Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum

BAB IVKEWENANGAN DAN PELIMPAHAN WEWENANGDALAM PENANDATANGANAN NASKAH DINASA. KewenanganPada hakekatnya setiap naskah dinas keluar menjadi tanggung jawab pimpinan instansiyang bersangkutan. Naskah dinas ditandatangani oleh pejabat yang mempunyai kewenanganatau yang mendapat pelimpahan wewenang sesuai dengan tanggungjawabnya berdasarkanketentuan yang berlaku.Pelimpahan wewenang yang dapat dilaksanakan adalah kebijakan yang bersifatadministratif (bukan kebijakan yang bersifat politis). Pelimpahan wewenang yang bersifatadministratif harus memperhatikan jenjang struktural pejabat yang mendapat pelimpahanwewenang.Sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang PenyelenggaraPemilihan Umum:1. Penandatanganan naskah dinas atas nama Komisi Pemilihan Umum adalah Ketua KomisiPemilihan Umum, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Ketua Komisi PemilihanUmum Kabupaten/Kota.2. Penandatanganan naskah dinas yang berkaitan dengan fungsi pelaksanaan administrasiyang meliputi dukungan staf, anggaran, sarana dan prasarana ditandatangani olehSekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Sekretaris Komisi Pemilihan UmumProvinsi/ Kabupaten/Kota.3. Kewenangan penandatanganan naskah dinas oleh Pejabat Eselon II hanya berlaku dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.B. Pertanggungjawaban1. Pimpinan organisasi bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya baik secaralangsung atau tidak langsung dan tidak dapat memindahkan pertanggungjawabannya baikkeseluruhan maupun sebagian kepada pejabat atau pegawai lainnya.2. Pelimpahan wewenang dari pimpinan eselon tingkat atas kepada pimpinan eselon tingkatbawahannya, tidak mengubah tanggungjawab pimpinan eselon yang memberikankewenangan.60