Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum

BAB IISUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINASNaskah dinas sebagai sarana komunikasi kedinasan terdiri dari berbagai bentuk dansusunan sesuai dengan kriteria dari naskah dinas tersebut, yaitu naskah dinas dalam susunan danbentuk peraturan perundang-undangan dan dalam susunan dan bentuk surat.A. Naskah Dinas dalam susunan dan bentuk Peraturan Perundang-undangan, terdiridari :1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum;2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum;3. Keputusan Bersama;4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Keputusan Komisi IndependenPemilihan Provinsi Aceh;6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/ Keputusan Komisi IndependenPemilihan Kabupaten/Kota (di wilayah provinsi Aceh);7. Keputusan Panitia Pemilihan Kecamatan;8. Keputusan Panitia Pemungutan Suara;9. Keputusan Panitia Pemilihan Luar Negeri.10. Keputusan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara11. Keputusan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri.B. Naskah Dinas dalam susunan dan bentuk surat adalah :1. Surat Edaran;2. Surat Biasa;3. Surat Keterangan;4. Surat Perintah;5. Perjanjian;6. Surat Kuasa;7. Surat Ijin;8. Undangan;9. Surat Panggilan;10. Nota Dinas;11. Pengumuman;12. Laporan;13. Surat Pengantar;14. Lembar Disposisi;15. Berita Acara;16. Telaahan Staf;17. Rekomendasi;18. Daftar Hadir;19. Piagam;20. Surat Tugas;21. Surat Pernyataan;22. Surat Peringatan;23. Risalah Rapat.Ad.A1. Peraturan Komisi Pemilihan Umuml. PengertianNaskah dinas yang mengatur pelaksanaan peraturan perundang-undanganyang lebih tinggi, serta mengikat penyelenggara pemilihan umum dan pihaklain.9