Dialog Lintas Agama

Dialog Lintas Agama
Jun 14, '09 10:38 PM
for everyone
Minggu, 14 Juni 2009 pukul 01:43:00
Dialog Antaragama Pentingnya Toleransi dalam
Perbedaan
TEMA UTAMA
''Pancasila, Bhinneka Tunggal Eka, Undang-Undang Dasar 1945, radikalisme, liberalisme, moderat,
NU, dan Muhammadiyah.''
Kata-kata itu--paling tidak selama tiga hari, 27-29 Mei lalu--kerap terdengar di beberapa ruangan di
Universitas Wina (University of Vienna), Austria.
Kata-kata itu disampaikan oleh KH Hasyim Muzadi (ketua umum PBNU), Prof Dr Syafiq Mughni
(ketua wilayah Muhammadiyah Jawa Timur), Prof Dr Romo Frans Magnis Suseno (pendeta Katolik),
Pendeta Natan Setiabudi (mantan ketua umum Asosiasi Gereja Indonesia/Protestan), I Dewa Gede
Palgunadi MA (dosen Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali/Hindu), Dr Fatimah Husein (dosen
Fakultas Filsafat dan Ushuludin, UIN Sunan Kalijaga, Yogya), dan Prof Dr Siti Musdah Mulia
(Konferensi Indonesia untuk Agama dan Perdamaian).
Para tokoh agama dan akademisi dari Indonesia tersebut merupakan sebagian pembicara dalam
acara Austrian-Indonesian Dialogue Symposium dengan tema State, Law, and Religion in Pluralistic
Societies: Austrian and Indonesian Perspectives. Dalam acara ini, Indonesia mengirimkan delegasi
beranggotakan 14 orang yang dipimpin langsung oleh Dirjen Diplomasi Publik, Departemen Luar
Negeri RI, Andri Hadi.
Mereka berhadapan dengan 19 pembicara dari Austria yang sebagian besar juga bergelar profesor
doktor. Para pembicara dari Austria yang dipimpin oleh Dirjen Kebijakan Luar Negeri untuk Budaya
pada Kementerian Federal untuk Eropa dan Urusan Internasional, Austria, ini merupakan tokoh-tokoh
beken yang sering tampil di forum-forum internasional yang membahas masalah agama, radikalisme
dalam beragama, hukum, perdamaian, pendidikan, dan sebagainya.
Mereka juga menyandang sederet jabatan penting di negaranya. Misalnya, Prof Dr Ednan Aslan
adalah kepala Pendidikan Islam di Departemen Agama Islam, Fakultas Filsafat dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Wina. Guru besar beragama Islam asal Turki ini sering tampil di media setempat
mengenai umat Islam dan permasalahannya.
Lalu, ada Pendeta Petrus Bsteh (presiden Konferensi Agama dan Perdamaian Austria yang juga
mantan rektor Institut Afro-Asia di Wina), Prof Dr Ingeborg Gabriel (ketua Departemen Sosial Etik,
Fakultas Teologi Roman Katolik, Universitas Wina), Dr Wilfried Graf (direktur pelaksana The Institut
for Integrative Conflict Transformation and Peacebuilding), Prof Dr Stefan Hammer (guru besar di
Departemen Konstitusi dan Administrasi Hukum, Universitas Wina), Prof Dr Susanne Heine (kepala
Departement of Practical Theology and Psychology of Religion, Faculty of Protestant Theology,
Universitas Wina).
Selanjutnya adalah Dr Brigitte Holzner (ahli dalam masalah gender dan penasihat di Austrian
Development Agency, Wina), Prof Dr Rene Kuppe (guru besar Departement of Legal Philosophy, Law
of Religion and Culture, Universitas Wina), Prof Dr Ruediger Lohlker (ketua Islamic Studies, Institute
of Oriental Studies, Universitas Wina), Prof Dr Gerhard Luf (guru besar Departement of Legal
Philosophy, Law and Religion and Culture, Universitas Wina), Prof Dr Irmgard Marboe (guru besar
Departement of European, International and Compatative Law, Universitas Wina), serta Franz
Rupprecht (penasihat Kardinal Dr Christoph Schonborn, Archbishop of Vienna) yang juga ahli dalam
hubungan Kristen dengan Islam. Dari kalangan jurnalis, ada Barbara Trionfi MA, manajer komunikasi
dan penasihat kebebasan pers di International Press Institute, Wina.
Peserta dialog Austria-Indonesia ini berasal dari berbagai kalangan. Dari Indonesia, selain para staf di
Kedutaan Besar RI di Wina, juga hadir wakil-wakil dari masyarakat Indonesia di Wina dengan latar
belakang agama yang berbeda-beda. Selain itu, juga hadir presiden Austria-Indonesia Friendship

Association. Sedangkan, dari Austria, selain pejabat pemerintah, akademisi, jurnalis, hadir pula tokohtokoh
masyarakat, pemuka agama, dan mahasiswa.
Tema yang dibahas pun bermacam-macam. Antara lain adalah Peran Komunitas Umat Beragama
dalam Mempromosikan Toleransi di Masyarakat; Kebebasan Beragama, Sekulerisme, dan Netralitas
Negara; Peran Agama dalam Mempromosikan Demokrasi dan Kehidupan Sosial di Masyarakat; Hakhak
Minoritas, Otonomi, dan Pluralisme; Globalisasi dan Modernitas Islam; Hak Asasi Manusia dalam
Konteks Eropa; Austria-Indonesia: Cara Mengelola Perbedaan dalam Masyarakat Plural; dan lain
sebagainya yang semuanya terkait dengan masalah agama dan toleransi umat beragama.
Toleransi umat beragama
Sesuai dengan tema-tema tersebut, para pembicara dari Indonesia pun menceritakan pengalaman
Indonesia dalam menciptakan kerukunan dan harmonisasi kehidupan umat beragama dari kacamata
masing-masing. Di sinilah, penyebutan istilah Pancasila, pembukaan UUD 1945, dan seterusnya
sepertinya menjadi 'mantra'.
Romo Frans Magnis Suseno, misalnya, menyampaikan bahwa Pancasila sebagai dasar negara
merupakan alat paling ampuh untuk menciptakan kerukunan umat beragama di Indonesia. Ia pun
memuji para pendiri Indonesia yang berpandangan jauh ke depan. Sebagai contoh, katanya,
meskipun Indonesia berpenduduk mayoritas Muslim, tidak menjadikan Islam sebagai dasar negara
atau menjadikannya sebagai negara Islam. ''Sebaliknya, Indonesia juga bukan negara sekuler karena
masyarakatnya sangat agamis.''
Dengan Pancasila sebagai dasar negara, menurut Romo Magnis, masyarakat Indonesia bebas
memeluk dan melaksanakan agama masing-masing. ''Sebagai umat Katolik, saya bersyukur karena
umat Islam yang mayoritas di Indonesia, sekitar 85 persen lebih, sangat toleran,'' ujarnya.
Toleransi umat Islam itu, lanjutnya, ditunjukkan sejak berdirinya Negara Republik Indonesia. Yakni,
kerelaan sejumlah tokoh Islam pendiri bangsa (founding father) untuk menghapuskan tujuh kata yang
berbunyi, "Dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya," dari Piagam Jakarta.
''Sampai sekarang, setiap Natal, para pemuda NU ikut menjaga sejumlah gereja,'' lanjut Romo Magnis
sembari menunjuk KH Hasyim Muzadi, ketua umum PBNU.
Tingkat toleransi agama yang tinggi juga disampaikan Prof Syafiq Mughni dan KH Hasyim Muzadi.
Syafiq menyatakan, di sekolah-sekolah Muhammadiyah, banyak yang muridnya beragama Kristen.
''Bahkan, di Kupang, sebagian besar murid sekolah Muhammadiyah adalah Kristen,'' ujarnya
menjawab pertanyaan dari peserta Austria, apakah sekolah Muhammadiyah juga menerima murid
Kristen.
Ketua Umum PBNU, KH Hasyim Muzadi, menjelaskan, para warga NU yang menganut Ahlus Sunnah
wal Jamaah--yang juga dianut sebagian besar umat Islam di Indonesia--mengikuti jalan tawassuth
(jalan tengah) dan i'tidal (tegak lurus). Tawassuth dan i'tidal merupakan esensi dari toleransi.
''Ini bukan berarti tidak berbuat sesuatu atau hanya duduk-duduk di pagar. Tapi, sebaliknya, toleransi
adalah sesuatu yang tak bisa dipisahkan dari keyakinan itu sendiri. Dalam perilaku sehari-hari,
toleransi akan menghasilkan keseimbangan dan dialog (tasyawur).''
Dalam penerapannya, lanjut Kiai Hasyim, dalam masyarakat yang multiagama (keyakinan) dan
budaya, dengan tawassuth dan i'tidal, seorang Muslim akan bisa bersikap seimbang antara keyakinan
dan toleransi.
Menurutnya, keyakinan (beragama) tanpa toleransi akan mengarah pada ekstremisme dan
eksklusivisme. Sebaliknya, toleransi tanpa keyakinan akan mengakibatkan seseorang mudah tertipu
dan kebingungan.
''Seorang Muslim akan menganggap toleransi sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan
keyakinan. Keseimbangan di sini bukan berarti 50 persen keyakinan dan 50 persen toleransi. Tapi,
semuanya. Keyakinan dan toleransi harus penuh 100 persen.''
Hasyim juga menjelaskan liberalisme, radikalisme, dan fundamentalisme. Menurutnya, moderat
berbeda dengan keduanya. Kaum liberal, lanjutnya, lebih mengedepankan toleransi daripada

keyakinan (akidah). Mereka menerapkan kebebasan berpikir dalam beragama tanpa kejelasan
metodologi. ''Hal ini sesungguhnya mengabaikan prinsip-prinsip dasar agama dan meninggalkan
aspek-aspek penting dalam beragama, terutama akidah dan ibadah,'' tegasnya.
Sebaliknya, kata Hasyim, kaum fundamental melihat mereka yang berbeda pandangan atau
keyakinan itu sebagai pihak lawan. Berbeda keyakinan bagi kelompoknya dianggap sebagai musuh.
''Dalam masyarakat yang plural, fundamentalisme dan fanatisme bisa mengakibatkan hilangnya
toleransi dan bahkan menyebabkan konflik.''
Karena itu, Kiai Hasyim menggarisbawahi bahwa toleransi itu sangat penting bagi Islam. Dengan
toleransi, mereka yang berpaham moderat akan berjuang untuk mencapai hidup yang damai dengan
orang lain meskipun berbeda keyakinan. ''Inilah wajah Islam yang sebenarnya di Indonesia, yakni
Islam yang moderat.''
Kearifan lokal
Direktur Jenderal (Dirjen) Kebijakan Luar Negeri untuk Budaya pada Kementerian Federal untuk
Eropa dan Urusan Internasional, Austria, Emil Brix, yang merupakan salah seorang penggagas dialog
Austria-Indonesia ini, menyambut baik digelarnya kegiatan yang mempertemukan para tokoh umat
beragama di Indonesia dengan para tokoh agama dan akademisi dari Austria.
Menurutnya, dalam perkembangan dunia yang sangat cepat, banyak efek negatif yang muncul di
masyarakat apabila tidak dikelola dengan baik. ''Di sinilah diperlukan dialog, terutama dengan para
tokoh agama yang banyak pengaruhnya di masyarakat,'' jelas Emil Brix.
Ia memuji Indonesia yang mempunyai kearifan lokal dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di
masyarakat. Brix pun menyebut antara Austria dan Indonesia banyak persamaan dan juga
perbedaan. Persamaannya antara lain masyarakat di kedua negara sangat plural dan menjunjung
tinggi kebebasan beragama.
''Dengan adanya dialog antartokoh kedua negara ini, kami harapkan kita bisa saling belajar dari
pengalaman masing-masing,'' jelasnya. ikhwanul kiram masyhuri (Republika 14 Juni 2009)
Tags: my opini
Prev: Bilateral Interfaith Dialogue
reply share