Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum

h. Keputusan PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN yang diotentifikasi oleh sekretariatPPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN disampaikan kepada Ketua PPK, PPS, PPLN,KPPS dan KPPSLN, Anggota PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN, SekretarisPPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN, lembaga/instansi terkait, dan pihak yangberkepentingan.i. Sekretariat PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN wajib menyimpan konsep pertamasampai dengan konsep terakhir.B. Naskah Dinas Dalam Bentuk Surat1) Konsep awal naskah dinas dalam bentuk surat disiapkan berdasarkan perintahkeputusan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal Komisi PemilihanUmum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretaris Komisi PemilihanUmum Kabupaten/Kota.2) Konsep awal naskah dinas dalam bentuk surat disiapkan oleh Biro SekretariatJenderal Komisi Pemilihan Umum, Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan UmumProvinsi dan Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.3) Biro pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Bagian pada SekretariatKomisi Pemilihan Umum Provinsi, Sub Bagian pada Sekretariat Komisi PemilihanUmum Kabupaten/Kota, menyampaikan konsep awal naskah dinas dalam bentuk suratkepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi PemilihanUmum Provinsi, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, untukkemudian oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretaris KomisiPemilihan Umum Provinsi, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,dimintakan saran/pendapat/pertimbangan kepada Biro terkait pada Sekretariat JenderalKomisi Pemilihan Umum, Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, untukdiadakan penyempurnaan.4) Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi, KetuaKomisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menerima hasil penyempurnaan untukdijadikan bahan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan UmumProvinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan ketentuan konsep naskahdinas dalam bentuk surat tersebut terlebih dahulu 1 (satu) rangkap dibubuhi parafSekretaris jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, biro-biro terkait, Sekretaris KomisiPemilihan Umum Provinsi, bagian-bagian terkait pada Sekretariat Komisi PemilihanUmum Provinsi, Sekretaris Kabupaten/Kota, dan sub-sub bagian terkait padaSekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.5) Selain 1 (satu) rangkap dibubuhi paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jugadisediakan stempel paraf koordinasi dalam 3 (tiga) rangkap, yaitu :(1) Stempel paraf koordinasi sebagaimana dimaksud angka 4 disediakan olehunit pengolah dengan pemberian nomor kode biro masing-masing daninspektorat.(2) Stempel paraf koordinasi untuk anggota Komisi Pemilihan Umum disediakanoleh Tata Usaha Pimpinan.(3) Stempel paraf koordinasi untuk anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsidan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disediakan oleh Sub bagianyang membidangi ketatausahaan.178