(Reduced Impact Logging) di Kalimantan Timur - Forest Climate ...

Pembalakan denganDampak Dikurangi(Reduced ImpactLogging) di KalimantanTimur: Sebuah Carauntuk MelestarikanHutan dan KeuntunganMetode pembalakan dengan dampakdikurangi dapat mengurangi emisi CO e2hingga 34 juta ton pada tahun 2030

PrioritaspenguranganemisiProgram prioritas Kalimantan Timuruntuk mengurangi emisi gas rumahkaca (GRK) antara lain peningkatanpenggunaan lahan nonhutan untukkepentingan ekonomi, implementasipraktik pembalakan dengan dampakdikurangi / reduced impact logging (RIL),dan konservasi dan rehabilitasi lahangambut yang kaya kandungan karbon.DDPI telah melakukan analisis awal yangmengidentifikasi adanya 2,6 juta hektarelahan terdegradasi yang dapat digunakanuntuk budi daya pertanian, termasukkelapa sawit. Pengurangan emisi yangdihasilkan bervariasi mulai dari 3 hingga40 juta ton per tahun pada tahun 2030,bergantung pada seberapa ekstensiflahan ini digunakan untuk menggantikanlaju deforestasi yang telah direncanakan.RIL merupakan elemen pentingdalam strategi Kalimantan Timur gunamemastikan pengelolaan konsesipenebangan yang ekstensif secara lebihterkontrol dan berkelanjutan. Pelaksanaanpraktik RIL yang ketat dapat mengurangiemisi hingga 34 juta ton pada tahun 2030.Analisis yang dilakukan oleh DDPI jugamenyoroti tiga pendekatan yang salingterkait untuk mengurangi emisi darilahan gambut: pembelian izin-izinpenggunaan lahan gambut dalam yangada saat ini; pelestarian lahan gambutyang tidak terganggu; dan rehabilitasilahan gambut yang telah terdegradasi.Langkah-langkah ini secara bersamaandapat mengurangi emisi tahunan CO ehingga 18 juta ton pada tahun 2030.2Pembangunan berkelanjutanKalimantan Timur, salah satu provinsi di Indonesiayang memiliki keanekaragaman ekologis tinggi, selamabeberapa tahun terakhir telah bekerja secara aktif untukmencapai pertumbuhan hijau (green growth). GubernurDr. Awang Faroek Ishak bercita-cita untuk menciptakanmasa depan Kalimantan Timur yang terus menghasilkankemakmuran ekonomi sekaligus melestarikan kekayaanlingkungan hidup dan mengurangi emisi karbon.Beberapa tonggak pencapaian penting antaralain pembentukan Kaltim Green pada tahun 2009,sebuah kelompok kerja tingkat provinsi yang menangani isu-isulingkungan, yang diikuti dengan pendirian Dewan Daerah Perubahan Iklim(DDPI) Kalimantan Timur pada bulan Februari 2011. Lembaga inimenyediakan kerangka bagi aspirasi provinsi menuju green growth, dandidukungoleh penasihat teknis independen untuk perencanaan pembangunanyang berkelanjutan. Ketua Umum DDPI adalah Gubernur Awang Faroek,sedangkan Profesor Daddy Ruhiyat adalah Direktur Eksekutif DDPI.Bersama dengan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), Kalimantan Timurtelah menyusun sebuah strategi pembangunan yang berkelanjutan dan ramahlingkungan. Strategi ini menggabungkan pertumbuhan ekonomi denganpengurangan emisi gas rumah kaca yang signifikan dan pelestarian lingkunganmelalui pengelolaan lahan yang efisien dan industri-industri yang rendah karbon.Strategi Permbangunan Kalimantan Timur yangBerkelanjutan dan Ramah Lingkungan yangdipublikasikan pada Oktober 2010, merupakanlangkah maju yang penting untuk mengubahpembangunan provinsi di masa depan. Sebagaidasar kebijakan provinsi yang disetujui olehGubernur Awang pada bulan Mei 2011, strategiini mengkaji emisi yang dihasilkan dalamskenario kondisi biasa (business-as-usual)di tingkat provinsi, dan mengidentifikasi 20cara untuk mengurangi emisi dan mencapaipertumbuhan ekonomi rendah karbon.Dokumen mengenai pembalakandengan dampak dikurangi (RIL)berikut ini adalah salah satu dari rangkaian brosuryang diterbitkan oleh DDPI untuk menciptakan pemahamanyang lebih baik mengenai isu-isu green growth di KalimantanTimur.

Emisi sektor kehutanan dapat dikurangiSektor kehutanan merupakan penghasilemisi gas rumah kaca terbesar ketiga diprovinsi Kalimantan Timur, yaitu sebesar45 MtCO e pada tahun 2005. Degradasi2yang disebabkan oleh pembalakanhutan adalah salah satu kontributorterbesar dari volume emisi tersebut.Provinsi Kalimantan Timur memiliki areaseluas 19,7 juta hektare, dimana 12,8 jutahektare dari luas tersebut merupakanhutan alami. Konsesi pembalakan, yangdisebut dengan Hak Penguasaan Hutanatau HPH, telah diberikan untuk areaseluas 6.146.320 hektare. Pada tahun2009, volume pembalakantahunan mencapai 1.694.215 meterkubik.Kegiatan pengelolaan hutan danpembalakan di Indonesia diaturdengan sistem Tebang Pilih TanamIndonesia (TPTI). Pengaturan inimemberikan sanksi kepada yangmelanggar, tetapipenegakan aturan ini tidak berjalansecara merata. Seluruh konsesipembalakan di Kalimantan Timur,kecuali dua konsesi, menerapkanpraktik pembalakan dengan dampakdikurangi yang masih sangat jauh daristandar praktik terbaik internasional.RIL dapat mengurangi kerusakanlingkungan (collateral damage) yangdisebabkan pembalakan, tetapi RILmembutuhkan perencanaan awalyang lebih baik, praktik pembalakanyang lebih hati-hati, dan reboisasipasca panen yang lebih baik.Hasil akhirnya adalah jumlah biomassayang hilang melalui pembalakan biasadapat dikurangi hingga 30%. Jikaseluruh konsesi pembalakan di provinsimenerapkan praktik RIL, maka emisiCO e Kalimantan Timur dapat berkurang2hingga 10% pada tahun 2030.Pembalakan dengan dampak dikurangitidak menurunkan pendapatanBanyak perusahaan operatorpembalakan memiliki persepsi yangsalah mengenai RIL, yaitu mengartikanRIL sebagai pembalakan denganpendapatan yang dikurangi (reducedincome logging). Para operator tidaksepenuhnya memahami manfaat yangdihasilkan RIL: efisiensi yang lebihbaik dalam operasi, penghematanbiaya, dan limbah yang lebih sedikitdan secara keseluruhan akanmenghasilkan pendapatan yang lebihtinggi dan biaya yang lebih rendah.Dengan dukungan dan edukasiyang memadai, para operator dapatmengubah praktik yang merekajalankan, dan secara substansialmengurangi emisi. Para operatorjuga dapat memperoleh keuntungan,karena meskipun biaya awal untukpembalakan yang berkelanjutan lebihtinggi, namun pendapatan jangkapanjang yang diperoleh juga lebih tinggi.Melalui penerapan yang tepat, RIL dapat menghasilkan manfaat dan hasil yangsignifikan terhadap karbon bersih yang hilangManfaat RIL bagi lingkunganKarbon netral bersih▪ 41% lebih sedikit kerusakan terhadap sisategakan▪ 50% lebih sedikit area yang tertutup olehjalurpenyaradan▪ 40% lebih sedikit area yang rusakoleh konstruksi jalan▪ 50% lebih sedikit kerusakan pada keseluruhanlokasi▪ 33% lebih sedikit pembukaan kanopi▪ 33% lebih sedikit volume kayu yang hilangKarbon hilang melalui kegiatan penebangan di HPHt-karbon per ha205 105228342142Kepa- Karbon Pertum- Stok Karbon Pertum- Kepadatanhilang buhan karbon hilang buhan datankarbon melalui kembalipasca yang kembali karbonrata- pemba- saat pene- terhin- setelah rata-ratabanganrata di lakan siklus(pemba- darkan RIL setelahkonsesi konven- regene- lakan melalui 30 tahunsional rasi konven- RIL(RIL)sional)4221205SUMBER: Killmann et al. 2001; Putz et al. 2010; Stanley et al 2009; Putz 2008; Lasco et al 2006

Praktik pembalakan konvensionaltidak efisienFokus pembalakan konvensional telah lama ditujukan pada seberapa banyakkayu yang dapat diekstrak dengan cara yang tercepat dan termurah. Akan tetapi,seringkali praktik tersebut menghasilkan limbah dan kerusakan lingkungan.Limbah dihasilkan sebelum dan selama berlangsungnya panen, yaitu ketikatunggul tidak dipotong cukup rendah hingga mendekati tanah, dan tidakmemadainya jalan hingga memaksa pemakaian traktor untuk membukajalan melalui hutan, atau kurangnya kepedulian yang menyebabkanpenempatan kayu gelondongan (logs) menjadi tidak teratur.Dalam pembalakan konvensional hanya sedikit perhatian yangdiberikan untuk inisiatif pembaruan atau penanaman kembali hutansetelah kegiatan panen. Selama berlangsungnya proses, hanya adasedikit kesadaran tentang bagaimana praktik pembalakan yang lebihhati-hati akan memberikan keuntungan bagi para operator danlingkungan.Secara keseluruhan, pembalakan konvensional dapat menyebabkanhilangnya biomassa hingga empat kali lipat dari target tebangankomersial yang sebenarnya disebabkan kerusakan lingkungan yangtidak perlu terjadi. Manfaat dari pembalakan dengan dampak dikurangiadalah kemampuan untuk mencegah dihasilkannya limbah.RIL – panduan 7-langkah1. Membuat inventori lahan dan memetakan pohonpohon yang akan ditebangsecara individu.2. Merencanakan dan membangun jalan, jalur penyaradan, dan tempatpendaratan untuk mengakses area panen dengan cara yang akanmemperkecil gangguan terhadap tanah dan melindungi aliran air.3. Menerapkan teknik penebangan dan penggergajian yang tepat: memotongliana dan tumbuhan pemanjat lainnya yang menghubungkan tajuk pohonsatu dengan lainnya, menetapkan arah rebah tebangan, memotong tunggulpohon sedekat mungkin dengan permukaan tanah, memotong batang pohonke dalam ukuran-ukuran tertentu (logs) untuk memaksimalkan kegunaannya.4. Menderek kayu gelondongan ke jalur penyaradan yang telah disiapkan, danmemastikan bahwa mesin penyaradan selalu berada di jalur penyaradan.5. Menyimpan kayu gelondongan dengan cara menangguhkan kayu tersebutdi tempat penyimpanan untuk melindungi tanah dan sisa vegetasi.6. Menganalisis setiap panen sehingga para pembalak dan pemilik dapatmengetahui cara untuk meningkatkan praktik yang dijalankan.7. Memperbarui, menanam kembali, dan regenerasi hutan untukmemaksimalkan pertumbuhan dan kekuatan hutan di masa depan.

RIL dapat menghasilkan pendapatan bersih yang lebih tinggiRIL melibatkan berbagai inisiatif spesifikdalam kegiatan perencanaan,pemanenan, dan pasca panen yang tidakdilakukanDalam jangka waktu 40 tahun, pembalakan dengan dampak dikurangimenghasilkan net present value per hektare yang lebih tinggi dibandingkandalam pembalakan konvensional. pembalakan konvensional STUDI KASUS: MALAYSIAKegiatan-kegiatan tambahan iniMeskipun biaya pemanenan RIL lebih tinggi dibandingkan pembalakan konvensional, namun NPVyang dihasilkan RIL juga lebih tinggi, karena:meningkatkan biaya operasional dari▪ Kerusakan lebih sedikit pada sisa tegakan yang dapat meningkatkan hasil di masa depan▪ Limbah langsung yang lebih sedikitoperasi pembalakan, yang– Kayu▪ Limbah tidak langsung yang lebih sedikitmembuat RIL secara ekonomis tidak– Tenaga kerja– Mesinmenarikdibandingkan pembalakan konvensional.Sebagai contoh, kegiatan pra-pemanenanyang ekstensif, antara lain pemetaanpohon-pohon yang akan ditebangsecara individu dan perencanaan jalan,serta pengenalan mengenai teknikteknikpemanenan baru,membutuhkan investasi dalam halpelatihan, modal,dan pengawasan. Semua hal ini menjaditambahan untuk biaya awal. Meskipundemikian, net present value (NPV)dari pendapatan jangka panjang yangditerima melalui pembalakandengan dampak dikurangi juga lebihtinggi.Hasil akhir yang tinggi dapat dicapai,karena RIL menghasilkan lebih sedikitkerusakan pada tegakan hutan(standing forest) yang masih tersisa.Pertumbuhan ulang biomassa yang lebihtinggi dan volume kayu yang lebih besarakan dihasilkan pada rotasi kedua,karenaakan ada lebih banyak pohon yangmasih dibiarkan tumbuh. Selain itu,penggergajian yang lebih akurat ketikamenebang, akan mengurangi limbah daripohon yang ditebang dan mengurangibanyaknya limbah pembalakan yangtertinggal di hutan, yang akhirnyamenghasilkan pendapatan lebih tinggiuntuk tiap pohon yang ditebang.Efisiensi lebih tinggi melalui perencanaanyang lebih baik akan berujung padatingkat kerusakan mesin (downtime),biaya pemeliharaan, bahkan biayatenaga kerja yang lebih rendah.Biaya pemanenan 1RM/m 3 267170PembalakankonvensionalRIL1 Dalam jangka waktu 1 tahun2 Dalam jangka waktu 40 tahunSUMBER: Samad et al, 2009NPV sistem pemanenan 2RM/ha584Pembalakankonvensional737RIL

Kalimantan Timur dapatmenerapkan RILMelalui upaya bersama dari semua pihak yang terlibat, Kalimantan Timur dapatmengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menerapkan RIL danmelestarikan keberadaan sekunder secara lebih baik. Di dalam kerangka hukumyang ada saat ini, banyak manfaat yang dapat diperoleh melalui penegakan danpengetatan peraturan yang ada. Penyerahan rencana RIL sebagai syarat untukmemperoleh izin konsesi pembalakan dapat menjadi pertimbangan. Keahlian danpengetahuan yang spesifik tentang RIL masih sangat kurang di Kalimantan Timur- hal ini mungkin merupakan salah satu hambatan yang paling mudah diatasi.Penegakan peraturan yang lebih baikPenegakan peraturan yang tidak menyeluruh dan adil untuk perlindunganhutan merupakan isu klasik dalam sektor kehutanan Indonesia. Satuhambatan adalah duplikasi peraturan di tingkat kabupaten dan provinsi,yang menyebabkan ketidakjelasan batasan tanggung jawab. Untukmengatasi hal ini pihak berwenang di tingkat provinsi dapat melakukanpemeriksaan menyeluruh terhadap peraturan-peraturan tersebut danmenghapuskan upaya sama yang dilakukan di tingkat kabupaten.Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah melalui percontohan (pilot)di sebuah wilayah tertentu dimana penegakan peraturan sangat buruk. Saatini DDPI bersama dengan lembaga-lembaga lain (misalnya dinas kehutananprovinsi) berupaya untuk membentuk satgas kecil tingkat provinsi, yangakan bekerja untuk mempersiapkan, melatih, dan mendukung para pejabatDinas Kehutanan dalam mengawasi operasi konsesi penebangan hutan.Penegakan penalti/hukumanPembalakan liar (illegal logging), baik dalam bentuk pembalakan di lahannonkonsesi maupun pembalakan berlebih (over-logging), merupakan penghambatutama bagi para operator legal untuk mengadopsi RIL. Praktik-praktik tidakbertanggung jawab ini dapat menekan harga pasar karena biaya operasinyayang lebih rendah. Selain itu, operator RIL bersusah payah menjaga konsesinyahanya untuk melihat bahwa hasil kerjanya dieksploitasi oleh para pembalak liar.Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Kalimantan Timur berkomitmenuntuk memperkuat upaya penegakan hukum terhadap para pembalak liar.Sebuah bukti nyata dari hasil penegakan peraturan yang dipublikasikansecara luas dapat memberikan sinyal terhadap komitmen dan tujuanprovinsi Kalimantan Timur untuk menegakkan supremasi hukum.Promosi rencana pemanenan yang berkelanjutanPerubahan kebijakan pada tingkat provinsi sedang dipertimbangkan untukmemastikan bahwa para operator menyusun dan mengajukan rencanaRIL guna menerapkan praktik pemanenan yang berkelanjutan sebelumdiberikan izin penebangan. Namun, ada maupun tidak peraturan baru,pemohon izin konsesi dapat didorong untuk turut menyertakan rencanaRIL. Dukungan dari pusat dan provinsi dapat diberikan melalui penilaian danpersetujuan atau penolakan terhadap rencana implementasi RIL tersebut.

Bantuan adopsi RILSejumlah operator telah menyampaikan kesediaan untuk mengadopsi RIL apabilakebutuhan biaya tambahan dapat dibiayai dan para pekerja mendapatkan pelatihanyang memadai.Dana untuk membiayai biaya sewa atau pembelian peralatan khusus dapatmembantu para operator yang mau mengadopsi praktik RIL. Revisi peraturan dapatdilakukan dengan cara memberikan penghentian pajak sementara (tax break) atautambahan lahan hutan konsesi bagi para operator pembalakan yang menerapkanpraktik RIL pada konsesi-konsesi lainnya.Pembentukan sebuah organisasi untuk melatih para pekerja tentang teknik-teknikRIL dapat membantu para operator dalam mengatasi kelangkaan pengalaman RIL diseluruh wilayah Indonesia.Penasihat teknis independen telah memberikan pelatihan dan bantuan tentang RIL,namun kapasitas mereka dalam menjalankan operasi dibatasi oleh ketergantunganpada pendanaan eksternal. Para operator RIL seringkali merasa keberatan untukmembayar biaya pelatihan karena pemahaman yang salah bahwa RIL memerlukanbiaya tinggi. Siklus permasalahan ini menyulitkan pengadopsian RIL pada skalayang lebih luas.Biaya yang dibutuhkan untuk mendorong para operator mengadopsi praktik RILdapat ditanggung oleh seluruh operator dengan cara menuntut retribusi dari semuakonsesi pembalakan yang beroperasi di Kalimantan Timur, dan mengembangkanmekanisme pencairan dana disertai prosedur pemeriksaan dan pengawasan yangjelas untuk mencegah penyalahgunaannya.Dibutuhkan upaya yang melibatkanbanyak pemangku kepentinganMeskipun RIL merupakan caramenghemat biaya dalam pemanenansecara berkelanjutan, tetapi masih banyaktantangan yang harus diatasi agar dapatditerapkan secara luas di KalimantanTimur. Untuk mengatasi tantangantantangantersebut, seluruh pemangkukepentingan harus ikut berpartisipasi.Berikut ini beberapa pelaku kunci yangmempunyai dampak sangat besar:Pemerintah Kalimantan Timur – dapatmemastikan bahwa kebijakan danperaturan ditegakkan dan diterapkandengan benar; pemerintah dapatjuga mempertimbangkan perbaikandan perubahan kebijakan.Masyarakat sipil – dapat memberikanmasukan mengenai peraturan, danumpan balik mengenai dampak sosial,lingkungan, dan ekonomi dari proyekpercontohan RIL. Organisasi-organisasilingkungan ternama, seperti WorldWildlife Fund for Nature atau The NatureConservancy, dapat membantu untukmemimpin proyek percontohan (pilotproject), dan memberikan saran, keahlian,serta pelatihan teknis untuk implementasi.Pemegang konsesi hutan – dapatmengadopsi RIL melalui proyekpercontohan dan perlahan membangunkeyakinan dan pemahaman tentangmanfaat ekonomi dan lingkunganyang dihasilkan RIL. Semakin banyakpemegang konsesi yangmengadopsiRIL, maka mereka bisa menjadi kelompokpendukung yang dapat mempromosikanadopsi RIL lebih jauh lagi.Dengan dukungan dari para pemangkukepentingan, Kalimantan Timur dapatsepenuhnya mengadopsi RIL danmengubah praktik-praktik menujukehutanan yang berkelanjutan.Implementasi langkah-langkahtersebut dapat mengurangi emisi CO e2hingga34 juta ton pada tahun 2030.

Dewan Daerah PerubahanIklim (DDPI) Kalimantan Timurdidirikan pada bulan Februari2011 dengan tujuan:• Merumuskan strategitingkat provinsi terkaitpengurangan emisi danmitigasi perubahan iklim• Mengkoordinasikankegiatan-kegiatan dalambidang adaptasi, mitigasi,dan adopsi teknologi• Merancang strategiprovinsi Kalimantan Timuruntuk mengakses pasarperdagangan karbon• Mengawasi, melaporkan,dan memverifikasi seluruhkegiatan dan peraturanterkait perubahan iklim• Memastikan bahwa seluruhkabupaten mengadopsistrategi pembangunanyang berkelanjutan danramah lingkunganMapforbackpageLuas lahan: 19,7 juta hektareHutan alam: 12,8 juta hektareKonsesi hutan:Konsesi pembalakan (HPH):6.146.320 hektareVolume pembalakan pertahun: 1.694.215 meter kubikPopulasi: 3.550.600PDB (2010): Rp 320 triliunPDB per kapita: Rp 90 jutaDiterbitkan oleh DDPI, November 2011