prosedur mutasi jabatan new - PPID Polri

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

MARKAS BESAR 

LAMPIRAN V KEPUTUSAN KAPOLRI 

NOMOR POL : KEP/ 

/IX/2010 

TANGGAL : SEPTEMBER 2010 

PROSEDUR 

MUTASI JABATAN ANGGOTA POLRI DENGAN LEVEL KEPANGKATAN 

PERWIRA TINGGI, KOMBES POL, AKBP MANTAP DAN AKBP PROMOSI (KAPOLRES) 

I 

PENDAHULUAN. 

1. Tujuan 

Sebagai Prosedur bagi anggota Polri di Bagian Mutjab Biro Binkar As SDM Polri dalam 

melakukan proses mutasi jabatan anggota Polri dengan level kepangkatan Perwira 

Tinggi, Kombes Pol, AKBP mantap dan AKBP promosi (Kapolres). 

2. Ruang Lingkup 

Prosedur ini berlaku untuk pelaksanaan mutasi jabatan anggota Polri yang dilakukan 

oleh As SDM Polri dengan level kepangkatan Perwira Tinggi, Kombes Pol, AKBP 

mantap dan AKBP promosi (Kapolres). 

3. Pengertian 

a. Anggota Polri adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

b. Satuan Induk Organisasi adalah Satuan Organisasi yang membawahi Satuan 

Organisasi lainnya sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya di lingkungan 

Mabes Polri atau tidak membawahi Satuan Organisasi lainnya di lingkungan Mabes 

Polri namun mendapat pelimpahan untuk mengatur Pembinaan Sumber Daya 

Manusia Polri pada Satuan Organisasi tersebut. 

c. Mutasi adalah pemindahan personel Polri dari suatu jabatan ke jabatan lain atau 

antar daerah. 

d. Mutasi jabatan adalah pemindahan anggota Polri dari suatu jabatan ke jabatan 

yang lain, baik yang sifatnya meningkat/promosi, setara maupun demosi. 

e. Mutasi antar daerah adalah pemindahan anggota Polri antar Polda atau antar 

Satuan Induk Organisasi di lingkungan Mabes Polri atau dari Polda ke Mabes Polri 

atau sebaliknya tanpa menunjuk jabatan.

32 LAMPIRAN V KEPUTUSAN KAPOLRI 

NOMOR : KEP/ /IX/2010 


f. Mutasi jabatan bersifat promosi adalah pemindahan anggota Polri yang dilakukan 

dari suatu jabatan ke jabatan lain yang tingkatannya lebih tinggi. 

g. Mutasi jabatan bersifat setara adalah pemindahan anggota Polri yang dilakukan 

dari suatu jabatan ke jabatan lain yang tingkatannya sejajar. 

h. Dewan Pertimbangan Karier Polri adalah Badan yang bersifat non struktural, 

keanggotaannya terdiri dari pejabat struktural yang ditunjuk dan bertugas 

memberikan saran serta pertimbangan berkaitan dengan pembinaan karier anggota 

Polri. 

i. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, 

dan hak seorang anggota Polri dalam Organisasi Polri. 

j. Catatan Personel adalah hasil yang didapat oleh setiap anggota Polri atas 

penghargaan/prestasi atau perbuatan pelanggaran disiplin, kode etik dan tindak 

pidana yang telah dilakukan oleh personel Polri. 

k. MDP adalah Masa Dinas Perwira 

l. MDDP adalah Masa Dinas Dalam Pangkat. 

II 

PELAKSANAAN MUTASI JABATAN ANGGOTA POLRI. 

1. Syarat Administrasi Mutasi Jabatan 

a. Syarat penempatan dalam jabatan personel Polri dengan kepangkatan Perwira Tinggi 

sebagai berikut : 

1) Memperhatikan usulan dari Kasatker. 

2) Memperhatikan persyaratan jabatan yang meliputi kepangkatan, eselonisasi, 

nivellering, pendidikan pengembangan dan pendidikan umum, kompetensi, 

spesialisasi, pengalaman penugasan, TMT jabatan dan catatan personel. 

3) Catatan personel diperoleh dengan menyusun, menganalisa, mengevaluasi dan 

menentukan parameter konversi penilaian kualitatif menjadi kuantitatif, hal ini 

mencakup : 

a) Prestasi personel. 

b) Kecenderungan minat dan bakat. 

Draft MUTASI JABATAN KAPOLRES AKBP Promosi (Eselon IIIB)

c) Tingkat stabilitas mental, dan sebagainya. 




4) Mengukur hasil penilaian yang ditinjau berdasarkan aspek-aspek sebagai 

berikut : 

a) Memperhatikan kepentingan individu dengan melihat pengalaman 

penugasan pada jabatan manajerial dan non manajerial Polri secara 

berkeadilan. 

b) Melihat hasil sosiometri individu, serta 

c) Melihat hasil assesment individu. 

5) Memperhatikan senioritas dengan mengutamakan calon pejabat yang paling 

senior dalam hal pendidikan pertama, namun tetap dilandaskan pada prinsip 

menunjuk personel yang terbaik dari yang baik. 

b. Prosedur mengenai persyaratan khusus untuk menduduki jabatan 

1) Jabatan Perwira Tinggi Polri, Kombes Pol, AKBP Mantap & AKBP Promosi 

(Kapolres) 

Setiap ruang jabatan bagi personel dengan level kepangkatan Perwira Tinggi, 

Kombes Pol, AKBP Mantap dan AKBP Promosi (Kapolres) harus diisi oleh 

personel yang memenuhi syarat jabatan. Untuk itu berikut ini diuraikan mengenai 

persyaratan jabatan secara spesifik sebagai prosedur untuk memperoleh 

personel terbaik dari yang baik dan memenuhi syarat administrasi. 

a) Jabatan Perwira Tinggi Polri 

(1) Jabatan dengan level kepangkatan Komjen Pol (Eselon IA) 

Ruang jabatan bagi personel dengan level kepangkatan Komjen Pol 

Eselon IA dapat diduduki oleh personel Polri dengan kualifikasi sebagai 

berikut : 

(a) Perwira Tinggi Polri berpangkat Komjen Pol, yang menduduki 

jabatan Perwira Tinggi Bintang Tiga di struktur Polri atau diluar 

struktur Polri. 

(b) Perwira Tinggi Polri berpangkat Irjen Pol, yang menduduki jabatan 

Perwira Tinggi Bintang Dua di struktur Polri atau diluar struktur Polri 





dan diutamakan yang pernah atau sedang menjabat sebagai Deputi 

atau Kapolda type A. 

(c) Dalam menempatkan personel pada ruang jabatan dengan level 

kepangkatan Komjen Pol tetap mempertimbangkan kompetensi 

yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. 

(d) Mengutamakan personel yang paling senior dalam hal pendidikan 

pertama serta memiliki spesialisasi yang sesuai dengan 3 jabatan 

sebelumnya. 

(2) Jabatan dengan level kepangkatan Irjen Pol (Eselon IA) 

Ruang jabatan bagi personel dengan level kepangkatan Irjen Pol eselon 

IA dapat diduduki oleh personel dengan kualifikasi sebagai berikut : 

(a) Perwira Tinggi Polri berpangkat Irjen Pol yang menduduki jabatan 

Pati Bintang Dua di struktur Polri atau diluar struktur Polri. 

(b) Memiliki latar belakang pendidikan Lemhannas RI/Sesko ABRI/ 

Sespati Polri 

(c) Memiliki latar belakang penugasan dan pendidikan yang sesuai dan 

mendukung untuk menduduki jabatan tersebut. 

(d) Diutamakan personel yang menguasai salah satu bahasa asing 

(min bahasa Inggris) serta memiliki pendidikan S2/S3 yang diakui 

oleh Depdiknas. 

(e) Mengutamakan personel yang paling senior dalam hal pendidikan 


sebelumnya. 

(3) Jabatan dengan level kepangkatan Irjen Pol (Eselon IB) 

Ruang jabatan bagi personel dengan level kepangkatan Irjen Pol eselon 

IB dapat diduduki oleh personel dengan kualifikasi sebagai berikut : 

(a) Perwira Tinggi Polri berpangkat Irjen Pol yang menduduki jabatan 

Pati Bintang Dua di struktur Polri atau diluar struktur Polri. 

(b) Perwira Tinggi Polri berpangkat Brigjen Pol dengan Eselon IIB1. 





(c) Memiliki latar belakang pendidikan Lemhannas RI/Sesko ABRI/ 

Sespati Polri. 

(d) Memiliki latar belakang penugasan dan pendidikan yang sesuai dan 


(e) Diutamakan personel yang menguasai salah satu bahasa asing 



(f) Mengutamakan personel yang paling senior dalam hal pendidikan 


sebelumnya. 

(4) Jabatan dengan level kepangkatan Brigjen Pol (Eselon IIA) 

Ruang jabatan bagi personel dengan level kepangkatan Brigjen Pol 

Eselon IIA dapat diduduki oleh personel dengan kualifikasi sebagai 

berikut : 

(a) Perwira Tinggi Polri berpangkat Brigjen Pol yang menduduki jabatan 

Perwira Tinggi Bintang Satu di struktur Polri atau diluar struktur Polri. 

(b) Perwira Menegah Polri berpangkat Kombes Pol dengan Eselon IIB1. 

(c) Memiliki latar belakang pendidikan Lemhannas RI/Sesko ABRI/ 


(d) Memiliki latar belakang penugasan dan pendidikan yang sesuai dan 


(e) Diutamakan personel yang menguasai salah satu bahasa asing 



(f) Dalam menempatkan personel calon pejabat harus mengutamakan 

personel yang paling senior dalam hal pendidikan pertama serta 

memiliki spesialisasi yang sesuai dengan 3 jabatan sebelumnya. 

b) Jabatan Personel Perwira Menegah 

(1) Jabatan dengan level kepangkatan Kombes Pol 





Ruang jabatan bagi personel dengan level kepangkatan Kombes Pol 

dengan nivellering IIA, IIB1, IIB2 dan IIB3 persyaratannya diuraikan 


(a) Kombes Pol Nivellering IIA 


Nivellering IIA dapat diduduki oleh personel dengan kualifikasi 


• Perwira Menengah Polri berpangkat Kombes Pol dengan 

Nivellering IIB1. 

Memiliki latar belakang pendidikan Lemhannas RI/Sesko ABRI/ 


Memiliki latar belakang penugasan dan pendidikan yang sesuai 

dan mendukung untuk menduduki jabatan tersebut. 

Diutamakan personel yang memiliki penguasaan salah satu 

bahasa asing (min bahasa Inggris), serta memiliki pendidikan 

S2/S3 yang diakui oleh Depdiknas. 

(b) Kombes Pol Nivellering IIB1 


eselon IIB1 dapat diduduki oleh personel dengan kualifikasi sebagai 

berikut : 


Nivellering IIB1 dan IIB2. 

• Memiliki latar pendidikan Sespim Polri dan mengutamakan 

personel yang telah mengikuti pendidikan Sespati Polri atau 

Lemhannas RI. 

• Mempertimbangkan personel yang memiliki pendidikan umum S2/ 

S3 yang diakui oleh Depdiknas. 

• Memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dan mendukung 

untuk menduduki jabatan tersebut. 

(c) Kombes Pol Nivellering IIB2 






Nivellering IIB2 dapat diduduki oleh personel dengan kualifikasi 



Nivellering IIB Mantap 2 atau IIB promosi. 

• Memiliki latar pendidikan Sespim Polri dan mengutamakan 

personel yang telah mengikuti pendidikan Sespati Polri atau 

Lemhannas RI. 

• Mempertimbangkan personel yang memiliki pendidikan umum 

S2/S3 yang diakui oleh Depdiknas. 

• Memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dan mendukung 


(d) Kombes Pol Nivellering IIB3 (Kombes Pol Promosi) 


promosi Nivellering IIB3 membutuhkan syarat administrasi sebagai 

berikut : 


Nivellering IIB Promosi. 

• Perwira Menengah Polri berpangkat AKBP dengan Nivellering IIIA 

Mantap 

• Memiliki latar belakang pendidikan Sespim Polri serta 

mengutamakan personel yang memiliki pendidikan umum S2/S3 

yang diakui oleh Depdiknas. 

• Memenuhi persyaratan MDP (Masa Dinas Perwira) 20 tahun bagi 

personel yang memiliki pendidikan pengembangan dan 25 tahun 

bagi personel yang tidak memiliki pendidikan pengembangan. 

• Memenuhi persyaratan MDDP (Masa Dinas Dalam Pangkat). 

• Memiliki latar belakang penugasan yang menjadi dasar 

pertimbangan dalam jabatan tersebut. 





• Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung jabatan 

tersebut seperti Dikjur/pendidikan lainnya baik dalam maupun luar 

negeri. 

(2) Jabatan dengan level kepangkatan AKBP Mantap (Nivellering IIIA) 

Ruang jabatan bagi personel dengan level kepangkatan AKBP Mantap 

dengan nivellering IIIA persyaratannya sebagai berikut : 

(a) Perwira menengah dengan level kepangkatan AKBP IIIA atau AKBP 

Promosi (IIIB). 

(b) Memiliki latar belakang pendidikan Sespim Polri/ Diklat Pim Tk II 

serta diutamakan memiliki pendidikan umum terakhir setingkat S2/ 

S3 yang diakui Depdiknas. 

(c) Memiliki latar belakang pendidikan (Dikjur) dan penugasan 

(penugasan dalam/luar negeri) yang menjadi dasar pertimbangan 


(3) Jabatan dengan level kepangkatan AKBP Promosi (Kapolres) 

Ruang jabatan dengan level kepangkatan AKBP Promosi (Kapolres) 

membutuhkan persyaratan administrasi sebagai berikut : 

(a) Perwira menegah berpangkat AKBP Promosi dengan nivellering IIIB. 

(b) Memiliki latar belakang pendidikan pengembangan PTIK, Selapa 

dan Sespim Polri dan telah mengikuti Assessment serta Susjab 

Kapolres, serta telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi 

jabatan pendukung lainnya. 

(c) Memenuhi persyaratan MDP (Masa Dinas Perwira) 16 tahun bagi 

personel yang memiliki pendidikan pengembangan dan 18 tahun 

bagi personel yang tidak memiliki pendidikan pengembangan. 

(d) Memiliki latar belakang pendidikan (Dikjur) dan penugasan 

(penugasan dalam/ luar negeri) yang menjadi dasar pertimbangan 



2. Prosedur Mutasi Jabatan Anggota Polri 




Dengan memperhatikan kebijakan mutasi dan tataran kewenangan, maka proses 

pelaksanaan mutasi jabatan bagi personel dengan level kepangkatan Perwira Tinggi Polri, 

Kombes Pol, AKBP Mantap dan AKBP Promosi (Kapolres) dilakukan dengan menerapkan 

prosedur sebagai berikut : 

a. Prosedur pengusulan mutasi jabatan personel dengan level kepangkatan Perwira 

Tinggi Polri, Kombes Pol, AKBP Mantap dan AKBP Promosi (Kapolres). 

1) Mutasi didasarkan atas usul dari Kepala Satuan Induk Organisasi Mabes 

Polri/Kapolda dengan tetap memProseduri persyaratan administrasi, dan yang 

berhak menandatangani adalah Kepala Satuan Induk Organisasi Mabes 

Polri/Kapolda. 

2) Usulan mutasi Kasat Induk Organisasi Mabes Polri/Kapolda berdasarkan usulan 

secara berjenjang dari Kasatuan dibawahnya. 

3) Dalam mengajukan usulan mutasi jabatan khususnya sebagai Kasatwil, disamping 

mempertimbangkan kelengkapan persyaratan administrasi jabatan, Kasatker juga 

harus mempertimbangkan kesesuaian antara kondisi sosial masyarakat di suatu 

wilayah dengan calon personel yang diajukan untuk menduduki jabatan pada 

wilayah tersebut. 

4) Untuk menjaring personel Polri yang terbaik dari yang baik guna menduduki suatu 

jabatan, Kasatker berkewajiban untuk mengaplikasikan metode fit and proper test 

(uji kelayakan dan uji kepatutan) terhadap calon yang akan diajukan, terutama 

terhadap personel yang akan diajukan sebagai calon Kasatwil. 

b. Proses surat usulan mutasi personel Perwira Tinggi Polri, Kombes Pol, AKBP 

Mantap dan AKBP Promosi (Kapolres) dari Kasatker. 

Mekanisme distribusi usulan mutasi personel dari Kasatker dilaksanakan 

secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut : 

1) Usulan mutasi personel dari Kasat Induk Organisasi Mabes Polri/Kapolda diajukan 

langsung kepada Kapolri. 

2) Kapolri mendelegasikan usulan yang diajukan oleh Kasat Induk Organisasi Mabes 

Polri/ Kapolda kepada As SDM Kapolri guna dilakukan penelitian dan mengajukan 





kembali personel yang telah memenuhi syarat jabatan untuk diproses melalui sidang 

Wanjak/DPK. 

3) As SDM Kapolri memerintahkan Karo Binkar untuk menindak lanjuti usulan dari 

Kasat Induk Organisasi Mabes Polri/Kapolda guna memeriksa kesesuaian syarat 

jabatan dengan personel yang diajukan. Dalam hal ini Karo Binkar melakukan 

seleksi terhadap berkas usulan mutasi jabatan personel yang diajukan oleh satuan 

kewilayahan maupun Satker Mabes Polri. 

4) Karo Binkar memerintahkan Kabag Mutjab yang dibantu oleh staf Pamenti untuk 

memeriksa data personel yang diusulkan meliputi kepangkatan, eselonisasi, 

nivellering, pendidikan pengembangan dan pendidikan umum, kompetensi, 

spesialisasi, pengalaman penugasan, TMT jabatan dan catatan personel, sebagai 

dasar pertimbangan untuk melihat kesesuaian dengan persyaratan Jabatan yang 

diperlukan, serta melakukan entri data mengenai personel yang diusulkan oleh 

Kasatker sebagai bahan dalam penyusunan rencana mutasi jabatan. 

c. Prosedur penyusunan rencana mutasi jabatan Perwira Tinggi Polri, Kombes Pol, 

AKBP Mantap dan AKBP Promosi (Kapolres). 

Usulan mutasi personel dari Kasatker yang akan diajukan ke Sidang Pra 

Wanjak maupun Sidang Wanjak/DPK, diawali dengan menyusun rencana mutasi oleh 

As SDM Kapolri bersama Karo Binkar dan Kabag Mutjab beserta staf Pamenti melalui 

prosedur sebagai berikut : 

1) Melakukan pemeriksaan/pengecekan terhadap usulan mutasi personel Perwira 

Tinggi, Kombes Pol, AKBP Mantap dan AKBP Promosi (Kapolres), untuk 

mengetahui apakah usulan yang diajukan Kasat Induk Organisasi Mabes 

Polri/Kapolda telah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dipersyaratkan. 

Persyaratan jabatan tersebut mencakup : 

a) Persyaratan kepangkatan, eselonisasi, nivellering, latar belakang pendidikan 

pengembangan dan pendidikan umum, kompetensi, spesialisasi, pengalaman 

penugasan, TMT jabatan dan catatan personel. 

b) Penilaian terhadap prestasi personel, kecenderungan minat dan bakat. tingkat 

stabilitas mental dan kepribadian, dan sebagainya. 





c) Mengukur hasil penilaian dengan meninjau aspek-aspek yang terdiri dari, 

pengalaman penugasan pada jabatan manajerial dan non manajerial Polri, 

hasil sosiometri individu, hasil assesment individu, senioritas personel yang 

dilihat dari kelulusan pendidikan pembentukan pertama. 

2) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data personel yang diusulkan oleh Kasat 

Induk Organisasi Mabes Polri/Kapolda maka personel yang dinilai telah memenuhi 

persyaratan jabatan akan dimasukan dalam susunan rencana mutasi personel Polri 

untuk kemudian diajukan ke sidang Pra Wanjak dan Sidang Wanjak. 

3) Sedangkan bagi personel yang diusulkan oleh Kasat Induk Organisasi Mabes Polri/ 

Kapolda namun dinilai tidak memenuhi persyaratan jabatan, maka As SDM Kapolri 

berkewajiban untuk mengkomunikasikan hal tersebut kapada Kasatker yang 

mengusulkan. 

4) Untuk menghindari terjadinya penyimpangan kewenangan dalam proses mutasi 

jabatan, khususnya mutasi personel yang dikarenakan adanya atensi, maka Kabag 

Mutjab berkewajiban untuk mencatat dan melaporkannya pada saat pelaksanaan 

sidang Pra Wanjak. 

5) Jika calon yang diajukan oleh Kasat Induk Organisasi Mabes Polri/Kapolda untuk 

suatu jabatan hanya terdiri dari satu orang calon, maka As SDM Kapolri dapat 

menyertakan calon alternatif hingga mencapai 3 (tiga) orang calon yang telah 

memenuhi persyaratan jabatan berdasarkan penilaian yang objektif dari As SDM 

Kapolri. 

6) Untuk menjaga objektifitas As SDM Kapolri dalam memilih calon alternatif yang 

terbaik dari yang baik, guna mendampingi calon tunggal yang diusulkan oleh 

Kasatker, maka wajib melakukan penilaian terhadap unsur persyaratan administrasi 

jabatan secara lebih spesifik dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a) Melihat peringkat yang dicapai personel dalam pendidikan pembentukan 

pertama (Akpol, PPSS, Secapa, Dsb). 

b) Melihat peringkat yang dicapai personel dalam pendidikan pengembangan 

(Sespim Polri, Sespati Polri, PTIK, Selapa, Dsb) 

c) Melihat peringkat hasil penilaian sosiometri yang diikuti personel baik pada saat 

mengikuti pendidikan pembentukan maupun pendidikan pengembangan. 





d) Melihat peringkat hasil penilaian assessment personel. 

e) Melihat latar belakang pendidikan umum personel dengan memperhatikan 

pendidikan umum terakhir S1, S2 atau S3. 

Sebagai tolak ukur penilaian dalam memilih calon alternatif, maka As SDM 

Kapolri berkewajiban memilih personel yang memiliki rangking terbaik dalam 

pendidikan pembentukan, pendidikan pengembangan serta hasil penilaian 

sosiometri dan assessment serta mapping psikologi. 

Dalam kondisi tertentu pertimbangan As SDM Kapolri dalam memilih calon 

alternatif juga dapat didasarkan pada asas keadilan, namun hal ini hanya dapat 

dilakukan jika personel tersebut telah memenuhi syarat administrasi jabatan secara 

lengkap. 

7) Berdasarkan hasil dari pemeriksaan data personel yang diusulkan oleh Kasatker 

serta mempertimbangkan ruang jabatan yang tersedia, maka As SDM Kapolri 

merumuskan rencana mutasi jabatan personel Perwira Tinggi Polri, Kombes Pol, 

AKBP Mantap dan AKBP Promosi (Kapolres) yang akan diajukan ke Sidang Pra 

Wanjak dan Sidang Wanjak. 

8) Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan 

penyusunan rencana mutasi jabatan oleh As SDM Kapolri, maka kegiatan ini harus 

disertai dengan adanya pencatatan notulen sidang secara komprehensif. 

9) Setelah rencana mutasi jabatan tersusun, selanjutnya nama-nama yang tercantum 

dalam susunan rencana tersebut diajukan ke Div Propam Polri untuk dilakukan 

penelitian guna mengetahui catatan personel, khususnya catatan negatif dari 

personel. 

10) Berdasarkan hasil penelitian mengenai catatan personel yang dilakukan oleh Div 

Propam Polri, maka As SDM Kapolri dapat mengajukan nama-nama personel yang 

tidak memiliki catatan negatif ke sidang Pra Wanjak. 

d. Prosedur pelaksanaan sidang Pra-Wanjak bagi personel dengan level 

kepangkatan Perwira Tinggi, Kombes Pol, AKBP Mantap dan AKBP Promosi 

(Kapolres). 

Rencana mutasi jabatan personel dari As SDM Kapolri selanjutnya diajukan ke 

Sidang Pra Wanjak yang pelaksanaannya dilakukan dengan prosedur sebagai berikut : 





1) Pelaksanaan sidang Pra-Wanjak dipimpin oleh Wakapolri dan dihadiri oleh Irwasum 

Polri, Kadiv Propam Polri, As SDM Kapolri dan Karo Binkar Polri. 

2) Dalam menentukan kebijakan pada sidang Pra Wanjak, Wakapolri berperan untuk 

memilih calon yang terbaik dari yang baik serta telah memenuhi persyaratan 

administrasi jabatan dari beberapa calon yang diajukan oleh As SDM Kapolri. 

3) Pelaksanaan sidang Pra-Wanjak bertujuan untuk menentukan kebijakan awal atas 

susunan rencana mutasi jabatan personel yang dibuat oleh As SDM Kapolri dengan 

mempertimbangkan masukan dari seluruh peserta sidang. Hasil keputusan yang 

diperoleh melalui sidang Pra-Wanjak akan diajukan pada Sidang Wanjak/DPK. 

4) Dalam sidang Pra-Wanjak juga dilakukan pemeriksaan terhadap laporan Kabag 

Mutjab terkait usulan mutasi jabatan personel yang memperoleh atensi. Dalam hal 

ini Sidang Pra-Wanjak senantiasa menegakkan komitmen tentang pemenuhan 

kelengkapan persyaratan administrasi jabatan sebagai syarat utama dalam 

menentukan personel yang terpilih untuk diajukan pada sidang Wanjak/DPK. 

5) Dalam mengambil keputusan mengenai calon personel yang akan diajukan pada 

sidang Wanjak/DPK, Wakapolri senantiasa mempertimbangkan asas keadilan 

dengan tetap berpegang pada komitmen mengenai terpenuhinya persyaratan 

administrasi jabatan oleh seluruh calon sebagai syarat utama. 

6) Apabila seluruh calon yang diajukan oleh As SDM Kapolri untuk menduduki suatu 

jabatan ditolak oleh peserta sidang Pra-Wanjak, maka Wakapolri dapat memilih 

calon pengganti. Dalam hal ini calon pengganti harus tetap memenuhi syarat 

administrasi jabatan yang telah ditentukan. Dalam memilih calon pengganti 

mengutamakan personel yang memiliki rangking terbaik dalam pendidikan 

pembentukan, pendidikan pengembangan serta hasil penilaian sosiometri dan 

assessment serta mapping psikologi. 

7) Apabila Kapolri berhalangan, sidang Pra-Wanjak juga dapat berfungsi sebagai 

Sidang Wanjak/DPK untuk memutuskan mutasi jabatan yang bersifat sebagai 

berikut : 

a) Memutuskan mutasi personel Polri yang akan memasuki masa pensiun/ mutasi 

dalam rangka pensiun, namun tidak dirangkai dengan pengambilan keputusan 

untuk menentukan calon penggantinya. 





b) Memutuskan mutasi personel Polri yang pejabatnya mengikuti pendidikan/ 

mutasi dalam rangka pendidikan (Lemhannas RI, Sespati Polri, Sespim Polri, 

Dsb) namun tidak dirangkai dengan pengambilan keputusan untuk menentukan 

calon penggantinya. 

c) Untuk memproses usulan mutasi jabatan yang diajukan oleh Kasatker terhadap 

personel yang memiliki kualifikasi khusus (kedokteran, keuangan, identifikasi, 

laboratorium forensik, psikologi dan lain-lain). Hal ini bertujuan agar proses 

mutasi personel dengan kualifikasi khusus dapat direalisasikan tidak lebih dari 2 

bulan setelah usulan diajukan. 

8) Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan Sidang 

Pra-Wanjak, maka kegiatan ini harus disertai dengan adanya pencatatan notulen 

sidang secara komprehensif. 

e. Prosedur Pelaksanaan Sidang DPK bagi personel dengan level kepangkatan 

Perwira Tinggi, Kombes Pol, AKBP Mantap dan AKBP Promosi (Kapolres). 

Hasil keputusan sidang Pra-Wanjak yang dipimpin oleh Wakapolri akan 

diajukan ke sidang Wanjak/DPK yang dipimpin langsung oleh Kapolri untuk 

menentukan keputusan akhir dalam pembinaan karier personel Polri. Hal ini 

dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut : 

1) Pelaksanaan sidang Wanjak/DPK dipimpin langsung oleh Kapolri dan dihadiri oleh 

Wakapolri, Irwasum Polri, Kadiv Propam Polri, As SDM Kapolri dan Karo Binkar 


2) Dalam menentukan keputusan akhir pada sidang Wanjak/DPK, Kapolri berperan 

untuk memilih calon yang terbaik dari yang baik, serta telah memenuhi persyaratan 

administrasi jabatan, berdasarkan hasil keputusan sidang Pra-Wanjak. 

3) Sebagai pemegang hak prerogatif Kapolri dapat menerima atau menolak hasil 

sidang Pra Wanjak dan dapat menetapkan keputusan untuk memilih calon lain. 

Calon pengganti harus tetap memenuhi syarat administrasi jabatan yang telah 

ditentukan. Selain itu calon pengganti juga diutamakan memilih personel yang 

memiliki rangking 10 besar terbaik dalam pendidikan pembentukan, pendidikan 

pengembangan serta hasil penilaian sosiometri dan assessment serta mapping 

psikologi. 





4) Pelaksanaan sidang Wanjak/DPK bertujuan untuk menentukan keputusan akhir 

dalam rangkaian mutasi jabatan personel di lingkungan organisasi Polri dengan 

mempertimbangkan masukan dari seluruh peserta sidang Wanjak. 

5) Dalam mengambil kebijakan pada sidang Wanjak/DPK, Kapolri juga dapat 

mempertimbangkan asas keadilan namun tetap berpegang pada komitmen 

mengenai terpenuhinya persyaratan administrasi jabatan oleh seluruh calon sebagai 

syarat utama. 

6) Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan Sidang 

Wanjak/DPK, maka kegiatan ini harus disertai dengan adanya pencatatan notulen 

sidang secara komprehensif. 

7) Sebagai bentuk otentifikasi terhadap hasil keputusan sidang Wanjak/DPK, maka 

surat keputusan Kapolri mengenai rangkaian mutasi jabatan personel di lingkungan 

Polri harus dilengkapi oleh adanya paraf dari seluruh peserta sidang Wanjak/DPK. 

Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh peserta sidang Wanjak/DPK telah 

menyetujui proses mutasi tersebut. 

f. Prosedur penyusunan Surat Keputusan Kapolri Mengenai Hasil Sidang 

Wanjak/DPK. 

Dalam tahap ini hasil keputusan sidang Wanjak/DPK ditindak lanjuti dengan 

mekanisme sebagai berikut : 

1) As SDM Kapolri bertanggung jawab untuk menyusun kembali hasil keputusan 

sidang Wanjak/DPK sebagai dasar dalam pembuatan Surat Keputusan Kapolri 

mengenai rangkaian mutasi jabatan personel Polri. 

2) As SDM Kapolri bertanggung jawab untuk membuat Surat Keputusan Kapolri sesuai 

dengan hasil keputusan Sidang Wanjak. 

3) Sebelum Surat Keputusan hasil sidang Wanjak/DPK ditandatangani oleh Kapolri 

maka terlebih dahulu dimintakan otentifikasi kepada seluruh peserta sidang 

Wanjak/DPK berupa paraf. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh peserta sidang 

Wanjak/DPK telah menyetujui proses mutasi tersebut. 

4) Setelah seluruh peserta sidang Wanjak/DPK memberikan otentifikasi/paraf terhadap 

hasil keputusan sidang, selanjutnya Kapolri menandatangani Surat Keputusan 





tersebut sebagai bentuk legalitas terhadap rangkaian mutasi personel di lingkungan 


5) Surat Keputusan Kapolri tentang rangkaian mutasi jabatan personel di lingkungan 

Polri menjadi dasar bagi proses penyusunan surat telegram Kapolri. 

g. Prosedur Penyusunan Surat Telegram Kapolri 

Setelah pelaksanaan sidang Wanjak/DPK memperoleh keputusan dengan 

dikeluarkannya surat keputusan Kapolri, maka hal ini ditindak lanjuti dengan menyusun 

surat telegram Kapolri dengan mekanisme sebagai berikut : 

1) Membuat surat telegram Kapolri mengenai rangkaian mutasi jabatan personel di 

lingkungan Polri yang ditandatangani oleh As SDM Kapolri. 

2) Setelah surat telegram Kapolri ditandatangani oleh As SDM Kapolri, maka dilakukan 

audit terhadap rangkaian mutasi jabatan tersebut untuk memastikan tidak terjadinya 

kesalahan dalam rangkaian mutasi, yang antara lain : 

1) Memastikan tidak adanya satu ruang jabatan yang diduduki oleh 2 personel yang 

berbeda. 

2) Memastikan tidak adanya satu orang personel yang menduduki lebih dari satu 

ruang jabatan. 

3) Memastikan tidak adanya kesalahan dalam penulisan jabatan atau kesalahan 

dalam penulisan nama personel yang menduduki suatu jabatan. 

3) Setelah terlaksananya proses audit terhadap surat telegram Kapolri maka jika 

ditemukan adanya kesalahan dalam rangkaian mutasi jabatan personel, hal ini akan 

dilaporkan secara berjenjang dari mulai As SDM Kapolri hingga ke Kapolri untuk 

dilakukan perbaikan. 

4) Jika tidak ditemukan adanya kesalahan dalam rangkaian mutasi jabatan personel, 

selanjutnya surat telegram Kapolri akan diparaf oleh Kabag Mutjab sebagai bentuk 

otentifikasi bahwa proses audit telah dilaksanakan. 

5) Dengan selesainya proses otentifikasi tersebut, selanjutnya surat telegram siap 

untuk didistribusikan kepada masing-masing Kasatker. 

6) Selanjutnya petikan Surat Keputusan didistribusikan kepada personel yang 

dimutasikan. 





h. Prosedur pengawasan internal terhadap seluruh tahapan mutasi jabatan dari 

mulai usulan Kasatker sampai dengan pendistribusian TR Kapolri. 

Guna menjaga agar pelaksanaan seluruh tahapan mutasi jabatan personel 

Polri dapat terselenggara sesuai kaidah-kaidah dan norma mutasi jabatan yang 

ditetapkan, maka konsistensi serta komitmen dalam pelaksanaannya harus dijaga 

dengan adanya mekanisme pengawasan. Untuk itu melalui peran Irwasum Polri 

mekanisme pengawasan internal dilaksanakan dengan prosedur berikut ini : 

1) Pengawasan internal pada tahap penyusunan rencana mutasi jabatan personel Polri. 

Prosedur pengawasan internal pada tahap penyusunan rencana mutasi jabatan 

adalah sebagai berikut : 

a) Irwasum Polri melaksanakan pengawasan terhadap proses tindak lanjut usulan 

mutasi jabatan yang masuk ke As SDM Polri, dalam hal ini dilakukan 

pengawasan untuk mengetahui apakah prosedur penyusunan rencana mutasi 

jabatan telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. 

b) Jika dalam proses pengawasan ditemukan adanya ketidaksesuaian, maka tim 

pengawas berkewajiban untuk menemukan penyebabnya dan melaporkan 

hasil temuan kepada pimpinan, serta memberikan masukan mengenai solusi 

penyelesaiannya. 

2) Pengawasan internal terhadap proses sidang Pra-Wanjak 

berikut : 

Prosedur pengawasan internal pada sidang Pra-Wanjak adalah sebagai 

a) Melaksanakan pengawasan terhadap usulan rencana mutasi yang diajukan As 

SDM Kapolri ke sidang Pra Wanjak, untuk melihat konsistensi dalam pemenuhan 

syarat administrasi jabatan sebagai pertimbangan utama. 

b) Melaksanakan pengawasan dalam penerapan prosedur pengajuan calon 

alternatif untuk menduduki suatu jabatan tertentu guna memastikan calon yang 

dipilih merupakan calon terbaik dari yang baik. 

3) Pengawasan internal terhadap hasil sidang Wanjak/DPK 

Prosedur pengawasan internal terhadap hasil sidang Wanjak/DPK meliputi 

langkah sebagai berikut : 





a) Melakukan pemeriksaan internal untuk melihat jumlah usulan mutasi jabatan dari 

para Kasatker yang telah terealisasi. 

b) Melaksanakan survey terhadap personel Polri yang dimutasikan melalui hasil 

sidang Wanjak/DPK untuk melihat tingkat kepuasan stake holder terhadap hasil 

keputusan mutasi jabatan. 

c) Melakukan pemeriksaan terhadap nilai manfaat yang diperoleh organisasi atas 

penempatan personel pada suatu jabatan. 

i. Mekanisme Konseling Mutasi Jabatan Personel 

Keputusan yang dihasilkan melalui mekanisme Sidang DPK terkait mutasi 

jabatan personel dengan level kepangkatan, Perwira Tinggi, Kombes Pol, AKBP 

Mantap dan AKBP Promosi (Kapolres), seringkali bertentangan dengan harapan stake 

holder baik Kasatker yang mengusulkan, Kasatker yang menjadi tujuan mutasi maupun 

personel yang dimutasikan. Oleh karena itu perlu diterapkan prosedur konseling mutasi 

jabatan untuk memberikan klarifikasi kepada seluruh pihak dengan mekanisme sebagai 

berikut : 

1) Karo Binkar Polri berkewajiban untuk memberikan konseling terhadap Kasatker 

yang usulan mutasinya tidak terealisasi karena tidak lengkapnya syarat administrasi 

jabatan yang dipersyaratkan untuk menduduki suatu jabatan. 

2) Karo Binkar Polri juga berkewajiban untuk memberikan konseling kepada Kasatker 

yang mengajukan keberatan atas putusan mutasi jabatan yang menempatkan 

personel pada satuan yang dipimpinnya. 

3) Kabag Mutjab berkewajiban untuk memberikan konseling terhadap personel yang 

usulan mutasinya tidak terealisasi karena tidak lengkapnya syarat administrasi 

jabatan yang dipersyaratkan untuk menduduki suatu jabatan. 

4) Salah satu Kabag pada Div Propam Polri berkewajiban untuk memberikan konseling 

terhadap Kasatker atau personel yang ditolak usulan mutasinya karena adanya 

catatan personel. 

5) Untuk memberikan konseling terhadap personel maupun Kasatker yang usulan 

mutasinya tidak terealisasi, maka selain diberikan penjelasan oleh Kabag Mutjab 

dan Div Propam Polri terkait masalah administrasi, Irwasum Polri juga berperan 





memberikan penjelasan mengenai prosedur teknis pengambilan keputusan mutasi 

jabatan personel. 

III 

PENUTUP 

Prosedur ini pelaksanaan mutasi jabatan anggota Polri yang dilakukan oleh As SDM Polri 

dengan level kepangkatan Perwira Tinggi, Kombes Pol, AKBP mantap dan AKBP promosi 

(Kapolres) ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di : Jakarta 

pada tanggal : September 2010 

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

As SDM 

Drs. EDY SUNARNO 

INSPEKTUR JENDERAL POLISI

prosedur mutasi jabatan new - PPID Polri

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?