Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi - Departemen ...

More documents

Recommendations

Info

siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa. (9) Proses pelaksanaan pelelangan/seleksi harus segera dimulai setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui DPR/DPRD sampai dengan penetapan pemenang, penandatanganan kontrak dilakukan setelah Dokumen Anggaran disahkan. Pasal 5 Untuk pekerjaan konstruksi yang bernilai diatas Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai diatas Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) setelah Rencana Perkiraan Biaya yang disusun mendapat persetujuan dari Pejabat Eselon I. Pasal 6 (1) Dalam rangka menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dilakukan berdasarkan metode pelaksanaan/kerja dan spesifikasi teknis dengan memperhatikan data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi: a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS); b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal; d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya; e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia; f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain; g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer’s estimate); h. norma indeks yaitu tentang nilai harga terendah dan harga tertinggi dari suatu barang/jasa yang diterbitkan oleh instansi teknis terkait atau Pemerintah Daerah setempat; dan/atau i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) Dalam melakukan evaluasi penawaran harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, khusus untuk harga penawaran peserta lelang/seleksi di bawah 80% HPS wajib dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan meneliti dan menilai konsistensi rincian/uraian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Utama terhadap syarat teknis/spesifikasi sehingga tidak terjadi penyimpangan yang mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja serta diyakini dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Pasal 7 Kontrak untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dan/atau yang bersifat kompleks sebelum di tandatangani oleh para pihak, terlebih dahulu harus memperoleh pendapat Ahli Hukum Kontrak. Pasal 8 (1) Ahli Hukum Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang ditunjuk untuk memberikan pendapat hukum, harus berdasarkan persetujuan para pihak. (2) Dalam hal tidak diperoleh Ahli Hukum Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), iv
maka pendapat hukum dapat diperoleh dari Tim Pendapat/Opini Hukum Kontrak. Pasal 9 (1) Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi meliputi : a. Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, terdiri atas : 1. Buku PK 01 A Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan. 2. Buku PK 01 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan. 3. Buku PK 02 A Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Lump Sum. 4. Buku PK 02 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Lump Sum. 5. Buku PK 03 A Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan. 6. Buku PK 03 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan. 7. Buku PK 04 A Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan. 8. Buku PK 04 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan. 9. Buku PK 05 A Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi Metode Dua Tahap dan Evaluasi Sistem Nilai Kontrak Lump Sum. 10. Buku PK 05 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Prakualifikasi Metode Dua Tahap dan Evaluasi Sistem Nilai Kontrak Lump Sum. 11. Buku PK 06 A Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur (Ambang Batas) Kontrak Harga Satuan. v
Page 1: Standar Dokumen Pengadaan Jasa Kons
Page 4 and 5: 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahu
Page 8 and 9: 12. Buku PK 06 B Pedoman Tata Cara
Page 11: LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEKERJAA
Page 15 and 16: BAB I. UMUM A. Dokumen Pemilihan in
Page 17 and 18: BAB II. UNDANGAN PENGAMBILAN DOKUME
Page 19 and 20: 5. Larangan Pertentangan Kepentinga
Page 21 and 22: 10. Perubahan Dokumen Pemilihan 11.
Page 23 and 24: jelas dengan mencantumkan informasi
Page 25 and 26: 20. Batas Akhir Waktu Pemasukan Pen
Page 27 and 28: 23. Klarifikasi Dan Konfirmasi 22.1
Page 29 and 30: e. apabila dalam evaluasi ditemukan
Page 31 and 32: 24.6. Evaluasi Teknis : a. Evaluasi
Page 33 and 34: melaksanakan pekerjaan yang diminta
Page 35 and 36: (9). Nilai jangka waktu pengalaman
Page 37 and 38: 26. Pengumuman Pemenang 27. Sanggah
Page 39 and 40: kantor pusat yang dibuktikan dengan
Page 41 and 42: 31.8. Kontrak ditandatangani paling
Page 43 and 44: dengan bagian yang lain, maka berla
Page 45 and 46: E. Peninjauan Lapangan [apabila dip
Page 47 and 48: tahun diberi nilai : ………. 3)
Page 49 and 50: 4) [sebutkan kriteria penilaian lai
Page 51 and 52: sub unsur ……….%, dan ketentua
Page 53 and 54: BAB V. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) U
Page 55 and 56: 24. Persyaratan Kerjasama 25. Pedom
Page 57 and 58:
2) Uraian pendekatan, metodologi, d
Page 59 and 60:
[kop surat badan usaha] SURAT KUASA
Page 61 and 62:
pelaksanaan dari perjanjian ini, te
Page 63 and 64:
B. BENTUK DAFTAR PENGALAMAN KERJA S
Page 65 and 66:
D. BENTUK TANGGAPAN DAN SARAN TERHA
Page 67 and 68:
F. BENTUK JADWAL PELAKSANAAN PEKERJ
Page 69 and 70:
H. BENTUK JADWAL PENUGASAN TENAGA A
Page 71 and 72:
Daftar riwayat hidup ini saya buat
Page 73 and 74:
LAMPIRAN 3 : DOKUMEN PENAWARAN BIAY
Page 75 and 76:
C. BENTUK RINCIAN BIAYA LANGSUNG PE
Page 77:
Biaya Lainnya Laporan Antara ……
Page 80 and 81:
BAB VII. SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA
Page 82 and 83:
6. Sanksi: Terhadap keterlambatan p
Page 84 and 85:
yang masing-masing anggotanya berta
Page 86 and 87:
LAMPIRAN 2 : SYARAT-SYARAT UMUM KON
Page 88 and 89:
2. Penerapan dengan organisasi pela
Page 90 and 91:
7. Asal Jasa Konsultansi 8. Penggun
Page 92 and 93:
disertai dengan rencana penggunaan
Page 94 and 95:
16. Perpanjangan Waktu Pelaksanaan
Page 96 and 97:
kelancaran pelaksanaan pekerjaan se
Page 98 and 99:
21. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan e.
Page 100 and 101:
23. Perubahan Personil b. Untuk pem
Page 102 and 103:
26. Keadaan Kahar c. PPK tidak memb
Page 104 and 105:
29. Penghentian dan Pemutusan Kontr
Page 106 and 107:
30. Penyelesaian Pekerjaan 31. Peny
Page 108 and 109:
LAMPIRAN 3 : SYARAT-SYARAT KHUSUS K
Page 110 and 111:
N. Pembayaran Uang Muka 1. Untuk pe
Page 112 and 113:
LAMPIRAN 3 A : PERSONIL INTI, SUBPE
Page 114 and 115:
6. Mengenai segala hal yang mungkin
Page 116 and 117:
LAMPIRAN 2 : JAMINAN UANG MUKA C O
Page 118 and 119:
C O N T O H [Kop Asuransi/Perusahaa
Page 121:
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEKERJAA
show all

Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi - Departemen ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?