13.07.2015 Views

Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum

Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum

Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Pasal 10Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Ditetapkan di Jakartapada tanggalKETUA,TtdProf. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MASalinan sesuai dengan aslinyaSEKRETARIAT JENDERAL KPUKepala Biro HukumW.S Santoso4


Lampiran Peraturan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Nomor :Tanggal :BAB IPENDAHULUANA. <strong>Umum</strong>Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentangPenyelenggara <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> menyatakan bahwa <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi, dan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota dalammelaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dibantu oleh Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi, dan Sekretariat <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota.Ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara<strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> menyatakan bahwa Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>bertugas membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; memberikan dukunganteknis administratif; membantu pelaksanaan tugas <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> dalammenyelenggarakan Pemilu; membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dankeputusan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>; memberikan bantuan hukum dan memfasilitasipenyelesaian sengketa Pemilu; membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatandan pertanggungjawaban <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>; dan membantu pelaksanaan tugas-tugaslain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas SekretariatJenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> berwenang mengadakan dan mendistribusikanperlengkapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhanyang ditetapkan oleh <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>; mengadakan perlengkapan penyelenggaraanPemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan; mengangkat tenaga pakar/ahliberdasarkan kebutuhan atas persetujuan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>; dan memberikan layananadministrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undanganserta berkewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan; memelihara arsip dandokumen pemilu; dan mengelola barang inventaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>. SekretariatJenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> bertanggungjawab dalam hal administrasi keuangan sertapengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.Ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara<strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi bertugas membantupenyusunan program dan anggaran Pemilu; memberikan dukungan teknis administratif;membantu pelaksanaan tugas <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi dalam menyelenggarakanPemilu; membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sertaPemilu Presiden dan Wakil Presiden; membantu perumusan dan penyusunan rancangankeputusan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi; memfasilitasi penyelesaian masalah dansengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi; membantu penyusunanlaporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Provinsi; dan membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturanperundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Provinsi berwenang mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraanPemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur dankebutuhan yang ditetapkan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> ; dan mengadakan perlengkapanpenyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang - undangan; memberikan5


layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundangundangan;serta berkewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan mengelola barang inventaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong><strong>Umum</strong> Provinsi. Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi bertanggungjawab dalamhal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturanperundang-undangan.Ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara<strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota bertugasmembantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; memberikan dukungan teknisadministratif; membantu pelaksanaan tugas <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kotadalam menyelenggarakan Pemilu; membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraanPemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi; membantu perumusan dan penyusunanrancangan keputusan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota; memfasilitasipenyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten/Kota; membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan danpertanggungjawaban <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota; dan membantupelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalammelaksanakan tugas Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota berwenangmengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, prosedur dankebutuhan yang ditetapkan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> ; dan mengadakan perlengkapanpenyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan; memberikanlayanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundangundangan;Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota berkewajiban menyusunlaporan pertanggungjawaban keuangan; memelihara arsip dan dokumen Pemilu; danmengelola barang inventaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota. Sekretariat <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam hal administrasi keuanganserta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.Untuk menunjang pelaksanaan tugas kewenangan dan kewajiban tersebut, perlupengaturan penyeragaman sistem administrasi, sehingga terdapat suatu kepastian hukum.Berkenaan dengan hal tersebut, tata naskah dinas <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> diperlukan untukmengatur Komunikasi kedinasan dalam mendukung penyelenggaraan fungsi administrasikesekretariatan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi dan <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota, serta kesekretariatan PPK dan PPLN.<strong>Tata</strong> naskah dinas <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, antara lain berperan mendukungpelaksanaan tugas pokok dan fungsi, menyediakan informasi bagi pimpinan dalampengambilan keputusan dan atau tindakan yang cepat dan tepat, serta membantu kelancarankegiatan organisasi <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>.Selain mempunyai peran tersebut, tata naskah dinas <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>mempunyai ciri-ciri, yaitu sifat memberi dukungan guna memudahkan pekerjaan lainsehingga dapat terlaksana sebagaimana mestinya serta mencakup seluruh bagian organisasidan diperlukan pada setiap satuan kerja serta dilaksanakan di seluruh bagian organisasi tanpamemandang tugas pokoknya.6


B. Maksud dan Tujuan1. Maksud<strong>Tata</strong> naskah dinas <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> adalah sebagai dasar dalam melaksanakankegiatan komunikasi kedinasaan di lingkungan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi dan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota serta PPKdan PPLN.2. Tujuan<strong>Tata</strong> naskah dinas <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> bertujuan :a. memperoleh keseragaman dalam penyelenggaraan administrasi pemilihan umum;b. mewujudkan tata kearsipan yang berdaya guna dan berhasil guna;c. menunjang kelancaran komunikasi kedinasan dan kemudahan dalam pengendalianpelaksanaannya;d. meningkatkan daya guna dan hasil guna secara berkelanjutan dalampenyelenggaraan tugas, wewenang dan kewajiban <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>,<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi dan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/ Kotaserta PPK dan PPLN.C. Asas<strong>Tata</strong> naskah dinas <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> berpedoman kepada asas :1. Asas KeamananPada dasarnya semua naskah dinas bersifat tertutup, sehingga kerahasiaan isinya harustetap dijaga. Oleh karena itu, para pejabat dan petugas yang terkait dengan tata naskahdinas tidak dibenarkan memberikan informasi kepada yang tidak berkepentingan, baiksecara tertulis maupun secara lisan.2. Asas Pembakuan<strong>Naskah</strong> dinas wajib dibuat atau disusun menurut tata naskah dinas yang telahditetapkan.3. Asas PertanggungjawabanSecara administrasi, naskah dinas hendaknya dapat dipertanggungjawabkan, baik darisegi isi, format maupun prosedurnya. Pada hakekatnya asas ini mendasari pemikiranbahwa diikutinya kaidah tata naskah dinas terkait dengan fungsi dan kewenanganpejabat yang menandatangani naskah dinas tersebut sesuai dengan ketentuan yangbcrlaku.4. Asas KecepatanUntuk mendukung kelancaraan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja dan atausatuan organisasi, semua kegiatan naskah dinas harus dapat diselesaikan secaraterkendali. Penegasan tentang tingkat pengendalian pemprosesan naskah dinasdinyatakan secara tertulis saat penyampaian.5. Asas KetepatanTugas dan fungsi satuan kerja dan atau satuan organisasi, dalam proses penyalurannaskah dinas harus tepat dan terkendali, agar ada penyelesaian tindak lanjut.6. Asas Keterkaitan<strong>Tata</strong> naskah dinas sebagai bagian dari administrasi dan mempunyai keterkaitan denganadministrasi kearsipan. Dengan demikian seluruh kegiatan tata naskah dinas merupakanbagian integral dari tatalaksana administrasi dan tatalaksana kearsipan.7


D. Pengertian <strong>Umum</strong>1. <strong>Tata</strong> naskah dinas <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> yang ditetapkan dalam Peraturan ini,adalah dalam bentuk pengaturan yang digunakan sebagai petunjuk dan atau pedomandalam melaksanakan tugas-tugas administrasi kesekretariatan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>,<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi dan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota sertaPPK dan PPLN.2. <strong>Naskah</strong> dinas adalah pernyataan tertulis dalam segala corak dan bentuk yang digunakansebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi kedinasan dari pihak yangsatu kepada pihak lain secara intern maupun ekstern, sesuai dengan ketentuan yangberlaku.3. <strong>Tata</strong> naskah dinas adalah ketentuan-ketentuan yang berlaku dan mengatur sertamenetapkan bentuk, sifat dan prosedur tetap serta menjadi dasar dalam komunikasikedinasan tertulis.E. Ruang Lingkup<strong>Tata</strong> <strong>Naskah</strong> <strong>Dinas</strong> <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> mengatur ruang lingkup komunikasikedinasan, meliputi sarana komunikasi perkantoran, dengan susunan sistimatika:BAB I : PENDAHULUANBab II : SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINASBAB III : KOP NASKAH DINAS, STEMPEL DINAS, SAMPUL SURAT, MAP DANPAPAN NAMA.BAB IV : KEWENANGAN DAN PELIMPAHAN WEWENANG DALAMPENANDATANGANAN NASKAH DINASBAB V : PROSEDUR ADMINISTRASI NASKAH DINAS KOMISI PEMILIHANUMUMBAB VI : PENUTUP8


BAB IISUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS<strong>Naskah</strong> dinas sebagai sarana komunikasi kedinasan terdiri dari berbagai bentuk dansusunan sesuai dengan kriteria dari naskah dinas tersebut, yaitu naskah dinas dalam susunan danbentuk peraturan perundang-undangan dan dalam susunan dan bentuk surat.A. <strong>Naskah</strong> <strong>Dinas</strong> dalam susunan dan bentuk Peraturan Perundang-undangan, terdiridari :1. Peraturan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>;2. Keputusan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>;3. Keputusan Bersama;4. Keputusan Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>;5. Keputusan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi/Keputusan <strong>Komisi</strong> Independen<strong>Pemilihan</strong> Provinsi Aceh;6. Keputusan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota/ Keputusan <strong>Komisi</strong> Independen<strong>Pemilihan</strong> Kabupaten/Kota (di wilayah provinsi Aceh);7. Keputusan Panitia <strong>Pemilihan</strong> Kecamatan;8. Keputusan Panitia Pemungutan Suara;9. Keputusan Panitia <strong>Pemilihan</strong> Luar Negeri.10. Keputusan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara11. Keputusan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri.B. <strong>Naskah</strong> <strong>Dinas</strong> dalam susunan dan bentuk surat adalah :1. Surat Edaran;2. Surat Biasa;3. Surat Keterangan;4. Surat Perintah;5. Perjanjian;6. Surat Kuasa;7. Surat Ijin;8. Undangan;9. Surat Panggilan;10. Nota <strong>Dinas</strong>;11. Pengumuman;12. Laporan;13. Surat Pengantar;14. Lembar Disposisi;15. Berita Acara;16. Telaahan Staf;17. Rekomendasi;18. Daftar Hadir;19. Piagam;20. Surat Tugas;21. Surat Pernyataan;22. Surat Peringatan;23. Risalah Rapat.Ad.A1. Peraturan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>l. Pengertian<strong>Naskah</strong> dinas yang mengatur pelaksanaan peraturan perundang-undanganyang lebih tinggi, serta mengikat penyelenggara pemilihan umum dan pihaklain.9


c. Peraturan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> yang diedarkan dan/atau digandakanadalah salinan sesuai dengan aslinya dan ditandatangani oleh KepalaBiro Hukum dan disertai stempel Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong><strong>Umum</strong> dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu.5. BentukBentuk Peraturan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, sebagaimana tercantum padaLampiran I.Ad.A2. Keputusan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>l. Pengertian<strong>Naskah</strong> <strong>Dinas</strong> yang mengatur pelaksanaan peraturan perundang-undanganyang lebih tinggi, serta mengikat penyelenggara pemilihan umum dan pihaklain.2. kriterianya adalah :a. Keputusan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, di atas kertas berukuran foliodengan lambang garuda dan bertuliskan <strong>Komisi</strong> Pemililian <strong>Umum</strong> warnakuning emas.b. Isinya bersifat penetapan.c. Bentuk dan sistimatika sesuai dengan teknik penyusunan peraturanperundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangNomor 10 Tahun 2004.d. Sebagai pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebihtinggi.e. Menggunakan nomor angka bulat, kode penetapan dan tahun penetapan.f. Mempunyai nama judul setelah kata "Menetapkan;”g. Menggunakan konsiderans "Menimbang" dan "Mengingat", serta"Memperhatikan".h. Dapat menggunakan tembusan, apabila diperlukan.3. Cara PenyusunanKeputusan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> terdiri atas :a. Bagian awal.b. Pembukaan.c. Isi.d. Bagian akhir.ad.a. Bagian awal Keputusan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> terdiri atas :1) Judul Keputusan;2) Nomor, kode penetapan, dan tahun;3) Nama Keputusan.ad.b. Pembukaan Keputusan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> terdiri atas:1) Tulisan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> dengan huruf kapital;2) Konsiderans "Menimbang" dan "Mengingat" serta"Memperhatikan";3) "Memutuskan:";4) Menetapkan : Judul Keputusan.ad.c. Isi Keputusan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> terdiri atas :1) Diktum-diktum; atau2) Pasal-pasal.11


ad.d. Bagian akhir Keputusan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> terdiri atas:1) Nama tempat ditetapkan;2) Tanggal, bulan dan tahun;3) Nama Jabatan;4) Tanda tangan Pejabat;5) Nama terang;6) Stempel <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>.4. Pengesahana. Keputusan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> ditandatangani oleh Ketua <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, dengan menggunakan tinta bewarna biru atau ungu.b. Keputusan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> yang ditandatangani oleh Ketua<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, asli disimpan oleh pemrakarsa keputusan<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>.c. Keputusan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> yang diedarkan dan/ataudigandakan adalah salinan sesuai dengan aslinya dan ditandatangani olehKepala Biro Hukum dan disertai stempel Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu.5. BentukBentuk Keputusan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> sebagaimana tercantum padaLampiran IIAd.A3. Keputusan Bersama1. Pengertian<strong>Naskah</strong> <strong>Dinas</strong> yang dibuat oleh <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> dengan instansi lainuntuk mengatur sesuatu yang menyangkut kepentingan bersama.2. Kriterianya adalah:a. Keputusan bersama ditandatangani oleh Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>dan pimpinan instansi yang melakukan kerjasama, di atas kertasberukuran folio, tanpa kop.b. Isinya bersifat mengatur pelaksanaan teknis.c. Mempunyai nama judul setelah kata "Menetapkan:".d. Menggunakan nomor masing-masing instansi.e. Dirumuskan dalam pasal-pasal dan ayat-ayat.3. Cara PenyusunanKeputusan Bersama terdiri atas :a. Bagian awal.b. Pembukaan.c. Isi.d. Bagian akhir.Ad a. Bagian awal Keputusan Bersama terdiri atas :1) Tulisan keputusan bersama <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> denganInstansi/lembaga yang melakukan kerjasama, dengan hurufkapital;2) Nomor dan tahun dari KPU serta nomor dan tahun dariInstansi yang melakukan kerjasama;3) Nama Keputusan Bersama dengan huruf kapital.12


Ad b. Pembukaan Keputusan Bersama terdiri atas:1) Konsiderans "Menimbang" dan "Mengingat";2) Kata "Memutuskan:"3) Menetapkan : nama judul Keputusan Bersama.Ad c. Isi Keputusan Bersama terdiri atas:1) Bab-bab;2) Bagian-bagian;3) Paragraf-paragraf;4) Pasal-pasal;5) Ayat-ayat.Ad d. Bagian Akhir Keputusan Bersama terdiri atas:1) Nama tempat ditetapkan;2) Tanggal, bulan dan tahun;3) Nama Jabatan masing-masing instansi;4) Tandatangan Pejabat masing-masing instansi;5) Nama Terang Pejabat masing-masing instansi;6) Dibubuhi stempel masing-masing instansi.4. Pengesahana. Keputusan Bersama ditandatangani oleh masing-masing yang melakukankerjasama, dengan menggunakan tinta bewarna biru atau ungu dibuat diatas kertas bermaterai cukup dengan ukuran dan jenis kertas tertentutanpa kop;b. Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong><strong>Umum</strong> dan pimpinan Instansi/lembaga lain, dibuat rangkap dua denganketentuan masing-masing mendapat satu keputusan bersama yang asli.5. BentukBentuk Keputusan Bersama sebagaimana tercantum pada Lampiran III.Ad.A4 Keputusan Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>1. Pengertian<strong>Naskah</strong> <strong>Dinas</strong> yang mengatur pelaksanaan peraturan perundang-undanganyang lebih tinggi, serta mengikat penyelenggara pemilihan umum dan pihaklain, dan bersifat penetapan.2. Kriterianya adalah :a. Dibuat di atas kertas berukuran folio dengan lambang garuda danbertuliskan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> berwarna hitam.b. Isinya bersifat penetapan.c. Bentuk dan sistematika sesuai dengan teknik penyusunan peraturanperundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangNomor 10 Tahun 2004.d. Sebagai pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebihtinggi.e. Menggunakan nomor bulat, kode penetapan dan tahun penetapan.f. Mempunyai nama judul setelah kata "Menetapkan:".g. Menggunakan konsiderans "Menimbang" dan "Mengingat", serta"Memperhatikan" apabila diperlukan.h. Dapat menggunakan tembusan apabila diperlukan.13


3. Cara PenyusunanKeputusan Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> terdiri atas :a. Bagian awal.b. Pembukaan.c. Isi.d. Bagian akhir.ad. a. Bagian awal terdiri atas :1) Judul keputusan;2) Nomor bulat, kode penetapan dan tahun;3) Nama Keputusan.ad. b. Pembukaan terdiri atas :1) Tulisan Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> denganhuruf kapital;2) Konsiderans "Menimbang" dan "Mengingat" serta"Memperhatikan" apabila diperlukan;3) "Memutuskan:"4) Menetapkan : Judul keputusan.ad. c. Isi terdiri atas Diktum-diktum.ad. d. Bagian Akhir terdiri atas:1) Nama tempat ditetapkan;2) Tanggal, bulan dan tahun;3) Nama Jabatan;4) Tanda tangan Pejabat;5) Nama Terang6) Stempel Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>.4. Pengesahana. Keputusan Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> ditandatanganioleh Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, dengan menggunakantinta bewarna biru atau ungu.b. Keputusan Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> yangditandatangani oleh Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, aslidisimpan oleh pemrakarsa keputusan Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>.c. Keputusan Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> yang diedarkandan/atau digandakan adalah salinan sesuai dengan aslinya danditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan disertai stempel SekretariatJenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> dengan menggunakan tinta berwarnabiru atau ungu.5. BentukBentuk Keputusan Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> sebagaimanatercantum pada Lampiran IV.14


Ad.A5. Keputusan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi1. Pengertian<strong>Naskah</strong> <strong>Dinas</strong> yang mengatur pelaksanaan peraturan perundang-undanganyang lebih tinggi, serta mengikat penyelenggara pemilihan umum dan pihaklain, dan bersifat penetapan.2. Kriterianya adalah :a. Dibuat di atas kertas berukuran folio dengan kop <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong><strong>Umum</strong> Provinsi (berwarna).b. Isinya bersifat penetapan.c. Bentuk dan sistematika sesuai dengan teknik penyusunan peraturanperundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangNomor 10 Tahun 2004.d. Sebagai pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan.e. Menggunakan nomor bulat, kode penetapan dan tahun penetapan.f. Mempunyai nama judul setelah kata " Menetapkan:".g. Menggunakan konsiderans “Menimbang” dan “Mengingat”, serta“Memperhatikan” apabila diperlukan.h. Dapat menggunakan tembusan apabila diperlukan.3. Cara PenyusunanKeputusan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi terdiri atas :a. Bagian awal;b. Pembukaan;c. Isi;d. Bagian akhir.ad. a. Bagian awal terdiri atas :1) Judul Keputusan;2) Nomor bulat, kode penetapan dan tahun;3) Nama Keputusan.ad. b. Pembukaan terdiri atas :1) Tulisan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi dengan hurufkapital;2) Konsiderans "Menimbang" dan "Mengingat" serta"Memperhatikan" apabila diperlukan;3) "Memutuskan:"4) Menetapkan : Judul Keputusan.ad. c. Isi terdiri atas Diktum-diktum.ad. d. Bagian akhir terdiri atas :1) Nama tempat ditetapkan;2) Tanggal, bulan dan tahun;3) Nama Jabatan;4) Tanda tangan Pejabat;5) Nama Terang;6) Stempel <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi.4. Pengesahana. Keputusan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi ditandatangani oleh Ketua<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi dengan menggunakan tinta bewarnabiru atau ungu.15


. Keputusan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi yang diedarkan dan/ataudigandakan adalah salinan sesuai dengan aslinya dan ditandatangani olehPejabat yang menangani masalah hukum dan disertai stempel Sekretariat<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi dengan menggunakan tinta berwarnabiru atau ungu.5. BentukBentuk Keputusan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi sebagaimana tercantumpada Lampiran V.Ad.A6. Keputusan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota.l. Pengertian<strong>Naskah</strong> <strong>Dinas</strong> yang mengatur pelaksanaan peraturan perundang-undanganserta mengikat penyelenggara pemilihan umum dan pihak lain, dan bersifatpenetapan.2. Kriterianya adalah :a. Dibuat di atas kertas berukuran folio dengan kop <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong><strong>Umum</strong> Kabupaten/ Kota (berwarna).b. Isinya bersifat penetapan.c. Bentuk dan sistematika sesuai dengan teknik penyusunan peraturanperundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangNomor 10 Tahun 2004.d. Sebagai pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan.c. Menggunakan nomor bulat, kode penetapan, dan tahun penetapan.f. Mempunyai nama judul setelah kata " Menetapkan".g. Menggunakan konsiderans "Menimbang" dan "Mengingat", serta"Memperhatikan" apabila diperlukan.h. Dapat menggunakan tembusan apabila diperlukan.3. Cara penyusunanKeputusan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota terdiri atas :a. Bagian awal.b. Pembukaan.c. Isi.d. Bagian akhir.ad.a. Bagian awal terdiri atas :1) Judul Keputusan;2) Nomor bulat, kode penetapan dan tahun;3) Nama Keputusan.ad.b. Pembukaan terdiri atas :1) Tulisan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota denganhuruf kapital;2) Konsiderans "Menimbang" dan "Mengingat" serta"Memperhatikan" apabila diperlukan;3) "Memutuskan:"4) Menetapkan : Judul Keputusan.ad.c. Isi terdiri atas Diktum-diktum.ad.d. Bagian akhir terdiri atas :1) Nama tempat ditetapkan;2) Tanggal, bulan dan tahun;16


3) Nama Jabatan;4) Tandatangan Pejabat;5) Nama Terang;6) Stempel <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota.4. Pengesahana. Keputusan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota ditandatanganioleh Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota.b. Keputusan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota yang diedarkandan/atau digandakan adalah salinan sesuai dengan aslinya danditandatangani oleh pejabat yang menangani masalah hukum dan disertaistempel Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota denganmenggunakan tinta berwarna biru atau ungu.5. BentukBentuk Keputusan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/ Kota sebagaimanatercantum pada Lampiran VI.Ad.A7. Keputusan Panitia <strong>Pemilihan</strong> Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara/Panitia<strong>Pemilihan</strong> Luar Negeri/ Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/Kelompok Penyenggara Pemungutan Suara Luar Negeri.l. Pengertian<strong>Naskah</strong> <strong>Dinas</strong> yang mengatur pelaksanaan peraturan perundang-undanganserta mengikat penyelenggara pemilihan umum dan pihak lain, dan bersifatpenetapan.2. Kriterianya adalah :a. Dibuat di atas kertas berukuran folio dengan kopPPK/PPS/PPLN/KPPS/KPPSLN.b. Isinya bersifat penetapan.c. Bentuk dan sistematika sesuai dengan teknik penyusunan peraturanperundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangNomor 10 Tahun 2004.d. Sebagai pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan.c. Menggunakan nomor bulat, kode penetapan, dan tahun penetapan.f. Mempunyai nama judul setelah kata " Menetapkan".g. Menggunakan konsiderans "Menimbang" dan "Mengingat", serta"Memperhatikan" apabila diperlukan.h. Dapat menggunakan tembusan apabila diperlukan.3. Cara penyusunanKeputusan PPK/PPS/PPLN/KPPS/KPPSLN terdiri atas :a. Bagian awal.b. Pembukaan.c. Isi.d. Bagian akhir.ad.a. Bagian awal terdiri atas :1) Judul Keputusan;2) Nomor bulat, kode penetapan dan tahun;3) Nama Keputusan.17


ad.b. Pembukaan terdiri atas :1) Tulisan PPK/PPS/PPLN/KPPS/KPPSLN dengan huruf kapital;2) Konsiderans "Menimbang" dan "Mengingat" serta"Memperhatikan" apabila diperlukan;3) "Memutuskan:"4) Menetapkan : Judul Keputusan.ad.c. Isi terdiri atas Diktum-diktum.ad.d. Bagian akhir terdiri atas :1) Nama tempat ditetapkan;2) Tanggal, bulan dan tahun;3) Nama Jabatan;4) Tandatangan Pejabat;5) Nama Terang;6) Stempel PPK/PPS/PPLN/KPPS/KPPSLN.4. Pengesahana. Keputusan Panitia <strong>Pemilihan</strong> Kecamatan/Panitia PemungutanSuara/Panitia <strong>Pemilihan</strong> Luar Negeri/Kelompok PenyelenggaraPemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara LuarNegeri ditandatangani oleh Ketua PPK/PPS/PPLN/KPPS/KPPSLN.b. Keputusan Panitia <strong>Pemilihan</strong> Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara/Panitia <strong>Pemilihan</strong> Luar Negeri/Kelompok Penyelenggara PemungutanSuara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yangdiedarkan dan/atau digandakan disertai stempel Sekretariat PanitiaPPK/PPS/PPLN/KPPS/KPPSLN dengan menggunakan tinta berwarnabiru atau ungu.5. BentukBentuk Keputusan PPK/PPS/PPLN/KPPS/KPPSLN sebagaimana tercantumpada Lampiran VII.1 s/d lampiran VII.2Ad.B1. Surat Edaran1. Pengertian<strong>Naskah</strong> dinas yang memuat pemberitahuan dan penjelasan atau petunjuk tatacara melaksanakan peraturan atau kebijakan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> danditujukan kepada penyelenggara pemilihan umum di provinsi/kabupaten/kotaatau pihak lain.2. Cara PenyusunanSurat Edaran terdiri atas :a. Bagian awal.b. Isi.c. Bagian akhir.ad. a. Bagian awal, terdiri atas :1) Nama Tempat;2) Tanggal, bulan dan tahun;3) Kepada pejabat/ alamat yang dituju;4) Nomor;5) Sifat (klasifikasi/derajat);6). Lampiran;7). Perihal;8). Tulisan surat edaran dengan huruf kapital ditempatkan ditengah bagian awal lembar naskah.18


ad. b. Isi Surat Edaran berbentuk uraianad. c. Bagian akhir, terdiri atas :1) Nama Jabatan;2) tanda tangan pejabat;3) Nama Pejabat;4) Stempel;5) Tembusan, apabila diperlukan.3. Pengesahan.Ditandatangani oleh Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, Sekretaris Jenderal<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> atau Wakil Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong><strong>Umum</strong>, dan Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi/Kabupaten/Kota sertaSekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi/Kabupaten/Kota, denganketentuan :a. yang ditandatangani Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> denganmenggunakan tinta warna biru atau ungu dan kertas berukuran foliodengan lambang garuda dan tulisan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> denganhuruf kapital berwarna kuning emas.b. yang ditandatangani Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> atauWakil Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> dengan menggunakantinta warna biru atau ungu dan kertas berukuran folio dengan lambanggaruda dan tulisan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> dengan huruf kapitalberwarna hitam.c. yang ditandatangani Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Provinsi/Kabupaten/Kota serta Sekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Provinsi/Kabupaten/Kota dengan menggunakan tinta warna biru atau ungudan kertas berukuran folio dengan kop <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan (berwarna).4. BentukBentuk Surat Edaran yang ditandatangani oleh Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong><strong>Umum</strong> , Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> atau Wakil SekretarisJenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> , Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Provinsi/Kabupaten/Kota serta Sekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi/Kabupaten/ Kota sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII.1 sampaidengan Lampiran VIII.5Ad.B2. Surat Biasa1. Pengertian<strong>Naskah</strong> dinas yang memuat penyampaian berita/informasi secara tertulis yangberisi penjelasan, pemberitahuan, pertanyaan, permintaan, jawaban,tanggapan, saran atas sesuatu masalah kepada berbagai lembaga atauperorangan.2. Cara PenyusunanSurat Biasa terdiri atas :a. Bagian awal.b. Isi.c. Bagian akhir.19


ad. a. Bagian awal surat terdiri atas :1) Nama tempat;2) Tanggal, bulan dan tahun;3) Nama/instansi dan alamat yang dituju;4) Nomor;5) Sifat;6) Lampiran;7) Perihal.ad. b. Isi Surat Biasa dirumuskan dalam bentuk uraian;ad. c. Bagian akhir, terdiri atas :1) Nama Jabatan;2) Tanda Tangan Pcjabat;3) Nama Pejabat;4) Stempel.3. PengesahanDitandatangani oleh Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> , Sekretaris Jenderal<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> atau Wakil Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong><strong>Umum</strong> , atau Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi/Kabupaten/Kota atauSekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi/Kabupaten Kota denganketentuan :a. yang ditanda tangani Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> denganmenggunakan tinta warna biru atau ungu dan kertas berukuran foliodengan lambang garuda dan tulisan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> denganhuruf kapital berwarna kuning emas.b. yang ditanda tangani Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> atauWakil Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> denganmenggunakan tinta warna biru atau ungu dan kertas berukuran foliodengan lambang garuda dan tulisan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> denganhuruf kapital berwarna hitam.c. yang ditandatangani Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Provinsi/Kabupaten/Kota atau Sekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Provinsi/Kabupaten Kota dengan menggunakan tinta warna biru atauungu dan kertas berukuran folio dengan kop <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan (berwarna).4. BentukBentuk Surat Biasa yang ditandatangani oleh Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> atau Wakil Sekretaris Jenderal<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> , Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Provinsi/Kabupaten/Kota atau Sekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Provinsi/Kabupaten Kota, sebagaimana tercantum pada Lampiran IX.1sampai dengan Lampiran IX.7Ad.B3. Surat Keterangan1. Pengertian<strong>Naskah</strong> dinas yang memuat mengenai penjelasan atau keterangan secaratertulis terhadap perseorangan pejabat atau personil.20


2. Cara PenyusunanSurat Keterangan terdiri atas :a. Bagian awal.b. Isi.c. Bagian akhir.ad. a. Bagian awal, terdiri atas :1) Tulisan surat keterangan dengan huruf kapital ditempatkan ditengah bagian awal lembar naskah dinas.2) Nomor dan tahun.ad. b. Isi Surat Keterangan terdiri atas :1) Nama lengkap;2) Jenis kelamin;3) Tempat tanggal lahir;4) Status perkawinan;5) Agama;6) Pekerjaan/ pangkat;7) Alamat;8) Uraian penjelasan.ad. c. Bagian akhir, terdiri atas :1) Nama Tempat;2) Tanggal, Bulan dan Tahun;3) Nama Jabatan;4) Tanda Tangan Jabatan;5) Nama Pejabat;6) Stempel.3. PengesahanDitandatangani oleh Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> , Sekretaris Jenderal<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> atau Wakil Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong><strong>Umum</strong> , Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi/Kabupaten/Kota atauPejabat Eselon II dan III Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> , atauSekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi/Kabupaten/Kota, atau PejabatEselon III dan IV Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Provinsi/Kabupaten/Kota dengan ketentuan :a. Ditandatangani oleh Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> denganmenggunakan tinta warna biru atau ungu dan kertas berukuran foliodengan lambang garuda dan tulisan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> denganhuruf kapital berwarna kuning emas.b. Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> atau Wakil SekretarisJenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> dengan menggunakan tinta warnabiru atau ungu dan kertas berukuran folio dengan lambang garuda dantulisan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> dengan huruf kapital berwarna hitam.c. Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi/Kabupaten/Kota sertaSekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi/Kabupaten/Kota denganmenggunakan tinta warna biru atau ungu dan kertas berukuran foliodengan kop <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi/Kabupaten/Kota yangbersangkutan (berwarna).d. Pejabat Eselon II dan III Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>dengan menggunakan kertas berukuran folio.21


c. yang ditandatangani Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Provinsi/Kabupaten/Kota atau Sekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Provinsi/Kabupaten Kota dengan menggunakan tinta warna biru atauungu dan kertas berukuran folio dengan kop <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan (berwarna).4. BentukBentuk surat perintah sebagaimana tercantum pada Lampiran XI.1 sampaidengan Lampiran XI.7.Ad.B5. Perjanjianl. Pengertian.<strong>Naskah</strong> dinas yang memuat persetujuan yang mengikat antara <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> dengan pihak lain dalam melaksanakan suatu tindakan atauperbuatan hukum yang telah disepakati atau disetujui bersama.2. Susunanterdiri atas :1) Bagian awal;2) Identitas jabatan para pihak yang membuat perjanjian;3) Obyek Perjanjian;4) Ketentuan-ketentuan perjanjian;5) Bagian akhir.Ad. l. Bagian awal, terdiri atas :1) Tulisan perjanjian dengan huruf kapital ditempatkan ditengah bagian awal lembar naskah dinas.2) Nama Perjanjian3) Nomor bulat, kode dan tahun.Ad. 2. Identitas jabatan para pihak terdiri atas :1) Nama, pekerjaan/jabatan dan alamat pihak yang membuatperjanjian atas nama <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, selanjutnyadisebut Pihak pertama.2) Nama, pekerjaan/jabatan dan alamat pihak lain yangmenyepakati adanya perjanjian, yang selanjutnya disebutPihak kedua.3) Tempat dan waktu penandatanganan perjanjian.Ad.3. Obyek perjanjian, meliputi hal-hal pokok yang disepakatidiperjanjikan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua yangseyogyanya hal-hal pokok tersebut terdiri dari satu jenis prestasiyang harus dipenuhi dalam perjanjian tersebut, misalnyamengenai perjanjian rehabilitasi gedung kantor yang terletak dijalan dan atau dikenal umum dengan nama Jalan Imam BonjolNomor 29 Jakarta Pusat.Ad.4. Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian, meliputi hak dankewajiban bagi Pihak pertama dan Pihak kedua yang merupakanpenjabaran lebih lanjut dari pokok perjanjian. Ketentuanketentuandalam perjanjian dituangkan secara sistematika dalampasal-pasal dan ayat-ayat, yang diawali dengan pasal yang bersifatumum, kemudian pasal berikutnya menjabarkan pasal di atasnya,dan ditutup dengan administrasi perjanjian sesuai denganperaturan perundang-undangan.23


Ad.5. Bagian akhir meliputi keadaan pihak-pihak yang menandatanganiperjanjian serta penandatanganan oleh kedua belah pihak yangmasing-masing dibubuhi materai. Untuk menguatkan perjanjian,dalam bagian akhir dapat diikutkan saksi-saksi dan membubuhkantanda tangan dalam perjanjian.3. PengesahanDitandatangani oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.4. BentukBentuk Perjanjian sebagaimana tercantum pada Lampiran XII.1 sampaidengan Lampiran XII.6Ad.B6. Surat Kuasal. Pengertian.<strong>Naskah</strong> dinas yang memuat pelimpahan kewenangan dari pimpinan/pejabatyang mempunyai hak dan kewenangan atas sesuatu kepada pejabat/pegawaiatau orang lain agar bertindak untuk dan atas namanya dalam melakukansuatu perbuatan hukum mengenai hak dan kewenangan tersebut, dalam haldan jangka waktu tertentu.2. Susunana. Surat Kuasa terdiri atas :1) Bagian awal;2) Identitas Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa;3) Jenis tindakan hukum yang dikuasakan;4) Klausul atau hal tertentu;5) Bagian akhir.b. Bagian awal, terdiri atas :1) Tulisan surat kuasa dengan huruf kapital ditempatkan di tengahbagian awal dari naskah surat kuasa;2) Nomor Surat Kuasac. Identitas Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa, meliputi :1) Nama, pekerjaan/ jabatan dan alamat pemberi kuasa, yangselanjutnya disebut Pemberi Kuasa.2) Nama, pekerjaan/ jabatan dan alamat Penerima kuasa, yangselanjutnya disebut Penerima Kuasa.d. Jenis tindakan hukum yang dikuasakan, meliputi uraian tindakan/perbuatan hukum yang harus dilakukan Penerima Kuasa yang didahuluidengan kata khusus dengan huruf kapital.e. Klausul atau hal tertentu, meliputi uraian tindakan/ perbuatan hukumuntuk melaksanakan kuasa tersebut, yang dapat memberikan kewenanganuntuk melimpahkan kuasa tersebut kepada pihak lain yang disebut haksubsitusi.f. Bagian akhir, meliputi tempat, tanggal, bulan dan tahunditandatanganinya surat kuasa oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa.24


3. PengesahanDitandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa.4. BentukBentuk Surat Kuasa sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII.Ad.B7. Surat Izin1. Pengertian<strong>Naskah</strong> dinas yang memuat persetujuan terhadap permohonan yang diajukandan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang menurut peraturanperundangan yang berlaku.2. Susunanterdiri atas :a. Bagian awal.b. Isi.c. Bagian akhir.ad. a. Bagian awal, terdiri atas :1) Tulisan surat izin dengan huruf kapital ditempatkan di tengahawal lembar naskah;2) Nomor dan tahun;3) Nama judul Surat izin;4) Dasar.ad. b. Isi Surat Izin :Memuat persetujuan atas permohonan dengan mencantumkanpersyaratan tertentu.ad. c. Bagian akhir, terdiri atas :1) Nama tempat;2) Tanggal, bulan dan tahun;3) Tanda tangan pejabat;4) Nama pejabat;5) Stempel.6) Perihal3. PengesahanDitandatangani oleh pejabat yang berwenang.4. BentukBentuk Surat Izin sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV.Ad.B8. Undangan1. Pengertian<strong>Naskah</strong> dinas yang memuat pemberitahuan kepada pejabat/personil atau pihaklain untuk menghadiri suatu acara tertentu pada waktu dan tempat yangditentukan.2. Susunanterdiri atas :a. Bagian awal.b. Isi.c. Bagian akhir.25


ad. a. Bagian awal, terdiri atas :1) Nama tempat;2) Tanggal, bulan dan tahun;3) Nama pejabat/personil dan pihak lain serta alamat yangdiundang;4) Sifat;5) Lampiran, dan6) Perihal;ad. b. Isi Undangan terdiri atas :1) Hari;2) Tanggal;3) Waktu dan tempat;4) Acara;5) Pimpinan rapat, apabila undangan yang bersifat rapat.ad. c. Bagian akhir Undangan terdiri atas :I) Nama jabatan;2) Tanda tangan pejabat;3) Nama pejabat;4) Stempel;5) Tembusan.3. PengesahanUndangan ditandatangani oleh pejabat yang mengundang, serendahrendahnyaSekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> atau WakilSekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> atau Sekretaris <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi/Kabupaten/Kota.4. <strong>Tata</strong> tertib penerbitan undangana. Bagian Persidangan dan Protokol pada Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> serta sub bagian umum dan logistik pada Sekretariat<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi dan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Kabupaten/Kota mengurus proses penerbitan undangan berdasarkanperintah tertulis Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, ataspermintaan Ketua dan atau Anggota <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, Biro-Biroatau Inspektorat pada Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>,Sekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi atas permintaan Ketua danatau Anggota <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi, bagian pada Sekretariat<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi dan Sekretaris Kabupaten/Kota, subbagian pada Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota ataspermintaan Ketua dan atau Anggota <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Kabupaten/Kota.b. Permintaan Ketua dan atau Anggota <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, Biro-Biroatau Inspektorat pada Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>,Sekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi atas permintaan Ketua danatau Anggota <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi, bagian pada Sekretariat<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi dan Sekretaris Kabupaten/Kota, subbagian pada Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota ataspermintaan Ketua dan atau Anggota <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Kabupaten/Kota, dengan dilampiri :26


1) Hari, tanggal, tempat dan waktu;2) Nama dan Jabatan yang diundang;3) Acara dan Pimpinan Rapat.c. Dalam hal terjadi perubahan terhadap hari, tanggal, tempat dan waktuundangan, perubahan tersebut harus dikoordinasikan dengan bagianprotokol dan persidangan Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>,sub bagian umum dan logistik pada Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Provinsi dan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota.5. BentukBentuk Undangan sebagaimana tercantum pada Lampiran XV.1. sampaidengan Lampiran XV.7Ad.B9. Surat Panggilan.1. Pengertian.<strong>Naskah</strong> dinas yang memuat panggilan terhadap pejabat/personil atauperorangan atau organisasi/instansi dan badan hukum, untuk dimintaketerangan mengenai hal tertentu.2. Susunanterdiri atas :a. Bagian awal.b. Isi.c. Bagian akhir.ad. a Bagian awal, terdiri atas :1) Nama tempat;2) Tanggal, bulan dan tahun;3) Nama pejabat/personil atau perorangan atauorganisasi/instansi atau badan hukum serta alamat yangdipanggil;4) Nomor surat;5) Sifat;6) Lampiran;7) Perihal.ad. b Isi surat panggilan terdiri atas :1) Hari, tanggal, waktu, tempat; dan2) Menghadap kepada nama pejabat tertentu.ad. c Bagian akhir, terdiri atas :1) Nama jabatan;2) Tanda tangan pejabat;3) Nama pejabat;4) Stempel.3. PengesahanSurat panggilan ditandatangani oleh Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>,Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> atau Wakil Sekretaris Jenderal<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> atau Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Provinsi/Kabupaten/Kota atau Sekretaris Provinsi/Kabupaten/ Kota.27


4. BentukBentuk Surat Panggilan sebagaimana tercantum pada Lampiran XVI.1 danLampiran XVI.7Ad.B10. Nota <strong>Dinas</strong>.1. Pengertian<strong>Naskah</strong> dinas yang digunakan dalam lingkungan internal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong><strong>Umum</strong>, <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi/Kabupaten/Kota yang dapatmemuat ha1-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Provinsi/Kabupaten/Kota atau merupakan pengantar naskah dinas lain danditujukan kepada pejabat di atasnya atau kepada pejabat dibawahnya ataukepada pejabat setingkat.2. Susunanterdiri atas :a). Bagian awal.b). Isi.c). Bagian akhir.ad. a. Bagian awal nota dinas terdiri atas :1) Tulisan nota dinas dengan huruf kapital ditempatkan ditengah bagian awal kertas lembar <strong>Naskah</strong> <strong>Dinas</strong>;2) Pejabat atau alamat yang dituju;3) Pejabat yang mengirim;4) Tembusan;5) Nomor;6) Tanggal, bulan dan tahun;7) Sifat;8) Lampiran ;9) Perihal.ad. b. Isi nota dinas berbentuk uraian.ad. c. Bagian akhir Nota <strong>Dinas</strong> terdiri atas :1) Nama Jabatan;2) Tanda Tangan Pejabat;3. PengesahanDitandatangani oleh pejabat yang mengirim.4. BentukBentuk Nota <strong>Dinas</strong> sebagaimana tercantum pada Lampiran XVII..Ad.B11. Pengumuman1. Pengertian<strong>Naskah</strong> dinas yang memuat pemberitahuan tentang sesuatu hal kepada pihaklain untuk dapat dimaklumi28


2. Susunanterdiri atas :a. Bagian awal.b. Isi.c. Bagian akhir.ad. a. Bagian awal, terdiri atas :1) Tulisan pengumuman dengan huruf kapital ditempatkan ditengah bagian awal lembar naskah dinas;2) Nomor;3) Nama pengumuman.ad. b. Isi pengumuman berbentuk pemberitahuan yang diuraikan dalamkalimat singkat dan jelas.ad. c. Bagian akhir, terdiri atas :1) Nama tempat;2) Tanggal, bulan dan tahun;3) Nama jabatan;4) Nama terang;5) Stempel.3. PengesahanDitandatangani oleh Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> atau Sekretaris Jenderal<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> atau Wakil Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong><strong>Umum</strong> atau Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi/Kabupaten/ Kota atauSekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi/Kabupaten/Kota atau PPK,PPLN, PPS, KPPS dan KPPSLN.4. BentukBentuk pengumuman sebagaimana tercantum pada Lampiran XVIII.1 sampaidengan Lampiran XVIII.10Ad.B12. Laporan1. Pengertian<strong>Naskah</strong> dinas yang memuat pemberitahuan atau pertanggungjawabanpelaksanaan tugas dari pejabat yang melaksanakan tugas kepada pejabat diatasnya atau dari suatu kelompok/panitia/tim yang dibentuk, disusun secarasistematis.2. Susunanterdiri atas :a. Bagian awal.b. Isi.c. Bagian akhir.ad. a. Bagian awal laporan adalah nama judul laporan.ad. b. Isi, terdiri atas :1. Pendahuluan;2. Materi laporan;3. Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.4. Lampiran.29


Ad.B13. Surat Pengantarad. c. Bagian akhir, terdiri atas :1. Nama tempat;2. Tanggal, bulan dan tahun;3. Nama jabatan;4. Tanda tangan pejabat;5. Nama terang;6. Dapat dengan tembusan.3. PengesahanDitandatangani oleh pejabat/personil/ketua kelompok/panitia/tim<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> atau <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Provinsi/Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS dan KPPSLN.4. BentukBentuk laporan sebagaimana tercantum pada Lampiran XIX..l. Pengertian<strong>Naskah</strong> dinas yang memuat jenis dan jumlah naskah dinas atau barang yangdisampaikan.2. Susunanterdiri dari :a. Bagian awal.b. Isi.c. Bagian akhir.ad. a. Bagian awal, terdiri atas :1) Pejabat/instansi dan alamat yang dituju;2) Tulisan surat pengantar dengan huruf kapital di tengah lembarnaskah;3) Nomor.ad. b. Isi, terdiri atas :1) Kolom nomor urut;2) Kolom jenis yang dikirim;3) Kolom jumlah naskah dinas/barang yang dikirim;4) Kolom keterangan.ad. c. Bagian akhir surat pengantar terdiri atas :1) Nama tempat;2) Tanggal, bulan dan tahun;3) Nama jabatan;4) Tanda tangan pejabat;5) Nama pejabat;6) Stempel;7) Nama, jabatan, hari dan tanggal dan tanda tangan yangmenerima.3. PengesahanDitandatangani oleh Pejabat yang mengirim berdasarkan tugas pokok danfungsinya.4. BentukBentuk sebagaimana tercantum pada Lampiran XX.30


Ad.B14. Lembar Disposisi1. Pengertian<strong>Naskah</strong> dinas yang memuat arahan atau petunjuk atau perintah dari pejabatditujukan kepada pejabat setingkat atau pejabat dibawahnya berkenaandengan permasalahan tertentu.2. Susunanterdiri atas :a. Bagian awal.b. Isiad. a. Bagian awal meliputi tulisan lembar disposisi dengan huruf kapitaldi tengah lembar naskah.ad. b. Isi, terdiri atas :Di bawah tulisan lembar disposisi pada bagian kiri terdiri dari :1) Diterima, meliputi tulisana. Surat dari;b. Nomor surat;c. Tanggal surat;d. Jam diterima;e. Perihal.2) Diagenda, meliputi tulisan nomor dan tanggal agenda.3) Disampaikan kepada yth.Di bawah tulisan lembar disposisi pada bagian kanan ditulisarahan/ petunjuk disposisi.3. BentukBentuk sebagimana tercantum pada Lampiran XXIAd.B15. Berita Acara1. Pengertian<strong>Naskah</strong> dinas yang memuat suatu proses pelaksanaan tugas dan ataupekerjaan yang dapat merupakan penilaian atau penyerahan/penerimaan atauberkenaan dengan hak dan kewajiban yang menyangkut permasalahantertentu dan dapat melibatkan pihak lain.2. Susunanterdiri atas :1) Bagian awal.2) Isi.3) Bagian akhir.ad.a. Bagian awal, terdiri atas :1) Tulisan berita acara dengan huruf kapital;2) Nama berita acara dengan huruf kapital.ad.b. Isi berita acara memuat uraian tentang hari, tanggal, bulan sertatahun dan tempat, identitas pejabat/personil atau pihak lain, dantata cara atau prosedur serta substansi dan kesimpulan, kemudiandiakhiri dengan kalimat penutup yang diuraikan berkenaandengan administrasi hukum sesuai peraturan perundangundangan.31


ad.c. Bagian akhir, meliputi :1) Nama pihak yang terlibat dalam berita acara;2) Tanda tangan di atas materai (apabila diperlukan) bagi pihakpihakyang terlibat dalam berita acara;3) Tanda tangan saksi, apabila diperlukan;4) Stempel.3. PengesahanDitandatangani oleh para pihak dan saksi.4. BentukBentuk sebagaimana tercantum Lampiran XXIIAd.BI6. Telaahan Staf1. Pengertian<strong>Naskah</strong> dinas yang memuat saran dan atau pertimbangan atau pendapathukum terhadap suatu permasalahan tertentu, dibuat oleh pejabat/personiluntuk disampaikan kepada pejabat di atasnya.2. Susunan.terdiri dari :a. Bagian awal.b. Bagian akhir.ad. a. Bagian awal, terdiri atas :1) Nama permasalahan yang ditelaah;2) Pendahuluan;3) Identifikasi permasalahan;4) Pembahasan;5) Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.ad. b. Bagian Akhir, terdiri atas :1) Nama tempat kedudukan, tanggal, bulan dan tahun;2) Nama jabatan yang menyusun, tanpa ditandatangani danpenyampaiannya melalui nota dinas.3. BentukBentuk sebagaimana tercantum pada Lampiran XXIII.Ad.BI7. Rekomendasi1. Pengertian<strong>Naskah</strong> dinas yang memuat penjelasan berkenaan dengan suatu permasalahan,dan yang diakhiri dengan suatu pendapat.2. Susunan.terdiri atas :a. Bagian awal.b. Isi.c. Bagian akhir.32


ad.a. Bagian awal, terdiri atas :1) Tulisan rekomendasi dengan huruf kapital;2) Nomor, bulan, dan tahun.ad.b. Isi rekomendasi memuat uraian singkat dan jelas berkenaan dengankeberadaan suatu hal.ad.c. Bagian akhir, terdiri atas :1) Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun;2) Nama jabatan;3) Tanda tangan pejabat;4) Nama terang;5) stempel.3. Pengesahan.Ditandatangani oleh Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> dan Sekretaris Jenderal<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> atau Wakil Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong><strong>Umum</strong> atau Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi/Kabupaten/ Kota atauSekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi/Kabupaten/Kota.4. BentukBentuk rekomendasi sebagaimana tercantum pada Lampiran XXIV.1 sampaidengan Lampiran XXIV.8Ad.BI8. Daftar Hadir1. Pengertian<strong>Naskah</strong> dinas yang memuat mengenai bukti kehadiran atau ketidakhadiranpejabat/personil atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya atau dalamsuatu acara tertentu.2. Susunan.terdiri atas :a. Bagian awal.b. Isi.c. Bagian akhir.ad. a. Bagian awal, terdiri atas :a. Nama daftar hadir;b. Waktu daftar hadir;c. Acara.ad. b. Isi, terdiri atas :1) Kolom nomor urut;2) Kolom nama;3) Kolom jabatan/golongan;4) Kolom tanda tangan;5) Kolom keterangan.ad. c. Bagian akhir, terdiri atas :1) Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun;2) Nama jabatan penanggung jawab;3) Tanda tangan pejabat penanggung jawab;4) Nama penanggung jawab.33


3. Penandatanganan.Ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan atau penanggung jawab.4. BentukBentuk daftar hadir sebagaimana tercantum pada Lampiran XXV.1 sampaidengan Lampiran XXV.2Ad.B19. Piagam Penghargaan1. Pengertian<strong>Naskah</strong> dinas yang memuat keterangan mengenai bukti pejabat/personil ataupihak lain yang telah selesai mengikuti kegiatan tertentu dan mendapatpenghargaan atas prestasi yang telah dicapai.2. Susunan.terdiri atas :a. Bagian awal.b. Isi.c. Bagian akhirad. a. Bagian awal, terdiri atas :1) Tulisan piagam penghargaan dengan huruf kapital pada hurufawal dalam kata piagam dan kata penghargaan;2) Nomor piagam.ad. b. Bagian Isi, terdiri atas :1) Uraian berisikan jabatan yang memberikan penghargaan;2) Identitas yang menerima penghargaan;3) Uraian kegiatan yang telah diikuti termasuk waktu kegiatan dantempat atau prestasi yang telah dicapai.ad. c. Bagian akhir, terdiri atas :1) Tempat, tanggal, bulan dan tahun;2) Nama jabatan dan instansi;3) Tanda tangan;4) Nama terang;5) Stempel.3. Pengesahan.Ditandatangani oleh Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> atau Ketua <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi/ Kabupaten/ Kota.4. BentukBentuk Piagam Penghargaan sebagaimana tercantum pada Lampiran XXVI.1sampai dengan Lampiran XXVI.2Ad.B20. Surat Tugas1. Pengertian<strong>Naskah</strong> dinas yang memuat pemberian tugas tertentu dari pejabat atasan yangberwenang kepada Pejabat/Personil di bawahnya untuk melaksanakan surattugas dan atau pekerjaan tertentu serta dalam waktu yang ditentukan.34


2. Susunan.terdiri atas :a. Bagian awal.b. Isi.c. Bagian akhir.ad. a. Bagian awal, terdiri atas :1) Tulisan surat tugas dengan menggunakan huruf kapital pada hurufawal kata surat dan kata tugas;2) Nomor.ad. b. Isi, terdiri atas :1) Dasar peraturan perundang-undangan dikeluarkannya SuratTugas;2) Tulisan menugaskan dengan menggunakan huruf kapital;3) Nama pejabat/pegawai yang diberi tugas;4) Waktu dan tempat yang diperlukan dalam penugasan;5) Keperluan penugasan;6) Penutup.ad. c. Bagian akhir, terdiri dari :1) Nama tempat;2) Tanggal, bulan dan tahun;3) Nama Jabatan;4) Tanda tangan pejabat;5) Nama pejabat yang menandatangani;6) Stempel.3. Pengesahan.Ditandatangani oleh pejabat pemberi tugas.4. BentukBentuk surat tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII.Ad.B21. Surat Pernyataan1. Pengertian<strong>Naskah</strong> dinas yang memuat suatu pernyataan berkenaan dengan hal tertentu,yang sifatnya harus dapat dipertanggungjawabkan dan mengandung sanksiapabila ternyata dikemudian hari tidak benar.2. Susunan.terdiri atas :a. Bagian awal.b. Isi.c. Bagian akhirad. a. Bagian awal, terdiri atas :1) Tulisan surat pernyataan dengan menggunakan huruf kapital;2) Nomor.ad. b. Isi, terdiri atas :1) Identitas yang membuat pernyataan;2) Pernyataan yang dibuat;3) Kalimat penutup.35


ad. c. Bagian akhir, terdiri atas :1) Nama tempat;2) Tanggal, bulan dan tahun;3) Nama Jabatan yang membuat pernyataan;4) Tanda tangan;5) Nama yang membuat pernyataan.3. PengesahanDitandatangani oleh yang membuat pernyataan.4. BentukBentuk Surat Pernyataan sebagaimana tercantum pada Lampiran XXVIIIAd.B22. Surat Peringatan1. Pengertian<strong>Naskah</strong> dinas yang memuat teguran atau peringatan dari pejabat atasankepada pejabat dibawahnya atau personil atau dari suatu instansi kepadaInstansi/Organisasi dibawahnya dalam lingkungan kerjanya, tentangkealpaan, kelalaian, kekeliruan atau sesuatu hal yang berlawanan denganperaturan perundang-undangan yang berlaku dengan maksud agar segeramendapat tanggapan perbaikan.2. Susunan.terdiri atas :a. Bagian awal.b. Isi.c. Bagian akhir.ad. a. Bagian awal, terdiri atas :1) Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun;2) Alamat yang dituju;3) Tulisan surat peringatan dengan menggunakan huruf kapitaldan dapat ditambah kata pertama atau kedua denganmenggunakan huruf kapital setelah kalimat surat peringatan.4) Nomor.ad. b. Isi, terdiri atas :1) Identitas pejabat/personil atau instansi/organisasi yang diberiperingatan;2) Dasar ketentuan dikeluarkannya surat peringatan;3) Isi peringatan;4) Penutup.ad. c. Bagian akhir, terdiri atas :1) Nama jabatan;2) Tanda tangan;3) Nama pejabat;4) Tembusan apabila diperlukan.3. Pengesahan.Ditandatangani oleh pejabat yang memberi peringatan.4. BentukBentuk surat peringatan sebagaimana tercantum pada Lampiran XXIX..36


Ad.B23. Risalah Rapat1. Pengertian<strong>Naskah</strong> dinas yang memuat pendapat dan atau saran/masukan peserta rapatpleno <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi dan<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota, serta Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi danSekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota terhadap materi yangdicantumkan dalam acara undangan rapat, yang diakhiri dengan kesimpulanrapat oleh pimpinan rapat. Kesimpulan rapat dituangkan dalam berita acararapat pleno yang dilampiri dengan daftar hadir peserta rapat yang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari berita acara.2. Susunan.terdiri atas :a. Bagian awal.b. Isi.c. Bagian akhir.ad. a. Bagian awal, terdiri atas :1) Jenis rapat;2) Hari, tanggal, bulan dan tahun;3) Waktu dan tempat;4) Materi rapat;5) Pimpinan rapat;6) Peserta rapat.ad. b. Isi, terdiri atas :1) Pembukaan atau pengantar pimpinan rapat tentang materi rapatkepada peserta rapat, serta kesepakatan peserta rapat mengenaiwaktu rapat;2) Curah pendapat peserta rapat, yang dapat berupa saran/tanggapan dan atau masukan dan hal-hal lain tentang materirapat;3) Kesimpulan rapat yang memuat pokok-pokok materi rapat yangdisepakati untuk ditindaklanjuti.ad. c. Bagian akhir, meliputi penutup yang berisi identitas penyusunrisalah rapat.3. Saranaa. Risalah rapat dibuat berdasarkan hasil rekaman saat berlangsungnya rapatdari awal sampai akhir, dan dituangkan dalam kertas kop surat <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi dan <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota.b.Risalah rapat disimpan pada Filling cabinet khusus yang dibuat sedemikianrupa secara berurutan, sehingga memudahkan dalam pencarian datasewaktu-waktu diperlukan.4. BentukBentuk risalah rapat sebagaimana tercantum pada Lampiran XXX..37


BAB IIIKOP NASKAH DINAS, STEMPEL DINAS,SAMPUL NASKAH DINAS, MAP DAN PAPAN NAMAKop naskah dinas, stempel dinas, sampul naskah dinas, map dan papan nama yang diatur dalamPeraturan ini, menjadi dasar untuk <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsidan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/ Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang dankewajibannya sebagai penyelenggara pemilihan umum dalam rangka untuk mendukungadministrasi pemilihan umum sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, sehingga denganpenulisan dan penggunaan yang benar, jelas dan teratur akan memudahkan untuk mengetahuinama instansi dan pejabat yang bertangungjawab terhadap naskah dinas yang diterbitkan.A. Kop <strong>Naskah</strong> <strong>Dinas</strong>1. Ditandatangani oleh Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>KOMISI PEMILIHAN UMUMKeterangan :b. Lambang garuda ditempatkan simetris dengan tulisan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>.c. Lambang garuda dan tulisan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> dengan huruf kapital 12”menggunakan warna kuning emas.2. Ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> atau Wakil SekretarisJenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>.KOMISI PEMILIHAN UMUMKeterangan :a. Lambang garuda ditempatkan simetris dengan tulisan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>.b. Lambang garuda dan tulisan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> dengan huruf kapital 12”menggunakan warna hitam.38


3. Ditandatangani oleh Pejabat Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>KOMISI PEMILIHAN UMUMAlamat : ..............................................Telp....................Fax..................Keterangan :a. Lambang <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> berwarna ditempatkan pada bagian kiri kopnaskah.b. Susunan tulisan simetris.c. Jarak tepi kertas bagian atas dengan tulisan paling atas = 1 cmd. Jarak tepi kertas bagian atas dengan garis lurus = 4 cme. Tulisan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> menggunakan huruf kapital 17” warna hitam.f. Tulisan Alamat ........ menggunakan huruf 14” warna hitam.g. Tulisan Telp..... dan Fax..... menggunakan huruf 11” warna hitam.4. Ditandatangani oleh Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> ProvinsiKOMISI PEMILIHAN UMUMPROVINSI ...........Keterangan :a. Menggunakan lambang <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> berwarna yang ditempatkansimetris dengan tulisan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi.....b. Tulisan <strong>Komisi</strong> pemilihan <strong>Umum</strong> Provinsi.... menggunakan huruf kapital 12” warnahitam.5. Ditandatangani oleh Sekretaris dan pejabat Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Provinsi.KOMISI PEMILIHAN UMUMPROVINSI ................Alamat : ..............Telp....................Fax..................Keterangan :a. Lambang <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> berwarna ditempatkan pada bagian kiri kopnaskah.b. Susunan tulisan simetris.c. Jarak tepi kertas bagian atas dengan tulisan paling atas = 1 cmd. Jarak tepi kertas bagian atas dengan garis lurus = 4 cme. Tulisan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> menggunakan huruf kapital 17” warna hitam.39


f. Tulisan Provinsi .... menggunakan huruf kapital 14” warna hitamg. Tulisan Alamat ........Tulisan Telp..... dan Fax..... menggunakan huruf 11” warnahitam.6. Ditandatangani oleh Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/KotaKOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN/KOTA ...........Keterangan :a. Menggunakan lambang <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> berwarna yang ditempatkansimetris dengan tulisan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota.....b. Tulisan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota.... menggunakan huruf kapital 12”warna hitam.7. Ditandatangani oleh Sekretaris dan Pejabat Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Kabupaten/Kota.KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN/KOTA...........Alamat : ..............Telp....................Fax..................Keterangan :a. Lambang <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> berwarna ditempatkan pada bagian kiri kopnaskah.b. Susunan tulisan simetris.c. Jarak tepi kertas bagian atas dengan tulisan paling atas = 1 cmd. Jarak tepi kertas bagian atas dengan garis lurus = 4 cme. Tulisan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> menggunakan huruf kapital 17” warna hitam.f. Tulisan Kabupaten/Kota .... menggunakan huruf kapital 14” warna hitamg. Tulisan Alamat ........Tulisan Telp..... dan Fax..... menggunakan huruf 11” warnahitam.8. Ditandatangani oleh Panitia <strong>Pemilihan</strong> Kecamatan dalam Kabupaten/KotaPANITIA PEMILIHAN KECAMATANKECAMATAN ............KABUPATEN/KOTA.......Alamat :......................................Telp....................Fax...............Keterangan :a. Lambang <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> berwarna ditempatkan pada bagian kiri kopnaskah dan logo <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Tahun 2009 ditempatkan pada bagian kanan kopnaskah dinas.b. Susunan tulisan simetris.c. Jarak tepi kertas bagian atas dengan tulisan paling atas = 1 cm40


d. Jarak tepi kertas bagian atas dengan garis lurus = 4 cme. Tulisan Panitia <strong>Pemilihan</strong> Kecamatan menggunakan huruf kapital 16” warna hitam.f. Kecamatan ....... (diisi dengan nama kecamatan yang bersangkutan atau sebutan lain)dengan menggunakan huruf kapital 13” warna hitam.g. Tulisan Kabupaten/Kota .... menggunakan huruf kapital 13” warna hitam.h. Tulisan Alamat ........Telp..... dan Fax..... menggunakan huruf 11” warna hitam.9. Ditandatangani oleh Panitia <strong>Pemilihan</strong> Luar Negeri.PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERIPERWAKILAN RI ............Alamat :......................................Telp....................Fax...............Keterangan :a. Lambang <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> berwarna ditempatkan pada bagian kiri kopnaskahdan logo <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Tahun 2009 ditempatkan pada bagian kanan kopnaskah dinas.b. Susunan tulisan simetris.c. Jarak tepi kertas bagian atas dengan tulisan paling atas = 1 cmd. Jarak tepi kertas bagian atas dengan garis lurus = 4 cme. Tulisan Panitia <strong>Pemilihan</strong> Luar Negeri menggunakan huruf kapital 16” warna hitam.f. Tulisan Perwakilan RI ..... menggunakan huruf kapital 13” (titik-titik diisi dengannama Perwakilan Luar Negeri yang bersangkutan) warna hitam.g. Tulisan Alamat ........Telp..... dan Fax..... menggunakan huruf 11” warna hitam.10. Ditandatangani oleh Panitia Pemungutan Suara dalam KecamatanPANITIA PEMUNGUTAN SUARAKELURAHAN/DESA.......KECAMATAN...........Alamat :......................................Telp....................Fax...............Keterangan :a. Lambang <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> berwarna ditempatkan pada bagian kiri kopnaskah dan logo <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Tahun 2009 ditempatkan pada bagian kanan kopnaskah dinas.b. Susunan tulisan simetris.c. Jarak tepi kertas bagian atas dengan tulisan paling atas = 1 cmd. Jarak tepi kertas bagian atas dengan garis lurus = 4 cme. Tulisan Panitia Pemungutan Suara menggunakan huruf kapital 16” warna hitam.f. Kelurahan/Desa.... (titik-titik diisi dengan nama Kelurahan/Desa yang bersangkutanatau sebutan lain) dengan menggunakan huruf kapital 13”.g. Tulisan Kecamatan... (titik-titik diisi dengan nama Kecamatan yang bersangkutan)menggunakan huruf kapital 13”h. Tulisan Alamat ........Telp..... dan Fax..... menggunakan huruf 11” warna hitam.41


a. Stempel <strong>Dinas</strong>Stempel <strong>Dinas</strong> adalah tanda pengenal resmi <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> atau <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi atau <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota yang digunakansebagai tanda pengesahan naskah dinas <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> atau <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong><strong>Umum</strong> Provinsi atau <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota, PPK, PPLN dan PPS.1. Jenis Stempel <strong>Dinas</strong>Stempel dinas, terdiri dari :a. Stempel <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> atau <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi atau <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota, PPK, PPLN dan PPS.b. Stempel kesekretariatan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> atau <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Provinsi atau <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota, PPK, PPLN dan PPS.2. <strong>Tata</strong> Cara Pemakaian Stempel <strong>Dinas</strong>a. Stempel <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> atau <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi atau<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota adalah stempel bertuliskan <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> atau <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi atau <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong><strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota, PPK, PPLN dan PPS, yang digunakan untuk menyertaitanda tangan Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> atau Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Provinsi atau Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota atau Ketua PPK atauKetua PPLN dan Ketua PPS, dengan menggunakan tinta stempel warna biru atauungu.b. Stempel kesekretariatan, ditentukan :1) Stempel Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> untuk menyertai tandatangan Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> atau Wakil SekretarisJenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> atau pejabat Sekretariat Jenderal yang karenatugas dan fungsinya mempunyai wewenang untuk menggunakan stempelSekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, dengan menggunakan tintastempel warna biru atau ungu.2) Stempel Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi/Kabupaten/Kota untukmenyertai tanda tangan Sekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Provinsi/Kabupaten/Kota dan pejabat Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Provinsi/Kabupaten/Kota yang karena tugas dan fungsinya mempunyaiwewenang untuk menggunakan stempel Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan menggunakan tinta stempel warna biru atauungu.c. Wewenang penyimpanan dan penggunaan stempel <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> ,<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi, <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota, PPK,PPLN, dan PPS, serta stempel Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>,Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi, Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Kabupaten/Kota, Sekretaris PPK, Sekretaris PPLN, dan Ketua PPS, dilaksanakanoleh bagian tata usaha pada Biro <strong>Umum</strong> Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong><strong>Umum</strong>, sub bagian umum dan logistik pada bagian keuangan, umum dan logistikSekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi, sub bagian keuangan, umum, danlogistik pada Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota.42


3. <strong>Tata</strong> Cara Pembuatan Stempel <strong>Dinas</strong>a. Stempel <strong>Dinas</strong> <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> rovinsi, <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, dan PPS dibuat sedemikian rupadengan mengutamakan azas keamanan.b. Untuk memenuhi azas keamanan, Stempel <strong>Dinas</strong> <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> rovinsi, <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota, PPK, PPLN,dan PPS pada stempel dinas diberi kode tertentu yang selalu diubah paling lamasetiap 6 (enam) bulan sekali, dan Stempel <strong>Dinas</strong> <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> rovinsi, <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota, PPK, PPLN,dan PPS dengan kode lama dimusnahkan.4. Bentuk, Ukuran dan Isi Stempel <strong>Dinas</strong>a. <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Keterangan :1. Garis tengah lingkaran luar : 37 mm.2. Garis tengah lingkaran luar bagian dalam : 35 mm.3. Garis tengah lingkaran dalam : 25 mm.4. Antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garislingkaran dalam, pada bagian atas diberi tulisan <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> dengan huruf kapital melingkar simetris.5. Antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garislingkaran dalam pada bagian bawah diberi tanda bintangsimetris.6. Pada lingkaran dalam diberi lambang garuda.b. Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Keterangan :1. Garis tengah lingkaran luar : 37 mm2. Garis tengah lingkaran luar bagian dalam : 35 mm3. Garis tengah lingkaran dalam : 25 mm4. Antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garislingkaran dalam, pada bagian atas diberi tulisan <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> dengan huruf kapital melingkar simetris.5. Antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garislingkaran dalam pada bagian bawah diberi tanda bintangsimetris.6. Pada lingkaran dalam diberi lambang garuda43


c. Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Keterangan :1. Garis tengah lingkaran luar : 37 mm.2. Garis tengah lingkaran luar bagian dalam : 35 mm.3. Garis tengah lingkaran dalam : 25 mm.4. Jarak dua garis mendatar pada lingkaran dalam : 7 mm.5. Antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garislingkaran dalam, pada bagian atas diberi tulisan <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> dengan huruf kapital melingkar simetris.6. Antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garislingkaran dalam pada bagian bawah diberi tanda bintangsimetris.7. Dalam dua garis mendatar pada lingkaran dalam diberitulisan Sekretariat Jenderal dengan menggunakan hurufkapital.d. <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> ProvinsiKeterangan :1. Bentuk: Lingkaran luar 37 mm, lingkaran luar bagian dalam35mm, lingkaran dalam 25 mm, lebar 2 (dua) garis sejajarsimetris di dalam lingkaran dalam 7 mm.2. Antara lingkaran luar bagian dalam dengan lingkaran dalam,ditulis kalimat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi denganhuruf kapital melingkar simetris.3. Gambar bintang segi lima diletakan vertikal dibawah, antarakata <strong>Komisi</strong> dan nama Provinsi.4. Didalam lingkaran dalam dibuat garis sejajar, dan ditulisnama Provinsi.... (yang bersangkutan) dengan menggunakanhuruf kapital.e. Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> ProvinsiKeterangan :1. Bentuk: Lingkaran luar 37 mm, lingkaran luar bagian dalam35mm, lingkaran dalam 25 mm, lebar 2 (dua) garis sejajarsimetris di dalam lingkaran dalam 7 mm.2. Antara lingkaran luar bagian dalam dengan lingkaran dalam,ditulis kalimat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi......dengan menggunakan huruf kapital melingkar simetris.3. ...... (titik-titik dalam lingkarab di isi nama Provinsi).4. Gambar Bintang segi lima diletakan vertikal dibawah, antarakata <strong>Komisi</strong> dan nama Provinsi.5. Didalam lingkaran dalam dibuat garis sejajar, dan dituliskata Sekretariat dengan menggunakan huruf kapital.44


f. <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/KotaKeterangan :1. Bentuk : Lingkaran luar 37 mm, lingkaran luar bagian dalam35 mm, lingkaran dalam 25 mm, lebar 2 (dua) garis sejajarsimetris di dalam lingkaran dalam 7 mm.2. Antara lingkaran luar bagian dalam dengan lingkaran dalam,ditulis kalimat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kotadengan menggunakan huruf kapital melingkar simetris.3. Gambar bintang segi lima diletakan vertikal dibawah, antarakata <strong>Komisi</strong> dan nama Kabupaten/Kota.4. Didalam lingkaran dalam dibuat garis sejajar, dan ditulisnama Kabupaten/Kota.... (yang bersangkutan) denganmenggunakan huruf kapital.g. Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/KotaKeterangan :1. Bentuk : Lingkaran luar 37 mm, lingkaran luar bagian dalam35 mm, lingkaran dalam 25 mm, lebar 2 (dua) garis sejajarsimetris di dalam lingkaran dalam 7 mm.2. Antara lingkaran luar bagian dalam dengan lingkaran dalam,ditulis kalimat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kotadengan menggunakan huruf kapital melingkar simetris.3. ......(titik-titik dalam lingkaran di isi nama Kabupaten/Kota)4. Gambar bintang segi lima diletakan vertikal dibawah, antarakata <strong>Komisi</strong> dan nama Kabupaten/Kota.5. Didalam lingkaran dalam dibuat garis sejajar, dan ditulis kataSekretariat dengan menggunakan huruf kapital.45


h. Panitia <strong>Pemilihan</strong> KecamatanKeterangan :1. Garis tengah lingkaran luar : 37 mm.2. Garis tengah lingkaran luar bagian dalam : 35 mm.3. Garis tengah lingkaran dalam : 25 mm.4. Antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan lingkarandalam, pada bagian atas diberi tulisan Panitia <strong>Pemilihan</strong>Kecamatan dengan menggunakan huruf kapital melingkarsimetris.5. Antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garislingkaran dalam pada bagian bawah diberi tanda bintangsimetris.6. Didalam lingkaran dalam dibuat garis sejajar, dan ditulisnama Kecamatan....(yang bersangkutan) atau sebutan laindengan menggunakan huruf kapital.i. Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/DesaKeterangan :1. Garis tengah lingkaran luar : 37 mm.2. Garis tengah lingkaran luar bagian dalam : 35 mm.3. Garis tengah lingkaran dalam : 25 mm.4. Antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan lingkarandalam, pada bagian atas diberi tulisan Panitia PemungutanSuara dengan menggunakan huruf kapital melingkarsimetris.5. Antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garislingkaran dalam pada bagian bawah diberi tanda bintangsimetris.6. Didalam lingkaran dalam dibuat garis sejajar, dan ditulisnama Kelurahan/Desa (yang bersangkutan) atau sebutanlain dengan menggunakan huruf kapital.j. Panitia <strong>Pemilihan</strong> Luar NegeriKeterangan :1. Garis tengah lingkaran luar : 37 mm.2. Garis tengah lingkaran luar bagian dalam : 35 mm.3. Garis tengah lingkaran dalam : 25 mm.4. Antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan lingkarandalam, pada bagian atas diberi tulisan Panitia <strong>Pemilihan</strong>Luar Negeri dengan menggunakan huruf kapital melingkarsimetris.5. Antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garislingkaran dalam pada bagian bawah diberi tanda bintangsimetris.6. Didalam lingkaran dalam dibuat garis sejajar, dan ditulisnama Perwakilan RI....(yang bersangkutan) denganmenggunakan huruf kapital.46


4. Kode Stempel <strong>Dinas</strong>a. Untuk menjaga kerahasiaan stempel dinas <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong><strong>Umum</strong> Provinsi, <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, dan PPS,serta stempel Sekretariat Jenderal, Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi,Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota, Sekretariat PPK, SekretariatPPLN, dan PPS, terhadap stempel dinas tersebut dibubuhi kode tertentu yangdiadakan perubahan paling lama setiap 6 (enam) bulan sekali, dengan ketentuan kodetertentu tersebut hanya diketahui oleh pimpinan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi, <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota, PPK, PPLN,dan PPS, serta stempel Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, Sekretariat<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi, Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Kabupaten/Kota, Sekretariat PPK, Sekretariat PPLN, dan PPS.b. Apabila terdapat adanya penyimpangan atau pemalsuan stempel dinas sebelum jangkawaktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, pimpinan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>,<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi, <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota, PPK,PPLN, dan PPS, serta stempel Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>,Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi, Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Kabupaten/Kota, Sekretariat PPK, Sekretariat PPLN, dan PPS memerintahkan untuksegera mengganti stempel dinas tersebut dengan kode yang diperbaharui.B. Sampul <strong>Naskah</strong> <strong>Dinas</strong>1. Pengertian<strong>Naskah</strong> dinas yang disampaikan atau dikirimkan kepada yang berkepentingan, dimasukandalam suatu sampul naskah dinas, sehingga dapat menjaga kebersihan dan ataukerahasiaan isi naskah dinas sampai kepada yang berkepentingan.2. Jenis Sampulterdiri dari :a. Sampul naskah dinas ukuran kabinet warna coklat.b. Sampul naskah dinas ukuran ½ folio warna coklat.c. Sampul naskah dinas ukuran folio warna coklat dan putih.d. Sampul naskah dinas ukuran besar warna coklat.3. Penggunaan, ukuran, dan jenis kertas sampula. Penggunaan1) Sampul naskah dinas kabinet dipergunakan untuk pengiriman naskah-naskahdinas dengan memperhatikan ketebalan naskah dinas;2) Sampul naskah dinas ukuran ½ folio dipergunakan untuk pengiriman naskahnaskahdinas yang karena ketebalannya tidak memungkinkan menggunakansampul kabinet;3) Sampul naskah dinas ukuran folio dipergunakan untuk pengiriman naskahnaskahdinas yang karena sesuatu hal tidak harus dilipat, dan yang berwarnaputih khusus digunakan untuk sampul naskah dinas mengenai kepangkatan,piagam, dan surat tanda tamat pendidikan/ pelatihan;4) Sampul naskah dinas ukuran besar dipergunakan ........b. Ukuran1) Sampul naskah dinas kabinet : 11,5 cm x 24,5 cm;2) Sampul naskah dinas ½ folio : 21,5 cm x 30 cm;3) Sampul naskah dinas folio : 24 cm x 35 cm;4) Sampul naskah dinas besar :..........47


c. Jenis kertas : samsond. Contoh :1) Sampul naskah dinas <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>KOMISI PEMILIHAN UMUMJL. IMAM BONJOL NO. 29JAKARTATelp....................Fax..................2) Sampul naskah dinas <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> ProvinsiKOMISI PEMILIHAN UMUMPROVINSI..........Alamat:........TELP:..............FAX:.........3) Sampul naskah dinas <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/KotaKOMISI PEMILIHAN UMUMKAB/KOTA..........Alamat:........TELP:..............FAX:.........48


4) Sampul naskah dinas PPKPANITIA PEMILIHAN KECAMATANKEC...../KAB/KOTA.......Alamat :...............TELP:..............FAX:.........5) Sampul naskah dinas PPSPANITIA PEMUNGUTAN SUARAKEL/DESA.........KEC.......Alamat :...............TELP:..............FAX:.........6) Sampul <strong>Naskah</strong> <strong>Dinas</strong> Panitia <strong>Pemilihan</strong> Luar NegeriPANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERIPERWAKILAN RI........Alamat :...............TELP:..............FAX:.........49


C. Stof Map1. Stof Map TU Pimpinan Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>- Ukuran : 25 cm x 30 cm- Warna : - krem (untuk naskah dinas bersifat biasa): - merah (untuk naskah dinas yang bersifat penting/segera)- Bentuk : 2 lipatan- Bahan : karton berseratContoh :Penampang depanKOMISI PEMILIHAN UMUMJ A K A R T APERIHAL :...........................................................................Penampang dalam50


2. Stof Map <strong>Umum</strong>- Ukuran : 25 cm x 30 cm- Warna : krem- Bentuk : 2 lipatan- Bahan : buffaloContoh Stof Map <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Penampang depanKOMISI PEMILIHAN UMUMJ A K A R T APenampang dalam51


Contoh Stof Map <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> ProvinsiPenampang depanKOMISI PEMILIHAN UMUMPROVINSI......Penampang dalam52


Contoh Stof Map <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/KotaPenampang depanKOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN/KOTA...Penampang dalam53


Contoh Stof Map Panitia <strong>Pemilihan</strong> KecamatanPenampang depanPANITIA PEMILIHAN KECAMATANKECAMATAN................KABUPATEN/KOTA......Penampang dalam\54


Contoh Stof Map Panitia Pemungutan SuaraPenampang depanPANITIA PEMUNGUTAN SUARAKELURAHAN/DESA........KECAMATAN................Penampang dalam55


Contoh Stof Map Panitia <strong>Pemilihan</strong> Luar NegeriPenampang depanPANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERIPERWAKILAN RI .........Penampang dalam56


D. Papan NamaPapan nama adalah tulisan pada papan dengan ukuran tertentu dan ditempatkan di depangedung kantor yang memuat sebuah nama, alamat dan nomor telepon, agar masyarakatumum atau instansi lain mengetahui.1. Papan Nama <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi.a. Bentuk papan nama instansi : empat persegi panjang.b. Ukuran disesuaikan dengan profil gedung kantor, serta memperhatikan nilai artistik.c. Perbandingan panjang dengan lebar papan = 3 : 2d. Warna dasar papan dicat warna putih.e. Didalam papan ditulis “KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI....., Alamat, Telp danFax.f. Tulisan berwarna hitam dengan menggunakan huruf kapital.g. Perbandingan besar dan kecilnya tulisan diperhatikan keserasian dan keindahan.Contoh :KOMISI PEMILIHAN UMUMPROVINSI........ALAMAT :....................................TELP........FAX........2. Papan Nama <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kotaa. Bentuk papan nama instansi : empat persegi panjang.b. Ukuran disesuaikan dengan profil gedung kantor, serta memperhatikan nilai artistik.c. Perbandingan panjang dengan lebar papan = 3 : 2d. Warna dasar papan dicat warna putih.e. Didalam papan ditulis “KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA....., Alamat,Telp dan Fax.f. Tulisan berwarna hitam dengan menggunakan huruf kapital.g. Perbandingan besar dan kecilnya tulisan diperhatikan keserasian dan keindahan.Contoh :KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN/KOTA........ALAMAT :....................................TELP........FAX........57


3. Papan Nama Panitia <strong>Pemilihan</strong> Kecamatan dalam Kabupaten/Kota.a. Bentuk papan nama instansi : empat persegi panjang.b. Ukuran disesuaikan dengan profil gedung kantor, serta memperhatikan nilai artistik.c. Perbandingan panjang dengan lebar papan = 3 : 2.d. Warna dasar papan dicat warna putih.e. Didalam papan ditulis “PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, KECAMATAN.....(namakecamatan yang bersangkutan atau sebutan lain), KABUPATEN/KOTA......, Alamat, Telpdan Fax.f. Tulisan berwarna hitam dengan menggunakan huruf kapital.g. Perbandingan besar dan kecilnya tulisan diperhatikan keserasian dan keindahan.Contoh :PANITIA PEMILIHAN KECAMATANKECAMATAN ......................KABUPATEN/KOTA.....ALAMAT :....................................TELP........FAX........4. Papan Nama Panitia <strong>Pemilihan</strong> Luar Negeria. Bentuk papan nama instansi : empat persegi panjang.b. Ukuran disesuaikan dengan profil gedung kantor, serta memperhatikan nilai artistik.c. Perbandingan panjang dengan lebar papan = 3 : 2.d. Warna dasar papan dicat warna putih.e. Didalam papan ditulis “PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI, PERWAKILAN RI..........,Alamat, Telp dan Fax.f. Tulisan berwarna hitam dengan menggunakan huruf kapital.g. Perbandingan besar dan kecilnya tulisan diperhatikan keserasian dan keindahan.Contoh :PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERIPERWAKILAN RI...........ALAMAT :....................................TELP........FAX........58


5. Papan Nama Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desaa. Bentuk papan nama instansi : empat persegi panjang.b. Ukuran disesuaikan dengan profil gedung kantor, serta memperhatikan nilai artistik.c. Perbandingan panjang dengan lebar papan = 3 : 2.d. Warna dasar papan dicat warna putih.e. Didalam papan ditulis “PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,KELURAHAN/DESA......(nama kelurahan/desa yang bersangkutan atau nama lain)KECAMATAN ................, Alamat, Telp dan Fax.f. Tulisan berwarna hitam dengan menggunakan huruf kapital.g. Perbandingan besar dan kecilnya tulisan diperhatikan keserasian dan keindahan.Contoh :PANITIA PEMUNGUTAN SUARAKELURAHAN/DESA...........KECAMATAN ...........ALAMAT :....................................TELP........FAX........F. Kop naskah dinas, stempel dinas, sampul surat, map dan papan nama sebagaimanadimaksud pada huruf A, huruf B, huruf C, huruf D dan huruf E dalam hal penulisannama <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi dan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kotadisesuaikan dengan nama <strong>Komisi</strong> Independen <strong>Pemilihan</strong> Provinsi Aceh danKabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.59


BAB IVKEWENANGAN DAN PELIMPAHAN WEWENANGDALAM PENANDATANGANAN NASKAH DINASA. KewenanganPada hakekatnya setiap naskah dinas keluar menjadi tanggung jawab pimpinan instansiyang bersangkutan. <strong>Naskah</strong> dinas ditandatangani oleh pejabat yang mempunyai kewenanganatau yang mendapat pelimpahan wewenang sesuai dengan tanggungjawabnya berdasarkanketentuan yang berlaku.Pelimpahan wewenang yang dapat dilaksanakan adalah kebijakan yang bersifatadministratif (bukan kebijakan yang bersifat politis). Pelimpahan wewenang yang bersifatadministratif harus memperhatikan jenjang struktural pejabat yang mendapat pelimpahanwewenang.Sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara<strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>:1. Penandatanganan naskah dinas atas nama <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> adalah Ketua <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi dan Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong><strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota.2. Penandatanganan naskah dinas yang berkaitan dengan fungsi pelaksanaan administrasiyang meliputi dukungan staf, anggaran, sarana dan prasarana ditandatangani olehSekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> dan Sekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Provinsi/ Kabupaten/Kota.3. Kewenangan penandatanganan naskah dinas oleh Pejabat Eselon II hanya berlaku dilingkungan Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>.B. Pertanggungjawaban1. Pimpinan organisasi bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya baik secaralangsung atau tidak langsung dan tidak dapat memindahkan pertanggungjawabannya baikkeseluruhan maupun sebagian kepada pejabat atau pegawai lainnya.2. Pelimpahan wewenang dari pimpinan eselon tingkat atas kepada pimpinan eselon tingkatbawahannya, tidak mengubah tanggungjawab pimpinan eselon yang memberikankewenangan.60


C. Pelimpahan WewenangSepanjang tidak ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku,wewenang penandatanganan dapat dilimpahkan kepada struktural yang berada dibawahnya.Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepadabawahannya, agar pejabat bawahan tersebut dapat membantu memperlancar dalammelaksanakan tugas-tugas kewajibannya.Pelimpahan wewenang dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertibanjalur komunikasi penanggungjawab wewenang. Pelimpahan wewenang harus mengikutijalur struktural dan paling banyak hanya dua rentang jabatan struktural di bawahnya.Bentuk pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas adalah sebagai berikut:Pelimpahan wewenang dengan menggunakan sebutan “atas nama” (disingkat a.n.)a. Sebutan a.n. digunakan jika pejabat yang menandatangani naskah dinas telah diberiwewenang oleh pejabat yang bertanggungjawab, berdasarkan bidang tugas, wewenangdan tanggungjawab pejabat yang bersangkutan. Dalam hal ini pejabat penandatanganannaskah dinas bertanggungjawab atas isi naskah dinas kepada penanggungjawab. Padaasasnya tanggungjawab tetap ada pada pejabat yang memberikan wewenang.b. Faktor-faktor yang harus dipenuhi dalam pelimpahan wewenang ini adalah sebagaiberikut:1) Pelimpahan wewenang diberikan secara langsung, tegas, jelas dan tertulis.2) Materi wewenang yang dilimpahkan benar-benar menjadi tugas dan tanggungjawabpejabat yang menerima wewenang.3) Materi wewenang yang dilimpahkan harus dipertanggungjawabkan kepada pejabatyang memberi wewenang.4) Tanggungjawab sebagai akibat penandatanganan naskah dinas, sepenuhnya beradapada pejabat yang di atas namakan.c. Contoh penggunaan atas nama (a.n.) dalam penandatanganan naskah dinas adalah sebagaiberikut:a.n. SEKRETARIS JENDERALKEPALA BIRO UMUMNAMA PEJABATNIP.61


D. Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt)Pada dasarnya kegiatan setiap satuan kerja dilingkungan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> harusberjalan lancar. Sering terjadi pejabat yang memimpin satuan kerja tidak dapat menjalankantugasnya atau berhalangan antara lain karena melakukan perjalanan dinas, tugas belajar, cutidan sakit. Untuk menjaga kelancaran dan kesinambungan kegiatan satuan kerja yangbersangkutan, perlu segera ditetapkan penunjukan pejabat yang bertindak sebagai pejabatpelaksana tugas (Plt).Penunjukan pejabat pelaksana tugas, dilakukan sebagai berikut:1. Penunjukan Plt, dilakukan oleh pejabat yang berhalangan.2. Penunjukan Plt. dilaksanakan dengan cara menerbitkan surat tugas.3. Plt. mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan tugas rutin atau dalam batasbatastertentu dalam surat tugas.4. Cara penulisan Plt. dalam penandatanganan surat adalah sebagai berikut :Plt. SEKRETARIS JENDERALPlt. KEPALA BIRO PERENCANAANNAMA PEJABATNIP.NAMA PEJABATNIP.62


Lampiran I(kuning emas)KOMISI PEMILIHAN UMUM) 4 ½ spasiPERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM) 1 ½ spasiNOMOR TAHUN) 2 spasiTENTANG) 2 spasiMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM) 4 ½ spasiKOMISI PEMILIHAN UMUM,) 3 spasiMenimbang : a. Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmmmm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm;) 2 spasi---- 20 karakter --- b. Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmmmm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm;) 3 spasiMengingat : 1. Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmmmm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm;) 2 spasi2. Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmmmm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm;) 3 spasiMemperhatikan : 1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;2. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;) 3 spasiMEMUTUSKAN :) 3 spasiMenetapkan : MMMMMMMMMM MMMMMM MMMMMMM MMMMMMMMMMMM MMMMMMMMM MMMMMMMMM MMMMMMM) 3 spasiB A B I) 2 spasiMMMMMMMMMMMMMM) 3 spasiPasal) 2 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmm.) 3 spasiPasal) 2 spasi(1) Mmmmmmmmmmmmm mmmmmm mmmmmmm mmmmmmm(2) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmm mmmmmmm) 3 spasi63


) 3 spasiB A B II) 2 spasiMMMMMMMMMMMMM) 3 spasiPasal) 2 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.) 2 spasia. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmb. Mmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm) 3 spasiB A B III) 2 spasiMMMMMMMMMMMMM) 2 spasiPasal) 2 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.) 4 ½ spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- Ditetapkan dipada tanggal) 3 spasiKETUA) 6 spasiNAMA TERANG64


Lampiran II(kuning emas)KOMISI PEMILIHAN UMUM) 4 ½ spasiKEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM) 1 ½ spasiNOMOR...../Kep-KPU/TAHUN) 2 spasiTENTANG) 2 spasiMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM) 4 ½ spasiKOMISI PEMILIHAN UMUM,) 3 spasiMenimbang---- 20 karakter ---MengingatMemperhatikan:::a. Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmmmm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm;) 2 spasib. Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmmmm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm;) 3 spasi1. Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmmmm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm;) 2 spasi2. Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmmmm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm;) 3 spasi1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;2. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;) 3 spasiMenetapkanPERTAMAKEDUA:::MEMUTUSKAN :) 3 spasiMMMMMMMMMM MMMMMM MMMMMMM MMMMMMMMMMMM MMMMMMMMM MMMMMMMMM MMMMMMM) 3 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmm.) 3 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmm.) 3 spasi65


KETIGA : Mmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.----------------------------- 45 karakter ---------------------------- Ditetapkan dipada tanggal) 3 spasiKETUA) 6 spasiNAMA TERANG66


KEPUTUSAN BERSAMA) 1 ½ spasiLampiran IIIMenimbang---- 20 karakter---Mengingat:::NOMOR ...../KB/KPU/ TAHUNNOMOR TAHUNTENTANG) 2 spasiMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM) 3 spasia. Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmm mmmmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm;) 2 spasib. Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmm mmmmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm;) 3 spasi1. Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmm mmmmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm;) 2 spasi2. Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmm mmmmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm;) 2 spasi3. dst...) 3 spasiMEMUTUSKAN :) 3 spasiMenetapkan : MMMMMMMMMM MMMMMM MMMMMMM MMMMMMMMMMMM MMMMMMMMM MMMMMMMMM MMMMMMM) 3 spasiB A B I) 2 spasiMMMMMMMMMMMMMM) 3 spasiPasal) 2 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmm.) 3 spasiPasal) 2 spasi(1) Mmmmmmmmmmmmm mmmmmm mmmmmmm mmm(2) Mmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmm mmmmmmm) 3 spasiB A B II) 2 spasiMMMMMMMMMMMMM) 3 spasiParagraf) 2 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmm mmmmmmmmmm .) 3 spasiPasal) 2 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.67


) 2 spasia. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmb. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 3 spasiB A B III) 2 spasiMMMMMMMMMMMMM) 2 spasiPasal) 2 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.) 4 ½ spasiDitetapkan dipada tanggal) 3 spasi...........................................)))) 6 spasi))NAMA TERANGKETUA) 6 spasiNAMA TERANG68


Lampiran IV(garuda hitam)KOMISI PEMILIHAN UMUM) 4 ½ spasiKEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERALKOMISI PEMILIHAN UMUM) 1 ½ spasiNOMOR...../Kpts/Setjen/TAHUN) 2 spasiTENTANG) 2 spasiMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM) 4 ½ spasiKOMISI PEMILIHAN UMUM,) 3 spasiMenimbang---- 20 karakter ---MengingatMemperhatikan:::c. Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmmmm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm;) 2 spasid. Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmmmm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm;) 3 spasi1. Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmmmm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm;) 2 spasi2. Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmmmm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm;) 3 spasi3. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;4. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;) 3 spasiMenetapkanPERTAMAKEDUA:::MEMUTUSKAN :) 3 spasiMMMMMMMMMM MMMMMM MMMMMMM MMMMMMMMMMMM MMMMMMMMM MMMMMMMMM MMMMMMM) 3 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmm.) 3 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmm.) 3 spasi69


KETIGA : Mmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.----------------------------- 45 karakter ---------------------------- Ditetapkan diPada tanggal) 3 spasiSEKRETARIS JENDERAL) 6 spasiNAMA TERANG70


Lampiran V(lambang KPU berwarna)KOMISI PEMILIHAN UMUMPROVINSI ...........) 4 ½ spasiKEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUMPROVINSI................) 1 ½ spasiNOMOR TAHUN) 2 spasiTENTANG) 2 spasiMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM) 4 ½ spasiKOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI..........,) 3 spasiMenimbang---- 20 karakter ---MengingatMemperhatikan:::a. Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmmmm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm;) 2 spasib. Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmmmm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm;) 3 spasi1. Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmmmm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm;) 2 spasi2. Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmmmm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm;) 3 spasi1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;2. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;) 3 spasiMenetapkanPERTAMAKEDUA:::MEMUTUSKAN :) 3 spasiMMMMMMMMMM MMMMMM MMMMMMM MMMMMMMMMMMM MMMMMMMMM MMMMMMMMM MMMMMMM) 3 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmm.) 3 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmm.) 3 spasi) 3 spasi71


KETIGA : Mmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.) 4 ½ spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- Ditetapkan diPada tanggal) 3 spasiKETUA) 6 spasiNAMA TERANG72


Lampiran VI(lambang KPU berwarna)KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN/KOTA ...........) 4 ½ spasiKEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN/KOTA.............) 1 ½ spasiNOMOR TAHUN) 2 spasiTENTANG) 2 spasiMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM) 4 ½ spasiKOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA........,) 3 spasiMenimbang---- 20 karakter ---MengingatMemperhatikan:::a. Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmmmm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm;) 2 spasib. Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmmmm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm;) 3 spasi1. Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmmmm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm;) 2 spasi2. Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmmmm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm;) 3 spasi1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;2. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;) 3 spasiMenetapkanPERTAMAKEDUA:::MEMUTUSKAN :) 3 spasiMMMMMMMMMM MMMMMM MMMMMMM MMMMMMMMMMMM MMMMMMMMM MMMMMMMMM MMMMMMM) 3 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmm.) 3 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmm.) 3 spasi) 3 spasi73


KETIGA : Mmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.) 4 ½ spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- Ditetapkan diPada tanggal) 3 spasiKETUA) 6 spasiNAMA TERANG74


Lampiran VII.1KOP PPK/PPS/KPPS (menyesuaikan)Alamat :......................................Telp....................Fax...............) 4 ½ spasiKEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/PANITIA PEMUNGUTAN SUARA/KELOMPOKPENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARAKEL/DESA....KECAMATAN...../KABUPATEN/KOTA.............) 1 ½ spasiNOMOR TAHUN) 2 spasiTENTANG) 2 spasiMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM) 4 ½ spasiPANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/PANITIA PEMUNGUTAN SUARA/KELOMPOK PENYELENGGARAPEMUNGUTAN SUARA........,) 3 spasiMenimbang---- 20 karakter ---MengingatMemperhatikan:::a. Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmmmm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm;) 2 spasib. Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmmmm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm;) 3 spasi1. Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmmmm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm;) 2 spasi2. Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmmmm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm;) 3 spasi1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;2. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;) 3 spasiMenetapkanPERTAMAKEDUA:::MEMUTUSKAN :) 3 spasiMMMMMMMMMM MMMMMM MMMMMMM MMMMMMMMMMMM MMMMMMMMM MMMMMMMMM MMMMMMM) 3 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmm.) 3 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmm.) 3 spasi75


KETIGA : ) 3 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.) 4 ½ spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- Ditetapkan diPada tanggal) 3 spasiKETUA) 6 spasiNAMA TERANG76


Lampiran VII.2KOP PPLN/KPPSLN (menyesuaikan)Alamat :......................................Telp....................Fax...............) 4 ½ spasiKEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI/ KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTANSUARA LUAR NEGERIPERWAKILAN RI .............) 1 ½ spasiNOMOR TAHUN) 2 spasiTENTANG) 2 spasiMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM) 4 ½ spasiPANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI PERWAKILAN RI/ KELOMPOK PENYELENGGARAPEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI........,) 3 spasiMenimbang---- 20 karakter ---MengingatMemperhatikan:::a. Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmmmm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm;) 2 spasib. Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmmmm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm;) 3 spasi1. Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmmmm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm;) 2 spasi2. Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmmmm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm;) 3 spasi1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;2. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;) 3 spasiMenetapkanPERTAMAKEDUA:::MEMUTUSKAN :) 3 spasiMMMMMMMMMM MMMMMM MMMMMMM MMMMMMMMMMMM MMMMMMMMM MMMMMMMMM MMMMMMM) 3 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmm.) 3 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmm.) 3 spasi77


KETIGA : ) 3 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.) 4 ½ spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- Ditetapkan diPada tanggal) 3 spasiKETUA) 6 spasiNAMA TERANG78


Lampiran VIII.1(kuning emas)KOMISI PEMILIHAN UMUM----------------------------45 karakter ------------ ................................20.....) 3 spasi--10 karakter--- Nomor : KepadaSifat : Yth. MmmmmmmmmmmmmLampiran: ........................................Perihal : Mmmmmm ) 2 spasi--20 karakter---------------- mmmmmm Mmmmmmmm) 3 s/d 6 spasiS U R A T E D A R A N) 3 spasi--26 karakter----------------- Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.) 2 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 3 spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- KETUA) 2 spasiTembusan :1. Yth. Mmmmmmmmm2. Yth. Mmmmmmmmm)) 6 spasi)NAMA TERANG79


Lampiran VIII.2(warna hitam)KOMISI PEMILIHAN UMUM----------------------------45 karakter ------------ ................................20.....) 3 spasi--10 karakter--- Nomor : KepadaSifat : Yth. MmmmmmmmmmmmmLampiran: ........................................Perihal : Mmmmmm ) 2 spasi--20 karakter---------------- mmmmmm Mmmmmmmm) 3 s/d 6 spasiS U R A T E D A R A N) 3 spasi--26 karakter----------------- Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.) 2 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 3 spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- SEKRETARIS JENDERAL) 2 spasiTembusan :1. Yth. Mmmmmmmmm2. Yth. Mmmmmmmmm)) 6 spasi)NAMA TERANG80


Lampiran VIII.3(warna hitam)KOMISI PEMILIHAN UMUM----------------------------45 karakter ------------ ................................20.....) 3 spasi--10 karakter--- Nomor : KepadaSifat : Yth. MmmmmmmmmmmmmLampiran: ........................................Perihal : Mmmmmm ) 2 spasi--20 karakter---------------- mmmmmm Mmmmmmmm) 3 s/d 6 spasiS U R A T E D A R A N) 3 spasi--26 karakter----------------- Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.) 2 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 3 spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- WAKIL SEKRETARIS JENDERAL) 2 spasiTembusan :1. Yth. Mmmmmmmmm2. Yth. Mmmmmmmmm)) 6 spasi)NAMA TERANG81


Lampiran VIII.4(lambang KPU berwarna)KOMISI PEMILIHAN UMUMPROVINSI ...........----------------------------45 karakter ------------ ................................20.....) 3 spasi--10 karakter--- Nomor : KepadaSifat : Yth. MmmmmmmmmmmmmLampiran: ........................................Perihal : Mmmmmm ) 2 spasi--20 karakter---------------- mmmmmm Mmmmmmmm) 3 s/d 6 spasiS U R A T E D A R A N) 3 spasi--26 karakter----------------- Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.) 2 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 3 spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- KETUA) 2 spasiTembusan :1. Yth. Mmmmmmmmm2. Yth. Mmmmmmmmm)) 6 spasi)NAMA TERANG82


Lampiran VIII.5(lambang KPU berwarna)KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN/KOTA ...........----------------------------45 karakter ------------ ................................20.....) 3 spasi--10 karakter--- Nomor : KepadaSifat : Yth. MmmmmmmmmmmmmLampiran: ........................................Perihal : Mmmmmm ) 2 spasi--20 karakter---------------- mmmmmm Mmmmmmmm) 3 s/d 6 spasiS U R A T E D A R A N) 3 spasi--26 karakter----------------- Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.) 2 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 3 spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- KETUA) 2 spasiTembusan :1. Yth. Mmmmmmmmm2. Yth. Mmmmmmmmm)) 6 spasi)NAMA TERANG83


Lampiran IX.1(kuning emas)KOMISI PEMILIHAN UMUM) 3 spasi----------------------------45 karakter ------------ ................................20.....) 3 s/d 6 spasi--10 karakter--- Nomor : KepadaSifat : Yth. MmmmmmmmmmmmmLampiran: ........................................Perihal : Mmmmmm ) 2 spasi--20 karakter---------------- mmmmmm Mmmmmmmm) 3 s/d 9 spasi--26 karakter----------------- Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.) 2 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 4 ½ spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- KETUA) 2 spasiTembusan :1. Yth. Mmmmmmmmm2. Yth. Mmmmmmmmm)) 6 spasi)NAMA TERANG84


Lampiran IX.2(warna hitam)KOMISI PEMILIHAN UMUM) 3 spasi----------------------------45 karakter ------------ ................................20.....) 3 s/d 6 spasi--10 karakter--- Nomor : KepadaSifat : Yth. MmmmmmmmmmmmmLampiran: ........................................Perihal : Mmmmmm ) 2 spasi--20 karakter---------------- mmmmmm Mmmmmmmm) 3 s/d 9 spasi--26 karakter----------------- Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.) 2 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 4 ½ spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- SEKRETARIS JENDERAL) 2 spasiTembusan :1. Yth. Mmmmmmmmm2. Yth. Mmmmmmmmm)) 6 spasi)NAMA TERANG85


Lampiran IX.3(warna hitam)KOMISI PEMILIHAN UMUM) 3 spasi----------------------------45 karakter ------------ ................................20.....) 3 s/d 6 spasi--10 karakter--- Nomor : KepadaSifat : Yth. MmmmmmmmmmmmmLampiran: ........................................Perihal : Mmmmmm ) 2 spasi--20 karakter---------------- mmmmmm Mmmmmmmm) 3 s/d 9 spasi--26 karakter----------------- Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.) 2 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 4 ½ spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- WAKIL SEKRETARIS JENDERAL) 2 spasiTembusan :1. Yth. Mmmmmmmmm2. Yth. Mmmmmmmmm)) 6 spasi)NAMA TERANG86


Lampiran IX.4(lambang KPU berwarna)KOMISI PEMILIHAN UMUMPROVINSI ...........) 3 spasi----------------------------45 karakter ------------ ................................20.....) 3 s/d 6 spasi--10 karakter--- Nomor : KepadaSifat : Yth. MmmmmmmmmmmmmLampiran: ........................................Perihal : Mmmmmm ) 2 spasi--20 karakter---------------- mmmmmm Mmmmmmmm) 3 s/d 9 spasi--26 karakter----------------- Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.) 2 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 4 ½ spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- KETUA) 2 spasiTembusan :1. Yth. Mmmmmmmmm2. Yth. Mmmmmmmmm)) 6 spasi)NAMA TERANG87


Lampiran IX.5KOMISI PEMILIHAN UMUMPROVINSI ................Alamat : ..............Telp....................Fax..................) 3 spasi----------------------------45 karakter ------------ ................................20.....) 3 s/d 6 spasi--10 karakter--- Nomor : KepadaSifat : Yth. MmmmmmmmmmmmmLampiran: ........................................Perihal : Mmmmmm ) 2 spasi--20 karakter---------------- mmmmmm Mmmmmmmm) 3 s/d 9 spasi--26 karakter----------------- Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.) 2 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 4 ½ spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- SEKRETARIS) 2 spasiTembusan :1. Yth. Mmmmmmmmm2. Yth. Mmmmmmmmm)) 6 spasi)NAMA TERANG88


Lampiran IX.6(lambang KPU berwarna)KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN/KOTA ...........) 3 spasi----------------------------45 karakter ------------ ................................20.....) 3 s/d 6 spasi--10 karakter--- Nomor : KepadaSifat : Yth. MmmmmmmmmmmmmLampiran: ........................................Perihal : Mmmmmm ) 2 spasi--20 karakter---------------- mmmmmm Mmmmmmmm) 3 s/d 9 spasi--26 karakter----------------- Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.) 2 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 4 ½ spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- KETUA) 2 spasiTembusan :1. Yth. Mmmmmmmmm2. Yth. Mmmmmmmmm)) 6 spasi)NAMA TERANG89


Lampiran IX.7KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN/KOTA ................Alamat : ..............Telp....................Fax..................) 3 spasi----------------------------45 karakter ------------ ................................20.....) 3 s/d 6 spasi--10 karakter--- Nomor : KepadaSifat : Yth. MmmmmmmmmmmmmLampiran: ........................................Perihal : Mmmmmm ) 2 spasi--20 karakter---------------- mmmmmm Mmmmmmmm) 3 s/d 9 spasi--26 karakter----------------- Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.) 2 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 4 ½ spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- SEKRETARIS) 2 spasiTembusan :1. Yth. Mmmmmmmmm2. Yth. Mmmmmmmmm)) 6 spasi)NAMA TERANG90


Lampiran X.1(kuning emas)KOMISI PEMILIHAN UMUM) 4 ½ spasiSURAT KETERANGAN) 2 spasiNomor : .........................../20.......) 3 spasi---20 karakter---- 1. Yang bertanda tangan di bawah ini :) 2 spasia. Nama : .........................(nama pejabat)b. Jabatan : ................................................) 2 spasiDengan ini menyatakan, bahwa :) 2 spasia. Nama lengkap : ................................................b. N I P : ................................................c. Pangkat/Gol : ................................................d. Jabatan : ................................................e. Jenis Kelamin : ................................................f. Tempat/Tgl. Lahir : ................................................g. Status Perkawinan : ................................................h. Agama : ................................................i. Alamat : ................................................) 2 spasiBermaksud ..............................................................................................................................................................................2. Berhubungan dengan maksud yang bersangkutan diminta agar......................................................................................................) 2 spasi.......................................................................dapat memberikanBantuan serta fasilitas seperlunya.) 1 ½ spasiDemikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakanseperlunya.)) 4 ½ spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- .......................................,20.....KETUA)) 6 spasi)NAMA TERANG91


Lampiran X.2(warna hitam)KOMISI PEMILIHAN UMUM) 4 ½ spasiSURAT KETERANGAN) 2 spasiNomor : .........................../20.......) 3 spasi---20 karakter---- 1. Yang bertanda tangan di bawah ini :) 2 spasia. Nama : .........................(nama pejabat)b. Jabatan : ................................................) 2 spasiDengan ini menyatakan, bahwa :) 2 spasia. Nama lengkap : ................................................b. N I P : ................................................c. Pangkat/Gol : ................................................d. Jabatan : ................................................e. Jenis Kelamin : ................................................f. Tempat/Tgl. Lahir : ................................................g. Status Perkawinan : ................................................h. Agama : ................................................i. Alamat : ................................................) 2 spasiBermaksud ..............................................................................................................................................................................2. Berhubungan dengan maksud yang bersangkutan diminta agar......................................................................................................) 2 spasi.......................................................................dapat memberikanBantuan serta fasilitas seperlunya.) 1 ½ spasiDemikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakanseperlunya.)) 4 ½ spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- .......................................,20.....SEKRETARIS JENDERAL)) 6 spasi)NAMA TERANG92


Lampiran X.3(warna hitam)KOMISI PEMILIHAN UMUM) 4 ½ spasiSURAT KETERANGAN) 2 spasiNomor : .........................../20.......) 3 spasi---20 karakter---- 1. Yang bertanda tangan di bawah ini :) 2 spasia. Nama : .........................(nama pejabat)b. Jabatan : ................................................) 2 spasiDengan ini menyatakan, bahwa :) 2 spasia. Nama lengkap : ................................................b. N I P : ................................................c. Pangkat/Gol : ................................................d. Jabatan : ................................................e. Jenis Kelamin : ................................................f. Tempat/Tgl. Lahir : ................................................g. Status Perkawinan : ................................................h. Agama : ................................................i. Alamat : ................................................) 2 spasiBermaksud ..............................................................................................................................................................................2. Berhubungan dengan maksud yang bersangkutan diminta agar......................................................................................................) 2 spasi.......................................................................dapat memberikanBantuan serta fasilitas seperlunya.) 1 ½ spasiDemikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakanseperlunya.)) 4 ½ spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- .......................................,20.....WAKIL SEKRETARIS JENDERAL)) 6 spasi)NAMA TERANG93


Lampiran X.4(lambang KPU berwarna)KOMISI PEMILIHAN UMUMPROVINSI..........) 4 ½ spasiSURAT KETERANGAN) 2 spasiNomor : .........................../20.......) 3 spasi---20 karakter---- 1. Yang bertanda tangan di bawah ini :) 2 spasia. Nama : .........................(nama pejabat)b. Jabatan : ................................................) 2 spasiDengan ini menyatakan, bahwa :) 2 spasia. Nama lengkap : ................................................b. N I P : ................................................c. Pangkat/Gol : ................................................d. Jabatan : ................................................e. Jenis Kelamin : ................................................f. Tempat/Tgl. Lahir : ................................................g. Status Perkawinan : ................................................h. Agama : ................................................i. Alamat : ................................................) 2 spasiBermaksud ..............................................................................................................................................................................2. Berhubungan dengan maksud yang bersangkutan diminta agar......................................................................................................) 2 spasi.......................................................................dapat memberikanBantuan serta fasilitas seperlunya.) 1 ½ spasiDemikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakanseperlunya.)) 4 ½ spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- .......................................,20.....KETUA)) 6 spasi)NAMA TERANG94


Lampiran X.5KOMISI PEMILIHAN UMUMPROVINSI ................Alamat : ..............Telp....................Fax..................) 4 ½ spasiSURAT KETERANGAN) 2 spasiNomor : .........................../20.......) 3 spasi---20 karakter---- 1. Yang bertanda tangan di bawah ini :) 2 spasia. Nama : .........................(nama pejabat)b. Jabatan : ................................................) 2 spasiDengan ini menyatakan, bahwa :) 2 spasia. Nama lengkap : ................................................b. N I P : ................................................c. Pangkat/Gol : ................................................d. Jabatan : ................................................e. Jenis Kelamin : ................................................f. Tempat/Tgl. Lahir : ................................................g. Status Perkawinan : ................................................h. Agama : ................................................i. Alamat : ................................................) 2 spasiBermaksud ..............................................................................................................................................................................2. Berhubungan dengan maksud yang bersangkutan diminta agar......................................................................................................) 2 spasi.......................................................................dapat memberikanBantuan serta fasilitas seperlunya.) 1 ½ spasiDemikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakanseperlunya.)) 4 ½ spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- .......................................,20.....SEKRETARIS)) 6 spasi)NAMA TERANG95


Lampiran X.6(lambang KPU berwarna)KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN/KOTA..........) 4 ½ spasiSURAT KETERANGAN) 2 spasiNomor : .........................../20.......) 3 spasi---20 karakter---- 1. Yang bertanda tangan di bawah ini :) 2 spasia. Nama : .........................(nama pejabat)b. Jabatan : ................................................) 2 spasiDengan ini menyatakan, bahwa :) 2 spasia. Nama lengkap : ................................................b. N I P : ................................................c. Pangkat/Gol : ................................................d. Jabatan : ................................................e. Jenis Kelamin : ................................................f. Tempat/Tgl. Lahir : ................................................g. Status Perkawinan : ................................................h. Agama : ................................................i. Alamat : ................................................) 2 spasiBermaksud ..............................................................................................................................................................................2. Berhubungan dengan maksud yang bersangkutan diminta agar......................................................................................................) 2 spasi.......................................................................dapat memberikanBantuan serta fasilitas seperlunya.) 1 ½ spasiDemikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakanseperlunya.)) 4 ½ spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- .......................................,20.....KETUA)) 6 spasi)NAMA TERANG96


Lampiran X.7KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN/KOTA ................Alamat : ..............Telp....................Fax..................) 4 ½ spasiSURAT KETERANGAN) 2 spasiNomor : .........................../20.......) 3 spasi---20 karakter---- 1. Yang bertanda tangan di bawah ini :) 2 spasia. Nama : .........................(nama pejabat)b. Jabatan : ................................................) 2 spasiDengan ini menyatakan, bahwa :) 2 spasia. Nama lengkap : ................................................b. N I P : ................................................c. Pangkat/Gol : ................................................d. Jabatan : ................................................e. Jenis Kelamin : ................................................f. Tempat/Tgl. Lahir : ................................................g. Status Perkawinan : ................................................h. Agama : ................................................i. Alamat : ................................................) 2 spasiBermaksud ..............................................................................................................................................................................2. Berhubungan dengan maksud yang bersangkutan diminta agar......................................................................................................) 2 spasi.......................................................................dapat memberikanBantuan serta fasilitas seperlunya.) 1 ½ spasiDemikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakanseperlunya.)) 4 ½ spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- .......................................,20.....SEKRETARIS)) 6 spasi)NAMA TERANG97


Lampiran X.8KOMISI PEMILIHAN UMUMJL. IMAM BONJOL NO. 29J A K A R T ATelp....................Fax..................) 4 ½ spasiSURAT KETERANGAN) 2 spasiNomor : .........................../20.......) 3 spasi---20 karakter---- 1. Yang bertanda tangan di bawah ini :) 2 spasia. Nama : .........................(nama pejabat)b. Jabatan : ................................................) 2 spasiDengan ini menyatakan, bahwa :) 2 spasia. Nama lengkap : ................................................b. N I P : ................................................c. Pangkat/Gol : ................................................d. Jabatan : ................................................e. Jenis Kelamin : ................................................f. Tempat/Tgl. Lahir : ................................................g. Status Perkawinan : ................................................h. Agama : ................................................i. Alamat : ................................................) 2 spasiBermaksud ..............................................................................................................................................................................2. Berhubungan dengan maksud yang bersangkutan diminta agar......................................................................................................) 2 spasi.......................................................................dapat memberikanBantuan serta fasilitas seperlunya.) 1 ½ spasiDemikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakanseperlunya.)) 4 ½ spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- .......................................,20.....NAMA PEJABAT ESELON II/III)) 6 spasi)NAMA TERANG98


Lampiran X.9KOMISI PEMILIHAN UMUMPROVINSI ................Alamat : ..............Telp....................Fax..................) 4 ½ spasiSURAT KETERANGAN) 2 spasiNomor : .........................../20.......) 3 spasi---20 karakter---- 1. Yang bertanda tangan di bawah ini :) 2 spasia. Nama : .........................(nama pejabat)b. Jabatan : ................................................) 2 spasiDengan ini menyatakan, bahwa :) 2 spasia. Nama lengkap : ................................................b. N I P : ................................................c. Pangkat/Gol : ................................................d. Jabatan : ................................................e. Jenis Kelamin : ................................................f. Tempat/Tgl. Lahir : ................................................g. Status Perkawinan : ................................................h. Agama : ................................................i. Alamat : ................................................) 2 spasiBermaksud ..............................................................................................................................................................................2. Berhubungan dengan maksud yang bersangkutan diminta agar......................................................................................................) 2 spasi.......................................................................dapat memberikanBantuan serta fasilitas seperlunya.) 1 ½ spasiDemikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakanseperlunya.)) 4 ½ spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- .......................................,20.....NAMA JABATAN ESELON III/IV)) 6 spasi)NAMA TERANG99


Lampiran X.10KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN/KOTA ................Alamat : ..............Telp....................Fax..................) 4 ½ spasiSURAT KETERANGAN) 2 spasiNomor : .........................../20.......) 3 spasi---20 karakter---- 1. Yang bertanda tangan di bawah ini :) 2 spasia. Nama : .........................(nama pejabat)b. Jabatan : ................................................) 2 spasiDengan ini menyatakan, bahwa :) 2 spasia. Nama lengkap : ................................................b. N I P : ................................................c. Pangkat/Gol : ................................................d. Jabatan : ................................................e. Jenis Kelamin : ................................................f. Tempat/Tgl. Lahir : ................................................g. Status Perkawinan : ................................................h. Agama : ................................................i. Alamat : ................................................) 2 spasiBermaksud ..............................................................................................................................................................................2. Berhubungan dengan maksud yang bersangkutan diminta agar......................................................................................................) 2 spasi.......................................................................dapat memberikanBantuan serta fasilitas seperlunya.) 1 ½ spasiDemikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakanseperlunya.)) 4 ½ spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- .......................................,20.....NAMA JABATAN IV)) 6 spasi)NAMA TERANG100


Lampiran XI.1(kuning emas)KOMISI PEMILIHAN UMUM) 6 spasi)SURAT PERINTAH) 1 ½ spasiNomor : ................................/...........)) 4 ½ spasi)--26 karakter-----------------Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.)) 3 spasiMEMERINTAHKAN) 2 spasiKepada :) 2 spasi--26 karakter--------------- a. Nama : Mmmmmmmmmmmmmmmmmb. Jabatan : Mmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasiUntuk :) 2 spasi--26 karakter-----------------Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.)) 4 ½ spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- .......................................,20.....) 2 spasi---karakter--- Tembusan :1. Yth. Mmmmmmmmm2. Yth. MmmmmmmmmKETUA)) 6 spasi)NAMA TERANG101


Lampiran XI.2(warna hitam)KOMISI PEMILIHAN UMUM) 6 spasi)SURAT PERINTAH) 1 ½ spasiNomor : ................................/...........)) 4 ½ spasi)--26 karakter-----------------Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.)) 3 spasiMEMERINTAHKAN) 2 spasiKepada :) 2 spasi--26 karakter--------------- a. Nama : Mmmmmmmmmmmmmmmmmb. Jabatan : Mmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasiUntuk :) 2 spasi--26 karakter-----------------Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.)) 4 ½ spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- .......................................,20.....) 2 spasi---karakter--- Tembusan :1. Yth. Mmmmmmmmm2. Yth. MmmmmmmmmSEKRETARIS JENDERAL)) 6 spasi)NAMA TERANG102


Lampiran XI.3(warna hitam)KOMISI PEMILIHAN UMUM) 6 spasi)SURAT PERINTAH) 1 ½ spasiNomor : ................................/...........)) 4 ½ spasi)--26 karakter-----------------Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.)) 3 spasiMEMERINTAHKAN) 2 spasiKepada :) 2 spasi--26 karakter--------------- a. Nama : Mmmmmmmmmmmmmmmmmb. Jabatan : Mmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasiUntuk :) 2 spasi--26 karakter-----------------Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.)) 4 ½ spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- .......................................,20.....) 2 spasi---karakter--- Tembusan :1. Yth. Mmmmmmmmm2. Yth. MmmmmmmmmWAKIL SEKRETARIS JENDERAL)) 6 spasi)NAMA TERANG103


Lampiran XI.4(lambang KPU berwarna)KOMISI PEMILIHAN UMUMPROVINSI..........) 6 spasi)SURAT PERINTAH) 1 ½ spasiNomor : ................................/...........)) 4 ½ spasi)--26 karakter-----------------Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.)) 3 spasiMEMERINTAHKAN) 2 spasiKepada :) 2 spasi--26 karakter--------------- a. Nama : Mmmmmmmmmmmmmmmmmb. Jabatan : Mmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasiUntuk :) 2 spasi--26 karakter-----------------Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.)) 4 ½ spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- .......................................,20.....) 2 spasi---karakter--- Tembusan :1. Yth. Mmmmmmmmm2. Yth. MmmmmmmmmKETUA)) 6 spasi)NAMA TERANG104


Lampiran XI.5KOMISI PEMILIHAN UMUMPROVINSI ................Alamat : ..............Telp....................Fax..................) 6 spasi)SURAT PERINTAH) 1 ½ spasiNomor : ................................/...........)) 4 ½ spasi)--26 karakter-----------------Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.)) 3 spasiMEMERINTAHKAN) 2 spasiKepada :) 2 spasi--26 karakter--------------- a. Nama : Mmmmmmmmmmmmmmmmmb. Jabatan : Mmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasiUntuk :) 2 spasi--26 karakter-----------------Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.)) 4 ½ spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- .......................................,20.....) 2 spasi---karakter--- Tembusan :1. Yth. Mmmmmmmmm2. Yth. MmmmmmmmmSEKRETARIS)) 6 spasi)NAMA TERANG105


Lampiran XI.6(lambang KPU berwarna)KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN/KOTA..........) 6 spasi)SURAT PERINTAH) 1 ½ spasiNomor : ................................/...........)) 4 ½ spasi)--26 karakter-----------------Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.)) 3 spasiMEMERINTAHKAN) 2 spasiKepada :) 2 spasi--26 karakter--------------- a. Nama : Mmmmmmmmmmmmmmmmmb. Jabatan : Mmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasiUntuk :) 2 spasi--26 karakter-----------------Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.)) 4 ½ spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- .......................................,20.....) 2 spasi---karakter--- Tembusan :1. Yth. Mmmmmmmmm2. Yth. MmmmmmmmmKETUA)) 6 spasi)NAMA TERANG106


Lampiran XI.7KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN/KOTA ................Alamat : ..............Telp....................Fax..................) 6 spasi)SURAT PERINTAH) 1 ½ spasiNomor : ................................/...........)) 4 ½ spasi)--26 karakter-----------------Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.)) 3 spasiMEMERINTAHKAN) 2 spasiKepada :) 2 spasi--26 karakter--------------- a. Nama : Mmmmmmmmmmmmmmmmmb. Jabatan : Mmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasiUntuk :) 2 spasi--26 karakter-----------------Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.)) 4 ½ spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- .......................................,20.....) 2 spasi---karakter--- Tembusan :1. Yth. Mmmmmmmmm2. Yth. MmmmmmmmmSEKRETARIS)) 6 spasi)NAMA TERANG107


Lampiran XII.1(kuning emas)KOMISI PEMILIHAN UMUM) 4 ½ spasiSURAT PERJANJIANNOMOR : ..................../20.....) 2 spasiTENTANGNAMA SURAT PERJANJIAN)) 4 ½ spasiPada hari ini .........................tanggal..............bulan............... tahun .............bertempat tinggal di ..........kamiyang bertanda tangan di bawah ini :) 2 spasi1. Nama : ....................................................Pekerjaan/Jabatan : Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Alamat : ....................................................Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .....................................................................................Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA ............................................................................................) 2 spasi2. Nama : ....................................................Pekerjaan/Jabatan : ....................................................Alamat : ....................................................Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .....................................................................................Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA .................................................................................................) 3 spasiPIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA telah setuju untuk mengikat perjanjian dengan syarat-syarat sebagaiberikut :) 3 spasiPasal.........Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm dst...Pasal .........(1) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm(2) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmdst......108


)) 2 spasiDemikian surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak pada hari ini dan tanggal serta tahuntersebut diatas dalam rangkap ....................di atas kertas bermaterai cukup serta masing-masing pihak diberikan 1(satu) rangkap.)) 4 ½ spasi)PIHAK II) 2 spasiNAMA JABATAN) 6 spasiNAMA TERANGPIHAK I) 2 spasiKOMISI PEMILIHAN UMUMKETUA) 6 spasiNAMA TERANG) 3 spasiSAKSI-SAKSI) 3 spasiNAMA JABATANNAMA JABATAN) 6 spasi) 6 spasiNAMA TERANGNAMA TERANG109


Lampiran XII.2(warna hitam)KOMISI PEMILIHAN UMUM) 4 ½ spasiSURAT PERJANJIANNOMOR : ..................../20.....) 2 spasiTENTANGNAMA SURAT PERJANJIAN)) 4 ½ spasiPada hari ini .........................tanggal..............bulan............... tahun .............bertempat tinggal di ..........kamiyang bertanda tangan di bawah ini :) 2 spasi1. Nama : ....................................................Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Alamat : ....................................................Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .....................................................................................Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA ............................................................................................) 2 spasi2. Nama : ....................................................Pekerjaan/Jabatan : ....................................................Alamat : ....................................................Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .....................................................................................Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA .................................................................................................) 3 spasiPIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA telah setuju untuk mengikat perjanjian dengan syarat-syarat sebagaiberikut :) 3 spasiPasal.........Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm dst...Pasal .........(1) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm(2) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmdst......110


)) 2 spasiDemikian surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak pada hari ini dan tanggal serta tahuntersebut diatas dalam rangkap ....................di atas kertas bermaterai cukup serta masing-masing pihak diberikan 1(satu) rangkap.)) 4 ½ spasi)PIHAK II) 2 spasiNAMA JABATAN) 6 spasiNAMA TERANGPIHAK I) 2 spasiKOMISI PEMILIHAN UMUMSEKRETARIS JENDERAL) 6 spasiNAMA TERANG) 3 spasiSAKSI-SAKSI) 3 spasiNAMA JABATANNAMA JABATAN) 6 spasi) 6 spasiNAMA TERANGNAMA TERANG111


Lampiran XII.3(lambang KPU berwarna)KOMISI PEMILIHAN UMUMPROVINSI.........) 4 ½ spasiSURAT PERJANJIANNOMOR : ..................../20.....) 2 spasiTENTANGNAMA SURAT PERJANJIAN)) 4 ½ spasiPada hari ini .........................tanggal..............bulan............... tahun .............bertempat tinggal di ..........kamiyang bertanda tangan di bawah ini :) 2 spasi1. Nama : ....................................................Pekerjaan/Jabatan : Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi....Alamat : ....................................................Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .....................................................................................Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA ............................................................................................) 2 spasi2. Nama : ....................................................Pekerjaan/Jabatan : ....................................................Alamat : ....................................................Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .....................................................................................Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA .................................................................................................) 3 spasiPIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA telah setuju untuk mengikat perjanjian dengan syarat-syarat sebagaiberikut :) 3 spasiPasal.........Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm dst...Pasal .........(1) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm(2) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmdst......112


)) 2 spasiDemikian surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak pada hari ini dan tanggal serta tahuntersebut diatas dalam rangkap ....................di atas kertas bermaterai cukup serta masing-masing pihak diberikan 1(satu) rangkap.)) 4 ½ spasi)PIHAK II) 2 spasiNAMA JABATAN) 6 spasiNAMA TERANGPIHAK I) 2 spasiKOMISI PEMILIHAN UMUMPROVINSI..........KETUA) 6 spasiNAMA TERANG) 3 spasiSAKSI-SAKSI) 3 spasiNAMA JABATANNAMA JABATAN) 6 spasi) 6 spasiNAMA TERANGNAMA TERANG113


Lampiran XII.4KOMISI PEMILIHAN UMUMPROVINSI ................Alamat : ..............Telp....................Fax..................) 4 ½ spasiSURAT PERJANJIANNOMOR : ..................../20.....) 2 spasiTENTANGNAMA SURAT PERJANJIAN)) 4 ½ spasiPada hari ini .........................tanggal..............bulan............... tahun .............bertempat tinggal di ..........kamiyang bertanda tangan di bawah ini :) 2 spasi1. Nama : ....................................................Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi....Alamat : ....................................................Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .....................................................................................Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA ............................................................................................) 2 spasi2. Nama : ....................................................Pekerjaan/Jabatan : ....................................................Alamat : ....................................................Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .....................................................................................Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA .................................................................................................) 3 spasiPIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA telah setuju untuk mengikat perjanjian dengan syarat-syarat sebagaiberikut :) 3 spasiPasal.........Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm dst...Pasal .........(1) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm(2) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmdst......114


)) 2 spasiDemikian surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak pada hari ini dan tanggal serta tahuntersebut diatas dalam rangkap ....................di atas kertas bermaterai cukup serta masing-masing pihak diberikan 1(satu) rangkap.)) 4 ½ spasi)PIHAK II) 2 spasiNAMA JABATAN) 6 spasiNAMA TERANGPIHAK I) 2 spasiKOMISI PEMILIHAN UMUMPROVINSI..........SEKRETARIS) 6 spasiNAMA TERANG) 3 spasiSAKSI-SAKSI) 3 spasiNAMA JABATANNAMA JABATAN) 6 spasi) 6 spasiNAMA TERANGNAMA TERANG115


Lampiran XII.5(lambang KPU berwarna)KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN/KOTA.........) 4 ½ spasiSURAT PERJANJIANNOMOR : ..................../20.....) 2 spasiTENTANGNAMA SURAT PERJANJIAN)) 4 ½ spasiPada hari ini .........................tanggal..............bulan............... tahun .............bertempat tinggal di ..........kamiyang bertanda tangan di bawah ini :) 2 spasi1. Nama : ....................................................Pekerjaan/Jabatan : Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota....Alamat : ....................................................Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .....................................................................................Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA ............................................................................................) 2 spasi2. Nama : ....................................................Pekerjaan/Jabatan : ....................................................Alamat : ....................................................Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .....................................................................................Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA .................................................................................................) 3 spasiPIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA telah setuju untuk mengikat perjanjian dengan syarat-syarat sebagaiberikut :) 3 spasiPasal.........Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm dst...Pasal .........(1) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm(2) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmdst......116


)) 2 spasiDemikian surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak pada hari ini dan tanggal serta tahuntersebut diatas dalam rangkap ....................di atas kertas bermaterai cukup serta masing-masing pihak diberikan 1(satu) rangkap.)) 4 ½ spasi)PIHAK II) 2 spasiNAMA JABATAN) 6 spasiNAMA TERANGPIHAK I) 2 spasiKOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN/KOTA..........KETUA) 6 spasiNAMA TERANG) 3 spasiSAKSI-SAKSI) 3 spasiNAMA JABATANNAMA JABATAN) 6 spasi) 6 spasiNAMA TERANGNAMA TERANG117


Lampiran XII.6KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN/KOTA ................Alamat : ..............Telp....................Fax..................) 4 ½ spasiSURAT PERJANJIANNOMOR : ..................../20.....) 2 spasiTENTANGNAMA SURAT PERJANJIAN)) 4 ½ spasiPada hari ini .........................tanggal..............bulan............... tahun .............bertempat tinggal di ..........kamiyang bertanda tangan di bawah ini :) 2 spasi1. Nama : ....................................................Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota....Alamat : ....................................................Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .....................................................................................Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA ............................................................................................) 2 spasi2. Nama : ....................................................Pekerjaan/Jabatan : ....................................................Alamat : ....................................................Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .....................................................................................Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA .................................................................................................) 3 spasiPIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA telah setuju untuk mengikat perjanjian dengan syarat-syarat sebagaiberikut :) 3 spasiPasal.........Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm dst...Pasal .........(1) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm(2) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmdst......118


)) 2 spasiDemikian surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak pada hari ini dan tanggal serta tahuntersebut diatas dalam rangkap ....................di atas kertas bermaterai cukup serta masing-masing pihak diberikan 1(satu) rangkap.)) 4 ½ spasi)PIHAK II) 2 spasiNAMA JABATAN) 6 spasiNAMA TERANGPIHAK I) 2 spasiKOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN/KOTA..........SEKRETARIS) 6 spasiNAMA TERANG) 3 spasiSAKSI-SAKSI) 3 spasiNAMA JABATANNAMA JABATAN) 6 spasi) 6 spasiNAMA TERANGNAMA TERANG119


Lampiran XIIIKOP NASKAH DINAS MENYESUAIKAN(SESUAI DENGAN YANG MEMBERI KUASA)) 4 ½ spasiS U R A T K U A S A)) 3 spasi----20 karakter------ Yang bertanda tangan di bawah ini :) 2 spasia. Nama :.................................................) 1 ½ spasib. Jabatan :.................................................) 3 spasi----20 karakter------ Kepada :MEMBERI KUASA) 2 spasia. Nama :.................................................) 1 ½ spasib. Jabatan :.................................................) 2 spasi----20 karakter------ Khusus untuk :) 2 ½ spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm----26 karakter------ Demikian supaya yang berkepentingan menjadi maklum.) 4 ½ spasi----------------------------- 45 karakter ----------------------------Yang diberi kuasa) 1 ½ spasiNAMA JABATAN.......................................,20.....Yang memberi kuasa) 1 ½ spasiKOMISI PEMILIHAN UMUMNAMA JABATAN) 6 spasi) 6 spasiNAMA TERANGNAMA TERANG120


Lampiran XIVKOP NASKAH DINAS MENYESUAIKAN(SESUAI DENGAN YANG MEMBERI IZIN)) 4 ½ spasiS U R A T I Z I N) 2 spasiNOMOR : .........................TANGGAL : ........................----7 karakter-----Dasar : a. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasi----20 karakter----------- b. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 3 spasiMENGIZINKAN) 3 spasiKepada : ..........................................) 2 spasiNama : ..........................................) 2 spasiN i p : ..........................................) 2 spasiPangkat/Gol : ..........................................) 2 spasiAlamat : ..........................................) 2 spasiUntuk : ....................................................................................) 4 ½ spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- .......................................,20.....) 2 spasiTembusan :1. Yth. ............................2. Yth. ............................NAMA JABATAN)) 6 spasi)NAMA TERANG121


Lampiran XV.1(kuning emas)KOMISI PEMILIHAN UMUM) 3 spasi----------------------------45 karakter ------------ ................................20.....) 3 s/d 6 spasi--10 karakter--- Nomor : KepadaSifat : Yth. MmmmmmmmmmmmmLampiran: ........................................Perihal : Undangan ) 2 spasiMmmmmmmm) 3--26 karakter----------------- Dengan ini mengharapkan kehadiran Saudara dalam rapat/ pertemuan/ sidang yangakan diselenggarakan pada :--20 karakter---------- Hari : ....................................................) 2 spasiTanggal : ....................................................) 2 spasiWaktu : ....................................................) 2 spasiTempat : ....................................................) 2 spasiAcara : ....................................................) 2 spasiPimpinan Rapat : ....................................................Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.) 3 spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- KETUA) 2 spasi---7 karakter---Tembusan :1. Yth. ............................2. Yth. ............................)) 6 spasi)NAMA TERANG122


Lampiran XV.2(warna hitam)KOMISI PEMILIHAN UMUM) 3 spasi----------------------------45 karakter ------------ ................................20.....) 3 s/d 6 spasi--10 karakter--- Nomor : KepadaSifat : Yth. MmmmmmmmmmmmmLampiran: ........................................Perihal : Undangan ) 2 spasiMmmmmmmm) 3--26 karakter----------------- Dengan ini mengharapkan kehadiran Saudara dalam rapat/ pertemuan/ sidang yangakan diselenggarakan pada :--20 karakter---------- Hari : ....................................................) 2 spasiTanggal : ....................................................) 2 spasiWaktu : ....................................................) 2 spasiTempat : ....................................................) 2 spasiAcara : ....................................................) 2 spasiPimpinan Rapat : ....................................................Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.) 3 spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- SEKRETARIS JENDERAL) 2 spasi---7 karakter---Tembusan :1. Yth. ............................2. Yth. ............................)) 6 spasi)NAMA TERANG123


Lampiran XV.3(warna hitam)KOMISI PEMILIHAN UMUM) 3 spasi----------------------------45 karakter ------------ ................................20.....) 3 s/d 6 spasi--10 karakter--- Nomor : KepadaSifat : Yth. MmmmmmmmmmmmmLampiran: ........................................Perihal : Undangan ) 2 spasiMmmmmmmm) 3--26 karakter----------------- Dengan ini mengharapkan kehadiran Saudara dalam rapat/ pertemuan/ sidang yangakan diselenggarakan pada :--20 karakter---------- Hari : ....................................................) 2 spasiTanggal : ....................................................) 2 spasiWaktu : ....................................................) 2 spasiTempat : ....................................................) 2 spasiAcara : ....................................................) 2 spasiPimpinan Rapat : ....................................................Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.) 3 spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- WAKIL SEKRETARIS JENDERAL) 2 spasi---7 karakter---Tembusan :1. Yth. ............................2. Yth. ............................)) 6 spasi)NAMA TERANG124


Lampiran XV.4(lambang KPU berwarna)KOMISI PEMILIHAN UMUMPROVINSI.........) 3 spasi----------------------------45 karakter ------------ ................................20.....) 3 s/d 6 spasi--10 karakter--- Nomor : KepadaSifat : Yth. MmmmmmmmmmmmmLampiran: ........................................Perihal : Undangan ) 2 spasiMmmmmmmm) 3--26 karakter----------------- Dengan ini mengharapkan kehadiran Saudara dalam rapat/ pertemuan/ sidang yangakan diselenggarakan pada :--20 karakter---------- Hari : ....................................................) 2 spasiTanggal : ....................................................) 2 spasiWaktu : ....................................................) 2 spasiTempat : ....................................................) 2 spasiAcara : ....................................................) 2 spasiPimpinan Rapat : ....................................................Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.) 3 spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- KETUA) 2 spasi---7 karakter---Tembusan :1. Yth. ............................2. Yth. ............................)) 6 spasi)NAMA TERANG125


Lampiran XV.5KOMISI PEMILIHAN UMUMPROVINSI ................Alamat : ..............Telp....................Fax..................) 3 spasi----------------------------45 karakter ------------ ................................20.....) 3 s/d 6 spasi--10 karakter--- Nomor : KepadaSifat : Yth. MmmmmmmmmmmmmLampiran: ........................................Perihal : Undangan ) 2 spasiMmmmmmmm) 3--26 karakter----------------- Dengan ini mengharapkan kehadiran Saudara dalam rapat/ pertemuan/ sidang yangakan diselenggarakan pada :--20 karakter---------- Hari : ....................................................) 2 spasiTanggal : ....................................................) 2 spasiWaktu : ....................................................) 2 spasiTempat : ....................................................) 2 spasiAcara : ....................................................) 2 spasiPimpinan Rapat : ....................................................Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.) 3 spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- SEKRETARIS) 2 spasi---7 karakter---Tembusan :1. Yth. ............................2. Yth. ............................)) 6 spasi)NAMA TERANG126


Lampiran XV.6(lambang KPU berwarna)KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN/KOTA........) 3 spasi----------------------------45 karakter ------------ ................................20.....) 3 s/d 6 spasi--10 karakter--- Nomor : KepadaSifat : Yth. MmmmmmmmmmmmmLampiran: ........................................Perihal : Undangan ) 2 spasiMmmmmmmm) 3--26 karakter----------------- Dengan ini mengharapkan kehadiran Saudara dalam rapat/ pertemuan/ sidang yangakan diselenggarakan pada :--20 karakter---------- Hari : ....................................................) 2 spasiTanggal : ....................................................) 2 spasiWaktu : ....................................................) 2 spasiTempat : ....................................................) 2 spasiAcara : ....................................................) 2 spasiPimpinan Rapat : ....................................................Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.) 3 spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- KETUA) 2 spasi---7 karakter---Tembusan :1. Yth. ............................2. Yth. ............................)) 6 spasi)NAMA TERANG127


Lampiran XV.7KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN/KOTA ................Alamat : ..............Telp....................Fax..................) 3 spasi----------------------------45 karakter ------------ ................................20.....) 3 s/d 6 spasi--10 karakter--- Nomor : KepadaSifat : Yth. MmmmmmmmmmmmmLampiran: ........................................Perihal : Undangan ) 2 spasiMmmmmmmm) 3--26 karakter----------------- Dengan ini mengharapkan kehadiran Saudara dalam rapat/ pertemuan/ sidang yangakan diselenggarakan pada :--20 karakter---------- Hari : ....................................................) 2 spasiTanggal : ....................................................) 2 spasiWaktu : ....................................................) 2 spasiTempat : ....................................................) 2 spasiAcara : ....................................................) 2 spasiPimpinan Rapat : ....................................................Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.) 3 spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- SEKRETARIS) 2 spasi---7 karakter---Tembusan :1. Yth. ............................2. Yth. ............................)) 6 spasi)NAMA TERANG128


Lampiran XVI.1(kuning emas)KOMISI PEMILIHAN UMUM) 3 spasi----------------------------45 karakter ------------ ................................20.....) 3 s/d 6 spasi--10 karakter--- Nomor : KepadaSifat : Yth. MmmmmmmmmmmmmLampiran: ........................................Perihal : Panggilan ) 2 spasiMmmmmmmm) 3 s/d 6 spasi--26 karakter----------------- Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor ...................... .............pada:--20 karakter---------- Hari : ....................................................) 2 spasiTanggal : ....................................................) 2 spasiWaktu : Pukul ........................................) 2 spasiAlamat : ....................................................) 2 spasiUntuk : MmmmmmmmmmmmmmmmMmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasiBila pangilan ini tidak ditaati akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai denganperaturan yang berlaku.) 3 spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- KETUA) 2 spasi---7 karakter---Tembusan :1. Yth. ............................2. Yth. ............................)) 6 spasi)NAMA TERANG129


Lampiran XVI.2(warna hitam)KOMISI PEMILIHAN UMUM) 3 spasi----------------------------45 karakter ------------ ................................20.....) 3 s/d 6 spasi--10 karakter--- Nomor : KepadaSifat : Yth. MmmmmmmmmmmmmLampiran: ........................................Perihal : Panggilan ) 2 spasiMmmmmmmm) 3 s/d 6 spasi--26 karakter----------------- Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor ...................... .............pada:--20 karakter---------- Hari : ....................................................) 2 spasiTanggal : ....................................................) 2 spasiWaktu : Pukul ........................................) 2 spasiAlamat : ....................................................) 2 spasiUntuk : MmmmmmmmmmmmmmmmMmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasiBila pangilan ini tidak ditaati akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai denganperaturan yang berlaku.) 3 spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- SEKRETARIS JENDERAL) 2 spasi---7 karakter---Tembusan :1. Yth. ............................2. Yth. ............................)) 6 spasi)NAMA TERANG130


Lampiran XVI.3(warna hitam)KOMISI PEMILIHAN UMUM) 3 spasi----------------------------45 karakter ------------ ................................20.....) 3 s/d 6 spasi--10 karakter--- Nomor : KepadaSifat : Yth. MmmmmmmmmmmmmLampiran: ........................................Perihal : Panggilan ) 2 spasiMmmmmmmm) 3 s/d 6 spasi--26 karakter----------------- Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor ...................... .............pada:--20 karakter---------- Hari : ....................................................) 2 spasiTanggal : ....................................................) 2 spasiWaktu : Pukul ........................................) 2 spasiAlamat : ....................................................) 2 spasiUntuk : MmmmmmmmmmmmmmmmMmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasiBila pangilan ini tidak ditaati akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai denganperaturan yang berlaku.) 3 spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- WAKIL SEKRETARIS JENDERAL) 2 spasi---7 karakter---Tembusan :1. Yth. ............................2. Yth. ............................)) 6 spasi)NAMA TERANG131


Lampiran XVI.4(lambang KPU berwarna)KOMISI PEMILIHAN UMUMPROVINSI.........) 3 spasi----------------------------45 karakter ------------ ................................20.....) 3 s/d 6 spasi--10 karakter--- Nomor : KepadaSifat : Yth. MmmmmmmmmmmmmLampiran: ........................................Perihal : Panggilan ) 2 spasiMmmmmmmm) 3 s/d 6 spasi--26 karakter----------------- Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor ...................... .............pada:--20 karakter---------- Hari : ....................................................) 2 spasiTanggal : ....................................................) 2 spasiWaktu : Pukul ........................................) 2 spasiAlamat : ....................................................) 2 spasiUntuk : MmmmmmmmmmmmmmmmMmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasiBila pangilan ini tidak ditaati akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai denganperaturan yang berlaku.) 3 spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- KETUA) 2 spasi---7 karakter---Tembusan :1. Yth. ............................2. Yth. ............................)) 6 spasi)NAMA TERANG132


Lampiran XVI.5KOMISI PEMILIHAN UMUMPROVINSI ................Alamat : ..............Telp....................Fax..................) 3 spasi----------------------------45 karakter ------------ ................................20.....) 3 s/d 6 spasi--10 karakter--- Nomor : KepadaSifat : Yth. MmmmmmmmmmmmmLampiran: ........................................Perihal : Panggilan ) 2 spasiMmmmmmmm) 3 s/d 6 spasi--26 karakter----------------- Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor ...................... .............pada:--20 karakter---------- Hari : ....................................................) 2 spasiTanggal : ....................................................) 2 spasiWaktu : Pukul ........................................) 2 spasiAlamat : ....................................................) 2 spasiUntuk : MmmmmmmmmmmmmmmmMmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasiBila pangilan ini tidak ditaati akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai denganperaturan yang berlaku.) 3 spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- SEKRETARIS) 2 spasi---7 karakter---Tembusan :1. Yth. ............................2. Yth. ............................)) 6 spasi)NAMA TERANG133


Lampiran XVI.6(lambang KPU berwarna)KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN/KOTA.........) 3 spasi----------------------------45 karakter ------------ ................................20.....) 3 s/d 6 spasi--10 karakter--- Nomor : KepadaSifat : Yth. MmmmmmmmmmmmmLampiran: ........................................Perihal : Panggilan ) 2 spasiMmmmmmmm) 3 s/d 6 spasi--26 karakter----------------- Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor ...................... .............pada:--20 karakter---------- Hari : ....................................................) 2 spasiTanggal : ....................................................) 2 spasiWaktu : Pukul ........................................) 2 spasiAlamat : ....................................................) 2 spasiUntuk : MmmmmmmmmmmmmmmmMmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasiBila pangilan ini tidak ditaati akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai denganperaturan yang berlaku.) 3 spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- KETUA) 2 spasi---7 karakter---Tembusan :1. Yth. ............................2. Yth. ............................)) 6 spasi)NAMA TERANG134


Lampiran XVI.7KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN/KOTA................Alamat : ..............Telp....................Fax..................) 3 spasi----------------------------45 karakter ------------ ................................20.....) 3 s/d 6 spasi--10 karakter--- Nomor : KepadaSifat : Yth. MmmmmmmmmmmmmLampiran: ........................................Perihal : Panggilan ) 2 spasiMmmmmmmm) 3 s/d 6 spasi--26 karakter----------------- Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor ...................... .............pada:--20 karakter---------- Hari : ....................................................) 2 spasiTanggal : ....................................................) 2 spasiWaktu : Pukul ........................................) 2 spasiAlamat : ....................................................) 2 spasiUntuk : MmmmmmmmmmmmmmmmMmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasiBila pangilan ini tidak ditaati akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai denganperaturan yang berlaku.) 3 spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- SEKRETARIS) 2 spasi---7 karakter---Tembusan :1. Yth. ............................2. Yth. ............................)) 6 spasi)NAMA TERANG135


Lampiran XVIIKOP NASKAH DINAS MENYESUAIKAN(SESUAI DENGAN PEJABAT YANG MENGIRIM/MEMBUAT NOTA DINAS)) 4 ½ spasiNOTA DINAS) 3 spasi-- 20 karakter -- Kepada : ..............................................................Dari : ..............................................................Tembusan : ..............................................................Tanggal : ..............................................................Nomor : ..............................................................Sifat : ..............................................................Lampiran : ..............................................................Perihal : ..............................................................) 3 spasi--26 karakter--------------------- Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.) 2 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.) 2 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.) 3 spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- NAMA JABATAN PEJABATYANG MENGIRIM)) 6 spasi)NAMA TERANG136


Lampiran XVIII.1(kuning emas)KOMISI PEMILIHAN UMUM) 6 spasiPENGUMUMAN) 1 ½ spasiNOMOR : ..........................) 2 spasiTENTANGMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM) 4 ½ spasi-----26 karakter----- Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.) 4 ½ spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- ....................,..........................20......KETUA)) 6 spasi)NAMA TERANG137


Lampiran XVIII.2(warna hitam)KOMISI PEMILIHAN UMUM) 6 spasiPENGUMUMAN) 1 ½ spasiNOMOR : ..........................) 2 spasiTENTANGMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM) 4 ½ spasi-----26 karakter----- Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.) 4 ½ spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- ....................,..........................20......SEKRETARIS JENDERAL)) 6 spasi)NAMA TERANG138


Lampiran XVIII.3(warna hitam)KOMISI PEMILIHAN UMUM) 6 spasiPENGUMUMAN) 1 ½ spasiNOMOR : ..........................) 2 spasiTENTANGMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM) 4 ½ spasi-----26 karakter----- Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.) 4 ½ spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- ....................,..........................20......WAKIL SEKRETARIS JENDERAL)) 6 spasi)NAMA TERANG139


Lampiran XVIII.4(lambang KPU berwarna)KOMISI PEMILIHAN UMUMPROVINSI.........) 6 spasiPENGUMUMAN) 1 ½ spasiNOMOR : ..........................) 2 spasiTENTANGMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM) 4 ½ spasi-----26 karakter----- Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.) 4 ½ spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- ....................,..........................20......KETUA)) 6 spasi)NAMA TERANG140


Lampiran XVIII.5KOMISI PEMILIHAN UMUMPROVINSI ................Alamat : ..............Telp....................Fax..................) 6 spasiPENGUMUMAN) 1 ½ spasiNOMOR : ..........................) 2 spasiTENTANGMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM) 4 ½ spasi-----26 karakter----- Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.) 4 ½ spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- ....................,..........................20......SEKRETARIS)) 6 spasi)NAMA TERANG141


Lampiran XVIII.6(lambang KPU berwarna)KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN/KOTA.........) 6 spasiPENGUMUMAN) 1 ½ spasiNOMOR : ..........................) 2 spasiTENTANGMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM) 4 ½ spasi-----26 karakter----- Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.) 4 ½ spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- ....................,..........................20......KETUA)) 6 spasi)NAMA TERANG142


Lampiran XVIII.7KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN/KOTA................Alamat : ..............Telp....................Fax..................) 6 spasiPENGUMUMAN) 1 ½ spasiNOMOR : ..........................) 2 spasiTENTANGMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM) 4 ½ spasi-----26 karakter----- Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.) 4 ½ spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- ....................,..........................20......SEKRETARIS)) 6 spasi)NAMA TERANG143


Lampiran XVIII.8PANITIA PEMILIHAN KECAMATANKECAMATAN ............KABUPATEN/KOTA.......Alamat :......................................Telp....................Fax...............) 6 spasiPENGUMUMAN) 1 ½ spasiNOMOR : ..........................) 2 spasiTENTANGMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM) 4 ½ spasi-----26 karakter----- Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.) 4 ½ spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- ....................,..........................20......KETUA)) 6 spasi)NAMA TERANG144


Lampiran XVIII.9PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERIPERWAKILAN RI ............Alamat :......................................Telp....................Fax...............) 6 spasiPENGUMUMAN) 1 ½ spasiNOMOR : ..........................) 2 spasiTENTANGMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM) 4 ½ spasi-----26 karakter----- Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.) 4 ½ spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- ....................,..........................20......KETUA)) 6 spasi)NAMA TERANG145


Lampiran XVIII.10PANITIA PEMUNGUTAN SUARAKELURAHAN/DESA ............KECAMATANAlamat :......................................Telp....................Fax...............) 6 spasiPENGUMUMAN) 1 ½ spasiNOMOR : ..........................) 2 spasiTENTANGMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM) 4 ½ spasi-----26 karakter----- Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.) 4 ½ spasi----------------------------- 45 karakter ---------------------------- ....................,..........................20......KETUA)) 6 spasi)NAMA TERANG146


Lampiran XIXKOP NASKAH DINAS MENYESUAIKAN(SESUAI DENGAN PEJABAT/PERSONIL/KETUA KELOMPOK/KETUA TIM/BADANPELAKSANA PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM YANG BERSIFAT SEMENTARA, YANGMENGIRIM/MEMBUAT LAPORAN)) 3 spasiL A P O R A NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM) 3 spasiI. PENDAHULUAN) 2 spasi--26 karakter------------- ---- -------- Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 3 spasiII.MMMMMMMMMM) 2 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmIII. MMMMMMMMMM) 2 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 4 ½ spasi)----------------------------- 45 karakter --------------------- ....................,..........................20......NAMA JABATAN PEJABAT/PERSONIL/KETUA KELOMPOK/PANITIA/TIM)) 6 spasi)NAMA TERANG147


Lampiran XXKOP NASKAH DINAS MENYESUAIKAN)) 3 spasi-----45 karakter -------------------------------------------------- Kepada) 2 spasiYth. Mmmmmmmmmmmmmmm...............................................di –MMMMMM) 2 spasiSURAT PENGANTAR) 2 spasiNomor :..............................NOURUTJENISYANG DIKIRIMBANYAKNYAKETERANGAN) 3 spasiDiterima tanggal ....................................Yang menerima....................,..........................20......) spasiNAMA JABATAN) 6 spasi) 6 spasiNAMA TERANGNAMA TERANG148


Lampiran XXIKOP NASKAH DINAS MENYESUAIKANL E M B A R D I S P O S I S ISURAT DARI : ARAHAN PETUNJUK/DISPOSISINOMOR SURAT :TANGGAL SURAT :DITERIMAJAM DITERIMA :PERIHAL :DIAGENDANOMOR :TANGGAL :KEPADA YTH :149


Lampiran XXIIKOP NASKAH DINAS MENYESUAIKAN) 3 spasiBERITA ACARAMMMMMMMMMMMMMMMNomor :....................................) 3 spasi---- 26 karakter -- Pada hari ini ................. tanggal.............. bulan............... tahun ............... ...Kami masing-masing :1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmyang selanjutnya disebut Pihak I.(memuat nama, NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan alamat)2. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmyang selanjutnya disebut Pihak II.(memuat nama, NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan alamat)) 2 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap .... untuk dipergunakan sebagaimanmestinya.) 4 ½ spasi....................,..........................20......) 2 spasiPIHAK KEDUAPIHAK PERTAMA) 6 spasi) 6 spasiNAMA TERANGNAMA TERANG) 2 spasiMENGETAHUIINSTANSINAMA JABATAN) 6 spasiNAMA TERANGCatatan : Contoh Berita Acara ini dapat digunakan untuk model berita acara .... dengan penyesuaian.150


Lampiran XXIIIKOP NASKAH DINAS MENYESUAIKAN) 6 spasiTELAAHAN STAFMMMMMMMMMMMMMMMMM) 4 ½ spasi----20 karakter--- I. PENDAHULUAN......................................................................................................................................................................................................................................................................................................II. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN......................................................................................................................................................................................................................................................................................................III. PEMBAHASAN......................................................................................................................................................................................................................................................................................................IV. PENUTUPa. Kesimpulan....................................................................................................................................................................................................b. Saran..................................................................................................) 3 spasi.............................20......NAMA JABATAN YANG MENYUSUN151


Lampiran XXIV.1(Kuning emas)KOMISI PEMILIHAN UMUM) 4 ½ spasiR E K O M E N D A S INOMOR :......../......./20...) 4 ½ spasi--26 karakter ---- Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasia. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasib. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasic. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 4 ½ spasi--------------45 karakter --------------------- ....................,..........................20......) 2 spasiKETUA) 6 spasiNAMA TERANG152


Lampiran XXIV.2(warna hitam)KOMISI PEMILIHAN UMUM) 4 ½ spasiR E K O M E N D A S INOMOR :......../......./20...) 4 ½ spasi--26 karakter ---- Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasia. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasib. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasic. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 4 ½ spasi--------------45 karakter --------------------- ....................,..........................20......) 2 spasiSEKRETARIS JENDERAL) 6 spasiNAMA TERANG153


Lampiran XXIV.3(warna hitam)KOMISI PEMILIHAN UMUM) 4 ½ spasiR E K O M E N D A S INOMOR :......../......./20...) 4 ½ spasi--26 karakter ---- Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasia. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasib. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasic. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 4 ½ spasi--------------45 karakter --------------------- ....................,..........................20......) 2 spasiWAKIL SEKRETARIS JENDERAL) 6 spasiNAMA TERANG154


Lampiran XXIV.4(lambang KPU berwarna)KOMISI PEMILIHAN UMUMPROVINSI/KABUPATEN/KOTA.........) 4 ½ spasiR E K O M E N D A S INOMOR :......../......./20...) 4 ½ spasi--26 karakter ---- Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasia. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasib. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasic. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 4 ½ spasi--------------45 karakter --------------------- ....................,..........................20......) 2 spasiKETUA) 6 spasiNAMA TERANG155


Lampiran XXIV.5KOMISI PEMILIHAN UMUMPROVINSI/KABUPATEN/KOTA.......Alamat : ..............Telp....................Fax..................) 4 ½ spasiR E K O M E N D A S INOMOR :......../......./20...) 4 ½ spasi--26 karakter ---- Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasia. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasib. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasic. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 4 ½ spasi--------------45 karakter --------------------- ....................,..........................20......) 2 spasiSEKRETARIS) 6 spasiNAMA TERANG156


Lampiran XXIV.6PANITIA PEMILIHAN KECAMATANKECAMATAN ............KABUPATEN/KOTA.......Alamat :......................................Telp....................Fax...............) 4 ½ spasiR E K O M E N D A S INOMOR :......../......./20...) 4 ½ spasi--26 karakter ---- Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasia. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasib. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasic. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 4 ½ spasi--------------45 karakter --------------------- ....................,..........................20......) 2 spasiKETUA) 6 spasiNAMA TERANG157


Lampiran XXIV.7PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERIPERWAKILAN RI..........Alamat :......................................Telp....................Fax...............) 4 ½ spasiR E K O M E N D A S INOMOR :......../......./20...) 4 ½ spasi--26 karakter ---- Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasia. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasib. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasic. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 4 ½ spasi--------------45 karakter --------------------- ....................,..........................20......) 2 spasiKETUA) 6 spasiNAMA TERANG158


Lampiran XXIV.8PANITIA PEMUNGUTAN SUARAKELURAHAN/DESA ............KECAMATAN.......Alamat :......................................Telp....................Fax...............) 4 ½ spasiR E K O M E N D A S INOMOR :......../......./20...) 4 ½ spasi--26 karakter ---- Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasia. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasib. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasic. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 2 spasiMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 4 ½ spasi--------------45 karakter --------------------- ....................,..........................20......) 2 spasiKETUA) 6 spasiNAMA TERANG159


Lampiran XXV.1KOP NASKAH DINAS MENYESUAIKAN)) 3 spasiDAFTAR HADIR RAPAT/ PERTEMUAN) 2 spasiHARI/TANGGAL : ...............................WAKTU : ...............................TEMPAT : ...............................ACARA : ...............................) 3 spasiNO N A M A JABATAN TANDA TANGAN) 4 ½ spasi....................,..........................20......) 3 spasiNAMA JABATANPENANGGUNG JAWAB) 6 spasiNAMA TERANG160


Lampiran XXV.2KOP NASKAH DINAS MENYESUAIKANDAFTAR HADIR KERJANO N A M A GOLTANGGALP S P S P S P S P S P SKETKASUBBAG/SEKSI) 4 ½ spasi....................,..........................20......) 3 spasiNAMA JABATANPENANGGUNG JAWAB) 6 spasiNAMA TERANG161


Lampiran XXVI.1PIAGAM PENGHARGAANKOMISI PEMILIHAN UMUMDengan ini memberikan penghargaan kepada:.................................................................................................................................................................................................................................Dalam rangka................................................................................................................................................,...................20......) 2 spasiKOMISI PEMILIHAN UMUMKETUANAMA TERANG162


Lampiran XXVI..2PIAGAM PENGHARGAANKOMISI PEMILIHAN UMUMPROVINSI/KABUPATEN/KOTA.......Dengan ini memberikan penghargaan kepada:.................................................................................................................................................................................................................................Dalam rangka................................................................................................................................................,...................20......) 2 spasiKOMISI PEMILIHAN UMUMPROVINSI/KAB/KOTA.....KETUA(stempel)NAMA TERANGLampiran XXVII163


KOP NASKAH DINAS MENYESUAIKAN) 6 spasiS U R A T T U G A SNOMOR :.....................) 4 ½ spasi--20 karakter-- DASAR : 1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm2. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) 3 spasiMENUGASKAN :KEPADA: 1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm2. MmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmKEPERLUAN : 1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm2. MmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmLAMANYA: MmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.) 4 ½ spasi-------45 karakter ---------------------------- ....................,..........................20......) 3 spasiNAMA JABATAN PEMBERI TUGAS) 6 spasiNAMA TERANG164Lampiran XXVIII


KOP NASKAH DINAS MENYESUAIKAN) 6 spasiSURAT PERNYATAANNOMOR :.....................) 4 ½ spasi--20 karakter-- Yang bertanda tangan di bawah ini :) 3 spasiNama : ......................................................NIP : ......................................................Pangkat/Gol : ......................................................Jabatan : ......................................................) 3 spasiMenyatakan dengan sesungguhnya bahwa ..............................................mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm-------45 karakter ---------------------------- ....................,..........................20......) 3 spasiNAMA JABATAN YANGMEMBUAT PERNYATAAN) 6 spasiNAMA TERANGLampiran XXIX165


KOP NASKAH DINAS MENYESUAIKAN) 3 spasi-----45 karakter -------------------------------------------------- ...........,.............................20....) 3 s/d 6 spasiKepadaYth. Mmmmmmmmmmmmmmm...............................................) 2 spasiMMMMMM) 3 s/d 6 spasiSURAT PERINGATANNOMOR :...........................) 3 spasi--26 karakter ----------- Mengingat ....mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm--20 karakter------- mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmDengan ini mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmDemikian mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm)) 3 spasi-------45 karakter ---------------------------- NAMA JABATAN YANGMEMBUAT PERINGATAN) 6 spasiNAMA TERANG) 2 spasi-- 7 karakter-- Tembusan1. Yth. .........................2. Yth ..........................Lampiran XXX166


KOP NASKAH DINAS MENYESUAIKAN) 3 spasi-----45 karakter -------------------------------------------------- ...........,.............................20....) 3 s/d 6 spasiKepadaYth. Mmmmmmmmmmmmmmm...............................................) 2 spasiMMMMMM) 3 s/d 6 spasiRISALAH RAPATNOMOR :...........................) 3 spasi--26 karakter ----------- Mengingat ....mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm--20 karakter------- mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmDengan ini mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmDemikian mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm)) 3 spasi-------45 karakter ---------------------------- NAMA JABATAN YANGMEMBUAT RISALAH) 6 spasiNAMA TERANG) 2 spasi-- 7 karakter-- Tembusan1. Yth. .........................2. Yth ..........................167


BAB VPROSEDUR ADMINISTRASI NASKAH DINASKOMISI PEMILIHAN UMUMA. <strong>Naskah</strong> <strong>Dinas</strong> Dalam Bentuk Peraturan Perundang-Undangan1. Peraturan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>a. Konsep awal peraturan disiapkan berdasarkan perintah ketentuan undang-undang danatau berdasarkan keputusan rapat pleno <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> karena adanyakebutuhan untuk pengaturan lebih lanjut ketentuan undang-undang.b. Konsep awal peraturan disiapkan oleh Biro Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong><strong>Umum</strong> berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam susunanorganisasi Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, atas perintah tertulis Ketua<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> dan atau Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> hasilrapat pleno <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>.c. Biro Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> menyampaikan konsep awalperaturan kepada Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> yang dilampiri naskahakademis, untuk kemudian oleh Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>dimintakan saran/pendapat/pertimbangan kepada Biro terkait Sekretariat Jenderal<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>.d. Biro terkait Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> wajib menyampaikansaran/pendapat/ pertimbangan terhadap konsep awal peraturan kepada SekretarisJenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, yang kemudian saran/pendapat/pertimbangantersebut disampaikan kepada biro yang menyiapkan konsep awal peraturan.e. Biro yang menyiapkan konsep awal peraturan mengadakan perbaikan/penyempurnaanberdasarkan saran/pendapat/pertimbangan, yang kemudian disampaikan kembalikepada Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>.f. Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> menyampaikan konsep awal peraturantersebut kepada Biro Hukum Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> untukmendapat saran/pendapat/pertimbangan dari sudut penyusunan peraturan perundangundanganberdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturanperundang-undangan.g. Biro Hukum Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> menyampaikansaran/pendapat/pertimbangan hukum penyusunan peraturan perundang-undangankepada Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>.h. Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> menyampaikan konsep peraturankepada Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> untuk dijadikan bahan rapat pleno <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, dengan ketentuan konsep peraturan tersebut terlebih dahulu 1(satu) rangkap dibubuhi paraf biro-biro terkait pada stempel koordinasi dalam 3 (tiga)rangkap.168


i. Berdasarkan hasil rapat pleno <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>:1) apabila terdapat koreksi terhadap konsep peraturan tersebut, dikembalikan kepadaSekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> untuk dilakukanperbaikan/penyempurnaan; dan2) apabila tidak terdapat koreksi/disetujui, konsep peraturan tersebut terlebih dahulupada rangkap yang dibubuhi paraf biro-biro terkait, dibubuhi paraf oleh SekretarisJenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> dan anggota-anggota <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>sebagai bukti persetujuan, dan selanjutnya ditandatangani oleh Ketua <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>.j. Terhadap konsep peraturan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> yang terdapat koreksi rapatpleno <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, setelah diadakan perbaikan/penyempurnaan,kemudian oleh Sekretaris Jenderal disampaikan kembali kepada Ketua <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> sesuai dengan ketentuan huruf i angka 2).k. Terhadap Peraturan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> yang telah ditandatangani oleh Ketua<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, oleh Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>disampaikan kepada Biro Hukum Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>untuk diadakan proses otentifikasi. Proses otentifikasi adalah pembuatan salinanPeraturan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> sesuai dengan aslinya tanpa tanda tangan Ketua<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>. Biro Hukum Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>menyampaikan Peraturan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> yang telah diotentifikasi kepadaSekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, dan selanjutnya Sekretaris Jenderal<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> menyampaikan kepada biro terkait untuk prosespenomoran peraturan dan dibubuhi cap dinas <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>.l. Peraturan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> yang ditandatangani oleh Ketua <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> disimpan oleh biro terkait dan rangkap Peraturan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong><strong>Umum</strong> yang dibubuhi paraf oleh biro-biro terkait, Sekretaris Jenderal, dan anggotaanggota<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> disimpan oleh biro penyusun konsep awal.m. Peraturan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> yang diotentifikasi oleh Biro Hukum SekretariatJenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> oleh biro terkait disampaikan kepada Ketua,Anggota <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, Sekretaris Jenderal, Provinsi, <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong><strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota, lembaga/instansi terkait, dan pihak yang berkepentingan.n. Biro penyusun konsep peraturan wajib menyimpan konsep pertama sampai dengankonsep terakhir.2. Keputusan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>a. Konsep awal keputusan disiapkan berdasarkan perintah ketentuan undang-undang danatau berdasarkan keputusan rapat pleno <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> karena adanyakebutuhan untuk pengaturan lebih lanjut ketentuan undang-undang.b. Konsep awal keputusan disiapkan oleh Biro Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong><strong>Umum</strong> berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam susunanorganisasi Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, atas perintah tertulis Ketua<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> dan atau Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> hasilrapat pleno <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>.c. Biro Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> menyampaikan konsep awalkeputusan kepada Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> yang dilampirinaskah akademis, untuk kemudian oleh Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>dimintakan saran/pendapat/pertimbangan kepada Biro terkait Sekretariat Jenderal<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>.169


d. Biro terkait Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> wajib menyampaikansaran/pendapat/ pertimbangan terhadap konsep awal keputusan kepada SekretarisJenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, yang kemudian saran/pendapat/pertimbangantersebut disampaikan kepada biro yang menyiapkan konsep awal keputusan.e. Biro yang menyiapkan konsep awal keputusan mengadakan perbaikan/penyempurnaan berdasarkan saran/pendapat/pertimbangan, yang kemudiandisampaikan kembali kepada Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>.f. Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> menyampaikan konsep awal keputusantersebut kepada Biro Hukum Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> untukmendapat saran/pendapat/pertimbangan dari sudut penyusunan peraturan perundangundanganberdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturanperundang-undangan.g. Biro Hukum Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> menyampaikansaran/pendapat/ pertimbangan hukum penyusunan peraturan perundang-undangankepada Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>.h. Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> menyampaikan konsep keputusankepada Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> untuk dijadikan bahan rapat pleno <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, dengan ketentuan konsep keputusan tersebut terlebih dahulu 1(satu) rangkap dibubuhi paraf biro-biro terkait pada stempel koordinasi dalam 3 (tiga)rangkap.i. Berdasarkan hasil rapat pleno <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>:1) apabila terdapat koreksi terhadap konsep keputusan tersebut, dikembalikankepada Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> untuk dilakukan perbaikan/penyempurnaan; dan2) apabila tidak terdapat koreksi/disetujui, konsep keputusan tersebut terlebih dahulupada rangkap yang dibubuhi paraf biro-biro terkait, dibubuhi paraf oleh SekretarisJenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> dan anggota-anggota <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>sebagai bukti persetujuan, dan selanjutnya ditandatangani oleh Ketua <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>.j. Terhadap konsep keputusan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> yang terdapat koreksi rapatpleno <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, setelah diadakan perbaikan/penyempurnaan,kemudian oleh Sekretaris Jenderal disampaikan kembali kepada Ketua <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> sesuai dengan ketentuan huruf i angka 2).k. Terhadap Keputusan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> yang telah ditandatangani oleh Ketua<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, oleh Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>disampaikan kepada Biro Hukum Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>untuk diadakan proses otentifikasi. Proses otentifikasi adalah pembuatan salinankeputusan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> sesuai dengan aslinya tanpa tanda tangan Ketua<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>. Biro Hukum Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>menyampaikan keputusan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> yang telah diotentifikasi kepadaSekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, dan selanjutnya Sekretaris Jenderal<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> menyampaikan kepada biro terkait untuk prosespenomoran peraturan dan dibubuhi cap dinas <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>.l. Keputusan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> yang ditandatangani oleh Ketua <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> disimpan oleh biro terkait dan rangkap keputusan <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> yang dibubuhi paraf oleh biro-biro terkait, Sekretaris Jenderal, dananggota-anggota <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> disimpan oleh biro penyusun konsep awal.170


m. Keputusan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> yang diotentifikasi oleh Biro Hukum SekretariatJenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> oleh biro terkait disampaikan kepada Ketua,Anggota <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, Sekretaris Jenderal, <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Provinsi, <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota, lembaga/instansi terkait, danpihak yang berkepentingan.n. Biro penyusun konsep keputusan wajib menyimpan konsep pertama sampai dengankonsep terakhir.3. Keputusan Bersamaa. Konsep awal keputusan bersama disiapkan berdasarkan perintah ketentuan undangundangdan atau berdasarkan keputusan rapat pleno <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> karenaadanya kebutuhan untuk pengaturan lebih lanjut ketentuan undang-undang.b. Konsep awal keputusan bersama disiapkan oleh Biro Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalamsusunan organisasi Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, atas perintah tertulisKetua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> dan atau Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>hasil rapat pleno <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>.c. Biro Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> menyampaikan konsep awalkeputusan bersama kepada Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> yangdilampiri naskah akademis, untuk kemudian oleh Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> dimintakan saran/pendapat/pertimbangan kepada Biro terkaitSekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>.d. Biro terkait Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> wajib menyampaikansaran/pendapat/ pertimbangan terhadap konsep awal keputusan bersama kepadaSekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, yang kemudiansaran/pendapat/pertimbangan tersebut disampaikan kepada biro yang menyiapkankonsep awal keputusan bersama.e. Biro yang menyiapkan konsep awal keputusan bersama mengadakan perbaikan/penyempurnaan berdasarkan saran/pendapat/pertimbangan, yang kemudiandisampaikan kembali kepada Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>.f. Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> menyampaikan konsep awal keputusanbersama tersebut kepada Biro Hukum Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>untuk mendapat saran/pendapat/pertimbangan dari sudut penyusunan peraturanperundang-undangan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentangpembentukan peraturan perundang-undangan.g. Biro Hukum Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> menyampaikansaran/pendapat/ pertimbangan hukum penyusunan peraturan perundang-undangankepada Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>.h. Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> menyampaikan konsep keputusanbersama kepada Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> untuk dijadikan bahan rapat pleno<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, dengan ketentuan konsep keputusan bersama tersebutterlebih dahulu 1 (satu) rangkap dibubuhi paraf biro-biro terkait pada stempelkoordinasi dalam 3 (tiga) rangkap.i. Berdasarkan hasil rapat pleno <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> :1) apabila terdapat koreksi terhadap konsep keputusan tersebut, dikembalikan kepadaSekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> untuk dilakukan perbaikan/penyempurnaan; dan171


2) apabila tidak terdapat koreksi/disetujui, konsep keputusan tersebut terlebih dahulupada rangkap yang dibubuhi paraf biro-biro terkait, dibubuhi paraf oleh SekretarisJenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> dan anggota-anggota <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>sebagai bukti persetujuan, dan selanjutnya ditandatangani oleh Ketua <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>.j. Terhadap konsep Keputusan Bersama yang terdapat koreksi rapat pleno <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, setelah diadakan perbaikan/penyempurnaan, kemudian olehSekretaris Jenderal disampaikan kembali kepada Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>sesuai dengan ketentuan huruf i angka 2).k. Terhadap Keputusan Bersama yang telah ditandatangani oleh Ketua <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, oleh Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> disampaikankepada Biro Hukum Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> untuk diadakanproses otentifikasi. Proses otentifikasi adalah pembuatan salinan Keputusan Bersamasesuai dengan aslinya tanpa tanda tangan Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>. BiroHukum Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> menyampaikan keputusan<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> yang telah diotentifikasi kepada Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, dan selanjutnya Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>menyampaikan kepada biro terkait untuk proses penomoran peraturan dan dibubuhicap dinas <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>.l. Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>disimpan oleh biro terkait dan rangkap keputusan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> yangdibubuhi paraf oleh biro-biro terkait, Sekretaris Jenderal, dan anggota-anggota <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> disimpan oleh biro penyusun konsep awal.m. Biro penyusun konsep Keputusan Bersama wajib menyimpan konsep pertama sampaidengan konsep terakhir.4. Keputusan Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>;a. Konsep awal Keputusan Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> disiapkanberdasarkan perintah ketentuan undang-undang dan atau berdasarkan keputusan rapatpleno <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> karena adanya kebutuhan untuk pengaturan lebihlanjut ketentuan undang-undang.b. Konsep awal Keputusan Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> disiapkan olehBiro Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> berdasarkan tugas pokok danfungsi sebagaimana dimaksud dalam susunan organisasi Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, atas perintah tertulis Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> dan atauSekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> hasil rapat pleno <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong><strong>Umum</strong>.c. Biro Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> menyampaikan konsep awalKeputusan Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> kepada Sekretaris Jenderal<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> yang dilampiri naskah akademis, untuk kemudian olehSekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> dimintakansaran/pendapat/pertimbangan kepada Biro terkait Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>.d. Biro terkait Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> wajib menyampaikansaran/pendapat/ pertimbangan terhadap konsep awal keputusan kepada SekretarisJenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, yang kemudian saran/pendapat/pertimbangantersebut disampaikan kepada biro yang menyiapkan konsep awal keputusan.172


e. Biro yang menyiapkan konsep awal Keputusan Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong><strong>Umum</strong> mengadakan perbaikan/ penyempurnaan berdasarkansaran/pendapat/pertimbangan, yang kemudian disampaikan kembali kepada SekretarisJenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>.f. Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> menyampaikan konsep awal keputusantersebut kepada Biro Hukum Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> untukmendapat saran/pendapat/pertimbangan dari sudut penyusunan peraturan perundangundanganberdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturanperundang-undangan.g. Biro Hukum Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> menyampaikansaran/pendapat/ pertimbangan hukum penyusunan peraturan perundang-undangankepada Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>.h. Apabila terdapat koreksi terhadap konsep keputusan tersebut, dikembalikan olehSekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> kepada Biro terkait penyusun untukdilakukan perbaikan/ penyempurnaan; dan apabila tidak terdapat koreksi/disetujui,konsep keputusan tersebut terlebih dahulu pada rangkap yang dibubuhi paraf biro-biroterkait, dan selanjutnya ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal;i. Terhadap Keputusan Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> yang telahditandatangani oleh Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> disampaikankepada Biro Hukum Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> untuk diadakanproses otentifikasi. Proses otentifikasi adalah pembuatan salinan keputusan <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> sesuai dengan aslinya tanpa tanda tangan Sekretaris Jenderal<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>. Biro Hukum Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>menyampaikan keputusan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> yang telah diotentifikasimenyampaikan kepada biro terkait untuk proses penomoran peraturan dan dibubuhicap dinas <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>.j. Keputusan Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> yang ditandatangani olehSekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> disimpan oleh biro terkait dan rangkapKeputusan Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> yang dibubuhi paraf olehbiro-biro terkait disimpan oleh biro penyusun konsep awal.k. Keputusan Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> yang diotentifikasi oleh BiroHukum Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> oleh biro terkait disampaikanpihak yang berkepentingan.l. Biro penyusun konsep keputusan wajib menyimpan konsep pertama sampai dengankonsep terakhir.5. Keputusan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsia. Konsep awal keputusan disiapkan berdasarkan perintah ketentuan undang-undang danatau berdasarkan keputusan rapat pleno <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi karenaadanya kebutuhan untuk pengaturan lebih lanjut ketentuan Peraturan <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> dan Keputusan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>.b. Konsep awal keputusan disiapkan oleh Bagian Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Provinsi berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam susunanorganisasi Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi, atas perintah tertulis Ketua<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi dan atau Sekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Provinsi hasil rapat pleno <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi.173


c. Bagian Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi menyampaikan konsep awalkeputusan kepada Sekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi yang dilampirinaskah akademis, untuk kemudian oleh Sekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsidimintakan saran/pendapat/pertimbangan kepada Bagian terkait Sekretariat <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi.d. Bagian terkait Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi wajib menyampaikansaran/pendapat/ pertimbangan terhadap konsep awal keputusan kepada Sekretaris<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi, yang kemudian saran/pendapat/pertimbangantersebut disampaikan kepada bagian yang menyiapkan konsep awal keputusan.e. Bagian yang menyiapkan konsep awal keputusan mengadakan perbaikan/penyempurnaan berdasarkan saran/pendapat/pertimbangan, yang kemudiandisampaikan kembali kepada Sekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi.f. Sekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi menyampaikan konsep awal keputusantersebut kepada Bagian Hukum Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi untukmendapat saran/pendapat/ pertimbangan dari sudut penyusunan peraturan perundangundanganberdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturanperundang-undangan.g. Bagian Hukum Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi menyampaikansaran/pendapat/ pertimbangan hukum penyusunan peraturan perundang-undangankepada Sekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi.h. Sekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi menyampaikan konsep keputusankepada Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi untuk dijadikan bahan rapat pleno<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi, dengan ketentuan konsep keputusan tersebutterlebih dahulu 1 (satu) rangkap dibubuhi paraf bagian-bagian terkait pada stempelkoordinasi dalam 3 (tiga) rangkap.i. Berdasarkan hasil rapat pleno <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi :1) apabila terdapat koreksi terhadap konsep keputusan tersebut, dikembalikankepada Sekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi untuk dilakukan perbaikan/penyempurnaan; dan2) apabila tidak terdapat koreksi/disetujui, konsep keputusan tersebut terlebih dahulupada rangkap yang dibubuhi paraf bagian-bagian terkait, dibubuhi paraf olehSekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi dan anggota-anggota <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi sebagai bukti persetujuan, dan selanjutnyaditandatangani oleh Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi.j. Terhadap konsep Keputusan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi yang terdapat koreksirapat pleno <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi, setelah diadakanperbaikan/penyempurnaan, kemudian oleh Sekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Provinsi disampaikan kembali kepada Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsisesuai dengan ketentuan huruf i angka 2).k. Terhadap Keputusan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi yang telah ditandatanganioleh Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi, oleh Sekretaris Provinsi disampaikankepada Bagian Hukum Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi untuk diadakanproses otentifikasi. Proses otentifikasi adalah pembuatan salinan Keputusan <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi sesuai dengan aslinya tanpa tanda tangan Ketua <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi. Bagian Hukum Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Provinsi menyampaikan Keputusan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi yang telahdiotentifikasi kepada Sekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi, dan selanjutnyaSekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi menyampaikan kepada bagian terkaituntuk proses penomoran peraturan dan dibubuhi cap dinas <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Provinsi.174


l. Keputusan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi disimpan oleh bagian terkait dan rangkap Keputusan<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi yang dibubuhi paraf oleh bagian-bagian terkait,Sekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi, dan anggota-anggota <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong><strong>Umum</strong> Provinsi disimpan oleh bagian penyusun konsep awal.m. Keputusan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi yang diotentifikasi oleh Bagian HukumSekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi oleh bagian terkait disampaikan kepadaKetua, Anggota <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi, Sekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong><strong>Umum</strong> Provinsi, <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota, lembaga/instansi terkait,dan pihak yang berkepentingan.n. Bagian penyusun konsep keputusan wajib menyimpan konsep pertama sampai dengankonsep terakhir.6. Keputusan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota;a. Konsep awal keputusan disiapkan berdasarkan perintah ketentuan undang-undang danatau berdasarkan keputusan rapat pleno <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kotakarena adanya kebutuhan untuk pengaturan lebih lanjut ketentuan Peraturan <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, Keputusan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> dan Keputusan <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi.b. Konsep awal keputusan disiapkan oleh Sub Bagian Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong><strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksuddalam susunan organisasi Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota, atasperintah tertulis Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota dan atau Sekretaris<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota hasil rapat pleno <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Kabupaten/Kota.c. Sub Bagian Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota menyampaikankonsep awal keputusan kepada Sekretaris yang dilampiri naskah akademis, untukkemudian oleh Sekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota dimintakansaran/pendapat/pertimbangan kepada Sub Bagian terkait Sekretariat <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota.d. Sub Bagian terkait <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota wajib menyampaikansaran/pendapat/ pertimbangan terhadap konsep awal keputusan kepada Sekretaris<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota, yang kemudiansaran/pendapat/pertimbangan tersebut disampaikan kepada sub bagian yangmenyiapkan konsep awal keputusan.e. Sub bagian yang menyiapkan konsep awal keputusan mengadakan perbaikan/penyempurnaan berdasarkan saran/pendapat/pertimbangan, yang kemudiandisampaikan kembali kepada Sekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota.f. Sekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota menyampaikan konsep awalkeputusan tersebut kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Kabupaten/Kota untuk mendapat saran/pendapat/pertimbangan dari sudut penyusunanperaturan perundang-undangan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentangpembentukan peraturan perundang-undangan.g. Sub Bagian Hukum Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kotamenyampaikan saran/ pendapat/pertimbangan hukum penyusunan peraturanperundang-undangan kepada Sekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota.175


h. Sekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota menyampaikan konsepkeputusan kepada Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota untuk dijadikanbahan rapat pleno <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota, dengan ketentuankonsep keputusan tersebut terlebih dahulu 1 (satu) rangkap dibubuhi paraf Subbagian - Sub bagian terkait pada stempel koordinasi dalam 3 (tiga) rangkap.i. Berdasarkan hasil rapat pleno <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota :1) apabila terdapat koreksi terhadap konsep keputusan tersebut, dikembalikan kepadaSekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota untuk dilakukan perbaikan/penyempurnaan; dan2) apabila tidak terdapat koreksi/disetujui, konsep keputusan tersebut terlebih dahulupada rangkap yang dibubuhi paraf sub bagian-sub bagian terkait, dibubuhi parafoleh Sekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota dan anggota-anggota<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota sebagai bukti persetujuan, danselanjutnya ditandatangani oleh Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota.j. Terhadap konsep Keputusan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota yang terdapatkoreksi rapat pleno <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota, setelah diadakanperbaikan/penyempurnaan, kemudian oleh Sekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Kabupaten/Kota disampaikan kembali kepada Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan huruf i angka 2).k. Terhadap Keputusan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota yang telahditandatangani oleh Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota, oleh Sekretaris<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota disampaikan kepada Sub Bagian HukumSekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota untuk diadakan prosesotentifikasi. Proses otentifikasi adalah pembuatan salinan Keputusan <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota sesuai dengan aslinya tanpa tanda tangan Ketua<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota. Sub Bagian Hukum Sekretariat <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong><strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota yang telah diotentifikasi kepada Sekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong><strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota, dan selanjutnya Sekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Kabupaten/Kota menyampaikan kepada sub bagian terkait untuk proses penomoranperaturan dan dibubuhi cap dinas <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota.l. Keputusan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota disimpan oleh biro terkait dan rangkapkeputusan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> yang dibubuhi paraf oleh sub bagian- sub bagianterkait, Sekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota, dan anggota-anggota<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota disimpan oleh sub bagian penyusunkonsep awal.m. Keputusan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota yang diotentifikasi oleh SubBagian Hukum Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota oleh sub bagianterkait disampaikan kepada Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota,Anggota <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota, Sekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong><strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota, lembaga/instansi terkait, dan pihak yang berkepentingan.n. Sub Bagian penyusun konsep keputusan wajib menyimpan konsep pertama sampaidengan konsep terakhir.7. Keputusan Panitia <strong>Pemilihan</strong> Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Panitia <strong>Pemilihan</strong>Luar Negeri, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Kelompok PenyelenggaraPemungutan Suara Luar Negeri;176


a. Konsep awal Keputusan PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN disiapkanberdasarkan perintah ketentuan undang-undang dan atau berdasarkan Keputusan<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi dan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong><strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota, karena adanya kebutuhan untuk pengaturan lebih lanjutketentuan undang-undang, Peraturan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, Keputusan <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi dan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Kabupaten/Kota.b. Konsep awal Keputusan PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN disiapkan olehSekretariat PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN berdasarkan tugas pokok danfungsi sebagaimana dimaksud dalam susunan organisasi Sekretariat Keputusan PPK,PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN, atas perintah tertulis Ketua PPK, PPS, PPLN,KPPS dan KPPSLN dan atau Sekretaris PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN hasilrapat PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN.c. Sekretaris PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN menyampaikan konsep keputusankepada Ketua PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN untuk dijadikan bahan rapatPPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN, dengan ketentuan konsep keputusan tersebutterlebih dahulu 1 (satu) rangkap dibubuhi paraf Sekretaris PPK, PPS, PPLN, KPPSdan KPPSLN dalam 3 (tiga) rangkap.d. Berdasarkan hasil rapat PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN:1) apabila terdapat koreksi terhadap konsep keputusan tersebut, dikembalikan kepadaSekretaris PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN untuk dilakukan perbaikan/penyempurnaan; dan2) apabila tidak terdapat koreksi/disetujui, konsep keputusan tersebut terlebih dahulupada rangkap yang dibubuhi paraf oleh Sekretaris PPK, PPS, PPLN, KPPS danKPPSLN dan anggota-anggota PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN sebagaibukti persetujuan, dan selanjutnya ditandatangani oleh Ketua PPK, PPS, PPLN,KPPS dan KPPSLN.e. Terhadap konsep Keputusan PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN yang terdapatkoreksi rapat PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN, setelah diadakanperbaikan/penyempurnaan, kemudian oleh Sekretaris PPK, PPS, PPLN, KPPS danKPPSLN disampaikan kembali kepada Ketua PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLNsesuai dengan ketentuan huruf i angka 2).f. Terhadap Keputusan PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN yang telahditandatangani oleh Ketua PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN, oleh SekretarisPPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN disampaikan kepada Sekretariat untukdiadakan proses otentifikasi. Proses otentifikasi adalah pembuatan salinan Keputusansesuai dengan aslinya tanpa tanda tangan Ketua. Sekretariat menyampaikanKeputusan PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN yang telah diotentifikasi kepadaSekretaris PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN, dan selanjutnya Sekretaris PPK,PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN menyampaikan kepada sekretariat terkait untukproses penomoran peraturan dan dibubuhi cap dinas PPK, PPS, PPLN, KPPS danKPPSLN.g. Keputusan PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN yang ditandatangani oleh KetuaPPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN disimpan oleh sekretariat dan rangkapKeputusan PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN yang dibubuhi paraf olehSekretaris PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN, dan anggota-anggota PPK, PPS,PPLN, KPPS dan KPPSLN disimpan oleh sekretariat yang menyusun konsep awal.177


h. Keputusan PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN yang diotentifikasi oleh sekretariatPPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN disampaikan kepada Ketua PPK, PPS, PPLN,KPPS dan KPPSLN, Anggota PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN, SekretarisPPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN, lembaga/instansi terkait, dan pihak yangberkepentingan.i. Sekretariat PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN wajib menyimpan konsep pertamasampai dengan konsep terakhir.B. <strong>Naskah</strong> <strong>Dinas</strong> Dalam Bentuk Surat1) Konsep awal naskah dinas dalam bentuk surat disiapkan berdasarkan perintahkeputusan rapat pleno <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi,<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong><strong>Umum</strong>, Sekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi, Sekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong><strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota.2) Konsep awal naskah dinas dalam bentuk surat disiapkan oleh Biro SekretariatJenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, Bagian Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Provinsi dan Sub Bagian Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota.3) Biro pada Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, Bagian pada Sekretariat<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi, Sub Bagian pada Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong><strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota, menyampaikan konsep awal naskah dinas dalam bentuk suratkepada Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, Sekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong><strong>Umum</strong> Provinsi, Sekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota, untukkemudian oleh Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Sekretaris <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi, Sekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota,dimintakan saran/pendapat/pertimbangan kepada Biro terkait pada Sekretariat Jenderal<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, Bagian pada Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi,Sub Bagian pada Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota, untukdiadakan penyempurnaan.4) Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi, Ketua<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota, menerima hasil penyempurnaan untukdijadikan bahan rapat pleno <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Provinsi, <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota dengan ketentuan konsep naskahdinas dalam bentuk surat tersebut terlebih dahulu 1 (satu) rangkap dibubuhi parafSekretaris jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, biro-biro terkait, Sekretaris <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi, bagian-bagian terkait pada Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong><strong>Umum</strong> Provinsi, Sekretaris Kabupaten/Kota, dan sub-sub bagian terkait padaSekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota.5) Selain 1 (satu) rangkap dibubuhi paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jugadisediakan stempel paraf koordinasi dalam 3 (tiga) rangkap, yaitu :(1) Stempel paraf koordinasi sebagaimana dimaksud angka 4 disediakan olehunit pengolah dengan pemberian nomor kode biro masing-masing daninspektorat.(2) Stempel paraf koordinasi untuk anggota <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> disediakanoleh <strong>Tata</strong> Usaha Pimpinan.(3) Stempel paraf koordinasi untuk anggota <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsidan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota disediakan oleh Sub bagianyang membidangi ketatausahaan.178


6) <strong>Naskah</strong> dinas dalam bentuk surat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Provinsi, dan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota, yang ditandatangani olehKetua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi, dan Ketua<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota, disimpan oleh biro terkait, bagian terkait,sub bagian terkait, dan naskah dinas dalam bentuk surat yang dibubuhi paraf olehSekretaris Jenderal, Sekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi, Sekretaris <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota bagian terkait, sub bagian terkait, disimpan olehbiro, bagian, sub bagian penyusun konsep awal.7) Biro pada Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, bagian pada Sekretariat<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi, sub bagian pada Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong><strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota, penyusun konsep naskah dinas dalam bentuk surat wajibmenyimpan konsep pertama sampai dengan konsep terakhir.C. <strong>Naskah</strong> <strong>Dinas</strong> Tahapan <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>1. <strong>Naskah</strong> <strong>Dinas</strong> Tahapan Pemilu yaitu naskah dinas yang berbentuk dokumen-dokumenyang berkaitan dengan tahapan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, pemilu presidendan wakil presiden, serta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah.2. <strong>Naskah</strong> <strong>Dinas</strong> tahapan pemilu yang berasal dari KPPS, PPS, dan PPK disimpan oleh<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota yang selanjutnya diserahkan kepada kantorArsip Daerah.3. <strong>Naskah</strong> dinas tahapan pemilu yang berasal dari KPPSLN dan PPLN disimpan oleh<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> yang selanjutnya diserahkan kepada Arsip Nasional.D. Pengendalian <strong>Naskah</strong> <strong>Dinas</strong>1. Penomoran <strong>Naskah</strong> <strong>Dinas</strong>Penomoran naskah dinas keluar yang ditandatangani Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>,Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, Biro-biro dan panitia-panitia padaSekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Provinsi, Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota, Sekretaris <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi, <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota, Bagian/Subbagian pada Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi, <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Kabupaten/Kota, dan panitia-panitia Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi,<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota, terlebih dahulu diproses oleh Bagian <strong>Tata</strong>Usaha Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>/Bagian <strong>Umum</strong> pada Sekretariat<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi/ Sub Bagian <strong>Umum</strong> pada Sekretariat <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota.2. <strong>Tata</strong> Cara Penomoran <strong>Naskah</strong> <strong>Dinas</strong> Biro pada Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong><strong>Umum</strong>, bagian pada Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi dan sub bagian padaSekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota :a. <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>NO JENIS NASKAH PENOMORAN1.2.3.4.5.6.Peraturan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Keputusan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Keputusan Sekretaris JenderalKeputusan Bersama (kerjasama)Surat biasa (yang ditandatangani):a. Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>b. Sekretaris JenderalBerita Acaraa. <strong>Umum</strong>b. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa:1) Penjelasan2) Pembukaan Penawaran3) Klarifikasi & NegosiasiNo....TAHUNNo..../Kpts/KPU/TAHUNNo..../Kpts/Setjen/TAHUNNo..../KB/KPU/TAHUNNo..../KPU/Bulan/TahunNo..../SJ/Bulan/TahunNo..../BA/Bulan/TahunNo..../BA-Pjls-BJ/Bulan/TahunNo..../BA-Ppnr-BJ/Bulan/TahunNo..../BA-KN-BJ/Bulan/Tahun179


7.4) Pemeriksaan & Penerimaan Barangdan Jasac. Pejabat Pengadaan Barang & Jasa1) Pembukaan Penawaran2) Klarifikasi & Negosiasi3) Pemeriksaan & Penerimaan Barangdan Jasad. Serah TerimaNo..../BA-PP-BJ/Bulan/TahunNo..../BA-Ppnr/kode biro*)/ Bulan/TahunNo..../ BA-KN/kode biro*)/ Bulan/TahunNo..../ BA-PP/kode biro*)/ Bulan/TahunNo..../BA-ST/Bulan/Tahun8.9.Undangan :a. <strong>Umum</strong>b. Pengadaan Barang & jasaSurat TugasNota <strong>Dinas</strong> :a. Sekretaris Jenderalb. Biro-biroc. Pengadaan Barang & jasaPerjanjian (SPK/Kontrak)No..../UND/Bulan/ TahunNo..../UND-PBJ/Bulan/ TahunNo..../ST/Bulan/TahunNo..../ND/SJ/Bulan/TahunNo..../ ND/ kode biro*)/Bulan/TahunNo..../ND-PBJ/Bulan/TahunNo..../SPK/Bulan/Tahun*) 01 kode Biro Perencanaan dan Data Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>*) 02 kode Biro Keuangan Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>*) 03 kode Biro Hukum Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>*) 04 kode Biro <strong>Umum</strong> Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>*) 05 kode Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>*) 06 kode Biro Teknis dan Hupmas Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>*) 07 kode Biro Logistik Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>*) 08 kode Inspektorat Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>a.1. Biro pada Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>NO. NAMA BIRO JENIS NASKAHDINASNOMOR KODE NASKAHDINAS1. Biro Perencanaan dan Data Nota <strong>Dinas</strong> NO :...../ND/01/BLN/TAHUN2. Biro Keuangan Nota <strong>Dinas</strong> NO :...../ND/02/BLN/TAHUN3. Biro Hukum Nota <strong>Dinas</strong> NO :...../ND/03/BLN/TAHUN4. Biro <strong>Umum</strong> Nota <strong>Dinas</strong> NO :...../ND/04/BLN/TAHUN5. Biro Sumber Daya Manusia Nota <strong>Dinas</strong> NO :...../ND/05/BLN/TAHUN6. Biro Teknis dan Hupmas Nota <strong>Dinas</strong> NO :...../ND/06/BLN/TAHUN7. Biro Logistik Nota <strong>Dinas</strong> NO :...../ND/07/BLN/TAHUN8. Inspektorat Nota <strong>Dinas</strong> NO :...../ND/08/BLN/TAHUN180


. <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> ProvinsiNO JENIS NASKAH PENOMORAN1.2.3.4.5.6.7.8.Keputusan KPU ProvinsiKeputusan Bersama (kerjasama)Surat biasa (yang ditandatangani):a. Ketua KPU Provinsib. Sekretaris KPU ProvinsiBerita Acaraa. <strong>Umum</strong>b. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa:1) Penjelasan2) Pembukaan Penawaran3) Klarifikasi & Negosiasi4) Pemeriksaan & Penerimaan Barangdan Jasac. Pejabat Pengadaan Barang & Jasa1) Pembukaan Penawaran2) Klarifikasi & Negosiasi3) Pemeriksaan & Penerimaan Barangdan Jasad. Serah TerimaUndangan :a. <strong>Umum</strong>b. Pengadaan Barang & jasaSurat TugasNota <strong>Dinas</strong> :a. Sekretaris KPU Provinsib. Bagian-bagianc. Pengadaan Barang & jasaPerjanjian (SPK/Kontrak)No..../Kpts/KPU-Prov-kode wil*)/TAHUNNo..../KB/KPU-Prov-kode wil*)/TAHUNNo..../KPU-Prov-kode wil*)/Bulan/TahunNo..../Sesprov-kode wil/Bulan/TahunNo..../BA/Bulan/TahunNo..../BA-Pjls-BJ/Bulan/TahunNo..../BA-Ppnr-BJ/Bulan/TahunNo..../BA-KN-BJ/Bulan/TahunNo..../BA-PP-BJ/Bulan/TahunNo..../BA-Ppnr/Bulan/TahunNo..../ BA-KN/Bulan/TahunNo..../ BA-PP/Bulan/TahunNo..../BA-ST/Bulan/TahunNo..../UND/Bulan/ TahunNo..../UND-PBJ/Bulan/ TahunNo..../ST/Bulan/TahunNo..../ND/Sesprov/Bulan/TahunNo..../ ND/ kode bagian/Bulan/TahunNo..../ND-PBJ/Bulan/TahunNo..../SPK/Bulan/Tahun*) 001 Kode KPU Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*) 002 Kode KPU Provinsi Sumatera Utara*) 003 Kode KPU Provinsi Sumatera Barat*) 004 Kode KPU Provinsi Riau*) 005 Kode KPU Provinsi Jambi*) 006 Kode KPU Provinsi Sumatera Selatan*) 007 Kode KPU Provinsi Bengkulu*) 008 Kode KPU Provinsi Lampung*) 009 Kode KPU Provinsi Bangka Belitung*) 010 Kode KPU Provinsi DKI Jakarta*) 011 Kode KPU Provinsi Jawa Barat*) 012 Kode KPU Provinsi Jawa Tengah*) 013 Kode KPU Provinsi D.I. Yogyakarta*) 014 Kode KPU Provinsi Jawa Timur*) 015 Kode KPU Provinsi Banten*) 016 Kode KPU Provinsi Bali*) 017 Kode KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat*) 018 Kode KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur*) 019 Kode KPU Provinsi Kalimantan Barat*) 020 Kode KPU Provinsi Kalimantan Tengah*) 021 Kode KPU Provinsi Kalimantan Timur*) 022 Kode KPU Provinsi Kalimantan Selatan*) 023 Kode KPU Provinsi Sulawesi Utara*) 024 Kode KPU Provinsi Sulawesi Tengah*) 025 Kode KPU Provinsi Sulawesi Selatan*) 026 Kode KPU Provinsi Sulawesi Tenggara*) 027 Kode KPU Provinsi Gorontalo*) 028 Kode KPU Provinsi Maluku*) 029 Kode KPU Provinsi Maluku Utara*) 030 Kode KPU Provinsi Papua*) 031 Kode KPU Provinsi Kepulauan Riau*) 032 Kode KPU Provinsi Papua Barat*) 033 Kode KPU Provinsi Sulawesi Barat181


.1. Bagian pada Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> ProvinsiNO. NAMA BAGIAN JENIS NASKAHDINASNOMOR KODE NASKAHDINAS1. Bagian Program, Data Organisasidan Sumber Daya Manusia2. Bagian Keuangan, <strong>Umum</strong>dan Logistik3. Bagian Hukum, Teknisdan HupmasNota <strong>Dinas</strong>Nota <strong>Dinas</strong>Nota <strong>Dinas</strong>NO :...../ND/09/BLN/TAHUNNO :...../ND/10/BLN/TAHUNNO :...../ND/11/BLN/TAHUNc. <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/KotaNO JENIS NASKAH PENOMORAN1.2.3.4.Keputusan KPU Kabupaten/KotaKeputusan Bersama (kerjasama)Surat biasa (yang ditandatangani):a. Ketua KPU Kabupaten/Kotab. Sekretaris KPU Kabupaten/KotaBerita Acaraa. <strong>Umum</strong>b. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa:1) Penjelasan2) Pembukaan Penawaran3) Klarifikasi & Negosiasi4) Pemeriksaan & Penerimaan Barangdan JasaNo..../Kpts/KPU-Kab/Kota-kode wil *)/TAHUNNo..../KB/KPU- Kab/Kota -kode wil *)/TAHUNNo..../KPU- Kab/Kota -kode wil *)/Bulan/TahunNo..../SesKab/Kota -kode wil *)/Bulan/TahunNo..../BA/Bulan/TahunNo..../BA-Pjls-BJ/Bulan/TahunNo..../BA-Ppnr-BJ/Bulan/TahunNo..../BA-KN-BJ/Bulan/TahunNo..../BA-PP-BJ/Bulan/Tahun5.6.7.8.c. Pejabat Pengadaan Barang & Jasa1) Pembukaan Penawaran2) Klarifikasi & Negosiasi3) Pemeriksaan & Penerimaan Barangdan Jasad. Serah TerimaUndangan :a. <strong>Umum</strong>b. Pengadaan Barang & jasaSurat TugasNota <strong>Dinas</strong> :a. Sekretaris KPU Kabupaten/Kotab. Sub Bagian-sub bagianc. Pengadaan Barang & jasaPerjanjian (SPK/Kontrak)No..../BA-Ppnr/Bulan/TahunNo..../ BA-KN/Bulan/TahunNo..../ BA-PP/Bulan/TahunNo..../BA-ST/Bulan/TahunNo..../UND/Bulan/ TahunNo..../UND-PBJ/Bulan/ TahunNo..../ST/Bulan/TahunNo..../ND/SesKab/Kota /Bulan/TahunNo..../ ND/ kode sub bagian/Bulan/TahunNo..../ND-PBJ/Bulan/TahunNo..../SPK/Bulan/Tahun182


Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*) 001.434461 Kab. Aceh Selatan *) 001.434599 Kab. Gayo Lues*) 001.434470 Kab. Aceh Tenggara *) 001.434619 Kab. Aceh Jaya*) 001.434486 Kab. Aceh Timur *) 001.434625 Kab. Nagan Raya*) 001.434492 Kab. Aceh Tengah *) 001.434600 Kab. Aceh Tamiang*) 001.434512 Kab. Aceh Barat *) 001.434631 Kota Banda Aceh*) 001.434521 Kab. Aceh Besar *) 001.434640 Kota Sabang*) 001.434552 Kab. Pidie *) 001.434656 Kota Lhoksemawe*) 001.434537 Kab. Aceh Utara *) 001.434662 Kota Langsa*) 001.434568 Kab. Simeu *) 001.434506 Kab. Bener Meriah*) 001.434574 Kab. Aceh Singkil *) 001.964834 Kab. Pidie Jaya*) 001.434580 Kab. Bireuen *) 001.964840 Kota Subulussalam*) 001.434543 Kab. Aceh Barat DayaProvinsi Sumatera Utara*) 002.434687 Kab. Tapanuli Tengah *) 002.434872 Kota Pematang Siantar*) 002.434693 Kab. Tapanuli Utara *) 002.434888 Kota Sibolga*) 002.434707 Kab. Tapanuli Selatan *) 002.434894 Kota Tanjung Balai*) 002.434713 Kab. Nias *) 002.434908 Kota Binjai*) 002.434722 Kabupaten Langkat *) 002.434914 Kota Tebing Tinggi*) 002.434738 Kab. Karo *) 002.434920 Kota Padang Sidimpuan*) 002.434744 Kab. Deli Serdang *) 002.434832 Kab. Nias Selatan*) 002.434769 Kab. Simalungun *) 002.434857 Kab. Humbang Hasundutan*) 002.434775 Kab. Asahan *) 002.434841 Kab. Pak Pak Bharat*) 002.434781 Kab. Labuhan Batu *) 002.434750 Kab. Serdang Bedagai*) 002.434790 Kab. Dairi *) 002.434810 Kab. Samosir*) 002.434801 Kab. Toba Samosir *) 002.964812 Kab. Batubara*) 002.434826 Kab. Mandailing Natal *) 002.964962 Kab. Padang Lawas*) 002.434863 Kota Medan *) 002.964953 Kab. Padang Lawas UtaraProvinsi Sumatera Barat*) 003.434945 Kab. Pesisir Selatan *) 003.435109 Kota Solok*) 003.434951 Kab. Solok *) 003.435115 Kota Sawah lunto*) 003.434976 Kab. Sawah Lunto Sijunjung *) 003.435121 Kota Padang Panjang*) 003.434991 Kab. Tanah Datar *) 003.435130 Kota Bukit Tinggi*) 003.435002 Kab. Padang Pariaman *) 003.435146 Kota Payakumbuh*) 003.435042 Kab. Agam *) 003.435152 Kota Pariaman*) 003.435058 Kab. Lima Puluh Kota *) 003.434960 Kab. Solok Selatan*) 003.435064 Kab. Pasaman *) 003.434982 Kab. Dharmas Raya*) 003.435089 Kab. Kep. Mentawai *) 003.435070 Pasaman Barat*) 003.435095 Kota Padang183


Provinsi Riau*) 004.435183 Kab. Indragiri Hulu *) 004.435234 Kab. Rokan Hulu*) 004.435192 Kab. Indragiri Hilir *) 004.435259 Kab. Rokan Hilir*) 004.435177 Kab. Kuantan Sangingi *) 004.435212 Kab. Siak*) 004.435228 Kab. Kampar *) 004.435265 Kota Pekanbaru*) 004.435240 Kab. Bengkalis *) 004.435271 Kota Dumai*) 004.435203 Kab. PelalawanProvinsi Jambi*) 005.435296 Kab. Kerinci *) 005.435353 Kab. Tanjung Jabung Barat*) 005.435300 Kab. Merangin *) 005.435347 Kab. Tanjung Jabung Timur*) 005.435316 Kab. Sarolangun *) 005.435362 Kab. Bungo*) 005.435322 Kab. Batang Hari *) 005.435378 Kab. Tebo*) 005.435331 Kab. Muaro Jambi *) 005.435384 Kota JambiProvinsi Sumatera Selatan*) 006.435472 Kab. Ogan Komering Ulu *) 006.435532 Kota Prabumulih*) 006.435450 Kab. Ogan Komering Ilir *) 006.435517 Kota Pagar Alam*) 006.435441 Kab. Muara Enim *) 006.435523 Kota Lubuk Linggau*) 006.435435 Kab. Lahat *) 006.435497 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan*) 006.435429 Kab. Musi Rawas *) 006.435481 Kab. Ogan Komering Ulu Timur*) 006.435410 Kab. Musi Banyuasin *) 006.435466 Kab. Ogan Ilir*) 006.435384 Kab. Banyuasin *) 006.964730 Kab. Empat Lawang*) 006.435501 Kota PalembangProvinsi Bengkulu*) 007.434305 Kab. Bengkulu Selatan *) 007.434351 Kab. Kaur*) 007.434320 Kab. Rejang Lebong *) 007.434373 Kab. Muko Muko*) 007.434342 Kab. Bengkulu Utara *) 007.434336 Kab. Lebong*) 007.434382 Kota Bengkulu *) 007.434311 Kab. Kepahiang*) 007.434367 Kab. SelumaProvinsi Lampung*) 008.435620 Kab. Lampung Selatan *) 008.435605 Kab. Lampung Timur*) 008.435554 Kab. Lampung Tengah *) 008.435611 Kab. Way Kanan*) 008.435560 Kab. Lampung Utara *) 008.435642 Kota Bandar lampung*) 008.435579 Kab. Lampung Barat *) 008.435636 Kota Metro*) 008.435585 Kab. Tulang Bawang *) 008.964916 Kab. Pesawaran*) 008.435591 Kab. TenggamusProvinsi Bangka Belitung*) 009.436477 Kab. Bangka *) 009.436461 Kab. Belitung Timur*) 009.436452 Kab. Belitung *) 009.436503 Kab. Bangka Selatan*) 009.436512 Kota Pangkal Pinang *) 009.436483 Kab. Bangka Barat*) 009.436492 Kab. Bangka Tengah184


Provinsi DKI Jakarta*) 010.328830 Kota Jakarta Selatan *) 010.328852 Kota Jakarta Pusat*) 010.328846 Kota Jakarta Timur *) 010.328877 Kota Jakarta Utara*) 010.328861 Kota Jakarta Barat *) 010.328883 Kab. Kepulauan SeribuProvinsi Jawa Barat*) 011.329971 Kab. Bogor *) 011.329022 Kab. Purwakarta*) 011.329980 Kab. Sukabumi *) 011.329016 Kab. Karawang*) 011.329996 Kab. Cianjur *) 011.329000 Kab. Bekasi*) 011.329047 Kab. Bandung *) 011.329141 Kota Bogor*) 011.329062 Kab. Garut *) 011.329150 Kota Sukabumi*) 011.329078 Kab. Tasikmalaya *) 011.329135 Kota Bandung*) 011.329084 Kab. Ciamis *) 011.329166 Kota Cirebon*) 011.329104 Kab. Kuningan *) 011.329172 Kota Bekasi*) 011.329090 Kab. Cirebon *) 011.329181 Kota Depok*) 011.329129 Kab. Majalengka *) 011.329201 Kota Cimahi*) 011.329053 Kab. Sumedang *) 011.329197 Kota Tasikmalaya*) 011.329110 Kab. Indramayu *) 011.329217 Kota Banjar*) 011.329031 Kab. Subang *) 011.329865 Kab. Bandung BaratProvinsi Jawa Tengah*) 012.329382 Kab. Cilacap *) 012.329320 Kab. Kudus*) 012.329373 Kab. Banyumas *) 012.329342 Kab. Jepara*) 012.329398 Kab. Purbalingga *) 012.329254 Kab. Demak*) 012.329402 Kab. Banjarnegara *) 012.329232 Kab. Semarang*) 012.329455 Kab. Kebumen *) 012.329424 Kab. Temanggung*) 012.329449 Kab. Purworejo *) 012.329248 Kab. Kendal*) 012.329430 Kab. Wonosobo *) 012.329285 Kab. Batang*) 012.329418 Kab. Magelang *) 012.329279 Kab. Pekalongan*) 012.329470 Kab. Boyolali *) 012.329336 Kab. Pemalang*) 012.329461 Kab. Klaten *) 012.329291 Kab. Tegal*) 012.329492 Kab. Sukoharjo *) 012.329305 Kab. Brebes*) 012.329512 Kab. Wonogiri *) 012.329568 Kota Magelang*) 012.329506 Kab. Karang Anyar *) 012.329574 Kota Surakarta*) 012.329486 Kab. Sragen *) 012.329537 Kota Salatiga*) 012.329260 Kab. Grobongan *) 012.329521 Kota Semarang*) 012.329367 Kab. Blora *) 012.329543 Kota Pekalongan*) 012.329351 Kab. Rembang *) 012.329552 Kota Tegal*) 012.329311 Kab. Pati185


Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*) 013.329599 Kab. Kulon Progo *) 013.329625 Kab. Sleman*) 013.329600 Kab. Bantul *) 013.329631 Kota Yogyakarta*) 013.329619 Kab. Gunung KidulProvinsi Jawa Timur*) 014.329826 Kab. Pacitan *) 014.329775 Kab. Magetan*) 014.329857 Kab. Ponorogo *) 014.329810 Kab. Ngawi*) 014.329914 Kab. Trenggalek *) 014.329687 Kab. Bojonegoro*) 014.329939 Kab. Tulung Agung *) 014.329920 Kab. Tuban*) 014.329671 Kab. Blitar *) 014.329744 Kab. Lamongan*) 014.329738 Kab. Kediri *) 014.329707 Kab. Gresik*) 014.329781 Kab. Malang *) 014.329656 Kab. Bangkalan*) 014.329750 Kab. Lumajang *) 014.329872 Kab. Sampang*) 014.329713 Kab. Jember *) 014.329832 Kab. Pamekasan*) 014.329662 Kab. Banyuwangi *) 014.329908 Kab. Sumenep*) 014.329693 Kab. Bondowoso *) 014.329976 Kota Kediri*) 014.329894 Kab. Situbondo *) 014.329960 Kota Blitar*) 014.329863 Kab. Probolinggo *) 014.329991 Kota Malang*) 014.329841 Kab. Pasuruan *) 014.329449 Kota Probolinggo*) 014.329888 Kab. Sidoarjo *) 014.329430 Kota Pasuruan*) 014.329790 Kab. Mojokerto *) 014.329424 Kota Mojokerto*) 014.329722 Kab. Jombang *) 014.329982 Kota Madiun*) 014.329801 Kab. Nganjuk *) 014.329945 Kota Surabaya*) 014.329769 Kab. Madiun *) 014.329951 Kota BatuProvinsi Banten*) 015.436389 Kab. Tangerang *) 015.436421 Kota Tangerang*) 015.436395 Kab. Serang *) 015.436430 Kota Cilegon*) 015.436409 Kab. Pandeglang *) 015.436900 Kota Serang*) 015.436415 Kab. LebakProvinsi Bali*) 016.433733 Kab. Jembrana *) 016.433770 Kab. Bangli*) 016.433795 Kab. Tabanan *) 016.433764 Kab. Karang Asem*) 016.433789 Kab. Badung *) 016.433727 Kab. Buleleng*) 016.433758 Kab. Gianyar *) 016.433809 Kota Denpasar*) 016.433742 Kab. Klungkung186


Provinsi Nusa Tenggara Barat*) 017.433821 Kab. Lombok Barat *) 017.433852 Kab. Bima*) 017.433830 Kab. Lombok Tengah *) 017.433892 Kota Mataram*) 017.433846 Kab. Lombok Timur *) 017.433903 Kota Bima*) 017.433861 Kab. Sumbawa *) 017.433883 Kab. Sumbawa Barat*) 017.433877 Kab. DompuProvinsi Nusa Tenggara Timur*) 018.434031 Kab. Sumba Barat *) 018.433996 Kab. Ende*) 018.434022 Kab. Sumba Timur *) 018.434000 Kab. Ngada*) 018.433928 Kab. Kupang *) 018.434016 Kab. Manggarai*) 018.433959 Kab. Timor Tengah Selatan *) 018.434047 Kab. Lembata*) 018.433940 Kab. Timor Tengah Utara *) 018.434078 Kota Kupang*) 018.433934 Kab. Belu *) 018.434062 Kab. Manggarai Barat*) 018.434053 Kab. Rote- Ndao *) 018.964761 Kab. Sumba Barat Daya*) 018.433965 Kab. Alor *) 018.964752 Kab. Sumba Tengah*) 018.433980 Kab. Flores Timur *) 018.964947 Kab. Manggarai Timur*) 018.433971 Kab. Sikka *) 018.964746 Kab. NagekeoProvinsi Kalimantan Barat*) 019.435667 Kab. Sambas *) 019.435682 Kab. Landak*) 019.435698 Kab. Pontianak *) 019.435761 Kota Pontianak*) 019.435702 Kab. Sanggau *) 019.435770 Kota Singkawang*) 019.435724 Kab. Ketapang *) 019.435718 Kab. Sekadau*) 019.435730 Kab. Sintang *) 019.435749 Kab. Melawi*) 019.435755 Kab. Kapuas Hulu *) 019.964931 Kab. Kubu Raya*) 019.435673 Kab. Bengkayang *) 019.964828 Kab. Kayong UtaraProvinsi Kalimantan Tengah*) 020.435792 Kab. Kota Waringin Barat *) 020.435852 Kab. Seruyan*) 020.435806 Kab. Kota Waringin Timur *) 020.435868 Kab. Sukamara*) 020.435812 Kab. Kapuas *) 020.435874 Kab. Lamandau*) 020.435837 Kab. Barito Selatan *) 020.438550 Kab. Gunung Mas*) 020.435843 Kab. Barito Utara *) 020.435899 Kab. Pulang Pisau*) 020.435925 Kota Palangkaraya *) 020.435919 Kab. Murung Raya*) 020.435821 Kab. Katingan *) 020.435900 Kab. Barito Timur187


Provinsi Kalimantan Timur*) 021.436163 Kab. Pasir *) 021.436090 Kab. Kutai Timur*) 021.436157 Kab. Kutai Kartanegara *) 021.436208 Kota Balikpapan*) 021.436141 Kab. Berau *) 021.436194 Kota Samarinda*) 021.436132 Kab. Bulungan *) 021.436188 Kota Tarakan*) 021.436126 Kab. Nunukan *) 021.436172 Kota Bontang*) 021.436110 Kab. Malinau *) 021.436081 Kab. Penajam Paser Utara*) 021.436101 Kab. Kutai Barat *) 021.964922 Kab. Tana TidungProvinsi Kalimantan Selatan*) 022.436044 Kab. Tanah Laut *) 022.435993 Kab. Hulu Sungai Utara*) 022.436038 Kab. Kotabaru *) 022.435962 Kab. Tabalong*) 022.436022 Kab. Banjar *) 022.436050 Kota Banjarbaru*) 022.436013 Kab. Barito Kuala *) 022.436069 Kota Banjarmasin*) 022.436007 Kab. Tapin *) 022.435956 Kab. Tanah Bumbu*) 022.435971 Kab. Hulu Sungai Selatan *) 022.435940 Kab. Balangan*) 022.435987 Kab. Hulu Sungai TengahProvinsi Sulawesi Utara*) 023.436220 Kab. Bolaang Mongondow *) 023.436302 Kota Tomohon*) 023.436239 Kab. Minahasa *) 023.436276 Kab. Minahasa Utara*) 023.436245 Kab. Kepulauan Sangihe *) 023.964783 Kab. Minahasa Tenggara*) 023.436282 Kota Manado *) 023.964803 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro*) 023.436291 Kota Bitung *) 023.964777 Kota Kotamobagu*) 023.436251 Kab. Kepulauan Talaud *) 023.964792 Kab. Bolaang Mongondow Utara*) 023.436260 Kab. Minahasa SelatanProvinsi Sulawesi Tengah*) 024.433124 Kab. Banggai Kepulauan *) 024.433170 Kab. Toli-Toli*) 024.433130 Kab. Banggai *) 024.433186 Kab. Buol*) 024.433149 Kab. Poso *) 024.433192 Kab. Parigi Moutong*) 024.433155 Kab. Morowali *) 024.433212 Kota Palu*) 024.433161 Kab. Donggala *) 024.433206 Kab. Tojo una unaProvinsi Sulawesi Selatan*) 025.433237 Kab. Selayar *) 025.433444 Kab. Luwu Utara*) 025.433243 Kab. Bulu Kumba *) 025.433501 Kota Palopo*) 025.433252 Kab. Bantaeng *) 025.433356 Kab. Wajo*) 025.433268 Kab. Jeneponto *) 025.433362 Kab. Sindereng Rappang*) 025.433274 Kab. Takalar *) 025.433371 Kab. Pinrang*) 025.433280 Kab. Gowa *) 025.433387 Kab. Enrekang*) 025.433299 Kab. Sinjai *) 025.433393 Kab. Luwu*) 025.433300 Kab. Bone *) 025.433407 Kab. Tanatoraja*) 025.433319 Kab. Maros *) 025.433469 Kab. Luwu Timur*) 025.433325 Kab. Pangkajene Kepulauan *) 025.433481 Kota Makassar188


*) 025.433331 Kab. Barru *) 025.433490 Kota Parepare*) 025.433340 Kab. SoppengProvinsi Sulawesi Tenggara*) 026.433532 Kab. Buton *) 026.433563 Kab. Konawe Selatan*) 026.433541 Kab. Muna *) 026.433594 Kab. Kolaka Utara*) 026.964871 Kab. Konawe Utara *) 026.433572 Kab. Bombana*) 026.433557 Kab. Kolaka *) 026.433588 Kab. Wakatobi*) 026.433608 Kota Kendari *) 026.433526 Kab. Konawe*) 026.433614 Kota Bau-Bau *) 026.964880 Kab. Buton UtaraProvinsi Gorontalo*) 027.436534 Kab. Gorontalo *) 027.436565 Kab. Pahuwato*) 027.436540 Kab. Boalemo *) 027.436559 Kab. Bone Bolango*) 027.436571 Kota Gorontalo *) 027.964859 Kab. Gorontalo UtaraProvinsi Maluku*) 028.433660 Kab. Maluku Tenggara *) 028.433651 Kab. Seram Bagian Timur*) 028.433639 Kab. Maluku Tengah *) 028.433645 Kab. Seram Bagian Barat*) 028.433682 Kab. Maluku Tenggara Barat *) 028.433676 Kab. Kepulauan Aru*) 028.433691 Kab. Buru *) 028.964896 Kota Tual*) 028.433702 Kota AmbonProvinsi Maluku Utara*) 029.434402 Kab. Halmahera Barat *) 029.436327 Halmahera Selatan*) 029.434418 Kab. Halmahera Tengah *) 029.436342 Kepulauan Sula*) 029.436358 Kota Ternate *) 029.436333 Halmahera Timur*) 029.436311 Halmahera Utara *) 029.436364 Kota Tidore KepulauanProvinsi Papua*) 030.434129 Kab. Merauke *) 030.434254 Kab. Mappi*) 030.434135 Kab. Jaya Wijaya *) 030.434260 Kab. Asmat*) 030.434090 Kab. Jayapura *) 030.434201 Kab. Pegunungan Bintang*) 030.434150 Kab. Nabire *) 030.434217 Kab. Yahukimo*) 030.434110 Kab. Yapen Waropen *) 030.434223 Kab. Tolikara*) 030.434104 Kab. Biak Numfor *) 030.434181 Kab. Sarmi*) 030.434166 Kab. Puncak Jaya *) 030.434197 Kab. Keerom*) 030.434141 Kab. Paniai *) 030.434232 Kab. Waropen*) 030.434172 Kab. Mimika *) 030.434285 Kab. Supiori*) 030.434279 Kota Jayapura *) 030.965029 Kab. Memberamo Tengah*) 030.434248 Kab. Boven Digoel *) 030. Kab. Lanny Jaya*) 030. Kab. Dogiyai *) 030. Kab. Mamberamo Raya*) 030. Kab. Nduga *) 030. Kab. Puncak*) 030. Kab. Yalimo189


Provinsi Kepulauan Riau*) 031.436690 Kab. Bintan *) 031.436735 Kota Batam*) 031.436710 Kab. Karimun *) 031.436741 Kota Tanjung Pinang*) 031.436729 Kab. Natuna *) 031.436704 Kabupaten LinggaProvinsi Papua Barat*) 032.436596 Kab. Fak-Fak *) 032.436622 Kab. Sorong Selatan*) 032.436600 Kab. Sorong *) 032.436653 Kab. Teluk Bintuni*) 032.436616 Kab. Manokwari *) 032.436662 Kab. Teluk Wondama*) 032.436678 Kota Sorong *) 032.436631 Kab. Raja Ampat*) 032.436647 Kab. KaimanaProvinsi Sulawesi Barat*) 033.433413 Kab. Polewali Mamasa (Mandar) *) 033.433450 Kab. Mamasa*) 033.433422 Kab. Majene *) 033.433475 Kab. Mamuju Utara*) 033.433438 Kab. Mamujuc.1 Sub Bagian pada Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/KotaNO. NAMA SUB BAGIAN JENIS NASKAHDINASNOMOR KODE NASKAHDINAS1. Sub Bagian Program dan Data Nota <strong>Dinas</strong> NO :...../ND/12/BLN/TAHUN2. Sub Bagian Teknis Pemiludan HupmasNota <strong>Dinas</strong>NO :...../ND/13/BLN/TAHUN3. Sub Bagian Hukum Nota <strong>Dinas</strong> NO :...../ND/14/BLN/TAHUN4. Sub Bagian <strong>Umum</strong> Nota <strong>Dinas</strong> NO :...../ND/15/BLN/TAHUNa. Penerimaan naskah dinas masuk dari lembaga/instansi/pihak lain harus melaluiBagian <strong>Tata</strong> Usaha Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, Bagian <strong>Umum</strong>Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi, Sub Bagian <strong>Umum</strong> Sekretariat<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota, Sekretariat PPK, PPS, PPLN, KPPSdan KPPSLN, dengan menggunakan tanda terima yang telah ditetapkan dalamtata naskah dinas.b. <strong>Naskah</strong> dinas masuk, selanjutnya diagendakan dengan mencatat nama pengirim,nomor dan tanggal, sifat, dan perihal.c. <strong>Naskah</strong> dinas yang telah diagendakan, selanjutnya didistribusikan denganmenggunakan lembar disposisi, dengan ketentuan:1) <strong>Naskah</strong> dinas yang ditujukan untuk Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>/Ketua<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi/Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Kabupaten/Kota disampaikan kepada Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>/Ketua<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi/Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Kabupaten/Kota dengan menggunakan buku ekspedisi, kecuali yang bersifattembusan disampaikan kepada anggota <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>/anggota<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi/anggota <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Kabupaten/Kota berdasarkan kordinator wilayah dan atau divisi.190


2) <strong>Naskah</strong> dinas yang ditujukan untuk Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong><strong>Umum</strong>/Sekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi/Sekretaris <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota disampaikan kepada Sekretaris Jenderal<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>/Sekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Provinsi/Sekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota denganmenggunakan buku ekspedisi.d. <strong>Naskah</strong> dinas yang sudah disampaikan kepada Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>/Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi/Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Kabupaten/Kota, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Jenderal /Sekretaris<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi/Sekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Kabupaten/Kota untuk diproses lebih lanjut dengan menggunakan lembardisposisi.e. Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>/Sekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Provinsi/Sekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota selanjutnyamenyampaikan naskah dinas tersebut kepada biro/bagian/sub bagian sesuaidengan tugas pokok dan fungsi.f. Biro Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>/Bagian Sekretariat <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi/Sub Bagian Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Kabupaten/Kota menyiapkan saran/pertimbangan/konsep jawaban terhadapsubtansi permasalahan yang terdapat dalam naskah dinas, yang dalampelaksanaannya dapat mengadakan koordinasi dengan biro/bagian/sub bagianpada Sekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>/Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong><strong>Umum</strong> Provinsi/Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota.g. Saran/pertimbangan/konsep jawaban tersebut oleh biro/bagian/sub bagian padaSekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>/Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong><strong>Umum</strong> Provinsi/Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kotadisampaikan kepada Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>/Sekretaris<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi/Sekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Kabupaten/Kota dengan menggunakan nota dinas biro/bagian/sub bagian padaSekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>/Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong><strong>Umum</strong> Provinsi/Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota kepadaSekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>/Sekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Provinsi/Sekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota dan nota dinasSekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> /Sekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong><strong>Umum</strong> Provinsi/Sekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota kepadaKetua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>/Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi/Ketua<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota apabila diperlukan.h. <strong>Naskah</strong> dinas yang telah disetujui oleh Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>/Ketua<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi/Ketua <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Kabupaten/Kota atau Sekretaris Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>/Sekretaris<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi/Sekretaris <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Kabupaten/Kota setelah dibubuhi tanda tangan, dibubuhi nomor, dan cap dinas,selanjutnya diperlakukan prosedur naskah dinas keluar.E. <strong>Tata</strong> Kearsipan1. Dalam penataan berkas/arsip pemilihan umum dibedakan antara berkas/arsip substantif,yaitu arsip/berkas yang menunjang tugas pokok dan berkas/arsip fasilitatif, yaituarsip/berkas yang menunjang tugas penunjang dari <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> dan badanpenyelenggara pemilihan umum.2. Penyimpanan berkas/arsip ditata dalam suatu susunan yang sistimatis denganmemperhatikan kegunaan bentuk dan sifat berkas/arsip yang bertujuan untukmenunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan organisasi.191


3. Penataan berkas/arsip dalam bentuk self indexing yaitu susunan yang ditata sedemikianrupa sehingga permasalahan-permasalahan yang disimpan dapat dilihat dengan jelasdan memudahkan penemuan kembali berkas/arsip yang diperlukan.4. Berkas/arsip dinamis aktif baik diterima maupun yang diterbitkan suatu unit kerjapenataannya dilakukan oleh <strong>Tata</strong> Usaha Pengolah yang berangkutan.5. Sarana/peralatan penataan berkas pemilihan umum adalah sebagai berikut:a. Sarana/peralatan penataan berkas/arsip dinamis aktif meliputi:1) Sekat;2) Folder besar;3) Filing Cabinet.b. Sarana/peralatan penatan berkas/arsip dinamis inaktif meliputi:1) Boks arsip;2) Rak arsip;3) Lemari bergerak/beroda.6. Penataan Berkas/Arsip Fasilitatif Khusus Keuangan dan PersonaliaArsip masalah personalia meliputi arsip surat-surat dalam rangka pengelolaanpersonalia dan arsip yang menyangkut data pribadi personil.Arsip keuangan meliputi arsip surat-surat dibidang keuangan dan arsip surat-surat buku(formal) dibidang keuangan seperti :a. Arsip-arsip Surat Keputusan Otorisasi (SKO);b. Arsip-arsip Surat Permintaan Pembayaran (SPP);c. Arsip-arsip Surat Perintah Membayar Utang (SPMU);d. Arsip-arsip pengesahan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ);e. Arsip-arsip mengenai Pertanggung Jawab (SOJ);f. Arsip-arsip Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP).Penataan berkas/arsip fasilitatif adalah sebagai berikut :a. Arsip Personalia1) Berkas/arsip dalam bentuk surat yang berkaitan dengan masalah personilpenataannya sama seperti yang dilakukan pada penataan berkas/arsip padaumumnya yaitu berdasarkan nomor kode klasifikasi permasalahan;2) Berkas/arsip dalam bentuk Data Pribadi penataannya dilakukan sebagaiberikut:a) Data personil dikelompokan menurut Unit Kerja penempatan yangbersangkutan;b) Tiap kelompok disusun secara beraturan menurut Nomor Induk Pegawai(NIP) atau secara alfabetis dari nama personil;c) Memisahkan data pribadi yang sifatnya asli dengan kelengkapan lainnya.b. Arsip Keuangan1) bagi berkas/arsip yang sifatnya menyangkut surat menyurat dilaksanakanseperti penataan berkas/arsip pada umumnya, yaitu disusun secara lengkapsesuai dengan nomor kode klasifikasi permasalahan;2) Penataan berkas/arsip seperti SKO, SPP, SKKP dan pengesahan SPJ, disusunberdasarkan nomor urut;3) Berkas/arsip yang bersifat pertanggung jawaban, dikelompokan dan ditatamenurut instansi pengirim serta berdasarkan sub permasalahannya;4) Bagi berkas/arsip yang nilai gunanya sudah sangat jarang digunakandimasukkan kedalam boks arsip dan diserahkan kepada <strong>Tata</strong> usaha (UnitKearsipan) untuk disimpan.192


F. Penyusutan Arsip1. <strong>Umum</strong>a. Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan arsip, dengan cara :1) Memindahkan arsip inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan;2) Memusnahkan arsip sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;3) Menyerahkan arsip statis oleh Unit Kearsipan kepada Arsip Nasionalb. Penyusutan arsip merupakan salah satu cara untuk memaksimalkan pemanfaatanruangan dan mengatur menumpuknya arsip yang tidak berguna lagi, sehingga dapatberdayaguna dan berhasilguna dan dengan memperhatikan pengamanannya.c. Penyusutan arsip didasarkan atas nilai guna dari berkas/arsip yang bersangkutandengan ketentuan :1) Bagi yang diperkirakan masih mempunyai nilai guna diserahkan kepada UnitKearsipan (primary value);2) Bagi yang diperkirakan nilai gunanya sudah menerus (primary value), untukdiserahkan kepada Arsip Nasional (Vemdary value);3) Bagi yang sudah tidak berguna lagi, dapat dimusnahkan.2. Pemindahan Berkas/ArsipProses pemindahan berkas/arsip dilakukan dalam 2 tahap yaitu:a. Tahap Persiapan1) Memisah-misahkan dan mengelompokan antara arsip dinamis aktif dan arsipdinamis inaktif;2) Membuat daftar pertelaahan dengan mencatat arsip dinamis inaktif danmenyiapkan berita acara pemindahan;3) Berkas/arsip yang telah dikelompokan dimasukan dalam boks arsip dan disusun/ditata berdasarkan kode klasifikasi pokok permasalahan berserta sub-submasalahnya dengan memberi label.b. Tahap Pelaksanaan1) Pada <strong>Tata</strong> Usaha Unit PengolahBoks arsip yang telah berisikan berkas/arsip dan kartu kendali yang dinilai tidakbermanfaat lagi diserahkan kepada <strong>Tata</strong> <strong>Naskah</strong> (Unit Kearsipan) disertai daftarpertelahaan dan berita acara pemindahan.2) Pada <strong>Tata</strong> Usahaa) Boks arsip yang berisikan berkas/arsip dan kartu kendali yang dinilai tidakbermanfaat lagi diserahkan kepada <strong>Tata</strong> Usaha dan Kearsipan <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> disertai daftar pertelaan dan berita acara pemindahan;b) Boks arsip yang diterima dari <strong>Tata</strong> Usaha Unit Pengolah sebagai dimaksudpada huruf “a” diatas, terlebih dahulu dilakukan penilaian denganketentuan:i. Bagi berkas/arsip yang dipandang masih memiliki nilai guna tetapdisimpan dan digabungkan dengan berkas/arsip kelompoknya masingmasing;ii.Bagi berkas/arsip yang tidak memiliki nilai guna lagi digabungkandengan boks, arsip sebagaimana dimaksud pada angka “1)” diatas,untuk diserahkan kepada <strong>Tata</strong> Usaha dan Kearsipan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong><strong>Umum</strong> (Unit Kearsipan).193


3. Pemusnahan ArsipSeperti halnya pada kegiatan pemindahan, kegiatan pemusnahan arsip juga terdiri dari 2(dua) tahapan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:a. Tahap Persiapan1) Memisah-misahkan dan mengelompokan berkas/arsip sesuai dengan nilaigunanya untuk menentukan bekas/arsip antara yang boleh dimusnahkan dan yangtidak.2) Membentuk Tim Pemusnahan Arsip dengan komponen terkait.3) Membuat berita acara pemusnahan arsip dan pertelaan arsip-arsip yang akandimusnahkan.b. Tahap Pelaksanaan1) Seluruh berkas non arsip yang sudah tidak digunakan dapat langsungdimusnahkan (tanpa adanya pertelaan maupun berita acara pemusnahan).2) Bagi berkas/arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna dimusnahkan dengandisaksikan oleh Tim Pemusnahan Arsip dengan ketentuan:a) bagi berkas/arsip yang menyangkut bidang keuangan terlebih dahulu mendapatpertimbangan dari pejabat Badan Pemeriksa Keuangan;b) Sedangkan berkas/arsip bidang kepegawaian terlebih dahulu mendapatpertimbangan dari pejabat badan Adminstrasi Kepegawaian Negara.3) Pemusnahan arsip dilakukan secara total/keseluruhan, dengan cara dibakar danlain sebagainya, sehingga tidak dapat dikenal lagi baik isi maupun bentuknya gunamenghindari hal-hal yang tidak diinginkan.4. Penyerahan Arsipa. Tahap persiapanArsip yang mempunyai nilai kegunaan sebagai bahan pertanggungjawabanNasional, tetapi sudah tidak diperlukan lagi untuk penyelenggaraan administrasisehari-hari, setelah melampaui jangka waktu penyimpanan ditetapkan:1) Bagi arsip yang disimpan oleh Lembaga-lembaga Negara atau Badan-badanPemerintahan di Tingkat Pusat harus diserahkan kepada Arsip Nasional;2) Bagi arsip yang disimpan oleh Badan-badan Pemerintahan di Tingkat Daerahharus diserahkan kepada Arsip Nasional Daerah.b. Tahap PelaksanaanPenyerahan arsip dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam sepuluh tahun sertadilaksanakan dengan membuat Berita Acara Penyerahan Arsip yang disertai DaftarPertelaan Arsip dari arsip-arsip yang diserahkan.194


BAB VIPENUTUPKetentuan Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemilihanumum diselenggarakan oleh suatu <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> yang bersifat nasional, bebas, danmandiri. Pengaturan lebih lanjut berkenaan dengan keberadaan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> sebagaipenyelenggara pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, sertaKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangNomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemiliham <strong>Umum</strong>.Perubahan mendasar berkenaan organisasi penyelenggara pemilihan umum adalah<strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi, dan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Kabupaten/Kota adalah bersifat tetap, serta Panitia <strong>Pemilihan</strong> Kecamatan (PPK), Panitia<strong>Pemilihan</strong> Luar Negeri (PPLN), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok PenyelenggaraPemungutan Suara (KPPS), serta Kelompok Penyelenggara pemungutan Suara Luar Negeri(KPPSLN) adalah bersifat sementara.Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi, dan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota dibantu olehSekretariat Jenderal <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, Sekretariat <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>Provinsi/Kabupaten/Kota yang merupakan lembaga kesekretariatan dan bertugas melayanipelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong>, <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong><strong>Umum</strong> Provinsi, dan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalamPasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang PenyelenggaraPemiliham <strong>Umum</strong>.Dalam melaksanakan fungsi kesekretariatan tersebut, diperlukan suatu dasar hukummengenai tata naskah dinas <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> yang berlaku dan mengikat bagi <strong>Komisi</strong><strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Provinsi dan <strong>Komisi</strong> <strong>Pemilihan</strong> <strong>Umum</strong> Kabupaten/Kota serta seluruhperangkat penyelenggara pemilihan umum, dengan mendasarkan dan memperhatikan asaskeamanan, pembakuan, pertanggungjawaban, kecepatan, ketepatan, dan keterkaitan.Ditetapkan di Jakartapada tanggalKETUA,Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA195

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!