Otonomi Daerah

Recommendations

Info

SALAH SATU UPAYA PEMERINTAH UTK MEMPERPENDEK RENTANG KENDALI TERHADAP PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DI DAERAH ADL MENDUDUKKAN GUBERNUR SBG KEPALA WILAYAH (WAKIL PEMERINTAH) DISAMPING BERKEDUDUKAN SBG KEPALA DAERAH OTONOM
KONDISI AKTUAL 1. Penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan masih memiliki hambatan, baik dari sisi manajerial maupun dari sisi akuntabilitas. 2. Penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan oleh kementerian dan lembaga masih belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah <strong>Daerah</strong> Provinsi, dan Pemerintahan <strong>Daerah</strong> Kabupaten/Kota, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
Page 1 and 2: PERAN SEKRETARIAT BERSAMA 3 MENTERI
Page 3 and 4: Pasal 18 (1) UUD 45 NKRI dibagi ata
Page 5 and 6: POSISI GUBERNUR DALAM SISTEM PEMERI
Page 7 and 8: PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN URS P
Page 9 and 10: Tujuan Penyelenggaraan Program/ Keg
Page 11 and 12: PENGANGGARAAN DANA TP KEMENTERIAN/
Page 13 and 14: HAKEKAT PROG/KEG DK-TP 1. Merupakan
Page 15: WUJUD “PELAKSANAAN SENDIRI” PEN
Page 19 and 20: TITIK BERAT SEB 3 MENTERI 1. Evalua
Page 21 and 22: Lanjutan…. 4. Menganalisa, memant
Page 23 and 24: ALUR KERJA SEKRETARIAT BERSAMA SEB
Page 25 and 26: PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN DE
Page 27: Sekian dan Terima Kasih

Otonomi Daerah

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?