KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (Wetboek ... - MS Aceh

More documents

Recommendations

Info

pengurus lain dengan pemungutan suara seorang demi seorang dengan suara terbanyak. Jika pemungutan suara macet, raad van justitie mengambil keputusan sedemikian yang menurut pendapatnya paling layak untuk kepentingan perseroan yang dibubarkan itu. Pasal 33 Bila keadaan kas perseroan yang dibubarkan tidak mencukupi untuk membayar utang-utang yang telah dapat ditagih, maka mereka yang bertugas untuk membereskan keperluan itu dapat menagih uang yang seharusnya akan dimasukkan dalam perseroan oleh tiap-tiap persero menurut bagiannya masingmasing. Pasal 34 Uang yang selama pemberesan dapat dikeluarkan dari kas perseroan, harus dibagikan sementara. Pasal 35 Setelah pemberesan dan pembagian itu, bila tidak ada perjanjian yang menentukan lain, maka buku-buku dan surat-surat yang dulu menjadi milik perseroan yang dibubarkan itu tetap ada pada persero yang terpilih dengan suara terbanyak atau yang ditunjuk oleh raad van justitie karena macetnya pemungutan suara, dengan tidak mengurangi kebebasan para persero atau para penerima hak untuk melihatnya. Bagian 3 Perseroan Terbatas Pasal 36 Perseroan terbatas tidak mempunyai firma, dan tak memakai nama salah seorang atau lebih dari antara para persero, melainkan mendapat namanya hanya dari tujuan perusahaan saja. Sebelum perseroan tersebut dapat didirikan, akta pendiriannya atau rencana pendiriannya harus disampaikan kepada Gubernur Jenderal (dalam hal ini Presiden) atau penguasa yang ditunjuk oleh Presiden untuk memperoleh izinnya. Untuk tiap-tiap perubahan syarat-syarat dan untuk perpanjangan waktu perseroan, harus juga terdapat izin seperti itu. Pasal 37 Bila perseroan itu tidak bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum, dan selain itu tidak ada keberatan-keberatan yang penting terhadap pendiriannya, pun pula aktanya tidak memuat ketentuan-ketentuan yang berlawanan dengan hal-hal yang diatur dalam pasal 38 sampai dengan pasal 55, maka izinnya diberikan. Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung-RI
Bila izin itu tidak diberikan, alasan-alasannya diberitahukan kepada para pemohon agar diketahuinya, kecuali sekiranya pemberitahuan itu dianggap tidak seyogyanya. Pemberian izin itu, bila ada alasan-alasannya, dapat digantungkan pada syarat bahwa perseroan itu akan bersedia dibubarkan, bila menurut pertimbangan Gubernur Jenderal (dalam hal ini Menteri Kehakiman) hal itu dianggap perlu untuk kepentingan umum. Bila izin itu diberikan tanpa syarat, maka perseroan tidak dapat dibubarkan atas kekuasaan umum, kecuali setelah Hooggerechtshof (kini: Mahkamah Agung), yang pendapatnya dalam hal ini harus didengar, menyatakan, bahwa para pengurusnya telah tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat akta perseroan itu. Pasal 38 Akta perseroan itu harus dibuat dalam bentuk otentik dengan ancaman akan batal. Para persero diwajibkan untuk mendaftarkan akta itu dalam keseluruhannya beserta izin yang diperolehnya dalam register yang diadakan untuk itu pada panitera raad van justitie dari daerah hukum tempat kedudukan perseroan itu, dan mengumumkannya dalam surat kabar resmi. Segala sesuatu yang tersebut di atas berlaku terhadap perubahan-perubahan dalam syarat-syarat, atau pada perpanjangan waktu perseroan. Ketentuan-ketentuan pasal 25 berlaku juga terhadap ini. Pasal 39 Selama pendaftaran dan pengumuman seperti yang termaktub dalam pasal yang lalu belum terjadi, maka para pengurus atas perbuatan mereka, terikat secara pribadi untuk keseluruhannya terhadap pihak ketiga. Pasal 40 Modal perseroan dibagi atas saham-saham atau Sero-sero atas nama atau blangko. Para persero atau pemegang saham atau sero tidak bertanggung jawab lebih daripada jumlah penuh saham-saham itu. Pasal 41 Tiada sero atau saham blangko dapat dikeluarkan sebelum jumlah sepenuhnya disetor dalam kas perseroan. Pasal 42 Dalam akta ditentukan cara bagaimana sero-sero atau saham-saham atas nama dioperkan; hal itu dapat dilakukan dengan Pemberitahuan suatu pernyataan kepada para pengurus dari Persero bersangkutan dan pihak penerima pengoperan, atau dengan pernyataan seperti itu yang dimuat dalam buku-buku perseroan itu dan ditandatangani oleh atau atas nama kedua belah pihak. Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung-RI
Page 1 and 2: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan A
Page 3 and 4: Dihapus dg. S.1927-146. BAB III BEB
Page 5: Pasal 28 Di samping itu para perser
Page 9 and 10: Pasal 49 Dalam akta itu tidak boleh
Page 11 and 12: Dari perundingan-perundingan dan ke
Page 13 and 14: yang ditentukan untuk itu, demikian
Page 15 and 16: Pasal 83 Seorang komisioner yang un
Page 17 and 18: pemeriksaan itu diminta dalam waktu
Page 19 and 20: Surat Wesel yang tidak menunjukkan
Page 21 and 22: wesel, suatu jumlah uang yang sudah
Page 23 and 24: Para debitur wesel terhadap pemegan
Page 25 and 26: Pasal 127a Barangsiapa memegang dan
Page 27 and 28: Hari jatuh tempo pembayaran suatu s
Page 29 and 30: Hal yang tercantum di atas tidak be
Page 31 and 32: Pasal 143c Para notaris atau juru s
Page 33 and 34: Bila surat wesel itu tidak diaksept
Page 35 and 36: lebih baik untuk mengizinkan pemega
Page 37 and 38: Pasal 158 Pembayaran dengan peranta
Page 39 and 40: endosemennya dan semua penyebutan l
Page 41 and 42: Pasal 171a Yang dianggap hari raya
Page 43 and 44: 3. nama orang yang harus membayar (
Page 45 and 46: Penarik menjamin pembayarannya. Set
Page 47 and 48: alas cek itu dibuktikan oleh pemega
Page 49 and 50: Diluar hal dimaksud dalam pasal 227
Page 51 and 52: Pasal 217a Bila nonpembayaran dari
Page 53 and 54: harus membuktikan, bahwa Ia telah m
Page 55 and 56: waktu pengajuan, maka hak regres da
Page 57 and 58:
protes atau keterangan yang disamak
Page 59 and 60:
Jika barang bergerak telah dijual d
Page 61 and 62:
tertentu yang ditunjuk atau bila ha
Page 63 and 64:
Pasal 255 Pertanggungan harus dilak
Page 65 and 66:
amanatnya, sebelum saat ia mengetah
Page 67 and 68:
Pasal 280 Tak dianggap sebagai perj
Page 69 and 70:
Akan tetapi pada persyaratan itu pe
Page 71 and 72:
Jiwa seseorang dapat dipertanggungk
Page 73 and 74:
Kapal-kapal Indonesia yang isi koto
Page 75 and 76:
Pasal 316e Kreditur yang piutangnya
Page 77 and 78:
Pasal 325 Perusahaan perkapalan tid
Page 79 and 80:
keputusan dapat mengharapkan, bahwa
Page 81 and 82:
Perwira kapal adalah anak buah kapa
Page 83 and 84:
Pasal 349 Di kapal Indonesia hanya
Page 85 and 86:
Nakhoda dalam keadaan darurat selam
Page 87 and 88:
Penjualan itu harus dilakukan di de
Page 89 and 90:
Pasal-pasal 347-452a tidak berlaku
Page 91 and 92:
Pasal 385 Tanpa izin nakhoda, anak
Page 93 and 94:
Minuman keras yang berada di kapal
Page 95 and 96:
Perjanjian kerja antara pengusaha k
Page 97 and 98:
keempat, 421-426, 430, 435, 443, 44
Page 99 and 100:
perbuatan-perbuatan yang bertentang
Page 101 and 102:
pada pengusaha kapal, yang menderit
Page 103 and 104:
1. bila pengusaha kapal memberi per
Page 105 and 106:
Bila hubungan kerja itu diadakan me
Page 107 and 108:
Pasal 434 Anak buah kapal dianggap
Page 109 and 110:
tidak boleh dibayarkan kepada anak
Page 111 and 112:
Di dalam upah yang ditetapkan menur
Page 113 and 114:
Sub 1 Ketentuan-ketentuan Umum Pasa
Page 115 and 116:
Perjanjian berakhir dengan karamnya
Page 117 and 118:
Pasal 472 Ganti rugi yang harus dib
Page 119 and 120:
Pasal 483 Baik pengangkut maupun pe
Page 121 and 122:
Setelah penyerahan barang di tempat
Page 123 and 124:
Hasil penjualan barang-barang, sete
Page 125 and 126:
egitu pula tidak usah ditentukan at
Page 127 and 128:
Pasal 517a Penyerahan konosemen seb
Page 129 and 130:
Pasal 517k Bila pengangkut di suatu
Page 131 and 132:
Bila dalam hal-hal yang disebut dal
Page 133 and 134:
Sub 3 Pencarteran Menurut Waktu Pas
Page 135 and 136:
menggugat baik pengusaha kapal maup
Page 137 and 138:
perjalanan. ia berwenang untuk mene
Page 139 and 140:
Ketentuan-ketentuan pasal ini tidak
Page 141 and 142:
Para pemegang konosemen yang barang
Page 143 and 144:
perang, barang-barang menjadi tidak
Page 145 and 146:
dengan mengingat keadaan yang ada d
Page 147 and 148:
membuktikan, bahwa cedera itu adala
Page 149 and 150:
Pasal 532 Penumpang tidak dapat mem
Page 151 and 152:
harus membayar biaya angkutan sepen
Page 153 and 154:
Bila berdasarkan ketentuan dalam pa
Page 155 and 156:
daripada bagian yang dihitung denga
Page 157 and 158:
haknya atas upah penolongan, di sam
Page 159 and 160:
diperoleh tanda persetujuan cuma-cu
Page 161 and 162:
Bila pengusaha kapal tidak ada di t
Page 163 and 164:
Pasal 569 Telah dihapus dg. S. 1933
Page 165 and 166:
Pasal 593 Pertanggungan laut berpok
Page 167 and 168:
pengangkutan barang-barangnya, maup
Page 169 and 170:
atau pemilik kapal, kurang daripada
Page 171 and 172:
perjalanan dihentikan secara sah, a
Page 173 and 174:
Suatu perjalanan dianggap telah dig
Page 175 and 176:
Pasal 648 Bila dalam persyaratan "b
Page 177 and 178:
Pasal 660 Dihapus dg. S. 1933-47jo.
Page 179 and 180:
Pasal 669 Bila barang-barang yang b
Page 181 and 182:
polisnya belum dibuat dan dikeluark
Page 183 and 184:
Bila waktu pengangkutan ditentukan
Page 185 and 186:
13. gaji dan pemeliharaan nakhoda d
Page 187 and 188:
Yang 2/3 selanjutnya secara avarij
Page 189 and 190:
seperti tersebut dalam pasal 713, j
Page 191 and 192:
harga barang-barang yang pada waktu
Page 193 and 194:
Sekali-kali pemilik suatu muatan ti
Page 195 and 196:
Semua tuntutan terhadap para penang
show all

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (Wetboek ... - MS Aceh

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?