Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon

More documents

Recommendations

Info

a. barang keperluan laboratorium untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau b. barang keperluan pemerintah. (2) Impor BPO sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak untuk diperjualbelikan/dipindahtangankan, dan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan impor dari Direktur Jenderal yang diterbitkan berdasarkan rekomendasi dari Deputi MenLH. (3) Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 14 (1) Pengakuan sebagai IP-BPO dan penunjukan sebagai IT-BPO dibekukan apabila IP-BPO atau IT-BPO: a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3), dan/atau pasal 12; b. tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau Pasal 11 sebanyak 2 (dua) kali; dan/atau c. dalam penyidikan atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan pengakuan sebagai IP-BPO atau penunjukan sebagai IT-BPO atau persetujuan impor. (2) Pengakuan sebagai IP-BPO atau penunjukan sebagai IT-BPO yang telah dibekukan dapat diaktifkan kembali apabila : a. tidak terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3), dan atau Pasal 12; b. dalam waktu kurang dari 30 hari sejak tanggal pembekuan, IP- BPO atau IT-BPO telah melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau Pasal 11; c. telah dikeluarkan perintah penghentian penyidikan oleh penyidik atau dinyatakan tidak bersalah atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (3) Pembekuan pengakuan sebagai IP-BPO atau penunjukan sebagai IT- BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pengaktifan kembali sebagai IP-BPO atau sebagai IT-BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal. Pasal 15 (1) Pengakuan sebagai IP-BPO dan penunjukan sebagai IT-BPO dicabut apabila IP-BPO atau IT-BPO: 8
a. mengubah dan atau menambah dan atau mengganti isi yang tercantum dalam dokumen pengakuan sebagai IP-BPO atau penunjukan sebagai IT-BPO atau persetujuan impor BPO; dan/atau b. dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan pengakuan sebagai IP-BPO atau penunjukan IT-BPO atau persetujuan impor. (2) Pencabutan sebagai IP-BPO atau sebagai IT-BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal. (3) Terhadap seluruh BPO yang masih dimiliki oleh perusahaan yang telah dicabut pengakuan IP-BPO atau penunjukan IT-BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dire-ekspor atau dimusnahkan atas biaya perusahaan yang bersangkutan atau diperlakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku. Pasal 16 (1) Pengakuan sebagai IP-CFC atau penunjukan sebagai IT-CFC atau sebagai IT untuk Metil Bromida yang telah diterbitkan sebelum dikeluarkan Peraturan ini dinyatakan berlaku sebagai IP-BPO atau IT- BPO sampai masa berlakunya IP-CFC atau IT-CFC atau IT untuk Metil Bromida berakhir. (2) BPO yang diimpor tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini harus dire-ekspor atau dimusnahkan atas biaya perusahaan yang bersangkutan atau diperlakukan sesuai dengan ketentuan perundangundangan berlaku. Pasal 17 Pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini hanya dapat ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. Pasal 18 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal. Pasal 19 Dengan berlakunya Peraturan ini : 1. Ketentuan yang mengatur batas waktu perdagangan BPO sebagaimana dimuat dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 110/MPP/Kep/1/1998 tentang Larangan Memproduksi dan Memperdagangkan Bahan Perusak Lapisan Ozon serta Memproduksi dan Memperdagangkan Barang Baru Yang Menggunakan Bahan Perusak Lapisan Ozon (Ozone Depleting Subtances) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 790/MPP/Kep/12/2002, dinyatakan tidak berlaku. 9
Page 1 and 2: Menteri Perdagangan Republik Indone
Page 3 and 4: 17. Peraturan Presiden Republik Ind
Page 5 and 6: Pasal 5 (1) BPO yang diimpor oleh I
Page 7: Pasal 9 (1) Atas permohonan penunju
Page 11 and 12: LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGAN
Page 13 and 14: Lampiran II Peraturan Menteri Perda
Page 15 and 16: Lampiran IV Peraturan Menteri Perda

Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?