10/PRT/M/2012 - Badan Pengatur Jalan Tol

MENTERI PEKERJAAN UMUMREPUBLIK INDONESIAPERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIANOMOR 10/PRT/M/2012TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUMNOMOR 01/PRT/M/2010TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJABADAN LAYANAN UMUM BIDANG PENDANAANDI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGATUR JALAN TOLDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : a. bahwa ketentuan pasal 32 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Badan Layanan Umum menyatakan PejabatPengelola Badan Layanan Umum terdiri atas Pemimpin,Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis;b. bahwaPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor01/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata KerjaBadan Layanan Umum Bidang Pendanaan diLingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol perludisesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23Tahun 2005;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a danhuruf b perlu menetapkanPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Tentang OrganisasiDan Tata Kerja Badan Layanan Umum BidangPendanaan Di Lingkungan Sekretariat Badan PengaturJalan Tol;Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentangJalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4489);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4502);3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan dan Organisasi Kementerian Negarasebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan, Tugas, Fungsi, Kementerian Negara sertaSusunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon IKementerian Negara sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92Tahun 2011;5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tolsebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriPekerjaan Umum Nomor 27/PRT/M/2008;7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 406/KMK.05/2009tentang Penetapan Bidang Pendanaan Sekretariat BadanPengatur Jalan Tol pada Departemen Pekerjaan UmumSebagai Instansi Pemerintah yang MenerapkanPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor01/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata KerjaBadan Layanan Umum Bidang Pendanaan DiLingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol;MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUMTENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERIPEKERJAAN UMUM NO. 01/PRT/M/2010 TENTANGORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN LAYANAN UMUMBIDANG PENDANAAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIATBADAN PENGATUR JALAN TOL.

Pasal IBeberapaketentuandalamPeraturanMenteriPekerjaanUmumNomor01/PRT/M/2010 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Badan Layanan UmumBidang Pendanaan Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengatur JalanToldiubahsebagaiberikut:1. KetentuanPasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:Pasal 2(1). Organisasi Pelaksana BLU Bidang Pendanaan Jalan Tol terdiriatas:a. Bidang Pendanaan meliputi:1) Kepala BLU Bidang Pendanaan Jalan Tol;2) Manajer Teknis; dan3) Manajer Keuangan.b. Dewan Pengawas; danc. Satuan Pemeriksaan Intern.(2). StrukturOrganisasipelaksana BLUBidangPendanaanJalanToltercantumdalamlampiran yangmerupakanbagiantidakterpisahkandariPeraturanMenteriini.2. KetentuanPasal5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:Pasal 5Kepala BLU Bidang Pendanaan Jalan Tol sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 huruf a. angka 1 mempunyai tugas sebagai berikut:a. menyiapkan Rencana Strategis Bisnis (Renstra)b. menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahunan;c. mengusulkan Manajer Keuangan danManajer Teknissesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan; dand. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dankeuangan BLU.3. KetentuanPasal6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:Pasal 6Manajer Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a. angka2 mempunyai tugas sebagai berikut:a. mengoordinasikan penyusunan Renstra dan RBA;b. menyusunperencanaankegiatanteknis;c. melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan RBA;d. mempertanggungjawabkan kinerja operasional; dane. melaporkanpelaksanaantugasnyakepadaKepala BLU BidangPendanaan Jalan Tol.4. Pasal7 dihapus.

5. KetentuanPasal 8 diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:Pasal 8ManajerKeuangansebagaimanadimaksuddalamPasal 2 huruf a. Angka3) mempunyaitugassebagaiberikut:a. melakukanpengelolaanpendapatan, belanjadanhutangpiutang;b. menyelenggarakanpengelolaankas;c. menyusunkebijakanpengelolaanbarang,asettetapdaninvestasiPengelolaanKeuangan BLU;d. menyelenggarakansisteminformasimanajemenkeuangan;e. menyelenggarakanakuntansidanpenyusunanlaporankeuangan; danf. melaporkanpelaksanaantugasnyakepadaKepala BLUBidangPendanaanJalanTol.6. Ketentuanayat (2) Pasal12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagaiberikut:Pasal 12(1). Satuan Pemeriksaan Intern merupakan unit kerja yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BLU BidangPendanaan Jalan Tol.(2). Satuan Pemeriksaan Intern dalam melaksanakan pemeriksaaninternal pengelolaan dan BLU mempunyai tugas:a. melakukan audit keuangan dan kinerja kegiatan PengelolaanKeuangan BLU;b. melakukan konfirmasi atas informasi/data yang diterima;c. menyampaikan usul/saran kepada Kepala BLU BidangPendanaan Jalan Tol;d. melakukan audit investigasi terhadap permasalahan yangmendesak; dane. melakukan evaluasi kinerja BLU Bidang Pendanaan Jalan Tol.7. KetentuanPasal13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:Pasal 13Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BLU Bidang Pendanaan JalanTol, Manajer Keuangan dan Manajer Teknis masing-masing wajibmenerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilingkungan BLU Bidang Pendanaan Jalan Tol sesuai dengan tugasmasing-masing.8. KetentuanPasal14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14Kepala BLU Bidang Pendanaan Jalan Tol wajib mengawasi ManajerKeuangan dan Manajer Teknis dan apabila terjadi penyimpangansegera mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturanperundang-undangan.9. KetentuanPasal15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:Pasal 15Kepala BLU Bidang Pendanaan Jalan Tol bertanggung jawabmemimpin, mengkoordinasikan, dan memberikan bimbingan sertapetunjuk bagi pelaksanaan tugas Manajer Keuangan dan ManajerTeknis.10. Pasal16 dihapus.Pasal IIPeraturanMenteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita NegaraRepublik Indonesia.Diundangkan di Jakartapada tanggal 16 Juli2012MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,ttd.Ditetapkan di Jakartapada tanggal 25 Juni2012MENTERI PEKERJAAN UMUMREPUBLIK INDONESIA,ttd.DJOKO KIRMANTOAMIR SYAMSUDINBERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 713SalinansesuaidenganaslinyaKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMKepala Biro Hukum,Siti MartiniNIP. 195803311984122001