Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum

BAB VPROSEDUR ADMINISTRASI NASKAH DINASKOMISI PEMILIHAN UMUMA. Naskah Dinas Dalam Bentuk Peraturan Perundang-Undangan1. Peraturan Komisi Pemilihan Umuma. Konsep awal peraturan disiapkan berdasarkan perintah ketentuan undang-undang danatau berdasarkan keputusan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum karena adanyakebutuhan untuk pengaturan lebih lanjut ketentuan undang-undang.b. Konsep awal peraturan disiapkan oleh Biro Sekretariat Jenderal Komisi PemilihanUmum berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam susunanorganisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, atas perintah tertulis KetuaKomisi Pemilihan Umum dan atau Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum hasilrapat pleno Komisi Pemilihan Umum.c. Biro Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum menyampaikan konsep awalperaturan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang dilampiri naskahakademis, untuk kemudian oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umumdimintakan saran/pendapat/pertimbangan kepada Biro terkait Sekretariat JenderalKomisi Pemilihan Umum.d. Biro terkait Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum wajib menyampaikansaran/pendapat/ pertimbangan terhadap konsep awal peraturan kepada SekretarisJenderal Komisi Pemilihan Umum, yang kemudian saran/pendapat/pertimbangantersebut disampaikan kepada biro yang menyiapkan konsep awal peraturan.e. Biro yang menyiapkan konsep awal peraturan mengadakan perbaikan/penyempurnaanberdasarkan saran/pendapat/pertimbangan, yang kemudian disampaikan kembalikepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum.f. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum menyampaikan konsep awal peraturantersebut kepada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum untukmendapat saran/pendapat/pertimbangan dari sudut penyusunan peraturan perundangundanganberdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturanperundang-undangan.g. Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum menyampaikansaran/pendapat/pertimbangan hukum penyusunan peraturan perundang-undangankepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum.h. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum menyampaikan konsep peraturankepada Ketua Komisi Pemilihan Umum untuk dijadikan bahan rapat pleno KomisiPemilihan Umum, dengan ketentuan konsep peraturan tersebut terlebih dahulu 1(satu) rangkap dibubuhi paraf biro-biro terkait pada stempel koordinasi dalam 3 (tiga)rangkap.168