RUU-KEBUDAYAAN-PENJELASAN-DAN-COVER-2011

DRAFRANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIATENTANGKEBUDAYAANNOMOR TAHUN .BESERTA PENJELASANNYAUSULAN TIM KERJA PUUDEPUTI BIDANG PERUNDANG-UNDANGANSEKRETARIAT JENDERALDEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIATAHUN 2011

RANCANGANUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR . TAHUN .TENTANGKEBUDAYAANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang: a. bahwa bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagaisuku bangsa yang memiliki keanekaragaman budayadan bersatu dalam kebhinnekaan perlu memelihara danmengembangkan nilai-nilai budayanya di tengahperadaban dunia yang terus berkembang, sehingga jatidiri bangsa Indonesia dapat dipertahankan;b. bahwa keanekaragaman budaya dan nilai-nilai budayayang ada di Indonesia sangat rentan terhadappengaruh globalisasi sehingga dapat menimbulkanperubahan nilai-nilai budaya dalam masyarakat;c. bahwa perubahan nilai-nilai budaya dalam masyarakatperlu diarahkan kembali sesuai dengan nilai-nilai luhurbudaya nasional Indonesia dengan menjaminkebebasan masyarakat dalam memelihara danmengembangkan nilai-nilai budayanya;d. bahwa selama ini belum ada peraturan perundangundanganyang mengatur secara khusus mengenaikebudayaan untuk menjadi landasan hukum danpedoman bagi Pemerintah dan masyarakat dalampenyelenggaraan kebudayaan;e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf dperlu membentuk Undang-Undang tentangKebudayaan;Mengingat:Pasal 20 dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAdanPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,MEMUTUSKAN:Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KEBUDAYAAN.BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:1. Kebudayaan adalah segenap perwujudan dan keseluruhan hasil cipta, rasa,dan karsa manusia dalam rangka perkembangan kepribadian manusiadengan segala hubungannya, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan YangMaha Esa, hubungan manusia dengan manusia, dan manusia denganalam.2. Penyelenggaraan Kebudayaan adalah pengelolaan dan pelestariankebudayaan meliputi pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan yangdilakukan secara terpadu. ! Belum ada penciptaan3. Kebudayaan Nasional Indonesia adalah kebudayaan suku bangsa diseluruh Indonesia dan kebudayaan baru yang timbul akibat interaksiantarkebudayaan suku bangsa dan antara kebudayaan suku bangsadengan kebudayaan asing yang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsaIndonesia.4. Industri Budaya adalah sistem industri yang menghasilkan produk yangbermuatan pesan budaya, berfungsi sebagai sarana penyampaian pesanyang dapat berpengaruh terhadap pemikiran, penganggapan, penyikapan,dan selera manusia dari produksi hingga pemasaran, serta permasalahankonsumsinya.5. Adat Istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga danmentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosialbudaya ke dalam kehidupan sehari-hari.6. Suku Bangsa adalah kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuansosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan kebudayaan.7. Bahasa adalah sistem lambang yang arbitrer, yang digunakan oleh anggotasuatu masyarakat untuk bekerjasama, berinteraksi, dan mengidenfifikasidiri.8. Kesenian adalah hasil karya manusia atau sekelompok masyakat dalambentuk yang dapat menimbulkan rasa indah dan bernilai tinggi.9. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda

cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagarbudaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perludilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmupengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui prosespenetapan.10. Nilai Budaya adalah nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatumasyarakat, lingkup organisasi, lingkungan masyarakat, yang mengakarpada suatu kebiasaan, kepercayaan, simbol-simbol, dengan karakteristiktertentu yang dapat dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan perilaku dantanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi.11. Sistem Pengetahuan adalah keseluruhan sistem yang terpadu dari usahamanusia atau sekelompok manusia untuk mengetahui segala sesuatudisekitarnya.12. Sejarah adalah peristiwa masa lampau manusia beserta segala aspek yangmelingkupinya yang dianggap penting yang benar-benar terjadi baik yangtertulis maupun tidak tertulis yang dapat dibuktikan kebenarannya.13. Komunikasi Antarbudaya adalah komunikasi yang terjadi dalam suatukondisi yang menunjukkan adanya perbedaan budaya seperti bahasa, nilainilai,adat, kebiasaan untuk mencapai hubungan antarbudaya yangharmonis.14. Komunitas Etnik adalah kesatuan masyarakat yang dicirikan oleh nilai,norma, adat istiadat, dan tradisi tertentu sebagai suatu identitas etnik.15. Komunitas Budaya adalah kumpulan orang yang melakukan aktivitas dibidang kebudayaan.16. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah PresidenRepublik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan NegaraRepublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.17. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkatdaerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.18. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang kebudayaan.19. Orang adalah orang perseorangan, komunitas etnik, atau komunitasbudaya.Pasal 2Penyelenggaraan Kebudayaan berasaskan:a. pengayoman;b. kemanusiaan;c. kebangsaan;d. bhinneka tunggal ika;e. multikultur;f. keadilan;g. keberlanjutan;h. ketertiban dan kepastian hukum;i. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;

j. sistemik;k. desentralisasi; danl. partisipasi.Pasal 3 BAGUSPenyelenggaraan kebudayaan bertujuan:a. memajukan kebudayaan nasional Indonesia sesuai dengan perkembanganperadaban masyarakat dalam era globalisasi, kemajuan ilmu dan teknologiserta perubahan lingkungan;b. melestarikan keanekaragaman kebudayaan suku bangsa; danc. menciptakan perikehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yangmandiri, bermartabat, maju, adil dan makmur.BAB IIHAK DAN KEWAJIBANBagian KesatuHakPasal 4(1) Setiap orang berhak:a. mempertahankan dan mengembangkan nilai, norma, adat istiadat, tradisidan keseniannya yang menjadi dasar dalam meningkatkan tarafkehidupannya;b. berpikir, berekspresi, dan berkreasi dalam mengembangkankebudayaannya; danc. mengelola nilai, norma, adat istiadat, tradisi, dan kesenian yang menjadiidentitas etniknya sebagai satu kesatuan pengembangan kebudayaannasional.(2) Dalam mengembangkan kebudayaannya sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b setiap orang harus memperhatikan nilai kepatutan darikebudayaan suku bangsa lain.Bagian KeduaKewajibanPasal 5(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memajukan kebudayaannasional dalam rangka penyelenggaraan kebudayaan.(2) Kewajiban memajukan kebudayaan nasional sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dengan cara:a. memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memelihara danmengembangkan nilai-nilai budaya nasional;b. melakukan inventarisasi dan pendokumentasian budaya;c. memfasilitasi peran serta masyarakat dalam mengembangkan budaya dimasyarakat; dan/atau

d. melindungi dan mempromosikan keanekaragaman kebudayaan sukubangsa.(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat bekerjasama denganmasyarakat dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia.Pasal 6(1) Dalam rangka penyelenggaraan kebudayaan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5, dibentuk kementerian yang khusus membidangikebudayaan. =- simplifikasi permasalahan:(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi, susunanorganisasi, dan tata kerja kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dengan Peraturan Presiden.Pasal 7(1) Pemerintah Daerah berkewajiban menggali nilai-nilai dan melestarikankebudayaan lokal dan kebudayaan suku bangsa.(2) Dalam menggali nilai-nilai dan melestarikan kebudayaan lokal dankebudayaan suku bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Pemerintah Daerah dapat mendirikan pusat kebudayaan yang menampilkankeanekaragaman budaya.Pasal 8(1) Pemerintah berkewajiban memberikan bantuan teknis dan melakukanpembinaan terhadap komunitas etnik dan komunitas budaya.(2) Bantuan teknis dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diutamakan kepada komunitas etnik yang mendekati kepunahan dankomunitas budaya yang membutuhkan bantuan berdasarkan kriteriatertentu.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pemberian bantuanteknis dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur denganatau berdasarkan Peraturan Pemerintah.BAB IIIUNSUR-UNSUR KEBUDAYAANBagian KesatuBahasaPasal 9Bahasa terdiri dari Bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing.Pasal 10(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengembangkan, membina danmelindungi Bahasa Indonesia dan bahasa daerah.(2) Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan terhadap bahasa daerahdilakukan antara lain dengan melalui:

a. kesenian; danb. memasukkan bahasa daerah ke dalam muatan lokal kurikulumpendidikan.Pasal 11Bahasa asing dapat dimanfaatkan untuk memperkaya Bahasa Indonesia,penelitian, dan upaya lain dalam pelestarian kebudayaan.Pasal 12Ketentuan tentang penggunaan, pengembangan, pembinaan, dan pelindunganBahasa Indonesia dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.Bagian KeduaKesenianPasal 13Kesenian dilestarikan sebagai sarana pengembangan kebudayaan melaluiupaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.Pasal 14Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 antara lain dilakukan melalui:a. pendidikan;b. pengadaan sarana dan prasarana kegiatan;c. pelindungan hak cipta;d. pelindungan atas kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam; dane. penghargaan seni.Bagian KetigaSistem PengetahuanPasal 15Sistem pengetahuan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa melaluipengkajian dan pelestarian.Pasal 16(1) Pengkajian sistem pengetahuan dilakukan untuk kepentingan perlindungandan pengembangan ilmu pengetahuan.(2) Pengkajian sistem pengetahuan dilakukan dengan memperhatikan syaratsyaratsesuai peraturan perundangan.

Pasal 17Pelestarian sistem pengetahuan dilakukan dalam kehidupan keluarga danmasyarakat melalui pendidikan dan media massa.Pasal 18Pelestarian sistem pengetahuan melalui pendidikan dilakukan denganmengintegrasikan sistem pengetahuan lokal ke dalam kurikulum satuanpendidikan mulai tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan menengah.Pasal 19(1)Pelestarian sistem pengetahuan lokal melalui media massa dilakukan denganmengembangkan program acara kebudayaan.(2)Media massa wajib mengembangkan program acara kebudayaansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan publikasi:a. paling sedikit 2 (dua) jam dalam satu minggu, untuk media massaelektronik; danb. paling sedikit 1 (satu) kolom khusus untuk media cetak.Bagian KeempatAdat IstiadatPasal 20(1) Adat istiadat dapat dimanfaatkan untuk memperkaya kebudayaan.(2) Pelestarian adat istiadat dilakukan melalui pendidikan dan media massa.Bagian KelimaCagar BudayaPasal 21(1) Cagar budaya wajib dilestarikan.(2) Pelestarian cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.BAB IVLEMBAGA ADATPasal 22Pemerintah bertanggungjawab melakukan perlindungan dan pemberdayaanlembaga adat.Pasal 23Setiap suku bangsa berhak mengembangkan lembaga adat yang dimilikinyasepanjang tidak bertentangan dengan nilai kepatutan dan peraturan perundangundangan.

Pasal 24Lembaga adat dapat melakukan penyelesaian sengketa adat menyangkut halhalyang bersifat keperdataan guna menjamin ikatan sosial di lembaga adat yangbersangkutan.BAB VNILAI BUDAYAPasal 25(1) Nilai budaya yang menghargai lingkungan hidup yang memberikankesejahteraan wajib dilestarikan.(2) Nilai budaya yang menghargai religiusitas, kejujuran, keadilan sosial,kebebasan berbudaya, toleransi, kreativitas, gotong royong, perdamaian,kemampuan bersaing, sikap kritis, dan sikap ksatria wajib dikembangkan.(3) Upaya pelestarian nilai budaya dilakukan dalam kehidupan keluarga danmasyarakat, serta melalui pendidikan dan media massa.BAB VIPELINDUNGAN DAN PEMANFAATAN SEJARAHPasal 26Pelindungan sumber sejarah dan peninggalan sejarah dilaksanakan berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan.Pasal 27Pemanfaatan sejarah dapat dilakukan melalui pendidikan, penelitian, danpemberitaan media massa.Pasal 28Penulisan sejarah untuk kepentingan pelindungan dan pemanfaatan sejarahdilakukan secara objektif, kritis, dan ilmiah.BAB VIIINDUSTRI BUDAYAPasal 29Produk industri budaya meliputi jenis-jenis benda yang spesifik berisi kandungankebudayaan yang di dalamnya terkandung unsur-unsur:a. teks;b. nonteks;c. campuran, yang di dalamnya memuat hasil karya manusia; dan/ataud. jasa.

Pasal 30(1) Pemerintah memajukan dan memberikan perlindungan terhadappengembangan industri budaya.(2) Perlindungan terhadap pengembangan industri budaya sebagaimanadimaksud pada ayat (1) mencakup keterpaduan dalam perencanaan,pengelolaan, pendanaan, pemasaran, dan pelestarian.(3) Perlindungan terhadap pengembangan industri budaya sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelanjutan denganmemperhatikan unsur-unsur profesionalisme, manfaat, dan peran swasta.BAB VIIIPENDANAANPasal 31Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan dana untukpenyelenggaraan kebudayaan nasional, kebudayaan daerah, dan kebudayaanlokal Indonesia dengan memperhatikan prinsip efektif dan efisien.Pasal 32Pendanaan untuk penyelenggaraan kebudayaan bersumber dari:a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); danc. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturanperundang-undangan.BAB IXDOKUMENTASIPasal 33(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukanpendokumentasian terhadap keragaman dan kekayaan budaya.(2) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalambentuk cetak, audio-visual, dan/atau media dokumentasi lainnya.Pasal 34Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dalam mengakses dokumentasibudaya untuk kepentingan pengkajian, penelitian, dan pengembangankeragaman dan kekayaan budaya.BAB XKOMUNIKASI ANTARBUDAYAPasal 35(1) Pemerintah membangun, mendorong, dan memfasilitasi komunikasiantarbudaya.

(2) Peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara laindilakukan dengan:a. mengenalkan keanekaragaman budaya dan menumbuhkan kesadarantoleransi antarbudaya di setiap jenjang pendidikan;b. menumbuhkan minat masyarakat terhadap keanekaragaman budaya;c. menyelenggarakan kegiatan budaya yang dapat menunjang komunikasiantarbudaya; dan/ataud. memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berperan dalamkegiatan budaya di tingkat nasional dan internasional.Pasal 36(1) Media massa berperan membangun komunikasi antarbudaya.(2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan denganmempublikasikan materi dan/atau kegiatan bertema keanekaragamanbudaya dan toleransi antarbudaya.Pasal 37Dalam melakukan komunikasi antarbudaya, setiap orang berperan:a. memberikan informasi dan pengetahuan yang mendukung pengenalan danpemahaman mengenai keanekaragaman budaya dan toleransi antarbudayadi lingkungan keluarga, kelompok bermain, lingkungan akademis, lingkungankerja, dan di kalangan masyarakat luas sejak dini; danb. membangun dan mendorong komunikasi dan toleransi antarbudaya.BAB XIPENGHARGAANPasal 38(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepadamasyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraankebudayaan.(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan kepadamasyarakat diatur dengan Peraturan Menteri.Pasal 39Pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta dalam upayapenyelenggaraan kebudayaan dapat diberikan oleh individu, organisasi sosial,dan/atau media massa.BAB XIIPERAN SERTA MASYARAKATPasal 40(1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan kebudayaan.(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanmelalui kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan, meliputi:

a. proses penyusunan kebijakanb. kegiatan pengkajian,c. penelitian,d. pengembangan,e. pengelolaan,f. pendanaan,g. pelatihan, dan/atauh. pendampinganPasal 41Tokoh masyarakat adat berperan dalam menjaga, membina, mengembangkandan melestarikan kebudayaannya.BAB XIIIKETENTUAN PERALIHANPasal 42Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tetap melakukan tugas dantanggungjawabnya sampai dengan terbentuknya kementerian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6.BAB XIVKETENTUAN PENUTUPPasal 43Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibentuk paling lambat 3(tiga) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.Pasal 44Peraturan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal38 ayat (2) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Kementeriansebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terbentuk.Pasal 45Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundangundanganmengenai kebudayaan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjangtidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.Pasal 46Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganUndang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia.

Disahkan di Jakartapada tanggal ..................PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,SUSILO BAMBANG YUDHOYONODiundangkan di Jakartapada tanggal .............MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,ttd.PATRIALIS AKBARLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR...

PENJELASANATASUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR ...TAHUN........TENTANGKEBUDAYAANI. UMUMPasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskanbahwa ”Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengahperadaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memeliharadan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Selanjutnya disebutkan pada ayat(2) bahwa “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagaikekayaan budaya nasional.” Berdasarkan amanat ini maka Pemerintah danmasyarakat dalam penyelenggaraan kebudayaan berkewajibanmempertahankan jati diri bangsa Indonesia dengan mengarahkan kembali nilainilaibudaya dalam masyarakat sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya nasionalIndonesia.Kebudayaan nasional Indonesia merupakan identitas bangsa Indonesiayang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Identitas budayaterdiri atas perangkat konsep dan nilai-nilai yang mengatur hubungan antaramanusia dan Tuhan, antarsesama manusia serta antara manusia dan alamsemesta. Dewasa ini, telah terjadi perubahan tata nilai bangsa Indonesia sebagaiakibat adanya interaksi antarbudaya dalam proses globalisasi, sehingga bangsaIndonesia menghadapi tantangan yang berat dalam pembangunan di bidangkebudayaan. Upaya pembangunan karakter bangsa membutuhkan kerja kerasyang persisten dan konsisten, agar mampu mengatasi ketertinggalan. Sinergisegenap komponen bangsa dalam melanjutkan pembangunan karakter bangsaharus diperkuat untuk mewujudkan bangsa yang berkarakter, maju, berdayasaing, dan mewujudkan bangsa Indonesia yang bangga terhadap identitasnasional yang dimiliki, seperti nilai budaya dan unsur-unsur budaya lainnya,seperti bahasa, sejarah, kesenian, sistem pengetahuan, adat istiadat, bendabudaya, dan kepercayaan.Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang demikian cepattelah meningkatkan intensitas interaksi antarmasyarakat dan antarbudaya.Interaksi antarbudaya menuntut adanya ketahanan budaya sehingga intensitasinteraksi mampu memperkuat nilai-nilai luhur sekaligus memperkaya khasanahbudaya bangsa. Kombinasi sinergis antara kokohnya jati diri bangsa dan luasnyakhasanah budaya bangsa berkontribusi dalam memperkuat toleransi danharmoni sehingga keragaman budaya yang merupakan kondisi obyektif bangsa

Indonesia akan menjadi kekuatan dinamis. Bangsa Indonesia yang terdiri atasberbagai suku bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya dan bersatudalam kebhinnekaan, perlu memelihara dan mengembangkan nilai-nilaibudayanya di tengah peradaban dunia yang terus berkembang, sehingga jati diribangsa Indonesia dapat dipertahankan terhadap pengaruh globalisasi.Pencapaian kemajuan kebudayaan suatu bangsa tidak dapat dilepaskandari peninggalan budaya dan sejarah bangsa yang menjadi simbol identitaskeberadaban. Upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan nilai, norma dankekayaan budaya menjadi suatu keniscayaan sehingga simbol identitaskeberadaban dapat dialihgenerasikan secara berkesinambungan. Terkait denganhal tersebut, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan nilai, norma, dankekayaan budaya menjadi suatu hal yang tidak dapat dikesampingkan.Berbagai upaya perlu dilakukan untuk revitalisasi dan reaktualisasi nilaibudaya serta pranata sosial kemasyarakatan yang ada. Upaya yang perludilakukan secara terus menerus antara lain adalah mengembangkan berbagaidialog lokal, nasional, dan internasional; tumbuhnya pemahaman ataskeberagaman; dan menurunnya eskalasi konflik lokal horizontal di dalammasyarakat. Pengembangan dan pembinaan kebudayaan nasional diarahkanuntuk mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa, melalui (1)mengaktualisasikan nilai-nilai budaya bangsa dan penguatan ketahanan budayadalam menghadapi derasnya arus budaya global; (2) meningkatkan kemampuanmasyarakat dalam mengapresiasi pesan moral yang terkandung pada setiapkekayaan dan nilai-nilai budaya bangsa; serta (3) mendorong kerja sama yangsinergis antarpemangku kepentingan dalam pengelolaan kekayaan budaya.Pengembangan kebudayaan yang dilakukan sampai saat ini, tampaknyabelum sepenuhnya sesuai dengan harapan, karena masih rentannya soliditasbudaya dan pranata sosial yang ada di dalam masyarakat, sehingga potensikonflik belum sepenuhnya dapat diatasi. Disamping itu, munculnyakecenderungan penguatan orientasi primordial, seperti kelompok, etnis, danagama yang berpotensi memperlemah keharmonisan bangsa. Permasalahantersebut, antara lain, disebabkan oleh berbagai perubahan tatanan kehidupan,termasuk tatanan sosial budaya yang berdampak pada terjadinya pergeserannilai-nilai di dalam kehidupan masyarakat. Demikian pula dengan isu dinamikasosial dalam kemajemukan budaya merupakan suatu hal yang perlu mendapatperhatian. Oleh karena itu, setiap masyarakat perlu mengembangkan derajatkesetaraan antarkelompok etnis yang berbeda sehingga pengembanganhubungan sosial yang dinamis merupakan strategi dasar bagi terciptanyarepresentasi kolektif yang terdiri atas nilai-nilai lokal kelompok etnis.Mengingat selama ini belum ada peraturan perundang-undangan yangmengatur secara khusus mengenai kebudayaan untuk menjadi landasan hukumdan pedoman bagi Pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraankebudayaan, maka perlu disusun Undang-Undang tentang Kebudayaan yangmemuat pengaturan mengenai hak dan kewajiban, unsur-unsur kebudayaan,

industri budaya, pendanaan, dokumentasi, komunikasi antarbudaya, dan peranserta masyarakat.Selain itu untuk menjalankan kewajiban pemerintah dalammenyelenggarakan kebudayaan, undang-undang ini mengamanatkanpembentukan departemen khusus yang membidangi kebudayaan untukmengawal tujuan disusunnya RUU kebudayaan. Melalui undang-undang tentangkebudayaan ini diharapkan terwujud kebudayaan nasional sebagai identitas dankarakter nasional yang dicapai melalui revitalisasi dan reaktualisasi nilai budayadan pranata sosial kemasyarakatan. Perwujudan kebudayaan nasional iniditandai dengan berkembangnya pemahaman terhadap pentingnya kesadaranmultikultural dan terus menurunnya eskalasi konflik horizontal yang terjadipascareformasi. Peningkatan ketahanan budaya nasional untuk memperkukuhjati diri bangsa memerlukan filter agar mampu menangkal penetrasi budayaasing yang bernilai negatif dan mampu memfasilitasi teradopsinya budaya asingyang bernilai positif dan produktif. Untuk meningkatkan apresiasi terhadapkekayaan budaya dan meningkatkan sistem pengelolaan kekayaan budaya ini,termasuk sistem pembiayaannya dimaksudkan agar aset budaya dapat berfungsisecara optimal sebagai sarana edukasi, rekreasi, dan pengembangankebudayaan.II. PASAL DEMI PASALPasal 1Cukup jelasPasal 2Huruf aYang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwapenyelenggaraan kebudayaan didasarkan pada prinsip untukmengayomi kekayaan dan keberagaman budaya yang adadalam masyarakat serta memberikan jaminan perlindungan danpengembangan budaya sebagai bagian dari hak asasi manusia.Huruf bYang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwapenyelenggaraan kebudayaan didasarkan pada penghormatanterhadap harkat dan martabat manusia untuk mengelola danmengembangkan budaya.Huruf cYang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwaPenyelenggaraan kebudayaan harus mencerminkan ciri dankarakter bangsa Indonesia yang menjunjung nilai-nilai luhurPancasila.Huruf dYang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalahbahwa penyelenggaraan kebudayaan meliputi perencanaan,

penyusunan, dan pelaksanaan dengan memperhatikankeragaman penduduk, agama, suku, dan golongan yang ada dimasyarakat sehingga mencerminkan kerukunan hidupbermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.Huruf eYang dimaksud dengan “multikultur” adalah penyelenggaraankebudayaan yang harus mendukung keberagaman danmenekankan pentingnya saling menghargai antar setiapkelompok yang mempunyai kultur yang berbeda.Huruf fYang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwapenyelenggaraan kebudayaan tidak bersifat diskriminatif danmemberikan kesempatan yang sama kepada setiap unsurbudaya yang ada dalam masyarakat untuk berkembang.Huruf gYang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalahpenyelenggaraan kebudayaan merupakan upaya yangsistematis dan terencana yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari asas dan proses pembangunan nasionaldengan memperhatikan kepentingan jangka panjang termasukkepentingan generasi yang akan datang.Huruf hYang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum”adalah bahwa penyelenggaraan kebudayaan dilakukan untukmewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalammasyarakat.Huruf iYang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dankeselarasan” adalah bahwa penyelenggaraan kebudayaandilakukan dengan memperhatikan keseimbangan, keserasian,dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat,Pemerintah dan Pemerintah Daerah.Huruf jYang dimaksud dengan “asas sistemik” adalah bahwapenyelenggaraan kebudayaan melibatkan berbagai unsurlembaga adat, kepakaran akademik, lintas instansi pemerintah,dan lembaga swadaya masyarakat.Huruf kYang dimaksud dengan “asas desentralisasi” adalah bahwaperan dan keterlibatan aparat pemerintah di daerah sangatpenting dalam memajukan kebudayaan Nasonal Indonesia,khususnya dalam melakukan koordinasi antar-institusi daerah

dan dalam upaya menumbuhkan kesadaran serta partisipasimasyarakat.Huruf lYang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah bahwakebijakan penyelenggaraan kebudayaan harus membuka ruangpartisipasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat.Pasal 3Huruf aCukup JelasHuruf bYang dimaksud dengan “melestarikan” adalah upaya dinamis untukmelindungi, mengembangkan, dan memanfaatkankeanekaragaman kebudayaan.Huruf cCukup JelasPasal 4Cukup jelasPasal 5Ayat (1)Dalam memajukan kebudayaan, Pemerintah melakukankegiatan diantaranya mengadakan festival seni dan budaya baikdi dalam maupun di luar negeri, pameran, kuliner dansebagainya.Ayat (2)Huruf aPemberian kebebasan kepada masyarakat dalammemelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanasional dilakukan dengan memperhatikan nilaikepatutan dari kebudayaan suku bangsa lain.Huruf bCukup jelasHuruf cYang dimaksud dengan ”memfasilitasi” antara laindengan memberikan sarana dan prasarana, kemudahandalam menyelenggarakan pentas seni dan budayakepada masyarakat dalam mengembangkan budaya,pendanaan untuk munculnya karya-karya budaya (karyapenelitian dan karya seni).Huruf dCukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.

Pasal 6Cukup jelas.Pasal 7Cukup jelas.Pasal 8Ayat (1)Bantuan teknis dan pembinaan dimaksudkan untuk menjaminkelangsungan kehidupan komunitas etnik dan komunitasbudaya sebagai bagian dari kebudayaan nasional Indonesia.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 9Cukup jelas.Pasal 10Ayat (1)Bahasa daerah di dalamnya termasuk aksara.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 11Cukup jelas.Pasal 12Cukup jelas.Pasal 13Cukup jelas.Pasal 14Cukup jelas.Pasal 15Cukup jelas.Pasal 16Cukup jelas.Pasal 17

Cukup jelas.Pasal 18Cukup JelasPasal 19Ayat (1)Cukup JelasAyat (2)Media eletronik antara lain televisi, radio, dan lain-lain.Media cetak antara lain majalah, koran, tabloid dan lain-lain.Pasal 20Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Pendidikan termasuk di dalamnya pendidikan informal dalamkehidupan keluarga dan masyarakat.Pasal 21Cukup jelas.Pasal 22Cukup jelas.Pasal 23Cukup jelas.Pasal 24Cukup jelasPasal 25Cukup jelasPasal 26Cukup jelasPasal 27Cukup jelasPasal 28Yang dimaksud dengan “objektif” adalah mengenai keadaan yangsebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi.

Yang dimaksud dengan “kritis” adalah tajam dalam melakukananalisis.Yang dimaksud dengan “ilmiah” adalah memenuhi syarat atau kaidahilmu pengetahuan.Pasal 29Huruf aYang dimaksud dengan “teks” seperti buku dan CD-Rom.Huruf bYang dimaksud dengan “nonteks” seperti pada karyakriya/kerajinan dan rekaman musik.Huruf cYang dimaksud dengan “campuran” seperti film, video, VCD,dan kemasan new media (media terkini) yang di dalamnyamemuat hasil karya manusia.Huruf dYang dimaksud dengan “jasa” misalnya penataan acara,khususnya yang terstruktur dan berkala seperti festival,pertunjukan, dan peragaan adat-istiadat.Pasal 30Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Yang dimaksud dengan “profesionalisme” adalah pihak-pihakyang terlibat harus memiliki kemampuan profesional, tidakhanya mengetahui teori tetapi mampu mengaplikasikan dalamtindak operasional. Pelaksanaan perlu didasarkan pada etikapelestarian dan pengembangan budaya yang salingmenguntungkan.Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah setiap tahapanpenyelenggaraan industri budaya mempertimbangkan aspekekonomis dan nonekonomis.Yang dimaksud dengan “peran swasta” adalah bahwa industribudaya memberikan peluang dan kesempatan yang luas bagiswasta untuk menjadi bagian dari mata rantai penyelenggaraanbudaya.Pasal 31Pendanaan untuk kemajuan budaya nasional Indonesia, penanganankelestarian nilai sosial budaya, keragaman budaya, pengelolaankekayaan budaya, dan pengembangan nilai-nilai budaya menjaditanggungjawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 32Cukup jelasPasal 33Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Yang dimaksud dengan “bentuk cetak” misalnya buku dan foto.Yang dimaksud dengan “audio-visual” misalnya kaset, film, danvideo.Pasal 34Cukup jelasPasal 35Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Huruf aKeanekaragaman budaya yang dimaksud yaitukeanekaragaman suku bangsa dan keanekaragamanbudaya dalam pengertian global.Huruf bCukup jelasHuruf cKegiatan budaya yang dapat menunjang komunikasiantarbudaya antara lain kongres, festival, pameran, danpementasan yang dimaksudkan untuk saling mengenalkhasanah budaya antar suku bangsa.Huruf dKegiatan budaya di tingkat nasional dan internasionalmisalnya pertukaran pelajar dan pemuda, pertukaranmisi kesenian, dan mengenalkan kebudayaan nasionalIndonesia ke luar negeri.Pasal 36Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Yang dimaksud dengan “mempublikasikan” adalahmemberitakan, menyebarkan, menerbitkan, menyiarkan, ataumenayangkan.

Pasal 37Cukup jelasPasal 38Ayat (1)Bentuk penghargaan dapat berupa surat penghargaan, pendanaan,fasiltas yang mendukung kesejahteraan terutama untuk budayawandan tokoh masyarakat adat yang memajukan dan mendukungpengembangan kebudayaan suku bangsa dan kebudayaannasional.Ayat (2)Cukup JelasPasal 39Cukup jelasPasal 40Ayat (1)Cukup JelasAyat (2)Yang dimaksud dengan “masyarakat” termasuk di dalamnyakesatuan masyarakat hukum adat, lembaga adat seperti“Pakraman” di Bali.Pasal 41Tokoh masyarakat adat antara lain raja, tetua adat, kepala suku,dan lain sebagainya.Pasal 42Cukup jelasPasal 43Cukup jelasPasal 44Cukup jelasPasal 45Cukup jelasPasal 46Cukup jelasTAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR