Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum

layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundangundangan;serta berkewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan mengelola barang inventaris Komisi PemilihanUmum Provinsi. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi bertanggungjawab dalamhal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturanperundang-undangan.Ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang PenyelenggaraPemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertugasmembantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; memberikan dukungan teknisadministratif; membantu pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kotadalam menyelenggarakan Pemilu; membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraanPemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi; membantu perumusan dan penyusunanrancangan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; memfasilitasipenyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten/Kota; membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan danpertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan membantupelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalammelaksanakan tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenangmengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, prosedur dankebutuhan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum ; dan mengadakan perlengkapanpenyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan; memberikanlayanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundangundangan;Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban menyusunlaporan pertanggungjawaban keuangan; memelihara arsip dan dokumen Pemilu; danmengelola barang inventaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sekretariat KomisiPemilihan Umum Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam hal administrasi keuanganserta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.Untuk menunjang pelaksanaan tugas kewenangan dan kewajiban tersebut, perlupengaturan penyeragaman sistem administrasi, sehingga terdapat suatu kepastian hukum.Berkenaan dengan hal tersebut, tata naskah dinas Komisi Pemilihan Umum diperlukan untukmengatur Komunikasi kedinasan dalam mendukung penyelenggaraan fungsi administrasikesekretariatan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KomisiPemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta kesekretariatan PPK dan PPLN.Tata naskah dinas Komisi Pemilihan Umum, antara lain berperan mendukungpelaksanaan tugas pokok dan fungsi, menyediakan informasi bagi pimpinan dalampengambilan keputusan dan atau tindakan yang cepat dan tepat, serta membantu kelancarankegiatan organisasi Komisi Pemilihan Umum.Selain mempunyai peran tersebut, tata naskah dinas Komisi Pemilihan Umummempunyai ciri-ciri, yaitu sifat memberi dukungan guna memudahkan pekerjaan lainsehingga dapat terlaksana sebagaimana mestinya serta mencakup seluruh bagian organisasidan diperlukan pada setiap satuan kerja serta dilaksanakan di seluruh bagian organisasi tanpamemandang tugas pokoknya.6