Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum

c. yang ditandatangani Ketua Komisi Pemilihan UmumProvinsi/Kabupaten/Kota atau Sekretaris Komisi Pemilihan UmumProvinsi/Kabupaten Kota dengan menggunakan tinta warna biru atauungu dan kertas berukuran folio dengan kop Komisi Pemilihan UmumProvinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan (berwarna).4. BentukBentuk surat perintah sebagaimana tercantum pada Lampiran XI.1 sampaidengan Lampiran XI.7.Ad.B5. Perjanjianl. Pengertian.Naskah dinas yang memuat persetujuan yang mengikat antara KomisiPemilihan Umum dengan pihak lain dalam melaksanakan suatu tindakan atauperbuatan hukum yang telah disepakati atau disetujui bersama.2. Susunanterdiri atas :1) Bagian awal;2) Identitas jabatan para pihak yang membuat perjanjian;3) Obyek Perjanjian;4) Ketentuan-ketentuan perjanjian;5) Bagian akhir.Ad. l. Bagian awal, terdiri atas :1) Tulisan perjanjian dengan huruf kapital ditempatkan ditengah bagian awal lembar naskah dinas.2) Nama Perjanjian3) Nomor bulat, kode dan tahun.Ad. 2. Identitas jabatan para pihak terdiri atas :1) Nama, pekerjaan/jabatan dan alamat pihak yang membuatperjanjian atas nama Komisi Pemilihan Umum, selanjutnyadisebut Pihak pertama.2) Nama, pekerjaan/jabatan dan alamat pihak lain yangmenyepakati adanya perjanjian, yang selanjutnya disebutPihak kedua.3) Tempat dan waktu penandatanganan perjanjian.Ad.3. Obyek perjanjian, meliputi hal-hal pokok yang disepakatidiperjanjikan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua yangseyogyanya hal-hal pokok tersebut terdiri dari satu jenis prestasiyang harus dipenuhi dalam perjanjian tersebut, misalnyamengenai perjanjian rehabilitasi gedung kantor yang terletak dijalan dan atau dikenal umum dengan nama Jalan Imam BonjolNomor 29 Jakarta Pusat.Ad.4. Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian, meliputi hak dankewajiban bagi Pihak pertama dan Pihak kedua yang merupakanpenjabaran lebih lanjut dari pokok perjanjian. Ketentuanketentuandalam perjanjian dituangkan secara sistematika dalampasal-pasal dan ayat-ayat, yang diawali dengan pasal yang bersifatumum, kemudian pasal berikutnya menjabarkan pasal di atasnya,dan ditutup dengan administrasi perjanjian sesuai denganperaturan perundang-undangan.23