Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum

d. Biro terkait Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum wajib menyampaikansaran/pendapat/ pertimbangan terhadap konsep awal keputusan kepada SekretarisJenderal Komisi Pemilihan Umum, yang kemudian saran/pendapat/pertimbangantersebut disampaikan kepada biro yang menyiapkan konsep awal keputusan.e. Biro yang menyiapkan konsep awal keputusan mengadakan perbaikan/penyempurnaan berdasarkan saran/pendapat/pertimbangan, yang kemudiandisampaikan kembali kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum.f. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum menyampaikan konsep awal keputusantersebut kepada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum untukmendapat saran/pendapat/pertimbangan dari sudut penyusunan peraturan perundangundanganberdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturanperundang-undangan.g. Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum menyampaikansaran/pendapat/ pertimbangan hukum penyusunan peraturan perundang-undangankepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum.h. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum menyampaikan konsep keputusankepada Ketua Komisi Pemilihan Umum untuk dijadikan bahan rapat pleno KomisiPemilihan Umum, dengan ketentuan konsep keputusan tersebut terlebih dahulu 1(satu) rangkap dibubuhi paraf biro-biro terkait pada stempel koordinasi dalam 3 (tiga)rangkap.i. Berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum:1) apabila terdapat koreksi terhadap konsep keputusan tersebut, dikembalikankepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum untuk dilakukan perbaikan/penyempurnaan; dan2) apabila tidak terdapat koreksi/disetujui, konsep keputusan tersebut terlebih dahulupada rangkap yang dibubuhi paraf biro-biro terkait, dibubuhi paraf oleh SekretarisJenderal Komisi Pemilihan Umum dan anggota-anggota Komisi Pemilihan Umumsebagai bukti persetujuan, dan selanjutnya ditandatangani oleh Ketua KomisiPemilihan Umum.j. Terhadap konsep keputusan Komisi Pemilihan Umum yang terdapat koreksi rapatpleno Komisi Pemilihan Umum, setelah diadakan perbaikan/penyempurnaan,kemudian oleh Sekretaris Jenderal disampaikan kembali kepada Ketua KomisiPemilihan Umum sesuai dengan ketentuan huruf i angka 2).k. Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang telah ditandatangani oleh KetuaKomisi Pemilihan Umum, oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umumdisampaikan kepada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umumuntuk diadakan proses otentifikasi. Proses otentifikasi adalah pembuatan salinankeputusan Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan aslinya tanpa tanda tangan KetuaKomisi Pemilihan Umum. Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umummenyampaikan keputusan Komisi Pemilihan Umum yang telah diotentifikasi kepadaSekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, dan selanjutnya Sekretaris JenderalKomisi Pemilihan Umum menyampaikan kepada biro terkait untuk prosespenomoran peraturan dan dibubuhi cap dinas Komisi Pemilihan Umum.l. Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang ditandatangani oleh Ketua KomisiPemilihan Umum disimpan oleh biro terkait dan rangkap keputusan KomisiPemilihan Umum yang dibubuhi paraf oleh biro-biro terkait, Sekretaris Jenderal, dananggota-anggota Komisi Pemilihan Umum disimpan oleh biro penyusun konsep awal.170