ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat Jakarta, 10 Mei 2013 oleh ...

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI 

oleh 

Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan 

ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat 

Jakarta, 10 Mei 2013

I. Latar Belakang 

3 

II. Dasar Hukum 

4 

III. Prinsip Pembelian Tenaga Listrik 

5 

IV. Harga Pembelian dan Kriteria 

6 

V. Mekanisme Penawaran Kuota 

7 

VI. Prosedur Pelelangan Umum 

8 

VII. ESDM Prosedur untuk Kesejahteraan Penentuan Rakyat Kuota

I. LATAR BELAKANG 

1.Untuk sistem interkoneksi, diprioritaskan untuk substitusi 

pembangkit listrik yang menggunakan BBM, yang pada 

akhirnya dapat menurunkan subsidi BBM; 

2.Untuk sistem isolated, pengembangannya diarahkan pada 

sistem yang pembangkit listriknya masih menggunakan PLTD; 

3.Kemampuan anggaran Pemerintah terbatas sehingga perlu 

peran swasta untuk meningkatkan EBT, termasuk PLTS; 

4.Untuk menarik investasi diperlukan patokan harga karena 

memberikan kepastian harga tanpa ada negosiasi; 

5.Target bauran energi harus dipacu pencapaiannya. 

ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat

II. DASAR HUKUM 

1.UU Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi Pasal 20 Ayat 5 

Penyediaan energi dari sumber energi baru dan sumber energi terbarukan 

yang dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap dan perseorangan 

dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif dari Pemerintah dan/atau 

pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu 

tertentu hingga tercapai nilai keekonomiannya. 

2.Perpres 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional mentargetkan 

kontribusi energi baru terbarukan sebesar 17% dalam bauran energi 

primer (hingga saat ini pangsa EBT 6,9%). 

3.Komitmen Pemerintah untuk menurunkan emisi gas CO 2 sebesar 26% 

pada tahun 2020 atau 41% dengan dukungan internasional. 


1. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) wajib membeli seluruh 

tenaga listrik yang dihasilkan dari PLTS Fotovoltaik dari Badan 

Usaha (IPP). 

2. Harga pembelian tenaga listrik dipergunakan dalam perjanjian 

jual beli tenaga listrik dari PLTS Fotovoltaik bersifat final. 

3. Pembelian tenaga listrik dari PLTS Fotovoltaik berdasarkan 

penawaran Kuota Kapasitas yang ditetapkan Dirjen EBTKE 

berdasarkan usulan PT. PLN (Persero). 


IV. 

HARGA PEMBELIAN DAN KRITERIA 

1. Harga pembelian tenaga listrik dari PLTS Fotovoltaik untuk semua 

kapasitas ditetapkan dengan harga patokan tertinggi sebesar 25 sen 

USD/kWh 

2. Jika menggunakan modul surya fotovoltaik dengan TKDN sekurangkurangnya 

40%, diberikan insentif sehingga harga pembelian tenaga 

listrik ditetapkan dengan harga patokan tertinggi sebesar 30 sen 

USD/kWh. 

3. Harga pembelian tersebut sudah termasuk seluruh biaya interkoneksi 

dari pembangkit ke titik interkoneksi jaringan tenaga listrik PT. PLN 

(Persero). 

4. Kriteria dalam penentuan kuota dan lokasi adalah beban dan 

kemampuan sistem PLN menyerap produksi PLTS on-grid dengan 

kapasitas antara 1-10 MW dan lokasi sub sistem isolated yang saat ini 

masih dipasok sebagian atau seluruhnya dari PLTD-minyak dan BPP 

pada sub sistem tersebut diatas harga HPT dalam rancangan Permen 

ESDM. 


V. MEKANISME PENAWARAN KUOTA 

1.Dirjen EBTKE menawarkan Kuota Kapasitas kepada Badan Usaha 

sesuai dengan penetapan Kuota Kapasitas 

2.Penawaran Kuota Kapasitas dilakukan melalui mekanisme 

pelelangan umum. 

3.Bila penawaran Kuota Kapasitas terdapat 1 (satu) Badan Usaha 

yang mendaftar, maka jangka waktu masa pelelangan diperpanjang 

selama 7 hari kerja. 

4.Bila waktu perpanjangan pelelangan telah berakhir dan tetap diikuti 

oleh 1 Badan Usaha, maka proses pelelangan dilanjutkan. 


VI. PROSEDUR PELELANGAN UMUM 

1.Pelelangan Kuota Kapasitas dapat diikuti oleh Badan Usaha. 

2.Dalam 1 paket pelelangan, 1 Badan Usaha hanya dapat ikut serta 

dalam 1 konsorsium. 

3.Dokumen Penawaran harus diunggah (up load) melalui website 

aplikasi pelelangan Kuota Kapasitas secara elektronik. 

4.Dokumen Penawaran diunggah (up load) dalam 1 tahap yang terdiri 

dari dua sampul, yaitu sampul 1 berisi persyaratan administrasi, teknis, 

dan keuangan; dan sampul 2 berisi penawaran harga. 

5.Evaluasi penawaran mempergunakan sistem penilaian ambang 

batas dan harga terendah. 

6.Harga terendah yang dimaksud merupakan harga jual tenaga listrik 

terendah yang ditawarkan oleh peserta, dinyatakan dalam satuan sen 

US$/kWh. 


VII. PROSEDUR PENENTUAN KUOTA 

1.Dirjen EBTKE menyampaikan besaran rencana Kuota Kapasitas 

kepada PT PLN(Persero). 

2.PT. PLN mengusulkan rincian Kuota Kapasitas kepada Dirjen 

EBTKE, paling lambat 60 hari setelah besaran Kuota Kapasitas 

disampaikan. 

3.Dirjen EBTKE menetapkan Kuota Kapasitas dengan 

mempertimbangkan usulan rincian Kuota Kapasitas pada awal tahun. 


VIII. PERSYARATAN PELELANGAN UMUM KUOTA KAPASITAS .........(1) 

1.Badan Usaha yang dapat mengikuti proses pelelangan Kuota Kapasitas harus 

memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan keuangan. 

2.Persyaratan administratif paling sedikit meliputi : 

a. pakta integritas; 

b. identitas pemohon/akte pendirian Badan Usaha; 

c. profil badan usaha; Nomor Pokok Wajib Pajak; 

d. Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi, apabila berbentuk 

konsorsium 

3. Persyaratan keuangan paling sedikit meliputi: 

a. laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kecuali 

perusahaan baru dengan melampirkan laporan keuangan; 

b. Jaminan Penawaran berupa garansi bank sebesar 2% (dua persen) 

nilai total investasi dari bank yang berstatus BUMN atau bank utama (prime 

bank) yang berkedudukan di Jakarta; 

c. surat pernyataan kesanggupan membuka rekening bersama (escrow 

account) antara Badan Usaha dengan Ditjen EBTKE sebesar 20 % dari total 

investasi pembangunan PLTS Fotovoltaik paling lambat 15 hari kerja setelah 

ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Dirjen EBTKE. 


VIII. PERSYARATAN PELELANGAN UMUM KUOTA KAPASITAS .........(2) 

4. Persyaratan teknis paling sedikit meliputi: 

a. rencana lokasi pembangunan yang telah memperhitungkan persyaratan teknis 

penyambungan yang dilengkapi dengan peta dan koordinat lokasi; 

b. jadwal pelaksanaan pembangunan PLTS Fotovoltaik serta jadwal Commercial 

Operation Date (COD) PLTS Fotovoltaik; 

c. proyeksi produksi dan penjualan listrik selama 20 tahun; 

d. rencana kerja dan anggaran biaya; 

e. Rancang Bangun Rinci (Detailed Engineering Design) PLTS Fotovoltaik; 

f. daftar tenaga ahli di bidang PLTS Fotovoltaik, diutamakan yang mempunyai 

kemampuan teknis operasional PLTS Fotovoltaik dengan menunjukkan 

pengalaman di bidang pembangunan PLTS Fotovoltaik; 

g. struktur organisasi pelaksanaan pembangunan; 

h. spesifikasi teknis PLTS Fotovoltaik (kapasitas dan jenis modul surya); 

i. surat dukungan pabrikan untuk modul fotovoltaik dan inverter; 


VIII. PERSYARATAN PELELANGAN UMUM KUOTA KAPASITAS........ (3) 

j. apabila menggunakan produk impor wajib melampirkan surat pernyataan 

bahwa modul fotovoltaik dan inverter impor yang digunakan telah memenuhi 

standar internasional yang dibuktikan dengan sertifikat produk dari lembaga 

sertifikasi independen 

k. apabila menggunakan produk dalam negeri wajib melampirkan: 

formulir rekapitulasi perhitungan TKDN untuk keseluruhan PLTS 

fotovoltaik; 

 

uji; dan 

 

surat pernyataan bahwa modul fotovoltaik dan inverter produk dalam 

negeri yang digunakan telah memenuhi standar teknis yang berlaku di 

Indonesia yang dibuktikan dengan sertifikat hasil uji produk dari lembaga 

surat pernyataan menggunakan produk dalam negeri untuk komponen 

selain komponen utama yang memenuhi standar nasional. 


IX. HAK BADAN USAHA PESERTA LELANG KUOTA 

1. Dalam 1 paket pelelangan, 1 Badan Usaha hanya dapat ikut serta dalam 1 

konsorsium. 

2. Peserta pelelangan melakukan pendaftaran sejak tanggal pengumuman lelang 

sampai dengan paling lambat 1 hari sebelum batas akhir pengunggahan 

Dokumen Penawaran. 

3. Peserta pelelangan setelah melakukan pendaftaran dapat mengunduh Dokumen 

Pelelangan sejak tanggal pendaftaran sampai dengan 1 hari sebelum batas akhir 

pengunggahan Dokumen Penawaran. 

4. Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran dapat menyampaikan sanggahan 

secara tertulis atas pengumuman pemenang lelang kepada Dirjen EBTKE dalam 

waktu 5 hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang disertai bukti 

terjadinya penyimpangan. 

5. Sanggahan dapat diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun 

bersama-sama dengan peserta lain apabila terjadi penyimpangan prosedur. 


X. KEWAJIBAN BADAN USAHA PEMENANG PENAWARAN KUOTA 

KAPASITAS 

1.Badan Usaha pemenang pelelangan wajib menyetorkan dana pelaksanaan 

pembangunan PLTS Fotovoltaik atas nama Badan Usaha dengan Ditjen EBTKE pada 

bank yang berstatus BUMN atau bank utama (prime bank) yang berkedudukan di 

Jakarta sebesar 20 % dari total investasi pembangunan PLTS Fotovoltaik, paling 

lambat 15 hari kerja setelah ditetapkan sebagai pemenang pelelangan oleh Dirjen 

EBTKE. 

2.Badan Usaha dapat menggunakan dana yang disetorkan untuk kebutuhan investasi 

pembangunan PLTS Fotovoltaik setelah mencapai financial close. 

3.PT PLN (Persero) dalam jangka waktu paling lama 60 hari setelah penugasan 

pembelian tenaga listrik wajib menandatangani PPA dan melaporkan pelaksanaannya 

kepada Dirjen EBTKE. 

4.Badan Usaha pemenang pelelangan wajib mencapai financial close dalam jangka 

waktu paling lama 3 bulan setelah penandatanganan PPA. 

5.Badan Usaha pemenang pelelangan wajib melakukan kegiatan pembangunan PLTS 

Fotovoltaik paling lama 3 bulan setelah financial close. 


XI. SANKSI BADAN USAHA PEMENANG PELELANGAN KUOTA 

KAPASITAS 

1.Badan Usaha pemenang pelelangan yang tidak dapat memenuhi kewajibannya, 

dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. 

2.Peringatan tertulis diberikan oleh Dirjen EBTKE paling banyak 3 kali dalam 

jangka waktu peringatan masing-masing 1 bulan. 

3.Peringatan tertulis diberikan berdasarkan usulan PT PLN (Persero) atau 

berdasarkan evaluasi oleh Dirjen EBTKE. 

4.Badan Usaha pemenang pelelangan yang mendapat sanksi peringatan tertulis 

setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga belum melaksanakan 

kewajibannya, maka penugasan kepada PT. PLN dibatalkan oleh Menteri 

berdasarkan usulan dari Dirjen EBTKE 

5.Bila penugasan kepada PT. PLN dibatalkan oleh Menteri maka PPA diakhiri, dan 

Dirjen EBTKE mengusulkan kepada Dirjen Ketenagalistrikan untuk menetapkan 

penugasan pembelian tenaga listrik kepada PT Perusahaan Listrik negara 

(Persero) yang baru. 


MEKANISME PELAKSANAAN RANCANGAN 

PERMEN PLTS FOTOVOLTAIK 

PENGADAAN 

•DJEBTKE 

•PLN 

PPA + Financial 

Close 

•PLN 

•PENGEMBANG 

KONSTRUKSI 

•PENGEMBANG 


SIKLUS 

PELAKSANAAN 

PERMEN TENAGA 

SURYA 

Catatan: 

Masa perpanjangan pelaksanaan pembangunan Maks 12 bulan 


Terima Kasih 

Go Green Indonesia ! 

energi hijau, energi masa depan 

ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat 

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI 

Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 49 Jakarta 12950; Telp/Faks : 021-5250575 

www.ebtke.esdm.go.id

ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat Jakarta, 10 Mei 2013 oleh ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?