permasalahan hukum perkawinan dalam praktek pengadilan ...

More documents

Recommendations

Info

6(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administrative sebagaimanadimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.Harifin A. Tumpa 3 berkaitan dengan nikah yang tidak tercatat, dapatdibedakan apakah suatu perbuatan topik tersebut 4 mempunyai dua sisi yaitu apakahgejala atau realita yang akan dibicarakan tersebut dilakukan orang tertentu karenakenakalan atau ada iktikad buruk ataukah apakah gejala dan realita tersebutmerupakan gejala umum yang tumbuh dan berkembang karena ada faktor-faktor yangsifatnya tidak bisa dihindari. Kalau gejala/realita tersebut muncul karena hanyakenakalan atau ada iktikad tidak baik, misalnya orang kawin sirih karena tidak puasdengan pasangannya atau tidak puas dengan apa yang dia punyai, maka kejadiantersebut tidak bisa dibenturkan dengan kepastian hukum yang telah menentukandengan jelas aturan main dari suatu perbuatan hukum.Tetapi kalau gejala/realita itu muncul karena ada faktor-faktor tertentu,misalnya adanya keterpaksaan di luar kemampuan untuk dihindari, sehingga harusmenyimpang dari aturan hukum yang semestinya, maka hal tersebut tentu akanmenjadi pertimbangan dari hakim di dalam rangka mewujudkan keadilan.Bagir Manan 5 dalam forum yang sama mempertegas ketentuan Pasal 2 ayat(2) UU. No 1 Th 1974 'Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundanganyang berlaku'; hanya bersifat administratif. Menurut penulis statemenbeliau ini sejalan dengan isi UU No 23 Th 2006 tersebut di atas; pencatatan bukanuntuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan, yang menentukan sahnyaperkawinan mutlak ditentukan oleh aturan agama, khususnya bagi umat Islam syari'atperkawinan (Hukum Munakahat).Beberapa orang dari DPRD Polewali Mandar sekitar bulan Maret 2011datang ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengadukan hal yang menimpanasib sebagian kaum Muslimin disana (sebanyak 3936 pasangan suami istri) yangteraniaya nasibnya akibat tidak memiliki bukti nikah: mengadu ke pengadilan dalamkasus keluarga/rumah tangga tidak dilayani, meminta akte kelahiran untuk anak tidakdilayani, menginap di hotel ditanya mana bukti nikahnya, akan berangkat ibadah hajitidak dianggap bersama suami/istri dan lain sebagainya.3 Ketua Mahlamah Agung Republik Indonesia Th 2009 s d sekarang.4 Seminar Nasional dengan topik, Hukum Materiil Peradilan Agama –Subtopik Nikah Siri-(Jakarta: Hotel RedTop, 2010).Pelenggara PPHIMM dan Mimbar Hukum, tgl 19 Februari 2010.5 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia priode Tahun 2001 s d 2008.
7Demikian juga yang menjadi keprihatinan Konsulat Jenderal RepublikIndonesia di Negeri Sabah (Malaysia) 4316 pasangan suami istri masyarakatIndonesia disana yang tidak memiliki bukti nikah, berdasarkan Surat KeputusanKetua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 084/KMA/SK/V/2011, Tanggal25 Mei 2011, untuk pertama kalinya Pengadilan Agama memperoleh izin bersidang diluar negeri.Diktum SK - KMA tersebut:Pertama: Memberi ijin kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat ntuk melaksanakansidang pengesahan perkawinan (itsbat nikah) di kantor PerwakilanRepublik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili di luarnegeri;Kedua: Sidang pengesahan perkawinan (itsbat nikah) sebagaimana tersebut dalamdiktum pertama dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;Ketiga: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabiladikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimanamestinya.Pada bulan Juni 2011 PA Jakarta Pusat melakukan sidang keliling di Negeri Sabah(Malaysia) tersebut. Sidang berlangsung secara marathon dari hari Senin s d Jumatdua minggu berturut-turut, dari 640 permohonan untuk "Itsbat Nikah" ada 16pasangan yang tidak hadir atau perkawinannya tidak dapat diisbatkan karenabermasalah (melanggar ketentuan syarat rukun nikah menurut hokum Islam).Kesimpulan dari uraian panjang lebar di atas antara lain:1. Perkawinan orang Islam yang dilangsungkan sesuai ketentuan syarat rukunHukum Perkawinan Islam adalah sah;2. Setiap pernikahan wajib menurut UU dilaksanakan dihadapan Pegawai PencatatNikah setempat, kewajiban tersebut bersifat administratif;3. Pernikahan yang tidak dicatat karena sesuatu alasan yang dapat dibenarkanmenurut hukum dapat diitsbatkan, kecuali bagi mereka yang berpoligami harusmenempuh prosedur poligami dahulu dan bila permohonan itsbat diajukan setelahsuami atau istri yang bersangkutan meninggal dunia, maka itsbat nikah diajukansecara kontentius, ahli waris Pewaris (suami atau istri) menjadi pihak yangdigugat.. Sebaliknya perkawinan yang dilakukan secara sengaja melanggar UUdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 90 UU Nomor 23 Tahun
Page 2 and 3: 2PERMASALAHAN HUKUM PERKAWINANDALAM
Page 4 and 5: 4nikah atau yang mewakilinya. (3) D
Page 8 and 9: 82006 tentang Administrasi Kependud
Page 10 and 11: 10menetapkan adlalnya Wali dengan c
Page 12 and 13: 12Sedemikian pentingnya perlindunga
Page 14 and 15: 14apabila salah dalam menentukan pi
Page 16 and 17: 16Putusan pengadilan negeri Bandung
Page 18 and 19: 18bahwa Zaid adalah putra beliau, d
Page 20: 20Manusia mati meninggalkan nama.Ag

permasalahan hukum perkawinan dalam praktek pengadilan ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?