Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum

3) Nama Jabatan;4) Tandatangan Pejabat;5) Nama Terang;6) Stempel Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.4. Pengesahana. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditandatanganioleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang diedarkandan/atau digandakan adalah salinan sesuai dengan aslinya danditandatangani oleh pejabat yang menangani masalah hukum dan disertaistempel Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota denganmenggunakan tinta berwarna biru atau ungu.5. BentukBentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimanatercantum pada Lampiran VI.Ad.A7. Keputusan Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara/PanitiaPemilihan Luar Negeri/ Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/Kelompok Penyenggara Pemungutan Suara Luar Negeri.l. PengertianNaskah Dinas yang mengatur pelaksanaan peraturan perundang-undanganserta mengikat penyelenggara pemilihan umum dan pihak lain, dan bersifatpenetapan.2. Kriterianya adalah :a. Dibuat di atas kertas berukuran folio dengan kopPPK/PPS/PPLN/KPPS/KPPSLN.b. Isinya bersifat penetapan.c. Bentuk dan sistematika sesuai dengan teknik penyusunan peraturanperundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangNomor 10 Tahun 2004.d. Sebagai pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan.c. Menggunakan nomor bulat, kode penetapan, dan tahun penetapan.f. Mempunyai nama judul setelah kata " Menetapkan".g. Menggunakan konsiderans "Menimbang" dan "Mengingat", serta"Memperhatikan" apabila diperlukan.h. Dapat menggunakan tembusan apabila diperlukan.3. Cara penyusunanKeputusan PPK/PPS/PPLN/KPPS/KPPSLN terdiri atas :a. Bagian awal.b. Pembukaan.c. Isi.d. Bagian akhir.ad.a. Bagian awal terdiri atas :1) Judul Keputusan;2) Nomor bulat, kode penetapan dan tahun;3) Nama Keputusan.17