Keadilan iKlim dan PenghiduPan yang BerKelanjutan - Down to Earth

Boks: Tanggal penting terkait REDD(+)
Mei 2010: Surat Niat Norwegia-Indonesia mengenai REDD+
ditandatangani
Oktober 2010: Satuan Tugas REDD+ dibentuk berdasarkan Keputusan
Presiden 19/2010
November 2010: Kementerian Kehutanan membentuk Kelompok Kerja
Perubahan Iklim berdasarkan Keputusan Menhut No. 624/
Menhut-II/2010
November 2010: Draf Strategi REDD+ Nasional dibuat
Mei 2011:
Juli 2011:
Moratorium selama dua tahun ditandatangani – Instruksi
Presiden 10/2011
Indonesia mengindikasikan adanya perubahan kebijakan yang
mengakui hak masyarakat adat dan menangani persoalan
dalam hak kepemilikan hutan
September 2011: Presiden SBY mengumumkan adanya Satuan Tugas baru, yang
akan membentuk kelembagaan REDD hingga paling lambat
akhir 2012.
Moratorium dan Surat Niat
Kebijakan yang sudah lama ditunggu-tunggu tentang moratorium pembukaan
hutan primer dan lahan gambut ditandatangani pada bulan Mei 2011. Instruksi
Presiden No. 10/2011 merupakan satu dari hasil kesepakatan Surat Niat yang
ditandatangani Indonesia bersama Norwegia pada tahun sebelumnya sebagai
bagian dari kesepakatan REDD senilai US$ 1 milliar. Surat Niat dan kelanjutan
Nota Konsep Bersama menetapkan rencana REDD+ dalam tiga tahap. Tahap
persiapan pertama mencakup:
· membentuk kelembagaan REDD+ nasional (yang akan dipersiapkan oleh
Satuan Tugas REDD+) yang akan beroperasi penuh pada akhir tahun
2012
· moratorium selama dua tahun (semula ditetapkan berlaku mulai Januari
2011, tapi ditunda sampai Mei)
· membentuk Lembaga Pemantauan, Pelaporan dan Verifikasi (MRV) yang
independen
· membentuk instrumen keuangan ad interim untuk menangani tahap
persiapan
· Strategi REDD+ Nasional akan dikembangkan menjadi rencana aksi
nasional, dan yang “memuat metode penerapan FPIC dan pembagian
keuntungan yang adil”
· memilih provinsi percontohan (pilot) untuk REDD+. 3
Keadilan Iklim dan Penghidupan yang Berkelanjutan
103