bina swadaya buletin

BULETIN No.57/Tahun XIV/Agustus 2008
BINA SWADAYA
Bermartabat, Mandiri, Sejahtera, dan Maju Bersama
daftar isi
FOKUS 2-4
Melebarkan Sayap Gerakan
Keuangan Mikro
KIPRAH 5-7
- Transformasi Lembaga
Keuangan Mikro
- Keuangan Mikro Atasi
Pemanasan Global
- Keuangan Mikro Di Dunia
Maya
OPINI 8
Fondasi Perundangan bagi
Keuangan Mikro
redaksi
Penasehat :
Dewan Pengurus Yayasan
Bina Swadaya
Tim Redaksi :
Sigit Jati Waluyo, Eko
Apriantono, Agus Mulyono,
Aris Darmawan
Penerbit :
Yayasan Bina Swadaya
Alamat redaksi :
Wisma Hijau
Jl. Raya Bogor Km. 30,
Cimanggis, Depok 16952
Telp. (021) 8729060
Email : binaswadaya@
binaswadaya.org
editorial
Tak Sekadar Kredit
Apakah perbedaan Keuangan Mikro
dengan Kredit yang diberikan lintah darat?
Bukankah Keuangan Mikro tak ada bedanya
dengan tukang kredit? Bukankah modus
keduanya hampir sama? Perbedaanya mungkin
hanya pada agunan. Keuangan Mikro tidak
mengenal agunan dan tukang kredit jalanan
meminta agunan. Beberapa pertanyaan yang
dianggap usang ini agaknya masih pantas untuk
terus menerus ditanyakan kepada kegiatan
keuangan mikro.
Sebagai sebuah bisnis seringkali Keuangan
Mikro terjebak pada upaya menurunkan NPL
atau memberikan pinjaman yang semakin besar
kepada nasabah. Tetapi aspek pemberdayaan
yang terletak dan terselusup di antara kegiatan
Keuangan Mikro seringkali tergerus. Keuangan
Mikro perlu disadari hanya sebagai alat dan
bukan tujuan dari sebuah usaha pemberdayaan.
Artinya kegiatan Keuangan Mikro hanyalah
bagian dari potret global kegiatan pemberdayaan
masyarakat. Maksudnya adalah pendampingan
anggota kelompok yang menerima kredit
Keuangan Mikro tak hanya berhenti pada
pemberian dan penagihan kredit saja. Tetapi
juga harus diperluas ke dalam pendampingan
untuk pengeloaan usaha mereka.
Seringkali kendala kredit macet dalam
Keuangan Mikro karena faktor rendahnya
kemampuan pengembalian. Dalam konteks
pendampingan yang lebih luas, rendahnya
kemampuan untuk mengembalikan kredit
tersebut ditingkatkan dengan adanya
pendampingan pengelolaan usaha.
Di beberapa negara lain, Keuangan Mikro
merupakan produk dampingan dari usaha
Tentang Bina Swadaya
Bina Swadaya adalah Lembaga Kewirausahaan Sosial
yang bergerak dalam usaha pemberdayaan masyarakat
terutama dalam aspek sosial dan ekonomi. Gerakan
pemberdayaan yang dilakukan sejak tahun 1967 oleh
Bina Swadaya memanfaatkan Kelompok Swadaya
Masyarakat sebagai Ujung Tombak Pemberdayaan.
Sebagai sebuah usaha membangun keswadayaan
dan gerakan pemberdayaan yang berkelanjutan, Bina
Swadaya mengembangkan organisasi ke dalam tujuh
penyelamatan lingkungan hidup. Contoh sukses
yang dilakukan Grameen Shakti merupakan
salah satu keberhasilan diversifikasi kegiatan
Keuangan Mikro di Bangladesh. Gerakan
Keuangan Mikro tak berhenti pada semata-mata
memberikan kredit. Tetapi juga menyasar isu
yang lainnya, yaitu pemanfaatan energi alternatif
serta tetap berfokus pada kegiatan utamanya,
yaitu peningkatan pendapatan masyarakat
miskin.
Kisah sukses dan keberhasilan institusi
Keuangan Mikro di belahan dunia yang sama
dengan Indonesia agaknya pantas menjadi
refleksi bagi Bina Swadaya. Meski pelayanan
keuangan mikro Bina Swadaya banyak
menghadapi tantangan berat secara internal
dan eksternal, termasuk kerugian materiil yang
tidak sedikit, Pengurus Bina Swadaya tetap
berkomitmen bahwa, “Pelayanan keuangan bagi
pengusaha mikro tetap harus terus berlangsung.
Sebab, keuangan mikro merupakan salat
satu alat pembangunan yang strategis untuk
pemberantasan kemiskinan”.
Jadi, terlepas dari badai yang menerpa
reorientasi “roh” pemberdayaan masyarakat
dalam kegiatan Keuangan Mikro justru akan
diperkuat. Jika tidak, keterjebakan ke dalam
komersialisasi dan industrialisasi Keuangan
Mikro yang melupakan pijakan awalnya untuk
melakukan pemberdayaan masyarakat tak bisa
lagi dihindarkan. Di pihak lain, lahir tuntutan
baru bagi Keuangan Mikro di Indonesia dan juga
di Bina Swadaya, yaitu melakukan diversifikasi
layanan selain menata dan mengembangkan
kegiatan Keuangan Mikro. Tujuan utama dari
aktivitas ini adalah semakin mengukuhkan
keuangan mikro sebagai sebuah strategi untuk
melakukan pemberdayaan masyarakat. Dan juga
menguatkan visi keuangan mikro tak sekadar
Kredit. (gm)
pilar aktivitas, yaitu Pemberdayaan Masyarakat Warga
(Bina Swadaya Konsultan), Pengembangan Keuangan
Mikro (BPR dan PPKM), Pengembangan Agribisnis
(Trubus Mitra Swadaya), Pengembangan Komunikasi
Pembangunan (Trubus, Penebar Swadaya, Puspa
Swara, Niaga Swadaya, Trubus Media Swadaya),
Pengembangan Wisata Alternatif (Bina Swadaya Tour),
Pengembangan Jasa Percetakan (Percetakan Penebar
Swadaya), dan Penyediaan Fasilitas Workshop,
Akomodasi Pelatihan serta Pertemuan (Wisma Hijau)

fokus
Melebarkan Sayap
Gerakan Keuangan Mikro
“Microfinance bukan tempat bagi mereka yang hanya mencari keuntungan semata.”
Bangladesh, India dan Pakistan merupakan tiga
negara yang menjadi promotor dari kuatnya
kegiatan keuangan mikro di dunia. Tingginya
tingkat kemiskinan di ketiga daerah tersebut membuat
keuangan mikro menjadi salah satu strategi efektif dalam
mengatasi kemiskinan. Sehingga sangatlah wajar jika
APRMS (Asia Pasific Regional Microcredit Summit) yang
diselenggarakan di Bali, 28-30 Agustus 2008 dipenuhi oleh
peserta dari ketiga negara tersebut. Bahkan Muhammad
Yunus menyempatkan diri untuk menghadiri acara megah
yang di promotori oleh Micro Credit Summit Campaign
dan dilaksanakan oleh GEMA PKM Indonesia serta
mendapatkan dukungan dari Bank Indonesia.
Microfinance yang merupakan bentuk sinergi antara
usaha bisnis dengan peningkatan kapasitas sosial masih
menjadi salah satu topik perdebatan yang menarik.
Tarik-menarik diantara dua kepentingan bisnis dan sosial
masih menjadi salah satu perdebatan tersendiri bagi
peserta APRMS. Dalam salah satu sesinya Muhammad
Yunus mengingatkan pentingnya ownership Lembaga
Keuangan Mikro tidak berada di tangan anggotanya
tetapi di tangan para peminjamnya. Bunga dan
keuntungan sebagai dampak sampingan dari keuangan
mikro seringkali menjadi permasalahan tersendiri.
Terminologi not-for profit yang masih debatable
bagaimana bentuknya merupakan salah satu titik pijak
utamanya.
“Microfinance bukan tempat bagi mereka yang
hanya mencari keuntungan semata,” demikian ungkap
M. Yunus. Semua MFI (Microfinance Institution)
haruslah mencapai keutungan. Tetapi keuntungan
tersebut bukanlah tujuan akhir tetapi hanya sarana
untuk meningkatkan kualitas layanan dan cakupan
layanan yang diberikan oleh MFI kepada masyarakat.

Keberhasilan keuangan mikro tak hanya bisa dilihat dari
berapa besar jumlah gedung atau karyawan yang dimiliki
oleh sebuah MFI. Tetapi seberapa besar dampak MFI bagi
masyarakat yang dilayani. Pertanyaan berapa banyak
masyarakat yang sudah dilayani dan berapa besar pinjaman
yang telah disalurkannya menjadi salah dua dari sekian
banyak ukuran keberhasilan keuangan mikro.
Target group keuangan mikro juga menjadi
permasalahan tersendiri. Walaupun seringkali bercita-cita
reaching the poorest, keuangan mikro dalam beberapa
hal sulit menyentuh kelompok paling miskin. Selain
karena ketiadaan kegiatan ekonomi yang mereka lakukan.
Kelompok termiskin seringkali memiliki ketidakmampuan
untuk mengembalikan pinjaman. Meskipun pendapat
ini cukup logis, tetap ada beberapa Lembaga Keuangan
Mikro di India dan Bangladesh mencoba melepaskan diri
dari mitos tersebut dan memberikan pinjaman kepada
kelompok termiskin.
Tak hanya peningkatan produktifitas
Berbicara keuangan mikro saat ini tak hanya berhenti
pada permasalahan pendapatan semata. Saat ini, keuangan
mikro mulai juga menyikapi permasalahan sanitasi,
pemanasan global dan juga kelompok yang paling miskin
seperti pengemis. Kredit tak lagi dimaknai sebagai sebuah
usaha dari NGO atau lembaga keuangan mikro tetapi telah
dianggap sebagai sebuah hak masyarakat miskin untuk
mendapatkan kehidupan lebih baik. Terminologi tersebut
menjurus pada hak masyarakat dalam mengakses sumber
energi dalam kehidupan mereka sehari-hari.
Paul K, dari SEFA Foundation, India mengungkapkan,
”Adalah hak masyarakat untuk mendapatkan energy yang
bersih bagi kehidupan mereka,”. Hak atas energi inilah
yang disikapi SEFA bersama lembaga keuangan mikro
dari Amerika Serikat untuk melaksanakan program Green
Microfinance. Ketiadaan energi listrik yang merata di
India menjadi salah satu masalah tersendiri yang harus
ditanggapi oleh lembaga keuangan mikro.
Bahkan menyikapi permasalahan tersebut, Grammen
Bank dengan tangannya yang disebut Grameen Shakti
membuat program microfinance untuk menyalurkan energi
alternatif berupa solar cel kepada masyarakat di pedesaan
dan juga diperkotaan. Pedagang-pedagang kaaki lima bisa
memiliki listrik mandiri untuk menerangi tempat usaha
mereka. Tak hanya disitu, konsentrasi Grameen untuk
memberikan pelayanan kepada perempuan membuat
usaha menciptakan enegeri alternatif, murah dan ramah
lingkungan mampu memberikan kehidupan baru kepada
keluarga. Hingga kini, Grameen telah mampu melatih
para perempuan india untuk membuat dan merawat solar
cel. Managing Director Grameen Shakti mengungkapkan,
”Perempuan muda dampingan Grameen telah mampu
merakit dan memperbaiki solar cel yang dimiliki
penduduk”.
Efisiensi, Simpanan dan Kemampuan
Membayar Utang
Pendapat M.Yunus bahwa orang miskin adalah
bankable juga terbukti jelas selama APRMS. Salah
satu lembaga yang berasal dari India membuktikan
hal tersebut. Mereka memberikan pinjaman kepada
pengemis. Sungguh sebuah kegiatan yang mengandung
resiko tinggi. Betapa tidak, ketiadaan kegiatan ekonomi
kelompok pengemis membuat pinjaman yang mereka
berikan memiliki kemungkinan untak tak dikembalikan.
Kekhawatiran tersebut walaupun rasional
tetapi tak terbukti benar. Masyarakat miskin (ultra
poor) seperti pengemis masih memiliki kemampuan
untuk mengembalikan pinjaman. Di tengah-tengah
kemiskinan mereka kelompok miskin masih mampu
untuk menyimpan sebagian pendapatan mereka. Artinya
ketika kelompok masyarakat yang paling miskin pun
selama masih memiliki kemampuan untuk menyimpan
dan melakukan efisiensi terhadap pengeluaran mereka.
Kelompok tersebut dapat menjadi target groups dari
kegiatan keuangan mikro. Keyakinan ini seharusnya
mengantarkan bahwa keuangan mikro tak memiliki batas
target group. Siapapun dan semiskin apapun seseorang
selama masih mampu menyimpan dan melakukan
efisiensi merekalah target pemberdayaan keuangan
mikro.
Kredit tak lagi dimaknai sebagai sebuah
usaha dari NGO atau lembaga keuangan
mikro tetapi telah dianggap sebagai
sebuah hak masyarakat miskin untuk
mendapatkan kehidupan lebih baik.
E-Micro Finance
Keuangan Mikro berkembang tak terbatas pada variasi
layanan yang diberikannya. Kualitas layananpun juga
mendapatkan perhatian tersendiri. Shawankrisnan,
direktur Agriculture Bank di India mengaku telah
mengadopsi IT dalam layanan keuangan mikro yang
diberikannya. Transaksinya menggunakan ATM dan setiap
Nasabah diberikan Smart Card sebagai kartu ATM.
E-Microfinance lainnya dikembangkan oleh KIVA,
sebuah lembaga yang dimotori oleh dua orang yang
bergerak di dunia maya. KIVA memiliki fokus utama
untuk mempertemukan pemberi kredit dan penerima
kredit di dunia maya. Fasilitasi yang dilakukannya
berdasar kerjasama antara KIVA dengan LKM di tingkat
basis. LKM inilah yang berfungsi meng-upload data dari
pemimjam serta memberikan laporan bulanan yang rutin.
Sedangkan peranan KIVA adalah memberikan fasilitasi
dan menghubungkan peminjam dengan calon pemberi
pinjaman. Berdasar data yang diberikan oleh LKM yang

diupload di website www.kiva.org, peminjam yang
berasal dari berbagai kalangan mulai meminjamkan
dananya mulai dari jumlah yang paling rendah 25 US $.
Lebih menarik lagi, pinjaman tersebut diberikan
kepada pemberi pinjaman kepada masyarakat dengan
tanpa bunga. Kejanggalan tersebut mengarah kepada
pertanyaan bagaimana LKM dan KIVA dapat membiayai
kebutuhan operasional mereka. Roni, Managing Director
dari KIVA menyebutkan bahwa KIVA menutupi biaya
dari sumbangan yang diberikan oleh peminjam yang
biasanya sebesar 10% dari dana yang diberikan.
Sedangkan LKM bisa mendapatkan keuntungan dengan
memberikan kredit dengan bunga yang cukup rendah.
Dengan bunga tersebut, LKM dapat menutupi biaya
operasionalnya.
Indonesia yang masih tertinggal
Bagaimana dengan Indonesia? Selama sekian puluh
tahun, keuangan mikro di Indonesia masih terbatas pada
pemenuhan dan peningkatan tingkat perekonomian
masyarakat. Ekspansi pelayanan keuangan mikro
Indonesia hanyalah terbatas pada permasalahan
asuransi kesehatan. Sedangkan aspek lainnya seperti
energi ataupun e-microfinance belum mendapatkan
perhatian tersendiri.
Walaupun Asia Pasfiic Regional Microcredit Summit
(APRMS) diadakan di Bali tak berarti Microcredit
di Indonesia sangatlah baik. Apabila dibandingkan
dengan negara seperti Bangladesh dan India yang
masyarakatnya benar-benar miskin, Indonesia jauh
tertinggal di belakang. Alih-alih menjadikan moment
Internasional tersebut sebagai sebuah proses
pembelajaran bagi bangsa Indonesia. Petinggi-petinggi
perbankan Indonesia malahan menyanjung diri
mereka sendiri dengan memberikan data bombastis
mengenai kredit (yang dianggap) mikro yang telah
disalurkan oleh BRI. Tak ayal, beberapa presentasi
dari kalangan perbankan tersebut dibantah sendiri
oleh peserta dari Indonesia seperti sebuah pertanyaan
dari sebuah Lembaga Keuangan Mikro dari Bali yang
mempertanyakan efektifitas dari Kredit Untuk Rakyat
(KUR).
Komitmen Indonesia terutama pemerintah
terhadap keuangan mikro sangatlah penting untuk
dipertanyakan. Pemahaman mereka terhadap keuangan
mikro yang hanya pada permukaan membuat keuangan
mikro tak mampu menjadi kajian tersendiri. Berbagai
layanan kredit yang diberikan oleh BRI ataupun
perbankan pemerintah lainnya hanya terbatas pada
kelompok pengusaha kecil dan menengah yang memiliki
kolateral. Tetapi bukan kepada pengusaha mikro.
Kesuksesan yang terjadi di India, Bangladesh dan
Pakistan hendaknya dilihat dengan rendah hati. Agar
berbagai kesuksesan tersebut bisa menginsipirasi bagi
Indonesia untuk mengembangkan keuangan mikro.
Ketertinggalan Indonesia di bidang keuangan
mikro bukanlah sesuatu yang pantas diratapi
tetapi haruslah dikoreksi dan direfleksikan.
Sayangnya yang seringkali terjadi adalah respon sebaliknya,
merasa diri lebih baik dari pada berbagai karya yang
dipaparkan tersebut. Sehingga terlupa mengkoreksi beberapa
permasalahan dalam keuangan mikro di Indonesia.
Sebagai sebuah refleksi, setelah hampir lebih dari 115
tahun BRI yang dianggap sebagai cikal bakal keuangan mikro
di Indonesia dilahirkan, keuangan mikro di Indonesia tak
banyak membuat kemajuan yang cukup berarti. Hal ini bila
dibandingkan dengan berbagai keuangan mikro di India,
Pakistan dan Bangladesh yang mampu melebarkan sayapnya
dalam hitungan tahun.
Pekerjaan Rumah
Ketertinggalan Indonesia di bidang keuangan mikro
bukanlah sesuatu yang pantas diratapi tetapi haruslah
dikoreksi dan direfleksikan. Pelaksanaan APRMS di Indonesia
merupakan sebuah kepercayaan yang diberikan kepada
Indonesia demikian ungkap Bambang Ismawan. APRMS di
Bali merupakan penyelenggaraan yang ketiga di tingkat Asia
sejak Global Microcredit Summit diselenggarakan untuk
pertama kali pada tahun 1997. Global Microcredit Summit
sendiri merupakan bagian dari upaya implementasi Social
Development Summit yang diselenggarakan di Kopenhagen
pada tahun 1996, yang mencanangkan tiga tujuan, yaitu
pengentasan kemiskinan (poverty alleviation), pekerjaan
produktif (productive employment), dan integrasi sosial
(social integration).
Bambang Ismawan mengibaratkan Keuangan Mikro
sebagai makhluk baru yang lahir dari “ibu” bernama social
development (pembangunan sosial) dan “ayah” yang bisnis
keuangan. “Jika yang lebih ditekankan pada faktor ‘ayah’,
maka penilaiannya bankable atau tidak (dinilai layak oleh
bank atau tidak). Ini yang menjadi persoalan bagi masyarakat
miskin di mana masyarakat miskin akan mengalami kesulitan
dalam mengakses lembaga keuangan formal ,” ujar Bambang
Ismawan. Apa saja instrumen yang dibutuhkan dalam upaya
mengentaskan kemiskinan di Indonesia, akan dibicarakan
lebih lanjut di Yogyakarta pada bulan November mendatang
sebagai tindak lanjut dari APRMS di Bali. Namun yang jelas,
seperti dikatakan Bambang, target dari APRMS di Bali adalah
mengentaskan 17,5 juta keluarga miskin di Indonesia (atau
sebesar 10 % dari target Tujuan Pembangunan Milenium
yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu sebanyak 175 juta
keluarga miskin di Indonesia yang akan dientaskan dari
kemiskinan) sampai dengan tahun 2015 melalui kegiatan
Keuangan Mikro. Sebuah target yang tak mudah dicapai,
tetapi bukanlah tak mungkin. (gm)

kiprah
institusi perbankan. Menjadi institusi perbankan bukan
berarti lembaga keuangan mikro harus meninggalkan
idealisme dan pelayanan dasar kepada kelompok
miskin. “Menjadi institusi perbankan bukan berarti melupakan
visi dan misi awal yang dimiliki oleh lembaga
keuangan mikro,” ungkap J.S Thomar, CASHPOR Micro
Credit, India.
Menjadi institusi perbankan memungkinkan LKM mengumpulkan
dana dari kelompok masyarakat umum dan
tak terbatas pada kelompok dampingannya. Artinya
LKM yang menjadi institusi perbankan dapat menerima
dan mengelola simpanan dari masyarakat. Dengan simpanan
dari masyarakat umum artinya terdapat cukup
banyak dana yang dapat disalurkan sebagai kredit bagi
kelompok masyarakat miskin.
Transformasi menjadi institusi perbankan membuat
lembaga keuangan mikro memiliki tantangan baru.
Sebagai LKM, indikator sosial menjadi salah satu aspek
yang paling kuat dalam mengukur keberhasilan dalam
proses pendampingan. Setelah bertranformasi menjadi
institusi perbankan, indikator sosial bagi LKM bergeser
menjadi indikator bisnis dan indikator keberlangsungan
institusi bisnis. Disinilah titik kegundahan dan pencaharian
lembaga keuangan mikro. Dalam proses transformasi
tersebut, LKM mulai mencari format baru dalam
tingkatan operasionalnya.
Transformasi
Lembaga Keuangan Mikro
Lembaga keuangan mikro (LKM) yang berkembang
dan dapat memberikan layanan terbaik bagi masyarakat
memiliki tantangan untuk semakin menguatkan
sistem kelembagaannya. LKM yang telah memiliki
kelompok dampingan dengan jumlah ribuan dan menyalurkan
dana dalam angka ratusan juta mau tak mau akan dituntut
akuntabilitas dan transparansinya. Dana masyarakat
yang dikelolanya haruslah mampu dipertanggungjawabkan
oleh lembaga keuangan mikro tak hanya kepada kliennya
tetapi juga kepada masyarakat luas.
Tuntutan akuntabilitas tersebut mendorong LKM untuk
berkembang dan melangkah menjadi sebuah lembaga yang
memiliki badan hukum. Menjadi sebuah lembaga hukum
merupakan salah satu pijakan utama melakukan pemisahan
antara harta yang dimiliki pengelola lembaga dengan harta
lembaga. Dengan bentuk badan hukum dapat memaksa setiap
pengelola LKM untuk mempertanggungjawabkan dana
yang dikelola oleh lembaganya. Dalam konteks Indonesia,
badan hukum bagi lembaga keuangan mikro terserak dari
model koperasi, BMT hingga institusi perbankan.
Namun, pilihan yang paling umum dipilih oleh sejumlah
LKM di dunia adalah mentransformasi dirinya menjadi
Proses transformasi tersebut menjadi titik balik bagi
lembaga keuangan mikro untuk mengembangkan sayap
pelayanan dan jumlah kelompok masyarakat yang dapat
dikucurkan kreditnya ataukah hanya menjadi institusi
bisnis. CHASPOR dan Grameen Bank merupakan dua
buah LKM yang berhasil melewati proses transformasi
tersebut serta tetap mempertahankan idealisme untuk
melayani masyarakat miskin.
Keberhasilan Cashpor ataupun Grameen dalam melewati
proses transformasi tersebut ternyata bukanlah
model yang bisa langsung direduplikasi di berbagai
tempat. Proses transformasi tersebut berlangsung unik
di masing-masing lembaga keuangan mikro. Setiap
lembaga keuangan mikro diharapkan mampu membentuk
polanya sendiri dalam menemukan bentuk barunya
sebagai lembaga keuangan mikro. Seperti halnya ulat
yang bertransformasi menjadi kupu-kupu yang memiliki
ciri yang berbeda, LKM akan menemukan bentuknya
tersendiri di setiap negara. (gm)

Keuangan Mikro
atasi Pemanasan Global
Pemanasan Global dan Keuangan Mikro
seakan dua hal yang tak berhubungan sama
sekali. Keuangan Mikro berbicara mengenai
kemiskinan dan strategi untuk mengentaskannya.
Sedangkan pemanasan global berbicara tentang
perilaku manusia dalam memboroskan alam dan
melobangi ozon yang membuat temperatur bumi
semakin panas. Strategi yang diterapkan untuk
mengatasi permasalahan kedua permasalahan
tersebut juga berbeda. Keuangan mikro menekankan
pada proses kapitalisasi dan peningkatan
kemampuan masyarakat untuk memproduki jasa
dan barang. Dan pemanasan global diatasi dengan
mengurangi penggunaan benda-benda ataupun
teknologi yang merusak alam.
Kedua hal yang tampaknya bertentangan
tersebut ternyata mampu tampil sinergis dan
cantik dalam satu program bersama yang dimotori
oleh Grameen Shakti, Green Microfinance dan
SEFA di Asia Selatan. Energi alternatif yang dapat
diperbaharui merupakan bagian dari hak dasar yang
juga dimiliki masyarakat miskin. Pemberdayaan
masyarakat berarti usaha untuk membuat
masyarakat memiliki sumber energi yang tak
sepenuhnya tergantung oleh sistem pasar. Mahalnya
harga energi listrik dan minyak tanah membuat
masyarakat miskin tidak mampu meningkatkan
produktifitasnya. Menjawab kebutuhan tersebut,
Grameen Shakti dan juga SEFA membuat program
keuangan mikro yang mendekatkan masyarakat
kepada penguasaan energi alternatif. Solar cel
menjadi salah satu energi alternatif yang dipilih
dalam usaha mendekatkan masyarakat terhadap
sumber energi yang terbarukan. Kondisi India dan
bangladesh yang berada di garis equator seperti
Indonesia membuat soal cel menjadi salah satu
energi potensial.
Metode keuangan mikro yang diterapkan
sangatlah sederhana. Grameen Shakti mengenalkan
teknologi solar cel kepada masyarakat miskin.
Kemudian microfinance digunakan sebagai strategi
agar masyarakat mampu memiliki solar cel serta
berbagai alat penunjangnya seperti lampu LED, accu
dan berbagai konverter energi lainnya. Angsuran
tersebut diselesaikan oleh kelompok masyarakat
dalam kurun waktu tak lebih dari dua tahun dengan
bunga bulanan maksimal 2-3% per bulan.
Model tersebut mampu membuat pedagang
kaki lima seperti di Indonesia tak perlu melakukan
Sel surya yang dikembangkan oleh Grameen Shakti (foto : www.gshakti.
com)
pencurian listrik ataupun langgangan listrik kepada
perusahaan listrik. Mereka cukup memanaskan
sel surya pada siang hari dan menggunakannya
untuk menerangi lapak tempatnya berjualan pada
sore hari. Dalam kasus di India dan Bangladesh,
hal tersebut mampu mengurangi konsumsi minyak
tanah dari pedagang kaki lima. Hasil efisiensi
tersebut mampu digunakan untuk mencicil biaya
pembelian solar cel.
Tak hanya berhenti kepada kepemilikan.
Program yang dilakukan Grameen Shakti
dilanjutkan dengan alih teknologi kepada
penggunanya. Beberapa perempuan yang menjadi
target group dari Grameen Shakti dikenalkan
strategi untuk merakit sel surya dan memperbaiki
jika terjadi kerusakan. Artinya, pendekatan tersebut
selain membuat masyarakat untuk menguasai
teknologi alternatif tersebut tetapi juga melahirkan
lapangan kerja baru kepada kelompok masyarakat
miskin. Berbeda dengan Grameen Bank, SEFA
memiliki pendekatan lainnya. Pilihan SEFA jatuh
pada penggunaan biogas sebagai penggunaan
energi alternatif bagi lingkungan rumah tangga.
Pilot project mereka dilakukan pada sebuah
restoran dan hotel yang sederhana di sebuah kota
di India.
Tranformasi kepemilikan energi alternatif
kepada masyarakat miskin melalui keuangan
mikro menjadi salah satu strategi pemberdayaan.
Energi alternatif bagi kelompok miskin sangatlah
berarti dalam menghilangkan ketergantungan
mereka terhadap sebuah sistem pemasaran energi.
Di pihak lain, kasus di India membuktikan biaya
konsumsi energi dalam bentuk minyak tanah yang
masih tinggi dan belum meratanya listrik membuat
masyarakat miskin semakin termarginalkan.
Keuangan mikro lagi-lagi masih mampu
menjadi strategi untuk menjawab permasalahan
kemiskinan. Tentu saja diperlukan modifikasi dan
inovasi pendekatan baru. (gm)

Keuangan Mikro
di Dunia Maya
Website kiva, yang bisa diakses di www.kiva.org
Dunia akan semakin datar, demikian ungkapan yang selalu
dilontarkan oleh para futurolog. Agaknya hal tersebut
semakin mendekati pada kenyataan dengan lahirnya
teknologi informasi yang berkembang melalui dunia maya. Relasi
antara manusia dengan manusia yang lain tak lagi dibatasi oleh
batas negara atau batasan politis. Kehadiran internet dan dunia
maya yang dibentuknya, membuat manusia yang melintasi batas
ruang dan (mungkin) waktu.
Keuangan Mikro sebagai sebuah sistem yang dibangun
manusia juga mengalami syndrome yang serupa yang dialami
oleh futurolog ataupun penganut globalisasi. Keuangan Mikro
yang merupakan relasi pemberdayaan antara pemilik modal
yang memiliki kepedulian dengan masyarakat miskin tak
lagi mengenal batas ruang dan waktu. Transaksi yang terjadi
diantara kedua aktor ini tak lagi dibatasi oleh batas negara,
batas etnisitas, atau batasan fisik lainnya. Hanya kepedulian
dan semangat pemberdayaan sajalah yang menjadi batas relasi
antar manusia tersebut. Keuangan mikro mampu memasuki taraf
tersebut berkat disuntikkannya teknologi informasi dalam sistem
keuangan mikro konvensional.
Hal tersebut dibuktikan oleh salah satu lembaga non-profit
yang bernama KIVA. Lembaga ini berusaha menghilangkan jarak
antara peminjam dengan pengusaha mikro melalui perantaraan
dunia maya. Sehingga seorang pemuda yang memiliki kepedulian
sosial di Amerika Serikat bisa memberikan pinjaman kepada
seorang pedagang sayur di Irak. Ataupun seseorang yang tinggal
di bagian utara Inggris bisa memberikan bantuan kredit kepada
seorang pedagang kelontong di kepulauan Samoa di Samudra
Pasifik. Lagi-lagi seperti kredit mikro lainnya, kepercayaan
menjadi salah satu faktor utama yang tak bisa dielakkan.
Ketiadaan jaminan dalam relasi antara pemodal dengan
pengusaha mikro di benua lain, membuat resiko dalam relasi
tersebut semakin tinggi.
Rico Munoz, Partnership Development Specialist, KIVA, Philipines
mengungkapkan, ”Fondasi utama dari program yang dilakukan
KIVA adalah kepercayaan pemberi kredit kepada KIVA dan
partner KIVA yang tersebar di seluruh dunia,”. Strategi utama
yang membuat orang-orang terus memberikan pinjaman kepada
KIVA adalah kemampuan KIVA untuk menyajikan dampak
dari pinjaman yang diberikan peminjam kepada pengusaha
mikro. Dan laporan rutin dan singkat yang diberikan oleh
KIVA mengenai kemajuan pengusaha mikro setelah menerima
pinjaman kepada pemilik modal menjadi faktor lainnya yang
menumbuhkan kepercayaan.
Semangat philantropi merupakan dasar utama dan peluang
yang dibaca KIVA dalam melakukan gerakan keuangan mikro
di dunia maya. Semangat philantropi yang dimiliki oleh warga
masyarakat dunia yang telah mapan dikelola sedemikian
rupa sehingga dapat diberdayakan untuk memberdayakan
masyarakat di bagian dunia lain yang tidak beruntung.
Peminjam atau pemilik modal memberikan pinjamannya
tanpa bunga dan jaminan. Pemilik modal juga bisa secara
spesifik memilih kepada siapa (pengusaha mikro di daerah
tertentu) dana akan mereka pinjamkan. Kemudian oleh KIVA
sejumlah dana tersebut disalurkan kepada pengusaha mikro
tersebut melalui lembaga keuangan mikro dimana pengusaha
tersebut menjadi anggotanya. Lembaga Keuangan Mikro
tersebut bisa membebankan bunga antara 2-5 % per bulan
sebagai pengganti biaya operasional.
Dasar keberhasilan lainnya yang dimiliki oleh KIVA
adalah kemampuan KIVA untuk memilih partnernya di
masing-masing daerah. Sebelum menggalang dana pinjaman,
terlebih dahulu KIVA mencari mitra-mitra lembaga keuangan
mikro yang ada di daerah. Kemudian lembaga-lembaga
tersebut membentuk semacam profile dari kelompok ataupun
individu yang mereka dampingi. Berdasar profile tersebut,
KIVA kemudian melakukan penggalangan dana dengan
memanfaatkan webiste dan berbagai media kampanye yang
dimilikinya. “Intensitas laporan bulanan dan model laporan
yang deskriptif menjadi prasyarat utama yang harus disiapkan
oleh lembaga keuangan mikro yang menjadi mitra kami,”
ungkap Darren Miao, Microfinance Partnership Manager, KIVA.
Laporan-laporan tersebut membuat orang-orang tertarik
untuk terlibat dalam proyek KIVA.
Jumlah dana yang dipinjamkan pun tidak cukup banyak.
Setiap orang bisa meminjamkan dana dengan jumlah paling
kecil US $ 25 dan dana yang paling besar sebesar US $ 250.
Dan peminjam pun menyadari beberapa resiko sosial dari
kehilangan dana tersebut. Apabila terjadi bencana alam
ataupun bencana sosial lainnya ada kemungkinan dana
tersebut tidak akan kembali. Walaupun dengan resiko yang
cukup besar, hingga saat ini telah banyak warga negara dunia
yang terlibat dalam proyek KIVA baik sebagai peminjam
ataupun sebagai pemberi pinjaman.
Bagaimana KIVA dan Lembaga keuangan mikro
yang menjadi mitranya dapat berkesinambungan? Setiap
individu yang meminjamkan dana kepada pengusaha mikro
selalu ditawari untuk menyumbangkan 10% dana untuk
keberlangsungan kelembagaan KIVA. Sedangkan bagi lembaga
keuangan mikro yang menjadi mitranya bisa menentukan
bungan kepada individu dan kelompok yang disalurkan
pinjamannya. Dengan margin bunga tersebut, lembaga
keuangan mikro dapat menjaga keberlangsungan hidupnya.
Walaupun bisa menentukan bunga pinjaman, jumlahnya
haruslah disepakati oleh KIVA dan juga peminjam.
Kreativitas dan pengembangan keuangan mikro alternatif
agaknya menjadi sebuah tuntutan di era yang semakin
mengglobal ini. Gerakan keswadayaan haruslah mampu
menyiasati pertumbuhan teknologi untuk melebarkan sayap
layanan keuangan mikro kepada kelompok masyarakat yang
tidak mampu di seluruh dunia. Akankah Indonesia mampu?
Jawabannya agaknya masih harus digali dan dipikirkan untuk
sekian tahun ke depan. (gm)

Fondasi Perundangan bagi Keuangan Mikro
Seperti halnya sebuah organisme, pertumbuhan gerakan
Keuangan Mikro sangatlah tergantung lingkungan
gerakannya. Dalam konteks gerakan Keuangan Mikro
Indonesia, fondasi bagi lingkungan yang kondusif bagi
pertumbuhannya adalah perlindungan dan dukungan terhadap
berbagai format keuangan mikro. Beberapa kasus di Indonesia
menunjukkan ketiadaan perlindungan bagi kegiatan keuangan
mikro membuat beberapa lembaga keuangan mikro jatuh
dan dilibas oleh sistem. Sebut saja BMT di sebuah daerah di
pulau Sumatera dianggap ilegal dan pengurusnya ditangkap
karena dianggap melakukan kegiatan serupa bank namun
tak memiliki badan hukum perbankan. Persyaratan badan
hukum yang dalam bentuk bank seringkali membuat lembaga
keuangan mikro dianggap illegal dalam melaksanakan kegiatan
pemberdayaannya.
Faktor lainnya, ketiadaan dukungan bagi lembaga keuangan
mikro (LKM) untuk mengakses dana dari pihak ketiga membuat
LKM seringkali tak mampu melebarkan sayapnya. Betapa tidak,
keterbatasan dana simpanan yang dimiliki
anggotanya berdampak pada kecilnya jumlah
dana yang bisa disalurkan sebagai kredit. Namun
di pihak lain, LKM tidak dimungkinkan untuk
mendorong dan mengumpulkan simpanan diluar
masyarakat yang didampinginya.
Berbagai permasalahan tersebut seringkali
berujung ketiadaan payung hukum bagi kegiatan
keuangan mikro di Indonesia. Berbagai peraturan
perundangan yang sudah ada, seperti mengenai opini
perbankan misalnya, hanya berorientasi pada
institusi bisnis semata. Sehingga mekanisme yang
dibangun murni sistem bisnis dengan berbagai sistem ketat yang
mengikutinya. Seringkali ketatnya sistem tersebut tak mampu
dipenuhi oleh lembaga keuangan mikro yang baru saja berdiri.
Kebutuhan LKM
Perlindungan yang paling utama dibutuhkan oleh LKM
adalah perlindungan dalam setiap aktivitasnya. Aktivitas untuk
mengumpulkan simpanan dan menyalurkan kredit kepada
kelompok masyarakat yang paling miskin haruslah dilindungi.
Perlindungan tersebut setidaknya dengan memperbolehkan LKM
untuk menjalankan kedua kegiatan tersebut kepada anggotanya
selama tidak ada penyelewengan. Ketiadaan payung hukum bagi
pelaksanaan kegiatan LKM, membuat pengurus LKM seperti
hidup di ujung duri.
Lebih lanjut, membuka kemungkinan untuk mengumpulkan
simpanan dari masyarakat diluar anggotanya. Permasalahan
lainnya yang juga muncul adalah minimnya peluang bagi LKM
untuk bekerjasama dengan pihak ketiga terutama perbankan.
Dua hal ini memiliki urgensi penting bagi kelanjutan LKM dalam
mengembangkan sayap kegiatan mereka. Semakin berhasil
kelompok atau anggota dampingan LKM berdampak semakin
tingginya permintaan mereka atas kredit. Ketersediaan jumlah
dana yang cukup untuk disalurkan kepada anggota LKM sebagai
kredit merupakan prasyarat utama pertumbuhan LKM.
Ruang gerak yang lebih luas bagi LKM tersebut berdampak
adanya tuntutan LKM untuk semakin memiliki akuntabilitas
publik dalam melaksanakan berbagai kegiatannya. Di pihak lain,
masyarakat juga harus dibantu untuk memiliki LKM mana yang
baik dan buruk. Ketiadaan mekanisme untuk menjamin tersebut
dapat membuat masyarakat tidak mampu melakukan mobilisasi
dukungan berupa simpanan bagi LKM.
Dalam sebuah prespektif lain yang ditawarkan oleh Sanjay
Sinha, Managing Director, Micro-Credit Ratings International
Ltd adalah dengan membangun Lembaga Independen yang
melakukan semacam sertifikasi bagi LKM. Lembaga ini memiliki
wewenang untuk memberikan sertifikasi kepada LKM. LKM yang
mendapatkan sertifikat dianggap transparan dan akuntabel serta
dapat menjalankan kegiatannya dengan baik. Berbekal sertifikasi
tersebut, LKM dapat menggalang dana publik, masyarakat diluar
anggotanya, melalui simpanan dan bekerjasama dengan sektor
ketiga seperti perbankan.
Mendambakan UU Keuangan Mikro di Indonesia
Melihat pertumbuhan LKM di Indonesia yang semakin
marak membuat perlindungan terhadap segala aktivitas LKM
menjadi penting artinya. Perlindungan tersebut hanya mampu
diberikan ketika Indonesia memiliki sebuah payung hukum bagi
kegiatan keuangan mikro di Indonesia.
Hal tersebut hanya bisa diawali dengan
perubahan prespektif pembuat kebijakan yang
memberikan garis tegas antara kredit bagi
pengusaha kecil dengan kredit dengan pengusaha
mikro. Sayangnya, pemerintah dan legislatif
seringkali tak memiliki komitmen atas masalah
tersebut. Kredit mikro seringkali dianggap sama
dengan kredit bagi pengusaha kecil. Padahal
perbedaannya sangatlah mencolok. Selain
perbedaan dari sisi omset ataupun kepemilikan
harta antara pengusaha mikro dan pengusaha
kecil. Kredit yang disalurkan kepada pengusaha mikro tidak
melibatkan agunan sedangkan agunan menjadi prasyarat utama
dalam penyaluran kredit bagi pengusaha kecil.
Ketiadaan prespektif tersebut membuat UU Keuangan
Mikro yang telah digagas oleh Kelompok Masyarakat Sipil sejak
tahun 2005 terus tersendat-sendat. Malahan sejak lahirnya UU
Usaha Kecil Menengah, usaha mikro dianggap menjadi bagian
dari usaha kecil dan tidak memerlukan perlakukan khusus.
Alhasil LKM masih tetap saja sulit melakukan kegiatan keuangan
mikro.
Komitmen pemerintah terhadap usaha pemberdayaan
masyarakat harusnya diikuti oleh niat baik pemerintah untuk
memberikan perlidungan hukum bagi kegiatan LKM. Salah
satunya adalah dengan melahirkan UU LKM yang memiliki
prespektif untuk meberdayakan dan menumbuhkembangkan
LKM di Indonesia. Agaknya pertanyaan ini penting untuk segera
dijawab sebelum pemerintahan ini berakhir. Apabila tidak,
nasib pertumbuhan LKM masih harus menunggu komitmen
pemerintahan baru akan terpilih pada 2009.
Terlepas dari berbagai konstelasi politis tentang pertumbuhan
keuangan mikro di Indonesia. Keuangan Mikro diyakini sebagai
salah satu strategi yang efektif untuk mengentaskan masyarakat
dari jurang kemiskinan. Hanya keyakinan inilah dan karya nyata
dalam gerakan keuangan mikro yang bisa mendorong dan
melangkahkan keuangan mikro di Indonesia selangkah lebih
maju. (gm)
Ilustrasi : http://handaru.light19.com/wp-content/uploads/2007/12/
judge_hammer.jpg