggal 25-5-1977), adapun<br />

dalam hal ini hanya sekedar penyebutan Badan yang seharusnya disebut Kantor Pertanahan Kota<br />

Sibolga. Berdasarkan pemikiran tersebut maka keberatan Tergugat IV harus ditolak ;-----------------<br />

Ad.8.9.10. Tentang surat gugatan tidak jelas dan provisi<br />

Menimbang, bahwa mencermati surat gugatan Penggugat, menurut hemat <strong>Pengadilan</strong><br />

<strong>Tinggi</strong> sudah cukup jelas yakni telah merumuskan dasar-dasar gugatan atau fundamentum Petendi<br />

yang menjadi dasar pemeriksaan dan penyelesesaian perkara dan petitum sebagai pokok tuntutan<br />

yang jelas. Sedangkan kedudukan Tergugat I dan Tergugat II menurut surat gugatan dipandang<br />

sebagai suami dan anak dari alm.Sho Phek Boen alis Jenny yang melanjutkan penguasaan obyek


sengketa bahkan belakangan menyewakan pada pihak Tergugat IV, padahal obyek sengketa<br />

tersebutkan didalilkan haknya Penggugat. Sedangkan untuk keberatan provisi sudah<br />

dipertimbangkan dalam bagian provisi diatas, sehingga dari alasan dan pertimbangan tersebut<br />

eksepsi Tergugat IV haruslah ditolak ;-------------------------------------------------------------------------<br />

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dapatlah<br />

ditegaskan bahwa seluruh eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV<br />

haruslah ditolak ;--------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

DALAM POKOK PERKARA<br />

berikut :<br />

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat pada pokoknya dapat dirumuskan sebagai<br />

Bahwa Penggugat seorang wanita waganegara Singapura adalah isteri sah dari Sho Beng Tie<br />

alias Soo Ming Zye warganegara Indonesia sesuai certificate of marriage tanggal 08 Oktober<br />

1969 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Pencatatan Perkawinan di Sinagapura, selama<br />

perkawinan tinggal di Singapura dan tidak mempunyai anak ;------------------------------------------<br />

Bahwa suami Penggugat Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye telah meninggal dunia pada tanggal<br />

27 Maret 1998 di Singapura sesuai certificate of register of dealth nomor : 427964 F yang<br />

dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Dr.Kong Kum Leng dan Penggugat sebagai isterinya<br />

adalah ahli waris satu-satunya sebagaimana Surat Keterangan Hak Waris No.2/Ket.Wrs/2005<br />

tertanggal 04 Mei 2005 yang dibuat oleh Ratna Beru Karo, SH Notaris di <strong>Medan</strong> ;-----------------<br />

Bahwa selama perkawinan Penggugat dan alm. Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye mempunyai<br />

tanah dan bangunan berdasarkan Akta Hibah Nomor 19 tanggal 03 April 1980 yang dibuat<br />

didepan Aniswar Yanis, SH. Notaris di <strong>Medan</strong> yang terletak di Jalan Ahmad Yani No 31 dan 33<br />

Kelurahan Pasar Baru Kecaatan Sibolga Kota dengan luas tanah 396 M2 sebagai teruarai dalam<br />

Sertifikat Hak Milik/SHM No.56/Kelurahan Pasar Baru, penghibahnya adalah Lie Soie Seng<br />

bersama isterinya Phoa Leng Tjie Nio ;--------------------------------------------------------------------


Bahwa namun tanpa sepengetahuan dan seijin alm.Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye semasa<br />

hidupnya dan juga kepada Penggugat selaku isterinya, alm,Sho Pek boen alias Jenny beserta<br />

Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan mengusahai tanah obyek sengketa bahkan alm.Sho<br />

Pek Boen alias Jenny semasa hidupnya pernah membuat dan mempergunakan Surat Keterangan<br />

Waris No.1.28.99 tanggal 06 Januari 1999 yang isinya meniadakan Penggugat sebagai isteri<br />

alm.Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye dengan menyebutkan Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye<br />

tidak mempunyai isteri yang sah ;---------------------------------------------------------------------------<br />

Bahwa atas dasar antara lain Surat Keterangan Waris tertanggal 06 Januari 1999 itulah Tergugat<br />

III menerbitkan SHM 506/Kelurahan Pasar Baru atas nama alm.Sho Phek Boen alias Jenny<br />

(Tergugat I dan Tergugat II), bahkan selama hidupnya alm. Sho Phek Boen alias Jenny<br />

dilanjutkan Tergugat I dan Tergugat II telah menyewakan obyek perkara kepada pihak lain<br />

terakhir disewakan kepada Tergugat IV dan semua perbuatan alm.Sho Phek Boen yang<br />

dilanjutkan Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan<br />

hukum ;---------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas pada intinya Penggugat minta dinyatakan sah perkawinannya<br />

dengan alm.Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye dan Penggugat sebagai satu-satunya ahli<br />

almarhum Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye serta obyek sengketa menjadi haknya Penggugat ;<br />

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat menolak dalil-dalil<br />

Penggugat tersebut diatas, yang pada pokoknya memberi jawaban sebagai berikut :<br />

Jawaban Tergugat I dan Tergugat II :<br />

Bahwa sesuai dengan gugatan disebutkan alm. Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye<br />

melangsungkan perkawinan dengan Penggugat tanggal 08 Oktober 1969, sehingga yang berlaku<br />

bagi alm.Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye adalah KUHPerdata/BW, oleh karena Penggugat<br />

sebagai pihak perempuan sedangkan yang berlaku adalah hukum suami, maka yang<br />

diberlakukan adalah KUHPerdata ;-------------------------------------------------------------------------<br />

Bahwa tidak benar alm.Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye tidak pernah pulang ke Indonesia<br />

sehingga tidak punya kesempatan untuk mendaftarkan perkawinannya di Indonesia, pada karena


1<br />

semasa hidupnya alm. Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye selalu pulang dan tinggal di <strong>Medan</strong><br />

Jalan Sei Kera No 2 A atau Jalan Abon No 4 A ;---------------------------------------------------------<br />

Bahwa seandainya perkawinan Penggugat dengan alm.Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye<br />

dianggap sah di Sinagapura, akan tetapi dipandang tidak sah menurut hukum Indonesia karena<br />

tidak didaftarkan secara resmi di Kantor Catatan Sipil Indonesia ;------------------------------------<br />

Bahwa soal warisan berlaku asas lex rae sitae hukum yang berlaku adalah hukum dimana<br />

warisan itu berada dan perlu diketahui bahwa obyek sengketa adalah warisan keluarga, jadi<br />

bukan harta gono gini oleh karena itu Penggugat tidak berhak mewarisinya ;------------------------<br />

Jawaban Tergugat III :<br />

Bahwa SHM No.506/Kelurahan Pasar Baru atas nama alm.Sho Phek Boen alias Jenny telah<br />

diterbitkan secara sah sesuai<br />

ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam<br />

Peraturan Menteri Agraria Nomor : 3/1999 jo Peraturan Menteri Agraria Nomor : 9/1999 ;-------<br />

Bahwa oleh karena itu dalil yang mengatakan Tergugat III dihukum untuk menerbitkan<br />

sertifikat baru ke atas nama alm. Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye tidak berdasar dan harus<br />

ditolak ;---------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Jawaban Tergugat IV :<br />

Bahwa perkawinan Penggugat dengan alm. Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye menurut Hukum<br />

Indonesia tidak sah karena tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan sipil di Indonesia ;-----<br />

Bahwa Tergugat IV sebagai penyewa obyek sengketa mempunyai itikad baik, menempati<br />

barang obyek sengketa sebelum gugatan ini didaftarkan dan didasarkan atas perjanjian sewa di<br />

depan Notaris Jap Veronika, SH. Notaris di Sibolga untuk waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak<br />

tanggal 15 Juni 2009 sampai dengan tanggal 15 Juni 2012 ;--------------------------------------------<br />

Bahwa Tergugat IV sangat keberatan atas tuntutan Penggugat, karena tempat obyek sengketa<br />

yang disewa Tergugat IV dari Tergugat I tersebut bukan saja sebagai tempat tinggal tapi


sekaligus tempat usaha mencari mata pencaharian bagi Tergugat IV dan seluruh karyawan yang<br />

ada ;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban para Tergugat tersebut diatas, telah nyata dan<br />

jelas gugatan Penggugat dibantah, maka sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg Penggugat berkewajiban<br />

untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya ;-----------------------------------------------------<br />

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan<br />

bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah ;---<br />

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya pihak Tergugat I dan<br />

Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I.II :1 sampai dengan T.I.II: 30 dan 2<br />

(dua) orang saksi dibawah sumpah. Sedangkan Tergugat III mengajukan satu surat bukti yang<br />

diberi tanda T.III.1, demikian pula Tergugat IV mengajukan bukti surat bertanda T.IV.1 ;------------<br />

Menimbang, bahwa dari pokok gugatan dan jawaban para Tergugat, maka inti masalah<br />

sengketa yang harus dituntaskan adalah :<br />

1. Bagaimana status hukum perkawinan antara Penggugat dengan alm. Sho Beng Tie alias Soo<br />

Ming Zye ? ;----------------------------------------------------------------------------------------------<br />

2. Dengan meninggalnya alm. Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye, siapa yang menjadi ahli<br />

waris atas obyek sengketa berupa benda tidak bergerak sebagaimana terurai dalam SHM<br />

No. 506/Kelurahan Pasar Baru, apakah Penggugat berhak mewaris atas obyek sengketa<br />

tersebut ?--------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

3. Apakah benar para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang<br />

menyebabkan kerugian pada Penggugat ? ;-----------------------------------------------------------<br />

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana<br />

bukti surat-surat dan saksi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim <strong>Pengadilan</strong> Tingkat Banding<br />

akan mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan sebagaimana dibawah ini ;<br />

Ad. 1.


Menimbang, bahwa meneliti secara seksama bukti P-1 berupa surat of Marriage Nomor :<br />

68017 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Pencatatan Perkawinan di Singapura diperoleh<br />

fakta bahwa pada tanggal 08 Oktober 1969 telah dilangsungkan perkawinan di Singapura antara<br />

Penggugat sebagai warga negara Singapura dengan seorang WNI bernama Sho Beng Tie alias Soo<br />

Ming Zye, perkawinan tersebut diselenggarakan dengan tata cara menurut hukum Singapura dan<br />

telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perkawinan setempat ;----------------------------------------<br />

Menimbang, bahwa para Tergugat menyangkal keabsahan perkawinan Penggugat dengan<br />

Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye yang pada intinya perkawinan tersebut tidak sah karena tidak<br />

pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil di Indonesia ;-----------------------------------------------<br />

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P-6 yakni Putusan <strong>Pengadilan</strong> Negeri <strong>Medan</strong><br />

No.346/Pdt.G/2003/PN-Mdn jo Putusan <strong>Pengadilan</strong> <strong>Tinggi</strong> No. 242/Pdt/2005/PT Mdn jo Putusan<br />

Mahkamah Agung RI No. 1267 K/Pdt/2007, ternyata masalah keabsahan perkawinan sudah<br />

menjadi tetap tidak terbantahkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Sho Beng Tie alias Soo<br />

Ming Zye adalah sah ;--------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum Nomor.2 dipandang<br />

terbukti dan dikabulkan ;-----------------------------------------------------------------------------------------<br />

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-4 bahwa Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye telah<br />

meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 1998 di Singapura di Rumah Sakit New Changi Hospital<br />

berdasarkan Certificate of Register of Death Nomor : 427964 F dan dikeluarkan oleh yang<br />

bertanggung jawab Dr.Kong Kum Leng ;---------------------------------------------------------------------<br />

Menimbang, bahwa tentang kematian alm.Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye pihak para<br />

Tergugat tidak membantahnya, oleh krena itu petitum Nomor 3 patut dikabulkan ;--------------------<br />

Ad.2.<br />

Menimbang, bahwa sesuai dalil Penggugat dalam masa perkawinannya dengan Sho Beng<br />

Tie alias Soo Ming Zye tidak diperoleh keturunan, maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah<br />

Penggugat satu-satunya ahli waris dari alm.Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye ?------------------------


%<br />

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum semasa hidup perkawinan alm.Sho Beng Tie<br />

alias Soo Ming Zye dengan Penggugat tidak mempunyai anak, maka sesuai ketentuan KUHPerdata<br />

Pasal 832 : “isteri yang hidup terlama menjadi ahli waris secara Undang-Undang “ ;------------------<br />

Menimbang, bahwa menunjuk pada bukti P-5 tentang Keterangan Hak Waris yang dibuat<br />

dihadapan Ratna Beru, SH. Notaris di <strong>Medan</strong> tanggal 4 Mei Tahun 2005 telah dengan tegas<br />

menyebutkan bahwa alm.Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye disamping tidak mempunyai anak,<br />

juga tidak meninggalkan wasiat. Lagi pula<br />

terhadap bukti P-5 para Tergugat tidak<br />

menyangkalnya, sehingga dengan demikian <strong>Pengadilan</strong> Tingkat Banding berpendapat<br />

Penggugatlah satu-satunya sebagai ahli waris dari alm.Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye, dengan<br />

demikian petitum Nomor 4 patut dikabulkan ;---------------------------------------------------------------<br />

Menimbang, bahwa Akta Hibah Nomor 19 Tahun 1980 yang dibuat didepan Aniswar<br />

Yanis, SH. Notaris di <strong>Medan</strong> adalah Hibah yang dilakukan oleh Lie Soei Seng yang dibantu oleh<br />

isterinya sebagai pelaksana dari Lie Eng Gan telah menghibahkan kepada Sho Beng Tie sebuah<br />

rumah tempat tinggal berikut tanahnya yang terletak di Jalan A Yani No 31 dan 33 Kota Sibolga ;-<br />

Menimbang, bahwa Akta Hibah bukti P-7 adalah akta yang dibuat didepan pejabat yang<br />

berwenang untuk itu yang isinya juga tidak dibantah oleh para Tergugat, maka secara prinsip Akta<br />

Hibah dalam bukti P-7 dinyatakan sah menurut, sehingga petitum Nomor 5 patut untuk<br />

dikabulkan;<br />

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum Akta Hibah P-7 Sho Beng Tie alias Soo<br />

Ming Zye telah menerima hibah berupa tanah dan bangunan yang sekarang menjadi obyek<br />

sengketa berupa SHM No.506/Kelurahan Pasar Baru, sementara Penggugat sebagai isteri dengan<br />

status kewarganegarannya asing/Singapura, pertanyaannya adalah apakah Penggugat berhak atas<br />

obyek sengketa tersebut ? ;--------------------------------------------------------------------------------------<br />

Menimbang, bahwa tentang persoalan ini Hakim Tingkat pertama telah<br />

mempertimbangkannya, namun dalam bagian eksepsi sampai pada kesimpulan bahwa Penggugat<br />

sebagai WNA tidak dapat memiliki tanah atau rumah sebagai hak milik, oleh karena itu gugatan


7<br />

Penggugat yang hendak menuntut hak milik atas tanah adalah tidak beralasan dan bertentangan<br />

dengan hukum ;----------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Menimbang, bahwa perihal masalah ini Majelis Hakim <strong>Pengadilan</strong> <strong>Tinggi</strong> tidak sependapat<br />

dengan pendapat Hakim tingkat pertama, karena sesuai Pasal 21 ayat (3) UUPA UU No 5 Tahun<br />

1960 orang asing masih dimungkinkan untuk memiliki hak milik karena pewarisan tanpa wasiat<br />

atau percampuran harta karena perkawinan dengan syarat wajib melepaskan hak itu dalam<br />

jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu.<br />

Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut<br />

hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara ;---------------------------------------------------<br />

Menimbang, bahwa dimungkinkannnya orang asing memperoleh Hak Milik yang demikian,<br />

oleh Prof Budi Harsono disebut pemilikan Hak Milik dalam jangka waktu tertentu yakni satu tahun<br />

(Prof Boedi Harsono Hukum Agraria Indonesia Jambatan Jakarta 1999 hal 306 ). Dalam jangka<br />

waktu tersebut tentunya memberi keleluasaan untuk mengambil langkah yang dipandang<br />

bermanfaat bagi pemegangnya, dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu satu tahun tidak<br />

dilepaskan maka konsekuensi hak miliknya hapus dan tanah jatuh pada negara ;-----------------------<br />

Menimbang, bahwa Penggugat selaku isteri dari alm.Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye<br />

dengan meninggal suaminya tersebut, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 21 ayat (3)<br />

UUPA UU No 5 Tahun 1960 dan pendapat pakar hukum tersebut diatas, <strong>Pengadilan</strong> Tingkat<br />

banding berpendapat bahwa Penggugat wajar memperoleh hak waris atas obyek sengketa berupa<br />

tanah dan bangunan seperti disebut P-7 dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang ditentukan<br />

dalam perundang-undangan, oleh karena itu petitum Nomor 6 patut dikabulkan ;---------------------<br />

Menimbang, bahwa petitum Nomor 7 isinya bersifat negatif, sesuai tertib hukum acara<br />

petitum yang bersifat negatif tidak dapat dibenarkan, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak ;-----<br />

Menimbang, bahwa petitum Nomor 8 dan 9 isinya saling berkaitan sebagaimana terungkap<br />

pada fakta-fakta hukum dipersidangan yakni tidak dibantah Surat Keterangan Hak Waris Nomor :<br />

1.28.99 yang dibuat atas permintaan Sho Phek Boen alias Jenny didepan Syahril Sofyan Notaris di<br />

<strong>Medan</strong> atas data-data yang ternyata tidak benar dengan menghilangkan status Penggugat sebagai


.<br />

isteri yang sah dari alm Sho Beng Tie alias Sho Ming Zye , oleh karena itu petitum Nomor 8 dan<br />

9 patut dikabulkan ;-----------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Menimbang, bahwa demikian pula atas penerbitan SHM No 506/Kelurahan Pasar Baru atas<br />

nama Sho Phek Boen alias Jenny sesuai jawaban Tergugat III didukung atas dokumen-dokumen<br />

antara lain surat keterangan waris sebagaimana bukti P-8 yang nyata-nyata dengan meniadakan<br />

status hukum Penggugat, oleh karena itu SHM No.506/Kelurahan Pasar Baru seperti pada bukti<br />

T.III-1 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu petitum Nomor 10<br />

patut dikabulkan ;-------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Menimbang, bahwa petitum Nomor 11 dipandang berlebihan, karena secara normatif,<br />

Badan Pertanahan akan melaksanakan putusan <strong>Pengadilan</strong> yang telah berkekuatan hukum tetap,<br />

sehingga petitum ini haruslah ditolak ;-------------------------------------------------------------------------<br />

Ad.3.<br />

Menimbang, bahwa setelah Sho Phek Boen meninggal dunia, Tergugat I menyewakan<br />

obyek sengketa kepada Tergugat IV selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 15 Juni tahun 2009 sampai<br />

dengan 15 Juni 2012 sebagaimana bukti T.IV.1 dengan harga sewa selama 3 (tiga) tahun sebesar<br />

Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;-------------------------------------------------------------<br />

Menimbang, bahwa Tergugat IV sebagai penyewa telah menggunakan obyek sengketa<br />

untuk usaha pijat refleksi dan tempat tinggal (rumah Toko) ;----------------------------------------------<br />

Menimbang, bahwa alm.Sho Phek Boen alias Jenny memperoleh Hak milik atas obyek<br />

sengketa dengan cara-cara pengajuan dokumen yang tidak benar, tentunya hal ini diketahui dan<br />

menjadi tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II dan dihubungkan dengan pertimbangan<br />

hukum tersebut diatas bahwa obyek sengketa adalah hak warisnya Penggugat, maka penguasaan<br />

atas obyek sengketa tanpa seijin dari yang berhak meskipun dengan dalih itikad baik dengan cara<br />

sewa menyewa tetap dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian<br />

pada Penggugat;---------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum Nomor 12 dan<br />

13 dikabulkan dengan catatan jumlah nilainya sebesar Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta


upiah) harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat setelah putusan ini<br />

berkekuatan hukum tetap ;---------------------------------------------------------------------------------------<br />

Menimbang, bahwa untuk petitum Nomor 14 dan 18 haruslah ditolak, karena selama<br />

pemeriksaan pada tingkat pertama juga tidak diletakan sita jaminan baik atas obyek sengketa<br />

maupun atas harta Tergugat I dan Tergugat II ;---------------------------------------------------------------<br />

Menimbang, bahwa petitum Nomor 15 untuk menyerahkan obyek sengketa kepada<br />

Penggugat sebagai pemilik atas obyek sengketa adalah wajar dan patut untuk dikabulkan ;-----------<br />

Menimbang, bahwa petitum Nomor 16 dan 17 sudah dipertimbangkan pada bagian Provisi<br />

yang pada intinya menolak tuntutan Provisi tersebut, oleh karena itu petitum tersebut haruslah<br />

ditolak pula ;-------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Menimbang, bahwa petitum Nomor 20 agar putusan ini dilaksanakan secara serta merta,<br />

meski ada verset, banding dan kasasi dipandang tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 Rbg dan<br />

berbagai SEMA terakhir SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, oleh<br />

karena itu tuntutan tersebut harus ditolak ;--------------------------------------------------------------------<br />

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Tergugat I dan Tergugat II pada umumnya tentang<br />

hal-hal perkawinan alm.Sho Beng Tie dengan perempuan lain dan domisilinya, yang semuanya<br />

sudah menjadi tetap dengan adanya putusan pengadilan bukti P-6 yang berkekuatan hukum tetap,<br />

oleh karena itu surat-surat bukti tersebut haruslah dikesampingkan ;--------------------------------------<br />

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka pertimbangan hukum Hakim<br />

tingkat pertama pada bagian Konvensi pada putusan <strong>Pengadilan</strong> Negeri Sibolga tanggal 01<br />

Desember 2011 nomor 03/Pdt.G/2011/PN-SBG, yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat<br />

dipertahankan lagi, harus dibatalkan dan <strong>Pengadilan</strong> <strong>Tinggi</strong> akan mengadili sendiri perkara ini<br />

dengan amar selengkapnya sebagaimana tercantum dibawah ini ;-----------------------------------------<br />

DALAM REKONVENSI


Menimbang, bahwa Tergugat IV dalam konvensi selanjutnya disebut Penggugat<br />

Rekonvensi dalam jawabannya telah mengajukan gugatan kepada Penggugat Konvensi yang<br />

selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi ;--------------------------------------------------------------------<br />

Menimbang, bahwa pokok masalah gugatan Rekonvensi Penggugat adalah bahwa dengan<br />

diajukannya gugatan ini di <strong>Pengadilan</strong> Negeri <strong>Medan</strong> Penggugat Rekonvensi merasa terganggu<br />

yang menyebabkan tempat usahanya (pijat refleksi) mengalami penurunan pelanggan,<br />

berkurangnya kenyamanan dan ketenangan pelanggan. Sehingga Penggugat Rekonvensi<br />

mengalami kerugian materiil seperti biaya perjalanan, konsultasi dan honararium Penasehat<br />

Hukum, menurunnya jumlah pelanggan dan kerugian moril seperti citra usaha dan kesusahan<br />

Penggugat Rekonvensi, padahal Penggugat Rekonvensi melakukan perjanjian sewa dengan itikad<br />

baik ;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi ini, Tergugat dalam Rekonvensi telah<br />

menyangkal dan menolak keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam rekovensi tersebut<br />

diatas ;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim <strong>Pengadilan</strong> <strong>Tinggi</strong> setiap orang<br />

berhak untuk mengajukan gugatan guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak yang dirasa<br />

dilanggar pihak lain, proses seperti ini berlaku bukan hanya di Indonesia saja akan tetapi berlaku<br />

secara universal. Justeru yang dilarang adalah untuk memperoleh atau mempertahankan haknya<br />

ditempuh jalan yang menyimpang atau melanggar hukum seperti menggunakan eigen rechting<br />

(main hakim sensiri), hal ini dapat pula dilihat secara analogis pada Putusan Mahkamah Agung RI<br />

No.2329 K/Pdt/1985 tanggal 18-12-1986 ;--------------------------------------------------------------------<br />

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan pada bagian konvensi secara mutatis<br />

mutandis diberlakukan pada pertimbangan rekonvensi, telah terbukti tanah obyek sengketa adalah<br />

haknya Tergugat Rekonvensi dan pihak Tergugat I dan Tergugat II dalam konpensi sebagai suami<br />

dan anak dari Sho Phek Boen alias Jenny terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka<br />

sudah sepatutnya mengerti benar kalau sesungguhnya tidak berhak untuk menempati, menguasai,<br />

mengalihkan atau menyewakan kepada pihak lain. Oleh karena itu tindakan Tergugat I dan


Tergugat II yang menyewakan kepada Tergugat IV/Penggugat Rekonvensi dalam hubungannya<br />

dengan Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang berhak atas obyek sengketa, harus dinyatakan<br />

tidak dapat dibenarkan secara hukum, namun dalam hubungannya dengan Tergugat I dan Tergugat<br />

II, pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV dalam Konvensi masih dimungkinkan mengajukan<br />

tuntutan hak tersendiri diluar gugatan ini ;--------------------------------------------------------------------<br />

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas dapatlah<br />

ditegaskan bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi harus ditolak seluruhnya ;---------------------------<br />

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI<br />

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka telah<br />

jelas Para Tergugat dalam Konvensi adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka harus<br />

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;--------------------------------<br />

Mengingat hukum yang berlaku dan Undang-Undang yang bersangkutan khususnya<br />

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;------------------------------<br />

M E N G A D I L I<br />

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding tersebut ;<br />

2. Membatalkan Putusan <strong>Pengadilan</strong> Negeri Sibolga tanggal 01 Desember 2011 Nomor<br />

03/Pdt.G/2011/PN-SBG yang dimohonkan banding tersebut ;<br />

MENGADILI SENDIRI<br />

DALAM KONVENSI<br />

DALAM PROVISI<br />

Menyatakan tuntutan provisi Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;<br />

DALAM EKSEPSI<br />

Menyatakan eksepsi para Tergugat ditolak seluruhnya ;<br />

DALAM POKOK PERKARA


1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;----------------------------------------------------<br />

2. Menyatakan sah demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan alm.Sho Beng Tie alias Soo<br />

Ming Zye yang dilangsungkan pada tanggal 08 Oktober 1969 di Singapura berdasarkan Kutipan<br />

Surat Nikah No.68017 tertanggal 08 1969 yang sesuai dengan Copy of The Certicate of<br />

Marriage yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Perkawinan Singapura, sehingga pihak<br />

Penggugat adalah isteri sah dari alm.Sho BengTie alias Soo Ming Zye ;------------------------------<br />

3. Menyatakan demi hukum bahwa alm.Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye telah meninggal dunia<br />

pada tanggal 27 Maret 1998 di Singapura, berdasarkan Certificate of Register of Death Nomor:<br />

427964 F tertanggal 27 Maret 1998 di Singapura ;-------------------------------------------------------<br />

4. Menyatakan secara hukum bahwa pihak Penggugat adalah yang berhak sebagai ahli waris satu<br />

satunya dari alm.Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye sesuai surat keterangan Hak Waris Nomor :<br />

2/ket-Wrs/2005 tertanggal 04 Mei 2005 yang diperbuat oleh Notaris Ratna Beru Karo, SH.<br />

adalah sah dan berkekuatan hukum ;------------------------------------------------------------------------<br />

5. Menyatakan secara hukum, terhadap Surat Akta Hibah Nomor: 19 tertanggal 3 April 1980 yang<br />

diperbuat dihadapan Notaris di <strong>Medan</strong> Aniswar Yanis, SH. tersebut, adalah sah dan berkekuatan<br />

hukum ;---------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum, Penggugat selaku isteri yang sah dan selaku ahli<br />

waris dari alm.Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye adalah pemilik yang sah berdasarkan Surat<br />

Akta Hibah Nomor :19 tertanggal 3 April 1980, yang dibuat dilaksanakan dihadapan Notaris di<br />

<strong>Medan</strong> yang bernama Aniswar Yanis, SH. terhadap sebidang tanah beserta bangunannya yang<br />

terletak di jalan Ahmad Yani Nomor 31 dan 33 Kelurahan Pasar baru, Kecamatan Sibolga Kota,<br />

Kota Sibolga, adalah obyek perkara dengan luas ± 396 M2 yang berbatas :--------------------------<br />

Sebelah Timur berbatas dengan Toko Sepatu Bundo ;----------------------------------------------<br />

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Ahmad Yani ;------------------------------------------------<br />

Sebelah Selatan berbatas dengan Wartel Horas ;----------------------------------------------------


1<br />

Sebelah Utara berbatas dengan jalan Mgr Albertus Sugiopranoto ;-------------------------------<br />

Adalah menjadi hak milik Penggugat ;<br />

7. Menyatakan berdasarkan, bahwa semasa hidupnya alm. Sho Phek Boen alias Jenny (Tergugat I<br />

dan Tergugat II) telah melakukan/perbuatan pelanggaran hukum dengan cara menghilangkan<br />

atau telah menghilangkan dengan cara menghapus status perkawinan pihak Penggugat dengan<br />

alam.Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye sebagai isteri yang sah maupun yang berhak terhadap<br />

harta milik alm.Sho Beng Tie alias Soo Ming Zye ;------------------------------------------------------<br />

8. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum terhadap surat Keterangan Hak Waris<br />

dengan nomor 1.28.99 tertanggal 06 Januari 1999, Surat photo copy surat certificate of extract<br />

from register of deaths tertanggal 21 Juli 1998 dan berupa photo copy surat akta hibah nomor<br />

19 tertanggal 03 April 1980 yaitu akta hibah Tuan Lie Soei Seng dengan Tuan Sho Beng Tie<br />

alias Soo Ming Zye/suami Penggugat ( asli surat berada di pihak Penggugat) yang dijadikan<br />

oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II sebagai dasar penerbitan sertifikat Hak Milik nomor<br />

506/Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga tersebut ;-----------------------<br />

9. Menyatakan menurut hukum, bahwa terhadap penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor<br />

506/Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sibolga kota, Kota Sibolga yang diperbuat oleh Tergugat<br />

III, keatas nama Sho Phek Boen alias Jenny/alarhum (Tergugat I dan Tergugat II) yang<br />

berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris Nomor 1.28.99 tertanggal 06 Januari 1999 dan suratsurat<br />

pendukung lainnya terhadap tanah beserta bangunannya terletak di Jalan Ahmad Yani No<br />

31 dan No 33 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan ibolga Kota, Kota Sibolga yang menjadi obyek<br />

perkara ini, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum pula ;------------------------------------------<br />

10. Menyatakan secara hukum, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV telah melakukan<br />

pelanggaran perbuatan hukum/tindakan melawan hukum (onrechmatige daad) karena<br />

menguasai, mengusahai dan ataupun mengadakan kegiatan usaha bahkan merobah bangunan<br />

diatas tanah obyek perkara, tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dan tanpa pemberian hak dari<br />

pemilik hak secara jelas pihak Penggugat dirugikan, karena Penggugat tidak dapat menguasai,


mengusahai dan menikmati tanah beserta bangunannya terhadap obyek perkara sebagaimana<br />

mestinya ;------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

11. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II karena telah merugikan Penggugat dengan<br />

menyewakan kepada pihak lain (Tergugat IV) uang sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima<br />

juta rupiah) yang harus dibayar tunai kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum<br />

tetap ;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan atau Tergugat IV atau siapapun juga yang<br />

mendapatkan hak darinya untuk menyerahkaan tanah terperkara sebagaimana terurai secara<br />

jelas dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 506/Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga Kota,<br />

Kota Sibolga, dalam keadaan baik, aman dan kosong menurut hukum kepada Penggugat dan<br />

bilamana perlu dengan kekuatan Polisi ;-------------------------------------------------------------------<br />

13. Menolak gugatan gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----------------------------------------<br />

DALAM REKONVENSI<br />

Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat IV dalam Konvensi seluruhya ;<br />

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI<br />

Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara dalam<br />

kedua tingkat peradilan, pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu<br />

rupiah) ;<br />

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim <strong>Pengadilan</strong> <strong>Tinggi</strong><br />

pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 oleh kami MOCHAMAD HATTA, SH.MH.sebagai Hakim<br />

Ketua, ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH. dan MARGONO, SH. masing-masing sebagai<br />

Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari<br />

Selasa Tanggal 5 Juni 2012 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota serta dibantu<br />

MANGARATUA SIMARMATA, SH. Panitera Pengganti <strong>Pengadilan</strong> <strong>Tinggi</strong> <strong>Medan</strong>, tanpa<br />

dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;-------------------------------------<br />

22'& 28!&


%",-%%",-%<br />

<br />

%",-%<br />

<br />

&<br />

- dto -<br />

<br />

!$.-%-!$.-/.<br />

1. Materai………………… Rp. 6.000,-<br />

",??????,"/"&<br />

1"@???????,"1"&<br />

"????,"1%"&<br />

0!??????,"/"%:!!!!!;

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!