RINGKASAN EKSEKUTIF 1. PENDAHULUAN • Ada sebuah harapan diantara beberapa pengamat – terlebih lagi beberapa anggota komunitas konservasi – bahwa memasukkan kredit pencegahan deforestasi ke dalam mekanisme ‘Kyoto II’ akan menghasilkan dana yang mencukupi untuk menyediakan insentif yang kuat dalam menghentikan penghancuran hutan tropis. • Namun demikian, data dalam laporan ini menunjukkan bahwa penyerapan kredit pencegahan deforestasi dalam jumlah besar di dalam pasar karbon nampaknya cukup problematik kecuali bila ada peningkatan yang sangat besar dalam pasar sebagai hasil dari komitemen yang disepakati untuk melakukan pemotongan emisi yang sangat besar oleh negara-negara Annex 1. • Memasukkan kredit karbon ke dalam pasar karbon dengan ukurannya seperti saat ini, paling paling, hanya dapat menghasilkan sedikit dana bagi pencegahan deforestasi, dan ini pun terlalu terlambat, lebih buruk lagi, malah memiliki potensial merugikan daripada menguntungkan dengan menekan harga karbon di bawah tingkat dimana secara finansial proyek-proyek pengurangan emisi sebenarnya dapat dijalankan • Secara teoritis jumlah maksimal potensi pasar karbon ekstra dapat dihitung secara kasar dengan keadaan sebagai berikut terjadi: (i) ‘Pencegahan Deforestasi’ (AD) dibawa ke dalam pengganti Kyoto Protokol, (ii) ‘Kredit’ Pencegahan Deforestasi diijinkan di dalam pasar karbon dengan tingkat yang sepadan dengan bentuk kredit yang lain, dan (iii) Seluruh deforestasi hutan tropis dihentikan. Ini diperkirakan akan menghasilkan kira-kira 7,2 milyar kredit tambahan (7.200 MtCO 2 e). Dan lagi, penawaran lebih lanjut bagi kredit dari hutan – tetapi belum dapat diukur – dapat dihasilkan melalui skema mengurangi degradasi hutan. • Di dalam seluruh proyeksi saat ini, penawaran dan permintaan atas kredit karbon akan tetap sangat seimbang di dalam periode pertama Protokol Kyoto, namun hal ini sangat tergantung pada jumlah Unit Jatah Tahunan Eropa Timur yang ‘masih tidur’ namun jumlahnya sangat besar dan saat ini sedang didorong ke dalam Komitmen Kyoto Periode Kedua. Namun demikian, apa yang disebut dengan unit ‘udara panas’ ini akan tetap menjadi penawaran potensial jatah emisi murah yang tersedia untuk memenuhi banyaknya permintaan di dalam periode komitmen kedua tersebut. • Sebagai indikasi dari jumlah potensial kredit AD dalam hubungannya dengan pasar pada masa yang akan datang, secara teoritis penawaran maksimum kredit tersebut (7,2 milyar) hanya dapat dilampaui oleh permintaah bila negara-negara Annex 1 berniat untuk melakukan pengurangan GRK hingga sebesar 80% selama periode waktu yang sama dimana kredit AD ekstra tersebut masuk ke dalam pasar, dan bila 50% pengurangan diijinkan dalam bentuk ‘offset’, dan bila seluruh ‘offset’ ini terdiri dari kredit pencegahan deforestasi. Namun nampaknya tidak ada satupun dari persyaratan ini dapat dipenuhi di dalam perjanjian ‘Kyoto II’, apalagi semuanya. • Dengan menambah jumlah potensial kredit AD kedalam jumlah kredit mitigasi non-Annex 1 sebagaimana diproyeksikan oleh UNFCCC (sekitar 5.700 MtCO 2 e), jumlah total dari kredit non-Annex 1 setara hingga 71% dari emisi negara Annex 1 pada tahun 1991. Meskipun ini nampaknya merupakan sebuah skenario yang jauh dan nampaknya tidak akan terjadi, ini menunjukkan bahwa, dengan dimasukkannya pencegahan deforestai ke dalam pasar, kredit mitigasi dapat mengurangi insentif yang besar bagi pengurangan emisi yang sebenarnya di dalam negara-negara Annex 1. • Bahkan dengan mengasumsikan bahwa penyertaan kredit Pencegahan Deforestasi di dalam perjanjian ‘post-Kyoto’ dapat dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga harga karbon tidak berkurang secara drastis, dan bahwa Pencegahan Deforestasi berhasil mengurangi tingkat deforestasi hingga 5% setiap tahun setelah itu, sekitar 188 juta hektar hutan tropis akan tetap rusak sampai pada kecepatan deforestasi akhirnya turun hingga nol di dalam masa sekitar 25 tahun (berdasarkan angka-angka dari FAO untuk lingkat deforestasi saat ini). Hal ini akan mengeluarkan sebanyak 100 milyar ton karbon dioksida ke atmosfir, yang setara dengan kirakira 6 tahun jumlah emisi negara Annex 1. Secara global, menurut Organisasi PBB untuk Pangan dan Pertanian (FAO) diperkirakan 13 juta hektar hutan tropis hilang setiap tahunnya. Keadaan ini melepaskan CO 2 dalam jumlah yang sangat besar, yang diperkirakan mencapai sekitar 18% dari total emisi GRK buatan manusia 1 . Seperti yang telah ditunjukkan oleh Sir Nicholas Stern, strategi baru mitigasi perubahan iklim perlu memasukkan ‘pencegahan deforestasi’ (AD), dan “aksi untuk melindungi wilayah hutan alam yang tersisa sangat dibutuhkan segera” 2 . Diperkirakan bahwa pencegahan deforestasi dapat menjadi cara yang termurah dan tercepat dalam mengurangi emisi GRK buatan manusia – meksipun cara ini hampir pasti merupakan pandangan yang meremehkan kesulitan-kesulitan praktis dalam melakukan hal tersebut dalam bagaimanapun ukuran dan nampaknya hal itu pun berbiaya tinggi, khususnya di dalam menemukan dan mendukung penghidupan alternatif bagi puluhan juta petani-petani migran. Pertemuan Konferensi para pihak UNFCCC yang berlangsung di Bali pada bulan Desember 2007 telah menghasilkan komitmen untuk mempertimbangkan bagaimana ‘pencegahan deforestasi’ dan ‘Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi’ (REDD) dapat dibawa ke dalam perjanjian pengganti Kyoto Protokol. Pemerintah telah mengakui bahwa bila perubahan iklim harus tetap dijaga di bawah 2 derajat celsius, maka perubahan tataguna lahan yang terus berubah (khususnya deforestasi) di daerah tropis haruslah dihentikan. Kerangka kerja di dalam Protokol Kyoto saat ini tidak memuat satu mekanisme pun di mana perlindungan hutan tropis yang ada dapat diberi penghargaan keuangan. Namun demikian ‘Rencana Aksi Bali’ menyediakan mandat agar perubahan tata-guna lahan dimasukkan ke dalam diskusi menuju perjanjian iklim internasional yang akan mulai efektif setelah tahun 2012. 1 N. Stern, The Economics of Climate Change - http://www.hm-treasury.gov.uk/independent_reviews/stern_review_economics_climate_change/stern_review_report.cfm 2 N. Stern, The Economics of Climate Change - http://www.hm-treasury.gov.uk/media/4/3/Executive_Summary.pdf 4 5