P U T U S A N No. 59 PK/Pdt/2006 DEMI KEADILAN - Vivanews

P U T U S A N
No. 59 PK/Pdt/2006
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G
memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan
sebagai berikut dalam perkara :
PT ERA GIAT PRIMA, berkedudukan di Jakarta, Plaza
Kuningan Menara Utara, Lantai 2, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.
11 – 14 Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Drs. Setya
Novanto, dalam hal ini memberi kuasa kepada O.C. Kaligis,
SH.,MH. dkk., para Advokat, berkantor di Jalan Majapahit 18
– 20, Kompleks Majapahit Permai, Blok B 122 – 123, Jakarta
10160 ;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Penggugat/Terbanding ;
melawan :
1. PT BANK BALI Tbk., berkedudukan di Jakarta, Jl. Jenderal
Sudirman Kav. 27, Bank Bali Tower, Jakarta Selatan ;
2. BANK INDONESIA, berkedudukan di Jakarta, Jl. M.H.
Thamrin No. 2, Jakarta Pusat ;
Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon
Kasasi/Tergugat l, ll/ para Pembanding ;
Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/
Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap
putusan Mahkamah Agung No. 3025 K/Pdt/2001 tanggal 8 Maret 2004
yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para
Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/Tergugat l,
ll/para Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut :
bahwa berdasarkan Perjanjian Pengalihan/Cessie Tagihan No.
002/P-EGP/l-99 tanggal 11 Januari 1999, selanjutnya disebut “Perjanjian
Cessie” telah diperjanjikan pengalihan/cessie tagihan Tergugat terhadap PT
Bank Dagang Negara Indonesia Tbk. dan PT Bank Umum Nasional Tbk.,
masing-masing senilai Rp 598.091.770.000,- (lima ratus sembilan puluh
Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 59 PK/Pdt/2006

delapan milyar sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu
rupiah) dan Rp 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) (bukti P-1) ;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 bukti P-1 (di mana Tergugat l
bertindak selaku Pihak Pertama dan Penggugat selaku Pihak Kedua)
antara Penggugat dengan Tergugat telah diperjanjikan hal berikut :
1. Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua bahwa tagihan yang
dipindahkan dan diserahkan dengan perjanjian ini mulai dari ini menjadi
hak Pihak Kedua ;
2. Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua bahwa tagihan yang dialihkan/
diceeder dengan perjanjanjian ini benar-benar ada dan hanya Pihak
Pertama yang berhak atasnya, bebas dari sitaan, tidak digadaikan atau
diberikan sebagai agunan dengan cara apapun juga kepada pihak lain,
dan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan tagihan
tersebut baik sekarang maupun di kemudian hari Pihak Kedua tidak
akan mendapat tuntutan apapun juga dari pihak lain yang menyatakan
mempunyai hak atas apa yang dicedeer dengan perjanjian ini, dan oleh
karenanya Pihak Kedua dibebaskan oleh Pihak Pertama dari segala
tuntutan apapun juga dari pihak lain ;
bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 3.1 dan Pasal 3.2
“Perjanjian Cessie” (bukti P-1) tersebut mengikat dan berlaku sebagai
undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan
Pasal 1338 KUHPerdata yang Penggugat kutip sebagai berikut: “Semua
persetujuan yang membuat secara sah berlaku sebagai undang-undang
bagi mereka yang buatnya” ;
bahwa selanjutnya berdasarkan Perjanjian Penyelesaian No.
007/BB/ CL/Vl/99 tanggal 9 Juni 1999 (bukti P-2) dan Perjanjian
Penyelesaian No. 008/BB/CL/Vl/1999 tanggal 9 Juni 1999 (bukti P-3)
kewajiban Penggugat telah dinyatakan selesai ;
bahwa akan tetapi, ternyata terhitung sejak tanggal 30 Juli 1999,
Penggugat terus menerus mendapat gangguan dari pihak ketiga antara lain
dengan diperiksanya Direktur Utama dan Direktur Penggugat masing-
masing, Dr. Setya Novanto dan Joko S. Tjandra oleh Mabes Polri dan oleh
Panitia Khusus Penyelidikan Kasus Bank Bali dari Komisi Vlll DPR ;
bahwa pemeriksaan oleh Mabes Polri dilakukan pada tanggal 20
Agustus 1999 untuk Direktur Penggugat dan tanggal 30 Agustus 1999
untuk Direktur Utama Penggugat, sebagaimana ternyata dari Surat
Panggilan No. Pol.SP/561-B/Vlll/1999/Serse Ek tanggal 16 Agustus 1999
Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 59 PK/Pdt/2006

untuk Direktur Penggugat (bukti P-4) dan Surat Panggilan No. Pol. SP/595-
B/Vlll/1999Serse Ek tanggal 27 Agustus 1999 untuk Direktur Utama
Penggugat (bukti P-5) ;
bahwa pemeriksaan oleh Pansus Penyidik Kasus Bank Bali dari
Komisi Vlll DPR atas Direktur Penggugat dilakukan pada tanggal 13
September 1999 dan 15 September 1999, sebagaimana ternyata dari Surat
Undangan No. PW.001/3486/DPRRI/1999 tanggal 10 September 1999 dan
No. PW.001/ 3543/ DPRRI/1999 tanggal 14 September 1999 (bukti P-6 dan
P-7), sedangkan pemeriksaan atas Direktur Utama Penggugat dilakukan
berdasarkan Surat Undangan No. PW.001/3486/DPRRI/1999 tanggal 10
September 1999 (bukti P-8) ;
bahwa dengan demikian, jaminan Tergugat sebagaimana Penggugat
uraikan pada dalil angka 2 surat gugatan ini tentang “tidak akan adanya
tuntutan dari pihak lain” ternyata tidak benar sebagaimana terbukti adanya
pemberitaan secara sistimatis yang dilakukan oleh media cetak dan media
elektronik di Indonesia, antara lain sebagaimana ternyata dari bukti-bukti
kliping koran dan majalah sebagai berikut :
- Harian Republika tanggal 10 Agustus 1999 yang berjudul “Mabes Polri
Minta Direksi Bank Bali dan PT EGP Dicekal” (bukti P-9) ;
- Harian Rakyat Merdeka tanggal 2 Agustus 1999 yang berjudul
“Bendahara Golkar Terlibat Kasus Bank Bali” (bukti P-10) ;
bahwa selanjutnya karena “Perjanjian Cessie” (bukti P-1) tersebut
telah mengakibatkan dipermasalahkannya “secara terus menerus” hasil
tagihan yang merupakan hak yang selanjutnya menjadi milik Penggugat,
maka pada tanggal 16 Agustus 1999, Penggugat telah membuka rekening
di Bank Bali yang disebut sebagai Escrow Account dengan Nomor
Rekening 0999.045197 dan menempatkan dana Penggugat yang
merupakan hasil Perjanjian Cessie sebesar Rp 546.466.116.369,- (lima
ratus empat puluh enam milyar empat ratus enam puluh enam juta seratus
enam belas ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) ke dalam rekening
Escrow Account tersebut (bukti P-11) dan selanjutnya dinyatakan berada di
bawah pengawasan Bank Indonesia (Tergugat ll) terhitung tanggal 16
Agustus 1999 ;
bahwa karena sampai surat gugatan ini didaftarkan, Penggugat tidak
dapat menikmati hasil Perjanjian Cessie tersebut karena adanya gangguan
yang diterima dari pihak ketiga lainnya, antara lain dari : 1. Pansus Bank
Bali dari Komisi Vlll DPR RI., 2. Mabes Polri., 3. Media Cetak dan., 5. Media
Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 59 PK/Pdt/2006

Elektronik., serta adanya 5. Pengawasan oleh Tergugat ll atas Escrow
Account yang tercatat atas nama Penggugat di Bank Bali dengan Nomor
Rekening 0999.045197 tersebut di atas, yang mengakibatkan Penggugat
tidak dapat memanfaatkan uangnya sendiri maka Tergugat dapat dikualifisir
sebagai telah wanprestasi karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 1234
KUHPerdata yang Penggugat kutip sebagai berikut : “tiap-tiap perikatan
adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak untuk
berbuat sesuatu”, oleh karena itu sangatlah berdasarkan hukum apabila
Tergugat l dinyatakan telah wanprestasi terhadap Penggugat oleh
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
bahwa karena telah terbukti Tergugat l wanprestasi sehingga
mengakibatkan hasil Perjanjian Cessie (bukti P-1) dinyatakan sebagai
Escrow Account dan berada di bawah pengawasan Tergugat ll dan
karenanya tidak dapat dimanfaatkan oleh Penggugat selaku pemiliknya,
maka sangatlah berdasarkan hukum apabila Tergugat ll dihukum dan
diperintahkan untuk mencairkan Escrow Account Penggugat yang ada di
Bank Bali dengan Nomor Rekening 0999.045197 ;
bahwa sebagai suatu konsekuensi yuridis dan tindakan wanprestasi
tersebut, maka Tergugat I haruslah bertanggung jawab atas akibat hukum
yang timbul, yaitu memberikan ganti biaya, rugi dan bunga sesuai dengan
ketentuan Pasal 1239 KUHPerdata yang Penggugat kutip sebagai berikut:
“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat
sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan
penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan
bunga” ;
bahwa sebagai akibat tindakan wanprestasi Tergugat l, maka
Penggugat telah mengalami kerugian sebagai berikut :
Kerugian Materil :
- biaya menggunakan jasa pengacara serta biaya-biaya lain dalam
rangka mendapatkan kembali hak Penggugat, yaitu sebesar
Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) ;
- kehilangan keuntungan yang diharapkan apabila uang yang ada dalam
Escrow Account Bank Bali tersebut sejak tanggal 16 Agustus 1999
digunakan untuk menjalankan usaha, yaitu sebesar
Rp 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) ;
Kerugian Immateril :
Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 59 PK/Pdt/2006

- akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat l, Penggugat telah
kehilangan waktu, tenaga, pikiran dan nama baik yang sebenarnya tidak
dapat dinilai dengan uang, tetapi untuk membuat gugatan ini menjadi
jelas Penggugat menetapkan suatu angka sebesar Rp 25.000.000.000,-
(dua puluh lima milyar rupiah) ;
Semua kerugian materil dan immateril tersebut ditambah dengan bunga
sebesar 25 % (dua puluh lima persen) per bulannya terhitung sejak
gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan sampai dibayar lunas oleh Tergugat l ;
bahwa karena kerugian tersebut terjadi sebagai akibat tindakan
wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat l, maka sangatlah
berdasarkan hukum apabila Tergugat l dihukum untuk mengganti
kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut, dan Penggugat mohon
Tergugat l dan ll untuk membayar uang paksa (dwangsom) masing-
masing sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk
setiap hari keterlambatan para Tergugat melaksanakan isi putusan ini ;
bahwa karena yang dikhawatirkan Tergugat l mengalihkan harta
kekayaannya selama proses perkara ini berlangsung untuk menghindari isi
putusan dalam perkara ini, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap
harta kekayaan milik Tergugat l, berupa :
- tanah dan bangunan yang dikenal sebagai gedung Bank Bali Tower,
setempat dikenal sebagai Jalan Jenderal Sudirman Kavling 27, Jakarta
Selatan ;
- tanah dan bangunan yang dikenal sebagai Gedung Bank Bali Bintaro,
setempat dikenal sebagai Jalan MH. Thamrin Blok B l No. l Bintaro Jaya
Sektor 7, Tangerang 15224 ;
- Sita ;
bahwa mengingat uang “hasil Perjanjian Cessie” sebesar
Rp 546.466.116.369,- (lima ratus empat puluh enam milyar empat ratus
enam puluh enam juta seratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh
sembilan rupiah) yang tercatat atas nama PT Era Giat Pratama
(Penggugat) dan sekarang berada pada “Escrow Account” Bank Bali
dengan Nomor Rekening 0999.045197 yang dinyatakan berada di
bawah pengawasan Bank Indonesia (Tergugat ll) sangat diperlukan oleh
Penggugat untuk menjalankan usahanya, dan untuk menghindari
kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat apabila dana tersebut
Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 59 PK/Pdt/2006

terus menerus berada di bawah pengawasan Bank Indonesia (Tergugat
ll), maka beralasan apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
menjatuhkan putusan dalam provisi, sebagaimana tersebut di dalam
petitum gugatan ;
bahwa karena gugatan ini diajukan oleh Penggugat dengan dalil-dalil
maupun bukti-bukti yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya oleh
Tergugat l dan Tergugat ll, maka wajar apabila Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan berkenan mengabulkan seluruh gugatan dan
menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih
dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij
voorrad) ;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon
kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai berikut :
Dalam Provisi :
1. Mengabulkan gugatan Dalam Provisi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dana sebesar
Rp 546.466.116.369,- (lima ratus empat puluh enam milyar empat ratus
enam puluh enam juta seratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh
sembilan rupiah) yang ada pada Escrow Acount Bank Bali (Tergugat l)
dengan Nomor Rekening 0999.045197 ;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat ll untuk mencoret rekening
Penggugat di Bank Bali (Tergugat l) dengan Nomor 0999.045197 dari
Daftar Rekening yang berada di bawah pengawasan Bank Indonesia
(Tergugat ll) dan selanjutnya mencairkan dana sebesar Rp
546.466.116.369,- (lima ratus empat puluh enam milyar empat ratus
enam puluh enam juta seratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh
sembilan rupiah) yang ada pada Escrow Account Bank Bali (Tergugat l)
dengan Nomor 0999.045197 tersebut terhitung sejak Putusan Dalam
Provisi dibacakan ;
4. Menyatakan Putusan Dalam Provisi ini dapat dilaksanakan terlebih
dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij
voorraad) ;
5. Menghukum Tergugat ll untuk membayar uang paksa (dwangsom)
sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada Penggugat
untuk setiap hari Tergugat ll terlambat melaksanakan isi Putusan Dalam
Provisi ini ;
Dalam Pokok Perkara :
Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 59 PK/Pdt/2006

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat l telah Wanprestasi terhadap Penggugat ;
3. Menyatakan Perjanjian Pengalihan/Cessie Tagihan No. 002/P-EGP/l-99
tanggal 11 Januari 1999, Perjanjian Penyelesaian No. 007/BB/CL/Vl/99
tanggal 9 Juni 1999 serta Perjanjian Penyelesaian No. 008/BB/CL/Vl/99
tanggal 9 Juni 1999 adalah sah dan karenanya mengikat Penggugat dan
Tergugat l ;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik dan karenanya berhak atas dana
yang terdapat pada Bank Bali Rekening Escrow No. 0999.045197 atas
nama PT Era Giat Prima sebesar sebesar Rp 546.466.116.369,- (lima
ratus empat puluh enam milyar empat ratus enam puluh enam juta
seratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) ;
5. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini
adalah sah dan berharga ;
6. Menghukum Tergugat l untuk mengganti kerugian yang dialami oleh
Penggugat secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan dalam
perkara ini dibacakan sebagai akibat tindakan Wanprestasi Tergugat l
dengan perincian :
Kerugian Materil :
1. Biaya menggunakan jasa pengacara serta biaya-biaya lain dalam
rangka mendapatkan kembali hak Penggugat, yaitu sebesar
Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) ;
2. Kehilangan keuntungan yang diharapkan apabila uang yang ada
dalam Escrow Account Bank Bali tersebut sejak tanggal 16 Agustus
1999 digunakan untuk menjalankan usaha, yaitu sebesar
Rp 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) ;
Kerugian Immateril :
- Akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat l, Penggugat
telah kehilangan waktu, tenaga, pikiran dan nama baik yang
sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi agar
gugatan ini menjadi jelas, maka Penggugat menetapkan suatu angka
sebesar Rp 2.500.000.000.000,- (dua trilyun lima ratus milyar
rupiah) ;
- Semua kerugian materil dan immateril tersebut ditambah dengan
bunga sebesar 2,5 % (dua setengah persen) per bulannya terhitung
sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan sampai dibayar lunas oleh Tergugat l ;
Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 59 PK/Pdt/2006

3. Menghukum Tergugat l untuk membayar uang paksa (dwangsom)
sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada Penggugat
setiap hari Tergugat l terlambat melaksanakan isi putusan dalam
perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini dibacakan ;
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih
dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bij
voorraad) ;
5. Menghukum Tergugat l dan Tergugat ll untuk membayar ongkos
perkara ;
Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta selatan berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat l dan ll
mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :
Eksepsi Tergugat l :
1. Eksepsi Peremptoir: Perjanjian Cessie telah dibatalkan
Bahwa Penggugat telah mendalilkan gugatannya berdasarkan ketentuan
Pasal 3 Perjanjian Pengalihan/Cessie Tagihan No. 002/P-EGP/l-99
tanggal 11 Januari 1999, padahal berdasarkan Surat Keputusan BPPN
No. 423/BPPN/1099 tertanggal 15 Oktober 1999 Perjanjian
Pengalihan/Cessie termaksud telah dibatalkan Perjanjian Penyelesaian
No. 007/BB/CL/Vl/1999 dan Perjanjian Penyelesaian No.
008/BB/CL/Vl/1999, dengan demikian perjanjian-perjanjian yang
dijadikan dasar gugatan Penggugat nyata-nyata telah dibatalkan dan
dengan demikian tidak mempunyai kekuatan hukum ;
Bahwa menurut Prof. C.W. Star Busman, di dalam bukunya Hoofstukken
van Burgerlijke Rechtsvordering, cetakan ketiga, halaman 203, eksepsi
peremptoir adalah eksepsi yang bersifat prosesual karena bertujuan
untuk menolak suatu gugatan tanpa memeriksa materi pokok gugatan
itu sendiri. Berdasarkan eksepsi peremptoir di atas, gugatan harus
dinyatakan sebagai batal dan pokok perkara tidak perlu lagi diperiksa
dan harus ditolak ;
2. Gugatan Kurang Pihak :
Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa berkenaan dengan Pasal 3
Perjanjian Cessie ternyata Penggugat telah megalami gangguan dengan
diperiksanya Direksi Penggugat oleh pihak Polri dan Komisi Vlll DPR
serta berbagai pemberitaan di Media Massa bahwa akan tetapi ketiga
elemen yang mengganggu tersebut tidak diikutkan sebagai pihak dalam
Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 59 PK/Pdt/2006

perkara, dengan demikian sepatutnya gugatan Penggugat harus ditolak
atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang
pihak ;
3. Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel) :
Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 3
Perjanjian Cessie, di mana menurut Penggugat telah pula terjadi
gangguan dari pihak ketiga yang diidentifikasi antara lain pihak Polri,
Komisi Vlll DPR dan Media Massa, padahal ketiga elemen yang disebut
sebagai pihak ketiga yang menimbulkan gangguan bagi Penggugat
adalah bertindak atas kewenangan dan hak serta fungsinya masing-
masing, dengan demikian gugatan Penggugat telah mengandung anasir
yang kabur (obscuur libel) oleh karenanya patut untuk ditolak atau
dinyatakan tidak dapat diterima ;
Eksepsi Tergugat ll :
1. Seperti halnya eksepsi butir 1 dari Tergugat l dan Tergugat ll
mengemukakan bahwa dasar gugatan Penggugat berupa perjanjian
cessie telah dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum,
karenanya gugatan Penggugat menjadi tidak berdasar hukum dan lebih
lanjut sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan
tidak dapat diterima ;
2. Alasan gugatan Penggugat sepanjang menyangkut Tergugat ll obscuur
(samar), karena di dalam gugatan Penggugat yang berdasarkan pada
perjanjian cessie termaksud sama sekali tidak menguraikan keterkaitan
Tergugat ll, dengan demikian Tergugat ll sepatutnya dikeluarkan sebagai
pihak dalam perkara ;
3. Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah tentang wanprestasi dalam
perjanjian cessie antara Penggugat dengan Tergugat ll, yang tidak
bersangkut paut dengan perihal wanprestasi a quo tidak tepat dijadikan
pihak di dalam perkara dan gugatan Penggugat terhadap Tergugat ll
haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat l telah
menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan
gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :
Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat l Konvensi/Penggugat
Rekonvensi uraikan dalam konvensi termasuk dan secara mutatis mutandis
merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dengan bagian
rekonvensi ini ;
Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 59 PK/Pdt/2006

Bahwa dalam konvensi telah diuraikan bahwa perjanjian-perjanjian
telah dibatalkan oleh BPPN dengan SK Ketua BPPN No. 423 ;
Bahwa dengan telah dibatalkannya perjanjian-perjanjian berarti
bahwa keadaan harus dikembalikan kepada keadaan semula seperti
sebelum adanya dan sebelum dilaksanakannya perjanjian-perjanjian ;
Bahwa berdasarkan Surat Bank Indonesia No. l/425/Upw.Bl/ AdWB1/
Rahasia tertanggal 12 Agustus 1999 (bukti T.1.4) Surat dari Tergugat l
Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat ll Konvensi/turut
Tergugat Rekonvensi tertanggal 12 Agustus 1999 (buktiT.1.5), Faksimili dari
Bank Indonesia No. 1/70/UpwB1/AdwB1/fax tertanggal 16 Agustus 1999
dan memo internal Tergugat l Konvensi/Penggugat Rekonvensi No.
007/Vlll/out/AD/IM/99 tertanggal 16 Agustus 1999 (bukti T.1.7), terbukti
dana yang ada pada Escrow Account di Bank Bali dengan Nomor Rekening
0999.045197 atas nama Bank Bali cq. PT Era Giat Prima (in casu
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), sejumlah
Rp 546.466.116.369,- (lima ratus empat puluh enam milyar empat ratus
enam puluh enam juta seratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh
sembilan rupiah), yaitu yang berasal dari pengembalian dana pembayaran
tagihan antar bank dalam rangka Program Penjaminan Pemerintah, tidak
dapat ditarik tanpa persetujuan Bank Indonesia (in casu Tergugat ll
Kovensi/turut Tergugat Rekonvensi) ;
Bahwa karena dana milik Tergugat l Konvensi/Penggugat
Rekonvensi disimpan di Escrow Account di Bank Bali dengan Nomor
Rekening 0999.045197 atas nama Bank Bali qq. PT Era Giat Prima (in casu
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dan tidak dapat ditarik tanpa
persetujuan Bank Indonesia maka Tergugat l Konvensi/Penggugat
Rekonvensi tidak dapat memenuhi ketentuan SK Ketua BPPN No. 425,
khususnya butir keempat yang berbunyi sebagai berikut : “Memerintahkan
kepada PT Bank Bali Tbk. untuk memindahkan seluruh jumlah yang telah
diterima sebagai pembayaran dalam rangka Penjaminan Pemerintah
sebesar Rp 904.642.428.369,- (sembilan ratus empat milyar enam ratus
empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam
puluh sembilan rupiah) dalam rekening PT Bank Bali Tbk. di Bank Indonesia
No. 523.013.000 agar untuk selanjutnya sepenuhnya dikuasai dan dimiliki
oleh PT Bank Bali Tbk. dan dengan demikian seluruh jumlah dana tersebut
digunakan sebagai dana rekapitalisasi PT Bank Bali Tbk. ;
Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 59 PK/Pdt/2006

Bahwa dengan tidak dapat dipenuhinya ketentuan butir keempat SK
Ketua BPPN No, 423, maka Program Rekapitalisasi Perbankan yang
menyangkut Tergugat l yang saat ini sedang dalam proses menjadi
terhambat karena ketidakjelasan tentang besarnya dana rekapitalisasi yang
dibutuhkan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
Bahwa terhambatnya Program Rekapitalisasi yang saat ini sedang
dijalani oleh Tergugat l Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menimbulkan
gangguan pada Program Rekapitalilasi Perbankan secara nasional, yang
pada akhirnya dapat menimbulkan gangguan pada perekonomian nasional
secara keseluruhan ;
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat Rekonvensi
mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menetapkan sebagai hukum
bahwa dana yang berada pada escrow account di Bank Bali dengan Nomor
Rekening 0999.045197 atas nama Bank Bali qq. PT Era Giat Prima (in casu
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) sejumlah Rp 546.466.116.369,-
(lima ratus empat puluh enam milyar empat ratus enam puluh enam juta
seratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), adalah
milik Penggugat Rekonvensi dan menghukum Bank Indonesia (in casu
Tergugat ll Konvensi/ Turut Tergugat Rekonvensi) untuk mengijinkan
Tergugat l Konvensi mencairkan rekening escrow account Nomor
0999.045197 tersebut untuk digunakan sebagai aset dari Tergugat l
Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam
Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya
meletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas dana yang berada dalam
escrow account di Bank Bali tersebut dan memberikan putusan sebagai
berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan permohonan Sita Jaminan (Revindicatoir Beslag) yang
diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, terhadap escrow account Nomor
0999.045197 atas nama Bank Bali qq. PT Era Giat Prima dan seluruh
dana yang ada di dalamnya sebesar Rp 546.466.116.369,- (lima ratus
empat puluh enam milyar empat ratus enam puluh enam juta seratus
enam belas ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) dan dinyatakan
sah dan berharga Sita Jaminan (Revindicatoir Beslag) tersebut ;
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa dana yang berada pada escrow
account di Bank Bali Tbk. dengan Nomor Rekenig 0999.045197 atas
Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 59 PK/Pdt/2006

nama Bank Bali qq. PT Era Giat Prima (in casu Penggugat Konvensi/
Tergugat Rekonvensi) sejumlah Rp 546.466.116.369,- (lima ratus empat
puluh enam milyar empat ratus enam puluh enam juta seratus enam
belas ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) adalah milik Tergugat l
Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
4. Menghukum Tergugat ll Konvensi/turut Tergugat Rekonvensi untuk
mengijinkan Tergugat l Konvensi mencairkan Rekening escrow account
Nomor 0999.045197 tersebut ;
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat ll
Konvensi/turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk kepada putusan ini ;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu
walaupun ada upaya bantahan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij
voorraad) ;
Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk
membayar seluruh biaya perkara ;
Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan No. 448/Pdt.G/1999/PN.JAK.SEL tanggal 18 April 2000 adalah
sebagai berikut :
Dalam Konvensi :
Dalam Eksepsi :
- Menolak Eksepsi Tergugat l dan Tergugat ll seluruhnya ;
Dalam Provisi :
- Menolak tuntutan Provisi Penggugat ;
Dalam Pokok Perkara :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat l telah Wanprestasi terhadap Penggugat ;
3. Menyatakan Perjanjian Pengalihan/Cessie Tagihan No. 002/P-EGP/l-99
tanggal 11 Januari 1999, Perjanjian Penyelesaian No. 007/BB/CL/Vl/99
tanggal 9 Juni 1999 serta Perjanjian Penyelesaian No. 008/BB/CL/Vl/99
tanggal 9 Juni 1999 adalah sah dan karenanya mengikat Penggugat dan
Tergugat l ;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik dan karenanya berhak atas dana
yang terdapat pada Bank Bali Rekening Escrow No. 0999.045197 a/n
PT ERA GIAT PRIMA, sebesar Rp 546.466.116.369,- (lima ratus empat
puluh enam milyar empat ratus enam puluh enam juta seratus enam
belas ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) ;
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 59 PK/Pdt/2006

Dalam Rekonvensi :
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat l dalam Konvensi
untuk seluruhnya ;
Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :
- Menghukum Tergugat l Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat ll
Konvensi/turut Tergugat dalam Rekonvensi, untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.
487/PDT/2000/PT.DKI tanggal 23 Maret 2001 adalah sebagai berikut :
- Menerima permohonan banding yang diajukan kuasa hukum
Pembanding l semula Tergugat l Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan
kuasa hukum Pembanding ll semula Tergugat ll Konvensi/turut Tergugat
Rekonvesi tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 April
2000 Nomor: 448/Pdt.G/1999/PN.Jak.Sel, yang dimohonkan banding
tersebut ;
- Menghukum Pembanding l semula Tergugat l Konvensi/Penggugat
Rekonvensi dan Pembanding ll semula Tergugat ll Konvensi/turut
Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua
tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 3025
K/Pdt/2001 tanggal 8 Maret 2004, yang telah berkekuatan hukum tetap
tersebut adalah sebagai berikut :
Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi l :
PT BANK BALI, Tbk. dan ll : BANK INDONESIA tersebut ;
Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 23 Maret
2001 No. 487/PDT/2000/PT.DKI. yang menguatkan putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 April 2000 No. 448/Pdt.G/1999/
PN.JAK.SEL ;
Dalam Konvensi :
Dalam Eksepsi :
MENGADILI SENDIRI :
- Menolak seluruh eksepsi para Tergugat l dan ll ;
Dalam Provisi :
- Menolak tuntutan Penggugat dalam Provisi ;
Dalam Pokok Perkara :
Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 59 PK/Pdt/2006

- Menolak seluruh gugatan Penggugat ;
Dalam Rekonvensi :
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa dana pada PT Bank Bali, Tbk. escrow account No.
0999.045197 atas nama Bank Bali qq. PT Era Giat Prima sebesar
Rp 546.466.116.369,- (lima ratus empat puluh enam milyar empat ratus
enam puluh enam juta seratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh
sembilan rupiah) adalah milik PT Bank Bali, Tbk. (Penggugat dalam
Rekonvensi/Tergugat l dalam Konvensi) ;
- Menolak gugatan yang selebihnya ;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi :
Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat
dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat
peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 200.000,-
(dua ratus ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 3025
K/Pdt/2001 tanggal 8 Maret 2004 diberitahukan kepada Termohon
Kasasi/Penggugat/ Terbanding pada tanggal 5 Oktober 2004 kemudian
terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan
perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25
Agustus 2004 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada
tanggal 24 Maret 2005 sebagaimana ternyata dari akte permohonan
peninjauan kembali No. 448/Pdt.G/1999/PN.Jak-Sel yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana disertai
dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Maret
2005 ;
bahwa setelah itu oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat l, ll/para
Pembanding yang pada tanggal 29 November 2005 telah diberitahu tentang
memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding
diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing pada
tanggal 26 Desember 2005 dan tanggal 28 Desember 2005 ;
Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta
alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan
seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang
Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 59 PK/Pdt/2006

ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan
peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;
Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon
Peninjauan Kembali/Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut
pada pokoknya ialah:
l. Adanya Novum
Novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali :
1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 156/Pid.B/2000
PN.Jkt.Sel. atas nama Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra (bukti PK-1)
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1688 K/Pid/2000 atas nama
Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra (bukti PK-2) ;
Kedua bukti tersebut belum pernah diajukan dalam perkara a quo ;
- Bahwa pertimbangan hukum dalam perkara No. 156/Pid.B/2000
PN.JAK.SEL (bukti PK-1) yang dikuatkan dengan putusan No.
1688 K/Pid/2000 (bukti PK-2) yang menerangkan dengan detail
mengenai cessie, terbukti bahwa Perjanjian Cessie No. 002/P-
EGP/1-99 tanggal 11 Januari 1999 yang ditandatangani oleh
Termohon Peninjauan Kembali l dengan Pemohon Peninjauan
Kembali adalah sah dan mengikat serta telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan telah memenuhi asas
kepatutan dalam masyarakat dan rasa keadilan, di samping itu
hubungan hukum cessie tersebut merupakan pacta sunt servanda
sehingga tunduk pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata ;
- Bahwa dari pertimbangan hukum judex facti maupun judex yuris
sebagaimana dimaksud bukti PK-1 dan bukti PK-2, jelas terbukti
bahwa dengan penandatanganan akta cessie saja, cessie sudah
selesai, sudah sah, artinya sudah sah dioperkan hak tagih dari
cedent kepada cessionaris sehingga Perjanjian Cessie No. 002/P-
EGP/1-99 yang ditandatangani oleh Termohon Peninjauan
Kembali l dengan Pemohon Peninjauan Kembali adalah sesuai
dengan ketentuan Pasal 613 KUHPerdata ;
- Bahwa berdasarkan bukti PK-1 dan bukti PK-2 tersebut, maka
jelas dana yang ada dalam Escrow Acount Bank Bali No.
0999.045197 sejumlah Rp 546.466.116.369,- (lima ratus empat
puluh enam milyar empat ratus enam puluh enam juta seratus
enam belas ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) adalah
merupakan milik Pemohon Peninjauan Kembali ;
Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 59 PK/Pdt/2006

- Berdasarkan uraian di atas dan bukti PK-1 serta bukti PK-2
adalah tidak berdasar hukum dan tidak beralasan sama sekali
apabila judex yuris membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI
Jakarta tanggal 23 Maret 2001 No. 487/PDT/2000/PT.DKI yang
menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal
18 April 2000 No. 448/Pdt. G/1999/PN.JAK.SEL ;
3. Laporan Keuangan Konsolidasi Dengan Laporan Auditor Independen
31 Desember 2002 dengan angka perbandingan untuk Tahun 2001
(mata uang Indonesia) PT Bank Permata Tbk. (dahulu PT Bank Bali
Tbk.) dan anak Perusahaan (bukti PK-3) ;
- Bahwa novum ini belum pernah diajukan sebagai bukti dalam
perkara a quo. Bukti PK-3 ini merupakan dokumen yang sah,
karena merupakan pertanggungjawaban Termohon Peninjauan
Kembali l terhadap publik demi memenuhi kewajiban Termohon
Peninjauan Kembali l sebagai Perusahaan Publik (Perusahaan
Terbuka) berdasarkan ketentuan Pasal 85, 86, 87, 88, 89 UU No.
8 Tahun 1996 tentang Pasar Modal jo. Keputusan Ketua
BAPEPAM No. KEP-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996
tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Disampaikan
Kepada Publik ;
- Bahwa bukti PK-3 membuktikan Termohon Peninjauan Kembali l
mengakui bahwa pada tanggal 23 Juli 1999 Termohon
Peninjauan Kembali l baru ditetapkan dalam pengelolaan BPPN
pada tanggal 4 Agustus 1999 Termohon Peninjauan Kembali l
telah ditetapkan sebagai Peserta Program Rekapitalisasi BTO.
Sedangkan Perjanjian Cessie dibuat pada tanggal 11 Januari
1999 dan Perjanjian Penyelesaian No. 007/BB/CL/Vl/99 dan No.
008/BB/CL/Vl/99 dibuat pada tanggal yang sama yaitu pada
tanggal 9 Juni 1999 ;
- Bahwa perjanjian-perjanjian tersebut terbukti telah disepakati
bahwa prestasi dari perjanjian tersebut sudah dilaksanakan
secara sempurna oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dibuktikan
dengan adanya Perjanjian Penyelesaian No. 007/BB/CV/Vl/99
dan No. 008/BB/CL/ Vl/99, tertanggal yang sama yaitu tanggal 9
Juni 1999 ;
- Bahwa berdasarkan bukti PK-3, maka jelas terhitung sejak
penandatanganan perjanjian cessie pada tanggal 11 Januari
Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 59 PK/Pdt/2006

1999 maka dana yang ada dalam Escrow Account Bank Bali No.
0999.045197 sejumlah Rp 546.166.369,- telah menjadi milik
Pemohon Peninjauan Kembali ;
- Bahwa berdasarkan pada bukti PK-3 tersebut, Termohon
Peninjauan Kembali 1 jelas mengakui dana sebesar Rp 546.466
milyar merupakan uang milik Pemohon Peninjauan Kembali yang
berasal dari perjanjian cessie antara Termohon Peninjauan
Kembali l dengan Pemohon Peninjauan Kembali. Hal ini terbukti
dengan ditempatkannya dana sebesar Rp 546.466 milyar di
dalam Pos Kewajiban Segera yaitu pada rekening Bank Bali
Escrow qq EGP. Dengan demikian tidak ada alasan bagi
Termohon Peninjauan Kembali l untuk menahan uang tersebut,
karena jelas Termohon Peninjauan Kembali l mengakui adanya
utang sebesar Rp 546.466 milyar, yang merupakan kewajiban
Termohon Peninjauan Kembali l untuk segera dibayarkan kepada
Pemohon Peninjauan Kembali ;
- Berdasarkan uraian di atas serta bukti PK-3, maka adalah tidak
berdasar hukum dan tidak beralasan sama sekali apabila judex
yuris membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
tanggal 23 Maret 2001 No. 487/Pdt/2000/PT.DKI yang
menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal
18 April 2000 No. 448/Pdt. G/1999/PN.JAK.SEL ;
4. Novum berupa Surat Mahkamah Agung RI, perihal Penerimaan dan
Registrasi Berkas Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara
No. 21/PR/lV/21/PK/TUN/2003 tanggal 23 April 2003 (bukti PK-4) ;
Bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali
mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Keputusan
MARI No. 447 K/TUN/2000 tanggal 4 Maret 2004 yang pada
pokonya dimohonkan karena mengandung kekhilafan hakim dan
kekeliruan yang nyata ;
ll. Tentang Kekhilafan Hakim Dan Kekeliruan Yang Nyata, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 ;
- Bahwa judex yuris dalam putusannya halaman 21 telah khilaf dalam
memeriksa perkara a quo, sehingga membuat kekeliruan yang nyata
dalam memberikan pertimbangan hukumnya di mana pertimbangan
hukum tersebut hanya didasarkan pada keberatan yang diajukan
Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 59 PK/Pdt/2006

oleh Termohon Peninjauan Kembali l dan Termohon Peninjauan
Kembali ll sebagimana dimaksud di dalam memori kasasinya ;
- Bahwa pertimbangan tersebut, terbukti judex yuris telah khilaf dan
telah melakukan kekeliruan yang fatal karena judex yuris tidak
mengerti serta memiliki pemahaman yang keliru khususnya
mengenai Pasal 37 A ayat (3) huruf D Undang-Undang No. 10 Tahun
1998 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999 dalam
memeriksa perkara a quo ;
- Bahwa judex yuris hanya memperhatikan alasan-alasan dari
Termohon Peninjauan Kembali l yang jelas-jelas telah
mengesampingkan fakta dari hukum yang telah diperiksa dengan
seksama oleh judex facti tingkat pertama maupun tingkat banding.
Bukti P-2 dan P-3 yang ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan
Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali l adalah merupakan
perjanjian yang menimbulkan perikatan bagi Pemohon Peninjauan
Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali l dan berdasarkan Pasal
1338 KUHPerdata jo. Pasal 1340 KUHPerdata adalah merupakan
undang-undang yang mengikat bagi kedua belah pihak tersebut.
Berdasarkan kedua perjanjian tersebut, maka kewajiban Pemohon
Peninjauan Kembali telah dinyatakan selesai oleh kedua belah pihak
dan menurut hukum, sepatutnya kedua belah pihak harus memenuhi
dan melaksanakan isi perjanjian tersebut ;
Akan tetapi faktanya, perjanjian-perjanjian tersebut (bukti P-2 dan P-
3) telah dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Badan Penyehatan
Perbankan Nasional (BPPN) No. 423/BPPN/1999, tertanggal 15
Oktober 1999 (bukti Tl-1, Tll-1)
SK Ketua BPPN tersebut diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 37
A ayat (4) UU No. 10 Tahun 1998, namun ternyata BPPN dalam
menerbitkan keputusannya tersebut, telah melampaui wewenang
yang diberikan kepada BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (1) PP No. 17 Tahun 1999 tentang BPPN. Dengan demikian
terbukti bahwa judex yuris telah khilaf sehingga keliru dalam
memberikan pertimbangan hukum;
- Bahwa Perjanjian Cessie, Perjanjian Penyelesaian No. 007/BB/
CL/Vl/99 dan Perjanjian Penyelesaian No. 008/BB/CL/Vl/99 bukanlah
kontrak yang mengikat Bank Dalam Penyehatan (Bank Take Over) in
casu Termohon Peninjauan Kembali l, karena ketiga kontrak tersebut
Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 59 PK/Pdt/2006

telah hapus/berakhir, maka ketiga perjanjian/kontrak tersebut telah
memenuhi ketentuan Pasal 1381 KUHPerdata tentang salah satu
alasan “hapusnya perikatan” yaitu karena “pembayaran” ;
- Bahwa sebagai pelaksanaan Perjanjian Cessie, Perjanjian
Penyelesaian No. 007/BB/CL/Vl/99 dan Perjanjian Penyelesaian No.
008/BB/CL/Vl/99, maka Pemohon Peninjauan Kembali berhak
menerima pembayaran dari Termohon Peninjauan Kembali fakta ini
membawa konsekuensi yuridis bahwa ”pembayaran” tersebut
mengakibatkan berakhinya perjanjian/ hapusnya perikatan oleh
karenanya terbukti BPPN dalam menerbitkan keputusannya nyata-
nyata melampaui wewenang yang diberikan kepada Termohon
Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)
PP No. 17 Tahun 1999 ;
- Bahwa pertimbangan hukum judex yuris pada halaman 22 huruf f
dan g, membuktikan bahwa judex yuris khilaf, telah keliru karena
tidak mempertimbangkan dengan seksama putusan judex yuris Tata
Usaha Negara dalam putusannya No. 447. K/TUN/2000 antara
Pemohon Peninjauan Kembali dengan BPPN. Putusannya hanya
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan dalam
putusan tersebut tidak ada pertimbangan hukum dan amar putusan
mengenai sah atau tidaknya Surat Keputusan BPPN No. SK
423/BPPN/1099. Mahkamah Agung dalam perkara tersebut hanya
mempertimbangkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara tidak
memiliki kewenangan untuk menilai apakah perjanjian pengalihan/
Cessie adalah sah atau tidak menurut hukum perdata, karena hal
tersebut merupakan kompetensi absolut Peradilan Umum.
Kekeliruan judex yuris adalah karena dalam Putusan Tata Usaha
Negara No. 447. K/TUN/2000 justru mempertimbangkan bahwa SK
BPPN tersebut seharusnya dipersengketakan terlebih dahulu di
Peradilan Umum karena Peradilan Umumlah yang mempunyai
kompetensi absolut untuk memutuskan apakah perjanjian pengalihan
itu sah atau tidaknya. Dengan demikian judex yuris Peradilan Tata
Usaha Negara tidak memutuskan sah atau tidaknya SK BPPN No.
SK/423/BPPN/1099 ;
- Bahwa judex yuris dalam perkara No. 3025 K/Pdt/2001 telah
membuat pertimbangan yang keliru dan tidak lengkap karena tidak
Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 59 PK/Pdt/2006

mempertimbangkan sah atau tidaknya SK BPPN No.
SK/423/BPPN/1099 dilihat dari aspek hukum perdata ;
- Bahwa Perjanjian Cessie 002/P-EGP/l-99 adalah sesuai dengan
ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata karena telah dipenuhinya syarat-
syarat kesepakatan, kecakapan pihak untuk hal tertentu dan sebab
yang halal. Perjanjian tersebut juga telah dibuat secara sah dan
tunduk kepada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, oleh karenanya
berdasarkan Hukum Perdata, SK BPPN No. SK/423/BPPN/1099
harusnya tidak dapat dijadikan alasan pembatalan Perjanjian Cessie
No. 002/P-EGP/l-99 yang sah ;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali ll jelas-jelas menolak bahwa
ia adalah pihak, sehingga bagaimana suatu badan (BPPN) yang juga
bukanlah pihak yang dapat membatalkan suatu perjanjian yang jelas-
jelas sudah dibuat dan sudah selesai ? sedangkan pihak Termohon
Peninjauan Kembali ll dijadikan pihak dalam permohonan peninjauan
kembali ini dikarenakan pihak Termohon Peninjauan Kembali ll lah
yang dapat memberikan ijin agar pihak Termohon Peninjauan
Kembali l dapat mencairkan dana a/n Pemohon Peninjauan Kembali
yang terdapat pada pihak Termohon Peninjauan Kembali l karena
sekarang pihak Termohon Peninjauan Kembali l berada di bawah
penyehatan pihak Termohon Peninjauan Kembali ll ;
- Bahwa oleh karena judex yuris di Peradilan Tata Usah Negara justru
menganjurkan menerapkan hukum perdata, maka sudah tepat dan
benar putusan judex facti No. 448/Pdt.G/1999/PN.JAK.SEL
tertanggal 18 April 2000 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan
Tinggi No. 487/PDT/ 2000/PT.DKI tertanggal 23 Maret 2001, karena
pertimbangan judex facti tersebut sudah didasarkan pada asas-asas
hukum perdata yaitu mengenai syarat sahnya suatu perjanjian ;
- Bahwa dengan demikian putusan judex yuris No. 3025 K/Pdt/2001
yang mendasarkan petimbangannya kepada putusan judex yuris
Tata Usaha Negara dalam perkara No. 447 K/TUN/2000 yang nota
bene justru menyatakan bahwa SK BPPN No. SK/423/BPPN/1099
bukanlah dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara tetapi dalam
Perdata adalah jelas mengadung kekhilafan yang nyata. Putusan
Mahkamah Agung Rl No. 447 K/TUN/2000 menolak mengadili
karena kompetensi absolut, bukan menyatakan bahwa dana
sebesar Rp 546 milyar adalah milik Termohon Kasasi ll. Lagi pula
Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 59 PK/Pdt/2006

erdasarkan bukti PK-4, terhadap putusan tersebut telah diajukan
permohonan peninjauan kembali karena mengandung kekhilafan
hakim atau kekeliruan yang nyata ;
- Bahwa putusan judex facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.
448/PDT. G/1999/PN.JAK.SEL tanggal 18 April 2000 telah memuat
pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan hukum, karena
pertimbangan hukum judex facti tersebut telah “memperhatikan
ketentuan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, UU No. 7
Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan
UU No. 10 Tahun 1998, dan peraturan ….” sebagaimana yang
dinyatakan di dalam pertimbangan hukum judex facti di dalam
putusan a quo pada halaman 54 alinea ke-5 ;
Bahwa berdasarkan kenyataan itu pula, kalau tidak ada Keputusan
BPPN tentang Pembatalan Cessie quad non karena telah dibatalkan
juga dengan Putusan Peradilan Tata Usaha tersebut, itupun tidak
mengikat Pemohon Peninjauan Kembali sebab ketiga kontrak
tersebut in casu Perjanjian Cessie dan Perjanjian Penyelesaian No.
007/BB/CL/Vl/99 dan Perjanjian Penyelesaian No. 008/BB/CL/Vl/99
telah selesai dilaksanakan ;
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali
tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan l :
bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-
alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak cukup
beralasan, karena pertimbangan-pertimbangan putusan kasasi sudah benar
dan tepat, tidak terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang
nyata ;
bahwa berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia No.
1/14/Kep DP S/1999 tanggal 23 Juli 1999, Tergugat/Termohon Peninjauan
Kembali l (PT Bank Bali Tbk.) telah diserahkan kepada BPPN untuk
dilakukan program penyehatan ;
bahwa dalam melaksanakan program penyehatan tersebut dan
sesuai dengan kewenangannya seperti yang diatur dalam Pasal 37 A ayat
(3) huruf d UU No. 1 Tahun 1998 jo. Pasal 19 PP No. 17 Tahun 1999,
BPPN pada tanggal 15 Oktober 1999 No. SK/423/BPPN/1999 telah
membatalkan Perjanjian Pengalihan/Cessie No. 002/P-EGP/l-99 tanggal 11
Januari 1999 ;
Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 59 PK/Pdt/2006

ahwa Putusan Tata Usaha Negara No. 148/6. TUN/1999/PT.TUN
Jakarta tanggal 2 Maret 2004 (yang membatalkan Surat Keputusan BPPN
No. SK 423/BPPN/1999) yang dijadikan dasar dari judex facti untuk
mensahkan Perjanjian Cessie dan perjanjian-perjanjian lain telah dibatalkan
oleh Mahkamah Agung dalam putusannya No. 447 K/TUN/2000 tanggal 4
Maret 2002 ;
mengenai alasan ll :
bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena
bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai
novum, tidak relevan dalam perkara a quo ;
bahwa bukti-bukti tersebut pada pokoknya merupakan Putusan
Perkara Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 156/Pid. B/2000/
PN.JAK.SEL dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1688 K/Pid/2000 a/n.
Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra ;
bahwa terhadap bukti-bukti tersebut dapat dibenarkan termasuk
bukti-bukti baru yang sebelumnya belum pernah digunakan dalam perkara a
quo, tetapi bukti-bukti tersebut tidak bersifat menentukan sebagaimana
yang dimaksudkan dalam Pasal 67 Sub b UU No. 5 Tahun 2004, karena
dalam perkara pidana tersebut dipertimbangkan bahwa perbuatan yang
dilakukan oleh Terdakwa dalam kaitannya dengan Perjanjian Pengalihan
Piutang/Cessie dan perjanjian-perjanjian lain bukan termasuk tindak pidana,
melainkan termasuk dalam ranah perkara perdata, oleh karena itu, maka
penyelesaiannya harus diselesaikan melalui proses perkara perdata ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka
permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan
Kembali: PT Era Giat Prima tersebut harus ditolak ;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari
Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali
dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan
kembali ini ;
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004,
Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan ;
M E N G A D I L I :
Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 59 PK/Pdt/2006

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan
Kembali: PT ERA GIAT PRIMA tersebut ;
Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya
perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,-
(dua juta lima ratus ribu rupaih) ;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2007 oleh I. B. Ngurah Adnyana,
SH.,MH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH dan Dr. Susanti Adi
Nugroho, SH.,MH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
Baharuddin Siagian, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
kedua belah pihak.
Hakim-Hakim Anggota : Ketua :
ttd./ ttd./
Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH I. B. Ngurah Adnyana, SH.,MH
ttd./
Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.,MH
Panitera Pengganti :
Biaya-biaya : ttd./
1. Meterai …………………… Rp 6.000,- Baharuddin Siagian, SH
2. Redaksi ………………….. Rp 1.000,-
3. Administrasi Peninjauan –
Kembali ………………….. Rp 2.493.000,-
Jumlah …………………… Rp 2.500.000,-
Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNGRI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,
MUH. DAMING SUNUSI, SH., MH.
NIP. 040030169
Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 59 PK/Pdt/2006