JUAL BELI GHARAR (Tinjauan terhadap Proses dan Obyek ...

JUAL BELI GHARAR
(Tinjauan terhadap Proses dan Obyek Transaksi Jual Beli)
Oleh: Akhmad Nur Zaroni
Abstract: Islam has urged its follower to seek sustenance
through trading. As a matter of fact, the Prophet is a role
model of a successful trader and so did many of the
Prophet’s companion e.g. Abu Bakar, Umar Ibn Khattab,
Utsman Ibn Affan, Abdurrahman Ibn Auf and so forth.
When urging the trading, Islam has given guidelines of
what is allowed and prohibited. One of them is the
prohibition of gharar because it involves uncertainty
(betting or gambling) in doing business. This article is to
discuss the concept of gharar in Islamic business law.
Accordingly, there are two types of gharar i.e. uncertainty
in contract and uncertainty in object of contract.
Kata Kunci: Gharar, Madharat, Transaksi, Obyek Transaksi.
Pendahuluan
Islam adalah agama yang mudah dan syamil (menyeluruh)
meliputi segenap aspek kehidupan termasuk masalah jual beli.
Dalam mengatur kehidupan, Islam selalu memperhatikan berbagai
maslahat dan menghilangkan segala bentuk madharat. Termasuk
dalam maslahat tersebut adalah sesuatu yang Allah syariatkan dalam
jual beli dengan berbagai aturan yang melindungi hak-hak pelaku
bisnis dan memberikan berbagai kemudahan- kemudahan dalam
pelaksanaannya.
Di samping membahas masalah ibadah-ibdah ritual yang
bersifat mahdah, Islam juga membahas permasalahan jual beli
secara mendetail. Dalam Islam tidak mengenal dikotomi antara
aktivitas duniawi dengan ukhrawi. Setiap aktivitas dunia senantiasa
berkaitan erat dengan aktivitas akhirat sehingga harus berada dalam
bingkai ajaran Islam.
Islam mendorong ummatnya berusaha mencari rizki supaya
kehidupan mereka menjadi baik dan menyenangkan. Allah SWT
menjadikan langit, bumi, laut dan apa saja untuk kepentingan dan
manfaat manusia.
Penulis adalah Dosen Tetap STAIN Samarinda Jurusan Syariah

Akhmad Nur Zaroni, Jual Beli Gharar…… 69
Dan Kami jadikan malam sebagai pakaian. Dan Kami
jadikan siang untuk mencari penghidupan.
Dalam ayat tersebut Allah mengajarkan keseimbangan antara
mencari rizki untuk kehidupan dan beristirahat (leisure). Malam hari
untuk beristirahat dan mengumpulkan tenaga dan siang hari bekerja
mencurahkan tenaga, berbisnis berdagang untuk mencari rizki.
Dalam beberapa hadist Rasulullah SAW memberikan
dorongan kepada ummatnya untuk mencari rizki dengan berusaha
dan berdagang. Rasulullah sendiri adalah contoh seorang pedagang
yang sukses. Ketika masih kecil beliau telah menemani pamannya
Abu Thalib berdagang ke Syam, bahkan beliau sendiri menjalankan
bisnis milik Siti Khadijah ke Syam dan kembali dengan keuntungan
yang besar. Ini adalah bukti kemampuan, kepercayaan dan amanah
beliau sebagai pedagang. Para sahabat Rasul juga banyak yang
menjadi pengusaha dan bussinessman yang sukses. Diantaranya
adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ustman bin Affan,
Abdurrahman bin Auf, dan lain-lain.
Rasulullah SAW bersabda :
Pedagang yang amanah dan benar kelak di hari kiamat
bersama-sama dengan para nabi para shiddiqin dan para
syuhada. 1
Tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan oleh
seseorang daripada yang dihasilkan oleh tangannya
sendiri. 2
Walaupun Islam mendorong ummatnya untuk berdagang,
bukan berarti dapat dilakukan sesuka dan sekehendak manusia,
seperti lepas kendali. Adab dan etika bisnis dalam Islam harus
dihormati dan dipatuhi jika para pedagang dan pebisnis ingin
termasuk dalam golongan para Nabi, Syuhada dan Shiddiqien.
Ummat Islam dalam kiprahnya mencari kekayaan dan
menjalankan usahanya diharuskan menjadikan Islam sebagai
1
Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, tt), h.
120.
2
Imam Bukhari, Shahih Bukhari Jilid II, trj. H. Zainuddin Hamidy, dkk,
Cet. 13 (Jakarta : Widjaya, 1992), h. 254

70
, Vol. IV, No. 1, Juni 2007
dasarnya dan ridha Allah sebagai tujuan akhir dan utama. Mencari
keuntungan dalam melakukan perdagangan merupakan salah satu
tujuan, tetapi tidak boleh mengalahkan tujuan utama. Dalam
pandangan Islam bisnis merupakan sarana untuk beribadah kepada
Allah dan merupakah fardlu kifayah, oleh karena itu bisnis dan
perdagangan tidak boleh lepas dari peran Syari’ah Islamiyah.
Sistem Islam melarang setiap aktivitas perekonomian—tak
terkecuali jual beli (perdagangan)—yang mengandung unsur
paksaan, mafsadah (lawan dari manfaat), dan gharar (penipuan).
Sedangkan, bentuk perdagangan Islam mengijinkan adanya sistem
kerja sama (patungan) atau lazim disebut dengan syirkah.
Pengertian
Gharar secara bahasa berarti khatar (resiko, berbahaya), dan
tahgrir berarti melibatkan diri dalam sesuatu yang gharar.
Dikatakan gharrara binafsihi wa malihi taghriran berarti
‘aradahuma lilhalakah min ghairi an ya’rif (jika seseorang
melibatkan diri dan hartanya dalam wilayah gharar maka itu berarti
keduanya telah dihadapkan kepada suatu kebinasaan yang tidak
diketahui olehnya).
Lafal gharar dari segi tata bahasa merupakan isim (kata
benda). Gharar dalam terminologi para ulama fiqh memiliki
beragam difinisi, antara lain:
Gharar dikategorikan dan dibatasi terhadap sesuatu yang tidak
dapat diketahui antara tercapai dan tidaknya suatu tujuan, dan tidak
termasuk di dalamnya hal yang majhul (tidak diketahui). Seperti
definisi yang dipaparkan oleh Ibn Abidin yaitu, “gharar adalah
keraguan atas wujud fisik dari obyek transaksi”.
Gharar dibatasi dengan sesuatu yang majhul (tidak diketahui),
dan tidak termasuk di dalamnya unsur keraguan dalam
pencapaiannya. Definisi ini adalah pendapat murni mazhab Dhahiri.
Ibn Haz mengatakan “unsur gharar dalam transaksi bisnis jual beli
adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh pembeli apa yang ia beli
dan penjual apa yang ia jual.
Kombinasi antar kedua pendapat tersebut di atas, yaitu gharar
meliputi dalam hal yang tidak diketahui pencapaiannya dan juga atas
sesuatu yang majhul (tidak diketahui). Contoh dari definisi ini
adalah yang dipaparkan oleh Imam Sarkhasi: “gharar adalah sesuatu
yang akibatnya tidak dapat diprediksi. Ini adalah pendapat mayoritas
ulama fiqh.

Akhmad Nur Zaroni, Jual Beli Gharar…… 71
Sedang menurut Ibnu Taimiyah, gharar adalah yang tidak jelas
hasilnya (majhul al ‘aqibah), menurut Syaikh As-Sa’di al-gharar
adalah al-Mukhatarah (pertaruhan) dan al Jahalah (ketidak jelasan),
perihal ini masuk dalam kategori perjudian.
Dari beberapa definisi di atas dapat diambil pengertian, yang
dimaksud jual beli gharar adalah, semua jual beli yang mengandung
ketidakjelasan, seperti pertaruhan atau perjudian karena tidak dapat
dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserah
terimakan. 3
Hukum Jual Beli Gharar
Jual beli gharar dilarang dalam Islam berdasarkan al Qur’an
dan Hadis Nabi. Larangan jual beli gharar dalam al Qur’an
didasarkan kepada ayat-ayat yang melarang memakan harta orang
lain dengan cara batil, sebagaimana tersebut dalam firman-Nya:
Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian
yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan
(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada
hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta
orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu
mengetahui. 4
Dalam surat lain Allah berfirman:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama
suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh
dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang
kepadamu. 5
Alasan pelarangan jual beli gharar menurut Syaikhul Islam
Ibnu Taimiyyah selain karena memakan harta orang lain dengan
cara batil, juga merupakan transaksi yang mengandung unsur judi,
seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-
3 Ghufran A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2002), h. 133
4
QS. Al Baqarah: 188.
5 QS. An Nisa: 29.

72
, Vol. IV, No. 1, Juni 2007
buahan sebelum tampak buahnya, dan jual beli hashah. Sedang
judi dalam al Qur’an sangat jalas pengharamannya. 6
Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum)
khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib
dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan
setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu
mendapat keberuntungan. 7
Adapun larangan jual beli gharar dalam hadis Nabi sesuai
dengan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa,
“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli alhashah
dan jual beli gharar”. 8 Dalam riwayat lain yang
diriwayatkan oleh jama’ah tsiqat para sahabat yang terpercaya,
bahwa Rasulullah saw telah melarang seluruh transaksi jual beli
gharar.
Hadis tersebut diriwayatkan dari Abu Hurairah, Ibn Umar, Ibn
Abbas, Abi Said, serta Anas dengan tambahan redaksi pada
beberapa riwayat. Hadis ini dijumpai dalam shahih Muslim dengan
syarah oleh Nawawi 3/156, Sunan Ibn Majah 6/10, Sunan Abu
dawud 3/346, jami’u shahih Imam Tirmidzi 3/532, Sunan Nasai
dengan syarah Suyuti 8/262.
Adapun Imam Bukhari meskipun belum pernah meriwayatkan
dalam shahihnya hadis tentang larangan bisnis jual beli yang
mengandung gharar secara tekstual akan tetapi beliau menyebutkan
dalam penjelasannya. Dalam hadis yang yang melarang tentang jual
beli habl al hablah 3/70 yang merupakan salah satu jenis dari bisnis
jual beli yang mengandung unsur gharar, dan beliau menyebutkan
gharar dalam maknanya yang umum kemudian diikuti dengan habl
al hablah, maka metode athaf (pengikutan) makna khusus kepada
makna yang umum adalah untuk menjelaskan, bahwa macammacam
jual beli gharar sangat banyak bentuknya. Oleh karena itu
Bukhari tidak menyebutkan dalam riwayatnya kecuali tentang habl
al hablah, hal ini dimaksudkan untuk tanbih (perhatian) dengan
metode makhsus (sesuatu yang dikhususkan) ma’lul (memiliki tanda
6
Ibn Taimiyyah, Mukhtashar Al-Fatawa Al-Mishriyyah, tahqiq: Abdul
Majid Sulaim, (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, tt), h. 342.
7
QS. Al-Maidah: 90
8
Imam Muslim, Shahih Muslim, ter. Ma’mur Daud, jilid III, Kitabul Buyu’,
(Jakarta: Widjaya, 1993), h. 139

Akhmad Nur Zaroni, Jual Beli Gharar…… 73
atau argumentasi hukum) dengan illat dalam setiap jenis dan
macam-macam bentuk jual beli gharar. 9
Kesimpulan hukum dari hadis tersebut adalah: Pertama,
pengharaman melakukan transaksi bisnis jual-beli yang mengandung
unsur gharar, karena sighat nahy (bentuk larangan dalam hadis)
menunjukkan atas haramnya sesuatu dengan mengacu kepada yang
dipilih oleh para ahli ushul fiqh. Kesimpulan ini tidak dapat dipakai
argumentasi atas yang lainnya kecuali dalam sighat majaz. 10
Kedua, rusaknya transaksi bisnis jual beli yang mengandung
unsur gharar, atau tidak berpengaruhnya transaksi tersebut terhadap
transaksi yang dilakukan adalah menurut pendapat mayoritas ulama.
Petunjuk umum tentang haram dan rusaknya setiap transaksi
bisnis jual beli yang mengandung unsur gharar, menurut pendapat
yang mengatakan, bahwa perkataan sahabat mengenai larangan Nabi
saw tentang sesuatu, maka hal hal tersebut berlaku secara umum. 11
Bentuk-Bentuk Gharar dalam Jual Beli
Gharar dalam Akad
1. Bai’ataini fii Ba’iah.
Rasulullah melarang melakukan dua kesepakatan dalam
satu transaksi (bai’ataini fii ba’iah). Para ulama ahli fiqh sepakat
dengan hadis ini secara umum dan mereka melarang seseorang
untuk mengadakan dua transaksi dalam satu kesepakatan.
Diantara hadis tersebut adalah yang diriwayatkan oleh Abu
Hurairah ra.
;
(
Dari Abu Hurairah ra: telah bersabda Rasulullah SAW “
Barang siapa yang menjual dua penjuaan dalam satu barang,
maka baginya kerugian atau riba”. 12
Akan tetapi dalam memahami hadis ini mereka berselisih
interpretasi, baik dalam variasi bentuk transaksi yang bersifat
)
9
Husain Syahatah dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, Transaksi dan
Etika Bisnis Islam, terj. Saptono Budi Satryo dan Fauziah R., (Jakarta: Visi Insani
Publishing, 2005), h. 142
10 Lihat, Muhammad Khudhuri, Ushul Fiqh, (al Jamaliyah, 1329 H.), h. 240
11 Husain Syahatah dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, Op.cit., h. 143
12
Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, Nail al Authar,. Jilid V,( Syirkah
Ikatiddin, 1979),h.172

74
, Vol. IV, No. 1, Juni 2007
mutlak ataupun yang sifatnya tidak mutlak. Beberapa interpretasi
tersebut adalah :
a. Bahwa yang dimaksud hadits tersebut adalah jual beli ‘inah,
yaitu seorang yang membeli barang dengan kredit, kemudian
ia jual kembali kepada orang yang menjual tadi secara tunai
dengan harga yang lebih murah pada waktu itu juga. 13
b. Ada pula yang menafsirkan seseorang meminjamkan satu
dinar kepada orang lain selama satu bulan dengan ketentuan
dibayar satu takar gandum. Kemudian setelah datang waktu
yang ditentukan dan gandum itu telah dimintanya, maka
orang yang pinjam itu berkata: “Juallah gandum itu
kepadaku dengan tempo pembayaran dua bulan, yang akan
saya bayar dengan dua takar. Maka inilah bentuk dua macam
penjualan dalam satu penjualan, karena penjualan kedua ini
telah masuk dalam pada penjualan pertama. 14
c. Menurut Imam Syafi’I itu artinya adalah seorang penjual
berkata : “Aku jual rumahku kepada engkau dengan syarat
kamu jual kudamu kepadaku. 15
d. Tafsiran yang lain adalah seorang penjual mengatakan aku
jual barang seharga 1000 dengan cara tunai dan 2000 dengan
tempo satu tahun, dan pembeli menjawab saya terima, tanpa
menjelaskan harga mana yang ia ambil. Dan inilah yang
menjadi masalah (barang tersebut diterima dengan harga
mubham). Jika pembeli mengatakan aku terima barang ini
dengan harga 1000 kontan atau harga 2000 dengan tempo
maka jual beli tersebut akan sah.
Beberapa penafsiran di atas semuanya menunjukkan adanya
unsur gharar dalam transaksi atau sighat akad terkait dengan dua
kesepakatan dalam satu transaksi, dan inilah yang menjadi illat
mengapa hukumnya dilarang dilakukan dalam transaksi bisnis.
2. Bai’ Urban
Bai’ Urban adalah seseorang membeli sebuah komoditi dan
sebagian pembayaran diserahkan kepada penjual sebagai uang
muka (DP). Jika pembeli jadi mengambil komoditi maka uang
13
Ibnu Rusdy, Bidayatul Mujtahid Wa NihayatulMuqtasid, (Beirut: Dar Al
Fikr, Tt.), h. 102
14 Muhammad bin Ali Asy-Syaukani,.Op.Cit,.h. 172
15 Wahbah Al-Zuhaily, Op.Cit., h.471

Akhmad Nur Zaroni, Jual Beli Gharar…… 75
pembayaran tersebut termasuk dalam perhitungan harga. Akan
tetapi jika pembeli tidak mengambil komoditi tersebut maka
uang muka tersebut menjadi milik penjual. 16
Berkaitan dengan bai’ urban terdapat dua hadis yang
melarang dan yang membolehkan. Hadis yang melarang adalah
yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari seorang yang tsiqah
sebagaimana berikut:
Dari Amr Ibn Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya
bahwasanya Rasulullah saw melarang jual beli urban. 17
Adapun hadis yang membolehkan adalah yang dikeluarkan
oleh Abdul Razak dalam mushanifnya sebagaimana berikut:
Dari Zaid Ibn Aslam bahwasanya ia telah bertanya
kepada Rasulullah saw tentang jual beli urban maka
Rasulullah saw membolehkannya. 18
Meskipun terdapat dua hadis yang berbeda, namun
mayoritas ulama hadis menerima dan mensahihkan hadis yang
melarang jual beli urban dan menolak hadis yang
membolehkannya. Kelompok ulama yang melarang adalah
mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, Syiah Zaidiyah, Abu Al-Khitab
dari mazhab Hambali dan juga yang diriwayatkan dari Ibn Abas
serta Hasan. Adapun yang membolehkan adalah Imam Ahmad
dan telah diriwayatkan akan pembolehannya dari Umar serta
anaknya, sebagian golongan tabi’in diantaranya adalah Ibn Sirin,
Nafi’ Ibn Abdul Haris, serta Zaid Ibn Aslam. 19
Larangan Bai’ Urban yang dilakukan oleh jumhur
sebagaimana dijelaskan dalam kitab Bidayah al Mujtahid adalah
karena adanya unsur gharar dan resiko serta memakan harta tanpa
adanya ‘iwadh (pengganti) yang sepadan dalam pandangan
16
Husain Syahatah dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, Op.cit., h.154
17
Ibid., h. 154
18
Ibid., h. 155
19
Ibid., h. 156

76
, Vol. IV, No. 1, Juni 2007
syariah. 20 Adanya unsur gharar tersebut juga karena masingmasing
pihak, baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui
apakah transaksi jual beli yang telah disepakati dapat
berlangsung secara sempurna atau tidak.
3. Jual Beli Jahiliyah (Bai’ Al-Hashah, Bai’ Al-Mulamasah, Bai’
Al-Munabadzah)
Unsur gharar juga terdapat dalam tiga macam jual beli
yang telah biasa dipraktekkan oleh orang-orang jahiliyah
sebelum Islam. Tiga macam jual beli tersebut adalah sebagai
berikut;
Bai al Hashah adalah suatu transaksi bisnis dimana
penjual dan pembeli bersepakat atas jual beli suatu komoditi
pada harga tertentu dengan lemparan hashah (batu kecil) yang
dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang dijadikan
pedoman atas berlangsung tidaknya transaksi tersebut, atau juga
meletakan batu kecil tersebut di atas komoditi, dan juga jatuhnya
batu di pihak manapun yang mengharuskan orang tersebut
melakukan transaksi.
Bai’ al Mulasmasah adalah ketika kedua pihak (penjual
dan pembeli) melakukan aktivitas tawar menawar atas suatu
komoditi, kemudian apabila calon pembeli menyentuh komoditi
tersebut (baik sengaja maupun tidak) maka dia harus
membelinya baik sang pemilik komoditi tersebut rela atau tidak.
Atau seorang penjual berkata kepada pembeli, “Jika ada yang
menyentuh baju ini maka itu berarti anda harus membelinya
dengan harga sekian, sehingga mereka menjadikan sentuhan
terhadap obyek bisnis sebagai alasan untuk berlangsungnya
transaksi jual beli.
Bai’ al Munabadzah adalah seorang penjual berkata
kepada calon pembeli, ”Jika saya lemparkan sesuatu kepada
anda maka transaksi jual beli harus berlangsung diantara kita”,
atau juga ketika pihak penjual dan calon pembeli melakukan
tawar menawar komoditi kemudian penjual melemparkan
sesuatu kepada calon pembeli maka ia harus membeli komoditi
tersebut dan ia tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima
transaksi tersebut, atau dengan gambaran lain seorang penjual
20 Abu al Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn
Rusyd al Qurtubi, Bidayatul Mujtahid fii Nihayatil Muqtashid, (Mathbaatu al
Istiamah, 1370 H.), h.162.

Akhmad Nur Zaroni, Jual Beli Gharar…… 77
berkata kepada calon pembeli, “Jika saya lemparkan komoditi
ini kepada anda maka itu berarti saya jual komoditi ini kepada
anda dengan harga sekian”.
Tiga macam jual bel tersebut masuk dalam kategori jual
beli gharar dan dilarang dalam Islam. Dalam sebuah hadis Nabi
yang riwayatnya sahih dijelaskan bahwa “Rasulullah saw
melarang jual beli hashah dan jual beli gharar”. 21 Dalam hadis
riwayat Abu Hurairah juga dijelaskan bahwa, “Rasulullah saw
melarang transaksi mulamasah dan munabadzah” 22
Unsur gharar yang terdapat dalam jual beli jahiliyah
tersebut terletak pada shigat (kalimat) transaksinya. Hal ini
dikarenakan pernyataan penjual bahwa lemparan batu kecil,
sentuhan terhadap baju, dan lemparan komoditi dijadikan dasar
dalam berlangsungnya kesepakatan jual beli.
4. Bai’ al-Muallaq
Bai’ Muallaq adalah suatu transaksi jual beli dimana
keberlangsungannya tergantung pada transaksi lainnya yang
disyaratkan. Keberhasilan transaksi dapat terjadi dengan
mengikuti instrumen-instrumen yang ada dalam ta’liq (syarat)
tersebut. Sebagai contoh adalah ketika seorang penjual
mengatakan kepada calon pembeli, “Saya jual rumahku kepada
anda dengan harga sekian jika si Fulan menjual rumahnya
kepada saya”. Kemudian calon pembeli menjawab, “saya
terima”. Kesepakatan dalam suatu transaksi jual beli semestinya
tidak dapat menerima penggantungan atau pernyataan tertentu
yang dijadikan ikatan atau dasar berlangsungnya transaksi. Jika
hal tersebut dilakukan maka transaksi bisnis jual beli tersebut
menjadi rusak, karena ada unsur gharar.
Unsur gharar pada jual beli muallaq adalah ketika kedua
belah pihak (penjual dan pembeli) tidak mengetahui tercapai
tidaknya masalah yang dijadikan ikatan sehingga dapat
melangsungkan transaksi jual beli diantara keduanya,
sebagaimana kedua belah pihak tidak mengetahui dalam kondisi
yang bagaimana transaksi dapat terlaksana, karena bisa saja
transaksi semacam ini terlaksana ketika keinginan pembeli atau
penjual berubah seketika. Oleh karena itu jelas terdapat unsur
gharar baik dari aspek terlaksana tidaknya akad, aspek waktu
pelaksanaan, atau juga gharar dalam mewujudkan rasa saling
21 Imam Muslim, Loc.cit
22 Imam Bukhari, jilid II, Kitabul Buyu’, Op.cit., h. 275

78
, Vol. IV, No. 1, Juni 2007
rela atau tidaknya antara kedua belah pihak ketika ada syarat
yang menyertainya.
Menurut mazhab Hanafi ta’liq tersebut tergolong perjudian
(qimar), sehingga jual beli semacam itu tidak diperbolehkan.
Sedang Ibnu Taimiyah dan Ibnu al Qayyim berpendapat lain,
bahwa ta’liq diperbolehkan dalam transaksi jual beli dengan
syarat kedua belah pihak tidak melihat adanya unsur gharar. 23
5. Bai’ Al-Mudhaf
Bai’ Mudhaf adalah kesepakatan untuk melakukan
transaksi jual beli untuk waktu yang akan datang, seperti
perkataan penjual kepada calon pembeli, “ Saya jual rumahku
kepada anda dengan harga sekian pada awal tahun depan”. 24
Unsur gharar dalam jual beli mudhaf adalah pada aspek
probabilitas dari kejadian pada beberapa kondisi, yaitu hilangnya
aspek maslahah di salah satu pihak (penjual dan pembeli) serta
kerelaan keduanya ketika kesepakatan jatuh tempo sesuai
dengan yang disepakati, sehingga sekiranya seseorang pembeli
komoditi dengan akad mudhaf dan kemudian kondisi pasar serta
perekonomian berubah sehingga menyebabkan turunya harga
komoditi pada waktu akad telah jatuh tempo, maka dapat
dipastikan pembeli tidak menyukai karena adanya selisih antara
harga akad dengan kondisi real saat itu kemudian pembeli
menyesal atas tindakannya.
Jadi unsur gharar yang ada dalam bai’ al mudhaf terletak
pada pelaku akadnya. Ketika mereka tidak mengetahui kondisi
pasar dan harga di masa yang akan datang jika dibandingkan
dengan kondisi pada waktu transaksi disepakati. 25
Gharar dalam Obyek Akad
Dalam hukum perjanjian Islam obyek akad dimaksudkan
sebagai suatu hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibatakibat
hukum akad. Obyek akad dapat berupa benda, manfaat benda,
jasa atau pekerjaan, atau suatu yang lain yang tidak bertentangan
dengan Syariah. 26
23
Husain Syahatah dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, Op.cit., h.159
24
Ibid., h. 161
25
Ibid., h. 162
26
Muhammad Sallam Madkur, al-Fiqh a-Islami: al-Madkhal wa al-Amwal
wa al-Huquq wa al-Milkiyyah wa al-‘Aqd, (Mesir: Maktabah Abdillah Wahbah,
1955), h. 426

Akhmad Nur Zaroni, Jual Beli Gharar…… 79
Kedudukan obyek akad adalah sangat penting karena ia
termasuk bagian yang harus ada (rukun) dalam hukum perjanjian
Islam. Oleh karena keberadaannya sangat menentukan sah tidaknya
perjanjian yang akan dilakukan, maka obyek akad harus memnuhi
syarat-syarat sahnya seperti terbebas dari unsur-unsur gharar
(ketidakjelasan). Ada beberapa gharar yang dapat terjadi dalam
obyek akad dan akan mempengaruhi sah tidaknya suatu perjanjian:
1. Ketidakjelasan dalam Jenis Obyek Akad
Mengetahui jenis obyek akad secara jelas adalah syarat
sahnya jual beli. Maka jual beli yang obyeknya tidak diketahui
tidak sah hukumnya karena terdapat gharar yang banyak di
dalamnya. Seperti menjual sesuatu dalam karung yang mana
pembeli tidak mengetahui dengan jelas jenis barang apa yang
akan ia beli.
Namun demikian terdapat pendapat dari Mazhab Maliki
yang membolehkan transaksi jual beli yang jenis obyek
transaksinya tidak diketahui, jika disyaratkan kepada pembeli
khiyar ru’ya (hak melihat komoditinya). 27 Begitu juga dalam
mazhab Hanafi menetapkan khiyar ru’yah tanpa dengan adanya
syarat, 28 berdasarkan hadis berikut:
Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia
berhak khiyar apabila telah melihat barang itu.
Akan tetapi ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa jual beli
barang yang gaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya
waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu, menurut mereka,
khiyar ru’yah tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur
penipuan (gharar). 29
2. Ketidakjelasan dalam Macam Obyek Akad
Gharar dalam macam obyek akad dapat menghalangi
sahnya jual beli sebagaimana terjadi dalam jenis obyek akad.
Tidak sahnya akad seperti ini karena mengandung unsur
27 Khiyar ru’yah adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku
atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu obyek yang belum ia lihat
ketika akad berlangsung. Nasroun Haroun, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media
Pratama, 2000), h. 137
28
Abu al Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn
Rusyd al Qurtubi, Op.Cit., h. 154
29
Ibid., h. 138

80
, Vol. IV, No. 1, Juni 2007
ketidakjelasan dalam obyeknya. Seperti seorang penjual berkata,
“saya jual kepada anda binatang dengan harga sekian” tanpa
menjelaskan binatang apa dan yang mana. 30
Oleh karena itu obyek akad disyaratkan harus ditentukan
secara jelas. Dasar ketentuan ini adalah larangan Nabi saw.
mengenahi jual beli kerikil (bai’ al-Hashah) yang mirip judi dan
biasa dilakukan oleh orang jahiliyyah. Yaitu jual beli dengan
cara melemparkan batu kerikil kepada obyek jual beli, dan obyek
mana yang terkena lemparan batu tersebut maka itulah jual beli
yang harus dilakukan. Dalam hal ini pembeli sama sekali tidak
dapat memilih apa yang seharusnya dinginkan untuk dibeli. 31
Dari Abu Hurairah diceritakan, ia berkata:
Rasulullah Saw melarang jual beli lempar krikil dan
jual beli gharar. (HR. Muslim). 32
3. Ketidakjelasan dalam Sifat dan Karakter Obyek Transaksii
Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh
tentang persyaratan dalam menyebutkan sifat-sifat obyek
transaksi dalam jual beli, akan tetapi mayoritas ulama fiqh
berpendapat untuk mensyaratkannya.
Diantara perbedaan itu adalah; Mazhab Hanafiyah melihat,
bahwa jika obyek transaksinya terlihat dalam transaksi, baik itu
komoditi ataupun uang, maka tidak perlu untuk mengetahui sifat
dan karakternya. Tetapi jika obyek transaksinya tidak terlihat
oleh penjual dan pembeli, maka para ulama fiqh mazhab
Hanafiyah berselisih pendapat. Sebagian mensyaratkan
penjelasan sifat dan karakter obyek akad, dan sebagian tidak.
Mereka yang tidak mensyaratkan berpendapat bahwa
ketidaktahuan sifat tidak menyebabkan perselisihan, disamping
itu pembeli juga mempunyai hak khiyar ru’yah. Silang pendapat
di atas adalah yang berkaitan dengan komoditi bukan harga,
30
Husain Syahatah dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, Transaksi dan
Etika Bisnis Islam, terj. Saptono Budi Satryo dan Fauziah, (Jakarta: Visi Insani
Publishing, 2005), h. 167
31 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad
dalam Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 191
32 Imam Muslim, Loc. cit

Akhmad Nur Zaroni, Jual Beli Gharar…… 81
adapun tentang harga (tsaman) semua ulama sepakat untuk
disebutkan sifat dan karakternya. 33
Sedang Ulama Mazhab Maliki mensyaratkan penyebutan
sifat dan karakter baik terhadap komoditi maupun harga
(tsaman). Karena tidak adanya kejelasan dalam sifat dan
karakter komoditi dan harga adalah merupakan gharar yang
dilarang dalam akad. 34 Begitu juga ulama mazhab Syafi’i
mensyaratkan penyebutan sifat dan karakter komoditi dan
mengatakan bahwa jual beli yang tidak jelas sifat dan karakter
komoditinya hukumnya tidak sah kecuali jika pembeli diberi hak
untuk melakukan khiyar ru’yah. Mazhab Hambali juga tidak
membolehkan jual beli yang obyek transaksinya tidak jelas sifat
dan karakternya. 35
4. Ketidakjelasan dalam Ukuran Obyek Transaksi
Tidak sah jual beli sesuatu yang kadarnya tidak diketahui,
baik kadar komoditinya maupun kadar harga atau uangnya. Illat
(alasan) hukum dilarangnya adalah karena adanya unsur gharar
sebagaimana para ulama ahli fiqh dari mazhab Maliki dan
Syafi’i dengan jelas memaparkan pendapatnya. 36
Contoh dari transaksi jual beli yang dilarang karena unsur
gharar yang timbul akibat ketidaktahuan dalam kadar dan
takaran obyek transaksi adalah bai’ muzabanah. Yaitu jual beli
barter antara buah yang masih berada di pohon dengan kurma
yang telah dipanen, anggur yang masih basah dengan zabib
(anggur kering), dan tanaman dengan makanan dalam takaran
tertentu. Adapun illat dari pengharamannya adalah adanya unsur
riba yaitu aspek penambahan dan gharar karena tidak konkritnya
ukuran dan obyek atau komoditi. 37
5. Ketidaktahuan dalam Dzat Obyek Transaksi
Ketidaktahuan dalam zat obyek transaksi adalah bentuk
dari gharar yang terlarang. Hal ini karena dzat dari komoditi
tidak diketahui, walaupun jenis, macam, sifat, dan kadarnya
diketahui, sehingga berpotensi untuk menimbulkan perselisihan
33
Husain Syahatah dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, Op.cit., h. 168
34 Ibn Rusyd, Op.cit., h. 172
35
Husain Syahatah dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, Op.cit., h. 169
36 Ibid., h. 175
37 Ibn Rusyd, Op. Cit., h. 156

82
, Vol. IV, No. 1, Juni 2007
dalam penentuan. Seperti jual pakaian atau kambing yang
bermacam-macam. 38
Mazhab Syafi’i, Hambali, dan Dhahiri melarang transaksi
jual beli semacam ini, baik dalam kuantitas banyak maupun
sedikit karena adanya unsur gharar. Sedang mazhab Maliki
membolehkan baik dalam kuantitas banyak maupun sedikit
dengan syarat ada khiyar bagi pembeli yang menjadikan unsur
gharar tidak berpengaruh terhadap akad. Adapun mazhab
Hanafiyah membolehkan dalam jumlah dua atau tiga, dan
melarang yang melebihi dari tiga. 39
6. Ketidaktahuan dalam Waktu Akad
Jual beli tangguh (kredit), jika tidak dijelaskan waktu
pembayarannya, maka ia termasuk jual beli gharar yang
terlarang. 40 Seperti jual beli habl al-hablah, yaitu jual beli
dengan sistem tangguh bayar hingga seekor unta melahirkan
anaknya, atau hingga seekor unta melahirkan anak dan anak
tersebut melahirkan juga anaknya. Jual beli semacam ini
dikategorikan dalam jual beli gharar yang terlarang karena tidak
ada kejelasan secara kongkrit dalam penentuan penangguhan
pembayaran. 41
7. Ketidakmampuan dalam Penyerahan Komoditi.
Kemampuan menyerahkan obyek transaksi adalah syarat
sahnya dalam jual beli. Maka jika obyek transaksi tidak dapat
diserahkan, secara otomatis jual belinya tidak sah karena
terdapat unsur gharar (tidak jelas). Seperti menjual onta yang
lari atau hilang dan tidak diketahui tempatnya.Nabi Saw
melarang jual beli seperti ini karena mempertimbangkan bahwa
barang itu tidak dapat dipastikan apakah akan dapat diserahkan
oleh penjual atau tidak. 42
38
Ibid., h. 148
39 Ibrahim ibn Yusuf al-Syirazi, al-Mihadzab, (Mesir: Isa al Halbi, 476H),
h. 263
40
Ibid., h. 209
41
Husain Syahatah dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, Op.cit., h. 180
42 Syamsul Anwar, Op.cit., h. 191

Akhmad Nur Zaroni, Jual Beli Gharar…… 83
Dari Hakim Ibn Hizam, ia berkata: Aku bertanya kepada
Nabi Saw. kataku: wahai Rasulullah, seseorang datang
kepadaku minta aku menjual suatu yang tidak ada padaku.
Lalu aku menjualnya kepadanya, kemudian aku membelinya
di pasar untuk aku serahkan kepadanya. Beliau menjawab :
jangan engkau menjual barang yang tidak ada padamu.
(HR. An-Nasa’i). 43
8. Melakukan Akad Atas Sesuatu yang Ma’dum (tidak nyata
adanya).
Gharar yang dapat mempengaruhi sahnya jual beli adalah
tidak adanya (ma’dum) obyek transaksi. Yaitu keberadaan obyek
transaksi bersifat spekulatif, mungkin ada atau mungkin tidak
ada, maka jual beli seperti ini tidak sah. Seperti transaksi jual
beli anak unta yang belum lahir dan buah sebelum dipanen.
Seekor unta yang mengandung bisa jadi melahirkan dan ada
kemungkinan tidak (keguguran), begitu juga buah terkadang
berbuah dan terkadang juga tidak ada. 44
9. Tidak Adanya Hak Melihat atas Obyek Transaksi.
Yaitu jual beli yang obyeknya tidak dapat dilihat oleh salah
satu dari pihak penjual atau pembeli pada saat transaksi
berlangsung, baik dikarenakan komoditinya tidak ada atau ada
tetapi berada dalam pembungkus. Jual beli seperti ini juga sering
disebut dengan jual beli ‘ainul ghaib, yaitu komoditi dimiliki
penuh oleh penjual tetapi tidak dapat dilihat oleh pembeli. 45
Berkaitan dengan jual beli’ainul ghaib ini terdapat
beberapa pendapat di kalangan ulama fiqh. Imam Syafi’i
berpendapat tidak boleh menjual ‘ainul ghaib secara mutlak
walaupun sifat dan karakternya sudah diketahui dengan pasti.
Mayoritas ulama fiqh memperbolehkan jika sifat dan
karakternya diketahui.
43
Lihat an-Nasa’I, Sunan Nasa’I, ed. Abu al-Fath Abu Guddah (Aleppo:
Maktab al-Mathbu’at al Islamiyyah, 1406H), VII: 289, hadis no.4613
44 Lihat Ibrahim bin Fathi bin Abd Muqtadir, Uang Haram, terj. Ahmad
Khotib dkk., (Jakarta: Amzah, 2006), h. 16
45
Husain Syahatah dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, Op.cit., h. 185

84
, Vol. IV, No. 1, Juni 2007
Ulama bermazhab Hanafi dan Syafi’i berpendapat jual beli
semacam ini tidak lazim, dan pembeli memiliki hak khiyar
ru’yah, yaitu berhak membatalkan atau melanjutkan akad setelah
melihat obyek transaksi. 46
Menurut ulama bermazhab Maliki dan Hambali bahwa
transaksi jual beli menjadi keharusan bagi sang pembeli jika ia
mendapati komoditi sesuai dengan yang ia kehendaki, jika tidak
sesuai maka pembeli memiliki khiyar untuk melanjutkan atau
membatalkan. 47
Penutup
Islam adalah agama yang tidak hanya berisi tentang ibadah
ritual saja, tetapi ia juga merupa sistem hidup yang mengatur segala
aspek kehidupan manusia termasuk ekonomi. Aturan-aturan tersebut
bersumber dari syariah yang tertuang dalam sumber hukum Islam
baik yang nakli maupun akli yang semuanya itu dibahas dalam
disiplin-disiplin ilmu yang secara mendalam dibahas oleh para
ulama ahli dan menjadi kasanah keilmuan dalam studi Islam. Salah
satu aturan ekonomi yang dibahas dalam fiqh muamalah adalah
yang berkaitan dengan jual beli. Dalam sejarah peradaban manusia
terdapat praktek jual beli yang bermacam-macam, ada yang secara
syar’i diperbolehkan dan ada yang ditolak. Diantara jual beli yang
ditolak adalah jual beli gharar. Pelarangan jual beli gharar tersebut
karena mengandung ketidakjelasan, seperti pertaruhan atau
perjudian, tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak
mungkin diserah terimakan. Gharar dapat terjadi baik dalam sistem
transaksi maupun sesuatu yang menjadi obyek transaksi. Dalam
sistem transaksi misalnya, Bai’ataini fii Ba’iah, Bai’ Urban, Bai’ Al-
Hashah, Bai’ Al-Mulamasah, Bai’ Al-Munabadzah Bai’ al-Muallaq,
dan Bai’ Al-Mudhaf. Sedang dalam obyek transaksi bisa terjadi pada
ketidak jelasan jenis, macam, dan karakter obyek akad, serta tidak
adanya fasilitas lain bagi pembeli seperti khiyar dan yang
sejenisnya.
46
Ibid., h. 186
47
Ibid., h. 187.

Akhmad Nur Zaroni, Jual Beli Gharar…… 85
DAFTAR PUSTAKA
Anwar, Syamsul, Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori
Akad dalam Fiqh Muamalah, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
Bukhari, Imam, Shahih Bukhari Jilid II, trj. H. Zainuddin Hamidy,
dkk, Cet. 13, Jakarta : Widjaya, 1992.
Haroun, Nasroun, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama,
2000.
Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, tt.
Ibn Rusyd, Bidayatul Mujtahid fii Nihayatil Muqtashid, Mathbaatu
al Istiamah, 1370 H.
Ibn Taimiyyah, Mukhtashar Al-Fatawa Al-Mishriyyah, tahqiq:
Abdul Majid Sulaim, Kairo: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, tt.
Ibnu Rusdy, Bidayatul Mujtahid Wa NihayatulMuqtasid, Beirut: Dar
Al Fikr, tt.
Ibrahim bin Fathi bin Abd Muqtadir, Uang Haram, terj. Ahmad
Khotib dkk.,Jakarta: Amzah, 2006.
Khudhuri, Muhammad, Ushul Fiqh, al Jamaliyah, 1329 H.
Madkur, Muhammad Sallam, al-Fiqh a-Islami: al-Madkhal wa al-
Amwal wa al-Huquq wa al-Milkiyyah wa al-‘Aqd, Mesir:
Maktabah Abdillah Wahbah, 1955.
Mas’adi, Ghufran A., Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2002.
Muslim, Imam, Shahih Muslim, ter. Ma’mur Daud, jilid III, Kitabul
Buyu’, Jakarta: Widjaya, 1993.
Nasa’I, Sunan Nasa’I, ed. Abu al-Fath Abu Guddah, Aleppo:
Maktab al-Mathbu’at al Islamiyyah, 1406H
Syahatah, Husain dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, Transaksi
dan Etika Bisnis Islam, terj. Saptono Budi Satryo dan
Fauziah R., Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005.
Syaukani, Muhammad bin Ali, Nail al Authar,. Jilid V,Syirkah
Ikatiddin, 1979.
Syirazi, Ibrahim ibn Yusuf, al-Muhadzab, Mesir: Isa al Halbi, 476H.

This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.