Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum

C. Pelimpahan WewenangSepanjang tidak ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku,wewenang penandatanganan dapat dilimpahkan kepada struktural yang berada dibawahnya.Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepadabawahannya, agar pejabat bawahan tersebut dapat membantu memperlancar dalammelaksanakan tugas-tugas kewajibannya.Pelimpahan wewenang dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertibanjalur komunikasi penanggungjawab wewenang. Pelimpahan wewenang harus mengikutijalur struktural dan paling banyak hanya dua rentang jabatan struktural di bawahnya.Bentuk pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas adalah sebagai berikut:Pelimpahan wewenang dengan menggunakan sebutan “atas nama” (disingkat a.n.)a. Sebutan a.n. digunakan jika pejabat yang menandatangani naskah dinas telah diberiwewenang oleh pejabat yang bertanggungjawab, berdasarkan bidang tugas, wewenangdan tanggungjawab pejabat yang bersangkutan. Dalam hal ini pejabat penandatanganannaskah dinas bertanggungjawab atas isi naskah dinas kepada penanggungjawab. Padaasasnya tanggungjawab tetap ada pada pejabat yang memberikan wewenang.b. Faktor-faktor yang harus dipenuhi dalam pelimpahan wewenang ini adalah sebagaiberikut:1) Pelimpahan wewenang diberikan secara langsung, tegas, jelas dan tertulis.2) Materi wewenang yang dilimpahkan benar-benar menjadi tugas dan tanggungjawabpejabat yang menerima wewenang.3) Materi wewenang yang dilimpahkan harus dipertanggungjawabkan kepada pejabatyang memberi wewenang.4) Tanggungjawab sebagai akibat penandatanganan naskah dinas, sepenuhnya beradapada pejabat yang di atas namakan.c. Contoh penggunaan atas nama (a.n.) dalam penandatanganan naskah dinas adalah sebagaiberikut:a.n. SEKRETARIS JENDERALKEPALA BIRO UMUMNAMA PEJABATNIP.61