Surat Edaran KUA dan Keluarga Sakinah Teladan 2013 - Kanwil ...

KEMENTERIAN AGAMA 

DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM 

Jalan MH. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat 

Website : www.depag.go.id ; e-mail : bimasislam@depag.go.id 

Telepon : (+6221) 3811429 Hunting : 31924509 Fax : 3920449 

PO. BOX 3733 JKP 10037 

Nomor : DJ.II.2/2/HM.01/344/2013 Jakarta, 7 Maret 2013 M 

Lamp. : 1 (satu) bundel 24 R. Akhir 1434 H 

Perihal : Pemilihan KUA Kecamatan dan Keluarga Sakinah Teladan 

Kepada Yth. 

Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi 

Se-Indonesia 

Assalamu’alaikum 

Dengan hormat, bahwa untuk meningkatkan kinerja, pelayanan dan bimbingan pada 

KUA Kecamatan serta melestarikan kualitas kehidupan keluarga yang sakinah, dengan ini 

kami beritahukan kepada Saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut : 

1. Pemilihan KUA Kecamatan dan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional Tahun 

2013 akan diselenggarakan pada bulan Agustus Tahun 2013; 

2. Kami mohon bantuan Saudara untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan Pemilihan 

KUA Kecamatan dan Keluarga Sakinah Teladan Tahun 2013 secara berjenjang mulai 

dari tingkat kecamatan sampai tingkat provinsi; 

3. Adapun jadual pelaksanaannya, untuk tingkat Kecamatan dilaksanakan bulan Maret, 

tingkat Kabupaten/Kota bulan April s.d Mei, dan tingkat Provinsi bulan Juni s.d Juli 

Tahun 2013; 

4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi agar mengusulkan secara tertulis 

hasil penilaian KUA Kecamatan dan Keluarga Sakinah Teladan yang akan mewakili 

provinsi beserta biodata/profil kepada Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan 

Syariah Up. Subdit Pemberdayaan KUA paling lambat pertengahan bulan Juli 2013; 

5. Tim Penilai KUA Kecamatan Teladan Kementerian Agama tingkat Pusat akan 

melaksanakan penilaian dan verifikasi terhadap pemenang KUA Kecamatan Teladan 

Provinsi yang diusulkan oleh masing-masing Kanwil Kementerian Agama pada bulan 

Juni s.d Juli serta mengundangnya ke Jakarta pada bulan Agustus 2013 untuk mengikuti 

penilaian tingkat Nasional. 

Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih. 

C:\Users\User\Downloads\Documents\Surat Edaran KUA dan KS Teladan 2013.doc

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM 

NOMOR DJ.II/ 231 TAHUN 2013 

TENTANG 

PEDOMAN PENILAIAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN 

TELADAN 

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan aparatur Kantor Urusan 

Agama (KUA) Kecamatan yang diarahkan untuk peningkatan 

kinerja pelayanan KUA, diperlukan adanya pelaksanaan 

pemilihan KUA kecamatan teladan sebagai sarana evaluasi 

kemajuan peningkatan kinerja pelayanan KUA; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menyempurnakan Keputusan Direktur 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/317 Tahun 

2012 tentang Pedoman Penilaian Kantor Urusan Agama (KU A) 

Teladan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan; 

2. Keputusan Menteri Agama Nomor 168 tahun 2000 tentang 

Pedoman Perbaikan Pelayanan Masyarakat di Lingkungan 

Departemen Agama; 


Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Masyarakat di 

Lingkungan Departemen Agama; 

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama; 


Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota; 

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 

Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit 

Pelayanan Publik; 

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja KUA; 

8. Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2000 tentang 

Pedoman Perbaikan Pelayanan Masyarakat di Lingkungan 

Departemen Agama; 

9. Instruksi Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2004 Tentang 

Peningkatan Pelayanan Pernikahan Pada Kantor Urusan 

Agama Kecamatan; 

MEMUTUSKAN: 


Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN 

MASYARAKAT ISLAM TENTANG PEDOMAN PENILAIAN 

KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN TELADAN. 

KESATU : Pedoman Penilaian KUA Kecamatan Teladan sebagaimana 

tersebut dalam lampiran Keputusan merupakan bagian yang tak 

terpisahkan. 

KEDUA : Pedoman Penilaian KUA Kecamatan Teladan sebagaimana 

tersebut dalam lampiran keputusan ini untuk dipergunakan 

sebagai acuan dalam melaksanakan penilaian unit kerja KUA 

Kecamatan Teladan. 

KETIGA : Segala pembiayaan akibat pelaksanaan Keputusan ini 

dibebankan pada anggaran DIPA masing-masing satuan kerja 

secara berjenjang. 

KEEMPAT : Dengan diberlakukannya Keputusan Dirjen ini, maka Keputusan 

Direktur Jenderal Nomor DJ.II/317 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Penilaian Kantor Urusan Agama (KUA) Teladan 

dinyatakan tidak berlaku lagi. 

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 

Pada Tanggal, 4 Maret 2013 Maret 


LAMPIRAN 

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM 

NOMOR DJ.II/ 231 TAHUN 2013 

TENTANG 

PEDOMAN PENILAIAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN TELADAN 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

KUA Kecamatan sebagai unit teknis terdepan memiliki posisi dan 

kedudukan yang sangat penting dalam rangka pencitraan Kementerian 

Agama secara menyeluruh di mata masyarakat. KUA merupakan unit 

pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada 

tingkat Kecamatan yang memiliki cakupan tugas pelayanan yang sangat luas. 

Sebagai salah satu unit pelayanan publik, KUA dituntut mampu 

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal, meliputi 

pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan 

rujuk; Penyususnan statistik dokumentasi dan pengelolaan system informasi 

manajemen KUA; Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga KUA; 

Pelayanan bimbingan keluarga sakinah, Kemasjidan, bimbingan syariah, 

serta penyelenggaraan fungsi lain dibidang agama Islam yang ditugaskan 

oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. 

Mengingat besarnya tugas dan fungsi tersebut, KUA harus 

meningkatkan profesionalismenya dalam melayani masyarakat, untuk itu 

perlu mendapat perhatian dalam pembinaan, evaluasi, dan penilaian kinerja 

seluruh unsur yang ada di dalamnya. Sehubungan dengan hal tersebut 

dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian pelayanan pada KUA 

Kecamatan diperlukan penilaian kinerja KUA Kecamatan secara berjenjang 

mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Oleh karena itu 

diperlukan pedoman pelaksanaan penilaian KUA Kecamatan Teladan. 

B. Maksud dan Tujuan 

1. Maksud : 

Pedoman Penilaian KUA Kecamatan Teladan ini dimaksudkan sebagai 

acuan bagi tim penilai dalam pelaksanaan penilaian KUA Kecamatan 

teladan. 

2. Tujuan: 

a. Memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan 

penilaian KUA Kecamatan Teladan mulai dari tingkat kabupaten/kota, 

provinsi hingga nasional. 

b. Terciptanya kesamaan pola penilaian. 

c. Terlaksananya penilaian yang objektif dan transparan. 

d. Terpilihnya unit pelayanan masyarakat yang representatif. 


C. Sasaran 

Sasaran pedoman ini adalah terlaksananya penilaian kinerja unit pelayanan 

KUA Kecamatan secara efektif sehingga menghasilkan predikat KUA 

Kecamatan Teladan dalam rangka meraih penghargaan citra pelayanan 

prima. 

D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pedoman ini meliputi: Pendahuluan, Pelaksanaan Penilaian 

KUA Kecamatan Teladan, Tata Cara Penilaian, Organisasi dan Mekanisme, 

Penetapan Juara, Penghargaan dan Pendanaan, serta Pembinaan dan Tutup. 

E. Pengertian Umum 

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan: 

1. KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian 

tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan 

Agama Islam. 

2. Tim Penilai KUA Kecamatan Teladan adalah tim yang ditetapkan 

Kementerian Agama secara berjenjang dari tingkat Kabupaten/kota, 

Provinsi, dan Nasional yang bertugas melakukan penilaian terhadap KUA 

Kecamatan. 

3. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan 

bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, 

dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik. 

4. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas 

pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat 

dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan 

terukur. 

5. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi 

tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan 

administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, 

dimana, dan oleh siapa dilakukan. 

6. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang 

tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran 

secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam 

memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik 

dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. 


BAB II 

PERSYARATAN, KOMPONEN PENILAIAN 

A. Persyaratan 

1. KUA Kecamatan yang diusulkan belum pernah menjadi pemenang pada 

penilaian KUA Teladan tingkat Nasional tahun sebelumnya. 

2. Masa jabatan Kepala KUA Kecamatan minimal 2 tahun. 

B. Komponen Penilaian 

Komponen dan indikator penilaian sebagai berikut: 

1. Visi, misi, dan motto pelayanan 

Komponen ini berkaitan dengan visi, misi, dan motto pelayanan yang 

memotivasi pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik. 

Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi: 

a. Adanya visi dan misi yang diimplementasikan dalam pelaksanaan 

pelayanan. 

b. Penetapan motto pelayanan yang mampu memotivasi pegawai untuk 

memberikan pelayanan terbaik. 

c. Motto pelayanan diumumkan secara luas kepada pengguna layanan. 

2. Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan 

Dalam rangka memberikan kepastian, meningkatkan kualitas, dan 

kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras 

dengan kemampuan Penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan 

masyarakat, maka penyelenggara pelayanan perlu menyusun, 

menetapkan, dan menerapkan Standar pelayanan. 


a. Penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan yang 

mengacu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik. 

b. Maklumat Pelayanan yang dipublikasikan. 

3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 

Komponen ini berkaitan dengan sistem dan prosedur baku dalam 

mendukung pengelolaan pelayanan yang efektif dan efisien untuk 

memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna pelayanan. Sistem 

dan prosedur baku meliputi Standar Operasional Prosedur. 


a. Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

b. Penetapan uraian tugas yang jelas 

4. Sumber Daya Manusia 

Komponen ini berkaitan dengan profesionalisme pegawai, yang meliputi: 

sikap dan perilaku, keterampilan, kepekaan, dan kedisiplinan. 



a. Penetapan dan penerapan pedoman kode etik pegawai 

b. Sikap dan perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan kepada 

pengguna layanan 

c. Tingkat kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada 


d. Tingkat kepekaan/respon pegawai dalam memberikan pelayanan 

kepada pengguna layanan 

e. Tingkat keterampilan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada 


f. Penetapan kebijakan pengembangan pegawai dalam rangka 

peningkatan keterampilan/ profesionalisme pegawai dengan tujuan 

meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna pelayanan 

5. Sarana dan Prasarana Pelayanan 

Komponen ini berkaitan dengan daya guna sarana dan prasarana 

pelayanan yang dimiliki. 


a. Sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk proses pelayanan 

telah didayagunakan secara optimal 

b. Sarana dan prasarana pelayanan yang tersedia memberikan 

kenyamanan kepada pengguna layanan (perhatikan: kebersihan, 

kesederhanaan, kelayakan dan kemanfaatan) 

c. Sarana pengaduan (Kotak pengaduan, loket pengaduan, telepon tol, 

email dan lainnya) 

6. Penanganan Pengaduan 

Komponen ini berkaitan dengan sistem dan pola penanganan pengaduan, 

serta bagaimana penyelesaian terhadap pengaduan tersebut sesuai 

aturan yang berlaku. 


a. Sistem/prosedur pengelolaan pengaduan pengguna layanan 

b. Petugas khusus/ unit yang menangani pengelolaan pengaduan 

c. Persentase jumlah pengaduan yang dapat diselesaikan 

7. Indeks Kepuasan Masyarakat 

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperluka n untuk mengetahui 

tingkat kepuasan masyarakat secara berkala dan mengetahui 

kecenderungan kinerja pelayanan pada masing-masing Unit Pelayanan 

instansi Pemerintah dari waktu ke waktu. Komponen ini berkaitan 

dengan pelaksanaan survei IKM, metode yang digunakan, skor yang 

diperoleh, serta tindak lanjut dari hasil pelaksanaan survei IKM. 


a. Pelaksanaan survei IKM dalam periode penilaian 

b. Survei IKM yang dilakukan yang mengacu Kepmenpan 25 Tahun 2004 

dalam periode penilaian 


c. Rata –rata skor IKM yang diperoleh 

d. Tindak lanjut dari hasil survei IKM 

8. Sistem Informasi Pelayanan Publik 

Komponen ini berkaitan dengan sistem pengelolaan informasi pelayanan, 

wujud/bentuk penyampaian informasi, serta tingkat keterbukaan 

informasi kepada pengguna layanan. 


a. Penyampaian informasi melalui website 

b. Sistem pengelolaan administrasi nikah 

c. Tingkat keterbukaan informasi pelayanan kepada pengguna layanan 

melalui website 

9. Produktivitas dalam pencapaian target pelayanan 

Komponen ini berkaitan dengan penentuan target pelayanan serta tingkat 

pencapaian target tersebut. 


a. Penetapan target kinerja pelayanan 

b. Tingkat Pencapaian target kinerja. 

10. Performance KUA meliputi : 

1. Test tertulis dan wawancara; 

2. Pembacaan dan pemahaman al-Qur’an, khutbah nikah dan baca kitab 

munakahat; 

3. Pemahaman hukum positif perkawinan di Indonesia dan peraturan 

perundang-undangan yang terkait. 

C. Metode Penilaian 

Dalam melaksanakan penilaian terhadap KUA Kecamatan Teladan 

digunakan metode sebagai berikut: 

Metode Penilaian meliputi 2 tahapan : 

1. Kunjungan lapangan dan penelaahan dukumen : 

a) Kunjungan lapangan dimaksudkan untuk melihat secara langsung 

penyelenggaraan kegiatan KUA Kecamatan dalam melaksanakan 

pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk dokumentasi dan 

visualisasi riil. 

b) Penelaahan dokumen yaitu meneliti dokumen hasil-hasil pelaksanaan 

kegiatan dan profil KUA Teladan yang diselenggarakan oleh tim 

tingkat provinsi, kabupaten/kota. 

2. Penilaian terhadap Performance KUA melalui wawancara dan test tertulis. 


BAB III 

TATA CARA DAN BOBOT PENILAIAN 

Penilaian terhadap KUA Kecamatan sebagai unit pelayanan masyarakat terbaik 

dilakukan oleh Tim Penilai, dengan menggunakan formulir penilaian 

(sebagaimana terlampir) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

A. Cara Penilaian 

1. Melakukan verifikasi terhadap KUA Kecamatan secara langsung, 

melakukan identifikasi semua komponen pelayanan dan memberikan 

apresiasi terhadap kinerja pelayanan yang dilakukan serta wawancara 

langsung dengan pemberi dan penerima pelayanan. 

2. Melakukan test tertulis, test pembacaan Kitab tentang Munakahat, test 

pembacaan dan pemahaman Al-Quran dan membaca khutbah nikah. 

3. Mempertimbangkan pendapat, laporan, pengaduan informasi 

masyarakat, baik yang disampaikan langsung atau melalui media massa 

tertentu dan temuan pemeriksaan. 

Mekanisme penilaian dan pengusulan KUA Kecamatan Teladan dilaksanakan 

secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Tim Penilai Tingkat kabupaten/kota melaksanakan penilaian terhadap 

KUA Kecamatan pada bulan Maret, selanjutnya Kantor Kementerian 

Agama kabupaten/kota mengusulkan secara tertulis hasil penilaian 

tersebut kepada Kanwil Kementerian Agama. 

b. Tim Penilai Tingkat provinsi melaksanakan penilaian terhadap KUA 

Kecamatan pada bulan April-Mei yang diusulkan oleh masing-masing 

kabupaten/kota. Selanjutnya Kantor Kementerian Agama mengusulkan 

secara tertulis hasil penilaian tersebut kepada Direktur Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktur Urusan Agama Islam dan 

Pembinaan Syariah; 

c. Tim Penilai Tingkat Kementerian Agama Pusat melaksanakan verifikasi 

terhadap KUA Kecamatan yang diusulkan oleh masing-masing Kantor 

Wilayah Kementerian Agama pada bulan Juni-Juli. 

d. Panitia penilaian tingkat nasional akan mengundang para pemenang 

penilaian KUA Kecamatan Teladan tingkat provinsi di Jakarta pada bulan 

Agustus 2013. 

e. Tim panel ahli melaksanakan test performance Kepala KUA Kecamatan 

yang diusulkan oleh tim penilai pusat, dan merekomendasikan 10 

peringkat KUA Kecamatan terbaik kepada tim pantuhir untuk ditetapkan 

sebagai pemenang. 

B. Bobot Penilaian 

1. Komponen penilaian lapangan memiliki bobot nilai 70%, terdiri dari : 

a. Visi, misi, dan motto pelayanan 

b. Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan 

c. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 


d. Sumber Daya Manusia 

e. Sarana dan Prasarana Pelayanan 

f. Penanganan Pengaduan 

g. Indeks Kepuasan Masyarakat 

h. Sistem Informasi Pelayanan Publik 

i. Produktivitas dalam pencapaian target pelayanan 

2. Penilaian terhadap performance Kepala KUA memiliki bobot nilai 30% 

yang terdiri dari: 

a. Test tertulis dan wawancara; 

b. Pembacaan dan pemahaman al-Qur’an, khutbah nikah dan baca kitab 

munakahat; 

c. Pemahaman hukum positif perkawinan di Indonesia dan peraturan 

perundang-undangan yang terkait. 

BAB IV 

ORGANISASI DAN MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMILIHAN 

A. Organisasi 

Organisasi penilaian adalah sebagai berikut: 

1. Tim Panitia Penentu Akhir (Pantuhir) 

Tim Pantuhir bertugas menetapkan KUA Kecamatan Teladan yang berhak 

menerima predikat terbaik dengan Keputusan Direktur Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam berdasarkan rekomendasi tim panel ahli. 

2. Tim Panel Ahli 

Tim Panel Ahli bertugas melakukan validasi hasil penilaian tim penilai 

pusat dan merekomendasikan pemeringkatan kepada tim pantuhir. 

3. Tim Penilai 

Tim Penilai bertugas melakukan penilaian terhadap KUA Kecamatan 

secara langsung dan melakukan tabulasi, evaluasi, dan melaporkan hasil 

penilaian. Tim Penilai terdiri dari : Pejabat Kementerian Agama, instansi 

terkait, tokoh masyarakat/ulama, LSM dan media massa yang ditetapkan 

oleh Keputusan Kementerian Agama. Tim penilai terdiri dari: 

a. Tingkat Pusat, melaksanakan penilaian terhadap Kantor Urusan 

Agama Kecamatan tingkat Nasional dengan memilih salah satu yang 

terbaik hasil penilaian tingkat provinsi berdasarkan kriteria yang 

ditetapkan. 

b. Tingkat Provinsi, melaksanakan penilaian terhadap Kantor Urusan 

Agama Kecamatan yang berada di wilayah provinsi dengan memilih 

salah satu yang terbaik hasil penilaian tingkat kabupaten/kota 

berdasarkan kriteria yang ditetapkan. 

c. Tingkat Kabupaten/Kota, melaksanakan penilaian terhadap Kantor 


Urusan agama Kecamatan yang berada di wilayahnya untuk memilih 

salah satu yang terbaik berdasarkan kriteria yang ditetapkan. 

B. Mekanisme Penyelenggaraan 

1. Tingkat Kabupaten/Kota 

Penyelenggaraan penilaian KUA Kecamatan Teladan tingkat 

Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: 

a. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota merencanakan 

penyelenggaraan Penilaian KUA teladan dengan Pemda setempat; 

b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota membentuk Panitia dan 

Tim Penilai KUA Kecamatan Teladan; 

c. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota memberitahukan melalui 

surat edaran kepada para KUA Kecamatan tentang kegiatan 

dimaksud; 

d. Proses penilaian mengacu kepada mekanisme penilaian pada bab II 

pedoman ini; 

e. Pengukuhan juara diumumkan lebih lanjut; 

f. Hasil Penilaian KUA Kecamatan Teladan dilaporkan kepada 

Bupati/Walikota dan Kantor kementerian Agama disertai dengan 

daftar riwayat hidup para juara; 

g. Juara I KUA Kecamatan Teladan menjadi peserta penilaian KUA 

Kecamatan teladan Tingkat Provinsi; 

h. Profil juara KUA Kecamatan Teladan tingkat kabupaten/kota 

dikirimkan kepada Panitia tingkat provinsi. 

2. Tingkat Provinsi 

Penyelenggaraan Penilaian KUA Kecamatan Teladan Tingkat Provinsi 

dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: 

a. Kanwil Kementerian Agama Provinsi merencanakan penyelenggaraan 

penilaian KUA Kecamatan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah 

Provinsi; 

b. Kanwil Kementerian Agama Provinsi membentuk Panitia dan Tim 

Penilai dengan Surat Keputusan Kepala Kanwil Kementerian Agama 

Provinsi; 

c. Kanwil Kementerian Agama Provinsi memberitahukan seluruh Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten/kota di wilayah provinsi masingmasing 

tentang penyelenggaraan penilaian KUA Kecamatan Teladan 

tingkat provinsi; 


pedoman ini; 

e. Pengukuhan juara diumumkan lebih lanjut; 

f. Hasil penilaian KUA Teladan dilaporkan kepada Gubernur dan Kanwil 

Kementerian Agama Provinsi; 

g. Juara I KUA Kecamatan Teladan menjadi peserta penilaian KUA 

Kecamatan teladan Tingkat Nasional; 


h. Profil juara KUA Teladan tingkat provinsi dikirimkan kepada Direktur 

Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. 

3. Tingkat Nasional 

Penyelenggaraan Penilaian KUA Kecamatan Teladan tingkat Nasional 

dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: 

a. Pembentukan panitia dan tim penilai ditetapkan melalui surat 

keputusan Dirjen Bimas Islam; 

b. Penerbitan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam kepada Kanwil 

Kementerian Agama Provinsi tentang Penyelenggaraan Penilaian KUA 

Kecamatan Teladan tingkat Nasional; 

c. Pemanggilan para peserta Penilaian KUA Kecamatan Teladan tingkat 

Nasional melalui Surat Dirjen Bimas Islam kepada Kanwil Kementerian 

Agama Provinsi; 


pedoman ini; 

e. Proses Penilaian KUA Kecamatan teladan tingkat Nasional dilaksanakan 

pada bulan Agustus; 

f. Hasil Penilaian KUA Kecamatan Teladan tingkat Nasional dilaporkan 

kepada: 

1) Menteri Agama RI; 

2) Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 

BAB V 

PENETAPAN JUARA, PENGHARGAAN, DAN PENDANAAN 

A. Juara 

1. Penetapan Juara dituangkan dalam Keputusan Tim Penilai dan 

dikukuhkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kanwil 

Kementerian Agama Provinsi dan Direktur Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam; 

2. Juara penilaian KUA Kecamatan teladan pada setiap tingkatan terdiri 

dari: 

a. Juara I 

b. Juara II 

c. Juara III 

d. Juara Harapan I 

e. Juara Harapan II 

f. Juara Harapan III 

B. Penghargaan 

Kepada Juara diberikan penghargaan berupa: piala, piagam dan hadiah 

lainnya; 


C. Pendanaan 

Sumber dana bagi pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Penilaian KUA 

Kecamatan Teladan tingkat Nasional, tingkat Provinsi, tingkat 

Kabupaten/Kota dapat bersumber dari: 

1. DIPA masing-masing satuan organisasi/kerja; 

2. Bantuan Pemerintah Daerah; 

3. Dana KUA Kecamatan masing-masing; 

4. Bantuan Badan/lembaga lain. 

BAB VI 

PEMBERDAYAAN 

Untuk menjaga keteladanan secara berkesinambungan antara KUA Kecamatan 

Teladan dengan masyarakat perlu dilakukan pemberdayaan secara terus 

menerus antara lain: 

1. Mengikut sertakan KUA Kecamatan Teladan dalam kegiatan-kegiatan yang 

diadakan Kanwil Kemenag Provinsi dan Kankemenag Kabupaten/Kota 

setempat; 

2. Mengikut sertakan KUA Kecamatan Teladan sebagai motor penggerak dalam 

pembangunan masyarakat dan agama. 

BAB VII 

PENUTUP 

1. Pedoman Penilaian KUA Kecamatan Teladan ini menjadi acuan dalam 

Penyelenggaraan Penilaian KUA Kecamatan Teladan mulai dari tingkat 

Kabupaten/Kota, Provinsi/Daerah Istimewa dan tingkat Nasional; 

2. Kriteria penilaian peserta dibuat sesuai dengan contoh terlampir, dan 

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pedoman Penilaian KUA 

Kecamatan Teladan ini; 

3. Ketentuan dan penjelasan lainnya akan dikeluarkan kemudian oleh Panitia 

Penilaian KUA Kecamatan Teladan di masing-masing tingkatan. 

4. Dengan ditetapkan peraturan ini maka Peraturan Ditjen Bimas Islam Nomor 

DJ.II/317 Tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku. 

Jakarta, 4 Maret 2013 


LAMPIRAN 

FORM PENILAIAN KUA KECAMATAN TELADAN TAHUN 2013 

FORM A 

Nama KUA Kecamatan : 

Nama Kepala KUA : 

Kabupaten/Kota : 

Provinsi : 

Telepon : 

Fax/Email : 

Jumlah Penghulu : 

Jumlah Pegawai : 

Jumlah Penduduk : 

Jumlah Penduduk Muslim : 

Data/Jumlah Peristiwa 

Nikah Per Tahun : 

Luas Tanah & Bangunan : 

Status Tanah & Bangunan : 

FORM B 

STANDARISASI PENILAIAN KINERJA PELAYANAN 

a. Visi, misi, dan moto (bobot 5% / nilai maksimum 50); 

NO INDIKATOR KONDISI LAPANGAN NILAI 

1 Visi dan misi a. Ada dan diimplementasikan dalam pelaksanaan 25 

pelayanan 

b. Ada dan tidak diimplementasikan dalam 

15 

pelaksanaan pelayanan 

c. Tidak ada tapi diimplementasikan dalam 

10 


d. Tidak ada dan tidak diimplementasikan dalam 

0 


2 Motto pelayanan a. Ada, dipahami, dan memotivasi pelaksana 25 

b. Ada, tidak dipahami, dan memotivasi pelaksana 15 


3 Publikasi Moto 

pelayanan 

c. Tidak ada 0 

a. Diumumkan secara luas melalui berbagai media 

massa 

b. Diumumkan terbatas 7 

c. Tidak diumumkan 0 

10 

b. Standar dan maklumat pelayanan (bobot 25% / nilai maksimum 250); 


1 Penerapan dalam 

Standar Pelayanan 

publik 

2 Maklumat 

Pelayanan 

a. Standar Pelayanan untuk semua jenis pelayanan 

mengacu UU 25/2009 

b. Standar Pelayanan tidak semua jenis atau tidak 

sepenuhnya mengacu UU 25/2009 

c. Standar Pelayanan sama sekali tidak mengacu UU 

25/2009 

d. Tidak ada Standar Pelayanan 0 

200 

100 

a. Disusun dan dipublikasikan 50 

b. Tidak ada Maklumat pelayanan 0 

c. Sistem, mekanisme, dan prosedur (bobot 10% / nilai maksimum 100); 


1 Penetapan Standar 

Operasional 

Prosedur (SOP) 

2 Penetapan uraian 

tugas yang jelas 

a. Ada dan diterapkan 50 

b. Ada, tidak diterapkan 20 


a. Ada, dan dipampangkan 50 

b. Ada, dan tidak dipampangkan 20 

c. Tidak ada uraian tugas 0 

50 

d. Sumber daya manusia (bobot 17% / nilai maksimum 170); 


1 Penerapan 

pedoman kode etik 

Pegawai 

2 Sikap dan perilaku 

pegawai dalam 

memberikan 

pelayanan kepada 


3 Tingkat 

kedisiplinan 

pegawai dalam 

memberikan 



a. Ada, dan diterapkan 30 

b. Ada, tidak diterapkan 10 


a. Baik 30 

b. Cukup 10 

c. Kurang 0 

a. Disiplin 30 

b. Kurang disiplin 10 

c. Tidak disiplin 0 

4 Tingkat 

kepekaan/respon 

pegawai dalam 

memberikan 



5 Tingkat 

keterampilan 

Pegawai dalam 

memberikan 



a. Responsif 30 

b. Kurang responsif 10 

c. Tidak responsif 0 

a. Terampil 25 

b. Kurang terampil 10 

c. Tidak terampil 0 


6 Penetapan 

kebijakan 

pengembangan 

pegawai dalam 

rangka 

peningkatan 

keterampilan/profe 

sionalisme pegawai 

dengan tujuan 

meningkatkan 

kualitas pelayanan 

kepada pengguna 

pelayanan 

a. Ada, sesuai kebutuhan 25 

b. Ada, tidak sesuai kebutuhan 10 


e. Sarana dan prasarana pelayanan (bobot 8% / nilai maksimum 80); 


1 Sarana dan 

prasarana 

pelayanan 

a. Dipergunakan secara optimal 30 

b. Dipergunakan, tidak optimal 15 

C. Tidak dipergunakan 0 

2 Kondisi Sarana 

dan prasarana 

pelayanan 

3 Sarana pengaduan 

layanan 

a. Bersih 30 

b. Cukup bersih 15 

c. Tidak bersih 0 

a. Ada, dan efektif 20 

b. Ada, tidak efektif 10 


f. Penanganan pengaduan (bobot 10% / nilai maksimum 100); 


1 Sistem /prosedur 

pengelolaan 

pengaduan 


a. Ada, dan dikelola dengan baik 30 

b. Ada, tidak dikelola dengan baik 15 


2 Petugas 

khusus/unit yang 

menangani 

pengelolaan 

pengaduan 

3 Persentase jumlah 

pengaduan yang 

dapat diselesaikan 

a. Ada petugas khusus 30 

b. Tidak ada petugas khusus 10 

a. 71% - 100% diselesaikan 40 

b. 51% - 70% diselesaikan 30 

c. 10% - 50% diselesaikan 20 

d. < 10% diselesaikan 10 

g. Indeks kepuasan masyarakat (bobot 10% / nilai maksimum 100); 


1 Pelaksanaan survei 

IKM dalam periode 

penilaian 

a. Dilaksanakan untuk seluruh jenis pelayanan 25 

b. Dilaksanakan untuk sebagian jenis pelayanan 10 


2 Survei IKM yang 

dilakukan dalam 

periode penilaian 

3 Rata-rata skor IKM 

yang diperoleh 

4 Tindak lanjut dari 

hasil survei IKM 

c. Tidak dilaksanakan 0 

a. Ada dan mengacu pada Kepmenpan 25 Tahun 2004 25 

b. Ada, tetapi tidak mengacu Kepmenpan 25 Tahun 

2004 


a. 75 – 100 25 

b. 50 – 74 10 

c. < 50 0 

a. Ada tindak lanjut 25 

b. Tidak ada tindak lanjut 0 

10 

h. Sistem informasi pelayanan publik (bobot 7% / nilai maksimum 70); 


1 Penyampaian 

informasi melalui 

website 

2 Sistem pengelolaan 

administrasi nikah 

3 Tingkat 

keterbukaan 

informasi 



melalui website 

a. Ada dan di-update 25 

b. Ada dan tidak di-update 10 


a. Ada aplikasi SIMKAH, berfungsi dan di-update 25 

b. Ada aplikasi SIMKAH, tetapi tidak berfungsi 10 


a. Sangat terbuka 20 

b. Terbuka 10 

c. Tidak terbuka 0 

i. Produktivitas dalam pencapaian target pelayanan (bobot 8% / nilai maksimum 80) 


1 Penetapan target 

kinerja pelayanan 

2 Tingkat 

Pencapaian target 

kinerja 

a. Ada 40 

b. Tidak ada 0 

a. Tercapai/Melampaui (> 100%) 40 

b. Tidak Tercapai (80% - 99% ) 30 

c. Tidak Tercapai (40% - 79 %) 20 

d. Tidak Tercapai (

FORM C 

REKAPITULASI NILAI AKHIR PENILAIAN KUA KECAMATAN TELADAN 

KUA Kecamatan : 

Nama Kepala KUA: 

Kabupaten/Kota : 

Provinsi : 

Telp./Fax : 

Email : 

1. Untuk Penilaian Lapangan = 70% 

NO Komponen 

Visi, misi, 

dan motto 

pelayanan 

(K1) 

Komponen 

Standar 

Pelayanan 

dan 

Maklumat 

Pelayanan 

(K2) 

Komponen 

Sistem, 

Mekanism 

e, dan 

Prosedur 

(K3) 

Komponen 

Sumber 

Daya 

Manusia 

(K4) 

Komponen 

Sarana 

dan 

Prasarana 

Pelayanan 

(K5) 

Komponen 

Penangan 

an 

Pengadua 

n 

(K6) 

Komponen 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarak 

at 

(K7) 

Komponen 

Sistem 

Informasi 

Pelayanan 

Publik 

(K8) 

Komponen 

Produktivi 

tas dalam 

pencapaia 

n target 

pelayanan 

(K9) 

NILAI 

TOTAL 

KOMPONE 

N NTK= 

(K1+K2+K3 

+ 

K4+K5+K6 

+K7+K8+K 

9) X 70% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2. Untuk Penilaian Performance Kepala KUA = 30% 

NO 

TEST 

TERTULIS 

TEST 

WAWANCARA 

TEST 

MEMBACA 

KITAB 

MUNAKAHAT 

TEST BACA AL 

QUR’AN DAN 

KHUTBAH 

NIKAH 

NILAI TOTAL 

KOMPONEN 

= 

(T1+W+BK+BQ 

K) X 30% 

(T) 

(W) 

(BK) 

(BQK) 

1 2 3 4 5 6 

Tim Penilai: 

1.......................................... NILAI AKHIR PENILAIAN : 

2.......................................... NTK = NAPL + NAP :

Surat Edaran KUA dan Keluarga Sakinah Teladan 2013 - Kanwil ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?