Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil - Pemerintah Kota Malang

SURAT KEPUTUSAN 

KEPALA KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 

KOTA MALANG 

NOMOR : 188.4 / 01 /35.73.501/2008 

TENTANG 

STÁNDAR PELAYANAN PUBLIK 

KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 

KOTA MALANG 

KEPALA KANTOR KEPENDUDUKAN 

DAN CATATAN SIPIL 

KOTA MALANG 

Menimbang 

: 

a. 

b. 

Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, 

kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dengan 

penyelenggaraan pelayanan publik pada Kantor Kependudukan Dan 

Catatan Sipil Kota Malang, dan dalam rangka mewujudkan sistem 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak 

masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik dalam bidang 

kependudukan dan pencatatan sipil secara maksimal serta 

mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai mekanisme yang 

berlaku maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik; 

Bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik 

sebagaimana dimaksud huruf a. maka perlu ditetapkan Standar 

Pelayanan Publik Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil dalam 

Keputusan Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil. 

Mengingat 

: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian; 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Kosumen; 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah; 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan 

Disiplin PNS; 

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan 

Negara; 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/20/MPAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Estándar 

Pelayanan Publik; 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

63/KEP/MPAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik;

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 


KEP/25/MPAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan 

Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah; 


KEP/26/MPAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan 

Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik 

di Provinsi Jawa Timur; 

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 

tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur; 

Keputusan Walikota Malang Nomor 305 Tahun 2003 tentang 

Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Kependudukan Dan Catatan 

Sipil; 

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pembentukan, 

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan 

dan Kantor sebagai Lembaga Teknis Pemerintah Kota Malang; 

Keputusan Walikota Malang Nomor 354 Tahun 2004 tentang 

Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Kependudukan 

Dan Catatan Sipil Kota Malang; 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan 

Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

: 

: 

: 

Standar Pelayanan Publik Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota 

Malang sebagaimana disebut dalam Lampiran Keputusan ini. 

Standar Pelayanan Publik Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota 

Malang sebagaimana dalam diktum KESATU meliputi : 

a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

- Kartu Keluarga (KK); 

- Kartu Tanda Penduduk (KTP); 

- Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM); 

- Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS); 

- Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT); 

- Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan (SKPSK) 

- Surat Keterangan Ganti Nama; 

- Surat Keterangan Pendaftaran Pindah Domisili (SKPD); 

- Surat Keterangan Pindah; 

- Surat Keterangan Tempat Tinggal/Domisili; 

- Surat Keterangan Kelahiran; 

- Surat Keterangan Lahir Mati; 

- Surat Keterangan Kematian. 

b. Pelayanan Catatan Sipil 

- Kutipan Akta Kelahiran; 

- Kutipan Akta Perkawinan; 

- Kutipan Akta Perceraian; 

- Kutipan Akta Kematian; 

- Akta Pengakuan Anak; 

- Pencatatan Perubahan Nama.

KETIGA 

KEEMPAT 

: 

: 

Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA 

dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh 

Petugas/Aparat dan Penerima Layanan di Kantor Kependudukan Dan 

Catatan Sipil Kota Malang. 

Keputusan ini muai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Malang 

Pada Tanggal 20 Pebruari 2008 

KEPALA KANTOR KEPENDUDUKAN 

DAN CATATAN SIPIL 

KOTA MALANG 

Drs. RAHMAN NURMALA, MM 

Pembina 

NIP. 140 078 137

Lampiran 

Keputusan Kepala Kantor 

Kependudukan Dan Catatan Sipil 

Kota Malang 

Nomor : 2008 

Tanggal : 2008 

STANDAR PELAYANAN PUBLIK KANTOR KEPENDUDUKAN 

DAN CATATAN SIPIL KOTA MALANG 

A. PENDAHULUAN 

1. VISI 

Menjadi penggerak terciptanya database kependudukan yang akurat dan aktual 

dalam rangka terwujudnya jaringan informasi dalam kualitas pelayanan prima. 

2. 

3. 

4. 

5. 

MISI 

- Mendorong terwujudnya database kependudukan Kota Malang 

- Memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya jaringan informasi 

administrasi kependudukan yang akurat dan faktual 

- Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat melalui pelayanan prima yang 

berorientasi pada kepuasan masyarakat 

MOTTO 

Bersama Anda Pelayanan Kami Prima 

RUANG LINGKUP TUGAS 

Menangani 19 jenis pelayanan 

JENIS-JENIS PELAYANAN 

a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

Kartu Keluarga (KK) 

Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) 

Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) 

Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) 

Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan (SKPSK) 

Surat Keterangan Ganti Nama 

Surat Keterangan Pendaftaran Pindah Domisili (SKPD) 

Surat Keterangan Pindah 

Surat Keterangan Tempat Tinggal/Domisili 

Surat Keterangan Kelahiran 

Surat Keterangan Lahir Mati 

Surat Keterangan Kematian 

b. Pelayanan Pencatatan Sipil 

Kutipan Akta Kelahiran 

Kutipan Akta Perkawinan 

Kutipan Akta Perceraian 

Kutipan Akta Kematian 

Akta Pengakuan Anak 

Pencatatan Perubahan Nama

B. STANDAR PELAYANAN 

I. PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK 

1. Kartu Keluarga (KK) 

a. Syarat-syarat yang diperlukan 

(1) Surat pengantar dari RT/RW; 

(2) Blanko/Data Isian Kartu Keluarga; 

(3) KK yang lama bagi yang melakukan perubahan; 

(4) KTP dari tempat asal; 

(5) Surat Keterangan Pindah dari Kelurahan asal bagi penduduk pindah; 

(6) Fotokopi akta perkawinan/surat nikah/akta perceraian; 

(7) Fotokopi akta kelahiran; 

(8) Fotokopi akta pengangkatan anak; 

(9) Fotokopi Surat Keterangan Ganti Nama bila telah ganti nama; 

(10)Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk bagi Orang Asing; 

(11)Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing; 

(12)dan pernyataan lain yang sesuai dengan Perda Kotamadya Dati II 

Malang Nomor 8 Tahun 1996. 

Besarnya biaya retribusi 

b. (sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2008) 

WNI 

: GRATIS 

Orang Asing : Rp 20.000,00 

c. Lama waktu penyelesaian 

2 (dua) hari 

d. Prosedur 

(1) Pemohon datang ke Kantor Kelurahan setempat dengan mambawa 

surat pengantar RT/RW dan berkas persyaratan yang telah 

ditentukan beserta dokumen aslinya; 

(2) Petugas Kelurahan mengecek berkas yang bersangkutan dan 

memberikan blanko/Data Isian KK serta memberikan informasi 

tentang persyaratan masa berlaku dan mekanisme pengisian blanko; 

(3) Pemohon mengisi blanko/Data Isian KK yang telah disediakan di 

Kelurahan masing-masing sesuai dengan wilayah tempat 

tinggalnya; 

(4) Pemohon membawa blanko/Data Isian KK dan persyaratan lainnya 

ke Ketua RT untuk ditandatangani; 

(5) Setelah blanko/Data Isian KK ditandatangani oleh Ketua RT, 

formulir diserahkan ke Kelurahan; 

(6) Petugas Seksi Pemerintahan pada Kelurahan memeriksa dan 

meneliti blanko/Data Isian KK dan meregister dalam buku serta 

mengajukan kepada Lurah untuk ditandatangani; 

(7) Apabila berkas belum lengkap maka petugas mengembalikan 

kepada pemohon untuk dilengkapi; 

(8) Setelah berkas ditandatangani Lurah, Petugas Seksi Pemerintahan 

pada Kelurahan mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan 

menyerahkan kembali kepada pemohon beserta dokumen aslinya; 

(9) Pemohon mendatangi loket pelayanan Kantor Kecamatan dengan 

membawa berkas lengkap beserta dokumen asli; 

(10)Petugas Loket pada Kecamatan menerima dan meneliti berkas dan 

memberikan informasi kepada pemohon tentang masa berlaku, lama 

penyelesaian, dan besarnya retribusi yang harus dibayar pemohon; 

(11)Petugas Loket menyerahkan berkas pemohon kepada Petugas Seksi 

Pemerintahan pada Kecamatan untuk diproses lebih lanjut; 

(12)Petugas Seksi Pemerintahan pada Kecamatan meneliti dan mencatat

data pemohon dalam Buku Permohonan KK; 

(13)Petugas Seksi Pemerintahan pada Kecamatan memproses data 

pemohon sesuai berkas ke dalam KK; 

(14)Petugas Seksi Pemerintahan pada Kecamatan mengajukan 

penandatanganan KK kepada Camat; 

(15)Setelah ditandatangani, Petugas Seksi Pemerintahan pada 

Kecamatan menyerahkan KK kepada Petugas Loket Pelayanan; 

(16)Pemohon pada batas waktu proses yang telah ditentukan 

mendatangi Loket Pelayanan pada Kantor Kecamatan; 

(17)Petugas Loket membuat surat perintah membayar retribusi 

pelayanan KK yang diserahkan kepada pemohon; 

(18)Pemohon membayar retribusi yang besarnya sesuai dengan perda 

kepada Pembantu Pemegang Kas pada Kecamatan; 

(19)Pembantu Pemegang Kas setelah menerima pembayaran retribusi, 

memberikan tanda terima pembayaran kepada pemohon; 

(20)Pemohon dengan menunjukkan tanda terima pembayaran 

menyerahkan kepada Petugas Loket; 

(21)Petugas Loket menyerahkan KK dan dokumen asli kepada 

pemohon. 

2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) 


(1) Formulir KP – 1; 

(2) Surat pengantar RT/RW; 

(3) Fotokopi KK; 

(4) Pas foto 4 x 6 berwarna 2 lembar; 

(5) KTP lama bagi perpanjangan; 

(6) KTP yang rusak bagi penggantian KTP yang rusak; 

(7) KTP yang salah bagi penggantian KTP melampirkan surat 

pernyataan kesalahan; 

(8) Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian bagi penggantian KTP 

yang hilang; 

(9) Surat pindah dari daerah asal bagi penduduk baru; 

(10)Persyaratan lain sesuai Perda Nomor 8 Tahun 1996; 

(11)Untuk WNI Keturunan : 

a. Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SKBRI) 

b. Surat Keterangan Ganti Nama apabila sudah ganti nama 

(fotokopi dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang) 

(12)Untuk Orang Asing : 

a. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian; 

b. Surat Keterangan Kependudukan (SKK) Model A dan B dari 

Imigrasi (fotokopi dan dilegalisir oleh pejabat yang 

berwenang); 

c. Kartu Ijin Masuk (KIM) sementara dari Imigrasi. 

b. Besarnya biaya retribusi 

(sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2008) 

WNI 

: GRATIS 


c. 

d. 

Lama waktu penyelesaian 

2 (dua) hari 

Prosedur 

(1) Kelurahan mendistribusikan formulir KP – 1 kepada tiap-tiap RT di

wilayahnya; 

(2) Pemohon datang ke Ketua RT setempat untuk mengisi formulir KP 

– 1 kemudian ditandatangani RT/RW dan dibawa ke Kelurahan; 

(3) Pemohon datang ke Kantor Kelurahan setempat dengan membawa 

KP – 1 yang telah ditandatangani oleh Ketua RT/RW dengan 

membawa berkas persyaratan lengkap; 


meneliti KP – 1 dan persyaratan lainnya sesuai data yang ada pada 

KK; 

(5) Apabila berkas belum lengkap maka Petugas Seksi Pemerintahan 

mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi; 

(6) Setelah berkas lengkap Petugas Seksi Pemerintahan pada Kelurahan 

meregister dalam buku dan meminta tanda tangan Lurah; 

(7) Setelah Lurah menandatangani, Petugas Kelurahan menyerahkan 

kembali kepada pemohon beserta KK asli; 

(8) Pemohon mendatangi loket pelayanan Kantor Kecamatan dengan 

membawa berkas lengkap; 

(9) Petugas Loket pada Kecamatan menerima dan meneliti berkas dan 

memberikan informasi tentang masa berlaku, lama pemrosesan, dan 

besarnya retribusi yang harus dibayar oleh pemohon; 


Pemerintahan untuk diproses lebih lanjut; 

(11)Petugas Seksi Pemerintahan pada Kecamatan meneliti dan mencatat 

data pemohon daam Buku Permohonan KTP; 

(12)Khusus pemohon yang memiliki aliran kepercayaan maka pada 

kolom agama diisi dengan tanda garis pendek mendatar - ; 

(13)Setelah pemrosesan data ke dalam KPP selesai, Petugas Seksi 

Pemerintahan pada Kecamatan mengajukan penandatanganan KTP 

kepada Camat; 

(14)Setelah ditandatangani oleh Camat atas nama Walikota, Petugas 

Seksi Pemerintahan pada Kecamatan mencatat KTP beserta Nomor 

Induk Kependudukan (NIK) dan menyerahkan KTP kepada Petugas 

Loket Pelayanan; 




pelayanan KTP yang diserahkan kepada pemohon; 







(20)Petugas Loket menyerahkan KTP dan KK asli kepada pemohon. 

3. Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) 



(2) Blanko/data isian KIPEM; 

(3) Fotokopi Kartu Identitas pelapor/mahasiswa; 

(4) Fotokopi KTP/surat jalan dari daerah asal; 

(5) Pas foto 3x3 sebanyak 4 lembar; 

(6) Surat keterangan dari perusahaan bagi pekerja;

. 

c. 

d. 

(7) Surat keterangan dari organisasi/paguyuban bagi pedagang kaki 

lima; 


sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2008 : Rp 5.000,00 


2 (dua) hari, dan masa berlaku 6 bulan sejak tanggal ditetapkan dan 

tidak dapat diperpanjang 

Prosedur 


surat pengantar RT/RW dan berkas lengkap dengan persyaratan 

yang telah ditentukan beserta dokumen aslinya; 


memberikan blanko/data isian KIPEM serta memberikan informasi 

tentang persyaratan, masa berlaku dan cara pengisian blanko; 

(3) Pemohon mengisi blanko/data isian KIPEM yang disediakan di 

kelurahan dan menyerahkan kepada Petugas Kelurahan; 


meneliti blanko/data isian KIPEM beserta persyaratan lainnya; 

(5) Apabila berkas belum lengkap maka Petugas mengembalikan 


(6) Petugas Seksi Pemerintahan mengajukan kepada Lurah untuk 

ditandatangani; 

(7) Setelah ditandatangani Lurah, Petugas Seksi Pemerintahan pada 

Kelurahan meregister ke dalam buku dan menyerahkan kembali 

kepada pemohon beserta dokumen aslinya; 

(8) Pemohon mendatangi Loket Pelayanan Kantor Kecamatan dengan 


(9) Petugas Loket pada kecamatan menerima dan meneliti berkas dan 


pemrosesan dan besarnya retribusi yang harus dibayar oleh 

pemohon; 




Data Pemohon dalam Buku Permohonan KIPEM; 


pemohon sesuai berkas ke dalam KIPEM; 

(13)Petugas Seksi Pemerintahan pada Kecamatan mengajukan 

penandatanganan KIPEM kepada Camat; 

(14)Setelah ditandatangani Camat, Petugas Seksi Pemerintahan pada 

Kecamatan menyerahkan KIPEM kepada Petugas Loket Pelayanan; 




pelayanan KIPEM yang diserahkan kepada pemohon; 






menyerahkan kepada Petugas Loket;

(20)Petugas Loket menyerahkan KIPEM serta dokumen asli lainnya 

kepada pemohon. 

4. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) 



(2) Surat keterangan pindah sementara dari daerah asal; 

(3) Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian daerah asal; 

(4) Surat keterangan ijin kerja dari Dinas Tenaga Kerja Kota Malang 

untuk tenaga kerja asing; 

(5) Surat pengantar dari perusahaan tempat pemohon bekerja untuk 

tenaga kerja asing; 

(6) Paspor dari negara asal; 

(7) Fotokopi Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari kepolisian yang 

masih berlaku; 

(8) Fotokopi Keterangan Ijin Masuk (KIM) / keterangan ijin masuk 

sementara dari Kantor Imigrasi; 

(9) Surat Keterangan Kependudukan (SKK) Model A dan B dari 

Kantor Imigrasi (fotokopi dilegalisir pejabat yang berwenang); 

(10)Pas foto berwarna 3 x 3 sebanyak 4 lembar; 




1 (satu) hari, dan masa berlaku 1 tahun sejak tanggal ditetapkan 

d. Prosedur 





memberikan blanko serta memberikan informasi tentang 

persyaratan, masa berlaku dan mekanisme pengisian blanko dengan 

penandatanganan Ketua RT setempat; 

(3) Pemohon mengisi blanko yang telah disediakan di kelurahan 

masing-masing sesuai dengan wilayah tempat tinggalnya dan 

diserahkan kepada Petugas Kelurahan; 


meneliti berkas dan persyaratan lainnya; 



(6) Petugas Seksi Pemerintahan pada Kelurahan membuat surat 

pengantar yang ditandatangani Lurah; 






(9) Petugas Loket pada kecamatan membuat surat pengantar kepada 

Kantor Kependudukan Catatan Sipil yang ditandatangani Camat; 

(10)Petugas Loket pada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil 

menerima, meneliti berkas, dan memberikan informasi kepada 

pemohon tentang masa berlaku, lama pemrosesan dan besarnya

etribusi yang harus dibayar kepada pemohon; 

(11)Petugas Loket menyerahkan berkas pemohon kepada Petugas 

Pemroses untuk diproses lebih lanjut; 

(12)Petugas Pemroses meneliti dan mencatat data pemohon dalam Buku 

Pendaftaran Penduduk Sementara; 

(13)Petugas memproses data pemohon sesuai berkas; 

(14)Petugas Pemroses mengajukan penandatanganan SKPPS kepada 

Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil; 

(15)Setelah ditandatangani, Petugas Pemroses menyerahkan SKPPS 

kepada Petugas Loket Pelayanan; 


mendatangi Loket Pelayanan pada Kantor Kependudukan Dan 

Catatan Sipil; 


pelayanan SKPPS yang diserahkan kepada pemohon; 


kepada Pembantu Pemegang Kas pada Kantor Kependudukan Dan 






(21)Petugas Loket menyerahkan SKPPS serta dokumen asli lainnya 


5. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) 



(2) Surat keterangan pindah dari daerah asal; 

(3) KK dan KTP; 


(5) Paspor dari negara asal; 




sementara dari Kantor Imigrasi; 



(9) Surat Keterangan Ijin Menetap (KITAP) dari Kantor Imigrasi; 

(10)Pas foto berwarna 3 x 3 sebanyak 4 lembar; 



c. 

d. 


1 (satu) hari 

Prosedur 







penandatanganan Ketua RT setempat;










(7) Petugas Seksi Pemerintahan pada Kelurahan meregister ke dalam 

buku dan menyerahkan kembali kepada pemohon beserta dokumen 

aslinya; 




Kantor Kependudukan Catatan Sipil yang ditandatangani Camat; 



pemohon tentang masa berlaku, lama pemrosesan dan besarnya 

retribusi yang harus dibayar kepada pemohon; 




Pendaftaran Penduduk Tetap; 


(14)Petugas Pemroses mengajukan penandatanganan SKPPT kepada 


(15)Setelah ditandatangani, Petugas Pemroses menyerahkan SKPPT 






pelayanan SKPPT yang diserahkan kepada pemohon; 








(21)Petugas Loket menyerahkan SKPPT serta dokumen asli lainnya 


6. Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan (SKPSK) 



(2) Surat keterangan kewarganegaraan RI; 






sementara dari Kantor Imigrasi;

. 

c. 

d. 



(8) Surat Keterangan Ijin Menetap (KITAP) dari Kantor Imigrasi; 

(9) Pas foto berwarna 3 x 3 sebanyak 5 lembar; 




1 (satu) hari 

Prosedur 























Kantor Pengadilan Negeri dan tembusannya kepada Kantor 

Kependudukan Catatan Sipil yang ditandatangani Camat atas nama 

Walikota; 

(10)Pemohon membawa Surat Pengantar Pengajuan Perubahan Status 

Kewarganegaraan (SKPSK) ke Kantor Pengadilan Negeri untuk 

mendapat rekomendasi penatapan SKPSK; 

(11)Setelah ditandatangani oleh Pejabat Kantor Pengadilan Negeri, 

pemohon membawa berkas lengkap ke Kantor Kependudukan Dan 









Perubahan Status Kewarganegaraan; 


(16)Petugas Pemroses mengajukan penandatanganan SKPSK kepada


(17)Setelah ditandatangani, Petugas Pemroses menyerahkan SKPSK 






pelayanan SKPSK yang diserahkan kepada pemohon; 








(23)Petugas Loket menyerahkan SKPSK serta dokumen asli lainnya 


7. Surat Keterangan Ganti Nama 





(4) SKPSK bagi Orang Asing; 





1 (satu) hari 

d. Prosedur 






















(9) Petugas Loket pada kecamatan membuat surat pengantar kepada

Kantor Pengadilan Negeri dan tembusannya kepada Kantor 

Kependudukan Catatan Sipil yang ditandatangani Camat atas nama 

Walikota; 

(10)Pemohon membawa Surat Pengantar Pengajuan Ganti Nama ke 

Kantor Pengadilan Negeri untuk mendapat rekomendasi penetapan 

Surat Keterangan Ganti Nama; 

(11)Setelah ditandatangani oleh Pejabat Kantor Pengadilan Negeri, 

pemohon membawa berkas lengkap ke Kantor Kependudukan Dan 









Keterangan Ganti Nama; 


(16)Petugas Pemroses mengajukan penandatanganan Surat Keterangan 

Ganti Nama ke Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil; 

(17)Setelah ditandatangani, Petugas Pemroses menyerahkan Surat 

Keterangan Ganti Nama kepada Petugas Loket Pelayanan; 





pelayanan Surat Keterangan Ganti Nama yang diserahkan kepada 

pemohon; 








(23)Petugas Loket menyerahkan Surat Keterangan Ganti Nama serta 

dokumen asli lainnya kepada pemohon. 

8. Surat Keterangan Pindah Domisili (SKPD) 


(1) Blanko/data isian SKPD 



(4) KITAP; 



(6) STMD dan Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian; 

(7) Akta perkawinan bagi yang sudah menikah; 

(8) Akta kelahiran;

. 

c. 

. 


Masa berlaku dan lama waktu penyelesaian 

Masa berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat 

diperbaharui apabia masa berlakunya berakhir1 dengan mekanisme 

seperti pengajuan baru; 

Pemegang Surat Keterangan Penduduk Pindah Domisili wajib 

melaporkan setiap terjadi perubahan atas dirinya (mutasi penduduk) 

kepada Camat setempat melalui kelurahan. 

Prosedur 






persyaratan, masa berlaku dan mekanisme pengisian blanko; 












(8) Petugas Loket pada Kecamatan menerima, meneliti berkas, dan 


pemrosesan dan besarnya retribusi yang harus dibayar; 

(9) Petugas Loket menyerahkan berkas pemohon kepada Petugas Seksi 



data pemohon dalam Buku Pendaftaran Penduduk Pindah Domisili; 


pemohon sesuai berkas; 


Penduduk Pindah Domisili kepada Camat; 

(13)Setelah ditandatangani, Petugas Seksi Pemerintahan menyerahkan 

Surat Keterangan Penduduk Pindah Domisili kepada Petugas Loket 

Pelayanan; 




pelayanan Surat Keterangan Penduduk Pindah Domisili yang 

diserahkan kepada pemohon; 


kepada Pembantu Pemegang Kas pada Kantor Kecamatan; 





(19)Petugas Loket menyerahkan Surat Keterangan Penduduk Pindah

Domisili serta dokumen asli lainnya kepada pemohon. 

9. Surat Keterangan Pindah 


(1) Blanko/data isian Penduduk Pindah 



(4) Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian; 


(6) Akta kelahiran; 

(7) Pas foto terbaru 3 x 3 sebanyak 2 lembar; 

b. Masa berlaku dan lama waktu penyelesaian 

Masa berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan; 

Lama penyelesaian 1 (satu) hari. 

c. Besarnya biaya retribusi 


d. Prosedur 






persyaratan, masa berlaku dan cara pengisian pengisian blanko, dan 






(5) Setelah berkas lengkap, Petugas Seksi Pemerintahan pada 

Kelurahan membuat surat pengantar yang ditandatangani Lurah; 












data pemohon dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk; 




Penduduk Pindah kepada Camat; 

(13)Untuk kepindahan penduduk antar kelurahan dalam satu wilayah 

kecamatan diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani 

Lurah; 

(14)Untuk kepindahan penduduk antar kecamatan diterbitkan Surat 

Keterangan Pindah yang ditandatangani Camat; 

(15)Untuk kepindahan penduduk ke luar Kota Malang diterbitkan Surat

Keterangan Pindah yang ditandatangani Camat atas nama Walikota; 

(16)Petugas Seksi Pemerintahan menyerahkan Surat Keterangan 

Penduduk Pindah kepada Petugas Loket Pelayanan; 




pelayanan Surat Keterangan Penduduk Pindah yang diserahkan 

kepada pemohon; 







(22)Petugas Loket menyerahkan Surat Keterangan Penduduk Pindah 

serta dokumen asli lainnya kepada pemohon. 

10. Surat Keterangan Tempat Tinggal 




(3) KITAP; 

(4) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk; 



(6) STMD dan surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian; 


(8) Akta kelahiran; 

(9) Pas foto terbaru 3 x 3 sebanyak 2 lembar; 

b. Lama waktu penyelesaian 

Lama penyelesaian 1 (satu) hari. 

c. Besarnya biaya retribusi 


d. Prosedur 






persyaratan, masa berlaku dan cara pengisian pengisian blanko, dan 











(7) Pemohon mendatangi Loket Pelayanan Kantor Kecamatan dengan








data pemohon dalam Buku Register Tempat Tinggal; 




Penduduk Pindah kepada Camat; 

(13)Setelah ditandatangani oleh Camat, Petugas Seksi Pemerintahan 

menyerahkan Surat Keterangan Penduduk Pindah kepada Petugas 

Loket Pelayanan; 




pelayanan Surat Keterangan Tempat Tinggal yang diserahkan 

kepada pemohon; 







(19)Petugas Loket menyerahkan Surat Keterangan Tempat Tinggal 

serta dokumen asli lainnya kepada pemohon. 

11. Surat Keterangan Kelahiran 


(1) Surat keterangan kelahiran asli dari dokter/bidan/dukun beranak; 


(3) Fotokopi surat nikah/akta perkawinan orang tua; 

(4) Fotokopi KK dan KTP orang tua; 

(5) Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi penduduk sementara; 

b. 

c. 

Untuk WNI keturunan asing, disamping menggunakan persyaratan 

diatas harus dilampirkan juga : 

(1) Fotokopi akta kelahiran orang tua; 

(2) Fotokopi Surat Keterangan Ganti Nama (bagi yang sudah ganti 

nama). 

Untuk Orang Asing, disamping menggunakan persyaratan tersebut 



(2) Kartu Ijin Masuk/Sementara, KITAS/KITAP. 


sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2008 : 

WNI 

: GRATIS 


Prosedur

(1) Pemohon adalah orang tua anak yang lahir; 


surat pengantar RT/RW dan berkas persyaratan lengap; 

(3) Petugas Loket pada Kelurahan memeriksa dan meneliti berkas dan 

persyaratan lainnya; 




Kelurahan untuk memproses Surat Keterangan Kelahiran, 

meregister dalam buku serta mengajukan kepada Lurah; 


Kelurahan menyerahkan kepada Petugas Loket; 

(7) Petugas Loket membuat surat perintah membayar retribusi 

pelayanan Surat Keterangan Kelahiran yang diserahkan kepada 

pemohon; 

(8) Pemohon membayar retribusi yang besarnya sesuai dengan perda 


(9) Pembantu Pemegang Kas setelah menerima pembayaran retribusi, 




(11)Petugas Loket menyerahkan Surat Keterangan Kelahiran serta 


12. Surat Keterangan Lahir Mati 


(1) Surat keterangan lahir mati asli dari dokter/bidan/dukun beranak; 





Untuk WNI keturunan asing, disamping menggunakan persyaratan 


(1) Fotokopi akta kelahiran orang tua; 

(2) Fotokopi Surat Keterangan Ganti Nama (bagi yang sudah ganti 

nama). 

b. 

c. 

Untuk Orang Asing, disamping menggunakan persyaratan tersebut 



(2) Kartu Ijin Masuk/Sementara, KITAS/KITAP. 



WNI : Rp 10.000,00 


Prosedur 

(1) Pemohon adalah orang tua anak yang lahir; 


surat pengantar RT/RW dan berkas persyaratan lengap; 

(3) Petugas Loket pada Kelurahan memeriksa dan meneliti berkas dan 

persyaratan lainnya; 


kepada pemohon untuk dilengkapi;


Kelurahan untuk memproses Surat Keterangan Lahir Mati, 

meregister dalam buku serta mengajukan kepada Lurah; 


Kelurahan menyerahkan Surat Keterangan Kelahiran dan Surat 

Keterangan Lahir Mati kepada Petugas Loket; 

(7) Petugas Loket menyerahkan Surat Keterangan Lahir Mati serta 


13. Surat Keterangan Kematian 


(1) Surat keterangan kematian dari rumah sakit, dokter/pejabat yang 

berwenang; 


(3) Fotokopi KK dan KTP almarhum; 

(4) Fotokopi surat nikah/akta perkawinan bagi yang sudah menikah; 

(5) Akta kelahiran asli almarhum (apabila memiliki); 

(6) Khusus untuk penduduk luar daerah dibuatkan surat keterangan 

Ketua RT/RW; 

(7) Untuk WNI keturunan asing harus melampirkan persyaratan 

tambahan yaitu Surat Keterangan Ganti Nama bagi yang telah ganti 

nama; 

(8) Untuk Orang Asing harus melampirkan persyaratan tambahan : 

STMD; 

KIM/S, KITAS/KITAP; 

Dokumen imigrasi; 

Paspor. 



WNI : Rp 10.000,00 



1 (satu) hari 

d. Prosedur 

(1) Pemohon adalah ahli waris; 

(2) Pemohon datang sendiri dan tidak boleh diwakilkan ke Kantor 

Kelurahan setempat dengan membawa surat pengantar RT/RW dan 

berkas persyaratan lengkap; 





(5) Lurah mengecek berkas, setelah benar Lurah menandatangani atas 

nama Camat; 


Kelurahan meregister dalam buku dan menyerahkan kembali 


II. 

PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 

1. Akta Kelahiran 

a. Akta Kelahiran Umum

. 

Batas waktu pelaporan tidak melebihi 60 (enam puluh) hari terhitung 

sejak tanggal kelahiran dan dapat didaftarkan di wilayah tempat 

kelahiran (tempat pelayanannya) 

Syarat-syarat yang diperlukan 

(1) Surat keterangan kelahiran asli dari bidan/dokter/dukun beranak; 

(2) Surat keterangan kelahiran asli dari kelurahan; 




Untuk WNI keturunan asing apabila pelaporan kelahiran melebihi batas 

waktu yang telah ditetapkan yaitu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 

kelahiran maka untuk mencatat kelahiran tersebut harus melalui proses 

sidang Pengadilan Negeri dengan surat pengantar dari Kantor 

Kependudukan Dan Catatan Sipil. 

Untuk Orang Asing disamping menggunakan persyaratan tersebut juga 

harus dilampirkan : 

(1) Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD); 

(2) KIM/S, KITAS/KITAP; 

(3) Tanda lunas pajak Orang Asing; 

(4) Paspor. 

Dalam hal ini batas waktu pelaporan adalah 10 (sepuluh) hari dan 

apabila melebihi batas waktu yang ditetapkan maka harus elalui sidang 

Pengadilan Negeri dengan dengan surat pengantar dari Kantor 

Kependudukan Dan Catatan Sipil. 

Akta Kelahiran Dispensasi 

Bagi WNI yang lahir sebelum dan sampai tanggal 31 Desember 

1985 

Tidak terikat pada tempat kelahiran dengan ketentuan mempunyai 

bukti tentang kelahiran dan dapat dipertanggungjawabkan 

Berdomisili di wilayah Kota Malang. 



(2) Surat keterangan kelahiran asli dari kelurahan; 


(4) Fotokopi ijazah terakhir yang bersangkutan bagi yang telah 

memiliki; 

c. 

(5) Bagi yang tidak memiliki ijazah/tidak sekolah/tidak lulus sekolah 

bisa digantikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan 

bermaterai Rp 6.000,00 dan diketahui oleh Lurah di wilayah 

domisili yang bersangkutan; 

(6) Fotokopi KK dan KTP orang tua/yang bersangkutan dengan 

menunjukkan aslinya. 

Akta Kelahiran Terlambat 

Bagi WNI yang lahir sejak tanggal 1 Januari 1986 sampai dengan 

saat ini yang mengalami keterlambatan dalam pelaporan 

kelahirannya; 

Tidak terikat pada tempat kelahiran dengan ketentuan mempunyai 

bukti tentang kelahiran dan dapat dipertanggungjawabkan 

Berdomisili di wilayah Kota Malang. 



(2) Surat keterangan kelahiran asli dari kelurahan;

d. 


(4) Fotokopi KK dan KTP orang tua/yang bersangkutan dengan 

menunjukkan aslinya; 

(5) Mengisi blanko permohonan, harus diketahui Lurah dan Camat; 

Prosedur 

(1) Pemohon datang ke Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil 

dengan membawa surat pengantar RT/RW dan mengambil blanko; 

(2) Setelah blanko diisi pemohon membawa berkas lengkap ke Kantor 

Kelurahan; 






keterangan keahiran dan diajukan untuk ditandatangani Lurah; 

(6) Lurah mengecek nama anak yang lahir dan nama orang tua, setelah 

benar Lurah menandatangani atas nama Camat; 


Kelurahan menyerahkan kembali kepada pemohon beserta dokumen 

aslinya; 

(8) Pemohon mendatangi loket pelayanan Kantor Kependudukan Dan 

Catatan Sipil dengan membawa berkas lengkap beserta dokumen 

aslinya; 

(9) Petugas Loket pada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil 

menerima dan meneliti berkas dan memberikan informasi kepada 

pemohon tentang masa berlaku, lama penyelesaian, dan besarnya 

retribusi yang harus dibayar pemohon; 


pelayanan KK yang diserahkan kepada pemohon; 



Catatan Sipil selanjutnya pemohon diberikan tanda terima 

pembayaran yang dipergunakan untuk tanda bukti pengambilan; 


Pemroses Akta Kelahiran untuk diproses lebih lanjut; 

e. 

(13)Petugas Pemroses Akta Kelahiran meneliti dan mencatat data 

pemohon dalam Buku Akta Kelahiran; 

(14)Petugas Pemroses Akta Kelahiran memproses data pemohon sesuai 

berkas; 

(15)Petugas Pemroses Akta Kelahiran mengajukan penandatanganan 

akta kelahiran kepada Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan 




(17)Petugas Loket Pengambilan menyerahkan akta kelahiran serta 

dokumen aslinya kepada pemohon. 

Masa berlaku, lama penyelesaian, dan besarnya biaya retribusi 

(1) Masa berlaku akta kelahiran adalah seumur hidup 

(2) Biaya retribusi Lama penyelesaian 

a. Umum GRATIS 4 hari 

b. Dispensasi Rp 10.000,00 10 hari 

c. Terlambat Rp 20.000,00 4 hari

2. Akta Perkawinan 


(1) Pemohon/mempelai datang sendiri ke Kantor Kependudukan Dan 


(2) Mengajukan pemberitahuan sekurang-kurangnya 3 (tiga) minggu 

sebelumnya dengan mengajukan Model 1 dan Model 2 (formulir 

pendaftaran); 

(3) Melengkapi Model 1 dan Model 2 yang dilampiri dengan : 

Surat keterangan belum pernah menikah dari kelurahan/desa 

(surat keterangan N 1 , N 2 , N 3 , N 4 ); 

Surat tanda pemberitahuan nikah asli dari pemuka agama; 

Fotokopi surat pemandian/baptis/surat keanggotaan gereja; 

Surat keanggotaan agama Hindu/Budha; 

Akta perceraian/akta kematian yang asli bagi yang sudah 

pernah menikah; 

Fotokopi akta kelahiran; 

Fotokopi surat pemberitahuan nikah secara agama; 

Fotokopi KK dan KTP; 

Fotokopi surat keterangan kewarganegaraan dan surat 

pernyataan ganti nama untuk WNI keturunan; 

Fotokopi STMD, paspor seta surat keterangan status dari 

kedutaan bagi Orang Asing. 

(4) Surat perjanjian nikah dari notaris bagi yang menghendaki; 

(5) Surat ijin komandan bagi anggota TNI/Polri; 

(6) Surat ijin dari orang tua bagi yang belum berusia 21 tahun; 

(7) Pas foto 4 x 6 hitam putih/berwarna berjajar/berdampingan 

sebanyak 5 lembar; 

(8) Menghadapkan 2 orang saksi pada saat pelaksanaan pencatatan 

perkawinan dengan melampirkan fotokopi KTP yang berlaku; 

(9) Yang menjadi saksi tidak boleh orang tua; 

(10)Berpakaian rapi dan sopan pada saat pelaksanaan pencatatan; 

(11)Berkas persyaratan akta perkawinan didaftarkan menggunakan 

stofmap merah; 

Pencatatan perkawinan bagi WNI keturunan/Orang Asing disamping 

harus melengkapi persyaratan diatas juga diwajibkan melampirkan : 

(1) WNI keturunan 

a. Fotokopi akta perkawinan orang tua; 

b. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Nama bagi yang sudah ganti 

nama; 

c. Akta kelahiran anaknya. 

(2) Orang Asing 

a. STMD; 

b. KIM/KIMS; 

c. Untuk Orang Asing yang tidak menetap di Indonesia 

disyaratkan melampirkan fotokopi paspor dan visa yang 

bersangkutan; 

d. Surat ijin kontrak kerja dari Dinas Tenaga Kerja bagi Tenaga 

Asing yang melaksanakan kontrak kerja di Indonesia; 

e. Surat ijin dari Kedutaan Besar/Konsulat yang bersangkutan di 

Indonesia;

. 

f. Akta kelahiran anak yang akan diakui dan disahkan bagi 

mereka yang mempunyai anak di luar nikah. 

Masa berlaku dan lama penyelesaian serta besarnya biaya retribusi 

(1) Masa berlaku akta perkawinan adalah selama tidak mengalami 

perceraian atau kematian. 

(2) Lamanya penyelesaian 14 hari 

(3) Biaya retribusi 

WNI 

Orang Asing 

Di kantor Rp 35.000,00 Rp 85.000,00 

Di luar kantor Rp 50.000,00 Rp 110.000,00 

Biaya pencatatan perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) 

bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama : 

WNI 

Orang Asing 

Di kantor Rp 50.000,00 Rp 85.000,00 

Di luar kantor Rp 80.000,00 Rp 160.000,00 

c. 

Prosedur 

(1) Pemohon datang sendiri dan tidak bisa diwakilkan ke Kantor 

Kependudukan Dan Catatan Sipil untuk mendaftarkan diri 

sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu sebelum tanggal perkawinan 

dan mengambil blanko akta perkawinan (Model 1 dan Model 2) 

serta membawa surat pengantar dari Ketua RT/RW; 

(2) Setelah mengisi blanko yang diterima, pemohon menyerahkan 

blanko dan persyaratan lainnya kepada petugas Kelurahan; 






pengantar akta perkawinan dan diserahkan kepada Lurah; 


nama Camat; 



aslinya; 



aslinya; 





(10)Setelah semua persyaratan terpenuhi, Kantor Kependudukan Dan 

Catatan Sipil membuat daftar pengumuman perkawinan yaitu 

pemberitahuan untuk melaksanakan sidang pencatatan perkawinan 

selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari. Daftar pengumuman ini 

diumumkan di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kantor 

Kecamatan/Kelurahan setempat. Apabila sudah ada jawaban 

pengumuman perkawinan tentang tidak adanya keberatan dari mana 

pun tentang pelaksanaan sidang pencatatan perkawinan maka sidang 

pencatatan perkawinan kedua mempelai dilaksanakan;


Pemroses akta perkawinan untuk diproses lebih lanjut; 

(12)Petugas Pemroses Akta Perkawinan meneliti dan mencatat data 

pemohon dalam Buku Akta Perkawinan; 

(13)Petugas Pemroses Akta Perkawinan memproses data pemohon 

sesuai berkas; 

(14)Petugas Pemroses Akta Perkawinan mengajukan penandatanganan 

akta perkawinan kepada Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan 


(15)Setelah ditandatangani dan dibuatkan kutipan akta perkawinan 

untuk masing-masing mempelai, Petugas Pemroses Akta 

Perkawinan menyerahkan akta perkawinan kepada Petugas Loket 

Pelayanan; 





pelayanan akta perkawinan yang diserahkan kepada pemohon; 








(21)Petugas Loket menyerahkan akta perkawinan serta dokumen asli 

lainnya kepada pemohon. 

3. Akta Perceraian 

a. Permohonan perceraian hanya dapat dilaksanakan di Pengadilan 

Negeri bagi mereka yang beragama selain Islam; 

Perceraian dianggap telah terjadi beserta segala akibat hukumnya 

setelah hasil putusan perceraian dari Pengadilan Negeri dicatatkan 

pada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil. 

b. 

c. 


(1) Surat penetapan perceraian dari Pengadilan Negeri yang telah 

mempunyai kekuatan hukum yang sah; 

(2) Fotokopi KK dan KTP yang bersangkutan; 

(3) Akta perkawinan asli yang bersangkutan; 

(4) Mengisi blanko permohonan; 

(5) Khusus untuk WNI keturunan asing harus melampirkan persyaratan 

tambahan yaitu Surat Keterangan Ganti Nama bagi yang sudah 

ganti nama; 

(6) Untuk Orang Asing harus melampirkan persyaratan tambahan yaitu 

: 

STMD; 

KIM/KIMS; 

Dokumen keimigrasian; 

Paspor. 


(1) Masa berlaku akta perceraian adalah selama pemohon tidak 

melaksanakan pencatatan pernikahan lagi.


(3) Biaya retribusi sesuai Perda No 2 Tahun 2008 

WNI : Rp 60.000,00 


d. 

Prosedur 


Kependudukan Dan Catatan Sipil mengambil blanko akta 

perceraian dengan membawa surat pengantar RT/RW; 








pengantar akta perceraian dan diserahkan kepada Lurah; 


nama Camat; 



aslinya; 



aslinya; 






Pemroses akta perceraian untuk diproses lebih lanjut; 

(11)Petugas Pemroses Akta Perceraian meneliti dan mencatat data 

pemohon dalam Buku Akta Perceraian; 

(12)Petugas Pemroses Akta Perceraian memproses data pemohon sesuai 

berkas; 

(13)Petugas Pemroses Akta Perceraian mengajukan penandatanganan 

akta perceraian kepada Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan 


(14)Setelah ditandatangani dan dibuatkan kutipan akta perceraian untuk 

masing-masing mempelai, Petugas Pemroses Akta Perceraian 

menyerahkan akta perceraian kepada Petugas Loket Pelayanan; 





pelayanan akta perceraian yang diserahkan kepada pemohon; 








(20)Petugas Loket menyerahkan akta perceraian serta dokumen asli


4. Akta Kematian 

a. Akta Kematian Umum 

Akta kematian yang diperoleh sebelum melampaui batas waktu 

pelaporan yaitu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kematiannya. 

Untuk Orang Asing batas waktu pelaporan adalah 10 (sepuluh) hari 

sejak tanggal kematiannya. 

Akta Kematian Istimewa 

Akta kematian yang diperoleh setelah melampaui batas waktu 

pelaporan yaitu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kematiannya. 

Persyaratan yang diperlukan sama dengan persyaratan pengurusan 

Akta Kematian Umum tetapi harus melampirkan juga surat 

penetapan keterlambatan dari Pengadilan Negeri (khusus bagi WNI 

keturunan asing dan Orang Asing) 

b. Syarat-syarat yang diperlukan 

(1) Surat keterangan kematian dari rumah sakit, dokter atau pejabat 

yang berwenang; 

(2) Surat keterangan kematian dari Kelurahan; 

(3) Fotokopi KK dan KTP almarhum, dan KTP yang melaporkan; 

(4) Fotokopi akta perkawinan/surat nikah bagi yang sudah menikah; 

(5) Akta kelahiran asli almarhum (apabila memiliki); 

(6) Akta kelahiran salah satu anak/ahli warisnya; 

(7) Khusus untuk WNI keturunan asing harus melampirkan persyaratan 

tambahan yaitu Surat Keterangan Ganti Nama bagi yang sudah 

ganti nama; 

(8) Untuk Orang Asing harus melampirkan persyaratan tambahan yaitu 

: 

STMD; 

KIM/KIMS; 

Dokumen keimigrasian; 

Paspor. 

c. 

d. 


(1) Masa berlaku akta kematian adalah 1 (satu) kali saat mengurus akta 

kematian; 


(3) Biaya retribusi sesuai Perda No. 2 Tahun 2008 

WNI : Rp 10.000,00 


Prosedur 

(1) Pemohon adalah ahli waris; 


Kependudukan Dan Catatan Sipil mengambil blanko akta kematian 

dengan membawa surat pengantar RT/RW; 







(6) Petugas Seksi Pemerintahan pada Kelurahan membuat surat

pengantar akta kematian dan diserahkan kepada Lurah; 


nama Camat; 



aslinya; 



aslinya; 






Pemroses Akta Kematian untuk diproses lebih lanjut; 

(12)Petugas Pemroses Akta Kematian meneliti dan mencatat data 

pemohon dalam Buku Akta Kematian; 

(13)Petugas Pemroses Akta Kematian memproses data pemohon sesuai 

berkas; 

(14)Petugas Pemroses Akta Kematian mengajukan penandatanganan 

akta kematian kepada Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan 


(15)Setelah ditandatangani dan dibuatkan kutipan akta kematian, 

Petugas Pemroses Akta Kematian menyerahkan akta kematian 






pelayanan akta kematian yang diserahkan kepada pemohon; 








(21)Petugas Loket menyerahkan akta kematian serta dokumen asli 


5. Akta Pengakuan Anak 

Pengakuan anak ini khusus untuk WNI keturunan dan Orang Asing. 

a. Persyaratan yang diperlukan 

(1) Fotokopi KK dan KTP kedua orang tua; 

(2) Mengisi blanko pernyataan pengakuan anak; 

(3) Fotokopi akta perkawinan orang tua; 

(4) Surat Keterangan Ganti Nama bagi yang sudah ganti nama; 

(5) Pas foto anak, 3 x 4 sebanyak 2 lembar; 

(6) Untuk Orang Asing ada persyaratan tambahan yaitu : 

STMD; 

KIM/KIMS; 

b. Masa berlaku dan lama penyelesaian serta besarnya biaya retribusi 

(1) Masa berlaku adalah 1 (satu) kali saat mengurus akta pengakuan 

anak;

c. 



WNI : Rp 60.000,00 


Prosedur 


Kependudukan Dan Catatan Sipil mengambil blanko akta 

pengakuan anak dengan membawa surat pengantar RT/RW; 








pengantar pengakuan anak dan diserahkan kepada Lurah; 


nama Camat; 



aslinya; 



aslinya; 





(10)Setelah persyaratan terpenuhi, Petugas Kantor Kependudukan Dan 

Catatan Sipil memproses sidang pencatatan perkawinan orang tua 

anak dengan menghadirkan saksi di Kantor Kependudukan Dan 



Pemroses Pengakuan Anak untuk diproses lebih lanjut; 

(12)Petugas Pemroses Akta Pengakuan Anak meneliti dan mencatat 

data pemohon dalam Buku Akta Pengangkatan Anak; 

(13)Petugas Pemroses Akta Pengakuan Anak memproses data pemohon 

sesuai berkas; 

(14)Petugas Pemroses Akta Pengakuan Anak mengajukan 

penandatanganan akta pengakuan anak kepada Kepala Kantor 

Kependudukan Dan Catatan Sipil; 

(15)Setelah ditandatangani, Petugas Pemroses Akta Pengakuan Anak 

menyerahkan akta pengakuan anak kepada Petugas Loket; 





pelayanan akta pengakuan anak yang diserahkan kepada pemohon; 






(20)Pemohon dengan menunjukkan tanda terima pembayaran


(21)Petugas Loket menyerahkan akta pengakuan anak serta dokumen 

asli lainnya kepada pemohon; 

(22)Setelah penerbitan Akta Pengakuan Anak maka pemohon datang ke 

Kelurahan untuk mengurus KK baru. 

6. Pencatatan Perubahan Nama 

a. Persyaratan yang diperlukan 

(1) Surat pengantar dari Ketua RT/RW; 

(2) Surat Keterangan Ganti Nama; 

(3) Fotokopi KK dan KTP; 

(4) Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian; 


(6) Untuk Orang Asing ada persyaratan tambahan yaitu : 

Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan 

b. Masa berlaku dan lama penyelesaian serta besarnya biaya retribusi 



WNI : Rp 35.000,00 


c. 

Prosedur 


Kependudukan Dan Catatan Sipil dengan membawa surat pengantar 

RT/RW, Surat Keterangan Ganti Nama, dan berkas kelengkapan 

lainnya; 





(3) Setelah persyaratan terpenuhi, Petugas Kantor Kependudukan Dan 

Catatan Sipil memproses akta perubahan nama di Kantor 

Kependudukan Dan Catatan Sipil; 

(4) Petugas Pemroses mengajukan penandatanganan akta perubahan 

nama kepada Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil; 

(5) Setelah ditandatangani, Petugas Pemroses Perubahan Nama 

menyerahkan akta perubahan nama kepada Petugas Loket; 

(6) Pemohon pada batas waktu proses yang telah ditentukan 



(7) Petugas Loket membuat surat perintah membayar retribusi 

pelayanan akta perubahan nama yang diserahkan kepada pemohon; 

(8) Pemohon membayar retribusi yang besarnya sesuai dengan perda 



(9) Pembantu Pemegang Kas setelah menerima pembayaran retribusi, 




(11)Petugas Loket menyerahkan akta perubahan nama serta dokumen 

asli lainnya kepada pemohon; 

6. SPESIFIKASI PRODUK PELAYANAN

Produk-produk hukum yang berkaitan dengan pendaftaran penduduk 

Akta-akta pencatatan sipil 

7. 

8. 

KOMPETENSI PETUGAS 

(1) Petugas Loket : 4 org 

(2) Penulis Register : 4 org 

(3) Pengentri Data : 4 org 

(4) Pengadministrasi Umum : 3 org 

(5) Pengadministrasi Keuangan : 2 org 

(6) Pengadministrasi Barang : 1 org 

(7) Penghimpun Data Dafduk-Capil : 6 org 

(8) Pengolah Data&Informasi : 2 org 

(9) Administrator Sistem Informasi : 1 org 

(10)Pengetik dan Pengantar Surat : 1 org 

SARANA DAN PRASARANA 

(1) Gedung : 

(2) Ruang tunggu : 

(3) Telepon : 

(4) Faksimili : 

(5) Komputer : 

(6) Digital Camera : 

(7) Handycam : 

(8) Notebook : 

(9) LCD Projector 

9. 

10. 

INFORMASI DAN PENGADUAN 

Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang 

Jalan Ahmad Yani nomor 53, Malang 

Telp. (0341) 489044, (0341) 8153769 

Fax. (0341) 489044 

KOMPENSASI 

Apabila melebihi jangka waktu penyelesaian yang telah ditetapkan maka aktaakta 

catatan sipil maupun surat keterangan kependudukan diantarkan ke alamat 

pemohon.

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil - Pemerintah Kota Malang

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?