keputusan presiden republik indonesia nomor 87 tahun 1999

BAB VIII
PENGELOLA LEMBAGA DIKLAT PEMERINTAH
Pasal 23
(1) Pengelola Lembaga Diklat Pemerintah adalah PNS yang bertugas pada lembag Diklat instansi
pemerintah yang secara fungsional mengelola Diklat pada instansi yang bersangkutan.
(2) Pengelola Lembaga Diklat Pemerintah mempunyai tugas dan kewajiban mengelola serta
mengembangkan kapasitas kelembagaan, program, SDM Penyelenggara dan Widyaiswara.
(3) Pengelola Lembaga Diklat Pemerintah dalam mengembangkan kapasitas kelembagaan, program,
SDM Penyelenggara dan Widyaiswara dapat melakukan kerjasama dengan lembaga kediklatan
lainnya.
BAB IX
PENYELENGGARAAN DIKLAT
Pasal 24
(1) Diklat dapat diselenggarakan secara klasikal dan/atau non klasikal;
(2) Penyelenggara Diklat secara klasikal dilakukan dengan tatap muka;
(3) Penyelenggara Diklat secara non klasikal dapat dilakukan dengan pelatihan di alam bebas,
pelatihan di tempat kerja, dan pelatihan dengan sistem jarak jauh;
(4) Cara penyelenggara untuk setiap jenis, jenjang dan program tertentu diatur dalam Pedoman
Penyelenggara Diklat yang bersangkutan.
Pasal 25
Penyelenggara Diklat Prajabatan dan Diklatpim Tingkat IV, III, dan II diatur dalam Pedoman yang
ditetapkan oleh Instansi Pembina dan diselenggarakan oleh Lembaga Diklat Pemerintah yang
terakreditasi.
Pasal 26
Diklatpim Tingkat I dan program Pengembangan Eksekutif Nasional diatur dalam Pedoman yang
ditetapkan dan diselenggarakan oleh Instansi Pembina.
Pasal 27
(1) Penyelenggara Diklat Fungsional diatur dalam Pedoman Penyelenggara yang ditetapkan oleh
Instansi Pembina Jabatan Fungsional dan diselenggarakan oleh Lembaga Diklat Pemerintah yang
terakreditasi.
(2) Penyelenggara Diklat Teknis diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan yang ditetapkan oleh
Instansi Teknis yang bersangkutan dan diselenggarakan oleh Lembaga Diklat Pemerintah yang
terakreditasi.
36