pajak mineral bukan logam dan batuan - BPK RI Perwakilan ...

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMURPERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMURNOMOR 7 TAHUN 2010TENTANGPAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI LUWU TIMUR,Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61dan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerahditetapkan dengan Peraturan Daerah;b. bahwa pajak mineral bukan logam dan batuan dalam wilayahKabupaten Luwu Timur dianggap memadai dan memilikiperanan yang relatif besar terhadap pendapatan daerah,sehingga dipandang perlu ditetapkan sebagai salah satusumber pendapatan asli daerah Kabupaten Luwu Timur;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk PeraturanDaerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pajak Mineral BukanLogam dan Batuan.Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3209);2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang PengadilanPajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3969);3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang PembentukanKabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara diProvinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4270);4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4389);5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4844);1

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4421);7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4959);8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5049);9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4578);10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4737);11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4741);12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan BatuBara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5111);13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006;Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMURdanBUPATI LUWU TIMURMEMUTUSKAN :Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANGPAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.2

BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur;2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah;3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur;4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalahlembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah;5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang PerpajakanDaerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajibkepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifatmemaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkanimbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagisebesar-besarnya kemakmuran rakyat;7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatanpengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;8. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuansebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidangmineral dan batubara;9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakankesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukanusaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroanlainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi,dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badanlainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak;11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajibanperpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganperpajakan daerah;12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender,kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengantahun kalender;13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajaksesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakandaerah;14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunandata objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutangsampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasanpenyetorannya;3

15. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktulain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulankalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor,dan melaporkan pajak yang terutang;16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD,adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkanpenghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukanobjek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan perpajakan daerah;17. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah buktipembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan denganmenggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerahmelalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkatSKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlahpokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokokpajak, besarnya sanksi adminisratif, dan jumlah pajak yang masih harusdibayar;19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnyadisebut SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukantambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkatSKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihanpembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajakyang terutang atau seharusnya tidak terutang;21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disebut SKPDN,adalah surat ketatapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak samabesarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidakada kredit pajak;22. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah suratuntuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupabunga dan/atau denda.BAB IINAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAKPasal 2(1) Atas setiap kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungutpajak dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.(2) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan PengambilanMineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :a. asbes;b. batu tulis;c. batu setengah permata;d. batu kapur;e. batu apung;f. batu permata;g. bentonit;h. dolomite;i. feldspar;4

j. garam batu (halite);k. grafit;l. granit/andesit;m. gips;n. kalsit;o. kaolin;p. leusit;q. magnesit;r. mika;s. marmer;t. nitrat;u. opsidien;v. oker;w. pasir dan kerikil;x. pasir kuarsa;y. perlit;z. phospat;aa. talk;bb. tanah serap (fullers earth);cc. tanah diatome;dd. tanah liat;ee. tawas (alum);ff. tras;gg. yarosif;hh. zeolit;ii. basal;jj. trakkit; dankk. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.Pasal 3Dikecualikan dari objek pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimanadimaksud pada pasal 2 ayat (2) adalah :a. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyatatidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanahuntuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon,penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;b. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakanikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secarakomersial;5

Pasal 4(1) Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi ataubadan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.(2) Wajib pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi ataubadan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.BAB IIIDASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAKPasal 5(1) Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jualhasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikanvolume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standarmasing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.(3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-ratayang berlaku dilokasi setempat dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur yangditetapkan dengan Keputusan Bupati.(4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuansebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan hargastandar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidangpertambangan mineral bukan logam dan batuan.Pasal 6Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 25 % (duapuluh lima persen).Pasal 7Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan pajak sebagaimanadimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalampasal 5.BAB IVWILAYAH PEMUNGUTAN, MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANGPasal 8(1) Pajak yang terutang dipungut diwilayah Daerah(2) Masa pajak terutang adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulankalender atau ditetapkan lain oleh Bupati(3) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak saat mulai diselenggarakankegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan BatuanBAB VPEMUNGUTAN PAJAKBagian KesatuTata Cara PemungutanPasal 9(1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.6

(2) Wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dan dibayar denganmenggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.Pasal 10(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupatidapat menerbitkan :a. SKPDKB dalam hal :1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajakyang terutang tidak atau kurang dibayar;2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktutertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan padawaktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutangdihitung secara jabatan.b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belumterungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlahkredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksiadministratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari pajakyang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupakenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajaktersebut.(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajibpajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.(5) Jumlah pajak terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a angka (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksiadministratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung daripajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.Pasal 11(1) Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat KeputusanPembetulan, dan Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalampasal 9 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.(2) Tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPDKB atau SKPDKBT,sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) diatur dengan PeraturanBupati.Bagian KeduaSurat Tagihan PajakPasal 12(1) Bupati dapat menerbitkan STPD :a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;7

. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagaiakibat salah tulis dan/atau salah hitung;c. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ataudenda.(2) Jumlah kekurangan pajak daerah yang terutang dalam STPD sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksiadministratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untukpaling lama 15 (lima belas) bulan sejak terutangnya pajak.(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayarandikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen)sebulan dan ditagih melalui STPD.Bagian KetigaTata Cara Pembayaran dan PenagihanPasal 13(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajakyang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnyapajak.(2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat KeputusanKeberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yangharus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harusdilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggalditerbitkan.(3) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yangditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untukmengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bungasebesar 2 % (dua persen) sebulan.Pasal 14Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempatpembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur denganperaturan bupati.Pasal 15Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat KeputusanPembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding yang tidak ataukurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan suratpaksa.Bagian KeempatKeberatan dan BandingPasal 16(1) wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabatyang ditunjuk atas suatu :a. SKPDKB;b. SKPDKBT;c. SKPDLB;d. SKPDN; dan8

e. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan perpajakan daerah.(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertaialasan-alasan yang jelas.(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulansejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwajangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluarkekuasaannya.(4) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikitsejumlah yang telah disetujui wajib pajak.(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud padaayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai SuratKeberatan sehingga tidak dipertimbangkan.(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh bupati atau pejabatyang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos tercatatsebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.Pasal 17(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggalsurat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yangdiajukan.(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atausebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat danBupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebutdianggap dikabulkan.Pasal 18(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepadapengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yangditetapkan oleh Bupati.(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secaratertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangkawaktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari suratkeputusan keberatan tersebut.(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajaksampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.Pasal 19(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagianatau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan denganditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk palinglama 24 (dua puluh empat) bulan.(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulanpelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.(3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajibpajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50 % (lima puluhpersen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangidengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.9

(4) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksiadminisratif berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) sebagaimanadimakusd pada ayat (3) tidak dikenakan.(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajibpajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100 % (seratuspersen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi denganpembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.Bagian KelimaPembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, danPenghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif.Pasal 20(1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Bupati dapatmembetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yangdalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitungdan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturanperundang-undangan perpajakan daerah.(2) Bupati dapat :a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga,denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturanperundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebutdikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karenakesalahannya.b. Mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD,SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar.c. Mengurangkan atau membatalkan STPD;d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yangdilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yangditentukan; dane. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangankemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.Pasal 21Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusansanksi adminisratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.BAB VPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARANPasal 22(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukanpermohonan pengembalian kepada Bupati.(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejakditerimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampauidan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalianpembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkandalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.10

(4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untukmelunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaiamana dimaksud padaayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejakditerbitkannya SKPDLB.(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2(dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen)sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.Pasal 23Tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksudpada ayat 1 (satu) diatur dengan Peraturan Bupati.BAB VIKEDALUWARSA PENAGIHANPasal 24(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelahmelampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak,kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakandaerah.(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tertangguh apabila :a. Diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; ataub. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupuntidak langsung.(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejaktanggal penyampaian surat paksa tersebut.(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagiamana dimaksud pada ayat(2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masihmempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintahdaerah.(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran ataupenundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.Pasal 25(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukanpenagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.(2) Bupati menetapakan keputusan penghapusan piutang pajak daerah yangsudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).Pasal 26Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur denganPeraturan Bupati.11

BAB VIIPEMBUKUAN DAN PEMERIKSAANPasal 27(1) Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikitRp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajibmenyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.(2) Kriteria wajib pajak dan penentuan besaran omzet serta tata carapembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdengan Peraturan Bupati.Pasal 28(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhanpemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakanperatuaran perundang-undangan perpajakan daerah.(2) Wajib pajak yang diperiksa wajib :a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumenyang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan denganobjek pajak yang terutang.b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yangdianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;dan/atauc. Memberikan keterangan yang diperlukan.Pasal 29Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur denganPeraturan Bupati.Pasal 30(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatuyang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalamrangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan daerah.(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadaptenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaanketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) adalah :a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai sanksi atau saksi ahlidalam sidang pengadilan.b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untukmemberikan keterangan kepada pejabat lembaga Negara atau instansipemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidangkeuangan daerah.(4) Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepadapejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimanadimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkanbukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuk.12

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atauperdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana danhukum acara perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabatsebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimanadimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan buktitertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya.(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkannama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitanantara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keteranganyang diminta.BAB VIIIPENYIDIKANPasal 31(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberiwewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindakpidana dibidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negerisipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabatyang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan ataulaporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerahagar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orangpribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukansehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut.c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badansehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindakpidana dibidang perpajakan daerah.e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buktipembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaanterhadap bahan bukti tersebut.f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas penyidikan tindakpidana dibidang perpajakan daerah;g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkanruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung danmemeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakandaerah;i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaitersangka atau saksi;j. Menghentikan penyidikan; dan/atauk. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikantindak pidana dibidang perpajakan daerah dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.13

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainyapenyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntutumum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuaidengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.BAB IXKETENTUAN PIDANAPasal 32(1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD ataumengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkanketerangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapatdipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidanadenda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak ataukurang bayar.(2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisidengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yangtidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana denganpidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.Pasal 33Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampauijangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masapajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yangbersangkutan.Pasal 34(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karenakealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimanadimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidanakurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyakRp4.000.000,00 (empat juta rupiah).(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengajatidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidakdipenuhi kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1)dan ayat (2) dipidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh jutarupiah).(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannyadilanggar.(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuaidengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang ataubadan selaku wajib pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.Pasal 36Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 34ayat (1), ayat (2) merupakan penerimaan negara.14

BAB XKETENTUAN PENUTUPPasal 37Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dalam PeraturanBupati dan/atau keputusan Bupati.Pasal 38Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah KabuaptenLuwu Timur Nomor 6 tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan Bahan GalianGolongan C ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2005 Nomor 6)dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.Pasal 39Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanDaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten LuwuTimur.Ditetapkan di MaliliPada tanggal 8 0ktober 2010BUPATI LUWU TIMUR,ANDI HATTA MDiundangkan di MaliliPada tanggal 8 0ktober 2010SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,A. T. UMAR PANGERANGLEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 715