(RKPD) - Bappeda - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

LANDASAN
PERUBAHAN RKPD PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2013
(Sumber : Permendagri Nomor 32 Tahun 2012)
Perubahan RKPD berdasarkan HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN BERJALAN
yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :
1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka
pendanaan, priritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas
daerah;
2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3) Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dan peraturan
perundang-undangan;
4) Pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan
baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu
kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
5) UU No. 17/2003 Pasal 17 ayat (2) mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD
berpedoman kepada RKPD; dan UU No. 25/2004 menyatakan bahwa RKPD menjadi
penyusunan RAPBD
untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran perubahan RKPD Tahun 2013
yang ditetapkan melaui Peraturan Kepala Daerah dan menjadi landasan penyusunan perubahan
3
KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2013