Majalah ICT No.23-2014

KEBIJAKAN
hal tersebut di atas,
Pemerintah berpendapat
Pemohon dalam
permohonan ini tidak
memenuhi kualifikasi
sebagai pihak yang
memiliki kedudukan hukum
atau legal standing. Dan
adalah tepat jika Yang
Mulia Ketua Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi se–
cara bijaksana menya takan
permohonan Pemohon
tidak dapat diterima atau
niet ontvakelijk verklaard,”
paparnya.
Meski begitu, tambahnya
lagi, Pemerintah
menyerahkan sepenuhnya
kepada Ketua Majelis
Hakim Konstitusi untuk
mempertimbangkan
dan menilainya, apakah
Pemohon memiliki
kedudukan hukum atau
legal standing atau
tidak, sebagaimana yang
ditentukan oleh Pasal
51 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah
Konstitusi, sebagaimana
telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2011, maupun
berdasarkan putusanputusan
Mahkamah
Konstitusi terdahulu, vide
Putusan Nomor 006/
PUU-III/2005 dan Putusan
Nomor 11/PUU-V/2007.
Sementara itu, terhadap
tudingan penggugat yang
menyatakan pemerintah
sewenang-wenang
dalam menetapkan
PNPB Telekomunikasi,
C
18 Majalah I No. 23• April 2014
T
ditolak pemerintah.
“Dalam menetapkan
biaya hak penggunaan
spektrum frekuensi
radio menggunakan
formula. Pemerintah tidak
dimungkinkan sewenangwenang
menetapkan
tarif,mengingat kewajiban
untuk memerhatikan
komponen jenis frekuensi
radio, lebar pita dan/atau
kanal frekuensi radio, luas
cakupan layanan, lokasi
pemancar frekuensi radio,
dan minat pasar,” kata
Budi Setiawan.
Ditambahkan Budi,
proses penyusunan
peraturan pemerintah
sebagai pelaksanaan
Pasal 16, Pasal 26 ayat
(2), dan Pasal 34 ayat
(3) Undang-Undang
Telekomunikasi telah
melalui tahap konsultasi
publik untuk mendapatkan
tanggapan dan masukan
dari masyarakat,
dan penyelenggara
telekomunikasi, termasuk
stakeholder selainnya.
“Sehingga menurut
hukum, telah memenuhi
persyaratan formal
penyusunan peraturan
perundang- undangan
sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang- Undangan.
Untuk itu, dalil-dalil
Para Pemohon yang
menyatakan Pemerintah
bertindak sewenangwenang,
sangat tidak
relevan dan tidak memiliki
landasan hukum yang
sah,” jelasnya.
Karena itu, dalam
petitumnya, pemerintah
berhadap agar Majelis
Hakim memberikan
beberapa keputusan
yang menyatakan
bahwa Para Pemohon tidak
mempunyai kedudukan
hukum, kemduian menolak
permohonan pengujian
Para Pemohon atau void
seluruhnya atau setidaktidaknya
menyatakan
permohonan pengujian
Para Pemohon tidak dapat
diterima, niet ontvankelijk
verklaard.
“Menerima keterangan
Pemerintah secara
keseluruhan. 4.
Menyatakan Pasal 2
ayat (2) dan ayat (3),
Pasal 3 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 20 Tahun
1997 tentang PNBP dan
Pasal 16, Pasal 26 ayat
(2), Pasal 34 ayat (3)
Undang-Undang Nomor
36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi tidak
bertentangan dengan
Pasal 1 ayat (2) dan ayat
(3), Pasal 23A, Pasal 28D
ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,”
harap pemerintah seperti
disampaikan Budi.
Sidang masih akan di–
lanjutkan untuk men–
dengar keterangan saksi
dan ahli yang diajukan
para pemohon, dan
mungkin juga pemerintah.